1
BUPATI SEMARANG SAMBUTAN BUPATI SEMARANG PADA ACARA SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI BAGI KEPALA SEKOLAH DASAR NEGERI DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SEMARANG TANGGAL 16 JANUARI 2014 HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN SEMARANG
2
Assalamualaikum wr wb. Salam sejahtera bagi kita semua, Ysh. :
1. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang (narasumber), 2. POLRES Semarang Ambarawa (narasumber), 3. Kepala Dinas Semarang,
Pendidikan
dan
Kebudayaan
Kabupaten
4. Para Kepala SD Negeri dan tamu undangan yang saya hormati, Dalam kesempatan ini saya mengajak kepada para hadirin , tak henti-hentinya memanjatkan
Puji Syukur kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang
Maha Esa yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat -
3
wal’afiat dalam rangka Sosilaisasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi bagi Kepala
Sekolah
Dasar
Negeri
dilingkungan
Dinas
Pendidikan
dan
Kebudayaan Kabupaten Semarang. Saya pribadi dan atas nama Pemerintah Kabupaten Semarang mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Kejaksaan Negeri, dan dan POLRES Semarang atas kesediaannya menjadi Narasumber pada Kegiatan ini dan saya mengucapkan selamat datang . Bapak, Ibu peserta sosialisasi yang saya hormati Peraturan Perundang-undangan Bidang Tipikor Dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2013 adalah serangkaian kegiatan yang dilandasi :
4
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Tengah. Dengan diselenggarakannya Kegiatan ini dapat kita pahami bahwa penyelenggaraan berbangsa dan bernegara dapat terlaksana dengan aman, tertib, sejahtera dan berkeadilan, apabila dilandasi dengan pemahaman dan pengetahuan terhadap peraturan perundang-undangan
5
yang berlaku, dan menjadi pedoman terutama berkaitan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, Perlu diketahui bahwa korupsi merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara . Disamping itu, kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam rangka perlindungan terhadap keuangan negara atau perekonomian negara di berbagai bidang, dari segala bentuk Tindak Pidana Korupsi .
6
Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang untuk membuat Peraturan Perundang-undangan . Kebijakan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan aturan formal yang yang secara garis besar memuat 3 (tiga) bagian besar, yaitu Tata Urutan Perundang-undangan & Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
7
Sehingga dengan memperhatikan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk diadakan Sosialisasi Pencegahan Tindak Pidana, dengan maksud dan tujuan, agar peserta dapat memahami amanat ketentuan
Peraturan
Perundang-undangan
dibidang
Tipikor
terutama
mengenai ketentuan, delik dan ancaman tindak pidana korupsi, serta ikut berpartisipasi aktif untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, sesuai dengan ketentuan
Undang-Undang Nomor 31
Tahun
1999, tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang-
8
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan,
terutama
pada
saat
melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan di tingkat Desa dan Kecamatan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan . Untuk itu pada kesempatan ini Pemerintah Daerah berharap ; Melalui Bapak , Ibu Peserta Sosialisasi ini, untuk memahami hal-hal yang disampaikan oleh Para Narasumber, sehingga nantinya penyelenggaraan kegiatan Belajar mengajar dapat berjalan lancar, sehingga mutu pendidikan ditingkat dasar akan lebih baik lagi.
9
Dan mohon kiranya kepada Bapak/Ibu dari Kantor Kejaksaaan Negeri Ambarawa, berkenan untuk memberikan materi sesuai dengan kewenangannya, terutama berkaitan dengan masalah Tipikor. Demikian yang dapat kami sampaikan, Semoga ALLAH SWT. senantiasa melindungi dan memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Sekian terima kasih . Wassalamualaikum Wr.Wb.
BUPATI SEMARANG H. MUNDJIRIN.
10
