1
BUPATI SEMARANG SAMBUTAN BUPATI SEMARANG PADA ACARA PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS BAGI KEPALA DESA SE-KABUPATEN SEMARANG, DAN PENGUKUHAN PENGURUS HAMONG PROJO DAN APDESI KABUPATEN SEMARANG TANGGAL 10 MARET 2015 HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN SEMARANG
2
Assalamu’alaikum
Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua. Ysh :
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang, 2. Staf
Ahli
Bidang
Hukum
dan
Pemerintahan
Kabupaten
Semarang; 2. Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Semarang; 3. Para Kepala SKPD Kabupaten Semarang ; 4. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Semarang ; 5. Para Camat, Para Kepala Desa , Bapak, Ibu serta hadirin yang saya hormati;
3
Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas nikmat, rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bertemu
dan
berkumpul
bersama,
untuk
mengikuti
acara
Penandatanganan Pakta Integritas Bagi Para Kepala Desa se-Kabupaten Semarang, Tahun 2015, dan Pengukuhan Pengurus Hamong Projo, serta APDESI Kabupaten Semarang, dalam keadaan sehat wal’afiat . Dan kami mengucapkan selamat kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat
dan
Desa
Kabupaten
Semarang
yang
telah
berhasil
menyelenggarakan kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas bagi Para Kepala Desa se-Kabupaten Semarang Tahun 2015 ini, sebagai upaya agar bantuan keuangan Negara kepada Desa berupa Dana Alokasi Umum Desa
4
(DAUD), yang diamanahkan kepada Pemerintah Desa, dapat dikelola dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis, administrasi dan hukum. Bapak – Ibu, hadirin yang kami hormati, Desa mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan
strategis
dalam
mendukung
keberhasilan
pembangunan
demi
terciptanya masyarakat yang sejahtera. Oleh karena itu, kebijakan berbagai program dan kegiatan dari Pemerintah, banyak yang dialokasikan dan diprioritaskan untuk desa . Berbagai regulasi yang mengatur tentang desa, pada dasarnya memaknai desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai
5
otonomi
untuk
menyelenggarakan
pemerintahan
dan
mengatur
masyarakat serta rumah tangganya dengan prinsip dasar sebagai berikut : 1. Keanekaragaman dalam bingkai NKRI; 2. Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan; 3. Penyelenggaraan otonomi asli desa, keselarasan adat istiadat dan sosial budaya
dalam perspektif administrasi pemerintahan negara
yang selalu mengikuti perkembangan jaman; 4. Penyelenggaraan
pemerintahan
demokratis; 5. Pemberdayaan masyarakat.
dan
pembangunan
yang
6
Hadirin yang saya hormati, Guna pembangunan
mendukung serta
penyelenggaran
pelayanan
dan
pemerintahan
pemberdayaan
dan
masyarakat,
sebagaimana amanat UU 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, untuk sementara ini aturan pelaksanaanya masih menggunakan Peraturan Menteri, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, Di Kabupaten Semarang diatur dengan Perda No. 8 Tahun 2006 tentang Dana Alokasi Desa yang setiap tahun masuk dalam APBDesa. Pemerintah Desa mendapatkan Bantuan Keuangan Desa berupa Dana Alokasi Umum Desa (DAUD). DAUD lebih cenderung untuk pemera-
7
taan kemampuan keuangan bagi desa . Selain Dana Alokasi Umum Desa (DAUD),
kepada
desa-desa
tertentu
guna
mendukung
akselerasi
pembangunan, dimungkinkan akan mendapatkan Dana Alokasi Khusus Desa (DAKD), yang peruntukannya khusus (spesifik), misal BPS, TMMD, dan lain-lain . Bapak, Ibu serta hadirin yang berbahagia, Pada prinsipnya DAUD merupakan block grant, penggunaan atau pemanfaatannya diserahkan kepada desa, dengan ketentuan paling sedikit 70 % untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dan paling banyak 30 % untuk kegiatan pemerintahan .
8
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/ Kota kepada Desa, maka program/ kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan menggunakan dana yang bersumber dari DAUD pada dasarnya merupakan sinergitas program dari Kabupaten melalui SKPD terkait, sehingga fasilitasi dan bimbingan dari SKPD sangat diharapkan . Selain Bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Provinsi maupun Kabupaten, dalam rangka pemberdayaan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan SKPD, diberikan Bantuan Langsung kepada Masyarakat (BLM), antara lain berupa : 1. Bantuan PNPM Mandiri Perdesaan ; 2. Bantuan Hibah Sarana Prasarana;
9
3. Bantuan Sosial Pemugaran Rumah Tidak Layak Huni ; Walaupun bantuan hibah/sosial diterima langsung oleh masyarakat, akan tetapi Kepala Desa karena jabatannya, tugas pokok dan fungsinya tetap berkewajiban memberikan fasilitasi, bimbingan dan melakukan pengawasan serta pengendalian agar bantuan-bantuan yang diterima oleh masyarakat secara langsung tersebut, baik secara kelompok atau perorangan, dapat
penggunaannya
benar-benar dapat terarah, efektif, dan
dipertanggungjawabkan. Selain berasal dari bantuan-bantuan,
sumber keuangan desa dapat digali dan dikembangkan dari Sumber Pendapatan Asli Desa . Pada umumnya, pengelolaan sumber Pendapatan Asli Desa masih belum optimal dan belum memberikan kontribusi yang signifikan dalam
10
APBDesa,
sehingga
keuangan
desa
masih
bergantung
dari
APBD
Kabupaten berupa DAUD. Bapak – Ibu, serta hadirin yang saya hormati, Dokumen Pakta Integritas merupakan prasyarat bagi Kepala Desa selaku
Pemegang
Kekuasaan
Pengelolaan
Keuangan
Desa,
agar
Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa dapat akuntabel. Untuk itu,
penandatanganan
Pakta
Integritas
harus
dipenuhi
sebelum
Pemerintahan Desa menerima bantuan keuangan dalam rekening desa. Dengan menandatangani Pakta Integritas ini, berarti Kepala Desa siap melaksanakan amanah mengelola uang rakyat. Jangan lagi ada saudara kita yang terpaksa berurusan dengan pihak yang berwajib akibat
11
mengelola
Keuangan
Desa
atau
DAUD
yang
tidak
bisa
dipertanggungjawabkan, baik secara teknis, administrasi maupun hukum . Undang-Undang No. 6 tahun 2014 memberikan peluang kepada desa untuk mendapatkan hak keuangan desa lebih besar, akan tetapi juga akan membawa konsekwensi pertanggungjawaban yang lebih besar bagi Pemerintah
Desa,
Untuk
itu,
kesiapan
desa
dalam
menyongsong
implementasi UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sangatlah diperlukan. Selanjutnya, pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya akan menyampaikan beberapa pesan dan harapan sebagai berikut : 1. Semoga
Penandatanganan
Pakta
Integritas
dalam
mengawali
pelaksanaan DAUD Tahun 2014, benar-benar memberikan manfaat dalam peningkatan pengelolaan keuangan desa, khususya DAUD,
12
sehingga hasil pengelolaan DAUD Tahun 2014 lebih baik dari tahun sebelumnya ; 2. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan
DAUD, dalam kaitannya dengan
pengelolaan DAUD, Kepala Desa dilarang : a. Membawa atau menyimpan Dana Alokasi Umum Desa (DAUD) ; b. Melaksanakan atau mengelola kegiatan secara langsung dari Dana Alokasi Umum Desa (DAUD). 3. Pedomani Peraturan Bupati Semarang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan DAUD Tahun 2015, agar penggunaan dan pemanfaatan
DAUD
dapat
dipertanggungjawabkan .
terarah,
efektif,
efisien
dan
bisa
13
4. Optimalkan dan intensifkan pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Asli Desa, termasuk pemanfaatan Tanah Kas Desa dengan tetap mendasarkan pada peraturan perudangan yang berlaku . 5. Perlunya lebih diintensifkan lagi pemungutan PBB, mengingat PBB merupakan salah satu komponen sumber DAUD, dan mulai tahun 2013 menjadi Pajak Daerah . 6. Dengan kepemimpinan Saudara yang sekarang menjabat sebagai Kepala Desa, pengelolaan keuangan desa, khususnya DAUD lebih baik dari sebelumnya. Semoga amanah dalam mengelola uang negara dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan
14
yang berlaku, sehingga bisa selamat dan tidak tersandung permasalahan hukum . Sebelum mengakhiri sambutan ini saya mengucapkan Selamat atas pengukuhan Pengurus Hamong Projo dan APDESI Kabupaten Semarang, semoga kedepan kepengurusan ini akan lebih maju, dan ikut serta dalam membangun Kabupaten Semarang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, semoga Allah SWT memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua. Amiin. Sekian terima kasih Wassalamualaikum Wr.Wb. BUPATI SEMARANG
15
H. MUNDJIRIN.
