1
BUPATI SEMARANG SAMBUTAN BUPATI SEMARANG PADA ACARA PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA PEMEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG DENGAN BPKP PERWAKILAN JAWA TENGAH DAN KEJARI AMBARAWA TANGGAL 27 JANUARI 2014 HUMAS DAN PROTOKOL SETDA KABUPATEN SEMARANG
2
Assalamu’alaikum
Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua Ysh :
1. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah; 2. Kepala Kejaksaan Negeri Ambarawa; 3. Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang; serta Hadirin dan tamu undangan yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu marilah kita
panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmad
dan
ridho-Nya,
sehingga
sampai
hari
ini
kita
masih
diberi
kesempatan, insya Allah kesehatan sehingga dapat menghadiri acara Penandatanganan
Kesepakatan
Bersama
(MoU)
antara
Pemerintah
3
Kabupaten Semarang dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam hal Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang. Serta dengan Kejaksaan Negeri Ambarawa dalam hal Kerjasama Bidang Hukum Perdata Dan Tata Usaha Negara, dalam keadaan sehat wal afiat. Kami atas nama Pemerintah dan Masyarakat Kabupaten Semarang mengucapkan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada BPKP Perwakilan Jawa Tengah, dan Kejaksaan Negeri Ambarawa, sehingga kerjasama yang telah terjalin sejak beberapa tahun lalu dapat terus dilanjutkan kembali. Semoga dengan kerjasama ini dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), yang meliputi aspek
4
transparan, akuntabel, partisipatif, serta aspek kepatuhan terhadap tata aturan yang berlaku. Hadirin sekalian yang berbahagia, Pemerintah
Kabupaten
Semarang
menyadari
bahwa
di
era
keterbukaan yang ada saat ini, Pemerintah Daerah dituntut untuk mampu mewujudkan kinerja yang akuntabel mulai dari aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan, maupun dalam aspek tata kelola administrasi pertanggungjawabannya. Dimana dalam mewujudkan hal tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Terkadang Pemerintah Daerah dihadapkan pada hambatan-hambatan baik secara aktif maupun massif dirasakan cukup
5
mempengaruhi terhadap upaya optimalisasi fungsi pelayanan kepada masyarakat. Mencermati hal tersebut, Pemerintah Daerah perlu untuk menjalin koordinasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berkompeten, termasuk didalamnya BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah maupun Kejaksaan Negeri Ambarawa. Sebagai
gambaran,
bahwa
kerjasama
antara
Pemerintah
Kabupaten Semarang dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah telah memasuki pada tahap yang keempat, dimana untuk rintisan awalnya dimulai sejak tahun tahun 2006. Adapun untuk kerjasama dengan Kejaksaan Negeri
6
Ambarawa telah memasuki tahap yang ketiga, dimana untuk rintisan awalnya dimulai sejak tahun 2011. Kami menyadari bahwa dalam kurun waktu pelaksanaan kerjasama tersebut, Pemerintah Kabupaten Semarang sangat terbantu, baik dengan BPKP Perwakilan Jawa Tengah terkait dengan proses asistensi manajemen penatausahaan,
pelaporan,
dan
pertanggung-jawaban
pengelolaan
keuangan daerah. Sedangkan dengan Kejaksaan Negeri Ambarawa terkait dengan implementasi kerjasama bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, maupun proses bimbingan atau penerangan dan penyuluhan hukum.
7
Hadirin sekalian yang kami hormati, Bahwa saat ini BPKP merupakan Lembaga Fasilitator dan Mitra Pemerintah Daerah. Melalui peran sebagai mitra tersebut, maka Pihak BPKP dimungkinkan
untuk
menjalin
kerjasama
dengan
Pemerintah
Daerah
khususnya dalam hal pendampingan atau asistensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan. Selain hal tersebut, BPKP juga sebagai Lembaga Pendorong agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik. Oleh karena itu kerjasama pendampingan atau asistensi yang akan dilaksanakan tersebut, diarahkan pada terwujudnya “transfer of knowledge” dari Pihak BPKP ke Pemerintah Daerah.
8
Adapun
khusus
untuk
kerjasama
dengan
Kejaksaan
Negeri
Ambarawa, kami sadar terhadap batasan koridor dan kewenangan masingmasing
pihak,
Ambarawa.
baik
Sehingga
Pemerintah untuk
Daerah
perpanjangan
maupun
Kejaksaan
kerjasama
yang
Negeri saat
ini
diwujudkan, hanya terbatas pada bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, dimana untuk ruang lingkupnya, menyangkut 3 hal pokok yang meliputi ; bantuan hukum , pertimbangan hukum . dan tindakan hukum lain. Hadirin sekalian yang berbahagia, Sebagai wujud nyata dari asistensi yang telah dilaksanakan BPKP Perwakilan Jawa Tengah dari tahun ke tahun ini, adalah diperolehnya predikat
“Wajar
Tanpa
Pengecualian
(WTP)”
terhadap
pengelolaan
9
keuangan daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 dan 2012. Melalui predikat tersebut, kami berharap khususnya kepada seluruh SKPD agar tidak terlena, namun untuk terus meningkatkan performanya dalam pengelolaan dan
penatausahaan
keuangan
daerah.
Mengingat
mempertahankan
predikat WTP akan lebih sulit dari pada untuk memperolehnya. Untuk itu, kami juga berharap melalui kerjasama ini, agar BPKP Perwakilan Jawa Tengah tidak bosan dalam memberikan asistensinya kepada kami, agar dari tahun ke tahun dapat mewujudkan tata pengelolaan keuangan yang semakin baik. Adapun untuk kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Ambarawa, kami menyadari meskipun lingkup kerjasama tersebut masih cukup terbatas
10
yaitu pada Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara. Namun diharapkan kerja sama ini dapat dikembangkan dan diperluas di masa mendatang. Kami juga berharap kepada Kejaksaan Negeri Ambarawa untuk tetap dapat menjadi lembaga yang dapat memberikan advice bagi para aparatur
dilingkungan
Pemerintah
Kabupaten
Semarang,
khususnya
terhadap implementasi aturan / produk hukum yang terkadang cukup kompleks. Selain itu, kami juga mengharapkan agar Kejaksaan dapat menjadi lembaga pertimbangan dan konsultasi hukum jika para Aparatur kami mengalami kebimbangan dalam melaksanakan program dan kebijakan,
11
khususnya yang berhubungan langsung dengan implementasi anggaran daerah, yang terkadang dihadapkan pada “keragu-raguan” aturan dan mekanisme. Terlebih dengan pemahaman, bahwa para Aparatur Pemerintah Daerah tersebut baru pada taraf akan mengambil suatu kebijakan, atau baru pada tataran akan melaksanakan suatu aturan, bukan pada posisi telah melanggar atau menyalahgunakan kewenangannya. Karena kami sadar bahwa upaya preventif jauh lebih utama daripada upaya represif. Hadirin sekalian yang kami hormati, Suatu kehormatan dan harapan kami kedepan, kerjasama dan komunikasi
dengan BPKP Perwakilan Jawa
Tengah maupun
dengan
Kejaksaan Negeri Ambarawa dapat terus terjalin. Karena kami sadar bahwa
12
kerjasama yang dijalin ini merupakan langkah awal dari seluruh rangkaian perjalanan panjang kami, dalam upaya mewujudkan “ Clean Government and Good Governance”. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, semoga Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini membawa manfaat dan senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Amiin. Sekian dan terimakasih. Wassalamu’alaikum Wr.Wb. BUPATI SEMARANG H. MUNDJIRIN
13
