BUPATI PONOROGO PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 10 TAHUN 2009 TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PONOROGO, Menimbang :
Mengingat :
bahwa dalam rangka pemberdayaan dan pembudayaan terhadap keberadaan jasa konstruksi di Kabupaten Ponorogo agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan berjalan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu mengatur ketentuan tentang Pembinaan Jasa Konstruksi dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati; 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918); 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817); 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821); 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872); 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
-2diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 nomor 106, Lembaran Negara Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi. MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 4. Tim Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat TPJK adalah Tim yang ditunjuk menjalankan koordinasi pembinaan jasa konstruksi. 5. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat Dinas PU adalah dinas teknis yang bertanggung jawab menangani pembinaan jasa konstruksi di Kabopaten Ponorogo. 6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah rencana kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun berjalan. 7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. 8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. 9. Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat SIPJAKI adalah pusat data seluruh kegiatan konstruksi yang dilakukan di Kabupaten Ponorogo.
-310. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan jasa konstruksi termasuk dalam hal ini adalah Pengguna Anggaran selanjutnya disingkat PA, Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD, Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK . 11. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi. 12. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah Badan Usaha yang melakasanakan pekerjaan konstruksi. 13. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat LPJK yang bersifat independen dan mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. 14. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi serta kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha. 15. Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah Surat ijin untuk melaksanakan jasa konstruksi di wilayah Negara Indonesia; 16. Sertifikat Profesi adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja yang selanjutnya disebut SKTK dan keahlian kerja selanjutnya disebut SKA orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu. 17. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBU atau direktur utama adalah seorang yang bertanggung jawab atas berjalannya perusahaan secara keseluruhan. 18. Penanggung jawab Teknis Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJTBU adalah seorang yang berlatar belakang teknis yang bertanggung jawab atas kegiatan perusahaan dalam menyelenggarakan pekerjaan teknis konstruksi. 19. Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang selanjutnya disingkat Jamsostek adalah asuransi keselamatan dalam bidang jasa konstruksi. 20. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan konstruksi. 21. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat. 22. Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dalam suatu hubungan hukum tertentu, berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi. 23. Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat jasa konstruksi. 24. Daftar hitam adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi.
-4BAB II ASAS, TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Penyelenggaraan jasa konstruksi berasaskan pada kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan. Pasal 3 Tujuan pembinaan jasa konstruksi yaitu : a. melindungi masyarakat jasa konstruksi, termasuk kepentingan masyarakat umum; b. mewujudkan iklim usaha yang kondusif dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ; c. memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kokoh, berdaya saing tinggi dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas ; d. mewujudkan peran serta masyarakat yang akomodatif, terbuka, jujur dan berkeadilan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi; dan e. penyedia jasa konstruksi yang melaksanakan pekerjaan konstruksi menjadikan aset pemerintah daerah yang dapat diandalkan. Pasal 4 Sasaran pembinaan jasa konstruksi yaitu : a. tertib usaha jasa konstruksi, tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; b. menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hak dan kewajiban; dan c. meningkatkan kepatuhan semua pihak yang terkait terhadap peraturan perundangundangan. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 5 (1) Ruang lingkup pembinaan jasa konstruksi meliputi pengguna jasa, penyedia jasa dan masyarakat jasa konstruksi yang ada di wilayah Kabupaten Ponorogo yang mencakup kegiatan ; a. pembinaan jasa konstruksi berupa pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan; b. perizinan usaha jasa konstruksi; c. persyaratan usaha jasa konstruksi; d. proses pengadaan jasa konstruksi e. pelaksanaan konstruksi sampai serah terima pekerjaan; f. pemanfaatan konstruksi yang telah selesai; g. kegiatan komunikasi antara pengguna jasa dan penyedia jasa guna menjaga iklim usaha agar selalu kondusif. (2) Peraturan Bupati ini berlaku pada seluruh pekerjaan konstruksi yang diselenggarakan di wilayah Kabupaten Ponorogo yang pembiayaannya berasal dari : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo; d. Dana Pinjaman Luar Negeri;
-5e. Anggaran yang dibiayai oleh perusahaan milik negara atau daerah; f. Anggaran yang dibiayai oleh swasta. BAB IV KEWAJIBAN DAN HAK Bagian Kesatu Pengguna Jasa Pasal 6 Pengguna jasa mempunyai kewajiban : a. memenuhi persyaratan atas penyelenggaraan pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan; b. memenuhi ketentuan yang sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah ditetapkan bersama; c. mentaati semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pekerjaan konstruksi dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan pekerjaan konstruksi; d. mendaftarkan kegiatan konstruksinya paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah menerima DPA, dengan mengisi data pekerjaan pada website yang ditunjuk, data SKPD dan jajarannya, rencana pengadaannya baik penyedia jasa perencanaan , pelaksanaan dan pengawasan yang dikoordinasikan dan diawasi oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Ponorogo . e. pengguna jasa wajib melaporkan kemajuan pekerjaan konstruksinya setiap akhir bulan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Ponorogo. f. Penerbit IMB harus melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Ponorogo tentang pembangunan bangunan publik , siapa perencana , pelaksana dan pengawasnya. Bangunan publik tidak boleh dikerjakan tanpa menggunakan penyedia jasa ,ketentuan butir d dan e tidak diterapkan pada pemilik bangunan swasta; dan g. menerbitkan Daftar Kemampuan Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi melalui Tim Pembina Jasa Konstruksi yang ditayangkan melalui website www.eproc-ponorogo.net dan informasinya dapat dicetak untuk dijadikan bukti dalam pengadaan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Ponorogo. Pasal 7 Pengguna jasa mempunyai hak : a. mendapatkan informasi yang benar atas kemampuan penyedia jasa yang melakukan penyelenggaraan di wilayah Kabupaten Ponorogo dengan benar; b. mendapatkan layanan jasa konstruksi dari penyedia jasa yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi atau klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja jasa konstruksi; c. mendapatkan layanan jasa konstruksi yang efektif, efisien dan berkualitas dari penyedia jasa; d. mendapatkan penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan penyedia jasa; e. melaksanakan uji mutu konstruksi sebagaimana yang diatur dalam kontrak kerja; f. melaksanakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam penyelenggaraan konstruksi; dan g. mengingatkan kepada penyedia jasa tentang pemanfaatan asuransi kerugian seperti jaminan penawaran,jaminan pelaksanaan , jaminan uang muka , jaminan pemeliharaan, jaminan pihak ketiga (Constractor All Risk ) dan jaminan kegagalan bangunan.
-6Bagian Kedua Penyedia Jasa Pasal 8 Penyedia jasa mempunyai kewajiban : a. memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. memiliki SBU; c. memiliki IUJK; d. memiliki satu orang PJBU dan PJTBU yang mempunyai kartu hijau; e. memberikan informasi dan melaksanakan dengan benar atas pekerjaan konstruksi yang dilakukan; f. memberikan penggantian atas kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan penyedia jasa; g. memenuhi ketentuan yang sesuai dengan rencana atau perjanjian yang telah ditetapkan bersama. h. bagi perusahaan yang berdomisili diluar Kabupaten Ponorogo dan ingin ikut pengadaan yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Ponorogo, maka penyedia jasa tersebut wajib memperhitungkan untuk melakukan kemitraan dengan Penyedia jasa yang berdomisili di Kabupaten Ponorogo dengan klasifikasinya yang sesuai serta kualifikasi sekurang-kurangnya satu tingkat lebih rendah dalam bentuk kerjasama usaha atau kepada usaha kecil bidang konstruksi apabila memenangkan pelelangannya atau mendapatkan kontrak; dan i. bagi perusahaan yang belum tercantum atau ada kekeliruan dalam data Daftar Kemampuan Badan Usaha Jasa Pelaksana Kabupaten Ponorogo maka diwajibkan menghubungi Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Ponorogo Pasal 9 Penyedia jasa mempunyai hak : a. atas pekerjaan layanan jasa konstruksi yang sesuai dengan Sertifikat Badan Usaha atau Sertifikat Profesi yang dimilikinya; b. atas imbalan yang layak dari layanan jasa konstruksi yang diberikan, sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya; c. mengalihkan kerugian yang timbul kepada pihak ketiga atas terjadinya kegagalan konstruksi dan bangunan kepada pihak asuransi; dan d. meyakinkan bahwa semua tenaga kerja yang bekerja di tempat kegiatan konstruksi telah terlindungi program jaminan sosial tenaga kerja. BAB V PENGATURAN TENAGA TEKNIS BUJK DAERAH Pasal 10 Setiap perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Ponorogo wajib mempunyai PJTBU dan kepadanya diberikan identitas kartu berwarna hijau yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum dengan ketentuan sebagai berikut : a. Perusahaan jasa pelaksana konstruksi yang digolongkan usaha kecil sekurangkurangnya memiliki satu tenaga teknis yang mempunyai SKTK dan berlatar belakang teknis sedangkan untuk kualifikasi usaha non kecil minimum satu tenaga teknis yang mempunyai SKA dan berlatarbelakang teknis; dan
-7-
(1) (2)
(3) (4)
(5) (6)
(7)
(8)
b. Perusahaan jasa konsultansi perencana dan pengawas wajib memiliki satu orang tenaga teknis yang mempunyai SKA dan berlatar belakang teknis untuk semua kualifikasi usaha. Perusahaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka IUJK-nya harus ditinjau kembali untuk mengganti tenaga teknisnya atau tidak dikeluarkan. Usaha Kecil Jasa Pelaksana Konstruksi wajib mengikuti kegiatan penjelasan pekerjaan/Aanwijzing dan wajib dihadiri oleh Penanggung Jawab Teknis Badan Usahanya dengan memperlihatkan kartu hijau yang dimilikinya. Apabila tenaga teknisnya berhalangan maka dapat dikuasakan kepada tenaga teknis yang memiliki kartu hijau lainnya. Kartu hijau dikeluarkan oleh Dinas Teknis Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Ponorogo dengan syarat : a. mempunyai SKA atau SKTK yang masih berlaku , b. berlatarbelakang teknis STM atau SMA – IPA ; dan c. lulus diuji oleh Tim Teknis Dinas Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Ponorogo tentang penguasaan ke-teknis-an jasa konstruksi. Perusahaan yang telah mempunyai satu orang yang dilengkapi dengan kartu hijau, maka kepadanya dapat diberikan Izin Usaha Jasa Konstruksi. Perusahaan asal luar daerah Kabupaten Ponorogo yang tidak mempunyai tenaga teknis yang telah dilengkapi kartu hijau dapat bekerjasama dengan perusahaan yang berdomisili di daerah Kabupaten Ponorogo yang mempunyai kartu Hijau atau menggunakan tenaga teknis perusahaan yang berdomisili di Kabupaten Ponorogo dan yang mempunyai kartu hijau tersebut. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), SKPD wajib meminta surat pernyataan dari direktur perusahaan bahwa perusahaannya berminat mengikuti pengadaan. Surat pernyataan minat harus dimasukkan setelah dilaksanakan aanwijzing, sebelum pemasukan penawaran. Bagi perusahaan yang tidak memasukkan surat pernyataan minat akan ditolak memasukkan penawaran. TPJK menyampaikan surat kepada Asosiasi Perusahaan atau Profesi bagi mereka yang tidak mendukung kebijakan daerah ini untuk dilakukan pembinaan di internal asosiasi tersebut.
Pasal 11 TPJK berkewajiban memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang kondisi penyedia jasa yang diperbolehkan mengikuti pengadaan jasa konstruksi dengan menerbitkan “Daftar Kemampuan Badan Usaha Pelaksana Konstruksi” yang terdiri atas sisa kemampuan keuangan, sisa kemampuan menangani paket pekerjaan dan kinerja yang ditayangkan melalui internet Kabupaten Ponorogo yakni www.eproc-ponorogo.net; (1) Setiap penyedia jasa yang akan mengikuti pengadaan di Kabupaten Ponorogo harus memiliki sisa kemampuan keuangan dan sisa kemampuan menangani paket pekerjaan dan kinerja yang diterbitkan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Ponorogo dan dapat dicetak melalui internet secara online ; (2) Setiap jenis pekerjaan yang akan dilaksanakan maka PA /Pimpinan SKPD/PPK/ PPTK sebelum membuat dokumen pelelangan harus meneliti bagian pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha kecil;
-8(3) Pekerjaan pengaspalan bagian sub bidang 22301 yang karena teknologinya tidak sederhana maka dilaksanakan oleh badan usaha yang mampu melaksanakan teknologi tidak sederhana walaupun nilai pekerjaannya kurang dari 1 Milyar rupiah, namun harus menetapkan dalam dokumen lelangnya menunjuk sub kontrak pekerjaan pada usaha kecil untuk pekerjaan jalan raya dan lingkungan sub bidang 22001 sekurang kurangnya 2 ( dua ) perusahaan usaha kecil sebagai sub kontrak. BAB VI PEMILIHAN PENYEDIA JASA Pasal 12 (1) Pemilihan penyedia jasa meliputi pemilihan perencana, pelaksana dan pengawas pekerjaan konstruksi. (2) Pemilihan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. (3) Hasil Pemilihan penyedia jasa dilanjutkan perjanjian kerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur berpedoman kepada peraturan perundang-undangan. Pasal 13 (1) Kontrak Kerja konstruksi antara penyedia jasa dengan pengguna jasa dibuat atas dasar kesepakatan para pihak dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (2) Kontrak Kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa lainnya apabila diperlukan. BAB VII PERSYARATAN PENGADAAN JASA KONSTRUKSI Bagian Kesatu Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Ponorogo Pasal 14 (1) Sistem Informasi Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Ponorogo menerima perusahaan dengan ketentuan : a. perusahaan kualifikasi besar yang pernah mempunyai pekerjaan sesaat melampaui 8 pekerjaan untuk diperhitungkan dalam sistem SIPJAKI; b. perusahaan yang melaksanakan pekerjaan mendekati penyelesaian proyek dapat melaporkan ke SIPJAKI Kabupaten Ponorogo untuk diperhitungkan penambahan Sisa Kemampuan Keuangannya. (2) Masyarakat Kabupaten Ponorogo dapat melihat dan melaporkan ke Bupati apabila ditemui adanya penyimpangan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan penyedia jasa yang ditunjuk melaksanakan pekerjaan . (3) TPJK Kabupaten Ponorogo wajib melakukan monitoring dan melakukan tindakan apabila PA/SKPD/PPK/PPTK melakukan penyimpangan dari ketentuan ini .
(1)
Bagian Kedua Daftar Kemampuan Badan Usaha Jasa Pelaksana Pasal 15 Kemampuan Badan Usaha Jasa Pelaksana adalah kemampuan secara teknis yang dimiliki perusahaan saat akan mengikuti pengadaan jasa konstruksi yakni tentang
-9-
(2)
(3)
(4)
kemampuan keuangannya dan kemampuan menangani paket pekerjaan serta kesesuaian bidang/sub bidang dan bagian sub bidang . Kemampuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kemampuan perusahaan dalam bidang keuangan untuk menangani pekerjaan yang akan dilaksanakan yang merupakan hasil perkalian antara kekayaan bersih perusahaan dari neraca yang dibuat perusahaan bagi kualifikasi kecil dan yang dibuat oleh akuntan publik bagi perusahaan non kecil dikalikan faktor likuiditas dan perputaran modal kerja. Kemampuan menangani paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kemampuan perusahaan untuk menangani paket pekerjaan yang dimilikinya sesuai standar yang ditetapkan sesaat sebelum mengikuti pengadaan jasa konstruksi. Kesesuaian bidang /sub bidang dan bagian sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kesesuaian antara pekerjaan yang dilaksanakan dengan bidang /sub bidang /bagian sub bidang yang tertera pada Sertifikat Badan Usaha yang dimiliki Badan Usaha dan telah tertayangkan di website Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dan website Pemerintah Kabupaten Ponorogo serta terdapat barcode yang sesuai ketentuan serta dicetak di atas kertas security printing yang ada logo lpjknya yang tersembunyi.
Bagian Ketiga Faktor Likuiditas dan Faktor Perputaran modal dan Kemampuan Menangani Paket Pekerjaan Pasal 16 (1.) Penghitungan ketentuan & faktor likuiditas dan faktor perputaran modal ditetapkan sebagai berikut : a. Usaha Kecil : 0,3 x 6 = 1.8 b. Usaha Menengah : 0.6 x 7 = 4,2 c. Usaha Besar : 0.8 x 8 = 6,4 (2.) Faktor Kemampuan Menangani Paket Pekerjaan ditetapkan sebagai berikut a. Usaha Kecil : 3 buah b. Usaha Menengah : 5 buah c. Usaha Besar : 8 atau 1,2 N Bagian Keempat Pengaturan Kinerja Jasa Konstruksi Pasal 17 (1) Setiap PA/SKPD/PPK/PPTK wajib mengisi data rencana pekerjaan konstruksinya pada website sampai rencana realisasi pelaksanaan mencapai 100 % sekurang-kurangnya 14 hari setelah menandatangani SPK atau Kontrak Pekerjaan. (2) Kinerja Badan Usaha ditetapkan sebagai berikut : a. Pekerjaan dalam progres 0-70 % - Bila perusahaan telah mengalami keterlambatan < 15 % maka disebut Katagori I; - Bila perusahaan telah mengalami keterlambatan > 15 % -20 % maka disebut Katagori II; - Bila Perusahaan telah mengalami keterlambatan > 20 % disebut Katagori III. b. Pekerjaan dalam progres 70-100 % - Bila perusahaan telah mengalami keterlambatan < 10 % maka disebut Katagori I;
- 10 Bila perusahaan telah mengalami keterlambatan > 10 %-15% maka disebut Katagori II; - Bila Perusahaan telah mengalami keterlambatan > 15 % disebut Katagori III. (3) Perusahaan yang masuk Katagori I diperkenankan mengikuti pengadaan jasa konstruksi sedangkan perusahaan yang masuk Katagori II tidak boleh mengikuti pengadaan jasa konstruksi pada bidang pekerjaan yang mengalami keterlambatan sedangkan perusahaan yang masuk Katagori III dilarang mengikuti pengadaan jasa konstruksi dan wajib menyelesaikan pekerjaan konstruksi yang diperolehnya. (4) Setiap pengguna jasa maupun penyedia jasa wajib memperhatikan website www.eproc-ponorogo.net tentang pengadaan jasa konstruksi dan mencetak keteranganketerangan yang ada didalamnya sebagai bukti dan tidak dipungut biaya apapun dan digunakan melengkapi dokumen pengadaan. -
Bagian Kelima Daftar Hitam Pasal 18 (1) Daftar Hitam dikeluarkan PA/SKPD/ PPK/PPTK dan di sahkan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Ponorogo: (2) Perusahaan yang masih dalam Daftar Hitam dirinci sebagai berikut : a. Perusahaan yang dapat dimasukkan dalam Daftar Hitam dalam kurun waktu 2 (dua) tahun adalah perusahaan yang : 1. tidak menyelesaian kontrak pekerjaannya; 2. perusahaan yang penyelesaian pekerjaannya dilaksanakan oleh PIHAK KETIGA. b. Perusahaan yang dapat dimasukkan dalam daftar hitam dalam kurun waktu 1 tahun adalah perusahaan yang : 1. Perusahaan ditemui melakukan pemalsuan data sertifikasi baik SBU maupun SKA/SKTK; 2. Perusahaan melakukan pemalsuan pengalaman perusahaan; 3. Perusahaan yang diketahui melakukan persekongkolan dalam pengadaan jasa konstruksi; 4. Perusahaan yang berusaha mempengaruhi panitia pengadaan/pejabat yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan/kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan 5. mengundurkan diri dengan berbagai alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak dapat diterima oleh panitia pengadaan. BAB VIII KEGAGALAN BANGUNAN Pasal 19 (1) Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun. (2) Kegagalan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pihak Ketiga selaku penilai ahli berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11 -
(1) (2) (3)
(4) (5) (6)
BAB IX TATA LAKSANA PEMBINAAN DAN PEMBIAYAAN Pasal 20 Dalam melaksanakan pembinaan Tim Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama dengan instansi terkait dan atau lembaga Menyusun rencana dan program pelaksanaan pembinaan tahunan Melaksanakan pembinaan sekurang-kurangnya satu tahun satu kali berupa : a. penyuluhan tentang peraturan jasa konstruksi; b. penyuluhan tentang persyaratan dan pengadaan jasa konstruksi c. penyuluhan tentang teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi; d. pendidikan dan pelatihan bagi tenaga teknis baik pengguna jasa maupun penyedia jasa; e. penyuluhan peningkatan mutu konstruksi; f. penyuluhan keselamatan dan kesehatan konstruksi; dan g. menyelenggarakan forum konsultansi teknis pengguna jasa dan penyedia jasa. Melakukan pemantauan (monitoring) dan evaluasi seluruh pembangunan konstruksi yang ada di Kabupaten Ponorogo Menyusun/membuat laporan dari hasil pembinaan/monitoring. Menyampaikan hasil laporan kepada Bupati.
Pasal 21 Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi Kabupaten Ponorogo dibebankan kepada Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo. BAB X PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 22 (1) Apabila terjadi sengketa maka kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan di Indonesia dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau melalui pengadilan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia; (2) Keputusan dari hasil penyelesaian perselisihan dengan memilih salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengikat dan segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan dipikul oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 23 (1) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat diajukan kepada Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi. (2) Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk/ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan/atau masyarakat jasa konstruksi dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan. BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 24 Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada penyedia jasa berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara pekerjaan konstruksi; c. pembatasan izin usaha dan/atau profesi; d. pembekuan izin usaha dan/atau profesi; dan/atau
- 12 e. pencabutan izin usaha dan/atau profesi. (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati selaku Kepala Daerah Kabupaten Ponorogo. (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada TPJK untuk memberikan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis terhadap PA/SKPD/PPK/PPTK yang tidak mematuhi ketentuan ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, dalam hal yang menyangkut teknis pelaksanaanya ditetapkan lebih lanjut oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi Kabupaten Ponorogo. Pasal 26 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo .
Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 17 Februari 2009 BUPATI PONOROGO Ttd. H. MUHADI SUYONO, SH., M.Si
Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 17 Februari 2009 BUPATI PONOROGO,
H. MUHADI SUYONO, SH.M.Si
