BUPATI PONOROGO PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 32 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN KABUPATEN PONOROGO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PONOROGO, Menimbang

:

Mengingat

:

bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 tanggal 19 Nopember 2008 Nomor 12, perlu mengatur uraian tugas dan fungsi Kelurahan Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam Peraturan Bupati; 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 ; 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593) ; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

2

10.

Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo. MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI KELURAHAN KABUPATEN PONOROGO. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam Kabupaten Ponorogo. 5. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam Kabupaten Ponorogo. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1)

(2)

(3)

Kelurahan merupakan perangkat daerah kabupaten yang berkedudukan di wilayah kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Lurah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pelaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati; Dalam melakanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Lurah menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan ; b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ; c. pelaksanaan pelayanan masyarakat ; d. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ; f. pembinaan lembaga kemasyarakatan; g. pelaksanaan koordinasi dengan Camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya; h. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan kelurahan; i. pelaporan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan kepada Bupati melalui Camat; j. pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati;

3

BAB III KELURAHAN Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 3 (1)

(2) (3)

(4)

Susunan Organisasi Kelurahan, terdiri dari : a. Lurah; b. Perangkat Kelurahan, terdiri dari : 1) Sekretariat Kelurahan; 2) Seksi Pemerintahan; 3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat; 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum; 5) Seksi Kesejahteraan Masyarakat; dan 6) Kelompok Jabatan Fungsional. Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah. Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah dan secara teknis administratif mendapatkan pembinaan dari Sekretaris Kelurahan. Bagan Susunan Organisasi Kelurahan tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Perangkat Kelurahan Paragraf Kesatu Sekretariat Kelurahan Pasal 4

(1)

(2)

Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, evaluasi dan pelaporan, administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kelurahan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kelurahan menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. pelaksanaan tugas pelayanan administratif; c. pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat kelurahan; d. pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan kelurahan ; e. pengelolaan administrasi keuangan ; f. pemberian pelayanan kepada masyarakat di bidang umum ; g. pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan dan kepustakaan ; h. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan Kelurahan ; i. penyusunan data statistik dan pelaporan ; dan j. pelaksanaan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Lurah.

4

Paragraf Kedua Seksi Pemerintahan Pasal 5 (1)

(2)

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanaan pembinaan bidang pemerintahan, pemungutan pajak bumi dan bangunan, kependudukan serta pertanahan/keagrariaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan dan pengelolaan data di bidang pemerintahan; b. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan di bidang pemerintahan; c. pelaksanaan pembinaan dan tugas – tugas pemungutan pajak bumi dan bangunan; d. pembinaan dan pelaksanaan tugas administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; e. pelaksanaan tugas di bidang pertanahan/keagrariaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. pelaporan pelaksanaan tugas; dan i. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Lurah. Paragraf Ketiga Seksi Pemberdayaan Masyarakat Pasal 6

(1)

(2)

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanaan pembinaan pemberdayaan masyarakat, perekonomian, pembangunan, serta partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. penyiapan bahan musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan; b. pengumpulan dan pengelolaan data di bidang pemberdayaan masyarakat dan pembangunan; c. pelaksanaan pembinaan dan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan dan perekonomian; d. pelaksanaan pembinaan partisipasi dan gotong royong masyarakat; e. penyiapan bahan koordinasi pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum; g. pelaksanaan pembinaan dalam upaya peningkatan peran serta masyarakat di bidang lingkungan hidup, penghijauan dan pengendalian pencemaran lingkungan; h. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat; dan i. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Lurah. Paragraf Keempat Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Pasal 7

(1)

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanaan pembinaan perlindungan, ketentraman dan ketertiban umum, administrasi

5

(2)

pertahanan sipil/linmas, fasilitasi pemilihan umum dan pembinaan kerukunan warga. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang ketentraman dan ketertiban umum; b. pelaksanaan pembinaan perlindungan, ketentraman dan ketertiban umum; c. pelaksanaan pelayanan masyarakat di bidang perlindungan, ketentraman dan ketertiban umum; d. pelaksaaan kegiatan dan administrasi pertahanan sipil/linmas; e. penyiapan bahan koordinasi dalam rangka pemantauan, deteksi dini dan penanggulangan bencana; f. pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga masyarakat; g. penyiapan bahan koordinasi dan fasilitasi pemilihan umum; h. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas; dan i. pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Lurah. Paragraf Kelima Seksi Kesejahteraan Masyarakat Pasal 8

(1)

(2)

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, kesehatan, organisasi kemasyarakatan, dan penyaluran bantuan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan dan pengolahan data di bidang kesejahteraan masyarakat; b. pelaksanaan pembinaan kesejahteraan masyarakat di bidang pendidikan, kepemudaan, olah raga, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kehidupan beragama, kesehatan, gizi dan pemberantasan penyakit menular; c. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang kesejahteraan masyarakat; d. penyiapan bahan rekomendasi dan pembinaan dalam pemungutan bantuan sosial, zakat, infaq dan shodaqoh termasuk bantuan bencana alam ; e. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan penyaluran bantuan terhadap masyarakat termasuk korban bencana; f. penyiapan bahan koordinasi dan pembinaan dalam upaya pengembangan kesenian daerah dan kebudayaan ; g. pelaporan pelaksanaan tugas di bidang kesejahteraan masyarakat ; dan h. pelaksanaan tugas – tugas lain yang di berikan oleh Lurah.

6

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 9 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan keahlian; BAB V TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA Pasal 10 (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Setiap pimpinan satuan organisasi di Kelurahan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan bidang tugasnya. Setiap pimpinan satuan organisasi di Kelurahan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Setiap pimpinan satuan organisasi di Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk pelaksanaan tugasnya. Setiap pimpinan satuan organisasi di Kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan pemberian petunjuk kepada bawahannya. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 11

(1) (2) (3)

Hubungan kerja kelurahan dengan kecamatan bersifat koordinasi dan mendapatkan pembinaan teknis dan pengawasan dari kecamatan. Hubungan kerja kelurahan dengan perangkat daerah lainnya di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis fungsional dan operasional. Hubungan kerja kelurahan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya bersifat koordinasi teknis operasional.

7

BAB VI KETENTUAN LAIN – LAIN Pasal 12 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Lurah. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 13 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 307 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2001 Seri 26 D tanggal 18 Mei 2001) dicabut dan dinyataan tidak berlaku. Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 30 Desember 2008 Diundangkan di Ponorogo Pada tanggal 30 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO, Ttd. H. MUHADI SUYONO, SH., M.Si

Ttd. Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 510 046 985 BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2008 NOMOR 32

LAMPIRAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KELURAHAN KABUPATEN PONOROGO

: PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR : 32 Tahun 2008 TANGGAL : 30 Desember 2008

LURAH

SEKRETARIAT

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKSI PEMERINTAHAN

SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

SEKSI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

BUPATI PONOROGO, Ttd.

H. MUHADI SUYONO, SH., M.Si