-1-
BUPATI PONOROGO PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERLAKUAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS DI BIDANG JASA KONSTRUKSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PONOROGO, Menimbang : a.
b.
Mengingat :
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, maka dalam rangka memenuhi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu diselenggarakan pengawasan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Pemberlakuan Penanggungjawab teknis di Bidang Jasa Konstruksi dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
-27. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 10. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 339/Kpts/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh Instansi Pemerintah; 11. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 257/Kpts/M/2004 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 7); 13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PEMBERLAKUAN PENANGGUNG JAWAB TEKNIS DI BIDANG JASA KONSTRUKSI Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. 3. Bupati adalah Bupati Ponorogo. 4. Tim Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat TPJK adalah Tim yang ditunjuk menjalankan koordinasi pembinaan jasa konstruksi. 5. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat Dinas PU adalah dinas teknis yang bertanggung jawab menangani pembinaan jasa konstruksi di Kabupaten Ponorogo. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo. 7. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi. 8. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
-39.
10.
11. 12.
13.
14.
15.
16. 17.
18.
19.
Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan jasa konstruksi termasuk dalam hal ini adalah Pengguna Anggaran. selanjutnya disingkat PA, Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD, Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK . Penanggungjawab Teknis yang selanjutnya disingkat dengan PJT adalah Tenaga Teknis yang mempunyai SKA atau SKTK. Surat Penetapan Penanggung Jawab Teknis yang selanjutnya disingkat dengan SP-PJT adalah Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Dinas Teknis Pembina Jasa Konstruksi setelah yang bersangkutan lulus uji kompetensi yang diadakan oleh Tim Teknis Dinas Pembina Jasa Konstruksi. Sertifikat Keahlian yang selanjutnya disingkat dengan SKA adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan / atau kefungsian dan / atau keahlian tertentu. Sertifikat Ketrampilan Kerja yang selanjutnya disingkat dengan SKTK adalah tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan / atau kefungsian dan / atau ketrampilan tertentu Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan IUJK adalah Surat ijin untuk melaksanakan jasa konstruksi di wilayah Negara Indonesia. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan BUJK adalah Badan Usaha yang melaksanakan pekerjaan konstruksi. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan LPJK yang bersifat independen dan mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat dengan SPK adalah Surat Perintah Kerja yang diberikan oleh Pemilik Proyek kepada kontraktor pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan. Masa transisi adalah masa dimana PJT belum memperoleh SP-PJT yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo.
Pasal 2 Penanggungjawab teknis di bidang jasa konstruksi yang bekerja di Kabupaten Ponorogo wajib dimiliki bagi : a. setiap Badan Usaha yang mempunyai IUJK dan bekerja di Kabupaten Ponorogo; dan b. setiap proyek pembangunan fisik yang sumber dananya dari APBD Kabupaten Ponorogo dan dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo. Pasal 3 Ketentuan tentang Penanggung jawab teknis diatur sebagai berikut : a. PJT BUJK Perencana/Pengawas adalah seorang yang mempunyai latar belakang teknis dengan minimal tingkat pendidikan lulusan Diploma Tiga (D3);
-4b.
PJT BUJK Pelaksana adalah seorang yang mempunyai latar belakang teknis, yaitu : 1. Berpendidikan minimal Diploma Tiga (D3) bagi BUJK Menengah dan besar; 2. Berpendidikan minimal STM/SMK atau sederajat bagi BUJK kecil. Pasal 4 teknis sebagaimana
(1) Penanggungjawab dimaksud dalam Pasal 2 dibuktikan dengan : a. SP-PJT yang ditetapkan oleh Kepala Dinas PU bagi yang bekerja pada BUJK; b. SKA atau SKTK yang diregistrasi oleh LPJK dengan latar belakang pendidikan teknis bagi PJT; (2) Persyaratan PJT bagi BUJK adalah : a. mempunyai SKTK atau SKA yang diregistrasi oleh LPJK; b. berlatar belakang pendidikan teknis; c. mempunyai ikatan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pada BUJK yang dinyatakan dengan Surat Perjanjian Kerja dan disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum; d. bagi yang dipilih oleh BUJK dan telah ditetapkan oleh Pemerintah cq Kepala Dinas PU maka kepada tenaga teknis diberi “kartu identitas PJT “ berwarna hijau. (3) Persyaratan PJT bagi proyek adalah mempunyai SKA atau SKTK baik yang berlatar belakang teknis maupun tidak, yang diregistrasi oleh LPJK. (4) Proyek atau tempat kegiatan wajib mencatat dan melaporkan kepada Kepala Dinas PU sejak proses aanwizjing sampai pelaksanaan proyek. Pasal 5 SP-PJT digunakan untuk : a. meminta IUJK bagi BUJK ; b. menghadiri aanwizjing; c. meninjau lapangan; dan d. menghadiri di lapangan tempat kegiatan konstruksi dilakukan. Pasal 6 Pendidikan atau kursus-kursus kepada PJT BUJK hanya diberikan kepada tenaga teknis yang tercatat sebagai PJT di Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo. Pasal 7 BUJK yang dari luar Kabupaten Ponorogo dan akan mengikuti pelelangan di Kabupaten Ponorogo yang dananya bersumber dari APBD Kabupaten Ponorogo, wajib mematuhi hal sebagai berikut : a. BUJK yang mengikuti proses pengadaan diwajibkan melakukan ikatan usaha bersama dengan BUJK yang ada di Kabupaten Ponorogo;
-5b.
c.
d.
BUJK yang telah memenangkan pelelangan dan akan melakukan pekerjaannya wajib melakukan kerjasama dengan BUJK di wilayah Kabupaten Ponorogo dan disahkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum; BUJK yang memenangkan pelelangan maka tenaga teknisnya yang dari luar Kabupaten Ponorogo harus mempunyai SP-PJT, untuk ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ponorogo dapat menerbitkan SP-PJT sementara; dan apabila BUJK tidak mempunyai SP-PJT maka pekerjaan konstruksinya dilarang dilaksanakan sampai yang bersangkutan mempunyai seorang PJT yang mempunyai SP-PJT.
Pasal 8 Langkah yang harus ditempuh oleh perusahaan pada masa transisi yaitu : a. bagi perusahaan yang telah mempunyai IUJK, diwajibkan melaporkan dan memberitahukan SP-PJT yang dimilikinya; b. pemberitahuan dilakukan oleh Dinas PU dengan surat panggilan secara bergiliran sekaligus pengesahan SP-PJT, dan harus selesai dalam jangka waktu 1 tahun; c. bagi mereka yang tidak dapat menunjukkan SP-PJTnya maka untuk sementara waktu dapat diberikan SP-PJT sementara bagi PJT yang telah mempunyai SKA atau SKTK sampai masa transisi habis yakni 1 (satu) tahun dan selanjutnya wajib memiliki satu orang PJT yang berlatar belakang teknis; d. apabila setelah masa transisi selesai dan ternyata BUJK tidak memiliki tenaga PJT maka IUJK nya dibekukan sementara sampai yang bersangkutan mempunyai SP-PJT. Pasal 9 Seluruh jajaran Pemerintah Daerah yang terkait dengan penyelenggaraan jasa konstruksi wajib mengikuti ketentuan ini dan TPJK mempunyai kewajiban melakukan pengawasan dan pengendalian serta melaporkan kepada Bupati Ponorogo. Pasal 10 BUJK yang tidak dapat memenuhi ketentuan ini diberi masa transisi dan diberikan surat keterangan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum serta kepada BUJK yang tidak mempunyai PJT berlatar belakang pendidikan teknis diberikan masa transisi dengan jangka waktu 6 (enam) bulan untuk selanjutnya BUJK harus mencari PJT berlatar belakang pendidikan teknis Pasal 11 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, dalam hal yang menyangkut teknis pelaksanaanya ditetapkan lebih lanjut oleh TPJK.
-6Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo
Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 16 September 2009
BUPATI PONOROGO Ttd. H. MUHADI SUYONO, SH., M.Si
