-1-
BUPATI PONOROGO PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PONOROGO, Menimbang : a.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, maka dalam rangka memenuhi tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi perlu diselenggarakan pengawasan;
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
-27. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 10. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 339/Kpts/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh Instansi Pemerintah; 11. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 257/Kpts/M/2004 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 7); 13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG TERTIB PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. 2.
Daerah adalah Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3.
Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4.
Tim Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat dengan TPJK adalah Tim yang ditunjuk menjalankan koordinasi pembinaan jasa konstruksi.
5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
6.
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7.
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8.
Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan jasa konstruksi termasuk dalam hal ini adalah Pengguna Anggaran
-3selanjutnya disingkat PA, Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD, Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK . 9.
Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan BUJK adalah Badan Usaha yang melaksanakan pekerjaan konstruksi.
10. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan LPJK yang bersifat independen dan mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. 11. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disingkat dengan SPK adalah Surat Perintah Kerja yang diberikan oleh Pemilik Proyek kepada kontraktor pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan.
Pasal 2 (1) Semua Lembaga yang membangun bangunan umum dan digunakan untuk publik yang menyelenggarakan kegiatan pekerjaan konstruksi di daerah, wajib menyampaikan laporan kepada TPJK yang terdiri atas : a.
b. c.
Laporan model A : Daftar nama Penanggungjawab Kegiatan / SKPD/ Pejabat Pembuat Komitmen masing - masing kegiatan dan kepadanya akan diberikan “User Id” dan “password” untuk masuk ke website www.eproc-ponorogo.net; Laporan model B : Daftar Kegiatan Pelelangan dan Pemenang pekerjaan; Laporan model C : Daftar Rencana Kerja Proyek Konstruksi
(2) Contoh format Laporan Model A, Laporan Model B dan Laporan Model C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Pasal 3 Setiap Pengguna jasa / Pejabat Pembuat Komitmen / pimpinan kegiatan wajib melihat data BUJK maupun data Kemampuan BUJK Pelaksana dengan memperhitungkan Sisa Kemampuan Keuangan dan Sisa Kemampuan Paket serta Kinerja BUJK Pelaksana berdasarkan Sistem informasi yang dikembangkan dan dikelola oleh TPJK melalui website www.jasakonstruksi.net atau website www.eproc-ponorogo.net dan memintakan bukti cetak Surat Keterangan Kemampuan BUJK Pelaksana Pasal 4 Setiap Pengguna Jasa pada kegiatan pekerjaan konstruksi yang dananya bersumber dari APBD diwajibkan menyampaikan laporan kepada TPJK dengan ketentuan sebagai berikut: a.
setelah kontrak/SPK dilakukan yakni rencana pelaksanaan kegiatan yang disepakati dengan penyedia jasa.
b.
setiap tanggal 25 – 30 bulan berjalan dengan format yang telah ditetapkan Pasal 5
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, dalam hal yang menyangkut teknis pelaksanaanya ditetapkan lebih lanjut oleh TPJK.
-4-
Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo
Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 16 September 2009
BUPATI PONOROGO Ttd. H. MUHADI SUYONO, SH., M.Si
-5LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR : TAHUN 2009 TANGGAL :
CONTOH FORMAT LAPORAN MODEL A, LAPORAN MODEL B DAN LAPORAN MODEL C
LAPORAN MODEL A : Daftar nama Satker /Pejabat Pembuat Komitmen masing - masing dan kepadanya akan diberikan “User Id” dan “password” untuk masuk ke www.eproc-ponorogo.net.
PENDAFTARAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN / SKPD/PEMEGANG KOMITMEN Yang bertandatangan dibawah ini Nama NIP Jabatan Alamat Kabupaten/Kota No HP ( wajib diisi) Nama Proyek Kegiatan Konstruksi
: : : : : : :
Dengan ini melaporkan bahwa Nama pejabat yang terlibat NO
Nama
NIP
Jabatan Institusi
di Jabatan ditempat Kegiatan
Keterangan
Demikian kami laporkan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Yang bertanggung jawab
(............................................) Tim Pembina dengan ini akan mencatat dan memberikan nomer ID kepada Proyek : Misalnya : 2009.3502.0320 Artinya 2009 = tahun 3502 = kode kabupaten Ponorogo 0320 = urutan proyek ke 320 di wilayah Ponorogo pada tahun 2009 Dimasukkan dalam sistem maka akan diberikan ID Proyek
-6-2LAPORAN MODEL B : Daftar Kegiatan Pelelangan dan Pemenang pekerjaan
Yang bertandatangan dibawah ini kami Nama Penanggung jawab ID
: :
Dengan ini melaporkan bahwa Nama Proyek Sub bidang Nilai pagu dana
: :
Rencana pengadaan Pengumuman Lelang Pengambilan dokumen Penjelasan pelelangan Peninjauan proyek Pemasukkan pelelangan Penetapan Pemenang
: : : : : :
Telah diumumkan pada Koran Halaman Edisi terbit tgl
: : :
Demikian kami laporkan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih Yang bertanggung jawab
(............................................)
-7-3LAPORAN MODEL C : Daftar Rencana Kerja /Progres Proyek Konstruksi Yang bertanda tangan dibawah ini Nama Penanggung jawab ID
: :
Nama Pelaksana Konstruksi Nama BUJK NRBU Nama Perencana Nama Pengawas Nama Manajer Pelaksana Konstruksi
: : : : :
Rencana bulan Bulan 1 Bulan 2 Bulan 3 Bulan 4 Bulan 5 Bulan 6 Bulan .....
: : : : : :
Demikian kami laporkan dan atas perhatiannya kami mengucapkan terimakasih
Yang bertanggung jawab
(............................................)
Catatan : Apabila terjadi perubahan rencana , maka Penanggung jawab /SKPD /Pejabat Pembuat Komitmen dapat memperbaikinya dengan mengubah rencana yang telah ditetapkan sebelumnya melalui website secara On Line
BUPATI PONOROGO Ttd. H. MUHADI SUYONO, SH., M.Si
