DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI PONOROGO TAHUN 2015

MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI PONOROGO TAHUN 2015

A. Data Pribadi Nama Lengkap

: Drs. H. IPONG MUCHLISSONI

Tempat/Tanggal Lahir

: Lamongan, 29 April 1967

NIK

: 357828290467002

Usia

:

Alamat Tempat Tinggal : Jl Kadrie Oening Perum Erliza Blok D No 71 Samarinda Email

: [email protected]

Jenis kelamin

: Laki-laki

Status perkawinan

: Menikah

Agama

: Islam

NPWP

: 05.965.702.3-722.000

Hobby

: Musik

Moto hidup

:-

B. Riwayat Pendidikan**) Pendidikan Formal Jenjang

Institusi

Tahun (Masuk-Lulus)

SD

SD MUHAMADIYAH LAMONGAN

LULUS 1979

SMP

SMPN I LAMONGAN

LULUS 1982

SMA

SMAN 1 LAMONGAN

LULUS 1985

PERGURUAN TINGGI

UNIV. MULAWARMAN

LULUS 1990

Pendidikan Informal Jenjang

Institusi

Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan**) Jenjang

Institusi

Tahun

Kasi Adm/SDM

PT KPI

1991

Wakatalak SDM

PT Kiani Lestari

1992

Katalak SDM

PT Alas Helau

Komisaris

PT DIYATAMA PERSADA RAYA

2000-sekarang

Institusi

Tahun

1992-1994

D. Pengalaman Organisasi Jabatan Ketua Umum Ketua Umum Wakil Ketua Sekretaris Ketua Anggota DPRD Anggota DPRD Ketua

IKMJT di Samarinda Pengda Perbasi Samarinda DPW PKB Kaltim DPW PKB, Kaltim DPW PKB, Kaltim DPRD KALTIM DPRD KALTIM DPD GERINDRA KALTIM

1991 1999 1999-2001 2003-2013 1999-2004 2004-2009 2012-sekarang

E. Publikasi **) Judul

F.

Tahun Terbit

Penghargaan**) Nama Penghargaan

Institusi

Tahun

G. Data Keluarga HUBUNGAN KELUARGA Istri/Suami Jumlah Anak Anak

NAMA Hj.Sri Wahyuni, SSos 3 (tiga) 1. Mazaya Zhafarina I. 2. Muhammad Zata M. 3. Muhammad Fitra Y.

PEKERJAAN Wiraswasta Wiraswasta Wiraswasta Wiraswasta

H. Lain-Lain : ……………………………………………………………………………………………

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk mestinya

digunakan sebagaimana

Ponorogo, 22 Juli 2015 Yang membuat pernyataan, Calon Bupati Ponorogo

Drs. H. IPONG MUCHLISSONI

MODEL BB.2-KWK

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON WAKIL BUPATI PONOROGO TAHUN 2015

A. Data Pribadi Nama Lengkap

: Drs. H. Soedjarno, M.M

Tempat/Tanggal Lahir

: Ponorogo, 10 Agustus 1953

NIK

: 3502171008530003

Usia

: 62 tahun

Alamat Tempat Tinggal : Jl. Pacar II/2 Tonatan Ponorogo Email

:-

Jenis kelamin

: Laki-laki

Status perkawinan

: Menikah

Agama

: Islam

NPWP

: 08.680.708.8-647.000

Hobby

: Tennis

Moto hidup

: Hidup Harus Selalu Optimis

B. Riwayat Pendidikan**) Pendidikan Formal Jenjang

Institusi

Tahun (Masuk-Lulus)

SD

SR Crabak Slahung

1966

SMP

SMP Dharma Bakti Balong

1969

SMA

SMAN Ponorogo

1972

PERGURUAN TINGGI

UNMER Ponorogo

1988

PASCA SARJANA

UNIV. GAJAYANA MALANG

1998

Pendidikan Informal Jenjang

Institusi

Tahun

C. Pengalaman Pekerjaan**) Jenjang PNS bag. Pembangunan Kasubag Perbendaharaan bag keuangan Kasubag Anggaran Keuangan Kasi Penetapan Pendapatan

bag. Dinas

Kabag Keuangan Kepala Dinas Keuangan dan Pendapatan daerah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Assisten Administrasi Keuangan SEKDA Kadin Dukcapil Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan Kepala Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (DPPKAD)

Institusi

Tahun

PEMDA PONOROGO

1983

PEMDA PONOROGO

1989

PEMDA PONOROGO

1994

PEMDA PONOROGO

1995

PEMDA PONOROGO

2000

PEMDA PONOROGO

2003

PEMDA PONOROGO

2006

PEMDA PONOROGO

2008

PEMDA PONOROGO

2009

PEMDA PONOROGO

2010

PEMDA PONOROGO

2011

Institusi

Tahun

D. Pengalaman Organisasi Jabatan Bendahara

Kwarcab Pramuka

2011

Bendahara

PMI cab. Ponorogo

2011

Ketua

Koperasi KEKAR Pemda

2008

Bendahara

KONI

1998

Ketua

Pelti cabang Ponorogo

2009

Wakil Ketua

KORPRI

2004

Pengurus

Yayasan Reyog

2005

Wakil Ketua

PKPRI

2004

E. Publikasi **) Judul

F.

Tahun Terbit

Penghargaan**) Nama Penghargaan

Institusi

Tahun

G. Data Keluarga HUBUNGAN KELUARGA Istri/Suami

NAMA Hj. Siti Nurkanah

PEKERJAAN Ibu Rumah Tangga

Jumlah Anak Anak

Ervina Nurdiyanti, ST,MM

Diana Nurdiyanti, ST

Anita Permaisari, SE

PNS

Wiraswasta

Wiraswasta

H. Lain-Lain : ……………………………………………………………………………………………

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk mestinya

digunakan sebagaimana

Ponorogo, 22 Juli 2015 Yang membuat pernyataan, Calon Wakil Bupati Ponorogo

Drs. H. SOEDJARNO, M.M

I.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1. Sekilas Sejarah Ponorogo Ponorogo kini terkenal dengan Kesenian Reyog, Sate dan Santri.Itu sekadar contoh kecil terhadap perkembangan peradaban yang terjadi dan berlangsung amat panjang dalam sejarah kabupaten ini.Jauh sebelumnya,

pada tahun 1486 kawasan

Ponorogo masih berupa hutan belantara.Sampai akhirnya datanglah Bathara Katong, seorang utusan Kerajaan Demak, penyebar Agama Islam dengan membuka kawasan daerah ini untuk dijadikanpemukiman. Pada 11 Agustus 1496 Bathara Katong diwisuda menjadi Adipati pertama Kadipaten Ponorogo. Dalam perjalanan sejarah, Ponorogo juga tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh besar bernama Kiai Hasan Bashari. Ia seorang alim ulama pendiri dan pengasuh Pondok Tegalsari. Tokoh ini memiliki ribuan santri dari berbagai pelosok tanah Jawa. Pondoknya menjadi tempat bergurunya atau penggemblengan para tokoh bangsa seperti Paku Buana II, Raden Ronggowarsito, HOS Cokroaminoto, dan lain sebagainya. Lembaran sejarah singkat itu, telah menggambarkan secara jelas betapa sedari dulu sejak sebelum masa kemerdekaan negeri ini, Ponorogo sejatinya sudah memiliki andil terhadap proses kemajuan bangsa. Terutama sebagai tempat pengembangan sumber daya manusia (SDM), yang kemudian melahirkan tokohtokoh besar macam Ronggowarsito dan Pahlawan Cokroaminoto. Ronggowarsito belakangan dikenal sebagai tokoh intelektual di bidang kebudayaan. Sedangkan Cokroaminoto merupakan sosok saudagar yang saleh, sekaligus pejuang gagah berani melawan praktik penjajahan. Dari perjalanan sejarah sekilas ini dapat dipetik pemahaman sederhana, bahwa untuk membangun kondisi dan tatanan masyarakat yang cerdas, berbudaya dan bersendikan nilai keagamaan yang kuat (religius), Ponorogo telah memiliki pijakan historis yang cukup kuat. Tatanan masyarakat yang demikian itu, amat penting bagi pemenuhan prasyarat dasar guna melewati cita-cita bersama menuju masyarakat yang maju dan sejahtera. VISI - MISI- PROGRAM PASANGAN CALON Drs. H. IPONG MUCHLISSONI – Drs. H. SOEDJARNO, MM.

1

2. Kondisi Geografis dan Demografis Secara geografis, Kabupaten Ponorogo terletak pada koordinat 111° 17’ 111° 52’ BT dan 7° 49’ - 8° 20’ LS. Di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Pacitan dan Wonogiri, sebelah utara dengan Madiun dan Magetan, sebelah timur dengan VISI –Tulungagung dan Trenggalek; dan sebelah selatan dengan Pacitan. Ponorogo berada di bagian barat wilayah Provinsi Jawa Timur (Jatim) dan merupakan salah satu kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayahnya mencapai 1.371,78 Kilometer persegi. Ponorogo berada pada ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut. Oleh karena itu, secara umum, Kabupaten Ponorogo dapat dibagi dalam dua sub area, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Data menunjukkan ada 241 desa yang berada pada ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, 44 desa berada pada ketinggian 500-700 meter diatas permukaan laut dan 18 desa berada pada ketinggian lebih dari 700 meter di atas permukaan laut. Dari penggunaan lahannya, sebagian besar wilayah Ponorogo terdiri atas area hutan, tegal dan sawah. Dari luasan tersebut, lahan sawah mencapai 348,67 Kilometer persegi dan tanah kering 1.023,11 Kilometer persegi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2014, jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo mencapai 863.900 jiwa. Sebanyak 431.400 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 432.500 jiwa perempuan. Dari 21 kecamatan yang ada, jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Ponorogo yang mencapai 78.583 jiwa. Jika dirasiokan dengan luas wilayahnya, Kecamatan Ponorogo merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Angkanya mencapai 3.522 jiwa/kilometer. Sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk yang paling sedikit ada di Kecamatan Pudak dengan jumlah 9.159 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 481.685 jiwa terkategori sebagai angkatan kerja, di mana 272.654 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 209.031 jiwa berjenis kelamin perempuan. Dari jumlah angkatan kerja yang ada, sebanyak VISI - MISI- PROGRAM PASANGAN CALON Drs. H. IPONG MUCHLISSONI – Drs. H. SOEDJARNO, MM.

2

465.871 jiwa telah bekerja dan 15.814 jiwa merupakan pengangguran terbuka. Lapangan pekerjaan yang paling banyak digeluti adalah petani dengan jumlahnya mencapai 241.507 jiwa; perdagangan, rumah makan dan hotel 81.691 jiwa; dan sektor keuangan serta jasa 76.470 jiwa.

3. Kondisi Sosial Ekonomi Pertumbuhan ekonomi Ponorogo tahun 2013 mencapai 5,67 persen. Dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tahun 2012 pertumbuhan ekonomi Ponorogo mencapai 6,52 persen. Angka ini berbeda jauh jika dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2013 yang mencapai 6,55 persen. Bahkan jika dibandingkan tahun 2012 yang pertumbuhannya 6,21 persen, pertumbuhan ekonomi

Provinsi Jawa Timur

mengalami peningkatan 0,34 persen. Pertanian merupakan sektor penyumbang Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Kabupaten Ponorogo. Tahun 2013 sektor pertanian menyumbang 32,48 persen terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Luas lahan sawah tahun 2013 mencapai 34.638 hektar. Kecamatan dengan lahan sawah terluas ada di Kecamatan Sukorejo (3.396 Hektar). Sedangkan yang terkecil ada di Kecamatan Pudak (213 Hektar). Dari jumlah tersebut seluas 29.929 hektar sudah beririgasi teknis. Tanaman Padi merupakan tanaman utama para petani. Data tahun 2013 menyebutkan, luas panen padi mencapai 70.100 hektar dengan total produksi mencapai 4.267.999 Kwintal. Dengan kata lain, rasio lahan dengan produksi mencapai 60,88 kwintal/hektar. Kecamatan dengan luas panen terluas ada di Kecamatan Sukorejo (7.402 Hektar), sedangkan terkecil ada di Kecamatan Pudak (448 Hektar). Begitu juga dengan total produksi padi, terbesar ada di Kecamatan Sukorejo (452.632 Kwintal), dan terendah ada Kecamatan Pudak (27.935 Kwintal). Selain padi Kabupaten Ponorogo memiliki tanaman perkebunan rakyat, jenis tanaman terbesar adalah Tebu dengan total produksi pada tahun 2013 mencapai

VISI - MISI- PROGRAM PASANGAN CALON Drs. H. IPONG MUCHLISSONI – Drs. H. SOEDJARNO, MM.

3

9.610,40 ton, tembakau sekitar 600 ton; Jahe 10.045,58 ton; Kunyit 4.971,58 ton dan Kelapa 4.463,43 ton. Selain beragam potensi di atas, Kabupaten Ponorogo juga memiliki potensi wisata alam, sejarah dan religi. Antara lain : Telaga Ngebel, Air Terjun Pletuk, Hutan Kucur, Makam Bathara Katong, Makam Kiai Hasan Besari, dan lain sebagainya. Untuk infrastruktur jalan, data menunjukkan bahwa pada tahun 2013, panjang jalan Provinsi mencapai 86,47 Kilometer dan jalan Kabupaten mencapai 916,11 Kilometer. Dari panjang jalan kabupaten, hanya 49,12 persen atau 450,01 Kilometer yang berada dalam kondisi baik; 24,16 persen atau 221,35 Kilometer berada dalam kondisi sedang; 16,64 persen atau 152,4 Kilometer berada dalam kondisi rusak ringan dan 10,08 persen atau 92,33 Kilometer berada dalam kondisi rusak berat. Dilihat dari permukaan jalannya, sepanjang 728,09 Kilometer sudah berpermukaan aspal; 142,02 Kilometer berpermukaan kerikil; dan 46 Kilometer sisanya masih berupa tanah.

B. Masalah Pembangunan Sebagai sebuah kabupaten dengan latar belakang sejarah dan potensi sumber daya yang baik, Ponorogo seharusnya telah tumbuh berkembang melebihi kota-kota sekitarnya, baik yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Namun fakta dilapangan menunjukkan berbagai masalah masih dihadapi masyarakat dan pemerintahan. Mulai dari tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, buruknya kondisi infrastruktur jalan dan jembatan, tingginya migrasi tenaga kerja produktif lokal, mahalnya biaya produksi dan sarana produksi pertanian, dan gejala kurang sehatnya manajemen tata-kelola keuangan pemerintahan daerah, yang ditandainya munculnya sejumlah perkara korupsi dalam beberapa tahun terakhir. Angka kemiskinan tahun 2012 mencapai 100.425 jiwa, dengan indeks kedalaman 1,68 dan indeks keparahan mencapai 0,38. Kondisi itu lebih buruk dibandingkan dengan data kemiskinan di Pacitan, Trenggalek dan Tulungagung pada periode yang sama. Di sisi lain, Ponorogobelum mampu mengejar dan menjaga stabilitas pertumbuhan VISI - MISI- PROGRAM PASANGAN CALON Drs. H. IPONG MUCHLISSONI – Drs. H. SOEDJARNO, MM.

4

ekonomiProvinsi Jawa Timur. Sebutlah tahun 2013 ketika pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mengalami peningkatan, Kabupaten Ponorogo justru mengalami kemerosotan. Terbatasnya lapangan kerja di Ponorogo dan tingginya angka pertumbuhan angkatan kerja menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang tidak terserap. Angka pengangguran, utamanya pengangguran tertutup semakin meningkat setiap tahunnya. Untuk memperoleh pekerjaan sebagian tenaga kerja memutuskan untuk keluar daerah, keluar pulau bahkan keluar negeri. Pembangunan infrastruktur utamanya jalan, jika dibandingkan dengan data tahun 2009 dengan data tahun 2013 terlihat bahwa tidak ada pertambahan panjang jalan Kabupaten selama kurun waktu tersebut. Panjang jalan Kabupaten tetap sepanjang 916,11 Kilometer. Pertambahan jalan berpermukaan aspal pada jalan kabupaten selama 2009 hingga 2013 hanya sekitar 39 Kilometer. Dari sebelumnya 689,91 Kilometer menjadi 728,09 Kilometer. Untuk jalan berpermukaan kerikil hanya berkurang sekitar tujuh kilometer, dari 149,10 Kilometer menjadi 142,02 Kilometer dan yang berpemukaan tanah berkurang sekitar 31 Kilometer dari 77,10 Kilometer menjadi 46 Kilometer. Berdasarkan data itu, wajar jika sebagian besar masyarakat mengeluhkan buruknya akses jalan antardusun, antardesa dan antarkecamatan yang dikelola pemerintah Kabupaten. Sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB terbesarpun seakan tidak lagi menjanjikan masa depan yang cerah bagi masyarakat. Banyak petani tidak menginginkan anaknya meneruskan profesi mereka. Ada banyak permasalahan yang membelit para petani, mulai dari biaya pengolahan lahan yang mahal, sulitnya akses permodalan, sulit dan mahalnya harga pupuk saat musim tanam. Sementara saat panen, harga jual hasil pertanian turun. Akibatnya banyak petani yang mengeluh tidak mendapatkan keuntungan karena harga jual hanya cukup untuk menutup biaya produksi.

C. Asumsi 1. Kemampuan Dana Pemerintah Daerah Pemecahan terhadap persoalan pembangunan di Ponorogo tersebut memerlukan ketersediaan sumber daya yang besar. Khususnya sumber daya modal dari pemerintah. Terkait dengan sisi modal pemerintah, upaya pemecahan masalah yang ada melalui VISI - MISI- PROGRAM PASANGAN CALON Drs. H. IPONG MUCHLISSONI – Drs. H. SOEDJARNO, MM.

5

kegiatan jangka pendek menjadi agak problematis, bila melihat beban pendanaan kegiatan pemerintahan di Ponorogo dewasa ini. Bila berkaca pada struktur dan beban APBD Kabupaten Ponorogo tahun 2015, dari sekitar Rp 1,8 triliun pendapatan, lebih dari separuhnya tersedot untuk keperluan biaya belanja pegawai (sebesar Rp 1,096 triliun). Bila ditambah lagi beban untuk kewajiban biaya di bidang urusan pendidikan dan kesehatan, maka porsi dana pemerintah kabupaten kian mengecil. 2. Kemampuan Dana Sektor Swasta Upaya menjaring dana sektor swasta untuk pembiayaan kegiatan pembangunan, pola yang lazim ditempuh adalah melalui investasi. Peningkatan arus investasi membutuhkan syarat mutlak, antara lain deregulasi yang merangsang, serta prosedur perizinan yang gampang. Reformasi iklim investasi dan berusaha pada 2015 secara nasional diperkirakan belum terjadi lompatan yang luar biasa. Dengan demikian, harapan yang berlebihan dari perhitungan penanaman modal sektor swasta menjadi kurang bijak, meskipun tidak harus pesimis. 3. Kondisi Perekonomian Global Kondisi perekonomian global sekitar tahun 2015 dirasakan lesu. Hal itu antara lain ditandai dengan terjadinya krisis moneter di Yunani, dan tren memburuknya perekonomian di Cina. Situasi itu dianalisis para pakar ekonomi Indonesia: akan berimbas pada perekonomian nasional. Secara teori, situasi global dan nasional sangat mungkin berpengaruh, dan

membawa dampak negatif terhadap perekonomian di

Ponorogo dalam situasi sekarang ini.

D. Tantangan Setelah memperhatikan latar-belakang berikut lingkup masalah, serta asumsi yang menyertai situasi dan kondisi sosial-ekonomi yang terjadi, pembangunan Ponorogo ke depan terdapat beberapa tantangan.

Bila diringkas, tantangan dasarnya adalah

bagaimana membuat program dan kebijakan pembangunan yang serealistis mungkin, mampu merefleksikan situasi perekonomian global dan keuangan pemerintah, tapi harus VISI - MISI- PROGRAM PASANGAN CALON Drs. H. IPONG MUCHLISSONI – Drs. H. SOEDJARNO, MM.

6

tetap produktif dan seluas mungkin menjawab persoalan publik yang bersifat mendesak. Penjabarannya sebagai berikut:

1. Penyelesaian masalah infrastruktur dasar harus terus diupayakan dan tercakup dalam program kebijakan dengan pendekatan skala prioritas penting dan genting. 2. Melakukan rintisan modernisasi pertanian dan penciptaan ruang pemasaran produk pertanian untuk merangsang petani dan usaha tani tetap bergairah melakukan kegiatan produksi. 3. Menyusun program prioritas kegiatan bersifat strategis yang berdampak menciptakan lapangan kerja baru, berdaya serap tenaga kerja besar, dalam periode waktu yang secepatnya, tanpa memberatkan beban keuangan APBD yang terbatas. 4. Menumbuhkan budaya konsumsi makan dari sumber bahan pangan produk bermutu, yang bernilai gizi baik, agar terciptanya pasar bagi produk pertanian lokal, demi terbangunnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. 5. Menyediakan infrastruktur yang menunjang terbukanya pengembangan potensi wisata daerah. 6. Mewujudkan manajemen birokrasi yang efisien, kreatif, dan produktif.


7

II.

STRATEGI PEMBANGUNAN

Berpedoman pada latar-belakang, masalah, asumsi dan tantangan yang ada seperti dalam paparan sebelumnya, selanjutnya strategi pembangunan Ponorogo 5 tahun mendatang disusun dengan pendekatan visi, misi, arah kebijakan dan program sebagai berikut: A. Visi “PONOROGO LEBIH MAJU, BERBUDAYA DAN RELIGIUS” Untuk mencapai visi tersebut, perlu disusun misi sebagai pendekatan upaya tahap berikutnya. B. Misi: 1. Terbentuknya budaya keteladanan pemimpin yang efektif, guna mengembangkan manajemen pemerintahan daerah yang amanah,tanggap dan berkemampuan andal memecahkan masalah rakyat. 2. Terkelolanya seluruh sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan, serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial. 3. Terwujudnya pengelolaan infrastruktur strategis secara profesional, agar memiliki daya dukung yang kokoh untuk menyokong produktivitas masyarakat, kemajuan wilayah, serta peningkatan kesejahteraan umum. 4. Terbangunnya sistem pertanian modern, sebagai basis pengembangan model ekonomi kerakyatan yang berdaya saing tangguh, memicu investasi dan industry, serta berperan menjadi lokomotif penggerak perekonomian daerah. 5. Penataan kawasan yang nyaman untuk semua, dengan ketersediaan ruang publik yang memadai, berwawasan kelestarian lingkungan, sekaligus upaya

mempercepat

pengurangan ketimpangan antara wilayah pedesaan dengan perkotaan. 6. Terbangunnya prinsip kemandirian dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin, pengangguran, serta perluasan kesempatan kerja. 7. Meningkatnya peran aktif Pemerintah Daerah dalam memajukan sistem pelayanan pendidikan dan kesehatan masyarakat, guna mendorong kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang hebat dan bertaqwa.


8

C. Arah Kebijakan 1. Mengarahkan pemanfaatan sumber daya keuangan pemerintah untuk pembiayaan kegiatan pembangunan yang bersifat produktif secara ekonomi dan sosial, memiliki kemanfaatan yang strategis, berorientasi pada pemecahan masalah dari tahap dasar secara berjenjang dan sistemik, bersendikan asas taat hukum dan keadilan sosial. 2. Menjadi arus utama dalam pembangunan pertanian modern (termasuk perkebunan, peternakan, perikanan) berbasis kawasan, komoditas dan pengembangan produk pertanian organik. 3. Menyediakan infrastruktur yang memiliki daya dukung secara kuat untuk tujuan pengembangan, kemajuan dan stabilitas perekonomian daerah, khususnya untuk menunjang pengembangan produksi dan terbukanya akses pasar bagi produk pertanian, perkebunan, peternakan, hasil industri rumah tangga, produk ekonomi kreatif dan potensi wisata daerah. 4. Memperluas ruang partisipasi publik, peran riset atas potensi dan pengembangan daerah, untuk menemukan konsep-konsep pemberdayaan masyarakat yang bersifat terobosan, mengawal pelaksanaan kebijakan pembangunan agar lebih menukik ke sasaran yang hendak dicapai. 5. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam memajukan mutu penyelenggaraan pendidikan, baik oleh satuan pelaksana dari lembaga pemerintah, swasta, termasuk pondok pesantren, maupun penyelenggara pendidikan anak usia dini, serta TPA/TPQ. 6. Memantapkan perpaduan gerak setiap sektor agar saling mendukung untuk memperbesar kemampuan dalam menyelesaikan masalah yang bersifat pokok, khususnya kemiskinan, pengangguran, serta kenakalan remaja dan anak usia pelajar akibat minimnya pendampingan orangtua yang harus bermigrasi karena faktor tekanan ekonomi keluarga. 7. Menata kebijakan investasi menjadi lebih ramah dan mudah, sebagai bagian dari tindakan antisipasi terhadap kemungkinan hilangnya tenaga kerja produktif dan terdidik lokal akibat terbatasnya lapangan dan kesempatan kerja di daerah.


9

D. Program Kebijakan Upaya memudahkan pencapaian visi-misi tersebut di atas dijabarkan ke dalam beberapa program. Setelah disederhanakan, ada dua kategori program yang akan dijalankan, yakni program prioritas dan program pendukung yang tersebar ke sejumlah bidang kerja.  Program Prioritas

1. Perbaikan Sistem Pengelolaan Jalan Program ini meliputi beberapa bentuk kegiatan, yakni: a. Menyediakan perangkat sistem informasi data kondisi jalan desa, kecamatan dan kabupaten secara onlineyang mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan, sekaligus sebagai sarana kontrol publik. b. Percepatan pembangunan/perbaikan/pemeliharaan jalan desa dengan alokasi khusus anggaran sebesar Rp 300 juta per desa per tahun, di luar anggaran untuk desa yang sudah ada dalam ketentuan lain. c. Penyediaan peralatan perbaikan jalan lingkungan/desa di tingkat kecamatan. d. Pembentukan gugus tugas semacam “mandor jalan”, yang bertugas menerima laporan, menindaklanjuti laporan ke institusi lain, dan melaksanakan pembangunan dan perbaikan jalan. e. Pembangunan infrastruktur jalan poros kecamatan yang menghubungkan dari dan ke lokasi-lokasi ekonomi dan pariwisata di Ponorogo. f. Memadukan konsep pembangunan/perbaikan/pemeliharaan jalan dengan ketersediaan dan perbaikan parit secara memadai, yang berfungsi menjaga ketahanan jalan itu sendiri serta perbaikan sistem drainase. g. Membangun jembatan sebagai penghubung kawasan yang masih saling terpisah, perbaikan dan pemeliharaan jembatan secara tepat waktu dan mutu. 2. Pembangunan Pertanian Modern Sentuhan program ini agak diperluas, mencakup sektor perkebunan, peternakan, perikanan, serta prinsip kemudahan akses pemasaran, maupun infrastruktur penunjangnya. Penjabarannya meliputi: VISI - MISI- PROGRAM PASANGAN CALON Drs. H. IPONG MUCHLISSONI – Drs. H. SOEDJARNO, MM.

10

a.

Membangun atau meningkatkan infrastruktur pertanian, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, efisiensi biaya produksi dan transportasi, guna meningkatkan pendapatan petani dan pelaku usaha tani.

b. Membangun pasar induk agrobis sebagai sarana untuk memudahkan pemasaran hasil pertanian lokal, sekaligus kemudahan dan menjaga alur keberlanjutan bagi industri pengolah hasil pertanian mendapatkan bahan baku. c. Memodernisasi perangkat dan sistem produksi pertanian, antara lain dengan pengembangan riset, bantuan pemasyarakatan pengetahuan dan penyediaan teknologi tepat guna yang efisien bagi petani atau kelompok tani. d. Menyediakan kebijakan yang bersifat merangsang peningkatan investasi di bidang industri berbasis pertanian. e. Mendorong tumbuhnya lembaga pembiayaan daerah untuk modal usaha tani yang mudah dan kuat. f. Program peningkatan kemandirian petani melalui bantuan peralatan pertanian, bibit, pupuk dan pendampingan penanganan hama. g. Membangun wilayah binaan sebagai kawasan terpadu agribisnis yang mampu berkompetisi secara luas. h. Mengembangkan produk pertanian organik, ramah lingkungan, yang dipersiapkan

sebagai

komoditas

khas

unggulan

daerah,

sekaligus

menyediakan bantuan pupuk organik bagi kelompok sasaran program ini. i. Menyediakan bantuan bibit varietes unggul untuk perluasan produksi komoditas pertanian khas daerah. j. Memfasilitasi pengembangan kemitraan usaha tani dan pengolahan hasil pertanian secara adil, terutama bagi petani yang memiliki luasan lahan terbatas. k. Memberdayakan masyarakat pertanian dengan sistem produksi modern berdasarkan kaedah pengetahuan yang benar dan teruji. l. Memberikan insentif kepada industri pengolahan hasil pertanian lokal, terutama yang menyerap tenaga kerja lokal skala tertentu.


11

3. Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran Secara Terpadu Cakupan program ini melintasi berbagai bidang urusan, dengan upaya pendekatan pada pemberdayaan masyarakat miskin dan kelompok pengangguran dengan prinsip mendorong kemandirian berikutnya, yang meliputi: a. Program pengelolaan lahan pertanian untuk Rumah Tangga Miskin (RTM) melalui skema kerjasama antara pemerintah dan investor (Public Private Partnership). b. Pembukaan lapangan kerja melalui pendirian dan pengembangan UMKM berbasis potensi lokal,dengan konsep “One Village, One Product” (Satu Desa, Satu Produk) untuk mendorong peningkatan kesejahteraan warga desa. c. Program peningkatan penghasilan masyarakat miskin berbasis potensi keluarga, dalam beragam bentuk, misalnya kolam ikan keluarga, kebun tanaman obat keluarga (Toga), urban farming, gerobak usaha, toko kelontong dan sebagainya. d. Pembentukan Gugus Tugas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk membentuk, memetakan dan melakukan pendampingan manajemen berbasis potensi desa yang dikelola dari, oleh dan untuk warga desa e. Program bantuan peralatan sekolah (seragam) dan beasiswa bagi peserta didik dari keluarga miskin. f. Membangun kerjasama dengan perusahaan dalam penyiapan dan penyerapan tenaga kerja lokal, dengan mengikat investor baru untuk melaporkan kebutuhan tenaga kerja sekaligus penyerapan tenaga kerja lokal, serta perusahaan yang telah beroperasi menjalankan fungsi sebagai Balai Latihan Kerja bagi calon tenaga kerja lokal. g. Menyediakan perangkat sistem informasi kondisi kemiskinan di desa dan kecamatan.


12

 Program Pendukung Program yang bersifat pendukung dalam pencapaian visi-misi disusun ke dalam sejumlah bidang kerja sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan a. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 1) Program pengembangan PAUD harus segera digeser dari monopoli perkotaan untuk disebar ke seluruh pelosok wilayah. Membangun pemahaman kepada masyarakat luas bahwa secara teori, tingkat kecerdasan seseorang akan ditentukan pendidikannya pada usia dini. Itulah alasan mengapa pemerintah daerah harus semakin memberikan tekanan perhatian kepada PAUD, dengan segala konsekuensinya, termasuk skema bantuan pembiayaan secara tepat dan adil. Perlu ada sentuhan-sentuhan khusus kepada orangtua, khususnya para ibu yang sibuk bekerja dan berusaha, agar pendidikan anak usia dini tidak dikorbankan. 2) Menanamkan pendidikan

pemahaman

kepada

masyarakat

dalam

mengelola

anak, melalui perluasan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia

Dini (PAUD). Tahapan dasarnya adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwa masa depan anak sangat ditentukan pendidikannya pada usia 1-6 tahun. 3) Bantuan buku gratis untuk peserta didik dan alat peraga pendidikan bagi penyelenggara PAUD. 4) Peningkatan insentif bagi tenaga guru PAUD dan perluasan kesempatan pengembangan karirnya.

b. Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah (Umum dan Kejuruan) Konsep pelaksanaannya antara lain ditempuh dengan cara: 1) Memperkuat kebijakan program wajib belajar 12 tahun. Pemerintah bersama masyarakat harus mengupayakan semua usia sekolah dasar (SD), Sekolah


13

Lanjutan dan Sekolah Menengah jangan sampai tidak dan putus sekolah, sekalipun dengan alasan miskin. Itu bisa dijawab dengan beasiswa. 2) Memfasilitasi peningkatan mutu dan jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang memiliki keterkaitan tinggi dengan potensi wilayah dan kebutuhan

pasar

tenaga

kerja

setempat

untuk

kualifikasi

tenaga

berpendidikan menengah. 3) Menambah jumlah sekolah kejuruan yang berbasis ilmu pertanian dalam arti luas, untuk mengisi dan mempercepat pemenuhan kebutuhan pengembangan pertanian modern. 4) Melaksanakan program terobosan guna mengatasi keterbatasan dana pemerintah untuk membangun gedung sekolah baru di wilayah pelosok dengan model sekolah terbuka, sekolah mobil dan bentuk-bentuk lain yang sesuai dengan situasi, kondisi dan kemampuan daerah. 5) Bantuan buku secara gratis bagi peserta didik untuk menekan biaya pendidikan masyarakat, dan penyediaan buku pengayaan materi bahan ajar bagi guru. 6) Bantuan alat peraga pendidikan dan buku perpustakaan bagi sekolahsekolah.

c. Pengembangan Pendidikan Tinggi Langkah-langkah yang penting dilakukan Pemerintah Daerah dalam program ini: 1) Memfasilitasi pemecahan masalah yang dihadapi pengelola pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta. 2) Memfasilitasi terbentuknya lembaga atau pusat-pusat penelitian di lingkungan perguruan tinggi dengan penajaman spesialisasi bidang garapan. 3) Memberikan ruang partisipasi yang lebar bagi perguruan tinggi dalam proses

perumusan

kebijakan

umum

dan

pengendalian

kegiatan

pembangunan.


14

4) Mengedepankan pemanfaatan produk riset perguruan tinggi setempat yang diperlukan Pemeritah Daerah. 5) Mendorong kegiatan riset perguruan tinggi setempat untuk pengembangan potensi daerah. 6) Memfasilitasi

terbentuknya

lembaga

perguruan

tinggi

baru

yang

berkualifikasi khusus bidang ilmu pertanian.

d. Pengembangan Pendidikan Berbasis Keagamaan 1) Berperan aktif dalam memajukan pendidikan formal berbasis keagamaan, seperti madarasah ibtidaiyyah (MI),

madarasah tsanawiyah (MTs),

madarasah aliyah (MA), baik negeri maupun swasta, serta sekolah keagamaan lain, dengan kebijakan bantuan keuangan maupun fasilitas lain berdasarkan kemampuan daerah, secara proposional dan berkeadilan. 2) Berperan aktif dalam memajukan pendidikan informal berbasis keagamaan, seperti Taman Pendidikan Al Qur’an (TPA/TPQ), dan model serupa untuk komunitas umat agama lain, dengan kebijakan bantuan keuangan atau fasilitas lain, kepada peserta didik, institusi penyelenggara, tenaga guru/kependidikan, berdasarkan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta asas keadilan. 3) Berperan aktif dalam memajukan pembangunan insan intelektual berbasis santri, seperti pola penyelengaraan pendidikan yang dikelola pondok pesantren (Ponpes),

baik melalui kebijakan bantuan keuangan maupun

fasilitas lain, kepada peserta didik, institusi penyelenggara, tenaga pengajar/kependidikannya,

berdasarkan kewenangan dan kemampuan

keuangan daerah serta asas keadilan.

e. Perbaikan Kesejahteraan Tenaga Guru dan Tenaga Kependidikan 1) Perlunya insentif secara memadai bagi mereka yang bertugas di wilayah terpencil.


15

2) Menyediakan bentuk-bentuk penghargaan bagi mereka yang berprestasi dan berdedikasi tinggi terhadap perbaikan mutu pendidikan. 3) Memberikan kepastian yang kuat bagi peningkatan karir guru dengan menciptakan indikator penilaian yang bersifat terbuka, adil, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. 4) Memberikan prioritas peningkatan status guru honorer (pegawai tidak tetap) dalam rekrutmen dan pengisian formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk tenaga guru. 5) Memperluas kesempatan bagi tenaga guru/kependidikan untuk mengisi jabatan-jabatan struktural di instansi teknis pendidikan sebagai penyaluran sekaligus pengembangan karir. 6) Memfasilitasi percepatan pemenuhan standar kualifikasi dan kompetensi guru.

2. Bidang Kesehatan a. Mendorong ketersediaan fasilitas pembiayaan gratis pelayanan kesehatan sampai ke rumah sakit pemerintah dengan layanan standar kelas III (ekonomi), untuk seluruh warga miskin, gelandangan, orang gila, tenaga kerja terdeportasi tidak mampu, tahanan dan narapidana tidak mampu, dengan prosedur yang relatif sangat mudah. b. Memperbesar porsi kegiatan penanggulangan penyakit secara preventif (mencegah), dengan kekuataan pemasyarakatan pola hidup sehat, perbaikan pengetahuan masyarakat terhadap jenis-jenis penyakit yang dominan menyerang masyarakat. c. Pembaruan konsep pemberdayaan terhadap fungsi dan peranan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di setiap desa/kelurahan, agar tak lagi sekadar menjadi tempat menimbang bayi, tapi mampu melakukan deteksi dini terhadap masalah sosial-eknomi yang berkembang di lingkungan masyarakat sekitar, khususnya masalah kesehatan.


16

d. Merumuskan kebijakan yang bersifat merangsang aparatur dan tenaga di bidang kesehatan untuk menumbuhkan jiwa pengabdian dan dedikasi tinggi, demi perbaikan mutu layanan kesehatan. e. Memperbaiki manajemen penanggulangan penyakit, khususnya jenis penyakit infeksi/menular terbesar di daerah ini. f. Mengurangi ketergantungan pembiayaan penanggulangan HIV/AIDS dari pendanaan/bantuan asing yang berpotensi mengancam integritas pemerintahan daerah. g. Memfasilitasi perbaikan kesehatan lingkungan. h. Meningkatkan derajat gizi masyarakat.

3. Bidang Investasi Dari sisi normatif, perangkat hukum umum dan kehendak untuk mereformasi berbagai hal yang berhubungan dengan iklim investasi sudah ada. Sejak dari tingkat pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota, bahkan masyarakat sendiri, paling tidak sudah terbangun pola pikir baru bahwa perbaikan iklim investasi merupakan syarat pokok perbaikan perekonomian ke depan. Secara umum, masalah dasar dan hambatan pengembangan investasi di setiap kawasan sudah terpetakan, seperti: -

Ketidaksesuaian antara konsep kebijakan dengan pelaksanaan, kultur layanan dan kinerja lembaga perizinan yang kurang serempak, kurang terbuka, kurang terukur dan kurangnya kepastian aspek persyaratan, besaran tarif dan waktu penyelesaian, yang melahirkan citra buruk bagi iklim investasi.

-

Banyaknya prosedur birokrasi yang harus dilalui dalam penyelenggaraan perizinan untuk kegiatan penanaman modal.

-

Tidak adanya kemudahan khusus yang bersifat terbuka untuk merangsang investasi yang berhadapan dengan masalah infrastruktur, penyerapan tenaga kerja berskala strategis, dan bernilai sosial-ekonomi tinggi bagi lingkungan masyarakat sekitar.


17

Berangkat dari masalah yang ada, kebijakan strategis yang ditawarkan melalui program ini adalah: a. Mempercepat terjadinya “perkawinan” kebijakan nasional dan pelaksanaan kebijakan perbaikan iklim investasi di seluruh satuan pemerintahan daerah, hingga ke unit satuan kerja terkait. b. Menyinergikan peran Pemerintah Propinsi dalam bidang pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan dan perencanaan program kebijakan investasi di Kabupaten Ponorogo agar diperoleh keluaran yang bersifat produktif, terpadu, dan satu pemahaman: bagaimana mengeksekusi kebijakan yang ada supaya cepat mengarah pada hakekat tujuannya. c. Mendorong perwujudan Ponorogo sebagai salah satu kawasan tujuan investasi di bidang usaha yang terkait dengan pertanian dan pariwisata yang menggiurkan di Indonesia, karena masyarakat dan pemerintahnya mendukung terbangunnya iklim usaha yang efisien, produktif dan berdaya saing tangguh. d. Menitikberatkan pada kegiatan investasi yang berbasis pengembangan sumber daya alam secara berkelanjutan, berkemampuan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, dan memberikan nilai tambah secara sosial-ekonomi kepada masyarakat sekitar. e. Memfasilitasi terbangunnya industri pengolahan dan penjualan produk pertanian, perkebunan dan peternakan. f. Memfasilitasi terbangunnya industri pariwisata dan ikutannya, yang berbasis obyek alam, seni-budaya dan pertanian modern. g. Mendorong terbukanya sistem informasi potensi usaha baru dan komoditas khas unggulan daerah yang baru. h. Mengendalikan arah kebijakan investasi pertanian, perkebunan dan peternakan agar tercipta keseimbangan antara perlindungan petani kecil, peternak kecil, pekerja perkebunan serta pengusaha besar, keseimbangan antara perluasan lahan dan kepentingan kelestarian lingkungan, keseimbangan antara angka produksi dan permintaan pasar.


18

4. Bidang Industri dan Perdagangan Mendorong peran dan fungsi instansi teknis yang terkait untuk menyiapkan bahan kebijakan publik yang bernilai strategis dalam menunjang tercapainya sasaran program prioritas, dan melaksanakannya sesuai rel yang ditetapkan.Penjabaran lebih lanjut, misalnya, merumuskan dan melaksanakan kebijakan untuk membantu memberdayakan pelaku usaha industri kerajinan yang bersifat strategis bagi nilai ekonomis-sosial-historis untuk membangun penguatan identitas Ponorogo. Contoh yang termasuk dalam lingkup kebijakan ini:

a. Memfasilitasi perbaikan mutu manajemen usaha industri kerajinan Batik Ponorogo, kerajinan alat kesenian Reyog, kerajinan produk olahan makanan khas, kerajian produk olahan kayu, da lain-lain. b. Memfasilitasi terbukanya informasi pasar baru terhadap seluruh produk barang dari hasil usaha di Ponorogo,

agar dapat diakses semua pelaku usaha,

khususnya para pengusaha skala kecil dan menengah. c. Memfasilitasi terbangunnya jenis-jenis industri yang ditetapkan dalam visi, misi dan program prioritas. d. Memfasilitasi

perbaikan

iklim

perdagangan

berdasarkan

potensi

dan

perkembangan daerah.

5. Bidang Pekerjaan Umum Menyiapkan perencanaan program kegiatan yang mengarah pada daya-dukung keberhasilan dari tujuan program prioritas. Sekadar contoh penjabaran program kebjakan strategis di bidang PU, antara lain:

a. Menyiapkan detail konsep manajemen pelaksanaan program percepatan pembangunan/perbaikan/pemeliharaan jalan desa, dengan perencanaan alokasi khusus anggaran sebesar Rp 300 juta per tahun. b. Menyiapkan detail konsep perencanaan pembangunan pasar induk agrobisnis secara memadai. VISI - MISI- PROGRAM PASANGAN CALON Drs. H. IPONG MUCHLISSONI – Drs. H. SOEDJARNO, MM.

19

c. Menyediakan infrastruktur strategis untuk menunjang kebangkitan peran sektor pertanian dalam arti luas, seperti perbaikan sarana dan prasarana produksi pertanian, penguatan sistem irigasi, menyediakan sarana dan prasarana bagi pengembangan penjualan komoditas pertanian, pembukaan jalan-jembatan baru ke lokasi-lokasi terisolir. d. Menciptakan proyek infrastruktur yang sangat diperlukan dan dikerjakan secara padat karya oleh masyarakat sekitar lingkungan lokasi kantong kemiskinan, yang dimungkinkan menurut hukum dan kemampuan masyarakat dan pemerintah daerah. e. Mengurangi kegiatan pembangunan kantor instansi pemeritahan yang bersifat kurang mendesak dan kurang patut. f. Menyiapkan detail konsep penataan kawasan, penyediaan fasilitas ruang publik, dan infrastruktur pendukung pengembangan pariwisata.

6. Bidang Pendapatan Bidang kerja sektor ini harus didorong dengan prinsip utama mengoptimalkan arus penerimaan dengan menghindari kebijakan retribusi/pajak obyek baru yang bersifat membebani masyarakat lapis bawah, dan berdampak memukul daya saing produk dan perekonomian Ponorogo. Garis besar kebijakan yang ditampilkan melalui bidang ini, antara lain:

a. Memperbaiki mutu layanan bagi wajib pajak daerah dan retribusidengan menciptakan standardisasi pelayanan berkepastian terhadap aspek waktu, tarif pajak/retribusi, dan kemungkinan untuk mengintegrasikan pemungutannya kantor kas Bank Daerah, tanpa mengorbankan prinsip keamanan dan perlindungan kerahasiaan usaha. b. Mendorong sistem pengelolaan data penerimaan yang bersifat terbuka untuk diakses masyarakat demi kepentingan kontrol.

7. Bidang Aparatur Pemerintahan VISI - MISI- PROGRAM PASANGAN CALON Drs. H. IPONG MUCHLISSONI – Drs. H. SOEDJARNO, MM.

20

Secara umum, kebijakan di bidang ini diarahkan untuk menguatkan pemberdayaan aparatur dalam meningkatkan kinerjanya, melalui manajemen pembagian tugas yang lebih fokus, sehingga memudahkan unit-unit organisasi Pemerintah Kabupaten Ponorogo mencapai sararan dan tujuan yang ditetapkan dalam visi-misi. Beberapa contoh kebijakan strategis yang perlu dikembangkan di bidang ini; a. Menguatkan aspek meristokrasi (dedikasi/keahlian) dalam indikator yang menjadi basis sistem pengisian jabatan-jabatan struktural. b. Menjalankan mekanisme sanksi-penghargaan secara adil dan terukur kepada aparatur ke dalam pertimbangan promosi karir. c. Perbaikan penghasilan aparatur berdasarkan kinerjanya. d. Pembinaan karir melalui bantuan program belajar dengan titik berat pada potensi diri dan usia pegawai produktif, bukan semata-mata jabatannya. e. Membina dan memfasilitasi penajaman mindset hakekat aparatur sebagai pelayan masyarakat, berikut karakter khusus yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan secara baik dan profesional, dalam kegiatan pelatihan dan sebagainya. f. Mendorong

aparatur

berpola-tindak

produktif,

efisien,

kreatif

dan

mengutamakan kepentingan masyarakat luas.

8. Bidang Hukum dan Pengawasan Kebijakan pokok di bidang ini diarahkan untuk memperkuat pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penegakan hukum, dan pengawasan kinerja satuan kerja pemerintahan sebagai bagian dari upaya mewujudkan prinsip tata-kelola pemerintahan yang baik. Kebijakan strategis yang perlu diupayakan antara lain: a. Memfasilitas tersusunnya program legislasi daerah dengan sasaran mengoreksi produk peraturan di daerah yang bersifat menghambat pengembangan investasi, pengembangan

sektor

pertanian,

pengembangan

prinsip

tata

kelola

pemerintahan yang baik, menghambat perbaikan layanan sosial, dan sebagainya.


21

b. Menyusun rancangan produk peraturan yang diperlukan sebagai payung hukum untuk memacu proses percepatan pelaksanaan dan hasil program prioritas. c. Memfasilitasi tersedianya sumber daya manusia yang memadai di bidang hukum di lingkunan Pemerintah Kabupaten, untuk menganalisis produk peraturan yang akan dijadikan dasar bertindak bagi perancangan dan pelaksanaan program kebijakan, untuk menekan risiko kesalahan secara hukum bagi seluruh aparatur dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. d. Mengarahkan dan membina sumber daya aparatur untuk mendorong tersusunnya produk peraturan APBD dengan materi muatan yang kokoh dan bersendikan nilai-nilai yang kuat secara yuridis, sosiologis, ekonomis dan politis.

9. Bidang Perencanaan Arah kebijakan di bidang perencanaan pembangunan yang paling penting adalah mendorong kinerja aparatur dan instansi teknis terkait agar mampu merumuskan perencanaan program yang dapat menjawab persoalan secara berjenjang dari tahap dasar ke tingkatan selanjutnya, memiliki nilai kemanfaatan sosial-ekonomi yang tinggi, dan berkemampuan mendorong percepatan kemajuan daerah. Contoh kebijakan strategis yang perlu diarahkan pada bidang ini adalah: a. Meminimalkan perencanaan program pembangunan yang bersifat bias dan kurang mengarah pada upaya pencapaian visi-misi. b. Memfasilitasi tersusunnya perencanaan program yang berkualitas baik dan fokus pada visi-misi dalam rancangan Kebijakan Umum Angaran (KUA) tahunan. c. Memfasilitasi, memobilisasi dan memadukan peran serta lembaga-lembaga penelitian,

lembaga

kajian

untuk

berpartisipasi

terhadap

penyusunan

perencanaan pembangunan yang mencerminkan profesionalitas.


22

III.

PENUTUP

Pada dasarnya, dari bidang-bidang kerja yang telah dipaparkan, belum mampu seutuhnya menampung kebutuhan. Masih banyak bidang lain yang harus disentuh dan dieksplorasi peran dan fungsinya. Namun dari keterbatasan yang ada, dilakukan penyesuaian dalam penyampaian naskah visi-misi ini. Terhadap bidang kerja lain-lain yang belum disampaikan, pada prinsipnya program yang ditekankan adalah: 1.

Bersinergi saling mendukung secara sungguh-sungguh terhadap upaya pencapaian visimisi.

2.

Mendulukan jenis kegiatan yang menopang program prioritas yang telah ditetapkan.

3.

Menjalankan kegiatan atas dasar kebutuhan yang telah ditetapkan dalam visi-misi, bukan berkegiatan sekadar memenuhi aspek rutinitas dan formalitas.


23

DAFTAR RIWAYAT HIDUP CALON BUPATI PONOROGO TAHUN 2015

Recommend Documents