DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR RIWAYAT HIDUP I. Data Pribadi 1. Nama 2. Tempat/Tgl Lahir 3. Jenis Kelamin 4. Status 5. Agama 6. Alamat Rumah 7. Alamat Kerja

: Bagus Sudarmanto : Denpasar, 16 Juli 1957 : Laki-laki : Menikah : Islam : Jalan Cipete I/11, Cipete Seletan, Jakarta Selatan. : Harian Pos Kota, Jalan Gajah Mada 100, Jakarta Barat

II. Riwayat Singkat Pendidikan 1. SD Negeri Saung Galing Malang (Lulus Tahun 1971) 2. SMPK Petra Malang (Lulus Tahun 1974) 3. SMA Negeri 02 Malang (Lulus Thaun 1977) 4. Sekolah Tinggi Publisistik Jakarta (Lulus Tahun 1983) 5. Universtias 17 Agustus 1945 (Lulus Tahun 2000) 1. 2. 3. 4.

Pendidikan Ikatan Pers Mahasiswa (Tahun 1978) Pendidikan Manajemen Pers Surabaya (Tahun 1988) Magang di Berita Harian Malaysia (Tahun 1986) Penataran Tingkat Calon Penatar BP7 Pusat (Tahun 1996)

III. Riwayat Pekerjaan 1. 1979 - Sekarang 2. 1989 -1993 3. 1993 -1995 4. 1996 -1997 5.

6. 7. 8. 9. 10.

: : : :

Wartawan Harian Pos Kota. Manajer Produksi Harian Surya, Surabaya. Pemimpin Redaksi Harian Terbit. - Ketua Tim Restrukturisasi Harian Terbit. - Konsultan Penerbitan Tabloid Pos Film. 1996 -1999 : - Pemimpin Redaksi Tabloid AKSI. - Ketua Tim Penerbitan Harian PANTURA - Ketua Tim Penerbitan Tabloid Mega Pos 1999 - 2004 : Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi Harian AKSI. 2004 - 2005 : Pemimpin Redaksi/Perusahaan Harian Proaksi. 2005 - 2006 : Ketua Tim Penerbitan Harian Pos Kota edisi compact 2006 - 2007 : Pemimpin Umum/Redaksi Harian Trans Kota 2007 – Sekarang : Pemimpin Umum/Pemimpin Perusahaan Harian Terbit

IV. Pengalaman Organisasi 1. 1975-1976 : Ketua Majelis Pelajar SMA Negeri 02 Malang 2. 1976-1977 : Ketua OSIS SMA Negeri 02 Malang 3. 1984-1986 : Pengurus PWI Jaya Unit Polri 4. 1987-1988 : Pengurus Harian PWI Jaya

Kebijakan kriminal..., Bagus Sudarmanto, FISIP UI, 2008

Lampiran 1: Transkrip Wawancara Kejaksaan RI. Transkrip wawancara dengan nara sumber Agung Purnomo SH di ruang kerja di Gedung Bundar Lt 2-R4 Kejaksaam Agung RI Jalan Sultan Hasanuddin No 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada 13 Oktober 2008 pukul 14.00. Wawancara dilakukan setelah peneliti gagal mewawancarai mantan Jaksa Agung MA Rahman, karena tempat tinggal dan keberadaanya tidak diketahui secara pasti. Sebuah alamat di Bekasi dan di Cinere, ketika didatangi peneliti dikatakan oleh petugas penjaga bahwa Bapak MA Rahman sangat jarang berada di rumah, sering pergi ke luar kota, antara lain ke Surabaya dan Madura, Jawa Timur. . Tanya : Bisa dijelaskan langkah-langkah Kejaksaan Agung dalam upaya memerangi korupsi selama pemerintahan Presiden Megawati? Jawab : Ya tentu sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan Agung berkewajiban menjalankan amanat undang-undang untuk melakukan pemberantasan korupsi. Pada saat itu, seingat saya yang menjadi Jaksa Agung adalah Bapak MA Rahman SH. Beberapa program dijalankan, yang pada intinya bagaimana dalam upaya penegakan hukum itu dapat dilakukan usaha untuk mengembalikan uang negara yang dikorupsi. Tanya : Boleh dijelaskan apa saja program-program tersebut? Jawab : Program tersebut pada dasarnya merupakan program pengendalian perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Agung dan seluruh jajaran kejaksaan di Indonesia. Setiap Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri harus melaporkan perkara koruspi yang ditangani untuk dikoordinasikan dengan Kejaksaan Agung dan meminta persetujuan Jaksa Agung dalam penanganan perkaranya. Tanya : Mengapa harus minta persetujuan? Jawab : Selain merupakan sistem monitoring, juga untuk mengetahui berapa jumlah kasus korupsi yang ditangani kejaksaan setiap bulannya. Karena pada saat itu Kejaksaan Agung sudah mengeluarkan edaran ke seluruh kejaksaan bahwa perkara korupsi dengan nilai kerugian di atas Rp 1 miliar ditangani Kejaksaan Agung, yang di bawah Rp 1 miliar dan di atas Rp 100 juta ditangani Kejaksaan Tinggi, sedangkan yang di bawah Rp 100 juta ditangani oleh Kejaksaan Negeri (Agung Purnomo kemudian memberikan beberapa surat edaran Jaksa Agung MA Rahman tentang petunjuk penanganan kasus-kasus korupsi). Tanya : Maksud pembagian itu ... Jawab : Artinya karena targetnya adalah mengembalikan uang negara yang dikorupsi, maka dibikin pembagian penanganan perkara seperti itu. Tanya: Apakah masih ada program lainnya dalam upaya memerangi korupsi? Jawab: Ada dan banyak. Saya hanya menjelaskan hal-hal yang saya anggap penting. Seperti dibuatnya surat edaran kepada seluruh jaksa di Indonesia untuk berani bertindak apabila jaksa menghadapi hakim yang dinilai atau dicurigai atau ada indikasi mempunyai kepentingan dalam mengadili kasus korupsi (Sambil memperlihatkan surat edaran, terlampir). Jadi jaksa diharuskan meminta hakim tersebut diganti. Ini kan


memperlihatkan keberanian jaksa untuk mendapatkan hakim yang betul-betul adil, fair, dalam mengadili kasus korupsi. Selain itu masih banyak program seperti peningkatan kemampuan teknis operasional dan profesional para jaksa yang dilakukan secara berkala, menyelenggarakan berbagai pendidikan untuk menambah pengetahuan dan wawasan hukum para jaksa, dan lain-lainnya. Semuanya bertujuan bagaimana aparat kejaksaan dipersiapkan untuk menangani apa yang menjadi kewajiban dan ketentuan perundang-undangan. Jadi kami tidak tinggal diam.


Lampiran 2: Transkrip Wawancara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Transkrip wawancara dengan Khaidir Ramli SH, Kepala Divisi Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di ruang kerja, Gedung KPK Jalan H Rasuna Said Kav C1, Jakarta Selatan. Wawancara dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2008 pukul 13.30, setelah peneliti tidak mendapat jawaban pasti dari mantan Ketua KPK Taufikulrahman Ruki untuk wawancara, kendati surat permohonan sudah dilayangkan. Janji kesediaan wawancara pernah disampaikan melalui Ibu Lisa, sekretaris, di Gedung Wisma Baja Jalan Gatot Subroto, Jakarta, tapi kemudian diundur. Sampai tesis rampung dibuat, kesedian waktu untuk wawancara belum dijawab lagi. Khaidir Rahman, SH yang diwawancarai penulis, selain sebagai Kepala Divisi Hukum juga merupakan jaksa yang bertugas sejak KPK berdiri dan menjadi jaksa pertama yang menuntut kasus korupsi yang ditangani KPK. Sehingga penjelasannya cukup dapat mewakili bagaimana eksistensi KPK ketika berdiri. Tanya : Dapatkah Bapak menjelaskan proses berdirinya KPK dan bagaimana ketika Bapak menangani perkaa pertama korupsi? Jawab : Ya, sesuai UU No 31 Tahun 2001, dalam waktu 2 tahun KPK harus berdiri. Saat itu, pada Desember 2003, dilakukan seleksi administrasi untuk memilih 5 pimpinan KPK. Prosesnya sangat ketat dan transparan. Anda sudah tahu siapa kemudian nama-nama yang terpilih. Berikutnya pada 24 Februari 2004, kantor KPK menempati sebuah paviliun di gedung Sekneg Jalan Veteran, Jakarta Pusat, ada tiga lantai di sana. Sebagian yang lain ditempatkan di Jalan Juanda, Jakarta Pusat. Di kedua tempat itu, namanya juga baru menata, masih berantakan, fasilitas kerja serba terbatas, malah kita pun belum dapat gaji. Semua aset yang dipakai merupakan pinjaman. Kita menempati kantor-kantor itu selama tiga tahun dalam keadaan yang masih terbatas. Tetapi kita memahami semua itu, dan kita semua siap dan memang sejak semula melakukannya dengan niat baik, ikhlas, dan hanya bermodal tekad saja. Saya dan beberapa penyidik lainnya merupakan tenaga bantuan sementara, ada 11 orang ketika itu. Tanya : Kabarnya Bapak menjadi penuntut pertama? Jawab : Betul, dalam kasus Abdullah Puteh, Gubernur Aceh Darussalam yang masih aktif. Kita mengumpulkan bahan-bahan dengan hati-hati, sedikit demi sedikit, sehingga pada saatnya ketika dasar hukum dan alat bukti sudah cukup, kami berani melakukan penahanan. Kasus itu memang membuat gempar ketika itu, dan KPK dapat menunjukkan kesungguhan kepada masyarakat. Banyak ancaman dan rayuan dari berbagai pihak, biasalah....., tapi kita tetap tegar, meskipun pada saat itu sebenarnya tidak ada yang melindungi kita. Tanya : Bagaimana dengan program KPK pada saat itu? Jawab : KPK mempunyai banyak program yang arahnya semua berupa support terhadap pemberantasan korupsi. Ada bidang pencegahan, ada bidang info dan data, serta lainnya. Tidak semata-mata penegakan hukum atau menyidik dan menuntut saja. Kita sadar bahwa korupsi di Indonesia dibagi menjadi dua, pertama mereka yang korupsi bertujuan untuk bertahan hidup dan kedua korupsi yang dilakukan oleh mereka karena


keserakahan. Yang kedua inilah yang menjadi perhatian KPK, dan ini karena akibat masalah moral dan sistem yang kurang baik. Itulah sebabnya ketika KPK menerima atau merekrut tenaga, yang menjadi pertimbangan pertama dan utama, yaitu 75 persen, adalah integritas moralnya. Proses penyaringan dilakukan tiga lapis, sangat ketat, dan melibatkan lembaga independen. Cara ini untuk mencegah ada KKN dalam penerimaan tenaga baru. Tanya : Betulkah fasilitas dan imbalan atau gaji di KPK besar? Jawab : Pada waktu itu belum. Masih serba darurat, tapi kita terus mengembangkan sesuai keadaan. Soal gaji memang cukuplah untuk hidup. Biaya perkara dari tingkat penyelidikan hingga penuntutan juga cukup, sekitar Rp 300 juta per perkara, dan KPK tidak mengenal SP3 (pembatalan), dan 90% harus berupa alat bukti. Dengan biaya sebesar itu, para penyidik tidak pusing untuk pergi mencari bukti, tidak seperti di kejaksaan maupun polisi, kadang harus mengeluarkan dari kantong sendiri. Tanya : Sesuai visi-misi? Jawab : Ya, karena visi KPK kan bagaimana negara dan pemerintahan ini bebas korupsi, sedangkan misi kita, ingin menjadi agen perubahan. Tapi tentunya kita tidak bisa bekerja sendiri, perlu bantuan dan koordinasi dengan lembaga atau intansi lain, juga peran masyarakat yang aktif. Kita terbuka, kita selalu memberikan laporan kepada DPR dan presiden, dan masyarakat dapat mengakses semua apa yang kita capai. Tanya : Bagaimana dengan kesan KPK tebang pilih dalam menangani perkara? Jawab : Ya kita memang harus ”tebang pilih”, makdsudnya hanya untuk kasus korupsi di atas Rp 1 miliar, yang tersangka pelakunya adalah aparat hukum maupun pegawai negara, dan yang meresahkan masyarakat. Sebab berdirinya KPK dimaksudkan sebagai trigger mechanism, sebagai supervisi juga, karena selama ini baik polisi maupun kejaksaan belum optimal dalam memberantas korupsi.


Lampiran 3: Transkrip Wawancara Pengadilan Khusus Tipikor Transkrip wawancaran dengan Soegeng Irianto, SH,MH, Kepala Humas Pengadilan Khusus Tipikor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta. Wawancara berlangsung hari Kamis, 4 November 2004 pukul 15.00, dengan tujuan agar didapat gambaran oleh peneliti tentang proses hukum korupsi di Pengadilan Khusus Tipikor yang menyidangkan perkara korupsi yang diajukan KPK serta berbagai permasalahannya. Tanya : Bisa dijelaskan terbentuknya Pengadilan Khusus Tipikor? Jawab : Kalau proses terbentuknya Pengadilan Tipikor Anda dengan mudah mendapatkan dari bahan-bahan kepustakaan dan buku-buku yang banyak beredar. Saya mau menjelaskan bagaimana keberadaan hakim ad-hoc dalam perkara korupsi yang ditangani KPK yang sampai sekarang terus menjadi perdebatan di kalangan pakar hukum. Yang dimasalahkan adalah hakim ad-hoc dalam Pengadilan Tipikor kan ada tiga orang, ditambah dua hakim karir. Banyak yang melihat bahwa hakim ad-hoc ini terdiri dari orang-orang yabg belum berpengalaman dibanding hakim karir. Ingat lho ya, bahwa seorang sarjana hukum belum tentu bisa menjadi hakim yang baik, seperti katakanlah notaris maupun pengacara sekalipun. Mengapa demikian? Karena hakim itu yang dibutuhkan adalah pengalaman, kematangan dan kearifan. Tambahan lagi bahwa hakim karir itu dididik untuk menjadi hakim, diuji dan ditempa dengan pengalaman bertahuntahun. Mereka rata-rata sudah keliling Indonesia, ditempatkan di berbagai daerah. Tanya : Jadi, maksud Bapak, keberadaan hakim ad-hoc kurang tepat? Jawab : Maksud saya akan lebih baik hakim ad-hoc tidak harus seorang sarjana hukum, melainkan seorang yang ahli di bidangnya. Misalnya ketika mengadili kasus korupsi di perbankan, hakim ad-hoc-nya sebaiknya kan orang yang ahli yang profesional di perbankan, yang tahu persis, dengan begitu putusannya akan lebih kuat, lebih jelas. Dan majelisnya itu diketuai oleh seorang hakim karir yang berpengalaman. Begitu maksudnya. Jadi bukan harus bergelar sarjana hukum. Tanya : Bagaimana dengan penuntutan oleh KPK? Jawab : Saya setuju sekali, karena apa? KPK itu dalam menyidik dan menuntut perkara korupsi, waktunya jelas, batas penyelesaian perkaranya sudah ditentukan, sehingga para tersangka atau terdakwa dapat kepastian. Dalam kasus-kasus korupsi lainnya kan ada yang sampai terkatung-katung bertahun-tahun, seperti kasus korupsi di TVRI yang memakan waktu sampai 7 tahun sejak tahun 2001. Ini menyiksa terdakwanya. Tidak ada kepastian hukum. Selain itu yang positif dari KPK adalah mereka bekerja dengan jelas dan tegas, langsung tangkap, proses, adili. Seorang terdakwa tidak disiksa dengan lama perkara. Tanya: Maknanya? Jawab: Ya kepastian itu. Sama halnya di pengadilan. Jangan pengadilan itu diartikan bahwa seorang terdakwa harus divonis masuk penjara. Namanya juga pengadilan, dia mengadili sebuah perkara. Keadilan itu kan bisa berarti seorang terdakwa dihukum atau dibebaskan. Kalau kita membebaskan koruptor itu sama baiknya dengan kalau kita menghukum koruptor, sepanjang tidak ada hal-hal lain.


Lampiran 4: Wawancara Polri Transkrip wawancara dengan Direktur III Tindak Pidana Korupsi Polri, Brigjen Pol Drs Jose Rizal pada pukul 12.00 hari Kamis, 6 November 2008 di ruang kerja Kantor Mabes Polri Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Wawancara dengan Brigjen Pol Drs Jose Rizal dilakukan setelah peneliti gagal mewawancarai mantan Kapolri Jenderal Drs Da’i Bachtiar, SH, yang menjabat sebagai Duta Besar RI di Malaysia. Peneliti sudah mengajukan pertanyaan secara tertulis yang dikirim melalui email dengan alamat [email protected] dan sudah diterima pada tanggal 2 Desember 2008 oleh staf KBRI Malaysia di Kuala Lumpur untuk diteruskan kepada Bapak Da’i Bachtiar. Namun sampai tesis disusun, jawaban belum didapat, dengan penjelasan belum cukup waktu untuk mempelajari. Tanya: Dapatkah Bapak memberi penjelasan tentang apa saja yang dilakukan Polri dalam usaha memberantas korupsi pada masa pemerintahan Presiden Megawati? Jawab: Begini, sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan penyidikan, tentu saja Polri harus melaksanakan kewenangan itu dengan baik sesuai ketentuan perundangundangan. Dalam hal penegakkan hukum korupsi, kebijakan Polri adalah bagaimana melakukan proses hukum yang bertujuan atau pada akhirnya dapat mengembalikan keuangan atau aset negara yang dikorupsi. Untuk hal ini, Polri sudah barang tentu tidak bisa melakukan sendiri tanpa bekerjasama dengan instansi ataupun lembaga lainnya seperti Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah (BPKP). Nah, dengan berkoordinasi dan bekerjasama, maka upaya-upaya yang akan dilakukan semakin baik, sistem kerja menjadi sinergi. Lebih jauh dari itu, pada saat itu dibentuklah sebuah tim kerjasama lintas instansi yang namanya Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Timtas Tipikor yang diketuai Jaksa Agung dan wakilnya dari Polri. Pembentukan timtas ini adalah merupakan wujud komitmen Polri untuk memberantas korupsi di Indonesia. Tanya: Hasilnya? Jawab: Ada beberapa kasus yang kita tangani (tidak menyebutkan kasusnya) dan berhasil sampai ke pengadilan. Malahan kasus ini, ketika timtas dibubarkan, masih terus berjalan dan disidik oleh Polri. Begitu seriusnya Polri berupaya turut serta menegakkan hukum korupsi, sampai saat ini masih ada bidang atau divisi khusus yang dinamakan Direktur III Tipikor yang sekarang saya pimpin. Tanya: Di luar timtas, untuk peningkatan kinerja memerangi korupsi, apa yang sudah dilakukan? Jawab: Tentu saja ada langkah-langkah lain, seperti bagaimana Polri meningkatkan melakukan pengawasan ke dalam, ke tubuh Polri sendiri, sesuai PP No2/2003 tentang Peraturan Disiplin Polri, dengan membentuk semacam lembaga pengawas penyidik. Lalu Polri juga melakukan reformasi secara struktural, instrumental, dan kultural melalui berbagai pendidikan. Mengatur kembali biaya penyidikan dengan klasifikasi mudah, sedang, sulit, sangat sulit, ada semacam indeks, sehingga ada pagu anggaran yang jelas. Sesuai UU Polri, soal kesejahteraan anggota Polri juga menjadi perhatian, seperti gaji. Jadi kita terus menerus memperbaiki dan mereformasi diri.


Lampiran 5: Wawancara Komisi III DPR RI Transkrip wawancara dengan Trimedya Panjaitan, SH, MH, Ketua Komisi III DPR RI, di Ruang Sidang Komisi III, Gedung Nusantara I, Lantai 6, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, pada tanggal 3 Desember 2008, hari Rabu pukul 15.00. Wawancara dengan Ketua Komisi yang membidangi hukum dan perundang-undangan ini – pada era Presiden Megawati masih bernama Komisi II -- dilakukan peneliti untuk mendapatkan gambaran proses pembuatan perundang-undangan tentang korupsi. Trimedya pada masa pemerintahan Presiden Megawati duduk di komisi yang membindangi hukum, dan berasal dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tanya : Dalam kaitan memerangi korupsi, apa upaya yang telah dilakukan legeslatif dan eksekutif pada era pemerintahan Presiden Megawati? Jawab : Banyak upaya, yang pasti adalah membuat berbagai produk aturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberantasan dan penegakkan hukum korupsi. Anda kalau sudah melakukan riset tentunya sudah mengetahui pada masa Ibu Megawati, pemerintah dan DPR melakukan revisi tentang UU Pemberantasan Tindak Korupsi. Itu yang penting. Itu merupakan cermin dan komitmen kami untuk memerangi kejahatan korupsi. Setelah itu ada peraturan dan UU tentang pembentukan KPK, pembentukan pimpinan KPK, pembentukan Pengadilan Tipikor dan para hakimnya. Semuanya dilakukan pada masa pemerintahan Ibu Megawati. Kalau Presiden saat itu tidak mempunyai komitmen, bisa saja pengesahan atas berbagai UU yang berhubungan dengan korupsi dapat ditunda. Termasuk UU tentang otonomi daerah, dan UU tentang pemilu sehingga dapat dilakukan pemilihan langsung dengan risiko Ibu Megawati bisa kalah dalam pemilihan presiden secara langsung. Maksud saya, semangat demokrasi, semangat menegakkan hukum telah menjadi komitmen beliau saat itu. Tanya : Dengan kata lain pemerintahan Presiden Megawati sudah menyiapkan UU dan perangkat hukum? Jawab : Betul, itu jelas. Kalau saya analogikan, telah disiapkan mobil untuk dipacu memburu koruptor. Komitmen Presiden jelas, sudah diletakkan dasar-dasar untuk memerangi korupsi. Dan itu tidak mudah, karena UU biasanya butuh waktu, proses, perlu sosialisai, harus tersedia anggaran untuk menyiapkan dan melaksanakan, harus ada sarana dan prasarananya. Anda kan tahu bahwa UU di Indonesia tidak ada limitasi waktu, Tidak ada aturan batasan pelaksanaan. Kalau prosiden tidak mempunyai komitmen, bisa saja, seperti yang saya katakan tadi, UU itu ditunda-tunda. Ini kan tidak? Tanya : Kalau boleh menilai kinerja Presiden Megawati dalam skala 1 – 10, Bapak memberi nilai berapa? Jawab : Delapan! Tanya : Apakah semua perangkat hukum dn perundang-undangan itu sudah cukup lengkap untuk memerangi korupsi? Jawab : Sangat cukup. Kan sudah ada UU Tipikor, sudah ada KPK sebagai penyidik sekaligus penuntut, kewenangannya luar biasa, anggaran besar, tempat tersedia, timnya terbentuk, lalu ada Pengadilan Tipikor dengan hakim karir plus hakim ad-hoc, semuanya siap. Apalagi? Bukti pengungangkapan kasus Gubernur Aceh ketika itu, lebih


dari cukup sebagai bukti keseriusan kita, kami, untuk memberantasan korupsi. Sehingga pemerintahan yang ada sekarang tinggal meneruskan saja, jadi mereka juga tidak mengklaim sendiri. Apakah pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK sekarang bisa seperti ini, kalau belum ada perangkat yang sudah disiapkan oleh pemerintahan sebelumnya? Tidak mungkin. Kita harus jernih melihat, bahwa masa pemerintahan Presiden Megawati adalah masa diletakkannya dasar-dasar hukum maupun perundang-undangan untuk memerangi korupsi. Ini harus dicatat sebagai sebuah prestasi tersendiri, jangan dilupakan. Kebijakan Presiden Megawati dalam memberantas korupsi ketika itu merupakan pondasi juga. Komitmennya tidak diragukan.


Lampiran 6: Transkrip Wawancara Orang Dekat Megawati Transkrip wawancara dengan Ari Junaedi, konseptor komunikasi publik Presiden Megawati. Wawancara dilakukan pada tanggal 3 Desember 2008 pukul 11.15 di sebuah restauran di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Wawancara dengan Ari, karena permohonan peneliti untuk bisa mewawancarai Megawati belum memperoleh jawaban. Permohonan sudah disampaikan tertulis melalui seorang penghubung yang mempunyai hubungan dekat dengan Taufik Kiemas, suami Megawati. Dari Taufik Kiemas diperoleh jawaban bahwa surat akan disampaikan kepada Megawati. Karena tidak kunjung mendapat jawaban, peneliti mewawancarai Ari Junaedi, yang mengenal dekat Megawati. Ari menyatakan mempunyai hubungan pribadi dan sangat dekat secara informal dan sering mendampingi Presiden Megawati dalam perjalanan kenegaraan di dalam maupun luar negeri. Tanya : Seberapa dekat Bapak dengan Ibu Megawati ketika masih menjadi presiden? Jawab : Sangat dekat secara pribadi, karena saya sering berbicara berdua untuk berbagai masalah, baik masalah kenegaraan secara informal maupun bukan. Tanya : Di mana biasanya berbicara? Jawab : Kebanyakan di rumah di Menteng. Tapi saya juga sering bepergian secara resmi maupun tidak resmi ke banyak daerah di dalam maupun di luar negeri. Tanya : Artinya Bapak cukup mengetahui bagaimana komitmen Ibu Megawati dalam persoalan korupsi atau KKN misalnya? Jawab : Sepanjang yang saya tahu, sejak beliau menjabat sebagai presiden, komitmen beliau dalam memberantas KKN sangat kuat. Dapat kita lihat ketika beliau memilih orang-orang yang duduk di kabinet. Beliau bilang, mengutamakan para akademisi yang beliau nilai mempunyai idealisme tinggi untuk membentuk pemerintahan yang bersih, punya keinginan untuk membangun negara dengan baik. Juga orang-orang yang sudah beliau kenal secara pribadi tentu saja. Tanya : Tapi akhirnya toh tidak juga? Jawab : Nah, itulah yang kemudian saya mendengar sendiri dari beliau, bahwa beliau terkejut, sangat kecewa, dan saya melihat beliau sangat gundah. Padahal beliau pernah mengatakan, beberapa kali, bahwa beliau sangat percaya kepada pembantupembantunya untuk mengambil kebijakan. Beliau lalu bilang kepada saya, kira-kira begini kalimatnya, ”Saya presiden, saya tidak tahu mengetahui secara teknis penjualan kapal tanker Pertamina. Saya menerima laporan secara umum dan saya mengetahuinya secara umum saja. Semua tanggung jawab teknis ada pada menteri masing-masing...”. Tanya : Apa yang kemudian beliau lakukan? Jawab : Saya tidak tahu banyak dan tidak berusaha tahu. Tanya : Dalam pemahaman Bapak, apa opini Bapak dalam masalah korupsi di Indonesia yang dihadapi pemerintahan Presiden Megawati ketika itu? Jawab : Kalau menurut saya, secara jujur, bahwa Ibu Megawati kan mewarisi sistem pemerintahan yang boleh dikatakan amburadul ketika itu, dan hal itu masih ditambah persoalan kondisi keuangan yang masih sangat kritis. Pekerjaan yang sungguh


berat, ditambah dengan situasi ekonomi dan politik yang belum betul-betul kondunsif. Keputusan untuk melakukan privatisasi BUMN saya rasa memang pilihan yang sulit tapi harus ditempuh juga. Tanya : Bagaimana dengan politisi? Jawab : Juga tidak bisa diabaikan, terutama orang-orang dekat di sekeliling beliau yang tentunya akan menjadi faktor, termasuk misalnya, suami beliau sendiri. Bagaimanapun dan di negara manapun, peran suami dalam praktik dn aktivitas pemerintahan sehari-hari tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Seringkali kebijakan yang diambil suami berbeda dengan kebijakan yang diinginkan istri, malah kadangkadang saling berlawanan. Kalau tidak salah pernah ada kritik ketika suami Ibu Megawati memimpin lawatan delegasi ekonomi ke sebuah negara dengan beberapa menteri. Kritiknya yang datang dari masyrakat cukup pedas.


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Recommend Documents