-1-
BUPATI PONOROGO PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN PONOROGO DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PONOROGO, Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, maka dalam rangka pengembangan jasa konstruksi daerah perlu diselenggarakan pengembangan sistem informasi yang optimal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang Penggunaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati; Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3833); 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955);
-27. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3956); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3957); 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007; 10. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 339/Kpts/M/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Konstruksi Oleh Instansi Pemerintah; 11. Keputusan Menteri Kimpraswil No. 257/Kpts/M/2004 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 7 Tahun 2005 tentang Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2005 Nomor 7); 13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pembinaan Jasa Konstruksi (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2009 Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI DI WILAYAH KABUPATEN PONOROGO Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3.
Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4.
Tim Pembina Jasa Konstruksi Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang selanjutnya disingkat TPJK adalah Tim yang ditunjuk menjalankan koordinasi pembinaan jasa konstruksi.
5.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.
6.
Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultansi pengawasan pekerjaan konstruksi.
7.
Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
8.
Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan yang memerlukan layanan jasa konstruksi termasuk dalam hal ini adalah Pengguna Anggaran
-3selanjutnya disingkat PA, Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD, Pejabat Pembuat Komitmen selanjutnya disingkat PPK, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK . 9.
Penyedia Jasa Konstruksi adalah Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan BUJK adalah Badan Usaha yang melaksanakan pekerjaan konstruksi. 11. Lembaga adalah Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan LPJK, bersifat independen dan mandiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. 12. Surat Perintah Kerja yang selanjutnya disiigkat dengan SPK adalah Surat Perintah Kerja yang diberikan oleh Pemilik Proyek kepada kontraktor pemenang lelang untuk melaksanakan pekerjaan. 13. Sisa Kemampuan Keuangan yang selanjutnya disingkat dengan SKK adalah kemampuan keuangan perusahaan pada saat dilakukan verifikasi. 14. Sisa Kemampuan Perusahaan yang selanjutnya disingkat dengan SKP adalah kemampuan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi. Pasal 2 (1) Seluruh pengguna jasa dan penyedia jasa yang akan melakukan kegiatan konstruksi di wilayah Kabupaten Ponorogo wajib memperhatikan informasi melalui internet www.eproc-ponorogo.net dan web site Kabupaten Ponorogo untuk mengetahui : a. b. c. d.
nama , alamat domisili dan Pimpinan Usaha; nama , alamat domisili tenaga profesinya; kemampuan usaha dari BUJK ; dan nama BUJK yang tidak dikenakan sanksi menandatangani Kontrak Pekerjaan
serta
berhak
(2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak sendiri oleh penyedia jasa dari website jasa konstruksi tanpa dipungut biaya dan menjadi rujukan tindakan selanjutnya pada setiap tempat kegiatan (3) BUJK yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diperbolehkan mengikuti proses selanjutnya. Pasal 3 BUJK yang kantor pusatnya di luar Kabupaten Ponorogo dan belum terdaftar di sistem informasi Pembina Jasa Konstruksi di Kabupaten Ponorogo dapat mendaftar sendiri dengan mengisi formulir isian dalam www.eprocponorogo.net untuk mendapatkan persetujuan dari TPJK. Pasal 4 Semua Penyedia Jasa yang kantor induknya berdomisili di luar Kabupaten/Kota kecuali yang telah membuka kantor cabang di wilayah daerah Kabupaten Ponorogo dan mendapatkan proyek di wilayah Kabupaten Ponorogo diwajibkan melakukan kerjasama dengan Penyedia Jasa Konstruksi yang berdomisili di Kabupaten Ponorogo dalam bentuk
-4kemitraan/ikatan usaha bersama dengan kualifikasi sekurang-kurangnya satu tingkat dibawahnya dalam merealisasi pekerjaan tersebut Pasal 5 (1) Bagi BUJK yang tidak mematuhi ketentuan kemitraan dengan BUJK di wilayah Kabupaten Ponorogo maka pencairan pembayarannya ditunda sampai yang bersangkutan melakukan kemitraan dengan BUJK yang berdomisili di wilayah Kabupaten Ponorogo. (2) Seluruh Pengguna Jasa wajib melakukan monitoring kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan membuktikan secara nyata bahwa pekerjaan konstruksi telah dilaksanakan oleh penyedia jasa yang berdomisili di Kabupaten Ponorogo. Pasal 6 Penyedia Jasa yang mendapatkan pekerjaan konstruksi akan dilakukan pemantauan kinerjanya oleh TPJK dengan memperhitungkan Kurva S yang telah disepakatinya lebih dahulu dengan batasan katagori sebagai berikut : a.
Katagori I adalah kinerja BUJK Pelaksana untuk pekerjaan 0-70 % yang prestasinya < dari 15 % atau pekerjaan 70 - 100 % yang mencapai < dari 5 %;
b.
Katagori II adalah kinerja BUJK Pelaksana untuk pekerjaan antara 0 - 70 % yang mencapai 15 % - 20 % atau pekerjaan 70 - 100 % yang mencapai 5-10%;
c.
Katagori III adalah kinerja BUJK Pelaksana untuk pekerjaan antara 0 - 70 % yg mencapai 20 % - 25 % atau pekerjaan 70 - 100 % yang mencapai 10-15 %;
d.
Katagori IV adalah kinerja BUJK Pelaksana untuk pekerjaan antara 0 - 70 % yg mencapai 25 % - 50 % atau pekerjaan 70 - 100 % yang mencapai > 15%;
e.
Katagori V adalah kinerja BUJK Pelaksana untuk pekerjaan antara 0 - 70 % yang mencapai > dari 50 % atau pekerjaan 70 - 100 % yang > dari 15 % Pasal 7
Kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku bagi penyedia Jasa dengan ketentuan sebagai berikut : a. Katagori I : dapat mengikuti pengadaan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Ponorogo baik pelelangan maupun pemilihan langsung maupun penunjukan langsung sepanjang memenuhi SKK dan SKP; b. Katagori II : dapat mengikuti pengadaan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Ponorogo dengan cara pelelangan maupun pemilihan langsung sepanjang memenuhi SKK dan SKP namun tidak boleh mengikuti penunjukan langsung; c. Katagori III : dapat mengikuti pengadaan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Ponorogo dengan cara pelelangan sepanjang memenuhi SKK dan SKP dengan sub bidang yang dimilikinya namun tidak boleh mengikuti pemilihan langsung atau penunjukan langsung atau mengikuti pelelangan yang sub bidangnya mengalami keterlambatan lebih dari 20 %;
-5d. e.
Katagori IV : dilarang mengikuti pengadaan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Ponorogo dan diwajibkan menyelesaikan pekerjaan konstruksinya yang diperoleh yang telah terlambat; Katagori V : dilarang mengikuti pengadaan jasa konstruksi untuk waktu tertentu yang ditetapkan oleh Ketua TPJK. Pasal 8
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, dalam hal yang menyangkut teknis pelaksanaanya ditetapkan lebih lanjut oleh TPJK. Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo
Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 16 September 2009
BUPATI PONOROGO Ttd. H. MUHADI SUYONO, SH., M.Si
