BUPATI PONOROGO PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG SUMBANGAN SUKARELA DAN PUNGUTAN DARI MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG BIAYA PENDIDIKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PONOROGO, Menimbang
:
a. bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat mempunyai tanggungjawab dalam penyediaan anggaran pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan; b. bahwa dalam rangka memenuhi tanggung jawab pendanaan, masyarakat dapat mengerahkan sumberdaya yang ada sesuai dengan peraturan perundangundangan yang dikelola berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Biaya Pendidikan dan Mekanisme Sumbangan Sukarela serta Pungutan dari Masyarakat;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
-27. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMA/MTs), Sekolah Menengah Atas/MadrasahAliyah (SMA/MA) Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 10); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG SUMBANGAN SUKARELA DAN PUNGUTAN DARI MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG BIAYA PENDIDIKAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa, Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa, Sekolah Menengah Atas /Sekolah Menegah Atas Luar Biasa dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri yang selanjutnya disingkat SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK Negeri adalah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
2.
Komite Sekolah adalah Komite Sekolah yang terdapat SMP/SMPLB, SMA / SMALB, dan SMK, negeri maupun swasta.
3.
SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK Swasta adalah SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK yang diselenggarakan oleh masyarakat;
4.
Rintisan Sekolah Standar Nasional, Sekolah Standar Nasional yang selanjutnya disingkat RSSN dan SSN adalah sekolah yang kegiatan manajerial dan akademik ditetapkan oleh Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI.
5.
Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional dan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat RSBI dan SBI adalah sekolah yang kegiatan manajerial dan akademik ditetapkan oleh Dirjen Mandikdasmen Depdiknas RI
6.
Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan;
7.
Pendanaan pendidikan yang selanjutnya disebut pendanaan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan formal.
8.
Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah yang selanjutnya disingkat RAPBS adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah di wilayah Kabupaten Ponorogo.
di
SD/SDLB,
-39.
Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah yang selanjutnya disingkat RKAS adalah Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah di wilayah Kabupaten Ponorogo.
10. Sumbangan sukarela adalah sumbangan yang timbul dari inisiatif masyarakat/Komite Sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk investasi sekolah. 11. Pungutan adalah biaya operasi non personal yang merupakan standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi non personal selama satu tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
BAB II BIAYA PENDIDIKAN Pasal 2 (1) Biaya pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. biaya satuan pendidikan; b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan c. biaya pribadi peserta didik.
BAB III PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBIAYAAN Pasal 3 Untuk melaksanakan kebijakan Bidang Pendidikan di Kabupaten Ponorogo, masyarakat dapat berperan dalam pembiayaan yang diselenggarakan di SD/SDLB dan SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK Negeri maupun swasta.
Pasal 4 Bentuk peran serta masyarakat dalam pembiayaan berwujud : a. sumbangan sukarela dan/atau; b. pungutan.
Pasal 5 (1) SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK baik negeri maupun swasta wajib membebaskan sumbangan sukarela dan/atau pungutan dalam pendanaan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga miskin. (2) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga yang memiliki Kartu Keluarga Miskin dan/atau Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin dan/atau Bantuan Langsung Tunai.
-4BAB IV MEKANISME PEMBIAYAAN Bagian Kesatu Sumbangan Sukarela Pasal 6 (1)
Masyarakat dapat memberikan sumbangan sukarela dalam pembiayaan pendidikan kepada sekolah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.
(2)
Sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud ayat (1) timbul dari inisiatif masyarakat/Komite Sekolah, dan pemangku kepentingan lainnya untuk investasi sekolah.
(3)
Sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterima oleh Komite Sekolah dan selanjutnya dikelola oleh Sekolah.
(4)
Pengelolaan dana yang bersumber dari sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kewenangan sekolah yang pertanggungjawabannya disampaikan oleh Kepala Sekolah dalam suatu rapat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang dihadiri oleh pihak sekolah, komite sekolah, orang tua/wali murid, dan pemangku kepentingan lainnya.
(5)
Sumbangan sukarela untuk investasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Rencana Pengembangan Sekolah (RPS) yang tertuang dalam RAPBS dan/atau RKAS dan telah disetujui Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo.
(6)
Besarnya sumbangan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di setiap sekolah disesuaikan dengan kategori sekolah dan besarannya berpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Pungutan Pasal 7
(1) SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK negeri dalam rangka memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dapat melaksanakan pungutan kepada orang tua/wali murid dan/atau pemangku kepentingan pendidikan lainnya. (2) Besarnya pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui rapat/musyawarah. (3) Rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh pihak sekolah (kepala sekolah/guru), orang tua/wali murid, komite sekolah, dan pemangku kepentingan pendidikan lainnya. (4) Hasil rapat/musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara, dan disertai daftar hadir. (5) Dana yang bersumber dari orang tua/wali murid dan/atau pemangku kepentingan pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus masuk dalam RAPBS dan/atau RKAS. (6) Pengelolaan dana yang bersumber dari orang tua/wali murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi kewenangan sekolah yang pertanggungjawabannya disampaikan dalam suatu rapat pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, orang tua/wali murid, dan pemangku kepentingan lainnya.
-5(7) Rapat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai dengan berita acara, daftar hadir dan notulen hasil rapat. Pasal 8 (1) SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA dan SMK swasta dapat melaksanakan pungutan kepada orang tua/wali murid untuk biaya pendidikan. (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan kebutuhan biaya operasional dan biaya investasi secara keseluruhan dengan dikurangi jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah bersangkutan dan disetujui oleh orang tua/wali murid, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rapat/musyawarah. (3) Pengelolaan dana yang bersumber dari orang tua/wali murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan kepada orang tua/wali murid, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rapat/musyawarah. (4) Pemerintah kabupaten mengendalikan pungutan biaya operasional di SD/SDLB SMP/SMPLB, SMA dan SMK swasta sehingga dari keluarga peserta didik miskin yang terdaftar pada SD/SDLB SMP/SMPLB, SMA dan SMK swasta bebas dari pungutan untuk biaya operasional sekolah dan tidak ada pungutan yang berlebihan kepada siswa yang berasal dari keluarga mampu. (5) Biaya pendidikan yang bersumber dari orang tua/wali murid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam RAPBS dan/atau RKAS. (6) Rapat pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan berita acara, daftar hadir dan notulen hasil rapat.
BAB V KATEGORI SEKOLAH Pasal 9 (1) Pada setiap jenjang pendidikan sekolah dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu: a. Kategori I adalah SD, SMP, SMA dan SMK yang menyelenggarakan program RSBI/SBI; b. Kategori II adalah SD, SMP, SMA dan SMK yang telah ditetapkan sebagai RSSN/SSN; dan c. Kategori III adalah SD, SMP, SMA, dan SMK yang tidak menyelenggarakan program RSBI/SBI dan/atau RSSN/SSN. (2) Penentuan Sekolah ke dalam kelompok kategori sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan. (3) SDLB, SMPLB, dan SMALB tidak dikelompokkan berdasarkan kategori sekolah. Pasal 10 (1) Dalam menentukan pungutan disesuaikan dengan kategori sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan besarannya berpedoman pada ketentuan sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini. (2) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan.
-6Pasal 11 Sekolah dalam mengelola biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib: a. membuat pembukuan; b. membuat laporan pelaksanaan RAPBS dan/atau RKAS ; dan c. mengirimkan laporan RAPBS dan/atau RKAS kepada Bupati Ponorogo melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. Pasal 12 Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penyusunan dan pelaporan RAPBS dan/atau RKAS diatur oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK Negeri dan Swasta yang melaksanakan sumbangan sukarela dan/atau pungutan dari orang tua/wali murid sebelum diterbitkannya Peraturan Bupati ini, dapat melanjutkannya sampai dengan berakhirnya tahun pelajaran.
BAB VII PENUTUP Pasal 14 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.
Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 12 Maret 2010 BUPATI PONOROGO, Cap.
ttd
H. MUHADI SUYONO, SH., M.Si
Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Tanggal 12 Maret 2010 Nomor 11. a.n. BUPATI PONOROGO Sekretaris Daerah Cap.
ttd
Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19550422 197402 1 001
Sesuai dengan aslinya a.n. BUPATI PONOROGO Sekretaris Daerah u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM ttd Drs. PUDJO SANTOSO, SH., MM. Pembina Tingkat I NIP. 19551226 197803 1 003
LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR : 11 TAHUN 2010 TANGGAL: 12 MARET 2010
BESARNYA SUMBANGAN SUKARELA UNTUK BIAYA PENDIDIKAN
NO 1
KATEGORI SEKOLAH
MAKSIMAL SUMBANGAN SUKARELA (Rp.)
SD KATEGORI I
1.000.000,00
SD KATEGORI II
500.000,00
SD KATEGORI III
250.000,00
2
SDLB
500.000,00
3
SMP KATEGORI I
2.000.000,00
SMP KATEGORI II
1.250.000,00
SMP KATEGORI III
500.000,00
4
SMPLB
750.000,00
5
SMA KATEGORI I
2.500.000,00
SMA KATEGORI II
1.500.000,00
SMA KATEGORI III
750.000,00
6
SMALB
1.000.000,00
7
SMK KATEGORI I
2.500.000,00
SMK KATEGORI II
1.500.000,00
SMK KATEGORI III
750.000,00
BUPATI PONOROGO, Cap.
ttd
H. MUHADI SUYONO, SH., M.Si
LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR : 11 TAHUN 2010 TANGGAL: 12 MARET 2010
BESARAN PUNGUTAN UNTUK BIAYA PENDIDIKAN
A. SD, SMP, SMA dan SMK BOSP MAKSIMAL SETIAP BULAN (Rp.)
MAKSIMAL PUNGUTAN ORANG TUA MURID PER BULAN (Rp.)
NO
SATUAN PENDIDIKAN
KATE GORI
1
SD
I
100.000,00
67.000,00
II
43.000,00
10.000,00
III
33.083,00
0
I
150.000,00
102.500,00
II
80.000,00
32.500,00
III
47.500,00
0
I
200.000,00
200.000,00
II
125.000,00
125.000,00
III
100.000,00
100.000,00
I
175.000,00
175.000,00
II
150.000,00
150.000,00
III
125.000,00
125.000,00
2
3
4
SMP
SMA
SMK
KET.
BOS SD Rp. 33.000,00/ bulan
BOS SMP Rp. 47.500,00/ bulan
Siswa penerima BKMM/BOS SLTA = BOSP - Rp. 65.000,00 Siswa penerima BKMM/BOS SLTA = BOSP - Rp. 65.000,00
-2B. SDLB, SMPLB dan SMALB
SATUAN NO PENDIDIKAN
KATE GORI
BOSP MAKSIMAL SETIAP BULAN (Rp.)
MAKSIMAL PUNGUTAN ORANG TUA MURID PER BULAN (Rp.)
KET.
1
SDLB
-
170.000,00
137.000,00
BOS SDLB Rp. 33.083,00/bulan
2
SMPLB
-
190.000,00
132.500,00
BOS SMPLB Rp. 47.500,00/bulan
3
SMALB
-
210.000,00
210.000,00
Siswa penerima BKMM/BOS SLTA = BOSP - Rp. 65.000,00
BUPATI PONOROGO, Cap.
ttd
H. MUHADI SUYONO, SH., M.Si
