BUPATI PONOROGO PERATURAN BUPATI PONOROGO NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PONOROGO, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa guna menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan, maka dipandang perlu untuk memberikan bantuan keuangan dalam bentuk Biaya Operasional Kelurahan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo;
b.
bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan BOP Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Bantuan Biaya Operasional Kelurahan dengan menuangkannya dalam suatu Peraturan Bupati;
1.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588) ;
-27.
Peraturan Menteri Dalam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2007;
8.
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2006 Nomor 3/C);
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 9); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Ponorogo (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008 Nomor 12);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI PONOROGO TENTANG PEDOMAN BANTUAN BIAYA OPERASIONAL KELURAHAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2.
Bupati adalah Bupati Ponorogo.
3.
Biaya Operasional Kelurahan yang selanjutnya disebut BOP Kelurahan merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kelurahan.
4.
Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
5.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Ponorogo.
6.
Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
7.
Lurah adalah Kepala Kelurahan.
8.
Perangkat Kelurahan adalah unsur pembantu Lurah di Kabupaten Ponorogo.
9.
Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Ponorogo yang ditugaskan di Kelurahan.
10.
Keputusan Lurah adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Lurah yang bersifat menetapkan. BAB II SUMBER DAN BESARNYA BANTUAN
Pasal 2 BOP Kelurahan merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan
-3pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kelurahan.
Pasal 3 BOP Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo yang berupa bantuan keuangan. Pasal 4 BOP Kelurahan diberikan kepada Kelurahan se-Kabupaten Ponorogo, setiap 3 (tiga) bulan sekali.
(1)
Pasal 5 Besaran BOP Kelurahan ditetapkan berdasarkan klasifikasi kelurahan atas jumlah skor dari indikator : a. luas wilayah (I1) bobot 17 ; b. jumlah penduduk (I2) bobot 15; c. jumlah Rukun Tetangga (RT) (I3) bobot 13 ; d. jumlah Rukun Warga (RW) (I4) bobot 13 ; e. jumlah wajib pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun sebelumnya (I5) bobot 12 ; f.
jumlah pagu PBB tahun sebelumnya (I6) bobot 12 ;
g. jarak orbitrasi (I7) bobot 12 ; dan h. jumlah penduduk miskin. (I8) bobot 7 (2)
Penentuan besarnya skor sebagaimana dimaksud merupakan total skor dari seluruh indikator yaitu :
pada
ayat
(1)
Σ Skor = I1 + I2 + I3 + I4 + I5 + I6 + I7 + I8 Skor masing-masing indikator (Skor In ) diperoleh dari nilai masing-masing indikator (In ) dibagi total nilai masing-masing indikator ( In tot) dikalikan bobot masing-masing indikator (bobot In ) Skor In =
In
x bobot In
In tot (3)
Σ Skor kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan ke dalam 3 (tiga) klasifikasi sebagai berikut : a. Klasifikasi I b. Klasifikasi II dan c. Klasifikasi III
(4)
Penetapan kelurahan ke dalam klasifikasi I, II, dan III sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan interval dari Σ Skor kelurahan tertinggi dikurangi Σ Skor kelurahan terendah dibagi 3. Interval = Σ Skor kelurahan tertinggi - Σ Skor kelurahan terendah 3 Pasal 6 Besarnya penerimaan BOP Kelurahan berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
-4BAB III PENGGUNAAN BANTUAN Pasal 7 Penggunaan BOP Kelurahan berlandaskan prinsip efektif, efisien dan ekonomis, yang meliputi : a. belanja pegawai; dan b. belanja barang dan jasa serta belanja pembinaan. Pasal 8 (1)
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah sebesar 40 % dari total nilai BOP Kelurahan yang diterima masing-masing Kelurahan;
(2)
Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. honorarium PNS; dan b. honorarium Non PNS.
(3)
Honorarium PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada Lurah, Perangkat Kelurahan dan Staf Kelurahan.
(4)
Honorarium Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diberikan kepada petugas yang menangani fungsi modin, pengairan dan kebersihan/penjaga Kantor Kelurahan.
(5)
Besaran belanja pegawai yang digunakan untuk belanja honorarium PNS dan honorarium Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan pada azas keadilan sesuai tugas pokok dan fungsi, dengan memperhatikan variabel tanggung jawab dan beban kerja.
(6)
Besarnya honorarium PNS dan Honorarium Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Pasal 9
(1)
Belanja barang dan jasa serta belanja pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah sebesar 60 % dari total nilai BOP Kelurahan yang diterima masing-masing Kelurahan.
(2)
Belanja barang dan jasa serta belanja pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk belanja antara lain: a. Belanja bahan pakai habis kantor meliputi : - belanja alat tulis kantor; - belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih; - belanja alat listrik; dan/atau - belanja perangko, materai dan benda pos lainnya. b. Belanja jasa kantor meliputi: - belanja telepon; - belanja air; - belanja listrik; - belanja surat kabar / majalah; - belanja jasa publikasi / dokumentasi dan dekorasi; dan/atau - belanja jasa service peralatan kantor. c. Belanja perawatan meliputi: - belanja perawatan kendaraan dinas; dan/atau - belanja perawatan kantor Kelurahan. d. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor; e. Belanja makan dan minum rapat dan tamu; f. Belanja cetak dan penggandaan, g. Belanja pembinaan, meliputi : - PKK;
-5- LPMK; - RT / RW; - Karang taruna; - Posyandu ; dan/atau - Kesenian dan Budaya
BAB IV TATA CARA PENCAIRAN BOP KELURAHAN Pasal 10 (1)
Lurah mengajukan surat permohonan pencairan BOP Kelurahan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan dilampiri rencana belanja BOP Kelurahan selama 3 (tiga) bulan yang telah disetujui oleh Camat.
(2)
Penyampaian surat permohonan pencairan BOP Kelurahan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Surat Pengantar dari Camat. BAB V PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 11
(1)
Lurah bertanggungjawab terhadap keseluruhan tindakan mengakibatkan pengeluaran atas beban BOP Kelurahan;
yang
(2)
Pertanggungjawaban Lurah dibuat dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban (SPJ) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya;
(3)
Penyampaian Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pengantar dari Camat;
(4)
Surat Pertanggungjawaban Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan merupakan persyaratan pencairan BOP Kelurahan 3 (tiga) bulan berikutnya;
(5)
Dalam hal Lurah tidak menyampaikan Surat Pertanggungjawaban kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BOP Kelurahan 3 (tiga) bulan berikutnya tidak dapat dicairkan;
(6)
Dalam hal BOP Kelurahan tidak habis digunakan, maka pada akhir Tahun Anggaran, sisa dana tersebut wajib disetor ke rekening kas umum daerah melalui Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo. BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12 Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Ponorogo melakukan pembinaan : a. penatausahaan BOP Kelurahan; dan b. monitoring dan evaluasi pelaksanaan BOP Kelurahan; Pasal 13 Camat yang di wilayah kerjanya terdapat kelurahan, melakukan pembinaan :
-6a.
pemberian bimbingan Kelurahan;
terhadap
penyusunan
rencana
belanja
BOP
b.
pemberian bimbingan terhadap pelaksanaan BOP Kelurahan; dan pemberian bimbingan terhadap penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan BOP Kelurahan.
Pasal 14 Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BOP Kelurahan sesuai ketentuan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Ponorogo Nomor 26 Tahun 1984 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Kelurahan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ponorogo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati .
Bupati
ini
sepanjang
Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.
Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 12 Maret 2010 BUPATI PONOROGO,
Cap.
ttd
H. MUHADI SUYONO, SH., M.Si
Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2010 Tanggal 12 Maret 2010 Nomor 10.
a.n. BUPATI PONOROGO Sekretaris Daerah Cap.
ttd
Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19550422 197402 1 001
-7Sesuai dengan aslinya a.n. BUPATI PONOROGO Sekretaris Daerah u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM ttd Drs. PUDJO SANTOSO, SH., MM. Pembina Tingkat I NIP. 19551226 197803 1 003
