BUPATI PONOROGO
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini : Nama
:
Ir. MASKUR, MM
Jabatan
:
Pj. BUPATI PONOROGO
Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
Ponorogo, 29 Januari 2016 Pj. BUPATI PONOROGO
Ir. MASKUR, MM
[1]
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 KABUPATEN PONOROGO No. 1
Sasaran Strategis N Meningkatnya pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, serta kualitas pendidikan.
Indikator kinerja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14
14 15 16 17
18 19 20 21 22 2
Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, serta derajat kesehatan masyarakat.
1 2
3
Target
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Angka melek huruf
84,90 %
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/ Paket A Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/ Paket C Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK Angka Kelulusan (AL) SD/MI Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Angka Partisipiasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A Angka Partisipiasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B Angka Partisipiasi Kasar (APK) SMA/ SMK/MA/Paket C Rata –rata nilai UN SD/MI
97,50 %
Rata –rata nilai UN SMP/MTs Rata –rata nilai UN SMA/SMK/MA Rasio pendidik yang memiliki seritifikat pendidik Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Cakupan komplikasi Kebidanan yang ditangani Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan Cakupan desa/kelurahan [2]
99,62 %
82,00 % 78,50 % 0,02 % 0,30 % 0,70 % 99,44 % 98,60 % 98,10 % 106,00 % 90,49 %
99,03 % 110,00 % 101,01 % 84,50 %
7,45 7,60 7,70 50,41 % 74,66 80,00 % 95,00 %
95,00 %
4 5
6 7 8 9 10 11 12
13
14 15
16
17
18
19 20 21
22
23 24 25
universal child immunization (UCI) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD Cakupan kunjungan bayi
100,00 % 100,00 %
100,00 % 90,00 %
Cakupan kunjungan ibu hamil K4 Cakupan pelayanan nifas
90,00 %
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani Cakupan pelayanan anak balita Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada usia 6 s/d 24 bln keluarga miskin Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD setingkat Cakupan peserta KB aktif
80,00 %
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin Cakupan pelayanan Gawat Darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan ( RS ) Cakupan Desa/Kel. Yang mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24jam Cakupan desa siaga aktif % Kecukupan ruang inap sesuai master plan RSUD Bad Occurpancy Rate (BOR) prosentase pemakaian tempat tidur Presentase peningkatan jumlah kunjungan Pasien rawat inap RS Pasien rawat jalan RS % Penurunan jumlah pasien yang dirujuk ke RS lain Angka kematian ≥48 jam setelah dirawat Indeks Angka Harapan Hidup [3]
92,00 %
89,00 % 100,00 %
100,00 %
70,00 % 15,00 %
1,50 %
100,00 %
100,00 %
80,00 % 100,00 % 78,37 %
22,00 % 10,00 % 31,58 % 299 77,13
3
Meningkatnya infrastruktur daerah.
sarana
1
Panjang jalan Kabupaten dalam kondisi baik Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik Rumah Tangga Persanitasi
51,30 %
Rumah tangga pengguna air bersih Lingkungan pemukiman kumuh Rumah layak huni
36,34 %
53,00 %
3
% Tersusunnya rencana detail tata ruang kecamatan. Ruang terbuka hijau persatuan wilayah ber HPL/HGB Rasio bangunan ber IMB
Meningkatnya mutu pelayanan transportasi daerah.
1
Angkutan darat
86,69 %
2
91,22 %
Meningkatnya penanganan persampahan, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
1
Ketaatan kendaraan wajib uji KIR Penanganan sampah Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per-satuan penduduk Penanganan hukum lingkungan Prosentase mata air diluar hutan lindung yang dilindungi Pelayanan pencegahan pencemaran air Pelayanan pemulihan pencemaran air pada sumber air % Kendaraan wajib uji yang secara administratif terdaftar di kabupaten % Usaha atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran udara % Kualitas udara yang memenuhi baku mutu air udara ambient sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku % Jumlah TPS dan TPA dioperasikan sesuai persyaratan teknis dan lingkungan
100,00 %
2 3 4
Meningkatnya kualitas Iingkungan pemukiman.
1 2 3
5
Meningkatnya penataan kawasan daerah sesuai RT/RW.
1
2
6
7
2
3
4 5
6 7
8
9
10
11
[4]
72,94 % 89,29 %
2,63 % 85,00 %
77,00 %
1 Kec.
73,08 %
0,02 %
100,00 % 58,33 %
70,00 % 66,67 %
91,22 %
70,00 %
70,00 %
100,00 %
12
8
9
Meningkatnya mutu tata kelola pertanahan daerah.
1
Meningkatnya pelayanan kependudukan.
1
kualitas administrasi
2
2 3
10
11
12
13
14
15
16
18
19
20
Penyelesaian kasus tanah Negara Kepemilikan KTP
Nihil
0,90 %
87,62 %
Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk Penerapan KTP nasional berbasis NIK Prevalensi peserta KB aktif
60,04 %
Keluarga sejahtera dan keluarga sejahtera 1 Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Pengunjung perpustakaan
44,45 %
80,64 %
80,00 %
Sudah
1
Meningkatnya kualitas pe!ayanan Perpustakaan dan minat baca masyarakat.
1
Meningkatnya kesempatan kerja dan kulitas calon tenaga kerja.
1
Meningkatnya kualitas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Meningkatnya investasi di daerah.
1
Tingkat partisipasi angkatan kerja Prosentase Pencari kerja yang ditempatkan Koperasi aktif
2
Usaha mikro dan kecil
1
Meningkatnya ketersediaan pangan utama masyarakat
1
Kenaikan/penurunan nilai 1.463.909.736.548 realisasi PMDN (milyar rupiah) Ketersediaan pangan utama 439.374
Meningkatnya produksi dan produktifitas tanaman pangan.
1
2
2
2
2
75,62 %
55,23 % 70,00 %
25,10 % 88,00 %
2
Regulasi Ketahanan Pangan Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kerusakan kawasan hutan
Meningkatnya pengelolaaan energi dan sumber daya mineral.
1
Pertambangan tanpa ijin
93,17 %
2
2,57 %
Meningkatnya produksi perikanan dan konsumsi ikan dimasyarakat. Meningkatnya volume perdagangan.
1
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Produksi perikanan
86,28 %
2
Pemenuhan Konsumsi ikan
12,00 %
1
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Ekspor bersih perdagangan
25,66 %
Kontribusi sektor terhadap PDRB
9,51 %
Meningkatnya pelestarian hutan.
tungsi
1
2 21
100,00 %
Meningkatnya cakupan dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana.
2 17
Jumlah pelaporan masyarakat akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan yang ditindak lanjuti Luas lahan bersertifikat
Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil industri
1
[5]
industri
Ada 7,20 kw/ha
27,20 % 28,82 % 0,18 %
0
22
23
unggulan daerah.
2
Pertumbuhan industri
Meningkatnya pelayanan dan transmigrasi dan kerjasama antar daerah bidang transmigrasi. Meningkatnya efektifitas perencanaan pembangunan
1
Jumlah transmigrasi yang diberangkatkan. Transmigran swakarsa
15 KK
Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD Ketepatan waktu Pelaksanaan Musrenbangdes/ Musrenbangcam/ Musrenbangkab tepat waktu Temuan audit yang ditindaklanjuti. % Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti. % Kegiatan pembangunan yang dilakukan monev % SKPD yang telah dilakukan Anjab dan ABK Keberadaan perda SOTK yang terkait PP 41 tahun 2007. % Jabatan struktural yang dilaksanakan dibanding dengan jabatan menurut PP 41 tahun 2007. Sistem informasi manajemen Pemda Jumlah pelayanan yang diukur Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat. % Pejabat struktural yang telah mengikuti diklat kepemimpinan sesuai jenjangnya. % SKPD yang memiliki jabatan fungsional. Jumlah kasus pelanggaran disiplin pegawai. Jumlah pegawai fungsional yang mengikuti diklat fungsional. % Jabatan struktural / eselonering yang terisi. Laporan keuangan disusun tepat waktu. % Peningkatan PAD
100 %
2 1 2
24
Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan yang efektif dan efisien.
1 2 3 4 5
6
7 8
9
10 11 12
13 14 15 16
17
Pertumbuhan pajak dan retribusi daerah dengan pertimbangan: - Pajak - Retribusi Pajak % SKPD yang telah terinventarisasi assetnya dalam SIMBADA [6]
0,60
0,00
100 %
1.500 temuan 100,00 % 100,00 % 10 SKPD -
100 %
3 64
47%
11 SKPD 11 kasus -
100 % Tepat waktu 7,24 %
13,00 % 14,00 % 100,00 %
18 19 20 25
26
27
28
Tersedianya data statistik daerah yang akurat dan tepat waktu.
1
Meningkatnya pengelolaan arsip pemerintah daerah yang tertib, rapi dan handal yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan urusan kearsipan. Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologii informasi.
1
Meningkatnya perempuan pembangunan.
1
partisipasi dalam
2
2
1 2
30
Ada 100 % 10 kegiatan
Ada 2 kegiatan
Posyandu
100,00 %
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman kehidupan bermasyarakat.
1
Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 1000 penduduk Jumlah sarana social seperti panti jompo dan panti rehabilitasi. Penanganan PMKS
4 kegiatan
35,71 %
2
PMKS yang memperoleh bantuan social Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda. Situs dan kawasan cagar budaya Gelanggang /Balai Remaja (selain milik swasta) Lapangan olah raga
1
Kunjungan wisata
430.843
2
Kontribusi PDRB dari sektor pariwisata
0,0652 %
2
Meningkatnya kualitas dan jangkauan pelayanan sosial.
1
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
1 2 3
34
Ada
2
3
33
Website milik Pemerintah Kabupatan Pameran/ Expo
13
1
2
32
Penerapan pengelolaan Arsip secara baku Kegiatan Peningkatan SDM pengelola kearsipan
6 kasus
Meningkatnya keberdayaan masyarakat pedesaan.
2
3 31
Jumlah raperda yang disusun. Buku “ Kabupaten dalam angka “. Buku “ PDRB Kabupaten”
0,9 %
% Partisipasi Perempuan di lembaga pemerintah Angka melek huruf perempuan usia 15 tahun keatas % Partisipasi angkatan kerja perempuan PKK aktif
3 29
% Tanah Pemda yang bersertifikat Penyelesaian kasus hukum
Meningkatnya sarana prasarana olah raga. Meningkatnya nilai tujuan pariwisata.
dan
strategis
1
[7]
55,01 % 99,89 %
94,42 % 100,00 %
22 X
0,75 % 32 buah
11,65 %
25 5 8,33 % 5 20
Program 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Anggaran
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peningkatan Disiplin Aparatur Peningkatan Kapasitas SDA Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Fasilitasi pindah / purn a tugas PNS Peningkatan jalan dan jembatan KB Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan Obat dan perbekalan kesehatan Pemanfaatan potensi sumber daya hutan Pembangunan jalan dan jembatan Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan Pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya. Penataan administrasi kependudukan Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif Pendidikan anak usia dini Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Pengembangan data / informasi Pengembangan data / informasi / statistik daerah Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa Pengembangan nilai budaya Pengembangan pemasaran pariwisata Pengembangan perumahan Pengembangan wilayah transmigrasi Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan Peningkatan kesejahteraan petani Peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja Peningkatan promosi dan kerjasama investasi Perbaikan sistem administrasi kearsipan Perencanaan tata ruang Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Kerjasama pembangunan Kesehatan reproduksi remaja Lingkungan sehat perumahan Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteran sosial [8]
Rp. Rp.
45,350,303,982.00 34,199,574,636.00
Rp. Rp. Rp.
1,520,449,000.00 3,711,821,917.00 5,880,286,765.00
Rp. Rp. Rp. Rp.
55,000,000.00 80,643,741,136.00 154,476,200.00 43,400,000.00
Rp. Rp. Rp. Rp.
7,859,610,000.00 1,563,899,500.00 42,888,198,000.00 785,046,850.00
Rp.
165,000,000.00
Rp. Rp.
2,208,575,700.00 650,000,000.00
Rp. Rp.
473,500,000.00 124,112,800.00
Rp. Rp.
3,943,000,000.00 690,000,000.00
Rp.
5,097,899,000.00
Rp.
630,640,000.00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
608,950,000.00 666,200,000.00 22,563,415,253.00 100,000,000.00 13,036,587,000.00
Rp. 479,170,000.00 Rp.
1,905,861,000.00
Rp. Rp.
185,000,000.00 109,000,000.00
Rp.
150,000,000.00
Rp. Rp. Rp.
200,005,000.00 98,000,000.00 395,505,700.00
Rp. Rp. Rp. Rp.
245,000,000.00 84,885,000.00 2,867,692,000.00 498,000,000.00
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46.
47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.
Pembangunan saluran drainase / goronggorong Pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah Pengelolaan kekayaan budaya Pengembangan destinasi pariwisata Pengembangan industri kecil dan menengah Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Penguatan gender kelembagaan pangarusutamaan gender dan anak Peningkatan kesempatan kerja Peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) Peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah / wakil kepala daerah Peningkatan peran serta kepemudaan Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Rehabilitasi hutan dan lahan Upaya kesehatan masyarakat Wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan Peningkatan pelayanan angkutan Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi Pelayanan kontrasepsi Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan Pendidikan menengah Pengawasan obat dan makanan Pengelolaan keragaman budaya Pengembangan kemitraan Pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah Pengembangan wawasan kebangsaan Peningkatan dan pengembangan ekspor Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Peningkatan kemampuan teknologi industri Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan [9]
Rp.
800,000,000.00
Rp.
26,265,000.00
Rp.
1,528,066,000.00
Rp. Rp. Rp.
1,973,740,000.00 7,210,895,000.00 1,218,827,000.00
Rp.
229,820,000.00
Rp.
388,000,000.00
Rp.
2,618,167,288.00
Rp.
133,902,500.00
Rp. Rp.
162,000,000.00 9,203,042,560.00
Rp.
1,450,403,500.00
Rp. Rp.
290,000,000.00 50,000,000.00
Rp.
2,268,035,425.00
Rp. Rp. Rp.
569,767,800.00 43,538,263,600.00 16,187,852,625.00
Rp.
251,545,200.00
Rp. Rp.
547,753,000.00 29,515,000.00
Rp. Rp.
330,075,000.00 1,000,000,000.00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
1,791,000,000.00 28,425,000.00 2,067,500,000.00 285,000,000.00 421,000,000.00
Rp. Rp. Rp.
50,000,000.00 25,580,000.00 14,502,381,908.80
Rp. Rp.
556,173,000.00 72,925,000.00
Rp.
1,041,080,500.00
Rp.
195,000,000.00
76.
77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100 101 102 103 104 105 106
107 108 109 110
Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Kerjasama informasi dengan mas media Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota Pembinaan para penyandang cacat dan trauma Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri Penataan struktur industri Pendidikan non formal Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi Peningkatan kualitas pelayanan informasi Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan Peningkatan perab serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan Rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dn keamanan Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa Pembinaan panti asuhan / panti jompo Pembinaan pedagang kakilima dan asongan Pengelolaan informasi dan dokumentasi Pengendalian dan pengamanan lalu lintas Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Peningkatan produksi pertanian/perkebunan Promosi kehutanan dan pemberdayaan masyarakat Inspeksi kondisi jalan dan jembatan Pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan Pembinaan dan pemasyarakatan olah raga Pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya Pengembangan budidaya perikanan Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Peningkatan sistem pengawasan internal [10]
Rp.
50,000,000.00
Rp.
1,386,005,047.00
Rp.
449,000,000.00
Rp.
150,000,000.00
Rp. Rp.
31,322,000.00 241,827,500.00
Rp.
20,000,000.00
Rp.
329,771,000.00
Rp. Rp. Rp.
75,000,000.00 161,000,000.00 100,000,000.00
Rp.
3,243,615,000.00
Rp.
1,408,282,000.00
Rp. Rp. Rp.
551,000,000.00 245,925,000.00 785,553,920.00
Rp.
75,328,750.00
Rp.
32,689,211,000.00
Rp.
639,000,000.00
Rp.
1,211,468,000.00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
76,000,000.00 59,622,800.00 9,225,000.00 343,580,000.00 311,850,000.00
Rp. Rp.
3,685,000,000.00 463,799,700.00
Rp. Rp.
100,000,000.00 340,000,000.00
Rp. Rp.
1,100,600,000.00 72,000,000.00
Rp. Rp.
2,068,347,500.00 525,000,000.00
Rp.
737,200,000.00
Rp.
933,596,000.00
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126
127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139
140 141 142 143
dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Perbaikan gizi masyarakat Perencanaan dan pengembangan hutan Pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial Pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Pendidikan politik masyarakat Pengembangan lingkungan sehat Pengembangan perikanan tangkap Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan Peningkatan sarana dan prasarana olahraga Perencanaan pembangunan daerah Manajemen pelayanan pendidikan Manfaat ADD dan dana desa bagi masyarakat desa Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular Pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pengembangan sistem penyuluhan perikanan Peningkatan produksi hasil peternakan Perencanaan pembangunan ekonomi Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan Penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Perencanaan sosial dan budaya Standarisasi pelayanan kesehatan Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya Pengembangan model operasional BKBPosyandu-PADU Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya Penataan peraturan perundang-undangan Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana RS/RSJ/RS paru-paru/RS mata Pembinaan dan peningkatan pemerintah Kabupaten/Kecamatan/Desa Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan [11]
Rp. Rp. Rp.
217,342,000.00 230,000,000.00 2,054,530,000.00
Rp.
2,896,306,800.00
Rp. Rp. Rp. Rp.
260,000,000.00 1,677,383,400.00 15,000,000.00 320,560,000.00
Rp.
300,000,000.00
Rp. Rp. Rp.
3,556,526,500.00 489,084,500.00 150,000,000.00
Rp.
3,258,000.00
Rp.
1,182,270,000.00
Rp.
452,594,583.00
Rp.
178,367,600.00
Rp.
138,414,000.00
Rp. Rp. Rp.
100,000,000.00 887,500,000.00 2,792,839,000.00
Rp.
17,960,000.00
Rp.
450,000,000.00
Rp.
33,225,000.00
Rp. Rp. Rp. Rp.
1,050,000,000.00 2,868,775,000.00 7,048,700,000.00 20,795,399,600.00
Rp.
33,800,000.00
Rp.
17,159,223,500.00
Rp. Rp.
1,281,500,000.00 14,764,360,000.00
Rp.
6,865,088,350.00
Rp.
5,212,418,540.00
144 Pengendalian banjir 145 Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan 146 Pembangunan infrastruktur perdesaan 147 Pembinaan dan pengembangan aparatur 148 Peningkatan pelayanan kesehatan lansia 149 Pendidikan kedinasan 150 Pengaturan jasa konstruksi 151 Pemberdayaan jasa konstruksi 152 Pengawasan jasa konstruksi 153 Pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah 154 Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan pada BLUD RSUD Dr. Harjono 155 Peningkatan mutu dan pelayanan BLUD AKPER 156 Penataan daerah otonom baru 157 Rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 158 Pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan 159 Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat Jumlah
Rp. Rp.
3,166,600,000.00 606,178,554.00
Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
88,443,407,523.00 1,936,472,000.00 22,868,500.00 672,575,000.00 108,000,000.00 130,000,000.00 62,000,000.00 110,000,000.00
Rp.
105,000,000,000.00
Rp.
2,912,525,000.00
Rp. Rp.
307,000,000.00 84,723,000.00
Rp.
83,356,000.00
Rp.
149,500,000.00
Rp.
749,820,570,512.80
Ponorogo, 29 Januari 2016 Pj. BUPATI PONOROGO
Ir. MASKUR, MM
[12]
