,t
BUPATI PAKPAK BHARAT PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT NOMoR
I8
.
TAHUN 2011
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI PAKPAK BHARAT,
bahwa pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan yang potensial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
Menimbang:
daerah; b.
bahwa untuk efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah khususnya pajak hotel, dipandang perlu diatur Tata Cara Pemungutan Pajak Hotel dalam suatu Peraturan Bupati.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor
I
Tahun 2003 tentang
pembentukan
Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4272); 2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 3.
Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355); 4.
15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Undang-Undang Nomor
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5.
44OO);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara.... .........12
) (Lembaran Negara Republik lndonesra Tahun 2008 Nornor
5g
Tanrbahan Lenrbaran Negara Republik lndonesia Nomor 4844),
33 Tahun 2004 tentang Penmbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Undang-Undang Nomor
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nonror 126. Tambahan Lembara.n Negara Republik lndonesia Nomor 4438) 7.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daeralr ,Jan Retribusr Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahirn 2000
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republrk lndonesia Norror 50a9); B
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik lndorresia Tahun 2003 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesra Nonroi4578),
o
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonror 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah crui-ra:ir beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menterr Dalarn Negeri i'i,:mol 2.1 Tahun 20'1.1 tentang Perubahan kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negerr Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah,
IU,
Peraturan Menteri Dalanr Negerr Nomor 55 Tahun 2008 teniairg
,:...,;
cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggurrgjaw;rriirr Bendahara serta Penyalnpalannya 11
Peraturan Daerah Nonror 11 Tahun 2008 tentang pokoK-pr.rl
tl
Peraturan Daerah Nomor B Tahun 2010 tentang Palak Daei-ilh (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharai Tahi'ln 20.i0 l..ior.nr:r
n
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bhar-at lrJorlor lrii) MEMUTUSKAN MEnetapkan
:
:
PERATURAN BUPATI TENTA.NG TATA CARA PEMUNGLJTAh, PA.}i\I.i HOTEL.
BAB
I
KETENTUAN UMUM Pasal
1
Dalanr Peraturan Bupati rni yang dimaksud dengan
i
Daerah adalah wilayah Kabupaten pakpak Bharat
2. 3.
Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4.
Pajak Daerah selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. 6.
Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
Hotel atau penginapan adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa lainnya dengan dipungut bayaran, mencakup motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari '10 (sepuluh).
7.
Pengusaha Hotel adalah seseorang dan atau badan yang menyelenggarakan usaha yang menyediakan fasilitas jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa lainnya atas namanya sendiri dan atau nama pihak lain yang menjaditanggungannya.
8.
Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat
yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan
dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.
Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib
Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditunjuk oreh Bupati.
10.
Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat yang disampaikan
oleh bendahara penerima kepada Kepala Dinas sebagai Kuasa BUD dengan melampirkan slip setoran pajak daerah sebagai bukti setoran pajak hotel ke Rekening Kas Umum Daerah untuk dibukukan.
11.
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetoran.
12. Bendahara
penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang pendapatan daerah dalam pelaksanaan APBD.
BAB I!
OBJEK PAJAK HOTEL Pasal 2 Objek pajak hotel pada peraturan ini adalah:
a.
pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan menerima pembayaran, termasuk jasa penunjang, fasilitas olahraga dan hiburan sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan. b. jasa
penunjang
.....14
.l
b
jasa penun.lang sebagaimana climaksud pada ayat 1 adalah fasilitas telepon, faksimile, teleks, Internet. foto copy, pelayanan cuci, setrrka, transportasi dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola hotel.
TARIF PENGENAAN PAJAK HOTEL Pasal 3
Tarif palak
hotel
yang drkenakan sebesar 1O% (sepuluh perseratus) dari lupriah
pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
BAB
III
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN Pasal 4 Kepala Dinas mempunyai kewenangan menerbrtkan Surat Ketetapan Pa;ak Daerah (SKpDaerah) bagi setiap objek/wajib palak yang dikenakan palak hotel sebagaimana clinraksLicl dalam Pasal 2 huruf (a) atas dasar SpTpD oleh wajib pajak
Pasal (1
5
) Pengusaha hotel membayar pajak hotel kepacia berrciahara penerinraan
cjarii;ri;,r,i
kepada petugas yang ditugaskan memungut payak hotel didaerah.
(2) Hasil pemungutan pajak hotel sebagaimana ciimaksud pada ayat (1) irarLrs serclrriij disetorkan ke Rekening Kas Umunr Daerah sebagaimana dinraksucj dalam ayai ,')'; selambat-lambatnya 1 x 24 lam (3) Nomor Rekenrng Kas Umurn Daerah adalah 2Bl 01 02 000005-0 (a) Slip setoran pajak hotel sebagaimana drmaksud pada ayat (2) disampaikan kepacla Kuasa BUD sebagai bukti Surat Tanda Setoran.
BABA rV.... .......... ... ...ts
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 6 Peraturan Bupati inr mular berlaku pada tanggal diurrclangkan
Agar setiap orang mengetahurnya nrenrerintahkan pengundangan Peraturan [iupatr dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten pakpak Bharat
Ditetapkan di Salak pada tanggal tg Jep{ewbet
BUPATI PAKPAK BHARAT,
t
REMIGO YOLANDO BERUTU
Diundangkan di Salak pada tanggal I Senro.,rrr^ 2011 $
SEKRETf,EIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT,
A DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2011 R 123
Zc'1.1
ir-ri
