BUPATI KARANGASEM PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI KA1?ANGASEM NOMOR52 TAHUN2014 TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGASEM,
Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat
(8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber
Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karangasem tentang
Tata Cara Pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014
Nomor
7,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik Indonesia Nomor 5495); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Lembaran
5587),
Negara
Nomor 244, Tambahan
Republik
sebagaimana
Indonesia
Nomor
diubah
dengan
telah
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2
Daerah
Tahun
2014
(Lembaran
tentang
Negara
Pemerintahan
Republik
Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 6.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4578); 7.
Peraturan
tentang
Pemerintah
Nomor
43
Tahun
2014
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 5539); 8.
Peraturan
tentang Anggaran
Pemerintah
Nomor
Dana Desa
60
Tahun
2014
Yang Bersumber Dari
Pendapatan
dan
Belanja
Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan
Menteri
183/PMK.07/2013
Pertanggungjawaban Daerah;
Keuangan
tentang
Nomor
Pelaksanaan
Anggaran
Transfer
dan
ke
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN
BUPATI
PENGALOKASIAN DARI
DANA
ANGGARAN
TENTANG
TATA
DESA YANG
PENDAPATAN
CARA
BERSUMBER
DAN
BELANJA
NEGARA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.
Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,
selanjutnya disebut
Desa,
adalah
kesatuan
masyarakat
hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur
dan
mengurus
urusan
pemerintahan,
kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.
Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk
membiayai
pembangunan,
penyelenggaraan
pembinan
pemerintahan,
kemasyarakatan,
dan
pelaksanaan pemberdayaan
masyarakat.
6.
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan
yang
diterima
kabupaten/kota
dalam
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8.
Transfer ke Daerah adalah bagian dari belanja Negara dalam
rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan, dana otonomi khusus, dan dana transfer lainnya. 9.
Hari adalah hari kerja.
10. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan,
sikap,
keterampilan,
perilaku,
kemampuan,
kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. 11. Variabel Desa adalah suatu objek penilaian
terhadap variasi
tertentu dari suatu desa yang digunakan untuk menetapkan ADD.
12. Nilai Bobot Desa adalah nilai desa yang ditentukan berdasarkan variabel desa.
13. Koefisien variabel merupakan perbandingan angka variabel setiap desa dengan jumlah nilai total variabel Desa.
Pasal 2
Dana Desa adalah Dana yang Bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.
BAB II
TATA CARA PENGALOKASIAN DANA DESA Pasal 3
(1)
Dana
Desa
sebagaimana
dimaksud
dalam
Pasal
2
pengalokasiannya dihitung berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. (2)
Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot : a. 30 % (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa.
(3)
Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara :
a. Dana Desa per Desa = Pagu Dana Desa Kabupaten x [(30% x
persentase jumlah penduduk Desa yang bersangkutan terhadap total penduduk Desa Kabupaten) + (20% x persentase luas
wilayah Desa) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga Desa di Kabupaten)]
b. Hasil
perhitungan
sebagaimana
dimaksud
pada
huruf a
disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap Desa.
(4)
Besarnya Dana Desa masing-masing desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 4
Angka variabel dari masing-masing desa untuk jumlah rumah tangga miskin, jumlah penduduk, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa menggunakan data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karangasem.
BAB III
MEKANISME PENYALURAN Pasal 5
(1)
Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke rekening kas Desa.
(2)
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
a. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus)
b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)
c. Tahap III pada bulan November sebesar 20% (dua puluh per seratus).
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar
setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.
Ditetapkan di Amlapura pada tanggal 30 Desember 2014
j^BUPATI KARANGASEM,
/
I WAYAN GEREDEG
Diundangkan di Amlapura
pada tanggal 30 Desember 2014
SEKRETARIS D^pRAH KABUPATEN KARANGASEM, I GEDE ADNY4 MULYADI
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014 NOMOR 54
