BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG PROVINSI BALI PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG, Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, dan terciptanya harmonisasi, stabilitas, efektifitas, serta menjamin partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dan dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. bahwa Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan maka dipandang perlu dilakukan penggatian dan pengaturan kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah;

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2001 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman ( Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2003 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3 );

3

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2012 tentang Subak (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2);

MEMUTUSKAN : Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Badung. 3. Bupati adalah Bupati Badung.

Kabupaten

4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD. 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.

4 9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya sesuai kebutuhan. 10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 11. Rencana kerja dan anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD. 12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat dengan DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah. 13. Dokumen pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran. 14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaran urusan pemerintah daerah. 15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2 Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kabupaten Badung.

5

Pasal 3 Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa. BAB III HIBAH Bagian Kesatu Umum Pasal 4 (1)

Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.

(2)

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.

(3)

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan guna memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

(4)

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :

pada

a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; c. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;dan d. memenuhi persyaratan pemberian Hibah. Pasal 5 Hibah dapat diberikan kepada : a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah daerah lain; c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

6 Pasal 6 (1)

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang wilayah kerjanya berada di Daerah.

(2)

Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundangundangan.

(3)

Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4)

Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5)

Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga : a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur atau Bupati; atau c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaanya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.

(6)

Pengesahan atau penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c adalah sebagai berikut: a. untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat yang pembentukannya berdasarkan Keputusan, pengesahannya atau penetapannya cukup dengan mengesahkan keputusan dimaksud oleh Instansi Vertikal atau SKPD terkait sesuai dengan tupoksi; dan

7

b. untuk badan/lembaga/kelompok masyarakat yang dibentuk tidak berdasarkan Keputusan, maka yang disahkan oleh instansi vertikal atau SKPD terkait adalah struktur organisasi yang bersangkutan diketahui oleh Lurah/Perbekel. (7)

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang telah mendapat pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kriteria dan Persyaratan Penerima Hibah Pasal 7 (1)

Hibah kepada Badan dan Lembaga sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (5) huruf c diberikan dengan persyaratan paling sedikit : a. memiliki kepengurusan yang jelas di wilayah administrasi Pemerintah Daerah; b. kepengurusan sebagaimana dimaksud pada huruf a minimal terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota atau sebutan lainnya; c. telah dibentuk paling singkat 2 (dua) tahun; d. memiliki surat keterangan domilisi dari Lurah/Perbekel setempat; e. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan f. telah memiliki bukti pengesahan dari SKPD terkait.

(2)

Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (6) diberikan dengan persyaratan paling sedikit : a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah; dan c. memiliki sekretariat tetap di wilayah administrasi Pemerintah Daerah.

8 Bagian Ketiga Perencanaan dan Penganggaran Pasal 8 (1)

Pemerintah Pusat, Pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan Hibah secara tertulis kepada Bupati.

(2)

Bupati menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.

(4)

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan Daerah. Pasal 9

(1)

Rekomendasi kepala SKPD dan Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2)

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran Hibah berupa uang, barang atau jasa. Pasal 10

(1)

Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

(2)

Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3)

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Hibah dalam APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 11

(1)

Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja hibah, objek belanja hibah, dan rincian objek belanja hibah pada PPKD.

(2)

Objek belanja hibah dan rincian objek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah daerah lain; c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau d. Badan, Lembaga, dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia.

9

(3)

Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program dan kegiatan, yang diuraikan ke dalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja hibah barang atau jasa dan rincian objek belanja hibah barang atau jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada SKPD. Pasal 12

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Hibah dalam Lampiran III Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. Bagian Keempat Pelaksanaan dan Penatausahaan Pasal 13 (1)

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

(2)

Pelaksanaan anggaran Hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD. Pasal 14

(1)

Bupati menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang dan jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan Bupati berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

(2)

Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.

(3)

Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.

(4)

Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 15

Pengadaan barang atau jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

10 Bagian Kelima Pelaksanaan Belanja Hibah berupa Uang Pasal 16 (1)

Mekanisme Pelaksanaan Belanja Hibah berupa uang dilakukan oleh SKPD/Unit Kerja terkait dengan menyiapkan dokumen permohonan pencairan Hibah beserta kelengkapan persyaratan Hibah kepada Bupati melalui Bagian Keuangan selaku PPKD dalam rangkap 4 (empat) sebagai berikut : a. Hibah untuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah lain : 1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari penerima Hibah; 2. usulan Hibah; 3. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah; 4. NPHD; 5. rincin penggunaan Hibah oleh penerima Hibah; 6. photo copy kartu tanda identitas (KTP) pimpinan instansi penerima Hibah; 7. photo copy rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama instansi; 8. kwitansi bermeterai cukup, ditandatangani oleh penerima Hibah (pimpinan instansi) dan disetempel; 9. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; 10. Hibah kepada pemerintah daerah lain melampirkan keputusan sebagai wilayah pemekaran; 11. surat pernyataan tidak menerima Hibah 1 (satu) Tahun sebelumnya/terus menerus dari Pemerintah Kabupaten Badung. b. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah 1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari penerima Hibah; 2. bukti penerusan Hibah pemerintah kepada BUMN/BUMD; 3. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah; 4. NPHD; 5. Rincian penggunaan Hibah BUMN/BUMD; 6. photo copy kartu tanda identitas (KTP) pimpinan dan bendahara (atau sebutan lain) BUMN/BUMD; 7. photo copy rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama BUMN/BUMD; 8. kwitansi bermeterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan dan bendahara (atau sebutan lain) dan disetempel;

11 9. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; 10. surat pernyataan tidak menerima Hibah 1 (satu) Tahun sebelumnya/terus menerus dari Pemerintah Kabupaten Badung. c. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan : 1. surat pengantar permohonan pencairan Hibah dari penerima Hibah; 2. usulan Hibah; 3. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah; 4. NPHD; 5. Rincian penggunaan Hibah oleh penerima Hibah; 6. photo copy kartu tanda identitas (KTP) ketua/pimpinan dan bendahara badan/lembaga penerima Hibah; 7. photo copy rekening bank dan surat pernyataan bahwa rekening bank tersebut masih aktif atas nama badan/lembaga penerima Hibah; 8. kwitansi bermeterai cukup, ditandatangani pimpinan/ketua/sebutan lainnya dan bendahara, disetempel badan/lembaga penerima Hibah; 9. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan 10. surat pernyataan tidak menerima Hibah 1 (satu) Tahun sebelumnya/terus menerus dari Pemerintah Kabupaten Badung. (2)

Bendahara Pengeluaran PPKD meneliti kelengkapan dokumen administrasi belanja Hibah yang diajukan oleh penerima Hibah sebagai dasar menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), sebagai bahan penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan DPA-PPKD sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Pelaksanaan Belanja Hibah berupa Barang atau Jasa Pasal 17 (1)

SKPD melakukan proses pengadaan barang atau jasa berdasarkan DPA-SKPD sesuai peraturan perundangundangan.

(2)

SKPD mencatat barang atau jasa hasil pengadaan pada jenis belanja barang dan jasa, objek, rincian objek belanja Hibah barang atau jasa berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat.

(3)

Penyerahan Belanja Hibah berupa barang atau jasa dilakukan oleh SKPD kepada penerima Hibah.

12 (4)

Penyerahan Belanja Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah persyaratan dilengkapi sebagai berikut : a. Hibah untuk Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lain : 1. Berita Acara serah terima bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan instansi dan distempel; 2. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah barang atau jasa; 3. NPHD; 4. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; 5. surat pernyataan tidak menerima Hibah 1 (satu) Tahun sebelumnya/terus menerus dari Pemerintah Kabupaten Badung. b. Hibah untuk Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah : 1. Berita Acara serah terima bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan/sebutan lain dan distempel; 2. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah barang atau jasa; 3. NPHD; 4. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; 5. surat pernyataan tidak menerima Hibah 1 (satu) Tahun sebelumnya/terus menerus dari Pemerintah Kabupaten Badung. c. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan : 1. Berita Acara serah terima bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan/ketua/sebutan lain dan distempel; 2. Keputusan Bupati tentang penerima Hibah barang atau jasa; 3. NPHD; 4. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; 5. surat pernyataan tidak menerima Hibah 1 (satu) Tahun sebelumnya/terus menerus dari Pemerintah Kabupaten Badung. Pasal 18

(1)

Pencairan Hibah, diberikan sesuai sebagaimana ditetapkan dalam NPHD.

kebutuhan

(2)

Pencairan Hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), ditransfer langsung kepada Rekening penerima Hibah.

13

(3)

Proses penyaluran Hibah kepada lebih dari 1 (satu) sampai dengan 50 (lima puluh) penerima Hibah yang dibebankan pada kode rekening yang sama dapat diterbitkan dalam 1 (satu) atau lebih SPM/SP2D.

(4)

Hibah berupa uang disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

(5)

Pencairan Hibah yang dilakukan secara bertahap untuk pencairan tahap berikutnya dilampiri laporan penggunaan tahap sebelumnya. Bagian Ketujuh Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pasal 19

(1)

Penerima Hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan SKPD/unit kerja terkait.

(2)

Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait. Pasal 20

(1)

Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

(2)

Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja Hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait. Pasal 21

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Hibah meliputi : a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati; b. keputusan Bupati tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah; c. NPHD; d. pakta integritas dari penerima Hibah yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan e. bukti transfer uang atas pemberian Hibah berupa uang atau bukti serah terima barang atau jasa atas pemberian Hibah berupa barang atau jasa.

14

Pasal 22 (1)

Penerima Hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.

(2)

Pertanggungjawaban penerima Hibah meliputi : a. laporan penggunaan Hibah; b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang atau jasa bagi penerimaan Hibah berupa barang atau jasa.

(3)

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hufuf a dan huruf b disampaikan kepada Bupati paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

(4)

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima Hibah selaku obyek pemeriksaan.

(5)

Penerima Hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan Hibah kepada Bupati melalui kepala SKPD terkait. Pasal 23

(1)

Realisasi Hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

(2)

Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima Hibah sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca. Pasal 24

Realisasi Hibah berupa barang atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

15

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI Pasal 25 (1)

SKPD/unit kerja terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian Hibah.

(2)

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui SKPD yang melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan. Pasal 26

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terdapat penggunaan Hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penerima Hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 (1)

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Hibah Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(2)

Dalam hal penganggaran Hibah Tahun Anggaran 2016 belum sesuai dengan Peraturan Bupati ini, Hibah Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28

Format tata naskah Pemberian Hibah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Paraturan Bupati ini.

16 Pasal 29 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2011 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 85 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 85), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30 Peraturan Bupati diundangkan.

ini

mulai

berlaku

pada

tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung. Ditetapkan di Mangupura pada tanggal 22 Agustus 2016 BUPATI BADUNG, ttd. I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura pada tanggal 22 Agustus 2016 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. KOMPYANG R. SWANDIKA BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2016 NOMOR 47 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung, ttd. Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si. Pembina Tk. I NIP. 19710901 199803 1 009

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH

A. FORMAT SUSUNAN PENGURUS BADAN/LEMBAGA

KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH ALAMAT PENERIMA HIBAH

==================================================================

SUSUNAN PENGURUS Nama Badan/Lembaga ...................................................................... ........................................................................................... Ketua

: ..............................................................................

Sekretaris

: ..............................................................................

Bendahara Anggota

: .............................................................................. : 1. …………………….. 2. …………………….. 3. ……………………..

Kelengkapan lainnya sesuai dengan sebutan lembaga yang bersangkutan. Contoh : Bidang, Baga, Kesinoman, Seksi dan yang sejenisnya. Ketua,

Sekretaris,

......................................

...................................... Mengetahui :

Bendesa Adat ...............

Kelian Br. Adat .................

............................................

..........................................

Perbekel/Lurah ................

Kelian Br. Dinas / Kepala Lingkungan.

..............................................

...........................................

-2-

B. SURAT KETERANGAN DOMISILI BADAN/LEMBAGA

KOP DESA/KELURAHAN

SURAT KETERANGAN DOMISILI BADAN/LEMBAGA Nomor : ...................................... Yang bertanda tangan di bawah ini Perbekel/Lurah ....................., Kecamatan

....................

Kabupaten

Badung,

menerangkan

dengan

sebenarnya bahwa : Nama Badan/Lembaga

: ......................................................................... dengan susunan pengurus terlampir.

Alamat Dengan

: .......................................................................... ini

menerangkan

bahwa

memang

benar

Badan/Lembaga tersebut di atas berdomisili di Banjar/Lingkungan ............................. Desa/Kelurahan ................................... Kecamatan .............................. Kabupaten Badung, dan telah dibentuk/berdiri sejak ……… tahun yang lalu. Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

...............,............................... 20.... Perbekel/Lurah ..........................

................................................

-3-

C. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGESAHAN KE SKPD TERKAIT

KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH ALAMAT PENERIMA HIBAH

Nomor Lamp Perihal

.........., Tanggal ................

: /..... / ..... : 2 (dua) lembar : Mohon Pengesahan

Kepada Yth. Kepala SKPD ........... diMangupura

Dengan Hormat, Berdasarkan Peraturan Bupati Badung Nomor….. Tahun…. tentang Pedoman Pemberian Hibah, disebutkan bahwa salah satu persyaratan Badan/Lembaga penerima hibah harus mendapat pengesahan oleh SKPD terkait. Berkenaan hal tersebut, bersama ini kami mohon pengesahan Badan/Lembaga terlampir. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan Surat Keterangan Domisili dan Susunan Pengurus. Demikian permohonan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ketua,

Sekretaris,

( .................. )

( ....................) Mengetahui :

Perbekel/Lurah .....,

Kelian Banjar Dinas/ Kepala Lingkungan,

(...............................)

(.................................) Camat .....................,

.........................................................

-4-

D. FORMAT PENGESAHAN BADAN/LEMBAGA OLEH SKPD TERKAIT

KOP SKPD KEPUTUSAN KEPALA ............................................................ (SKPD) NOMOR ...................................... TENTANG PENGESAHAN ................................................ (NAMA BADAN/LEMBAGA) KEPALA ...................................................... (SKPD), Menimbang

:

a. bahwa memperhatikan Surat Permohonan dari ................................... Nomor ................., tanggal ................., perihal permohonan pengesahan; b. …… dst..

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang ………………… ; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang ……………….. sebagaimana telah diubah dengan………; 3. Peraturan Bupati Badung Nomor ..................... Tahun ................... tentang Pedoman Pemberian Hibah; 4. ….dst….; MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

: :

KEDUA

:

Memberikan Pengesahan kepada : .........................................................................( NAMA BADAN/LEMBAGA). Berkedudukan di ....................................................... sebagaimana Surat Keterangan Domisili Badan/Lembaga dari Perbekel/Lurah .............. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ……... Keputusan ini disampaikan bersangkutan untuk dapat sebagaimana mestinya.

kepada yang dipergunakan

Ditetapkan di Mangupura pada tanggal ..................... KEPALA ...............(SKPD), Nama Pangkat NIP.

-5-

E. FORMAT SURAT PERMOHONAN DANA (PROPOSAL)

KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH ALAMAT PENERIMA HIBAH

Nomor Lamp Perihal

................, Tanggal ..........

: /..... / ..... : : Mohon Bantuan Hibah.

Kepada Yth. Bupati Badung diMangupura

Dengan Hormat, Yang bertanda tangan dibawah ini kami ....................... yang

berkedudukan

di

Banjar/Lingkungan

.......

Desa/Kelurahan ............. Kecamatan .............. Kabupaten Badung. Berdasarkan

hasil

rapat

pengurus

(nama

Badan/Lembaga) ..........disepakati untuk ........................... Karena kemampuan (nama Badan/Lembaga) ............. yang kurang, serta banyaknya kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.

Bersama

bantuan untuk

ini

kami

mengajukan

permohonan

.......................... kepada Bupati Badung,

sebagai berikut : 1. LATAR BELAKANG ................................................ 2. MAKSUD DAN TUJUAN ............................................... 3. MANFAAT ......................................... .............................................

-6-

Sebagai pertimbangan kami lampirkan : 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB). 2. Susunan Pengurus. 3. Surat Keterangan Domisili Badan/Lembaga. 4. Pengesahan Badan/Lembaga dari SKPD terkait. 5. Surat Pernyataan tidak menerima hibah 1 (satu) tahun sebelumnya/terus-menerus. 6. Berita Acara Rapat pengurus Badan/Lembaga. 7. Gambar Desain Bangunan (untuk fisik) 8. photo obyek yang dibantu (0%) (untuk fisik) 9. photo Copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara yang masih berlaku. Demikian permohonan ini kami sampaikan kehadapan Bapak atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Sekretaris,

( .................. )

( ....................) Mengetahui :

Perbekel/Lurah .....,

Kelian Banjar Dinas/ Kepala Lingkungan,

( ...............................)

( ..........................)

Camat ......................,

( .................................. )

-7-

F. FORMAT DOKUMEN LAMPIRAN PROPOSAL FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA

KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH ALAMAT PENERIMA HIBAH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) ............................................................................................... ..............................................................................................................

No

Uraian

Volume

Satuan

Harga Satuan (Rp)

Jumlah (Rp)

..................,................................. Ketua,

Sekretaris,

Bendahara,

.................................

....................................

...........................

-8-

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA HIBAH TERUS-MENERUS

KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH ALAMAT PENERIMA HIBAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA HIBAH TERUS-MENERUS Kami yang bertanda tangan dibawah ini : 1. Nama

: ....................................................................

KTP. No.

: ....................................................................

Alamat

: ....................................................................

Jabatan

: ....................................................................

2. Nama

: ....................................................................

KTP. No.

: ....................................................................

Alamat

: ....................................................................

Jabatan

: ....................................................................

Bertindak untuk dan atas nama Badan/Lembaga : ......................... Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Kabupaten Badung, dengan ini saya menyatakan bahwa Badan/Lembaga yang saya pimpin memang benar tidak menerima hibah tahun sebelumnya/terus-menerus. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ketua, (materai Rp. 6000) .............................................

..................., .......................... 20.. Hormat Saya Sekretaris,

.............................................

-9-

H. FORMAT BERITA ACARA RAPAT

KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH Alamat Penerima Hibah

BERITA ACARA RAPAT PENGURUS …………. (nama Badan/Lembaga)

Pada hari ini ............ tanggal .............. bulan ................ tahun, dua ribu ................, bertempat di ....................................... telah dilaksanakan Rapat ....................................., dihadiri ..................... orang dengan agenda : ................................................. Dengan keputusan : 1. .................................................................................................... 2. ................................................................................................... 3. .................................................................................................... Demikian berita acara rapat ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. NO

NAMA

JABATAN

TANDA TANGAN .................... ..................... ................... ..................... ................... .......................

Ketua,

Sekretaris,

..................................

...........................

- 10 -

I. FORMAT REKOMENDASI PEMBERIAN HIBAH DALAM BENTUK UANG DARI KEPALA SKPD TERKAIT.

KOP SURAT SKPD ……………, …………………… Nomor Sifat Lampiran Perihal

: : : :

......................... ......................... ......................... Rekomendasi Pemberian Hibah

Kepada Yth. Bupati Badung di Mangupura

Berdasarkan hasil evaluasi atas usulan hibah (proposal) dari pemohon hibah dan berpedoman pada Peraturan Bupati Badung Nomor ............. Tahun ..................... tentang Pedoman Pemberian Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung, bersama ini dengan hormat kami merekomendasikan pemberian Hibah sebagaimana terlampir. Demikian untuk menjadikan periksa. Kepala………… (SKPD), Nama Pangkat NIP. Tembusan disampaikan Kepada Yth: 1. Tim TAPD Kabupaten Badung 2. Arsip.

- 11 -

Lampiran Nomor Tanggal Perihal

Surat ………........ : : :

DAFTAR REKOMENDASI PENERIMA HIBAH YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN BADUNG TAHUN ANGGARAN ………. No

Nama Badan/Lembaga

Alamat

Usulan (Rp.)

Rekomendasi Keterangan (Rp).

Jumlah .............,...................... Kepala………… (SKPD), Nama Pangkat NIP.

- 12 -

J. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN HIBAH

KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH Alamat Penerima Hibah ..........., ………............... Kepada

Nomor : .../.../../.... Lamp.

: -

Perihal : Permohonan Pencairan Hibah

Yth. Bupati Badung Cq. Kabag Keuangan Setda. Kabupaten Badung di – Mangupura

Sesuai

dengan

Keputusan

Bupati

Badung

Nomor

:

../01/HK/20.. Tanggal ....... 20... tentang Penetapan Pemberian Hibah di Kabupaten Badung Tahun .... , dengan ini kami mengajukan Permohonan Pencairan Hibah untuk

..............................................,

Kabupaten Badung Tahun .... Sebesar

Rp. ..............,00 (..................

rupiah ). Demikian permohonan kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua,

Sekretaris,

( .................................)

( .................................)

- 13 -

K. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH ANTARA BUPATI BADUNG DENGAN ..................................................................... NOMOR :

TAHUN .............

NOMOR : ............................ Pada hari ini ............., tanggal .................. bulan .............. tahun ......................., bertempat di Mangupura, kami yang bertanda tangan di bawah ini: 1. .............................................

: Bupati Badung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Badung, berkedudukan

di

Pemerintahan

Pusat

Mangupraja

Mandala, Jalan Raya Sempidi, Mengwi,

Badung,

selanjutnya disebut

Bali, PIHAK

PERTAMA. 2. .............................................

: ............................... yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama .................... Nomor KTP .......................... , berkedudukan di ................................................ selanjutnya disebut KEDUA.

PIHAK

- 14 -

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dengan

ini

setuju dan sepakat mengikatkan diri dalam Naskah

Perjanjian Hibah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut :

DASAR PERJANJIAN Pasal 1 1. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589 ). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia

Nomor 4578); 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;

- 15 -

5. Peraturan Bupati Badung Nomor 68 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan di Kabupaten Badung; 6. Peraturan Bupati Badung Nomor ........... Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah; 7. Keputusan Bupati Badung Nomor : 1981/01/HK/2013 tentang Penetapan Standar Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Badung untuk Keperluan Pangadaan Tahun Anggaran 2015; 8. Keputusan

Bupati

Badung

Nomor

............................

tentang

Penetapan Penerima Hibah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran ......

TUJUAN BANTUAN HIBAH Pasal 2 Tujuan pemberian hibah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dipergunakan untuk ........................................................

JUMLAH DANA HIBAH Pasal 3 (1)

PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa uang kepada PIHAK KEDUA

sebesar

Rp.

........................

(.....................)

untuk,

................................................ (2)

Pemberian hibah kepada PIHAK KEDUA sebagaimana ayat (1) bersumber

dari

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Daerah

Kabupaten Badung Tahun Anggaran ......

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK Pasal 4 (1) Hak dan kewajiban PIHAK PERTAMA adalah sebagai berikut : a. PIHAK PERTAMA berkewajiban mencairkan dana hibah apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA.

- 16 -

b. PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan dana hibah yang digunakan oleh PIHAK KEDUA. c. PIHAK PERTAMA berhak menunda pencairan dana hibah apabila PIHAK

KEDUA

tidak/belum

memenuhi

persyaratan

yang

ditetapkan. (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut : a. PIHAK KEDUA melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan program dan kegiatan yang didanai dari hibah yang telah disetujui PIHAK PERTAMA sebagaimana tujuan permohonan hibah. b. PIHAK KEDUA melaksanakan penerimaan hibah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. c. PIHAK

KEDUA

wajib

membuat

dan

menyampaikan

laporan

penggunaan hibah. d. PIHAK KEDUA wajib mengelola dana Hibah secara transparan, normatif dan akuntabel. e. PIHAK KEDUA dalam mengelola dana Hibah wajib menerapkan prinsip hemat, efektif dan efisien serta apabila ada sisa dana Hibah agar disetor ke kas Daerah Kabupaten Badung.

TATA CARA PENCAIRAN HIBAH Pasal 5 (1)

Pencairan Hibah oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan setelah

melalui evaluasi, dan penetapan Keputusan

Bupati tentang daftar penerima hibah dan besaran dana Hibah serta setelah penandatangan NPHD oleh PARA PIHAK. (2)

Pencairan Dana Hibah untuk PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan dilengkapi : a. Surat permohonan Pencairan Dana.

- 17 -

b. Proposal / Rencana Penggunaan Dana. c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah. d. photo copy Rekening BPD Cabang Badung yang masih aktif An. Ketua Badan/Lembaga penerima Hibah. e. Pakta Integritas. f. Surat

pernyataan

tidak

menerima

hibah

1(satu)

tahun

sebelumnya/terus-menerus. g. Susunan pengurus penerima hibah. h. Kwitansi. i. photo Copy KTP Ketua Badan/Lembaga penerima hibah yang masih berlaku.

TATA CARA PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Pasal 6 (1) PIHAK KEDUA menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada PIHAK

PERTAMA

melalui

Kabag.

Keuangan/Pejabat

Pengelola

Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan kepada SKPD terkait. (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi : a. Laporan penggunaan hibah; b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD berikut buktibukti pengeluaran yang lengkap dan sah. c. Pelaporan dan pertanggungjawaban dimaksud disampaikan Kepada PIHAK PERTAMA paling lambat tanggal 10 Januari .................

LAIN-LAIN Pasal 7 Apabila terdapat penggunaan hibah yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui,

penerima hibah yang bersangkutan dikenakan sanksi

sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

- 18 -

PENUTUP Pasal 8 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam rangkap 2 (dua), masingmasing sama bunyinya, bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA

(.............................................)

( ................................................)

- 19 -

L. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

KOP SURAT BADAN/LEMBAGAPENERIMA HIBAH ALAMAT PENERIMA HIBAH

PAKTA INTEGRITAS Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

:.........................................................................

Jabatan

:.........................................................................

Nama Badan/Lembaga :......................................................................... Alamat Badan/Lembaga : ........................................................................ Nomor Telp/HP

:.........................................................................

dalam rangka pelaksanaan hibah yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Badung Tahun ............ dengan ini menyatakan bahwa saya : a. akan menggunakan dana sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah; b. bertanggungjawab secara hukum atas pelaksanaan hibah; c. melaporkan penggunaan hibah sesuai ketentuan yang tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah; d. tidak menerima hibah 1(satu) tahun sebelumnya/terus-menerus DARI Pemerintah Kabupaten Badung. e. tidak terjadi konflik kepentingan. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Hibah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua, (materai Rp. 6000) .............................................

..................., .......................... 20.. Hormat Saya Sekretaris,

.............................................

Mengetahui, Perbekel/Lurah.......................,

.................................................................

- 20 -

M. FORMAT LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN HIBAH

KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH ALAMAT PENERIMA HIBAH

............, ................... 20....... Nomor Lamp Perihal

: /......./..... : : Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah .

Kepada Yth. Bupati Badung diMangupura

Dengan Hormat, Sehubungan dengan telah diterimanya dana hibah, bersama ini kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah sebesar Rp. .............................. yang sudah kami pergunakan sesuai dengan pertanggungjawaban seperti : 1. Laporan Penggunaan Hibah. 2. Bukti –bukti pengeluaran (berupa kwitansi/nota) dan sejenisnya. 3. Foto (100 %) Obyek yang dibantu. 4. Foto Copy Rekening Tabungan BPD. 5. Foto Kopy KTP Ketua (Penerima Hibah) Demikian kami sampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua, (materai Rp. 6000) .............................................

..................., .......................... 20.. Hormat Saya Sekretaris,

.............................................

Mengetahui, Perbekel/Lurah.......................,

.................................................................

- 21 -

N. FORMAT PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH

KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH ALAMAT PENERIMA HIBAH

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMA HIBAH Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama

:

...................................................................

Jabatan

:

...................................................................

Nama Badan/Lembaga :

...................................................................

Alamat

....................................................................

:

Bahwa hibah yang kami terima sebesar Rp. .............. (....................) sudah kami gunakan sesuai dengan yang tertera dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan bukti pengeluaran kami simpan untuk digunakan sebagai pertanggungjawaban dan pendukung kepada aparat yang akan memeriksa. Demikian kami sampaikan kepada Bapak Bupati untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Hibah ............. Ketua,

(.....................................)

- 22 -

O. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH

KOP SURAT BADAN/LEMBAGA PENERIMA HIBAH ALAMAT PENERIMA HIBAH

LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH BERUPA UANG

No

Uraian

Volume

Satuan

Harga Satuan

Ketua,

Jumlah

Sekretaris,

..................................

...........................

BUPATI BADUNG, ttd. I NYOMAN GIRI PRASTA