BUPATI BADUNG PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 37 TAHUN 2006
TENTANG PEMBEBASAN BIAYA PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK DI KABUPATEN BADUNG
BUPATI BADUNG, Menimbang
: a. bahwa setaip anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, dan mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, berhak atas suatu nama serta wajib memiliki akta kelahiran yang memuat namanya sebagai identitas diri status kewarganegaraan yang harus diberikan sejak lahir dan merupakan tanggung jawab Pemerintah;
b. bahwa kelahiran seorang anak perlu dicatat dalam bentuk registrasi umum akta kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran, adalah sebagai suatu bukti outentik yang kuat mengenai identitas dan kedudukan Hukum seorang anak;
c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a dan b diatas, serta sesuai Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Khususnya Pasal 27 dan Pasal 28 yang antara lain mengatur tentang kewajiban Pemerintah untuk mencatatkan dan memberikan akta kelahiran secara gratis, maka dipandang perlu mengatur pembebasan biaya pembuatan Akta Kelahiran Anak di Kabupaten Badung;
d. bahwa pembebasan biaya pembuatan Akta sebagaimana dimaksud huruf c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Badung;
Mengingat
: 1. Undang–Undang
Nomor
69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan
Daerah–daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 );
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209 ); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 109,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235 ); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1998 tentang Penyerahan sebagaian urusan pemerintah dibidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk kepada Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139 ); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Pendudukan dan Pencatatan Sipil di Daerah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN
BUPATI
TENTANG
PEMBEBASAN
BIAYA
PEMBUATAN AKTA KELAHIRAN ANAK DI KABUPATEN BADUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Badung; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah; 3. Bupati adalah Bupati Badung; 4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung; 5. Pejabat
yang
berwenang
bertanggungjawab
untuk
adalah melakukan
Pejabat proses
yang
ditunjuk
kegiatan
dan
pencatatan
kelahiran dan penerbitan kutipan akta kelahiran; 6. Anak adalah seseorang yang belum beruasia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan; 7. Hak anak adalah bagian dari Hak Azasi Manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara; 8. Anak asuh adalah anak yang diasuh oleh seseorang atau badan atau diberikan
bimbingan,
pemeliharaan,
perawatan,
pendidikan
dan
kesehatan, karena orang tuanya atau salah satu otang tuanya tidak mampu menjamin tumbuh kembang anak secara wajar; 9. Orang tua adalah ayah dan ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu asuh, atau ayah dan atau ibu angkat; 10. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak; 11. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan diskriminasi;
serta
mendapat
perlindungan
dari
kekerasan
dan
12. Akta Kelahiran adalah bukti otentik yang berisi catatan lengkap mengenai kelahiran anak sebagai dokumen negara yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; 13. Akta Kelahiran Umum adalah Akta Kelahiran yang diterbitkan berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu yang ditentukan yaitu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 2
(1) Setiap anak berhak dicatat kelahirannya dan mendapatkan identitas diri serta mendapatkan status kewarganegaraan yang diberikan sejak lahir.
(2) Hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam Buku register Umum Akta kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
(3) Setiap pemohon berhak memperoleh Kutipan Akta kelahiran.
(4) Setiap orang tua, atau wali, orang tua asuh, orang tua angkat, atau siapa saja yang membantu proses kelahiran seseorang anak atau menemukan seseorang anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan orang tuanya tidak diketahui keberadaannya yang melaporkan kelahiran seorang anak berkewajiban melaporkan kelahiran seseorang anak kepada Pejabat yang berwenang dengan memberikan keterangan yang benar tentang kelahiran seorang anak.
Pasal 3
Pejabat yang berwenang berkewajiban menjaga kerahasiaan identitas diri seseorang yang tercantum dalam Buku register Umum Akta Kelahiran.
BAB III
PENERBITAN KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
Pasal 4
(1) Setiap anak yang dilahirkan mulai tanggal 3 Juli 2006 dan pelaporannya tepat waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dibebaskan dari biaya Pembuatan Akta Kelahiran.
(2) Pembebasan biaya Pembuatan Akta Kelahiran Anak juga berlaku untuk Pembuatan Akta kelahiran Umum bagi anak yang dilahirkan di Kabupaten Badung walaupun orang tuanya berdomisili diluar Kabupaten Badung.
Pasal 5
(1) Pembebasan biaya pembuatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak berlaku bagi penerbitan Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya;
(2) Biaya untuk penerbitan Kutipan Akta Kelahiran Kedua dan Seterusnya sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 6
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan mengenai pencatatan kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Bupati ini.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penenmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.
Ditetapkan di Badung pada tanggal
19 Juni 2006
BUPATI BADUNG, ttd. ANAK AGUNG GDE AGUNG
Diundangkan di Badung pada tanggal 19 Juni 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA
BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 35
