BUPATI BADUNG
PERATURAN BUPATI BADUNG NOMOR 20 TAHUN 2005
TENTANG LOKASI PENGELOLAAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU ( PPWT ) KABUPATEN BADUNG
BUPATI BADUNG
Menimbang
: a.
bahwa
sesuai
dengan
Program
Jangka
Menengah
Pengelolaan
Pembangunan Wilayah Terpadu ( PJM PPWT ) 2004-2008 Kabupaten Badung yang disusun atas kerjasama Bappeda Kabupaten Badung dengan Fakultas Ekonomi UNUD dan guna mempercepat penggulangan dan penuntasan serta mengentaskan penduduk miskin di desa/kelurahan di Kabupaten Badung perlu diatur Pengelolaan Pengembangan Wilayah Terpadu ( PPWT ) Kabupaten Badung;
b.
bahwa lokasi pengelolaan Pembangunan Wilayah Terpadu ( PPWT ) dimaksud huruf a diatas perlu diatur dengan Peraturan Bupati Badung.
Mengingat
: 1.
Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Vertikal di Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
4.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Pembangunan Wilayah Terpadu (PPWT);
5.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-131. Tahun 2005 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati dan Pengangkatan Penjabat Bupati Badung Propinsi Bali;
6.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN BUPATI BADUNG TENTANG LOKASI PENGELOLAAN PEMBANGUNAN WILAYAH TERPADU (PPWT) KABUPATEN BADUNG
Pasal 1
(1)
Lokasi pengelolaan Pembangunan Wilayah Terpadu ( PPWT ) di Kabupaten Badung ditetapkan sebagai berikut :
a. Di Kecamatan Mengwi meliputi : 1. Desa Sembung 2. Desa Werdibuana 3. Desa Sobangan 4. Desa Penarungan 5. Desa Gulingan 6. Desa Mengwi 7. Desa Buduk 8. Desa Tumbakbayuh 9. Desa Kuwum 10. Desa Munggu 11. Desa Baha 12. Desa Mengwitani 13. Kelurahan Sempidi 14. Kelurahan Sading 15. Desa Perean b. Di Kecamatan Abiansemal meliputi : 1. Desa Bongkasa 2. Desa Mambal 3. Desa Mekarbuana 4. Desa Blahkiuh 5. Desa Ayunan 6. Desa Selat 7. Desa Sibang Kaja 8. Desa Darmasaba 9. Desa Abiansemal 10. Desa Taman 11. Desa Sibanggede 12. Desa Angantaka 13. Desa Jagapati 14. Desa Punggul 15. Desa Sangeh 16. Desa Dauh Yeh Cani 17. Desa Sedang c. Di Kecamatan Petang meliputi : 1. 2. 3. 4.
Desa Belok Sidan Desa Pelaga Desa Petang Desa Getasan
5. Desa Pangsan 6. Desa Carangsari
(2)
Skala prioritas pengaturan lokasi adalah berdasarkan pada desa/kelurahan yang banyak mempunyai penduduk pra keluarga sejahtera alasan ekonomi.
Pasal 2
Jangka waktu Penetapan Lokasi Pengelolaan Pembangunan Wilayah Terpadu ( PPWT ) Kabupaten Badung adalah lima tahun takwin yaitu dari tahun 2004 dampai dengan tahun 2008.
Pasal 3 Dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Pembangunan Wilayah Terpadu ( PPWT ) di Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai wilayah konsentrasi Pengelolaan Pembangunan Wilayah Terpadu ( PPWT ) apabila sudah mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan maka kegiatan Pengelolaan Pembangunan Wilayah Terpadu ( PPWT ) dapat dialihkan ke Desa lain sesuai pasal 1 ayat (2) diatas.
Pasal 4
Dengan berlakunya peraturan ini maka keputusan kepala Daerah Tingkat II Badung Nomor 2331 tahun 1998 tentang Penunjukan Lokasi Program Pengelolaan Pembangunan Wilayah Terpadu ( PPWT ) Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 5 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2005
Ditetapkan di : Badung Pada tanggal : 13 April 2005 PENJABAT BUPATI BADUNG, ttd. I WAYAN SUBAWA Diundangkan di Badung Pada tanggal, 13 April 2005
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Badung ttd. KOMPYANG R SWANDIKA, SH,MH.
Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005 Nomor 13.
