BUPATI ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI
ALOR,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah, diperlukan penataan organisasi perangkat daerah yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan tetap mempertimbangkan kewenangan, karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, yang dalam evaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah sudah tidak sesuai kebutuhan dan perlu dilakukan penataan kembali sehingga perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 1
Nomor . . .
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ALOR dan BUPATI ALOR MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Daerah adalah Kabupaten Alor. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor. Bupati adalah Bupati Alor. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Alor. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi Daerah. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah. Unit Tata Usaha adalah unit tata usaha pada satuan pendidikan menengah negeri. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2
10. Anggaran . . .
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor. BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
(1)
(2) (3) (4)
(5)
Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah yang terdiri atas: a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; f. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; g. Dinas Pekerjaan Umum; h. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah; i. Dinas Perindustrian dan Perdangan; j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura; k. Dinas Peternakan; l. Dinas Perkebunan; m.Dinas Kehutanan; n. Dinas Kelautan dan Perikanan; o. Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah; p. Dinas Pertambangan dan Energi; q. Dinas Pemuda dan Olahraga; dan r. Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dinas Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertangungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinas daerah mempunyai fungsi: a. perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugasnya; b. penyelengaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan bidang tugasnya; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan bidang tugasnya; d. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Penjabaran lebih lanjut tentang tugas dan fungsi Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
3
BAB III . . .
BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pasal 3 (1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; 2. Sub Bagian Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Pendidikan Dasar, membawahi: 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Dasar; 2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Dasar; dan 3. Seksi Ketenagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Dasar. d. Bidang Pendidikan Menengah, membawahi: 1. Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah; 2. Seksi Kesiswaan Pendidikan Menengah; dan 3. Seksi Ketenagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Menengah. e. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal dan Pendidikan Keterampilan Layanan Khusus, membawahi: 1. Seksi Pendidikan Keterampilan Layanan Khusus; 2. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal; dan 3. Seksi Ketenagaan dan Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal dan Pendidikan Keterampilan Layanan Khusus. f. Bidang Kebudayaan, membawahi: 1. Seksi Adat dan Budaya; 2. Seksi Seni dan Perfilman; dan 3. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedua Dinas Kesehatan Pasal 4 (1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
4
c. Bidang . . .
c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi: 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan; 2. Seksi Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan; dan 3. Seksi Akreditasi dan Sertifikasi Kesehatan. d. Bidang Kesehatan Keluarga, membawahi: 1. Seksi Kesehatan Ibu dan Bayi; 2. Seksi Kesehatan Anak Remaja dan Lanjut Usia; dan 3. Seksi Gizi Masyarakat. e. Bidang Pengendalian Penyakit, membawahi: 1. Seksi Pencegahan Penyakit; 2. Seksi Pengamatan Penyakit; dan 3. Seksi Pemberantasan Penyakit. f. Bidang Promosi Kesehatan dan Penyehatan Lingkungan, membawahi: 1. Seksi Sanitasi Dasar dan Permukiman; 2. Seksi Penyuluhan Kesehatan; dan 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (1)
Pasal 5 Susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahi: 1. Seksi Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Susila; 2. Seksi Rehabilitasi Anak Nakal; dan 3. Seksi Rehabilitasi Korban Narkotika, Psikotropika, Zat Adiktif dan Korban Sosial lainnya. d. Bidang Pemberdayaan Potensi Sosial, membawahi: 1. Seksi Bantuan Sosial; 2. Seksi Pelayanan Sosial; dan 3. Seksi Pemberdayaan Potensi dan Pembinaan Sosial. e. Bidang Tenaga Kerja, membawahi: 1. Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga kerja; 2. Seksi Pendaftaran dan Penempatan Tenaga kerja; dan 3. Seksi Pengawasan Tenaga kerja, Jasa dan Hubungan Industrial. f. Bidang Transmigrasi, membawahi:
5
1. Seksi . . .
(2)
1. Seksi Pendaftaran, Penyiapan, Pemindahan dan Pengerahan; 2. Seksi Pembinaan dan Sosialisasi; dan 3. Seksi Pemberdayaan Kawasan. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Pasal 6 (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Perhubungan Darat, membawahi: 1. Seksi Manajemen Lalu lintas, Sarana dan Prasarana Darat; 2. Seksi Angkutan dan Keselamatan Darat; dan 3. Seksi Operasi dan Pengendalian Lalu Lintas Darat. d. Bidang Perhubungan Laut, membawahi: 1. Seksi Manajemen Lalu lintas, Sarana dan Prasarana Laut; 2. Seksi Angkutan dan Keselamatan Laut; dan 3. Seksi Operasi dan Pengendalian Lalu Lintas Laut. e. Bidang Perhubungan Udara, membawahi: 1. Seksi Manajemen Perhubungan Udara; dan 2. Seksi Angkutan dan Keselamatan Operasional Penerbangan. f. Bidang Komunikasi dan Informasi, membawahi: 1. Seksi Pos dan Telekomunikasi; 2. Seksi Informasi dan Komunikasi; dan 3. Seksi Sarana Komunikasi. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kelima Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
(1)
Pasal 7 Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi: 6
1. Sub Bagian . . .
(2)
1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Kependudukan, membawahi: 1. Seksi Pendaftaran Penduduk; 2. Seksi Pelayanan Identitas Penduduk; dan 3. Seksi Perubahan Dokumen Kependudukan. d. Bidang Pencatatan Sipil, membawahi: 1. Seksi Perkawinan dan Perceraian; 2. Seksi Kelahiran dan Kematian; dan 3. Seksi Perubahan Dokumen Catatan Sipil. e. Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, membawahi: 1. Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi; 2. Seksi Pemutahiran Data; dan 3. Seksi Perencanaan. f. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keenam Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Pasal 8 (1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Ekonomi Kreatif, membawahi: 1. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kebudayaan; dan 2. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media. d. Bidang Promosi, Kerjasama dan Penanganan Pengaduan, membawahi: 1. Seksi Promosi dan Penanganan Pengaduan; dan 2. Seksi Kerjasama. e. Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi: 1. Seksi Pengembangan Daya Tarik Wisata; dan 2. Seksi Produk Wisata. f. UPTD; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7
Bagian Ketujuh . . .
Bagian Ketujuh Dinas Pekerjaan Umum Pasal 9 (1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Bina Teknik dan Jasa Konstruksi, membawahi: 1. Seksi Rekayasa dan Pengujian Mutu Konstruksi; 2. Seksi Peralatan; dan 3. Seksi Jasa Konstruksi. d. Bidang Bina Marga, membawahi: 1. Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan; 2. Seksi Pembangunan dan Penggantian Jembatan; dan 3. Seksi Preservasi Jalan dan Jembatan. e. Bidang Cipta Karya dan Penataan Ruang, membawahi: 1. Seksi Perumahan dan Permukiman; 2. Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Permukiman; dan 3. Seksi Penataan Ruang. f. Bidang Sumber Daya Air, membawahi: 1. Seksi Konservasi Sumber Daya Air; 2. Seksi Pendayagunaan Sumber Daya Air; dan 3. Seksi Pengendalian Daya Rusak Air. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedelapan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pasal 10 (1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Bina Lembaga Koperasi dan Pengembangan SDM, membawahi: 1. Seksi Organisasi dan Tatalaksana; 2. Seksi Penyuluhan; dan 3. Seksi Pengembangan SDM. 8
Bidang . . .
d. Bidang Bina Usaha Koperasi, membawahi: 1. Seksi Bina Usaha Koperasi Produksi; 2. Seksi Bina Usaha Koperasi Konsumsi; dan 3. Seksi Bina Usaha Koperasi Perdagangan. e. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahi: 1. Seksi Bina Pengembangan Kewirausahaan; 2. Seksi Bina Informasi dan Promosi; dan 3. Seksi Bina Kemitraan. f. Bidang Bina Simpan Pinjam, Fasilitasi Pembiayaan Permodalan, membawahi: 1. Seksi Bina Simpan Pinjam; 2. Seksi Bina Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan; dan 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesembilan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pasal 11 (1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Perindustrian, membawahi: 1. Seksi Usaha Industri; dan 2. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Industri. d. Bidang Perdagangan, membawahi: 1. Seksi Usaha dan Kerjasama; dan 2. Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan. e. Bidang Pengawasan Industri dan Perdagangan, membawahi: 1. Seksi Pengawasan Industri dan Perdagangan; dan 2. Seksi Perlindungan Konsumen dan Standarisasi. f. Bidang Analisa Industri dan Perdagangan, membawahi: 1. Seksi Analisa Data Industri dan Perdagangan; dan 2. Seksi Publikasi Informasi Industri dan Perdagangan. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
9
Bagian . . .
Bagian Kesepuluh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasal 12 (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Tanaman Pangan, membawahi: 1. Seksi Produksi Pangan; 2. Seksi Perlindungan Tanaman; dan 3. Seksi Statistik Pertanian. d. Bidang Hortikultura, membawahi: 1. Seksi Produksi Hortikultura; 2. Seksi Pembenihan dan Pembibitan; dan 3. Seksi Usaha Tani dan Pemasaran. e. Bidang Prasarana dan Sarana, membawahi: 1. Seksi Peralatan dan Mesin Pertanian; 2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; dan 3. Seksi Pendidikan, Teknologi dan Informasi. f. UPTD; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kesebelas Dinas Peternakan Pasal 13 (1) Susunan organisasi Dinas Peternakan, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Budidaya Ternak, membawahi: 1. Seksi Budidaya Ternak Ruminansia; 2. Seksi Budidaya Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak; dan 3. Seksi Budidaya Tanaman Pakan. d. Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan, membawahi: 1. Seksi Pelayanan Usaha Peternakan; 2. Seksi Pengolahan, Pemasaran Hasil Ternak dan Evaluasi Pasar; dan 3. Seksi Investasi dan Kelembagaan Peternakan.
10
Bidang . . .
e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi: 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan; 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; dan 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. f. Bidang Pengembangan Peternakan, membawahi: 1. Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan; 2. Seksi Teknologi Peralatan dan Mesin Peternakan; dan 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia Peternakan. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keduabelas Dinas Perkebunan Pasal 14 (1) Susunan organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Budi Daya Tanaman Perkebunan, membawahi: 1. Seksi Pengembangan Tanaman Perkebunan; 2. Seksi Pemeliharaan Tanaman Perkebunan; dan 3. Seksi Pembenihan Tanaman Perkebunan. d. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan, membawahi: 1. Seksi Pengolahan dan Pengujian Mutu Hasil Perkebunan; dan 2. Seksi Pemasaran Hasil Perkebunan. e. Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan, membawahi: 1. Seksi Perluasan dan Pengelolaan Air; dan 2. Seksi Perluasan dan Pengelolaan Lahan. f. Bidang Perlindungan Tanaman, membawahi: 1. Seksi Pengamatan Organisme Pengganggu Tanaman; 2. Seksi Peramalan Organisme Pengganggu Tanaman; dan 3. Seksi Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
11
Bagian Ketigabelas . . .
Bagian Ketigabelas Dinas Kehutanan Pasal 15 (1) Susunan organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Penataan Hutan Rakyat, membawahi: 1. Seksi Budidaya Tanaman Kehutanan; 2. Seksi Kawasan Hutan Rakyat; dan 3. Seksi Rehabilitasi Hutan Rakyat. d. Bidang Pengelolaan Hasil Hutan, membawahi: 1. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Usaha; 2. Seksi Produksi Hasil Hutan Rakyat; dan e. Bidang Perlindungan Hutan, membawahi: 1. Seksi Pemberdayaan; dan 2. Seksi Pengamanan Hutan dan Hasil Hutan. f. UPTD; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keempatbelas Dinas Kelautan dan Perikanan
(1)
Pasal 16 Susunan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengendalian membawahi: 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; 2. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Perikanan Tangkap; dan 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDKP. d. Bidang Perikanan Budi Daya, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil membawahi: 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budi Daya; 2. Seksi Bina Usaha dan Pengembangan Perikanan Budi Daya; dan 3. Seksi Pengelolaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. e. Bidang Perikanan Konservasi dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, membawahi: 12
Seksi . . .
1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Kelautan; 2. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Kelautan; dan 3. Seksi Observasi, Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Daya Kelautan. f. Bidang Pengembangan Usaha dan Pengolahan Hasil Perikanan, membawahi: 1. Seksi pengembangan dan Peningkatan; 2. Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Mutu; dan 3. Seksi Pemasaran dan Promosi Investasi. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kelimabelas Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
(1)
Pasal 17 Susunan organisasi Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, terdiri dari: 1. Seksi Pendaftaran, Pendataan dan Penyelesaian Keberatan; 2. Seksi Penilaian dan Penetapan; 3. Seksi Pungutan dan Penagihan; dan 4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi. d. Bidang Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Penerimaan Daerah Lainnya, terdiri dari: 1. Seksi Pajak Daerah 2. Seksi Retribusi Daerah; dan 3. Seksi Penerimaan Daerah Lainnya. e. Bidang Anggaran, membawahi: 1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; 2. Seksi Pengadministrasian Anggaran; dan 3. Seksi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas. f. Bidang Penatausahaan dan Akuntansi, membawahi: 1. Seksi Pembukuan dan Akuntansi; 2. Seksi Verifikasi; dan 3. Seksi Pelaporan. g. Bidang Aset Daerah, membawahi: 1. Seksi Perencanaan Kebutuhan Unit; 2. Seksi Pencatatan dan Inventarisasi; Seksi . . . 13
3. Seksi Pemanfaatan Aset; dan 4. Seksi Penilaian dan Penghapusan Aset. h. UPTD; dan i. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Keenambelas Dinas Pertambangan dan Energi Pasal 18 (1) Susunan organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Pertambangan, membawahi: 1. Seksi Pengusahaan Pertambangan; dan 2. Seksi Pengawasan dan Bimbingan Pertambangan. d. Bidang Geologi, membawahi: 1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Geologi dan Air Tanah; dan 2. Seksi Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. e. Bidang Minyak dan Gas Bumi, membawahi: 1. Seksi Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi; dan 2. Seksi Pengawasan Minyak dan Gas Bumi. f. Bidang Ketenagalistrikan, membawahi: 1. Seksi Ketenagalistrikan; dan 2. Seksi Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketujuhbelas Dinas Pemuda dan Olahraga Pasal 19 (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari: a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Pembudayaan Olahraga, membawahi: 1. Seksi Olahraga Rekreasi dan Industri Olahraga; dan 14
Seksi . . .
2. Seksi Olahraga Pendidikan dan Sentra Keolahragaan. d. Bidang Peningkatan Prestasi, membawahi: 1. Seksi Pembibitan Olahragawan; dan 2. Seksi Olahraga Prestasi. e. Bidang Pemberdayaan Pemuda, membawahi: 1. Seksi Peningkatan dan Wawasan Kepemudaan; dan 2. Seksi Pembinaan Organisasi dan SDM Kepemudaan. f. Bidang Pengembangan Pemuda, membawahi: 1. Seksi Kewirausahaan; dan 2. Seksi Kepeloporan dan Kepemimpinan. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Kedelapanbelas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Pasal 20 (1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan; 2. Sub Bagian Keuangan dan Kepegawaian; dan 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan. c. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi: 1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana; dan 2. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana. d. Bidang Pertamanan dan Penerangan Jalan, membawahi: 1. Seksi Pertamanan; dan 2. Seksi Penerangan Jalan. e. Bidang Kebersihan, membawahi: 1. Seksi Pembersihan; dan 2. Seksi Pengangkutan Sampah. f. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi: 1. Seksi TPS dan TPA; dan 2. Seksi Pengelolaan Sampah. g. UPTD; dan h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan struktur organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
15
Bagian . . .
Bagian Kesembilanbelas UPTD Pasal 21 (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk UPTD. (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati. Bagian Keduapuluh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 22 (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Keduapuluh Satu Unit Tata Usaha Sekolah Pasal 23 (1) Pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang berstatus negeri sebagai satuan pendidikan, dibentuk Unit Tata Usaha. (2) Unit Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Tata Usaha. BAB V TATA KERJA
(1) (2) (3) (4) (5)
Pasal 24 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala. Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala melalui Sekretaris. Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Kepala Tata Usaha bertanggungjawab kepada kepala satuan pendidikan.
16
Pasal 25 . . .
Pasal 25 Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT, Kepala Tata Usaha dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara sistematis baik dalam lingkup kerjanya maupun dengan instansi lain di luar Dinas Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 26 (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat pada bawahannya. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diatur dengan Peraturan Bupati. BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
(1) (2)
(3)
(4)
Pasal 27 Pejabat struktural pada Dinas Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah. Kecuali pejabat struktural pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Bupati melalui Gubernur. Pejabat fungsional tertentu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas. BAB VII PEMBIAYAAN
Pasal 28 Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dinas Daerah dibebankan kepada APBD. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 438), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
17
Pasal 30 . . .
Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Alor. Ditetapkan di Kalabahi pada tanggal 22 Agustus 2014 BUPATI ALOR,
AMON DJOBO
Diundangkan di Kalabahi pada tanggal 22 Agustus 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ALOR
HOPNI BUKANG
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR TAHUN 2014 NOMOR 10 NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR, PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 0010/2014
18
PENJELASAN . . .
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH I. UMUM Bahwa dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 4 Tahun 2007, tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Alor, maka pada dasarnya seluruh kewenangan sudah berada pada Pemerintah Kabupaten Alor. Bahwa untuk maksud tersebut maka Bupati Alor dengan persetujuan bersama DPRD Kabupaten Alor telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana urusan yang menjadi kewenangan daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2007 belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dengan perkembangan kebutuhan daerah melalui penetapan Peraturan Daerah sebagai pengganti atas Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini dilakukan penambahan sejumlah 3 (tiga) dinas daerah masing–masing Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai pemekaran dari Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Peternakan sebagai pemekaran dari Dinas Pertanian dan Peternakan sehingga Dinas Pertanian dan Peternakan berubah nomenklatur menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Selain itu urusan Kebudayaan yang selama ini ditangani oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dikembalikan kepada Dinas Pendidikan sehingga Dinas Pendidikan berubah nomenklatur menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sedangkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berubah nomenklatur menjadi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bahwa Peraturan Daerah ini dalam konteks implementasi menjadi dasar hukum dan landasan pijak bagi Satuan Organisasi Dinas Daerah dalam aplikasi tugas dan fungsi masing-masing secara jelas demi penguatan pelayanan terhadap masyarakat. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas. 19
Pasal 3 . . .
Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Cukup jelas. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Daerah sebagai induknya. Ayat 3 Cukup jelas.
20
Pasal 22 . . .
Pasal 22 Ayat (1) Yang dimaksud dengan kelompok jabatan fungsional adalah jabatanjabatan fungsional sebagaimana ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Yang dimaksud dengan koordinasi adalah peran serta pimpinan dinas daerah dalam menata dinas daerah sesuai lingkup kewenangannya, baik lintas sektor maupun antar strata pemerintahan. Yang dimaksud dengan integrasi adalah penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara terpadu dalam dinas daerah. Yang dimaksud dengan sinkronisasi adalah konsistensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai norma, prinsip dan standar yang berlaku. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Ayat (1) Pejabat struktural pada dinas daerah termasuk Kepala Tata Usaha Sekolah. Ayat (2) Yang dimaksudkan dengan Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR 521
21
