PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

: a. bahwa tugas Dinas Daerah adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan; b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah dimaksud dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR dan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4.

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3

5. Dinas adalah Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur. 7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah serta Unit Pelaksana Teknis Dinas. 8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; Dinas Kesehatan; Dinas Pekerjaan Umum; Dinas Koperasi dan UMKM; Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Dinas Perhubungan; Dinas Komunikasi dan Informatika; Dinas Pendapatan dan Aset Daerah. Dinas Sosial; Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pertanian dan Perkebunan; Dinas Peternakan; Dinas Kehutanan; Dinas Pertambangan dan Energi; Dinas Perindustrian dan Perdagangan

4

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 Dinas merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pendidikan, pemuda dan olahraga. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan, pemuda dan olahraga; d. pembinaan unit pelaksana teknis; e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5 (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesehatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan; d. pembinaan unit pelaksana teknis;

5

e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 6 (1) Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang pekerjaan umum. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum; d. pembinaan unit pelaksana teknis; e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 7 (1) Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai tugas membantu Gubenur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Koperasi dan UMKM menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan UMKM; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi dan UMKM; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi dan UMKM; d. pembinaan unit pelaksana teknis; e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6

Pasal 8 (1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi . (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; d. pembinaan unit pelaksana teknis; e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 9 (1) Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perhubungan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

ayat (1),

a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan; d. pembinaan unit pelaksana teknis; e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 10 (1) Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.

7

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Komunikasi dan Informatika; d. pembinaan unit pelaksana teknis; e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 11 (1) Dinas Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Dinas Pendapatan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan aset daerah; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan dan aset daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan dan aset daerah; d. pembinaan unit pelaksana teknis; e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 12 (1) Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Gubenur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesejahteraan sosial. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial;

8

c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial; d. pembinaan unit pelaksana teknis; e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 13 (1) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kebudayaan dan pariwisata; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan dan pariwisata; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayaan dan pariwisata; d. pembinaan unit pelaksana teknis; e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 14 (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kelautan dan perikanan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

ayat (1),

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan dan perikanan; d. pembinaan unit pelaksana teknis;

9

e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 15 (1) Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pertanian dan perkebunan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian dan Perkebunan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan perkebunan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian dan perkebunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan perkebunan; d. pembinaan unit pelaksana teknis; e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 16 (1) Dinas Peternakan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang peternakan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Peternakan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang peternakan; d. pembinaan unit pelaksana teknis; e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10

Pasal 17 (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kehutanan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kehutanan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kehutanan; d. pembinaan unit pelaksana teknis; e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 18 (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang pertambangan dan energi. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertambangan dan Energi menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan dan energi; d. pembinaan unit pelaksana teknis; e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 19 (1) Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.

11

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian dan perdagangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan; d. pembinaan unit pelaksana teknis; e. pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga; f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV ORGANISASI Pasal 20 (1) Dinas terdiri atas Sekretariat dan Bidang, Sekretariat terdiri atas Sub Bagian-sub bagian dan Bidang terdiri atas Seksi-seksi. (2) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas : a. b. c. d.

Kepala; Sekretariat; Bidang; Kelompok Jabatan Fungsional.

(3) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Sub Bagian dan Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

12

Pasal 21 (1) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, terdiri atas : a. Sekretariat terdiri atas 3 ( tiga ) Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. b. Bidang sebanyak 7 ( tujuh ) Bidang, yaitu : 1. Bidang TK dan Pendidikan Dasar; 2. Bidang Pendidikan Menengah; 3. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus; 4. Bidang Pendidikan Luar Sekolah; 5. Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana; 6. Bidang Kepemudaan; 7. Bidang Keolahragaan. c. Masing - masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi, yaitu : 1. Bidang TK dan Pendidikan Dasar terdiri atas : a) Seksi Kurikulum TK/SD; b) Seksi Kurikulum SMP; c) Seksi Kesiswaan. 2. Bidang Pendidikan Menengah terdiri atas : a) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah Umum; b) Seksi Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan; c) Seksi Kesiswaaan. 3. Bidang Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus terdiri atas : a) Seksi Pendidikan Khusus; b) Seksi Pendidikan Layanan Khusus; c) Seksi Pendidikan Inklusi. 4. Bidang Pendidikan Luar Sekolah terdiri atas : a) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; b) Seksi Pendidikan Kesetaraan; c) Seksi Pendidikan Berkelanjutan. 5. Bidang Ketenagaan dan Sarana Prasarana terdiri atas : a) Seksi Pengembangan Profesi Tenaga Pendidik/Kependidikan; b) Seksi Pengembangan Karier dan Kesejahteraan Tenaga Pendidik/Kependidikan; c) Seksi Pengembangan Sarana Prasarana Pendidikan.

13

6. Bidang Kepemudaaan terdiri atas : a) Seksi Pengembangan Kepemudaan; b) Seksi Produktivitas Kepemudaan; c) Seksi Lembaga Kepemudaan. 7. Bidang Keolahragaan terdiri atas : a) Seksi Kesegaran Jasmani dan Rekreasi; b) Seksi Pengembangan dan Pelestarian Olahraga Masyarakat; c) Seksi Bina Prestasi Olahraga. d. Kelompok Jabatan Fungsional ; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (2) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri atas : a. Sekretariat terdiri atas 3 ( tiga ) Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. b. Bidang sebanyak 4 ( empat ) Bidang, yaitu : 1. Bidang Pengembangan SDM Kesehatan; 2. Bidang Pelayanan Medik; 3. Bidang Kesehatan Masyarakat; 4. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan. c. Masing - masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi, yaitu : 1. Bidang Pengembangan SDM Kesehatan terdiri atas : a) Seksi Pengkajian dan Pendayagunaan SDM Kesehatan; b) Seksi Pendidikan dan Latihan; c) Seksi Legalitas Tenaga dan Institusi Diklat. 2. Bidang Pelayanan Medik terdiri atas : a) Seksi Kefarmasian, Bahan dan Peralatan Kesehatan; b) Seksi Pelayanan Kesehatan Strata 2 dan Strata 3; c) Seksi Asuransi Kesehatan dan Jaminan Pembiayaan dan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat. 3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri atas : a) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak; b) Seksi Promosi Kesehatan dan Peran Serta Masyarakat; c) Seksi Perbaikan Gizi Masyarakat.

14

4. Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan terdiri atas : a) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; b) Seksi Penyehatan Lingkungan; c) Seksi Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan. d. Kelompok Jabatan Fungsional ; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (3) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri atas : a. Sekretariat terdiri atas 3 ( tiga ) Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. b. Bidang sebanyak 4 ( empat ) Bidang, yaitu : 1. Bidang Bina Program dan Bina Teknik; 2. Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi; 3. Bidang Bina Marga; 4. Bidang Cipta Karya. c. Masing - masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi, yaitu : 1. Bidang Bina Program dan Bina Teknik terdiri atas : a) Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pengendalian Program; b) Seksi Pengujian dan Bina Teknik; c) Seksi Jasa Konstruksi. 2. Bidang Sumber Daya Air dan Irigasi terdiri atas : a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian; b) Seksi Pembangunan Prasarana Sumber Daya Air dan Irigasi; c) Seksi Pengelolaan Prasarana Sumber Daya Air dan Irigasi. 3. Bidang Bina Marga terdiri atas : a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian; b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan; c) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. 4. Bidang Cipta Karya terdiri atas : a) Seksi Perencanaan dan Pengendalian; b) Seksi Perumahan dan Permukiman; c) Seksi Tata Ruang dan Tata Bangunan.

15

d. Kelompok Jabatan Fungsional; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (4) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, terdiri atas : a. Sekretariat terdiri atas 3 ( tiga ) Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. b. Bidang sebanyak 4 ( empat ) Bidang, yaitu : 1. Bidang Bina Lembaga Koperasi dan Pengembangan SDM; 2. Bidang Bina Usaha Koperasi; 3. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; 4. Bidang Bina Simpan Pinjam, Fasilitasi Pembiayaan Permodalan. c. Masing - masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi, yaitu : 1. Bidang Bina Lembaga Koperasi dan Pengembangan SDM terdiri atas : a) Seksi Organisasi dan Tatalaksana; b) Seksi Penyuluhan; c) Seksi Pengembangan SDM. 2. Bidang Bina Usaha Koperasi terdiri atas : a) Seksi Bina Usaha Koperasi Produksi; b) Seksi Bina Usaha Koperasi Konsumsi; c) Seksi Bina Usaha Koperasi Perdagangan dan Aneka Jasa. 3. Bidang Bina Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas : a) Seksi Bina Pengembangan Kewirausahaan; b) Seksi Bina Informasi dan Promosi; c) Seksi Bina Kemitraan. 4. Bidang Bina Simpan Pinjam, Fasilitasi Pembiayaan Permodalan terdiri atas : a) Seksi Bina Simpan Pinjam; b) Seksi Bina Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan; c) Seksi Pengendalian dan Pengawasan. d. Kelompok Jabatan Fungsional; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

16

(5) Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri atas : a. Sekretariat terdiri atas 3 ( tiga ) Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. b. Bidang sebanyak 4 ( empat ) Bidang, yaitu : 1. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja; 2. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Ketenagakerjaan; 3. Bidang Pembinaan Transmigrasi; 4. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi;

Pengawasan

c. Masing - masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi, yaitu : 1. Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja terdiri atas : a) Seksi Infomasi Tenaga Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja; b) Seksi Pelatihan dan Pemagangan Tenaga Kerja; c) Seksi Standarisasi dan Sertifikasi Pelatihan. 2. Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan terdiri atas : a) Seksi Syarat Kerja dan Perselisihan Hubungan Industrial; b) Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan; c) Seksi Pengupahan, Jaminan Sosial dan Penyuluhan. 3. Bidang Pembinaan Transmigrasi terdiri atas : a) Seksi Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi; b) Seksi Pengembangan Sosial, Ekonomi dan Budaya ; c) Seksi Pengembangan Sarana/Prasarana dan Penyerasian Lingkungan. 4. Bidang Pemberdayaan Kawasan Transmigrasi terdiri atas : a) Seksi Pengerahan, Pemindahan dan Penempatan Transmigrasi; b) Seksi Penyediaan Sarana dan Prasarana Transmigrasi; c) Seksi Pengembangan Kawasan. d. Kelompok Jabatan Fungsional; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

17

(6) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas : a. Sekretariat terdiri atas 3 ( tiga ) Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. b. Bidang sebanyak 4 ( empat ) Bidang, yaitu : 1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 2. Bidang Perhubungan Laut; 3. Bidang Perhubungan Udara; 4. Bidang Penyeberangan. c. Masing - masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi, yaitu : 1. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas : a) Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; b) Seksi Lalu Lintas Angkutan Jalan; c) Seksi Pengendalian Operasional. 2. Bidang Perhubungan Laut terdiri atas : a) Seksi Angkutan Laut; b) Seksi Kepelabuhanan; c) Seksi Perkapalan dan SAR 3. Bidang Perhubungan Udara terdiri atas : a) Seksi Lalu Lintas Angkutan Udara; b) Seksi Teknik Bandara dan Fasilitas Elektronika; c) Seksi Keselamatan Penerbangan dan Sertifikasi dan Kelaikan Udara. 4. Bidang Penyeberangan terdiri atas : a) Seksi Kepelabuhanan; b) Seksi Lalulintas Angkutan Penyeberangan; c) Seksi Teknik Sarana. d. Kelompok Jabatan Fungsional ; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (7) Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri atas : a. Sekretariat terdiri atas 3 ( tiga ) Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

18

b. Bidang sebanyak 4 ( empat ) Bidang, yaitu : 1. Bidang Hubungan Masyarakat; 2. Bidang Media Informasi; 3. Bidang Telematika; 4. Bidang Pameran, Pelayanan Mobile Komunikasi dan Informasi. c. Masing - masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi, yaitu : 1. Bidang Hubungan Masyarakat terdiri atas : a) Seksi Pelayanan Masyarakat dan Hubungan Kelembagaan; b) Seksi Pers dan Pengkajian Pendapat Umum; c) Seksi Dokumentasi Foto Lukisan dan Perpustakaan. 2. Bidang Media Informasi terdiri atas : a) Seksi Media Informasi dan Penyiaran; b) Seksi Pos dan Telekomunikasi; c) Seksi Media Cetak dan Perfilman. 3. Bidang Telematika terdiri atas : a) Seksi E-Government; b) Seksi Pemberdayaan Telematika; c) Seksi Sarana dan Prasarana Informatika. 4. Bidang Pameran, Pelayanan Mobile Komunikasi dan Informasi terdiri atas : a) Seksi Pameran, Pelayanan Mobile dan Media Luar Ruang; b) Seksi Pelayanan Informasi Pembangunan; c) Seksi Pertunjukan Rakyat. d. Kelompok Jabatan Fungsional; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (8) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, terdiri atas : a. Sekretariat terdiri atas 3 ( tiga ) Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. b. Bidang sebanyak 4 ( empat ) Bidang, yaitu : 1. Bidang Pajak; 2. Bidang Retribusi Penerimaan Lain-lain dan Dana Perimbangan; 3. Bidang Pengawasan dan Pembinaan; 4. Bidang Pengelolaan Aset Daerah.

19

c. Masing - masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi : 1. Bidang Pajak terdiri atas : a) Seksi Pajak; b) Seksi Penatausahaan dan Verifikasi Pajak; c) Seksi Pemindahbukuan dan Pertimbangan Keberatan. 2. Bidang Retribusi, Penerimaan Lain-lain dan Dana Perimbangan terdiri atas : a) Seksi Retribusi, BUMD dan Penerimaan lain-lain; b) Seksi Penatausahaan dan Verifikasi Retribusi dan Penerimaan Lain-lain; c) Seksi Dana Perimbangan dan Bagi Hasil. 3. Bidang Pengawasan dan Pembinaan terdiri atas : a) Seksi Keuangan, Materil dan Personil; b) Seksi Pembinaan Teknis Administrasi; c) Seksi Pembinaan Daerah Bawahan. 4. Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri atas : a) Seksi Analisa Kebutuhan dan Pengadaan; b) Seksi Inventarisasi dan Penatausahaan Aset; c) Seksi Pemanfaatan, Penelitian dan Pengendalian Aset. d. Kelompok Jabatan Fungsional ; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (9) Susunan Organisasi Dinas Sosial, terdiri atas : a. Sekretariat terdiri atas 3 ( tiga ) Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. b. Bidang sebanyak 4 ( empat ) Bidang, yaitu : 1. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kesetiakawanan Sosial; 2. Bidang Pemberdayaan Sosial; 3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial; 4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial. c. Masing - masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi, yaitu : 1. Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Kesetiakawanan Sosial terdiri atas : a) Seksi Penyuluhan Sosial; b) Seksi Pengembangan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial; c) Seksi Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial. 2. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri atas : 20

a) Seksi Pemberdayaan Sosial Keluarga; b) Seksi Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin; c) Seksi Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil. 3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial terdiri atas : a) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lansia Terlantar; b) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat; c) Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Napza. 4. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial terdiri atas : a) Seksi Bantuan Sosial Penanganan Bencana; b) Seksi Bantuan Sosial Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran; c) Seksi Bantuan Jaminan Kesejahteraan Sosial dan Sumber Dana Sosial. d. Kelompok Jabatan Fungsional ; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (10) Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, terdiri atas : a. Sekretariat terdiri atas 3 ( tiga ) Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. b. Bidang sebanyak 4 ( empat ) Bidang, yaitu : 1. Bidang Kebudayaan; 2. Bidang Destinasi Pariwisata; 3. Bidang Promosi Pariwisata; 4. Bidang Kemitraan, Kebudayaan dan Pariwisata. c. Masing - masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi, yaitu : 1. Bidang Kebudayaan terdiri atas : a) Seksi Nilai Budaya dan Perfilman; b) Seksi Sejarah dan Purbakala; c) Seksi Optimalisasi Kesenian Daerah. 2. Bidang Destinasi Pariwisata terdiri atas : a) Seksi Produk Pariwisata; b) Seksi Atraksi dan Event Wisata; c) Seksi Usaha Kepariwisataan.

21

3. Bidang Promosi Pariwisata terdiri atas : a) Seksi Analisis Pasar; b) Seksi Sarana Promosi; c) Seksi Promosi dan Pameran. 4. Bidang Kemitraan, Kebudayaan dan Pariwisata terdiri atas : a) Seksi Pemberdayaan Masyarakat; b) Seksi Standarisasi Kebudayaan dan Pariwisata; c) Seksi Hubungan Kelembagaan dan Kemitraan. d. Kelompok Jabatan Fungsional ; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (11) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri atas : a. Sekretariat terdiri atas 3 ( tiga ) Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. b. Bidang sebanyak 4 ( empat ) Bidang, yaitu : 1. Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengendalian; 2. Bidang Perikanan Budi Daya,Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; 3. Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan; 4. Bidang Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan. c. Masing – masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi, yaitu : 1. Bidang Perikanan Tangkap, Pengawasan dan Pengendalian, terdiri dari: a) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap; b) Seksi Pengembangan dan Teknik Perikanan Tangkap; c) Seksi Pengawasan dan Pengendalian SDKP. 2. Bidang Perikanan Budi Daya, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, terdiri dari : a) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budi Daya; b) Seksi Pengembangan dan Teknik Perikanan Budi Daya; c) Seksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan PPK.

22

3. Bidang Pengembangan SDM dan Kelembagaan Kelautan dan Perikanan, terdiri dari : a) Seksi Pengembangan dan Peningkatan SDM; b) Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Perikanan; c) Seksi Pengembangan Peraturan/Hukum Kelautan dan Perikanan. 4. Bidang Pengembangan Usaha dan Pengelolaan Hasil Perikanan, terdiri dari : a) Seksi Perizinan dan Pengembangan Usaha; b) Seksi Pengelolaan dan Pembinaan Mutu; c) Seksi Pemasaran dan Promosi Investasi. d. Kelompok Jabatan Fungsional ; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (12) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan, terdiri atas : a. Sekretariat terdiri atas 3 ( tiga ) Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. b. Bidang sebanyak 7 ( tujuh ) Bidang, yaitu : 1. Bidang Produksi Tanaman Pangan; 2. Bidang Produksi Hortikultura; 3. Bidang Produksi Perkebunan; 4. Bidang Pengolahan Hasil dan Pemasaran Pertanian dan Perkebunan; 5. Bidang Sarana dan Prasarana; 6. Bidang Kelembagaan Usaha; 7. Bidang Mekanisasi Pertanian. c. Masing - masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi, yaitu : 1. Bidang Produksi Tanaman Pangan terdiri atas : a) Seksi Serealia; b) Seksi Kacang-kacangan dan Umbi-umbian; c) Seksi Teknologi Pertanian. 2. Bidang Produksi Hortikultura terdiri atas : a) Seksi Buah-Buahan; b) Seksi Sayuran; c) Seksi Biofarmaka dan Tanaman Hias.

23

3. Bidang Produksi Perkebunan terdiri atas : a) Seksi Perbenihan; b) Seksi Budi Daya; c) Seksi Rehabilitasi. 4. Bidang Pengolahan Hasil dan Pemasaran Pertanian dan Perkebunan terdiri atas : a) Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil; b) Seksi Promosi dan Informasi Pasar; c) Seksi Lembaga Mutu dan Sertifikasi Hasil. 5. Bidang Sarana dan Prasarana terdiri atas : a) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; b) Seksi Sarana Produksi; c) Seksi Evaluasi Organisme Pengganggu Tanaman. 6. Bidang Kelembagaan Usaha terdiri atas : a) Seksi Kelembagaan Tani; b) Seksi Bimbingan Usaha; c) Seksi Perwilayahan Usaha. 7. Bidang Mekanisasi Pertanian terdiri atas : a) Seksi Bina Usaha Alat Mesin Pertanian; b) Seksi Pelayanan Teknis Alat Mesin Pertanian; c) Seksi Pemberdayaan Kelompok dan Usaha Jasa Alat Mesin Pertanian. d. Kelompok Jabatan Fungsional ; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (13) Susunan Organisasi Dinas Peternakan, terdiri atas : a. Sekretariat terdiri atas 3 ( tiga ) Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. b. Bidang sebanyak 4 ( empat ) Bidang, yaitu : 1. Bidang Budi Daya Peternakan; 2. Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan; 3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; 4. Bidang Pengembangan Peternakan.

24

c. Masing - masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi, yaitu : 1. Bidang Budi Daya Peternakan terdiri atas : a) Seksi Budi Daya Ternak Ruminansia; b) Seksi Budi Daya Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak; c) Seksi Budi Daya Tanaman Pakan. 2. Bidang Agribisnis dan Kelembagaan Peternakan terdiri atas : a) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan; b) Seksi Pelayanan Usaha dan Perizinan; c) Seksi Investasi dan Kelembagaan Peternakan. 3. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri atas : a) Seksi Pelayanan Kesehatan Hewan dan Obat Hewan; b) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; c) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner. 4. Bidang Pengembangan Peternakan terdiri atas : a) Seksi Pengembangan Kawasan Peternakan; b) Seksi Teknologi, Peralatan dan Mesin Peternakan; c) Seksi Pengembangan SDM Peternakan. d. Kelompok Jabatan Fungsional ; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (14) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri atas : a. Sekretariat terdiri atas 3 ( tiga ) Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. b. Bidang sebanyak 4 ( empat ) Bidang, yaitu : 1. Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan; 2. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Pengolahan Daerah Aliran Sungai; 3. Bidang Pengusahaan Hutan; 4. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

25

c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi, yaitu : 1. Bidang Inventarisasi dan Penatagunaan Hutan terdiri atas : a) Seksi Inventarisasi Hutan dan Informasi Sumber Daya Hutan; b) Seksi Pengukuhan Hutan; c) Seksi Pengkajian Makro Kehutanan dan Penatagunaan Hutan serta Pembentukan Wilayah Pengolahan. 2. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Pengolahan Daerah Aliran Sungai terdiri atas : a) Seksi Reboisasi dan Perbenihan Hutan; b) Seksi Pengembangan Hutan Rakyat; c) Seksi Pengelolaan Hutan Daerah Aliran Sungai. 3. Bidang Pengusahaan Hutan terdiri atas : a) Seksi Pemanfaatan Hutan; b) Seksi Peredaran Hasil Hutan; c) Seksi Sarana Produksi dan Perizinan serta Pengelolaan Hasil Hutan. 4. Bidang Perlindungan Hutan dan Konservasi Sumber Daya Alam terdiri atas : a) Seksi Perlindungan dan Pengendalian Kebakaran Hutan; b) Seksi Penyelidikan Hutan dan Hukum Perundangundangan; c) Seksi Pengamanan Hutan dan Penertiban Peredaran Hasil Hutan. d) Kelompok Jabatan Fungsional ; e) Unit Pelaksana Teknis Dinas. (15) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri atas : a. Sekretariat terdiri atas 3 ( tiga ) Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. b. Bidang sebanyak 4 ( empat ) Bidang, yaitu : 1. Bidang Pertambangan; 2. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral; 3. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi; 4. Bidang Migas dan Panas Bumi.

26

c. Masing-masing Bidang terdiri atas Seksi-seksi, yaitu : 1. Bidang Pertambangan terdiri atas : a) Seksi Perizinan dan Penatalayanan; b) Seksi Pengawasan Pertambangan; c) Seksi Lindungan Lingkungan. 2. Bidang Geologi dan Sumber Daya Mineral terdiri atas : a) Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sumber Daya Mineral; b) Seksi Konservasi Air Tanah; c) Seksi Geologi dan Mitigasi Bencana Geologi. 3. Bidang Listrik dan Pemanfaatan Energi terdiri atas : a) Seksi Kelistrikan; b) Seksi Energi Baru dan Terbarukan; c) Seksi Konservasi Energi Kelistrikan. 4. Bidang Migas dan Panas Bumi terdiri atas : a) Seksi Pengembangan Migas; b) Seksi Pertambangan Minyak dan Gas; c) Seksi Panas Bumi. d. Kelompok Jabatan Fungsional ; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. (16) Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan, terdiri atas : a. Sekretariat terdiri atas 3 ( tiga ) Sub Bagian, yaitu : 1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum. b. Bidang sebanyak 4 ( empat ) Bidang, yaitu : 1. Bidang Industri Agro dan Kimia; 2. Bidang Industri Kecil dan Non Agro; 3. Bidang Perdagangan Dalam Negeri; 4. Bidang Perdagangan Luar Negeri, Kerjasama dan Promosi. c. Masing - masing Bidang terdiri atas Seksi – seksi, yaitu : 1. Bidang Industri Agro dan Kimia, terdiri atas : a) Seksi Industri Hasil Kelautan; b) Seksi Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan; c) Seksi Industri Kimia.

27

2. Bidang Industri Kecil dan Non Agro, terdiri atas : a) Seksi Industri dan Aneka; b) Seksi Industri Mesin, Elektronika dan Logam; c) Seksi Industri Kecil. 3. Bidang Perdagangan Dalam Negeri terdiri atas : a) Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan; b) Seksi Bina Pasar dan Distribusi; c) Seksi Perlindungan Konsumen. 4. Bidang Perdagangan Luar Negeri, Kerjasama dan Promosi terdiri atas : a) Seksi Peningkatan Ekspor; b) Seksi Kerjasama dan Impor; c) Seksi Promosi. d. Kelompok Jabatan Fungsional ; e. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Pasal 22 (1) Penjabaran tugas pokok dan fungsi masing-masing susunan organisasi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS Pasal 23 (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis tertentu untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan / atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa daerah kabupaten/kota. (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

28

(3) Pengaturan lebih lanjut tentang unit pelaksana teknis mengenai nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi, tugas dan fungsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

B A B VI JABATAN FUNGSIONAL Pasal 24 Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan. Pasal 25 (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di pimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII TATA KERJA Pasal 26 Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Daerah wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi dan Sinkronisasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 27 (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

29

(2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada dalam lingkup dinasnya. Pasal 28 Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Daerah wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN Pasal 29 (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan Gubernur sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 Pada saat mulai berlaku Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 (1)

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

(2)

Dengan berlakunya Peraturan Daerah, ini maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2000 tentang 30

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2000 Nomor 349 Seri D Nomor 349) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (3)

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang pada tanggal 9 Juni 2008 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

PIET ALEXANDER TALLO

Diundangkan di Kupang pada tanggal 9 Juni 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JAMIN HABID LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2008 NOMOR 010 SERI D NOMOR 003

PENJELASAN 31

ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I. UMUM : Perubahan paradigma pemerintahan dari “sentralisasi” menuju “desentralisasi” yang ditandai dengan penerapan kebijakan otonomi daerah, membawa nuansa baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai upaya untuk lebih memandirikan daerah dan memberdayakan masyarakat. Perubahan paradigma tersebut sekaligus mencirikan berubahnya volume / beban tugas pemerintah daerah dalam merampung seluruh urusan yang diserahkan yang nantinya akan diwadahi dalam struktur organisasi perangkat daerah. Reformasi birokrasi pada jenjang Pemerintah dan Pemerintah Daerah merupakan kebutuhan dalam upaya mewujudkan “kepemerintahan yang baik dan bersih”. Reformasi birokrasi pada jenjang Pemerintahan Daerah diarahkan untuk melakukan penyempurnaan terhadap semua kelemahan/kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan desentralisasi sebagai ujung tombak dalam mengemban fungsi utama birokrasi yaitu pelayanan publik yang secara langsung menyentuh upaya pemenuhan kepentingan/kebutuhan masyarakat. Salah satu aspek penting dan strategis dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah aspek “kelembagaan daerah”. Berdasarkan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan yang diwadahi dalam lembaga Sekretariat, unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam Lembaga Teknis Daerah, dan unsur pelaksana urusan daerah yang diwadahi dalam Lembaga Dinas Daerah, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk Inspektorat serta unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk Badan. Dalam konteks ini, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 32

Daerah, yang memberi keleluasaan kepada Pemerintah Daerah dalam menyusun dan menetapkan organisasi perangkat daerahnya dengan merujuk pada beberapa faktor : a. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah ; b. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; c. Kemampuan keuangan daerah; d. Ketersediaan sumber daya aparatur; dan e. Luas wilayah dan jumlah penduduk. Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

II. PASAL DEMI PASAL : Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

1 cukup jelas. 2 cukup jelas. 3 cukup jelas. 4 cukup jelas. 5 cukup jelas. 6 cukup jelas. 7 cukup jelas. 8 cukup jelas. 9 cukup jelas. 10 cukup jelas. 11 cukup jelas. 12 cukup jelas. 13 cukup jelas. 14 cukup jelas. 15 cukup jelas. 16 cukup jelas. 17 cukup jelas. 18 cukup jelas. 19 cukup jelas. 20 cukup jelas. 21 cukup jelas. 22 cukup jelas. 23 cukup jelas. 24 cukup jelas.

Pasal 25 cukup jelas. Pasal 26 cukup jelas. 33

Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal

27 cukup jelas. 28 cukup jelas. 29 cukup jelas. 30 cukup jelas. 31 cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 0019

34