BUKU PUTIH KOTA SABANG 2012

BUKU PUTIH KOTA SABANG

2012

Bab – 2

Gambaran Umum Kota 2.1

Geografi, Administratif dan Kondisi Fisik Wilayah Kota Sabang meliputi Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau

Rondo, dengan luas sebesar 153 Km2, yang terdiri dari dua kecamatan dan 18 gampong. Masing-masing kecamatan tersebut memiliki luas sebagai berikut : (1) Kecamatan Sukakarya 73 Km2 (47,71%); dan (2) Kecamatan Sukajaya 80 Km2 (52,29%). Kota Sabang terletak pada garis 05o46’28” LU – 05o54’28” LU dan 95o13’02” BT – 95o22’36” BT dengan batas wilayah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka, Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Secara umum Kota Sabang berada pada ketinggian ± 28 m di atas permukaan air laut (dpl). Kondisi morfologinya didominasi oleh perbukitan, yaitu sekitar 65% dari luas kawasan keseluruhan. Sedangkan secara lebih rinci Kota Sabang meliputi dataran rendah 3%, dataran bergelombang 10%, berbukit 35% dan berbukit sampai bergunung 52%. Ditinjau dari kemiringan lerengnya Kota Sabang cukup bervariasi, yaitu di daerah Pulau Weh bagian barat dan di tengah-tengah pulau bagian timur merupakan daerah yang berbukit dan bergelombang dengan kemiringan lebih dari 15%. Kondisi geologi Kota Sabang secara umum terbagi menjadi 2 sub bagian dimana diantara 2 sub bagian tersebut kondisinya sangat berbeda, dan pada umumnya terbentuk dari hasil letusan gunung berapi yang terdiri dari tufa andesit. Jenis batuan ini mempunyai struktur yang tidak begitu stabil dan jika diberikan tekanan yang berlebih maka daya tahannya tidak begitu bagus. Bahkan jika diberikan tekanan sangat berlebih maka akan cepat terjadi perubahan struktur tanahnya. Formasi batuan Kota Sabang terdiri dari batuan vulkanis seluas 70% dari luas wilayah, batuan sedimen seluas 27% dan endapan aluvial 3%. Secara umum kondisi geologis ini mempengaruhi kondisi geohidrologinya. Sumber daya air di Kota Sabang terdiri dari air permukaan, air tanah dan mata air. Sungai-sungai yang terdapat di Pulau Weh umumnya memiliki ukuran relatif kecil dan pendek. Kondisi air pada umumnya jernih, dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber air untuk mencuci dan mandi. Salah satu sumber daya air di Kota Sabang adalah Danau Aneuk Laot, terletak 3 km selatan Kota Sabang. Danau ini merupakan salah satu kawah purba yang kemudian berbentuk sebuah danau memiliki panjang sekitar 1.500 m dan lebar rata-rata 250 m. Danau ini merupakan sumber air permukaan dengan ketersediaan sumber air

1


2012

sekitar 7 juta m3 dan telah dimanfaatkan sebagai sumber air baku bagi PDAM setempat untuk memenuhi sebagian pasokan air bersih Kota Sabang. Meskipun Kota Sabang memiliki beberapa sumber air bersih, namun demikian debitnya yang relatif kecil dan topografi pulau Weh yang bergelombang menyebabkan tidak semua wilayah di Kota Sabang mendapatkan pelayanan air bersih dari PDAM Tirta Aneuk Laot. Secara umum kondisi iklim di Pulau Weh relatif sama dengan wilayah lainnya di Indonesia yaitu memiliki 2 musim, musim barat dan musim timur serta 2 musim peralihan. Pada musim barat angin bergerak dari arah barat ke arah timur. Musim barat terjadi pada bulan Nopember hingga Januari dimana merupakan bulan-bulan dengan suhu yang relatif rendah (26°C) dan curah hujan yang paling tinggi (353,8 mm). Musim timur terjadi ada bulan Mei hingga Juli. Pada musim ini angin bergerak dari arah timur ke arah barat dan barat daya. Pada bulan-bulan musim timur rata-rata suhu udara dapat mencapai 28,4°C dan rata-rata kelembaban udara mencapai pada titik terendah yaitu 73%. Secara umum angin pada musim timur merupakan angin dengan rata-rata kecepatan tertinggi. Penggunaan lahan di Kota Sabang sampai saat ini didominasi oleh pemanfaatan hutan, terutama hutan lindung dan produksi serta cagar alam. Sedangkan pemanfaatan lahan lain sangat bervariasi, seperti perkebunan, sawah dan ladang dengan luasan yang tidak terlalu besar. Penggunaan lahan untuk budidaya non pertanian relatif belum intensif / pesat. Bervariasinya kondisi topografi menjadikan Kota Sabang memiliki panorama alam yang sangat indah. Wilayahnya memiliki alokasi pemetaan kegiatan yang sangat bervariasi sehingga cocok untuk pengembangan agrowisata, pertanian, perikanan, industri, maritim dan pariwisata. Tabel 2.1 Daerah Aliran Sungai Wilayah Kota Sabang Nama DAS

Luas DAS

DAS Krueng Iboih

4.212,26 Ha

DAS Pulau Klah

13,18 Ha

DAS Pulau Seulako

0,96 Ha

DAS Pulau Rubiah

24,8 Ha

DAS Krueng Balohan

5.343,31 Ha

DAS Krueng Paya

2.223,37 Ha

Sumber : Bappeda Kota Sabang (RTRW 2012)

2


2012

Tabel 2.2 Nama, luas wilayah per-kecamatan dan Jumlah kelurahan Luas Nama Kecamatan

wilayah

Jumlah Gampong (Ha)

Kecamatan Sukakarya

Kecamatan Sukajaya

Total

Gampong Kuta Ateuh

52,04

0.43 %

Gampong Kuta Timu

157,11

1.29 %

Gampong Kuta Barat

88,86

0.73 %

Gampong Aneuk Laot

449,67

3.68 %

Gampong Paya Seunara

564,23

4.62 %

Gampong Batee Shoek

1129,51

9.25 %

Gampong Iboih

2660,98

21.79 %

Gampong Krueng Raya

959,27

7.85 %

Gampong Ie Meulee

306,89

2.51 %

Gampong Ujoeng Karueng

122,60

1.00 %

Gampong Anoe Itam

1018,89

8.34 %

Gampong Cot Ba’U

531,09

4.35 %

Gampong Cot Abeuk

357,18

2.92 %

Gampong Balohan

772,39

6.32 %

Gampong Jaboi

490,14

4.01 %

Gampong Beurawang

469,32

3.84 %

Gampong Keunekai

568,96

4.66 %

Gampong Paya

1444,65

11.83 %

Pulau Rondo

71.51

0.59 %

18 Gampong

12.213,30

100 %

Sumber : Bappeda Kota Sabang (RTRW 2012)

3

(%) thd total


Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Sabang

Sumber : RTRW Kota Sabang

4

2012


2.2

2012

Demografi

Berdasarkan data kependudukan sampai dengan akhir tahun 2011 jumlah penduduk Kota Sabang sebanyak 31.355 selengkapnya dapat di lihat pada Gambar 2.2. chart II.1 sebagai berikut :

Chart II.1 Jumlah Penduduk Menurut Jenis kelamin di Kota Sabang Tahun 2007 s/d 2011 Kelurahan

Rumah Tangga

Penduduk Pria

Penduduk Wanita

Jumlah Penduduk

Rasio menurut jenis kelamin

7.354

7.197 18

105

Tahun 2007

18

7.866

7.354 105

15.053

14.664

14.551

14.210

18

Tahun 2008

15.958

15.600

15.332

15.292

14.934

105

Tahun 2009

31.355

30.653

29.996

29.843

29.144

18

104

Tahun 2010

15.397 8.253

18

104

Tahun 2011

Sumber : Bappeda Kota Sabang (RPJMD)

Berdasarkan data kependudukan, jumlah penduduk Kota Sabang dari tahun 2008 sampai dengan akhir tahun 2011 mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2011 jumlah penduduk Kota Sabang adalah sebanyak 31.355 jiwa. Menurut jenis kelamin, jumlah penduduk berjenis kelamin wanita lebih sedikit dibandingkan penduduk berjenis kelamin pria (sex ratio : 104) penduduk laki-laki sejumlah 15.958 jiwa dan penduduk perempuan berjumlah 15.397 jiwa. Penyebaran penduduk Kota Sabang merata di dua kecamatan yaitu Kecamatan Sukajaya sebesar 50,70 % dan Kecamatan Sukakarya 49,30%, dengan rata-rata tingkat kepadatan penduduk sebanyak 205 orang/km2. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatan penduduknya yaitu Kecamatan Sukakarya sebesar 202 orang/km2, Kecamatan Sukajaya sebanyak 199 org/km2 . Sebaran kepadatan penduduk di Kota Sabang dapat dilihat pada gambar berikut.

5


Gambar 2.3 Peta Sebaran Penduduk Kota Sabang


6

2012


2012

Penduduk merupakan asset yang dapat menguntungkan bila diarahkan dengan baik tetapi juga sangat menjadi beban bila salah dalam mengarahkannya. Oleh karena itu perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia harus tepat dan benar-benar mencapai sasaran. Proyeksi penduduk Kota Sabang menggunakan proyeksi eksponensial dari tahun 2010 hingga tahun 2031 dengan rumus proyeksi yang didapat dari pertumbuhan penduduk Kota Sabang Tahun 2004 – 2010 atau dengan rumus: Y = 28.093 e0,011x Dimana: y

= jumlah penduduk

x

= tahun perhitungan (dimulai da tahun 2004 yang merupakan x = 1). Dari hasil proyeksi dengan menggunakan rumus diatas, maka didapatkan proyeksi penduduk Kota

Sabang pada tahun 2031 sebanyak 38.649 jiwa atau bertambah sebanyak 7.996 jiwa (26.08%) dari jumlah penduduk tahun 2010 dengan rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 1,106 %. Untuk lebih lengkapnya, proyeksi pertumbuhan penduduk Kota Sabang da tahun 2010 – 2031 dapat dilihat dalam Tabel 2.3. Tabel 2.3 Proyeksi Penduduk Kota Sabang Tahun 2010 – 2031 Penduduk per Kecamatan (jiwa)

Penduduk Kota

Pertumbuhan (%)

Sukajaya Sukakarya

Sabang (jiwa)

Sukajaya Sukakarya Kota Sabang

No

Tahun

1

2010

15542

15111

30653

-

-

-

2

2011

15726

15290

31017

1,186

1,186

1,186

3

2012

15900

15459

31360

1,106

1,106

1,106

4

2013

16076

15630

31706

1,106

1,106

1,106

5

2014

16254

15803

32057

1,106

1,106

1,106

6

2015

16434

15978

32412

1,106

1,106

1,106

7

2016

16615

16155

32770

1,106

1,106

1,106

8

2017

16799

16333

33133

1,106

1,106

1,106

9

2018

16985

16514

33499

1,106

1,106

1,106

10

2019

17173

16697

33870

1,106

1,106

1,106

11

2020

17363

16881

34244

1,106

1,106

1,106

12

2021

17555

17068

34623

1,106

1,106

1,106

13

2022

17749

17257

35006

1,106

1,106

1,106

7


2012

14

2023

17945

17448

35393

1,106

1,106

1,106

15

2024

18144

17641

35785

1,106

1,106

1,106

16

2025

18345

17836

36181

1,106

1,106

1,106

s17

2026

18548

18033

36581

1,106

1,106

1,106

18

2027

18753

18233

36985

1,106

1,106

1,106

19

2028

18960

18434

37394

1,106

1,106

1,106

20

2029

19170

18638

37808

1,106

1,106

1,106

21

2030

19382

18844

38226

1,106

1,106

1,106

22

2031

19596

19053

38649

1,106

1,106

1,106

Sumber: Bappeda Kota Sabang (RPJMD)

2.3

Keuangan dan Perkonomian Daerah Salah satu alat yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan pembangunan ekonomi adalah

melalui pengukuran pencapaian indikator makro ekonomi yang masing-masing indikatornya terdiri dari beberapa komponen. Komponen-komponen indikator makro tersebut diantaranya adalah : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), PDRB Perkapita dan tingkat inflasi. Pertumbuhan PDRB Pembangunan ekonomi yang dilakukan sejak tahun 2007 terus mengalami kemajuan, hal ini tercermin dari meningkatnya total PDRB setiap tahunnya, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perkembangan PDRB Kota Sabang dirinci pada chart berikut ini : Gambar 2.4 Perkembangan PDRB Kota Sabang atas dasar harga konstan

256.387,04

260.000

Dalam Jutaan Rupiah

250.000

242.582,79

240.000 230.416,55 230.000 219.776,73 220.000 210.000 200.000 2008

2009

2010 Tahun

Sumber : Bappeda Kota Sabang

8

2011


2012

PDRB Kota Sabang tahun 2011 menurut penggunaan yang dihitung berdasarkan harga konstan 2000 mencapai Rp. 256.387,04 (juta) menunjukkan peningkatan sebesar 3,34 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp..248.103,50 (juta). Dilihat dari komponennya, Sektor Jasa-jasa masih memiliki kontribusi terbesar dengan nilai Rp..100.033,46 (juta), kemudian diikuti Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran sebesar Rp..47.782,76 (juta), dan Sektor Konstruksi sebesar Rp..45.988,73 (juta). Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2011 terjadi pada Sektor Perdagangan, Hotel & Restoran sebesar 4,5 persen, diikuti Sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 3,41 persen, serta dari Sektor Jasa-jasa sebesar 2,36 persen. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi yang mampu mengukur perkembangan pembangunan perekonomian. PDRB Kota Sabang tahun 2011 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp. 566.279,42 (juta). Nilai dan kontribusi sektor yang memiliki nilai besar akan memberikan kontribusi besar terhadap PDRB Kota begitupun sebaliknya. Berdasarkan tabel diatas Sektor Jasa-jasa memiliki PDRB terbesar yaitu sebesar Rp. 241.529,21 (juta) dengan nilai kontribusi sebesar 42,65% sedangkan PDRB terkecil adalah PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar Rp..4.417,03 (juta) dengan nilai kontribusi 0,78% Laju Inflasi Kota Sabang Di lihat dari Nilai inflasi rata-rata tahun 2007 sampai dengan akhir tahun 2011 Kota Sabang sebagai berikut : Gambar 2.5. PDRB Kota Sabang

Chart II.7 PDRB KOTA PDRB KOTA SABANG ATAS DASAR HARGA BERLAKU SABANG ATAS PDRB KOTA SABANG ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 541.759,00

PDRB KOTA SABANG ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2009 472.940,33

DASAR HARGA KONSTAN 2007 381.010,73

PDRB KOTA SABANG ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2008 420.388,98

Sumber : RPIJM Kota Sabang

Laju inflasi Kota Sabang rata-rata selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi naik turun. Inflasi Kota Sabang pada tahun 2007 sebesar 5,08 persen, tahun 2008 sebesar 6,29 persen, tahun 2009 sebesar 7,31 persen, tahun 2010 sebesar 8,81 persen,dan tahun 2011 sebesar 3,61 persen.

9


Gambar 2.6. Inflasi Kota Sabang

Chart II.9 INFLASI 2011 3,61

2010 8,81

2008 6,29 2009 7,31

Sumber : RPIJM Kota Sabang

10

2007 5,08

2012


2012

Tabel 2.4 Ringkasan Realisasi APBD 5 Tahun terakhir No (a) A 1 2 3 B 1 2 3 4 5 6

Anggaran (b) PENDAPATAN DAERAH Pendapatan asli daerah Data perimbangan Lain-lain pendapatan daerah

2007 (c) 268.918.269.835,66 10.494.114.371,66 232.426.114.571,00 25.998.040.893,00

2008 (d) 275.533.588.529,13 15.320.917.843,13 243.301.877,03 16.910.795.983,00

2009 (e) 268.196.845.054,00 13.947.858.624,00 252.107.119.930,00 2.141.866.500,00

2010 (f) 255.355.903.127,09 11.060.957.192,09 237.094.410.292,00 7.180.535.643,00

BELANJA Belanja tidak langsung Belanja langsung Surplus/defisit Pembiayaan Pengeluaran pembiyaan daerah Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA)

2.508.969.987,34 122.901.072.676,00 127.995.926.058,00 18.021.271.101,66 56.276.215.897,10 1.000.000.000,00 7.429.786.998,76

260.817.754.507,00 149.762.980.105,00 111.054.774.402,00 14.715.834.022,13 71.962.387.268,34 2.000.000.000,00 86.678.221.290,47

243.202.888.311,00 147.144.698.342,00 96.058.189.969,00 24.993.956.743,00 52.515.744.421,52 1.000.000.000,00 77.509.701.164,52

243.202.888.311,00 147.144.698.342,00 96.058.189.969,00 12.133.014.816,09 52.515.744.421,52 1.000.000.000,00 64.648.759.237,61

Sumber : DPPKKPD Kota Sabang

11


2012

Tabel 2.5 Ringkasan anggaran sanitasi dan belanja modal sanitasi per penduduk 5 tahun terakhir

No

Subsektor/SKPD

2007

2008

2009

2010

2011

(a

(h)

)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

A

Air limbah

Tidak ada data

100.000.000

Tidak ada data

932.132.450

B

persampahan

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak ada data

C

drainase

Tidak ada data

Tidak ada data

158.001.000 158.001.000

Aspek PHBS(pelatihan,sosialisasi, D

komunikasi,pendampingan )

E

Total Belanja Modal Sanitasi

(g) 690.290.375

Tidak ada data

Tidak ada data

Tidak ada data

1.571.208.700

966.969.700

1.698.513.800

1.417.737.100

Tidak ada data

127.622.354

88.204.100

581.747.200

227.622.354

1.055.173.800

2.280.261.000

243.202.888.311,00

243.202.888.311,00

29.996

30.653

549.028.100 2.657.055.575

Total Belanja Modal Sanitasi dari F

APBD murni (bukan pendampingan)

G

Total belanja APBD

2.508.969.987,34 260.817.754.507,00

Proporsi Belanja Modal Sanitasi H

terhadap Belanja Total (9:10x100%)

I

Jumlah Penduduk Belanja Modal sanitasi per

J

2012

penduduk (E:I)

12

29.144

29.843

31.355

497.759.984 2.068.968.684


2012

Tabel 2,6 Data mengenai ruang fiskal Kota Sabang 5 Tahun terakhir Indeks Kemampuan Fiskal/Ruang fiskal Tahun

daerah (IRFD)

2007

-

2008

1,3811

2009

1,4702

2010

1,2954

2011

1,6561

Sumber : DJPK.DEPKEU

Tabel 2.7 Data perekonomian umum daerah 5 tahun terakhir No

Deskripsi

2007

2008

2009

2010

2011

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

1

2

3

PDRB Harga Konstan (struktur perekonomian)(Rp.)

7.321,12

7.538,62

7.787,95

8.093,94

8.179,91

6476,34

6.653,91

6.889,29

7.162,54

7.270,88

850.000,00

1.000.000,00

1200000

1.300.000,00

2.350.000,00

8.81

3.61

Pendapatan Perkapita Kabupaten/Kota (Rp) Upah Minimum Regional kabupaten/Kota(Rp)

4

inflasi(%)

5

pertumbuhan Ekonomi(%)

5.08

6.29

7.31

4.32 %

3.39 %

2.69 %


2.4

Tata Ruang Wilayah Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan dalam penataan ruang Kota Sabang, maka arahan untuk

mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan melalui kebijakan. Kebijakan penataan ruang wilayah di Kota Sabang adalah sebagai berikut: 1.

Pengembangan Sistem Pusat- Pusat Pelayanan yang diarahkan pada pada harmonisasi perkembangan kegiatan dan pelayanan yang berjenjang, skala internasional, wilayah kota, sub wilayah kota dan skala lingkungan wilayah kota sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) untuk mendukung investasi Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;

2.

Pemantapan kawasan lindung untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan;

3.

Pengembangan kawasan budidaya untuk mendukung kegiatan ekonomi yang produktif;

12


4.

Pengendalian pemanfaatan ruang yang optimal; dan

5.

Pemantapan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan.

2012

Berdasarkan Kawasan rawan bencana di Kota Sabang meliputi kawasan rawan bencana gempa bumi, kawasan rawan bencana tsunami, kawasan rawan longsoran tanah dan kawasan rawan bencana banjir/genangan. Meskipun memiliki resiko keamanan, kawasan ini tidak sepenuhnya tidak dapat dibangun, melainkan pemanfaatannya harus disertai dengan upaya untuk mengantisipasi/mengurangi kemungkinan terjadinya dampak bencana alam (mitigasi). Kawasan rawan bencana ini berada pada kawasan lindung dan sebagian kawasan budidaya, sehingga diperlukan pengelolaan intensif terutama yang berada pada kawasan budidaya. Kawasan rawan bencana yang ditetapkan hanya untuk daerah rawan bencana longsor dan zona potensi tsunami, sedangkan daerah rawan bencana lainnya ditetapkan dalam kawasan lindung lainnya. Adapun kawasan yang rawan Bencana di kota Sabang dapat di pisahkan menjadi beberapa kawasan daerah rawan bencana sebagai berikut : Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kawasan rawan bencana gempabumi secara umum tersebar di seluruh wilayah mengingat Pulau Weh merupakan bagian dari kawasan rawan bencana gempa bumi di ujung sebelah Utara Pulau Sumatera. Dalam lingkup wilayah yang lebih sempit maka kawasan rawan gempa bumi yang dapat mengakibatkan kerusakan yang parah berada di sekitar Balohan dan wilayah barat selatan Kota Sabang. Kawasan Rawan Bencana Tsunami Morfologi Kota Sabang daerah datar luasannya relative kecil dan berada di kawasan pusat kota, kawasan pelabuhan Balohan dan sebagian pantai Timur dengan jarak terjauh ±1 km dari daerah berbukit dan bergunung. Daerah berbukit sampai bergunung pada bagian Barat dan Selatan Pusat Kota Sabang. Dalam upaya untuk mitigasi bencana tsunami, maka di dalam RTRW perlu dilakukan penetapan zona-zona bahaya yang menjadi dasar untuk mengarahkan pemanfaatan ruang selanjutnya. Melihat tingkat kerusakan akibat bencana tsunami tahun 2004 dan dikaitkan dengan morfologi, penetapan zona bahaya tsunami di Kota Sabang adalah sebagai berikut: 1.

Kawasan Bahaya I, merupakan kawasan permukiman dan aktifitas budidaya lainnya yang berada di sekitar pantai dengan ketinggian <10 m dpl, dan diperkirakan akan hancur diterjang gelombang tsunami;

2.

Kawasan Bahaya II, merupakan kawasan permukiman dan aktifitas budidaya lainnya (dengan konstruksi permanen) yang berada pada ketinggian 10-15 m dpl diperkirakan juga masih akan terkena gelombang tsunami, namun tidak sampai hancur total;

13


3.

2012

Kawasan Bahaya III, daerah ini merupakan kawasan permukiman dan kawasan budidaya lainnya berada diketinggian 15-18 m dpl diperkirakan masih terkena gelombang tsunami, namun tidak menghancurkan ( air mengalir tampa tenaga yang besar/ujung air); dan

4.

Kawasan Aman, daerah ini tidak terkena dampak hempasan gelombang tsunami dan tidak tergenang air dan berada diketinggian >18 m dpl. Di Kota Sabang untuk mendapatkan daerah dengan ketinggian ini tidak sulit. Kawasan rawan bencana tsunami di Kota Sabang ditetapkan seluas 693,1 Ha

yang

sebarannya meliputi : a.

Gampong Kuta Ateuh, Gampong Kuta Timu, Gampong Kuta Barat, Gampong Krueng Raya, Gampong Iboih, Gampong Batee Shok di Kecamatan Sukakarya seluas 182,2 Ha; dan

b.

Gampong Ie Meulee, Gampong Ujong Kareung, Gampong Anoe Itam, Gampong Balohan, Gampong Jaboi, Gampong Beurawang, Gampong Keunekai, Gampong Paya di Kecamatan Sukajaya seluas 510,9 Ha. Kawasan Rawan Bencana Longsor Relief permukaan bumi yang khas terutama perbukitan dan pegunungan yang berlereng terjal

yang tersusun oleh batuan dengan pelapukan tinggi dan curah hujan yang relatif tinggi pada bulanbulan tertentu berdampak pada rawannya Kota Sabang terhadap bahaya Longsor. Kawasan rawan bencana longsor di Kota Sabang berada tersebar di Gampong Krueng Raya kecamatan Sukakarya dan di Gampong Anoi Itam, Gampong Balohan, Gampong Cot Abeuk dan Gampong Cot Ba’U kecamatan Sukajaya yakni seluas 198,8 Ha. Kebijakan penataan ruang untuk wilayah perbatasan Sudut kepentingan dari kawasan strategis nasional ini adalah pertahanan dan keamanan. Kawasan ini akan mencakup Pulau Rondo di Kota sabang yang merupakan pulau terluar dari wilayah NKRI yang berbatasan langsung dengan wilayah negara Thailand dan Malaysia di perairan sebelah timur, serta dengan negara India di perairan sebelah utara yang berbatasan dengan kepulauan Andaman dan Kepulauan Nicobar (India). Kawasan ini dikelola langsung oleh Departemen Pertahanan dan Keamanan melalui pengamanan teritorinya oleh tentara Nasional Indonesia. Untuk pengembangannya bersifat terbatas sehingga infrastrukturnya diarahkan untuk menjaga kedaulatan NKRI.

14


Gambar 2.7 Peta Rencana Pusat Layanan Kota Sabang


16

2012


Gambar 2.8 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten/Kota


17

2012


2.5

2012

Sosial dan Budaya Pertambahan penduduk setiap tahunnya menjadi modal dasar dan faktor produksi yang sangat

penting dalam pembangunan, akan tetapi dampak lain kondisi ini menimbulkan gejolak sosial dan berdampak buruk terhadap pembangunan apabila tidak diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, terampil, berpengalaman tinggi, berdaya saing, dan profesional. Peningkatan SDM dapat ditempuh dengan jalur pendidikan formal dan informal. Perkembangan pendidikan di Kota Sabang dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan baik kualitas pendidikan maupun sarana prasarana pendukung pendidikan yang terus dibenahi, direnovasi. Pendidikan merupakan prasyarat utama untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas sehingga dapat berkompetisi di masa mendatang. Di Kota Sabang tercatat 28 sekolah dasar (SD) termasuk 1 (satu) Sekolah Dasar Swasta, 9 sekolah menengah pertama (SMP) termasuk 1 (satu) sekolah menengah pertama swasta , 3 sekolah menengah umum (SMU), dan 1 sekolah menengah kejuruan (SMK), 5 sekolah madrasah ibtidayah (MI), 2 sekolah madrasah tsanawiyah (MTs), 1 sekolah madrasah aliyah (MA) Tabel 2.8 Fasilitas Pendidikan yang tersedia di Kota Sabang Jumlah Sarana Pendidikan Nama Kecamatan Umum

Agama

SD

SLTP

SMA

SMK

MI

MTs

MA

Kecamatan Sukakarya

15

6

2

1

4

1

1

Kecamatan Sukajaya

13

3

1

-

1

1

-

Jumlah

28

9

3

1

5

2

1


Ditinjau dari mata pencahariannya, sebagian besar kepala keluarga (KK) di Kota Sabang menekuni sektor pertanian (baik sebagai petani pemilik lahan maupun sebagai petani penggarap) sebagai sumber nafkah bagi keluarga, disamping itu juga berprofesi sebagai pegawai. Selebihnya merupakan KK yang bermata pencaharian sebagai petani, buruh, nelayan, pedagang, jasa-jasa, supir dan lainnya. Kemiskinan merupakan persoalan yang krusial dan mendasar yang dihadapi suatu daerah. Banyaknya penduduk miskin (kurang beruntung) akan berimplikasi buruk terhadap perkembangan perekonomian serta dapat menimbulkan masalah-masalah sosial disekitar masyarakat. Pada tahun 2011, jumlah KK miskin di Kota Sabang sedikitnya 2.863 KK. KK miskin terbanyak ditemui di Kecamatan

18


2012

Sukakarya sebanyak 1.390 KK,dan untuk kecematan Sukajaya jumlah keluarga miskin tercatat 1.473 KK miskin.seperti terlihat pada tabel berikut ini : Tabel 2.9 Jumlah Penduduk miskin perkecamatan. Nama Kecamatan

Jumlah keluarga miskin (Jiwa)

Kecamatan Sukakarya

1.390

Kecamatan Sukajaya

1.473

Sumber : Sabang dalam angka 2011

Pada saat ini, jumlah kepala keluarga dari 18 kelurahan yang ada di Kota Sabang tercatat 9.161 KK. Di Kecamatan Sukakarya terdapat 5.111 KK dan Kecamatan Sukajaya terdapat 4.050 KK. Penduduk yang relatif padat dijumpai di Kecamatan Sukakarya, yaitu setiap kilometer persegi dihuni sebanyak 221 jiwa, sedangkan di Kecamatan Sukajaya hanya dihuni sebanyak 183 jiwa tiap kilometer persegi. Berdasarkan data, pada tahun 2006 tingkat kepadatan penduduk di Kota Sabang masih rendah yaitu 201 jiwa per Km2, dimana pada tahun sebelumnya (2002) kepadatan penduduk di Kota Sabang sekitar 165 jiwa per km2. Tabel 2.10. Jumlah rumah perkecamatan. Nama Kecamatan

Jumlah rumah

Kecamatan Sukakarya

3979

Kecamatan Sukajaya

3887

Sumber : Sabang dalam angka 2011

Kawasan Kumuh Kota Sabang meliputi luas 3.800 Ha yang merupakan total luas kawasan yang tingkat kepadatan penduduk lebih dari 300 jiwa/ha, atau kawasan yang infrastruktur/penataan lingkungannya tidak tertata dengan baik, atau kawasan yang komunitas masyarakatnya berpenghasilan rendah di kota Sabang. 2.6

Kelembagaan Pemerintah Daerah Berdasarkan Qanun Kota Sabang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata

Kerja Dinas, Lembaga Teknis Kota Sabang, dan juga berdasarkan Surat Keputusan Walikota Nomor 413.44/31/2012 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman Kota Sabang Tahun 2012, maka beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terlibat langsung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi terdiri dari : (i) SETDA Kota Sabang,(ii) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA) Kota Sabang, (iii) Dinas Pekerjaan Umum

19


2012

Kota Sabang, (iii) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Sabang, serta (iv) Dinas Kesehatan Kota Sabang. Berikut ini merupakan struktur organisasi SKPD terkait dengan persampahan, air limbah, drainase dan BHBS Kota Sabang berdasarkan Peraturan Daerah Qanun Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kota Sabang. Adapun bagan organisasi masing-masing SKPD terkait sebagaimana tergambar pada bagan dibawah ini

20


2012

Matrik Tupoksi, Organisasi dan Tata Laksana SKPD Terkait Sektor Persampahan, Air Bersih dan Drainase,BHBS dan Air Bersih TUPOKSI

SKPD SUB-SEKTOR SANITASI BAPPEDA

BAPELDAKEP

PU

DINAS KESEHATAN

Tugas

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang Lingkungan Hidup

Melaksanakan kewenangan desentralisasi di bidang Pekerjaan Umum

Fungsi

a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang lingkungan hidup c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas di bidang lingkungan hidup

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup dan tugasnya d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Organisasi

Susunan Organisasi Bappeda

Susunan

Susunan Organisasi Dinas

Melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kesehatan a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan d. Pemberian izin dalam penyelenggaraan kesehatan e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD) f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas di bidang kesehatan Susunan Organisasi Dinas

21

Organisasi

Badan


Tata Laksana

22

terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat c. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam d. Bidang Sosial dan Budaya e. Bidang Sarana dan Prasarana f. Bidang Penelitian dan Statistik g. Bidang Pengendalian dan Evaluasi

Lingkungan Hidup terdiri dari : a. Kepala Badan b. Sekretariat c. Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan d. Bidang Pemantauan dan Pengawasan Lingkungan e. Bidang Konservasi Lingkungan f. Bidang Kebersihan dan Pertamanan g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan

Pekerjaan Umum terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Bina Marga d. Bidang Cipta Karya e. Bidang Pengairan f. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPT)

a. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan c. Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

a. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan c. Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

a. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas c. Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas

2012

Kesehatan terdiri dari : a. Kepala Dinas b. Sekretariat c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan d. Bidang Pelayanan dan Farmasi e. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan f. Bidang Bina Program g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) a. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas bertanggungjawab langsung kepada Bupati, sedangkan pertanggungjawaban administratif melalui Sekretaris Daerah b. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas c. Setiap Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugas


Kepala Badan d. Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris e. Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masingmasing f. Apabila Kepala Badan berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya g. Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat h. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip

23

d. Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris e. Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masingmasing f. Apabila Kepala Badan berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya g. Hubungan antara Kepala Badan dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat h. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing

d.

e.

f.

g.

h.

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui Sekretariat Dalam melaksanakan

d.

e.

f.

g.

2012

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Setiap Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang masing-masing Apabila Kepala Dinas berhalangan di dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakilinya Hubungan antara Kepala Dinas dengan bawahannya atau sebaliknya secara administratif dilaksanakan melalui


i.

j.

k.

l.

24

koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tetap pada waktunya Setiap laporan yang diterima

i.

j.

k.

l.

maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tetap pada waktunya Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk

tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masingmasing i. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkahlangkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan j. Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas

2012

Sekretariat h. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masingmasing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing i. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan j. Setiap pimpinan organisasi bertanggungjawab memimpin dan


oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan m. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja n. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala

25

penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan m. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja n. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala

bawahannya k. Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masingmasing dan menyiapkan laporan berkala tetap pada waktunya l. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan m. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja n. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada

2012

mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya k. Setiap pimpinan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masingmasing dan menyiapkan laporan berkala tetap pada waktunya l. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan m. Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain


bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala

26

2012

yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja n. Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masingmasing, wajib mengadakan rapat berkala


2012

Gambar 2.9 Sistematika Kinerja SKPD Sektor Persampahan, Drainase, Air Limbah,BHBS, dan Air Bersih Kota Sabang

PERSAMPAHAN PERSAMPAHAN

PERSAMPAHAN DRAINASE

PERSAMPAHAN AIR LIMBAH

PERSAMPAHAN BHBS

PERSAMPAHAN AIR BERSIH

REGULATOR REGULATOR::


REGULATOR REGULATOR ::



BAPPEDA BAPPEDA BAPELDAKEP BAPELDAKEP DINAS DINAS KESEHATAN KESEHATAN

BAPPEDA BAPPEDA BAPELDAKEP DINAS PEKERJAAN DINAS UMUM KESEHATAN

BAPPEDA BAPPEDA BAPELDAKEP BAPELDAKEP DINAS DINAS KESEHATAN KESEHATAN

BAPPEDA BAPPEDA BAPELDAKEP BAPELDAKEP DINAS DINAS KESEHATAN PEKERJAAN UMUM DINAS KESEHATAN

OPERATOR OPERATOR: : BAPELDAKEP BAPELDAKEP

OPERATOR OPERATOR: : DINAS BAPELDAKEP PEKERJAAN UMUM

OPERATOR OPERATOR: : BAPELDAKEP BAPELDAKEP

OPERATOR OPERATOR: : DINAS BAPELDAKEP KESEHATAN

27

BAPPEDA BAPPEDA BAPELDAKEP DINAS PEKERJAAN DINAS UMUM KESEHATAN DINAS KESEHATAN

OPERATOR OPERATOR: : DINAS BAPELDAKEP PEKERJAAN UMUM


2012

Gambar 2.10 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Sabang. BAGAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA SABANG

Lampiran I - Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2008 Tanggal 10 Oktober 2008

WALIKOTA WAKIL WALIKOTA

SEKRETARIS KOTA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

STAF AHLI

ASISTEN EKONOMI DAN PEMBANGUNAN

ASISTEN PEMERINTAHAN

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

BAGIAN HUKUM DAN HAM

BAGIAN KEISTIMEWAAN ACEH

BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

BAGIAN PEREKONOMIAN

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

BAGIAN UMUM

BAGIAN ORGANISASI

BAGIAN HUMAS

SUBBAGIAN PEMERINTAHAN UMUM

SUBBAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUBBAGIAN AGAMA, PERAN ULAMA DAN PEMBERDAYAAN DAYAH

SUBBAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

SUBBAGIAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI MIKRO

SUBBAGIAN BINA KESEJAHTERAAN SOSIAL SOSIAL

SUBBAGIAN TATA USAHA

SUBBAGIAN KELEMBAGAAN, ANALISA DAN FORMASI JABATAN

SUBBAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL

SUBBAGIAN OTONOMI DAERAH

SUBBAGIAN BANTUAN HUKUM, HAM DAN PEMBINAAN PPNS

SUBBAGIAN PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

SUBBAGIAN MONITORING DAN PENGENDALIAN

SUBBAGIAN PENANAMAN MODAL DAN POTENSI DAERAH

SUBBAGIAN KESEHATAN MASYARAKAT

SUBBAGIAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN

SUBBAGIAN DOKUMENTASI DAN PERPUSTAKAAN

SUBBAGIAN PEMERINTAHAN MUKIM DAN GAMPONG

SUBBAGIAN DOKUMENTASI HUKUM

SUBBAGIAN ADAT DAN KEBUDAYAAN

SUBBAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN

SUBBAGIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

SUBBAGIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN TATA LAKSANA

SUBBAGIAN SANDI DAN TELEKOMUNIKASI

WALIKOTA SABANG

28


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Lampiran II

2012

- Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 Tanggal 10 Oktober 2008

KEPALA


SEKRETARIAT

SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG FISIK

BIDANG SOSIAL BUDAYA

BIDANG EKONOMI

SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG PENELITIAN, PENGENDALIAN, DAN EVALUASI

SUBBIDANG PRASARANA WILAYAH DAN PERHUBUNGAN

SUBBIDANG PENDIDIKAN, AGAMA, SOSIAL, DAN PARIWISATA

SUBBIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN PERTAMBANGAN

SUBBIDANG PENELITIAN DAN DATA PENGEMBANGAN PERENCANAAN

SUBBIDANG SDA, TATA RUANG, DAN LINGKUNGAN HIDUP

SUBBIDANG KESEHATAN, KESRA, DAN KEPENDUDUKAN

SUBBIDANG KELAUTAN, PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SUBBIDANG PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

WALIKOTA SABANG

29

SUBBAGIAN PROGRAM


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM

2012

Lampiran III - Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 Tanggal 10 Oktober 2008

KEPALA DINAS


SEKRETARIAT


BIDANG BINA MARGA

BIDANG CIPTA KARYA

BIDANG TATA KOTA

SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGUJIAN

SEKSI PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

SEKSI TATA RUANG

SEKSI PERENCANAAN

SEKSI PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

SEKSI TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

SEKSI PENGAWASAN BANGUNAN

SEKSI PENELITIAN DAN PENGUJIAN

SEKSI AIR BERSIH

UPTD

30

WALIKOTA SABANG

SUBBAGIAN PERALATAN DAN PERBEKALAN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2012

Lampiran V - Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 Tanggal 10 Oktober 2008

KEPALA BADAN


SEKRETARIAT


BIDANG PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT

BIDANG KETAHANAN MASYARAKAT DAN SOSIAL BUDAYA

BIDANG KELUARGA BERENCANA

SUBBAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUBBIDANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN

SUBBIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT MUKIM DAN GAMPONG

SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA

SUBBIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

SUBBIDANG PENGEMBANGAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT

SUBBIDANG SWADAYA GOTONG ROYONG

SUBBIDANG DATA DAN INFORMASI

SUBBIDANG PERLINDUNGAN ANAK

UPT

WALIKOTA SABANG

31

SUBBAGIAN KEUANGAN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, KEBERSIHAN, DAN PERTAMANAN

Lampiran IV

2012

- Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 Tanggal 10 Oktober 2008

KEPALA BADAN


SEKRETARIAT


BIDANG ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

BIDANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

BIDANG PENATAAN STANDARISASI LINGKUNGAN DAN SDM


BIDANG KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN

SUBBIDANG TEKNIS AMDAL DAN EVALUASI

SUBBIDANG PENGELOLAAN KERAGAMAN HAYATI

SUBBIDANG TATA RUANG PERUNTUKAN KAWASAN DAN SDM

SUBBIDANG KEBERSIHAN

SUBBIDANG PENCEMARAN DAN PENGELOLAAN LIMBAH B3

SUBBIDANG PENGELOLAAN EKOSISTEM KAWASAN PESISIR DAN LAUT

SUBBIDANG HUKUM DAN STANDARISASI LINGKUNGAN

SUBBIDANG PERTAMANAN

UPT

32

WALIKOTA SABANG

SUBBAGIAN KEUANGAN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN

2012

Lampiran VII - Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 Tanggal 10 Oktober 2008

KEPALA DINAS


SEKRETARIAT


BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

BIDANG PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN


SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN

SEKSI MEDIK

SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

SEKSI JAMINAN KESEHATAN

SEKSI GIZI

SEKSI WABAH DAN BENCANA

SEKSI KETENAGAAN

SEKSI KESEHATAN KELUARGA

SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN

SEKSI KEFARMASIAN DAN SARANA KESEHATAN

WALIKOTA SABANG UPTD MUNAWAR LIZA ZAINAL

33


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

2012

Lampiran X - Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2008 Tanggal 10 Oktober 2008

DIREKTUR


BAGIAN TATA USAHA


BIDANG PELAYANAN MEDIS

BIDANG KEPERAWATAN

BIDANG PENUNJANG MEDIS

SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

SEKSI ASUHAN KEPERAWATAN

SEKSI PENUNJANG MEDIS, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SEKSI PELAYANAN MEDIS RAWAT DARURAT, INTENSIF DAN BEDAH SENTRAL

SEKSI ETIKA PROFESI DAN LOGISTIK KEPERAWATAN

SEKSI INFORMASI PEMASARAN SOSIAL DAN UPAYA RUJUKAN

INSTALASI

34

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN PROGRAM

KOMITE

KOMITE

MEDIS

KEPERAWATAN

SUBBAGIAN KEUANGAN

WALIKOTA SABANG


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA

2012

Lampiran V - Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 Tanggal 10 Oktober 2008

KEPALA DINAS


SEKRETARIAT


BIDANG PERHUBUNGAN DARAT

BIDANG PELAYANAN MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

BIDANG PERHUBUNGAN LAUT DAN UDARA


BIDANG PEMBERDAYAAN SISTIM INFORMATIKA DAN TEKNOLOGI TELEMATIKA

SEKSI MANAJEMEN LALU LINTAS DARAT

SEKSI PERHUBUNGAN LAUT

SEKSI PELAYANAN MEDIA

SEKSI SISTIM INFORMATIKA MANAJEMEN DAN TELEMATIKA

SEKSI KESELAMATAN, TEKNIK SARANA DAN PRASARANA

SEKSI PERHUBUNGAN UDARA DAN SERTIFIKASI KELAYAKAN UDARA

SEKSI INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI

SEKSI PEMBERDAYAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

SEKSI ANGKUTAN DARAT

35

UPTD

WALIKOTA SABANG

SUBBAGIAN KEUANGAN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2012

Lampiran X - Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 Tanggal 10 Oktober 2008

KEPALA DINAS


SEKRETARIAT


BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK

BIDANG PENCATATAN SIPIL


BIDANG PENGELOLAAN DATA DAN KEPENDUDUKAN

SEKSI IDENTITAS PENDUDUK

SEKSI AKTA PENCATATAN SIPIL

SEKSI SISTEM TEKNOLOGI DAN KEPENDUDUKAN

SEKSI PINDAH DATA DAN PENDUDUK RENTAN

SEKSI PENGELOLAAN DOKUMEN CATATAN SIPIL

SEKSI PENGELOLAAN DATA DAN PELAYANAN INFORMASI

UPTD

WALIKOTA SABANG

36

SUBBAGIAN KEUANGAN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN

2012

Lampiran VI - Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 Tanggal 10 Oktober 2008

KEPALA DINAS


SEKRETARIAT

SUBBAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN

BIDANG PENYUSUNAN PROGRAM

SEKSI DATA DAN INFORMASI

SEKSI PEMANTAUAN, EVALUASI,DAN PELAPORAN SEKSI PENYUSUNAN RENCANA DAN PROGRAM

BIDANG PENDIDIKAN DASAR DAN LANJUTAN

BIDANG PENDIDIKAN MENENGAH

SEKSI KURIKULUM DAN KESISWAAN

SEKSI KURIKULUM DAN KESISWAAN

SEKSI

SEKSI

PENGEMBANGAN MUTU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

PENGEMBANGAN MUTU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA


U P T D ( SKB )

37

SUBBAGIAN KEUANGAN

SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

SEKSI PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DAN LUAR BIASA SEKSI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEKSI SARANA DAN PRASARANA

WALIKOTA SABANG


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KELAUTAN, PERIKANAN, DAN PERTANIAN

2012

Lampiran VIII - Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 Tanggal 10 Oktober 2008

KEPALA DINAS


SEKRETARIAT


BIDANG KELAUTAN

BIDANG PERIKANAN

BIDANG PERKEBUNAN

BIDANG KEHUTANAN

BIDANG PETERNAKAN


BIDANG PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

SUBBAGIAN KEUANGAN

BIDANG PEMBINAAN PENYULUHAN

SEKSI KELEMBAGAAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERIKANAN

SEKSI BINA PRODUKSI DAN USAHA PERKEBUNAN

SEKSI PENGHIJAUAN DAN KONSERVASI

SEKSI BINA PRODUKSI, KESEHATAN HEWAN, DAN KESMAVET

SEKSI TANAMAN PANGAN

SEKSI PENYULUHAN PERIKANAN

SEKSI SUMBER DAYA LAUT DAN PERAIRAN

SEKSI BINA USAHA TEKNOLOGI DAN PRODUKSI

SEKSI BUDI DAYA PRODUKSI DAN PERLINDUNGAN TANAMAN

SEKSI REHABILITASI DAN PERLINDUNGAN HUTAN

SEKSI PENGEMBANGAN SDM, TEKNOLOGI, DAN USAHA PETERNAKAN

SEKSI TANAMAN HORTIKULTURA

SEKSI PENYULUHAN PERTANIAN

SEKSI EKPLORASI DAN EKPLOITASI

SEKSI PLASMA DAN SUAKA PERIKANAN

UPTD WALIKOTA SABANG

38


2012

Lampiran XI - Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 Tanggal 10 Oktober 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KEPALA DINAS


SEKRETARIAT


BIDANG KEBUDAYAAN

BIDANG PARIWISATA


BIDANG PEMASARAN

SEKSI SENI DAN NILAI BUDAYA

SEKSI OBJEK DAN DAYA TARIK WISATA

SEKSI PROMOSI BUDAYA DAN PARIWISATA

SEKSI SEJARAH DAN PURBAKALA

SEKSI SARANA DAN PENGEMBANGAN PRODUK WISATA

SEKSI PENYULUHAN DAN PELAYANAN INFORMASI

UPTD

WALIKOTA SABANG

39

SUBBAGIAN KEUANGAN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS SYARIAT ISLAM

2012

Lampiran I - Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 Tanggal 10 Oktober 2008

KEPALA DINAS


SEKRETARIAT


BIDANG DAKWAH DAN PERIBADATAN

BIDANG PENGEMBANGAN SUMBERDAYA SYARIAT ISLAM

BIDANG BINA HUKUM SYARIAT ISLAM


BIDANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN DAYAH

SEKSI DAKWAH DAN SYIAR ISLAM

SEKSI PEMBINAAN TENAGA KEAGAMAAN DAN WAWASAN SYARIAT ISLAM

SEKSI BIMBINGAN, PENYULUHAN HUKUM DAN SYARIAT ISLAM


SEKSI PENATAAN SARANA PERIBADATAN DAN PRANATA KEAGAMAAN

SEKSI PEMBINAAN SUMBERDAYA KELEMBAGAAN

SEKSI KERJASAMA ANTAR LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM

SEKSI PEMBINAAN DAN PENDIDIKAN DAYAH

UPTD

WALIKOTA SABANG

40

SUBBAGIAN KEUANGAN


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, DAN KEKAYAAN DAERAH

2012

Lampiran II - Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2008 Tanggal 10 Oktober 2008

KEPALA DINAS


SEKRETARIAT


BIDANG PENDAPATAN

BIDANG ASET DAERAH

BIDANG ANGGARAN

SUBBAGIAN PERUNDANGUNDANGAN

SUBBAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM

BIDANG PERBENDAHARAAN

BIDANG AKUNTANSI

SEKSI PENDATAAN DAN PENETAPAN

SEKSI PENYUSUNAN ANGGARAN

SEKSI PENGADAAN DAN PEMELIHARAAN

SEKSI BELANJA LANGSUNG

SEKSI AKUNTANSI PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SEKSI PENAGIHAN DAN PELAPORAN

SEKSI ANGGARAN PEMBIAYAAN

SEKSI PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN ASET

SEKSI BELANJA TIDAK LANGSUNG

SEKSI PEMBUKUAN

SEKSI DANA PERIMBANGAN

SEKSI PENGENDALIAN ANGGARAN

SEKSI PENATAAN DAN SISTIM INFORMATIKA ASET DAERAH

SEKSI VERIFIKASI

SEKSI PERHITUNGAN DAN PELAPORAN KEUANGAN

UPTD

WALIKOTA SABANG

41

BUKU PUTIH KOTA SABANG 2012

Recommend Documents