Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia
INDONESIA 2005 - 2025 BUKU PUTIH
Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Teknologi dan Manajemen Transportasi
Jakarta, 2006
KATA PENGANTAR Buku Putih Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Iptek dan Manajemen Transportasi, adalah merupakan buku yang diterbitkan oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Buku ini disusun tidak saja dimaksudkan sebagai wacana evaluasi baik terhadap pelaksanaan program-program maupun kinerja penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang transportasi, namun juga sebagai bentuk pertanggungjawaban Tim Penyusun Buku Putih terhadap masyarakat dan juga komunitas yang bergerak dalam bidang teknologi dan manajemen transportasi. Buku Putih ini memberikan gambaran ringkas mengenai kebijakan Kementerian Negara Riset dan Teknologi bidang teknologi dan manajemen transportasi yang berupa arah, sasaran, dan fokus serta indikator program kegiatan penelitian dan pengembangan
ilmu
pengetahuan
dan
teknologi
serta
manajemen
bidang
transportasi untuk mengatasi permasalahan sistemik di bidang transportasi. Penyusun Buku Putih ini menggunakan bahan-bahan yang terkait bidang manajemen dan teknologi transportasi yang berasal dari berbagai institusi. Diharapkan informasi yang terkandung dalam Buku Putih ini dapat dipakai acuan oleh semua pihak dalam mengambil kebijakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang transportasi.
Jakarta, Juli 2006
Tim Penyusun Buku Putih
i
SAMBUTAN MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA Pengembangan teknologi dan manajemen transportasi merupakan salah satu fokus pembangunan yang harus mendapat perhatian semua pihak. Hal ini bukan saja karena fakta masih terbatasnya pasokan teknologi transportasi yang ada, melainkan juga adanya kenyataan masih buruknya manajemen transportasi dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat bidang transportasi selama ini. Masalah-masalah ini muncul sebagai akibat bertambahnya jumlah populasi di satu pihak dan perubahan waktu di pihak lain. Oleh karena itu, penelitian dan pengembangan merupakan salah satu cara penting untuk mengungkapkan kompleksitas permasalahan dan mencarikan jawaban pemecahan pembangunan transportasi nasional masa kini dan mendatang. Buku Putih ini berisikan rencana kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi dan manajemen transportasi nasional untuk periode 2005-2009 yang disusun oleh Kementerian Negara Riset dan Teknologi. Adapun maksud dari penyusunan Buku Putih ini tidak hanya untuk memenuhi salah satu komitmen bidang fokus Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Riptek) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009, namun yang terpenting dimaksudkan sebagai pedoman dan arah bagi seluruh lembaga penelitian dan pengembangan dalam pelaksanaan Riptek dan Manajemen transportasi nasional. Aspek-aspek yang diungkapkan dalam Buku Putih ini selain menyangkut kebijakan dan permasalahan terkini yang dihadapi dalam pembangunan transportasi, juga dirumuskan rencana penelitian yang dipertimbangkan penting untuk menjadi pedoman seluruh lembaga penelitian di tingkat nasional maupun daerah dalam pengembangan teknologi dan manajemen transportasi khususnya untuk periode 2005-2009. Petarencana (roadmaps) yang berisikan lingkungan masa depan, tujuan yang harus dicapai dalam lingkungan dimaksud dan rencana pencapaian tujuan tahunan juga diupayakan dirumuskan dalam Buku Putih ini. Pengungkapan aspekii
aspek ini ditujukan agar fokus penelitian dan pengembangan teknologi dan manajemen transportasi pada periode tahun 2005-2009 menjadi lebih terarah, jelas, sistematis,
tajam,
dan
mudah
dilakukan
seluruh
lembaga
penelitian
dan
pengembangan di seluruh Indonesia. Namun demikian, kami mengakui bahwa Buku Putih ini tentu masih memiliki berbagai keterbatasan dan kekurangan yang mendalam terutama dalam menjawab seluruh kompleksitas permasalahan dan kebutuhan dinamis masyarakat dalam pembangunan transportasi nasional. Oleh karena itu, saran dan kritik untuk perbaikan dan penyempurnaan Buku Putih ini sangat kami harapkan.
Jakarta, Juli 2006 Menteri Negara Riset dan Teknologi
Kusmayanto Kadiman
iii
DAFTAR ISI Halaman Kata Pengantar
i
Sambutan Menteri Negara Riset dan Teknologi
ii
Daftar Isi
iv
Daftar Tabel
v
Daftar Petarencana (Roadmaps)
vi
Pengertian
vii
Ringkasan Eksekutif
ix
Bab I
Pendahuluan
1
Bab II
Kebijakan Pembangunan Transportasi Nasional
3
A. Umum
3
B. Moda Transportasi
5
1. Jalan
5
2. Perkeretaapian
6
3. Sungai, Danau dan Penyeberangan (SDP)
7
4. Laut
8
5. Udara
9
C. Transportasi Antarmoda/Multimoda Bab III
Permasalahan Riptek dan Manajemen Transportasi
11
A. Masalah Regulasi
11
B. Masalah Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi
12
C. Masalah Manajemen Transportasi
14
Bab IV
Kebijakan dan Transportasi
Program
Bidang
Riptek
dan
Manajemen
17
A. Visi dan Misi Riptek
17
B. Kebijakan Pengembangan Riptek dan Manajemen Transportasi
18
C. Program Pengembangan Riptek dan Manajemen Transportasi
18
Bab V
Petarencana (Roadmaps) dan Indikator Keberhasilan Program
21
A. Petarencana (Roadmaps)
21
B. Indikator Keberhasilan Program
27
Bab VI
iv
9
Penutup
30
DAFTAR TABEL Halaman Tabel 1.
Tabel 2. Tabel 3. Tabel 4.
Identifikasi Permasalahan Sistem Transportasi Nasional dari Perspektif Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Manajemen Transportasi Penelitian dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Penelitian dan Pengembangan Sistem Transportasi Antar Pulau Penelitian dan Pengembangan Sistem Transportasi Pesawat Kecil
15
29 29 29
v
DAFTAR PETARENCANA (ROADMAPS) Halaman Petarencana 1. Petarencana 2. Petarencana 3. Petarencana 4. Petarencana 5. Petarencana 6.
vi
Penelitian dan Pengembangan Moda dan Teknologi Angkutan Umum Perkotaan Penelitian dan Pengembangan Manajemen dan Sistem Jaringan Angkutan Umum Perkotaan Penelitian Perilaku (Consumer Behaviour) Pengguna dan Operator Angkutan Umum Perkotaan Kajian Regulasi dan Penegakan Hukum di Bidang Transportasi Perkotaan Penelitian dan Pengembangan Kapal Antar Pulau Penelitian dan Pengembangan Pesawat Kecil (Small Aircraft)
22 23 24 25 26 27
PENGERTIAN
Sistem Transportasi Nasional (Sistranas) adalah tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, transportasi laut serta transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis. Tataran Transportasi Nasional (Tatranas) adalah tatanan transportasi yang berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan/atau barang antarsimpul atau kota nasional dan dari simpul atau kota nasional ke luar negeri atau sebaliknya. Tataran Transportasi Wilayah (Tatrawil) adalah tatanan transportasi yang berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan/atau barang antarsimpul atau kota wilayah ke simpul atau kota nasional atau sebaliknya. Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) adalah tatanan transportasi yang berfungsi sebagai pedoman untuk pengembangan jaringan prasarana dan jaringan pelayanan yang memfasilitasi perpindahan orang dan/atau barang antarsimpul atau kota lokal, dan dari atau kota lokal ke simpul atau kota wilayah, dan simpul atau kota nasional terdekat atau sebaliknya, serta dalam kawasan perkotaan dan perdesaan. Moda transportasi terdiri dari moda transportasi jalan, kereta api, sungai, danau dan penyeberangan, laut dan udara, yang dapat membentuk jaringan transportasi, dengan karakteristik teknis yang berbeda, serta pemanfaatannya disesuaikan dengan kondisi geografis daerah layanan. Transportasi antarmoda adalah transportasi penumpang dan atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan. vii
Transportasi multimoda adalah transportasi barang dengan menggunakan paling sedikit 2 (dua) moda transportasi yang berbeda, atas dasar satu kontrak yang menggunakan Dokumen Transportasi Multimoda dari suatu tempat barang diterima oleh operator transportasi multimoda ke suatu tempat yang ditentukan untuk penerimaan barang tersebut
viii
RINGKASAN EKSEKUTIF Transportasi merupakan salah satu komponen yang mutlak penting bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional masa kini dan mendatang. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa negara-negara yang berhasil dalam pencapaian tujuan pembangunan adalah negara-negara yang memiliki sistem transportasi yang memadai dalam memenuhi kebutuhan dinamis penduduknya, vice versa. Namun demikian, agar pembangungan transportasi nasional lebih efisien, efektif dan memberikan nilai tambah bagi sektor lain serta tidak menimbulkan berbagai dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan, maka perlu disusun dan dirumuskan rencana pembangunannya. Salah satu bentuk rencana yang penting untuk disusun dan dirumuskan yakni rencana dalam penelitian dan pengembangan teknologi dan manajemen transportasi. Buku Putih ini disusun dan dirumuskan untuk menjawab kebutuhan di atas. Lebih tegasnya dimaksudkan untuk memenuhi salah satu komitmen bidang fokus Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Riptek) yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 di satu pihak dan merupakan pedoman dan arah bagi seluruh lembaga penelitian dan pengembangan dalam pelaksanaan Riptek bidang transportasi nasional di lain pihak. Diharapkan dengan adanya Buku Putih ini, maka visi yang ditetapkan bagi tersedianya program prioritas pengembangan teknologi dan manajemen transportasi serta terlaksananya kegiatankegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian Sistem Transportasi Nasional dapat terpenuhi. Sistematika Buku Putih ini terdiri dari enam bagian. Bab pertama adalah Pendahuluan yang mengungkapkan latar belakang singkat pentingnya disusun dan dirumuskan rencana penelitian dan pengembangan teknologi dan manajemen transportasi nasional khususnya pada periode tahun 2005-2009. Bab kedua berisikan penjelasan kebijakan pembangunan transportasi nasional yang dirumuskan khususnya oleh Departemen Perhubungan. Dalam bab ini kebijakan yang dijelaskan tidak hanya menyangkut kebijakan umum dalam pembangunan transportasi nasional, melainkan juga penjelasan kebijakan khusus untuk setiap moda ix
transportasi yang menyangkut transportasi jalan, perkeretaapian, sungai, danau dan penyeberangan, laut, udara dan transportasi antarmoda/multimoda. Bab ketiga membahas permasalahan yang dihadapi dalam sistem transportasi nasional terutama yang berkaitan dengan pengembangan teknologi dan manajemen transportasi nasional. Permasalahan yang dibahas meliputi masalah regulasi, masalah pemanfaatan dan pengembangan teknologi dan masalah manajemen transportasi. Diungkapkannya permasalahan ini dimaksudkan sebagai dasar argumen penting dalam penetapan rencana penelitian dan pengembangan teknologi dan manajemen transportasi 2005-2009. Bab IV dan V merupakan inti dari Buku Putih ini. Dalam Bab IV tersebut selain dikemukakan visi dan misi Riptek yang menjadi acuan Kebijakan Strategis Iptek Nasional (Jakstranas), juga diuraikan kebijakan pengembangan Riptek dan Manajemen transportasi. Dari uraian-uraian ini kemudian dirumuskan dan dianalis program-program Riptek dan manajemen transportasi nasional periode 2005-2009. Selanjutnya,
petarencana
(roadmaps)
dan
indikator
keberhasilan
program
dirumuskan dalam Bab V. Akhirnya, berbagai harapan dan kondisi yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan Riptek dalam pengembangan teknologi dan manajemen transportasi 2005-2009 diberikan pada Bab VI sebagai penutup. Dalam hal ini ditekankan betapa pentingnya komitmen seluruh lembaga penelitian dan pengembangan dalam pelaksanaan kegiatan Riptek dalam pengembangan teknologi dan manajemen transportasi nasional yang telah disusun dalam Buku Putih ini. Tanpa komitmen yang kuat dari seluruh lembaga penelitian dan pengembangan yang ada mustahil rencana Riptek pengembangan teknologi dan manajemen transportasi dapat dijalankan.
x
BAB I PENDAHULUAN
Pengembangan teknologi dan manajemen transportasi merupakan salah satu tugas penting yang harus dilakukan pemerintah dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini karena dengan adanya pengembangan teknologi dan manajemen transportasi, maka perpindahan dan pergerakan barang-barang, jasa dan penduduk dari satu tempat ke tempat lain dapat berjalan lebih cepat, efisien dan efektif. Bahkan Morlock (1980) dan Bruton (1985) secara lebih spesifik menegaskan bahwa: “……advances in transport have made possible changes in the way we live and the way in which societies are organized, and thereby have influenced the development of civilization”
Walaupun kemajuan transportasi ini memiliki korelasi erat dengan pembangunan peradaban, namun keberhasilannya sangat berkaitan erat dengan berbagai kompleksitas dari faktor-faktor lainnya, seperti kualitas, biaya dan tingkat pelayanan sistem transportasi itu sendiri. Tanpa perhatian terhadap faktor-faktor ini, maka hampir dipastikan kemajuan transportasi nasional dapat menimbulkan berbagai biaya sosial (social costs) baik berupa kecelakaan, kemacetan, kebisingan, dan polusi. Untuk mengurangi paradoks atau dampak negatif dari pengembangan sistem transportasi pada pembangunan peradaban dimaksud, maka perlu disusun rumusan rencana pengembangan sistem transportasi nasional. Pentingnya rumusan rencana ini tidak saja dimaksudkan agar langkah pencapaian tujuan yang diharapkan dapat lebih terarah dan sistematis, namun juga dimaksudkan untuk menghindari kesalahan dalam pencapaian tujuan pengembangan transportasi nasional yang diinginkan. Penelitian dan pengembangan teknologi dan manajemen transportasi tentu merupakan
bagian
yang
tidak
dapat
dipisahkan
dalam
mencapai
tujuan
pembangunan transportasi nasional. Hal ini karena dengan adanya penelitian, maka tidak saja dapat diidentifikasi dan dianalisis faktor-faktor atau komponen (input factors) yang ada dalam pembangunan sistem transportasi nasional, melainkan juga dapat diungkapkan masalah dan isu-isu yang terjadi di sektor transportasi. Hasil 1
identifikasi dan analisis ini selanjutnya berguna untuk merumuskan kebijakan yang diperlukan dalam pengembangan teknologi yang diperlukan dan langkah-langkah yang harus diambil dalam menjawab dinamika kebutuhan masyarakat di bidang transportasi. Berangkat dari pertimbangan di atas, maka Buku Putih yang memuat rencana kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi dan manajemen transportasi beserta roadmaps yang jelas mutlak penting disusun dan dirumuskan. Dengan adanya Buku Putih ini diharapkan penelitian dan pengembangan sistem transportasi nasional dapat lebih terarah, tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu mengurangi berbagai dampak negatif yang mungkin terjadi dari adanya pembangunan sistem transportasi nasional.
2
BAB II KEBIJAKAN PEMBANGUNAN TRANSPORTASI NASIONAL A.
UMUM
Transportasi merupakan industri jasa yang mengemban fungsi pelayanan publik dan misi pembangunan nasional, yang secara umum menjalankan fungsi sebagai katalisator
pendukung
pertumbuhan
ekonomi,
pengembangan
wilayah,
dan
pemersatu wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pembangunan transportasi berpedoman pada sistem transportasi nasional (Sistranas), diarahkan untuk mendukung perwujudan Indonesia yang lebih sejahtera sejalan dengan upaya perwujudan Indonesia yang aman dan damai serta adil dan demokratis. Untuk
mendukung
perwujudan
kesejahteraan
masyarakat,
penyelenggaraan
transportasi berperan mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas baik di perkotaan maupun perdesaan dengan harga terjangkau, mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedalaman dan terpencil, serta untuk melancarkan distribusi barang dan jasa dan mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi nasional. Guna mendukung perwujudan kondisi aman dan damai, perlu tersedia prasarana dan sarana transportasi untuk mendukung percepatan pembangunan daerah termasuk daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, mempererat hubungan antar wilayah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, serta menunjang tindakan pencegahan dan penyelesaian konflik di daerah rawan konflik. Dalam rangka menunjang perwujudan Indonesia yang adil dan demokratis, maka peranan transportasi diperlukan untuk menjembatani kesenjangan dan mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan. Tersedianya pelayanan transportasi antar wilayah yang mendorong dan meningkatkan perdagangan antar wilayah, mengurangi perbedaan harga antar wilayah, meningkatkan mobilitas dan pemerataan tenaga kerja untuk mendorong terciptanya kesamaan kesempatan pembangunan wilayah. Pemerataan pelayanan transportasi secara adil dan demokratis juga dimaksudkan agar setiap lapisan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan pelayanan jasa transportasi secara mudah dan terjangkau. 3
Secara umum, kendala yang dihadapi sektor transportasi meliputi kuantitas dan kapasitas prasarana dan sarana yang tidak memadai dan diperparah dengan terjadinya bencana alam, kelembagaan dan peraturan, sumber daya manusia, teknologi, pendanaan/investasi, serta manajemen, operasi dan pemeliharaan. Oleh karena itu, sasaran umum pembangunan transportasi dalam kurun lima tahun mendatang adalah: (1) meningkatnya kualitas dan kapasitas prasarana dan sarana; (2)
meningkatnya
kualitas
pelayanan
dan
keselamatan
transportasi;
(3)
meningkatnya kualitas penyelenggaraan transportasi yang berkesinambungan dan ramah lingkungan, sesuai dengan standar pelayanan yang dipersyaratkan; (4) meningkatnya mobilitas dan distribusi nasional dan wilayah; (5) meningkatnya pemerataan dan keadilan pelayanan transportasi antar golongan masyarakat dan antar wilayah, baik di perkotaan, perdesaan, maupun daerah terpencil dan perbatasan;
(6)
meningkatnya
akuntabilitas
pelayanan
transportasi
melalui
pemantapan sistem transportasi nasional, wilayah dan lokal; dan (7) khusus untuk daerah-daerah yang terkena bencana nasional akan dilakukan program rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi, pembinaan sumber daya manusia (SDM) yang terpadu dengan program-program sektor-sektor lain serta rencana pengembangan wilayah. Untuk mencapai sasaran di atas, maka disusun kebijakan umum pembangunan transportasi meliputi: (1) kebijakan pembangunan prasarana dan sarana transportasi; (2)
meningkatkan
keselamatan
transportasi
nasional
secara
terpadu;
(3)
meningkatkan mobilitas dan distribusi nasional; (4) pembangunan transportasi yang berkelanjutan; (5) pembangunan transportasi terpadu yang berbasis pengembangan wilayah; (6) peningkatan data dan informasi serta pengembangan audit prasarana dan sarana transportasi nasional; (7) pembangunan dan pemantapan sistem transportasi nasional, wilayah dan lokal secara bertahap dan terpadu; (8) restrukturisasi
kelembagaan
dan
peraturan
perundangan
transportasi;
(9)
mendorong pengembangan industri jasa transportasi yang bersifat komersial dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat serta peningkatan pembinaan pelaku transportasi nasional; dan (10) pemulihan jalur distribusi dan mobilisasi di wilayahwilayah yang terkena dampak bencana nasional secara terpadu. 4
B.
MODA TRANSPORTASI
1.
JALAN
Sasaran
pembangunan
transportasi
jalan
adalah:
(1)
terpeliharanya
dan
meningkatnya daya dukung, kapasitas, dan kualitas pelayanan prasarana lalu-lintas angkutan jalan untuk daerah yang sudah berkembang; (2) meningkatnya aksesibilitas wilayah yang sedang dan belum berkembang; (3) terwujudnya kerjasama antar pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan prasarana jalan; (4) menurunnya kecelakaan dan meningkatnya kualitas pelayanan angkutan dalam hal ketertiban, keamanan dan kenyamanan; (5) meningkatnya keterpaduan antar moda dan efisiensi dalam mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa; (6) meningkatnya keterjangkauan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat luas serta dukungan pelayanan transportasi jalan perintis di wilayah terpencil untuk mendukung pengembangan wilayah; (7) meningkatnya efisiensi dan efektivitas regulasi dan kelembagaan transportasi; (8) meningkatnya kesadaran masyarakat dalam bertransportasi; (9) penanganan dampak polusi udara dan pengembangan teknologi sarana yang ramah lingkungan; (10) terwujudnya penyelenggaraan angkutan perkotaan yang efisien, handal, ramah lingkungan dengan tarif terjangkau. Arah kebijakan pembangunan transportasi jalan, antara lain: a.
Mengharmoniskan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya dalam konteks pelayanan antarmoda dan Sistranas.
b.
Mengembangkan rencana induk sistem jaringan prasarana berbasis pulau.
c.
Melanjutkan dan merampungkan reformasi di bidang transportasi jalan melalui UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dan revisi Undang-undang Nomor 14 Tahun
1992
tentang
Lalu-lintas
dan
Angkutan
Jalan
dan
Peraturan
Pelaksanaannya. d.
Mendorong
keterlibatan
peran
dunia
usaha
dan
masyarakat
dalam
penyelenggaraan dan penyediaan prasarana jalan.
5
e
Meningkatkan kondisi pelayanan prasarana jalan melalui penanganan muatan lebih secara komprehensif, dan melibatkan berbagai instansi terkait.
f.
Meningkatkan keselamatan lalu-lintas jalan secara komprehensif dan terpadu.
g.
Meningkatkan kelancaran pelayanan angkutan jalan secara terpadu melalui penataan sistem jaringan dan terminal, manajemen lalu-lintas dan sebagainya.
h.
Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kepada masyarakat diantaranya melalui penyediaan pelayanan angkutan perintis pada daerah terpencil.
i.
Meningkatkan efisiensi dan efektivitas peraturan serta kinerja kelembagaan.
j.
Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur dan operator serta disiplin pengguna jasa, meningkatkan kemampuan manajemen dan rekayasa lalulintas, serta pembinaan teknis tentang pelayanan operasional transportasi.
k.
Mendukung
pengembangan
transportasi
yang
berkelanjutan,
terutama
penggunaan transportasi umum masal di perkotaan yang efisien.
2.
PERKERETAAPIAN
Sasaran pembangunan perkeretaapian diprioritaskan untuk meningkatkan kinerja pelayanan terutama keselamatan angkutan, melalui penurunan tingkat kecelakaan dan fatalitas akibat kecelakaan di perlintasan sebidang dengan jalan dan penanganan keamanan operasi pada sepanjang lintas utama yang padat, serta kelancaran mobilisasi angkutan barang dan jasa. Secara garis besar sasaran pembangunan perkeretaapian adalah: (1) pulihnya kehandalan dengan prioritas jalur yang strategis dan padat; (2) optimal dan pulihnya jaringan yang ada; (3) berkembangnya jaringan baru dan peningkatan kapasitas; (3) revisi peraturan perundangan di bidang perkeretaapian; (4) meningkatnya kualitas perencanaan dan pendanaan; (5) meningkatnya peran pemerintah daerah, BUMN dan swasta dalam bidang perkeretaapian; (6) meningkatnya SDM dan penguasaan teknologi; (7) standarisasi perkeretaapian nasional secara terpadu agar kesinambungan investasi, operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana perkeretaapian nasional dapat tercapai secara efisien.
6
Arah kebijakan pembangunan perkeretaapian, antara lain sebagai berikut: a.
Meningkatkan keselamatan angkutan dan kualitas pelayanan melalui pemulihan kondisi pelayanan prasarana dan sarana angkutan perkeretaapian.
b.
Melaksanakan audit kinerja prasarana dan sarana serta SDM operator perkeretaapian.
c.
Meningkatkan peran angkutan perkeretaapian nasional dan lokal, dan meningkatkan strategi pelayanan angkutan yang lebih berdaya saing secara antarmoda dan intramoda.
d.
Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan terutama pada koridor yang telah jenuh serta koridor-koridor strategis dengan mengacu pada Sistranas;
e.
Meningkatkan frekuensi dan menyediakan pelayanan angkutan Kereta Api (KA) yang terjangkau.
f.
Melaksanakan perencanaan, pendanaan dan evaluasi kinerja perkeretaapian secara terpadu, dan berkelanjutan didukung pengembangan sistem data dan informasi yang lebih akurat.
g.
Melanjutkan reformasi dan restrukturisasi kelembagaan dan BUMN serta revisi peraturan perundang-undangan di bidang perkeretaapian (UU No. 13 Tahun 1992 beserta peraturan pelaksanaannya).
h.
Meningkatkan peran serta pemerintah daerah dan swasta di bidang perkeretaapian.
i.
Meningkatkan
SDM
perkeretaapian
dan
pengembangan
teknologi
perkeretaapian nasional.
3.
SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN
Sasaran pembangunan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) adalah: (1) meningkatnya jumlah prasarana dermaga/lintas penyeberangan yang memenuhi standar yang ditentukan; (2) meningkatnya kelaikan dan jumlah sarana ASDP; (3) meningkatnya keselamatan ASDP; (4) meningkatnya kelancaran perpindahan antarmoda angkutan penumpang dan kendaraan, serta meningkatnya pelayanan angkutan perintis; (5) meningkatnya peran swasta dan pemerintah daerah dalam pembangunan dan pengelolaan ASDP, serta meningkatnya kinerja BUMN di bidang ASDP. 7
Arah kebijakan pembangunan ASDP, antara lain adalah: a.
Meningkatkan keselamatan dan kualitas pelayanan prasarana, sarana dan pengelolaan ASDP.
b.
Meningkatkan kelancaran dan kapasitas pelayanan di lintas yang telah jenuh dan pelayanan angkutan antarmoda.
c
Meningkatkan aksesibilitas pelayanan ASDP.
d.
Mendorong peran serta Pemda dan swasta dalam penyelenggaraan ASDP.
e.
Mendorong penyelesaian revisi UU Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran serta peraturan pelaksanaannya.
f.
Melaksanakan restrukturisasi BUMN dan kelembagaan dalam moda SDP.
4.
LAUT
Sasaran pembangunan transportasi laut, antara lain meliputi: (1) meningkatnya pangsa pasar armada pelayaran nasional untuk angkutan laut dalam negeri dan ekspor-impor; (2) meningkatnya kinerja dan efisiensi pelabuhan; (3) meningkatnya kecukupan dan kehandalan sarana bantu navigasi pelayaran; (4) meningkatnya peran swasta dalam berinvestasi di bidang prasarana pelabuhan. Arah kebijakan pembangunan transportasi laut, antara lain adalah sebagai berikut: a.
Meningkatkan peran armada pelayaran nasional baik untuk angkutan dalam negeri maupun ekspor-impor dengan memberlakukan azas cabotage1.
b.
Menghapuskan
pungutan-pungutan
tidak
resmi
di
pelabuhan
melalui
peningkatan koordinasi bagi semua instansi yang terkait dalam proses bongkar muat barang. c.
Memenuhi standar pelayaran internasional yang dikeluarkan oleh IMO (International Maritime Organisation) maupun IALA (International Association of Lighthouse Authorities) serta pelaksanaan ISPS (International Ship and Port Security) Code.
d.
Merestrukturisasi peraturan perundang-undangan (revisi UU No 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran dan peraturan pelaksanaannya) serta kelembagaan di
1
8
Lihat Inpres No. 5 Tahun 2005.
subsektor transportasi laut guna menciptakan kondisi yang mampu menarik minat swasta dalam pembangunan prasarana transportasi laut. e.
Menyerahkan secara bertahap aset pelabuhan regional dan lokal yang dikelola Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
f.
Pemutakhiran tatanan kepelabuhanan nasional mengacu pada Sistranas.
g.
Melanjutkan pelayanan angkutan laut perintis.
5.
UDARA
Sasaran pembangunan transportasi udara adalah terjaminnya keselamatan, kelancaran dan kesinambungan pelayanan transportasi udara baik untuk angkutan penerbangan domestik dan internasional, maupun perintis. Di samping itu sasaran yang tak kalah pentingnya adalah terciptanya persaingan usaha di dunia industri penerbangan yang wajar. Arah kebijakan pembangunan transportasi udara, antara lain adalah sebagai berikut : a.
Memenuhi
standar
keamanan
dan
keselamatan
penerbangan
ICAO
(Internasional Civil Aviation Organisation) guna meningkatkan keselamatan penerbangan baik selama penerbangan maupun di bandara di wilayah Indonesia. b.
Menciptakan persaingan usaha pada industri penerbangan nasional yang lebih transparan dan akuntabel.
c.
Merestrukturisasi peraturan dan perundang-undangan (revisi UU No. 15 Tahun 1992 dan peraturan pelaksanannya) serta kelembagaan di subsektor transportasi udara guna menciptakan kondisi yang mampu menarik minat swasta dalam pembangunan prasarana transportasi udara.
d.
Pemutakhiran tatanan kebandarudaraan nasional mengacu pada Sistranas.
e.
Melanjutkan pelayanan angkutan udara perintis.
C.
TRANSPORTASI ANTARMODA/MULTIMODA
Sasaran pengembangan transportasi antarmoda/multimoda antara lain adalah terwujudnya pelayanan menerus (single seamless services) antarmoda transportasi 9
yang terlibat dalam pelayanan transportasi penumpang dan barang tepat waktu dari pintu ke pintu. Pengembangan pelayanan transportasi penumpang dan barang dari pintu ke pintu diarahkan pada keterpaduan jaringan pelayanan dan jaringan prasarana transportasi antarmoda/multimoda yang efektif dan efisien dalam bentuk interkoneksi pada simpul transportasi yang berfungsi sebagai titik temu yang memfasilitasi alih moda yang dapat disebut sebagai terminal antarmoda (intermodal terminal) yang memberikan nilai tambah pada sektor lain. Jaringan
pelayanan
transportasi
antarmoda/multimoda
diwujudkan
melalui
keterpaduan antar trayek/lintas/rute angkutan jalan, kereta api, sungai dan danau, penyeberangan, laut dan udara, dengan memperhatikan keunggulan moda berdasarkan kesesuaian teknologi dan karakteristik wilayah layanan, serta lintas tataran transportasi baik dalam Tatranas, Tatrawil, maupun Tatralok. Pengembangan jaringan prasarana antarmoda untuk penumpang dan atau barang, dilakukan dengan memperhatikan keunggulan masing-masing moda transportasi, didasarkan pada konsep pengkombinasian antara moda utama, moda pengumpan dan moda lanjutan. Kebijakan yang dijadikan pedoman untuk mencapai sasaran tersebut antara lain: a.
Standardisasi sarana dan prasarana untuk terwujudnya pelayanan menerus (single seamless services) antar moda transportasi.
b.
Penataan regulasi dan kelembagaan untuk mendukung penyelenggaraan transportasi antarmoda/multimoda yang efektif dan efisien.
c.
Meningkatkan kualitas pelayanan mengarah kepada penerapan sistem tiket terpadu/dokumen tunggal.
10
BAB III PERMASALAHAN RIPTEK DAN MANAJEMEN TRANSPORTASI
Permasalahan sistem transportasi nasional merupakan suatu permasalahan yang sangat kompleks dan dapat dilihat dari berbagai perspektif. Dari perspektif pengembangan teknologi dan manajemen transportasi, permasalahan yang dihadapi adalah: (1) regulasi, (2) pemanfaatan dan pengembangan teknologi, serta (3) manajemen transportasi, untuk memenuhi kebutuhan transportasi nasional yang aman, nyaman, terjangkau dan ramah lingkungan. Ketiga permasalahan aktual tersebut sangat terkait satu sama lain dan dirasakan oleh pelaku transportasi baik pada transportasi jalan, kereta api, sungai, danau dan penyeberangan (SDP), laut, dan udara, meski dalam tingkat yang berbeda.
A.
MASALAH REGULASI
Masalah keselamatan, kenyamanan dan keamanan dari berbagai moda transportasi sangat terkait dengan masalah regulasi. Berbagai peristiwa kecelakaan yang memakan banyak korban jiwa, baik kecelakaan lalu-lintas di jalan raya, kereta api, SDP, kapal laut dan pesawat udara, menunjukkan betapa lemahnya dan tidak ditaatinya peraturan yang berlaku. Dari perspektif teknologi dan manajemen transportasi, masalah regulasi yang sangat menonjol dan ditengarai sebagai faktor utama penyebab kecelakaan pada berbagai moda transportasi adalah, tidak ditaatinya peraturan yang berkaitan dengan (1) kapasitas sarana dan prasarana; (2) kelaikan sarana transportasi; (3) kecepatan laju kendaraan dan penggunaan alat pengaman (sabuk pengaman, pelampung, dll.), dan (4) ketidaksepadanan (kompatibilitas) antara teknologi dengan regulasi. Dalam hal kapasitas prasarana dan sarana diidentifikasi tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini sangat dirasakan, dan secara nyata dapat dilihat sehari-hari, pada moda transportasi jalan dan kereta api, utamanya di kota-kota besar dan metropolitan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan suatu upaya untuk pengembangan angkutan masal dengan kapasitas besar Bus Rapid Transit and Mass Rapid Transit
11
dan
pengaturan
‘jam-jam/waktu-waktu
sibuk’
(peak-hours/peak-seasons
management). Selanjutnya masalah kapasitas sarana dan prasarana banyak dijumpai pada kendaraan pengangkut barang yang merusak jalan dan jembatan karena ketidaksesuaian antara kelas jalan/jembatan dengan beban gandar. Akibatnya, waktu yang dibutuhkan untuk perjalanan angkutan barang bertambah lama, menimbulkan kerawanan, keselamatan, keamanan dan kenyamanan lalu-lintas. Gambaran serupa juga ada pada moda transportasi SDP dan laut. Kecelakaan sering terjadi dikarenakan pelanggaran batas muatan utamanya di daerah-daerah di luar pulau Jawa. Sarana transportasi juga banyak dijumpai yang tidak laik. Dalam beberapa kasus masih dijumpai pengoperasian sarana transportasi tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan jasa pelayanan transportasi. Hal ini berakibat selain membahayakan keselamatan, kemacetan lalu-lintas, polusi dan pemborosan BBM. Kecepatan kendaraan yang tidak terkontrol tanpa memperhatikan kondisi kendaraan dan jalan merupakan faktor penyebab tingginya kecelakaan di jalan raya. Pengemudi kendaraan baik umum maupun pribadi seringkali mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan yang melebihi ketentuan, saling mendahului dan berjalan tanpa memperhatikan kondisi kendaraan. Hal ini karena lemahnya law enforcement dan belum dimanfaatkannya teknologi seperti speed detector untuk law enforcement.
B.
MASALAH PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI
Selama ini banyak teknologi yang sudah dimiliki dan dikuasai tetapi belum dimanfaatkan dan dikembangkan sepenuhnya untuk mendukung sektor transportasi. Padahal pemanfaatan dan pengembangan teknologi dalam sektor transportasi dapat membantu meningkatkan keselamatan dan menyediakan sarana transportasi yang secara ekonomis dapat menjangkau masyarakat berpenghasilan rendah serta ramah lingkungan.
Teknologi
yang
dapat
dimanfaatkan
untuk
menunjang
sistem
transportasi nasional yang efektif dan efisien antara lain adalah: (1) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); (2) Energi baru dan terbarukan; (3) Komponen Lokal; (4) Informasi meteorologi dan geofisika. 12
Pemanfaatan TIK bagi kepentingan transportasi belum optimal. Hal ini terlihat dari minimnya penggunaan teknologi tersebut pada sistem persinyalan jaringan kereta api, sistem pengaturan lalu-lintas jalan raya seperti ITS (Intelligent Transportation System), pengaturan lalu-lintas penerbangan dan bandar udara serta perangkat pendukungnya seperti ATS (Air Traffic Service), ATM (Air Traffic Management) dan EDI (Electronic Data Interchange) untuk pelabuhan. Padahal TIK ini sudah berkembang dan mampu meningkatan kinerja pelayanan jasa transportasi serta mendukung fungsi SAR (Search and Rescue). Masalah lain yang dihadapi sektor transportasi adalah besarnya jumlah penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai sumber energi transportasi. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2004 hampir separuh (48 persen) konsumsi BBM nasional digunakan oleh sektor transportasi. Penggunaan BBM untuk pengoperasian kendaraan/angkutan saat ini menjadi beban berat bagi pemerintah. Dengan semakin menipisnya cadangan minyak bumi dan meningkatnya harga BBM di pasar dunia, penggunaan energi alternatif/bahan bakar non BBM yang ramah lingkungan untuk pengoperasian kendaraan/angkutan saat ini merupakan suatu keharusan. Selain mempunyai keuntungan ekonomis penggunaan energi alternatif non BBM juga dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan Selain masalah di atas, juga diidentifikasi rendahnya penggunaan komponen lokal yang berdaya saing dalam sektor transportasi. Hal ini menyebabkan tingginya ketergantungan impor, mengurangi kemandirian bangsa dan rendahnya posisi tawar dalam persaingan global. Kurangnya pemanfaatan informasi meteorologi dan geofisika menyebabkan kecelakaan transportasi. Salah satu contohnya adalah kecelakaan laut yang dikarenakan terpaan gelombang dan angin kencang, utamanya pada sarana transportasi SDP dan pelayaran rakyat.
13
C.
MASALAH MANAJEMEN TRANSPORTASI
Berkaitan dengan Manajemen Transportasi permasalahan yang dihadapi anatara lain: 1.
Rendahnya kualitas SDM sebagai pelaku transportasi. Kualitas SDM yang ada belum sesuai dengan perkembangan teknologi transportasi.
2.
Kesisteman dan koordinasi antarmoda. Untuk mendukung penyelenggaraan transportasi antarmoda/multimoda yang effektif dan effisien, dibutuhkan suatu sistem transportasi yang terintegrasi, yang mencakup antara lain manajemen dan
pengaturan
jaringan
transportasi
multimoda/antarmoda,
penerapan
dokumen tunggal, dan sistem tiket terpadu. 3.
Ketidak seimbangan penggunaan dan ketersediaan sarana transportasi antarmoda juga cukup dominan. Untuk transportasi jalan, utamanya di daerah dengan koridor padat seperti pantai utara Jawa (Pantura), masalah utama adalah kelebihan permintaan daripada fasilitas yang tersedia. Sarana dan prasaran transportasi jalan sangat dipadati oleh angkutan barang maupun penumpang. Sebaliknya, untuk transportasi laut di koridor yang sama, fasilitas yang ada belum dimanfaatkan secara maksimal. Diperlukan estimasi arus pergerakan barang dan manusia. Untuk itu diperlukan suatu peta mobilitas orang dan barang yang secara akurat dapat memberikan gambaran tentang arus perpindahan orang dan barang pada waktu-waktu tertentu.
Secara rinci ketiga permasalahan tersebut di atas dapat dilihat pada Tabel 1 di bawah.
14
Tabel 1. Identifikasi Permasalahan Sistem Transportasi Nasional dari Perspektif Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Manajemen Transportasi
No
Masalah Utama
Identifikasi Permasalahan
1
Regulasi
2
Pemanfaatan
1. Kapasitas muatan (orang, barang, dll.) 2. Kelaikan sarana transportasi 3. Penggunaan alat pengaman (sabuk keselamatan, pelampung) 4. Kecepatan laju kendaraan 5. Pengaturan jalur lalu-lintas 6. Penyelarasan semua peraturan perundang-undangan baik yang berkaitan dengan investasi maupun penyelenggaraan jasa transportasi; karena keterbatasan anggaran, pemerintah hendaknya mengajak peran swasta dalam usaha pengembangan transportasi 7. Pengaturan standard pelayanan, keselamatan 8. Belum ada tindakan tegas bagi berbagai pelanggaran lalu-lintas 9. Belum ada/belum dipatuhinya ketentuan pemanfaatan/penggunaan produksi dan komponen lokal dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi 10. Belum ada tindakan tegas bagi pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh kerusakan sarana transportasi, gas buangan, dll 11. Belum ada sistem insentif bagi: usaha angkutan yang menggunakan energi alternatif; swasta yang bersedia membangun infrastruktur transportasi 12. Perlu dilakukan peninjauan kembali dan merevisi berbagai peraturan yang ’out of date’(deregulasi) 1. Belum memanfaatkan TIK secara maksimal untuk optimalisasi arus lalulintas/pemanfaatan infrastruktur; manajemen lalu-lintas dan navigasi 2. Tidak/kurang memperhatikan ramalan cuaca (arah dan kecepatan angin, besar gelombang, dll.) 3. Aksesibilitas terhadap energi alternatif yang lebih effisien, murah dan ramah lingkungan 4. Belum banyak menggunakan dan memproduksi sarana transportasi yang efisien (ringan) serta hemat bahan bakar 5. Belum menggunakan komponen lokal secara maksimal dalam pembangunan sarana dan prasarana transportasi 6. Belum memanfaatkan tenaga ahli dalam negeri dalam mendisain sarana dan prasarana transportasi yang sesuai dengan kondisi lokal
IPTEK
15
3
16
Manajemen
1. Tidak ada data tentang estimasi pergerakan manusia dan barang pada waktu yang tertentu (jam sibuk, musim libur, dll) 2. Peningkatan kualitas SDM yang sesuai dengan perkembangan Iptek transportasi belum dilakukan secara maksimal 3. Kualitas pelayanan rendah 4. Ketidak disiplinan operator dan awak kendaraan serta pengguna jasa 5. Belum mengembangkan jaringan fasilitas/sarana transportasi dan tiket terpadu 6. Belum/kurang ada sistem dan mekanisme pendanaan untuk menunjang investasi dan operasi bidang prasarana dan sarana transportasi 7. Regenerasi sarana dan pemeliharaan serta peningkatan prasarana transportasi 8. Pengembangan dan pemanfaatan data based untuk monitoring dan evaluasi 9. Pengelolaan jaringan antarmoda belum berkembang 10. Ketidakseimbangan peran antarmoda 11. Pengelolaan dokumen yang lemah dan belum/kurang memanfaatkan teknologi informasi 12. Kurangnya perhatian penyediaan sarana transportasi umum bagi daerah/pulau terpencil
BAB IV KEBIJAKAN DAN PROGRAM BIDANG PENGEMBANGAN IPTEK DAN MANAJEMEN TRANSPORTASI
A.
VISI DAN MISI RIPTEK
Visi Riptek di bidang transportasi yang hendak dicapai selama lima tahun ke depan adalah: Tersedianya program prioritas pengembangan teknologi dan manajemen transportasi serta terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut untuk mendukung pencapaian Sistem Transportasi Nasional.
Visi ini merupakan pondasi bagi pengembangan teknologi dan manajemen transportasi lima tahunan berikutnya sampai dengan tahun 2025. Adapun misi yang akan dilaksanakan meliputi: (1) meningkatkan kemampuan riset ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjawab berbagai isu pelayanan, seperti keselamatan, keamanan, kehandalan dan kenyamanan, serta keterjangkauan masyarakat luas; (2) meningkatkan kemampuan Riptek strategis dalam rangka pengembangan sistem transportasi nasional yang handal, efektif dan efisien yang sesuai kondisi fisik wilayah serta sosial-ekonomi-budayanya; (3) meningkatkan penguasaan dan kemampuan teknologi industri dalam negeri yang ramah terhadap lingkungan, hemat energi untuk mendukung sistem transportasi nasional serta mendukung kelancaran sistem operasional dan kemampuan untuk perawatan; (4) peningkatan kapasitas teknologi pada sistem produksi di dunia usaha dan industri serta peningkatan sinergi antar berbagai komponen sistem inovasi; dan (5) meningkatkan kemampuan manufakturing teknologi tinggi yang berdaya saing internasional untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana transportasi. Visi dan misi ini akan dapat dilaksanakan dengan cara memperkuat kerjasama kelembagaan yang berkelanjutan, terintegrasi dan sinergi kemampuan nasional.
17
B.
KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN
IPTEK
DAN
MANAJEMEN
TRANSPORTASI Iptek dan manajemen transportasi merupakan aspek penting dalam upaya mencapai kinerja sistem transportasi nasional yang lebih baik. Hal ini diantaranya dapat ditunjukkan dengan tingkat kehandalan, tingkat efisiensi yang dicapai, serta tingkat harga pelayanan jasa yang relatif murah. Dalam fungsinya sebagai faktor stimulan kegiatan ekonomi, pengembangan teknologi dan penataan manajemen transportasi akan secara langsung mempengaruhi kemampuan serta daya saing global bagi armada
transportasi
nasional
baik
jalan,
kereta
api,
sungai,
danau
dan
pemanfaatan
dan
penyeberangan, maupun laut dan udara. Seperti
diuraikan
pengembangan
sebelumnya,
teknologi,
serta
permasalahan manajemen
regulasi, transportasi
merupakan
potret
keseharian pembangunan transportasi nasional. Berangkat dari permasalahan transportasi tersebut, diperlukan kerangka kebijakan yang mengarah kepada: (1) fokus program penelitian dan pengembangan teknologi dan manajemen bagi kepentingan penerapan regulasi di bidang transportasi; (2) fokus riset-riset sosioekonomi dan kultural untuk menjawab berbagai masalah yang bermula dari para pelaku transportasi; (3) menyediakan berbagai bentuk insentif yang tepat untuk mengembangkan inovasi dan rekayasa transportasi; (4) mendorong peningkatan kemampuan industri transportasi nasional agar penggunaan komponen lokal, penerapan azas cabotage, maupun pembentukan kemandirian bangsa dapat diwujudkan; (5) meningkatkan dukungan politik dan dukungan publik untuk mewujudkan tercapainya pemenuhan kebutuhan akan jasa transportasi nasional.
C.
PROGRAM
PENGEMBANGAN
RIPTEK
DAN
MANAJEMEN
TRANSPORTASI Prioritas utama pengembangan teknologi dan manajemen transportasi adalah:
(1) mengembangkan program-program Iptek transportasi terintegrasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat; dan mengutamakan keselamatan dan keamanan; serta sebesar-besarnya mengutamakan komponen lokal; (2) meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi dan manajemen untuk melayani kebutuhan angkutan 18
umum perkotaan, angkutan antar pulau, sungai dan danau, serta pemanfaatan teknologi informasi; (3) meningkatkan penelitian dan pengembangan teknologi yang berkaitan dengan mitigasi dampak lingkungan dan sosial; (4) meningkatkan penelitian dan pengembangan sektor transportasi yang mampu memberi nilai tambah bagi sektor lain utamanya sektor ekonomi; (5) memperluas penelitian dan pengembangan yang dapat menghasilkan konservasi energi di bidang transportasi. Mengacu
pada
transportasi
prioritas
tersebut
di
utama atas,
pengembangan program-program
teknologi yang
dan
manajemen
dimungkinkan
untuk
diprioritaskan dalam kurun waktu tiga tahun ke depan (2007 – 2009), diantaranya adalah: 1.
Penelitian dan pengembangan manajemen dan sistem transportasi perkotaan. Permasalahan
umum
yang
sering
dijumpai
di
perkotaan
adalah:
ketidakdisiplinan pelaku transportasi dan angkutan umum yang didominasi oleh tipe dan jenis angkutan yang tidak efisien, sehingga menyebabkan kemacetan lalu-lintas dan persoalan transportasi yang lain. Oleh karena itu, penerapan sistem transportasi masal sudah menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari. Kondisi yang ada saat ini, tidak satupun kota-kota besar di Indonesia, memiliki sistem transportasi masal yang memadai. Dalam rangka mengatasi masalahmasalah di atas, pilihan program penelitian dan pengembangan teknologi dan manajemen transportasi yang harus dilakukan adalah: a. Penelitian dan pengembangan moda dan teknologi angkutan umum perkotaan baik yang bersifat konvensional maupun teknologi baru sesuai dengan karakteristik dan klasifikasi kota di Indonesia. b. Penelitian dan pengembangan manajemen dan sistem jaringan transportasi perkotaan yang menuju pada penerapan Intelligent Transportation System (ITS). c.
Penelitian perilaku (consumer behaviour) bagi pengguna maupun operator angkutan umum perkotaan.
d. Kajian regulasi dan penegakan law enforcement transportasi di perkotaan.
2.
Penelitian dan pengembangan sistem transportasi antar pulau, sungai dan danau. 19
Kondisi
geografis
Indonesia
serta
kenyataan
adanya
kesenjangan
pembangunan antar wilayah maupun antar daerah, khususnya di Kawasan Timur Indonesia, menuntut peran transportasi sebagai motor penggerak pembangunan dan sistem logistik nasional. Untuk tujuan tersebut dan sejalan dengan upaya penerapan azas cabotage, pilihan program penelitian dan pengembangan teknologi dan manajemen transportasi yang harus dilakukan adalah: a.
Penelitian dan pengembangan moda dan teknologi angkutan laut, sungai dan danau yang dapat dibangun oleh industri galangan kapal nasional termasuk galangan kapal rakyat.
b.
Penelitian dan pengembangan moda dan teknologi angkutan udara, utamanya pesawat udara dengan kapasitas kecil.
c.
Penelitian dan pengembangan alat bantu navigasi dan telekomunikasi untuk pelayaran perintis.
d.
Penelitian dan pengembangan peralatan penunjang manajemen sistem transportasi kapal laut, kapal sungai dan danau, pesawat udara yang menuju kepada kerangka penataan sistem tata ruang udara nasional2 dan penataan Alur Kepulauan Indonesia (ALKI).
3.
Penelitian dan pengembangan elemen penunjang pengembangan teknologi dan manajemen transportasi. Mengingat bahwa pengembangan teknologi dan manajemen transportasi tidak dapat berdiri sendiri, maka penelitian dan pengembangan elemen penunjang teknologi dan manajemen transportasi harus secara paralel dilakukan. Pilihan program penelitian dan pengembangan yang harus dilakukan adalah: a.
Penelitian dan pengembangan bahan bakar alternatif untuk angkutan perkotaan.
b.
Penelitian dan pengembangan material dan komponen bagi angkutan perkotaan, kapal antar pulau dan pesawat udara yang mencakup sarana dan prasarana.
c.
Penelitian dan pengembangan manajemen bagi industri galangan kapal rakyat nasional.
2
20
CNS/ATM dalam kerangka One Sky Global Policy.
BAB V. PETARENCANA DAN INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM
A.
PETARENCANA
Petarencana merupakan rincian pelaksanaan program yang hendak dicapai dalam jangka panjang. Secara ideal petarencana akan menjadi sangat berguna apabila memuat penjabaran rinci mengenai rencana kegiatan, waktu yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan, kebutuhan anggaran serta pelaksana kegiatan. Sebagai sebuah petarencana, setiap kegiatan harus memuat sasaran maupun tujuan yang hendak dicapai. Albraight (1992), mendefinisikan petarencana sebagai berikut: ….a future environment, objectives to be achieved within that environment, and plans for how those objectives will be achieved over time. It lays out a framework, or architecture, as a way of understanding how the pieces of a complex technological system fit together, interact and evolve. It links applications, technical challenges and the technological solutions together, and it helps set priorities for achieving the objectives…..
Dalam konteks program pengembangan teknologi dan manajemen transportasi, petarencana ini merupakan alat bantu perencanaan, koordinasi, supervisi dan evaluasi bagi Kementerian Negara Riset dan Teknologi (KNRT) bersama dengan instansi terkait maupun sektor industri dalam melaksanakan program penelitian maupun pengembangan teknologi. Berkenaan dengan kegunaan dari sebuah petarencana, Buku Putih Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi menetapkan
petarencana pada tataran
program. Adapun petarencana program yang ditetapkan dalam Buku Putih memuat secara rinci dua rencana program penelitian yaitu: (1) Program Penelitian dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan dan (2) Program Penelitian dan Pengembangan Sistem Transportasi Antar Pulau, Sungai dan Danau. Sedangkan program
ketiga
yaitu
Penelitian
dan
Pengembangan
Elemen
Penunjang
Pengembangan Teknologi dan Manajemen Transportasi tidak dibahas, mengingat program penunjang tersebut merupakan kompentensi bidang lain. Dengan demikian maka petarencana yang ditetapkan adalah: 21
1.
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI PERKOTAAN a. Penelitian dan Pengembangan Moda dan Teknologi Angkutan Umum Perkotaan Jenis Program Sasaran Waktu Indikator Keberhasilan Program
Petarencana 1.
Penelitian
: Penelitian dan Pengembangan : Jenis dan tipe angkutan umum perkotaan yang mendukung penerapan sistem angkutan masal : 5 tahun : Sebuah disain dan prototipe angkutan umum yang telah diuji dan siap untuk diproduksi dengan menggunakan material dan komponen lokal secara maksimal dan
Pengembangan
Moda
dan
Tahun ke4 5
6
Teknologi
Angkutan Umum Perkotaan Kegiatan
1
2
3
7
8
1. Penelitian Kebutuhan Tipe dan Jenis Angkutan Umum Perkotaan 2. Pengembangan Disain dan Teknologi Angkutan Umum Perkotaan 3. Penelitian dan Pengembangan Material dan Komponen Angkutan Umum Perkotaan 4. Blueprint Disain Prototipe Angkutan Umum Perkotaan 5. Pembangunan Prototipe Angkutan Umum Perkotaan 6. Pengujian Prototipe Angkutan Umum Perkotaan 7. Pembangunan Angkutan Umum Perkotaan Keterangan: Jika penelitian pada tahun 2007 menyimpulkan bahwa jenis angkutan perkotaan yang perlu dikembangkan adalah bus berbahan bakar gas dengan kapasitas penumpang 40, maka kegiatan pengembangan pada tahun 2008 dan seterusnya difokuskan pada bus jenis tersebut.
22
b. Penelitian dan Pengembangan Manajemen dan Sistem Jaringan Angkutan Umum Perkotaan Jenis Program Sasaran
Waktu Indikator Keberhasilan Program
Petarencana 2.
: Penelitian dan Pengembangan : Disain manajemen dan sistem jaringan angkutan umum perkotaan beserta dengan perangkat lunak dan perangkat keras untuk mendukung penerapan sistem angkutan umum masal : 5 tahun : Sebuah disain sistem jaringan angkutan umum perkotaan yang telah diuji dan siap untuk di terapkan.
Penelitian dan Pengembangan Manajemen dan Sistem Jaringan Angkutan Umum Perkotaan
Kegiatan
1
2
3
Tahun ke4 5
6
7
8
1. Pemetaan Manajemen dan Sistem Jaringan Pelayanan Angkutan Umum Perkotaan 2. Pengembangan Disain Sistem Serta Teknologi Pendukungnya 3. Pengembangan Perangkat Lunak untuk Pengaturan Jaringan Pelayanan Angkutan Perkotaan 4. Pengembangan Perangkat Keras untuk Pengaturan Jaringan Pelayanan Angkutan Perkotaan 5. Pembuatan Perangkat Lunak dan Prototipe Perangkat Keras 6. Pengujian Perangkat Lunak dan Perangkat Keras di Satu atau Lebih Kota Besar di Indonesia 7. Pembangunan Perangkat Lunak dan Perangkat Keras dan Penerapannya
23
c. Penelitian Perilaku (Consumer Behaviour) Pengguna dan Operator Angkutan Umum Perkotaan Jenis Program Sasaran Waktu Indikator Keberhasilan Program Petarencana 3.
: Penelitian : Karakteristik pengguna dan operator angkutan umum : 3 tahun : Membaiknya perilaku pengguna maupun operator angkutan umum perkotaan.
Penelitian Perilaku (Consumer Behaviour) Pengguna dan Operator Angkutan Umum Perkotaan
Kegiatan 1. Observasi Perilaku Pelaku Transportasi 2. Kajian Aspirasi dan Persepsi Masyarakat tentang Kualitas dan Kuantitas Fasilitas Transportasi Publik 3. Kajian Kebutuhan dan Ketersediaan Fasilitas Transportasi Publik
24
1
2
3
Tahun ke4 5
6
7
8
d. Kajian Regulasi dan Penegakan Hukum di Bidang Transportasi Perkotaan Jenis Program
: Penelitian
Sasaran
: Regulasi dan penerapan regulasi transportasi perkotaan : 2 tahun : Membaiknya perilaku pengguna maupun operator angkutan umum perkotaan dari aspek regulasi dan penegakan hukum
Waktu Indikator Keberhasilan Program
Petarencana 4.
Kajian
Regulasi
dan
Penegakan
Hukum
di
Bidang
Transportasi Perkotaan Kegiatan
1
2
3
Tahun ke4 5
6
7
8
1. Kajian Kebijakan Publik dalam Berbagai Moda dan Implementasinya di Lapangan 2. Kajian tentang Pengetahuan Perilaku dan Praktek (KAP) Operator dan Pengguna Jasa Transportasi dalam Melaksanakan Kegiatan Transportasi 3. Kajian tentang Efektivitas Sanksi Bagi Pelanggar Aturan Transportasi 4. Aspirasi dan Persepsi Masyarakat tentang Penegakan Hukum dalam Bertransportasi
25
2.
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI ANTAR PULAU a. Penelitian dan Pengembangan Kapal Antar Pulau Jenis Program Sasaran
: Penelitian dan Pengembangan : Tipe dan jenis kapal antar pulau yang mendukung pembangunan, sistem logistik nasional dan penerapan azas cabotage
Waktu
: 5 tahun
Indikator Keberhasilan Program
: Sebuah disain dan prototipe kapal antar pulau yang telah diuji dan siap untuk diproduksi dengan menggunakan material dan komponen lokal secara maksimal
Petarencana 5.
Penelitian dan Pengembangan Kapal Antar Pulau
Kegiatan 1. Penelitian Kebutuhan Tipe dan Jenis Kapal Antar Pulau 2. Pengembangan Disain dan Teknologi Kapal Antar Pulau 3. Penelitian dan Pengembangan Material dan Komponen Kapal Antar Pulau 4. Blueprint Disain Prototipe Kapal Antar Pulau 5. Pembangunan Prototipe Kapal Antar Pulau 6. Pengujian Prototipe Kapal Antar Pulau di Kawasan Timur Indonesia 7. Pembangunan Kapal Antar Pulau oleh Industri Galangan Kapal Rakyat
26
1
2
3
Tahun ke4 5
6
7
8
b. Penelitian dan Pengembangan Pesawat Terbang Kapasitas Kecil (Small Aircraft) Jenis Program Sasaran
Waktu Indikator Keberhasilan Program
Petarencana 6.
Penelitian
: Penelitian dan Pengembangan : Tipe dan jenis pesawat kecil yang mendukung pembangunan dan sistem logistik nasional yang mampu memenuhi kebutuhan transportasi udara di daerah terpencil, utamanya di Kawasan Timur Indonesia : 5 tahun : Sebuah disain dan prototipe pesawat kecil yang telah diuji dan siap untuk diproduksi dengan menggunakan material dan komponen lokal secara maksimal
dan
Pengembangan
Pesawat
Kecil
(Small
Aircraft) Kegiatan
1
2
3
Tahun ke4 5
6
7
8
1. Penelitian Kebutuhan Tipe dan Jenis Pesawat Kecil 2. Pengembangan Disain dan Teknologi Pesawat Kecil 3. Penelitian dan Pengembangan Material dan Komponen Pesawat 4. Blueprint Disain Prototipe Pesawat Kecil 5. Pembangunan Prototipe Pesawat Kecil 6. Pengujian Prototipe Pesawat Kecil di Kawasan Timur Indonesia 7. Pembangunan Pesawat Kecil oleh Industri Kedirgantaraan Nasional
B.
INDIKATOR KEBERHASILAN PROGRAM
Untuk mengukur keberhasilan program secara menyeluruh, diperlukan suatu indikator. Dalam Buku Putih ini indikator yang dipergunakan adalah: 1. Terlaksananya program-program Riptek di bidang pengembangan teknologi dan manajemen transportasi sebagaimana disebutkan pada Bab IV.
27
2. Terlaksananya program difusi dan pemanfaatan iptek di bidang pengembangan teknologi dan manajemen transportasi. 3. Tersedianya rancangbangun (design), model uji dan prototipe yang dapat diaplikasikan lebih lanjut oleh industri. 4. Secara lebih khusus, program pengembangan teknologi dan manajemen transportasi diharapkan mampu meningkatkan kemampuan riset dan teknologi yang dapat menjawab berbagai isu pelayanan transportasi yang mencakup aspek keselamatan, keamanan, kehandalan dan kenyamanan, serta keterjangkauan dan mampu menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Indikator utama yang digunakan dalam pengukuran keberhasilan program di atas adalah: 1. Indikator Keselamatan Ukuran yang dipergunakan adalah jumlah korban dan tingkat kecelakaan. 2. Indikator Mobilitas Ukuran yang dipergunakan adalah jumlah perjalanan orang, barang dan jasa per hari dalam kurun waktu tertentu. 3. Indikator Pertumbuhan Ekonomi Ukuran yang dipergunakan adalah besarnya kontribusi sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi. Indikator keberhasilan bagi usulan program kegiatan pada kurun waktu 2007-2009 adalah seperti terlihat pada Tabel 2, 3 dan 4 berikut:
28
Tabel 2. Penelitian dan Pengembangan Sistem Transportasi Perkotaan Kegiatan a. Teknologi Moda Angkutan Perkotaan
b. Manajemen Sistem Transportasi Perkotaan
Indikator Program 1. 2. 3. 4. 5.
Tipe dan jenis angkutan menurut karakteristik dan klasifikasi kota Blueprint tipe dan jenis angkutan Jenis material dan komponen Prototipe jenis angkutan Hasil pengujian prototipe jenis angkutan
1. Manajemen Sistem Jaringan Transportasi menurut karakteristik dan klasifikasi kota 2. Blueprint dan disain perangkat lunak dan perangkat keras penunjang sistem jaringan transportasi 3. Perangkat lunak dan prototipe perangkat keras bagi sistem jaringan transportasi kota 4. Hasil uji coba perangkat lunak dan prototipe perangkat keras manajemen sistem di satu atau lebih kota di Indonesia
c. Consumer 1. Faktor yang mempengaruhi “buruknya” perilaku pengguna dan Behaviour dan operator pelayanan jasa transportasi di perkotaan. Penerapan 2. Faktor yang berpengaruh terhadap “rendahnya” penerapan law Law enforcement transportasi di perkotaan. enforcement
Tabel 3. Penelitian dan Pengembangan Sistem Transportasi Antar Pulau KEGIATAN Penelitian dan Pengembangan Kapal Antar Pulau
Indikator Program 1. 2. 3. 4. 5.
Tipe dan jenis Kapal Antar Pulau Blueprint tipe dan jenis Kapal Antar Pulau Jenis material dan komponen Prototipe Kapal Antar Pulau Hasil pengujian prototipe Kapal Antar Pulau
Tabel 4. Penelitian dan Pengembangan Sistem Transportasi Pesawat Terbang Kapasitas Kecil KEGIATAN Penelitian dan Pengembangan Pesawat Terbang Kapasitas Kecil
Indikator Program 1. 2. 3. 4. 5.
Tipe dan jenis Pesawat Kecil Blueprint tipe dan jenis Pesawat Kecil Jenis material dan komponen Prototipe Pesawat Kecil Hasil pengujian prototipe Pesawat Kecil
29
BAB VI PENUTUP
Keberhasilan dalam melaksanakan program-program yang dirumuskan dalam Buku Putih ini sangat tergantung pada komitmen semua pihak khususnya lembaga penelitian dan pengembangan yang ada pada tingkat nasional dan daerah dalam menjalankannya. Walaupun diakui masih banyak isu-isu yang penting untuk dirumuskan dalam Riptek pengembangan teknologi dan manajemen transportasi nasional 2007-2009, berbagai program yang disusun dalam buku putih ini diyakini dapat dikembangkan sedemikian rupa untuk mengakomodasi kekurangan dan keterbatasan dimaksud. Hal ini karena penyusunan program-program penelitian dan pengembangan teknologi dan manajemen transportasi menyangkut berbagai kompleksitas kebutuhan masyarakat di satu pihak dan keterbatasan pendanaan di lain pihak. Oleh karena itu, peran dan kesadaran seluruh lembaga penelitian dan pengembangan sangat diharapkan dalam memahami dan sekaligus menjalankan program-program Riptek dan manajemen transportasi yang telah disusun dalam Buku Putih ini. Akhirnya, yang masih harus dipikirkan dengan lebih cermat adalah bagaimana caranya agar Buku Putih ini dapat digunakan secara berkelanjutan dan memperoleh modifikasi seperlunya pada waktu tertentu sesuai dengan tuntutan jaman serta mendapat dukungan politik yang memadai, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan Buku Putih ini memberi dampak luas bagi pembangunan sistem transportasi nasional pada khususnya dan pembangunan ekonomi nasional pada umumnya.
30
