BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Salah satu tujuan pembangunan pada era millenium Millenium Development Goals (MDG’s) adalah menuju kemitrasejajaran laki-laki dan perempuan dengan meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender pada setiap sektor pembangunan. Akan tetapi masalah ketidakadilan gender ditunjukkan oleh rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diukur dengan angka Indeks Pembangunan Gender (Gender-related Development Index atau GDI) dan angka Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index atau GEM). Selain itu masih banyaknya peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan

dan

anak,

serta

lemahnya

kelembagaan

dan

jaringan

pengarusutamaan gender serta kelembagaan yang peduli anak termasuk keterbatasan data terpilah menurut jenis kelamin. Angka GEM dan GDI Indonesia termasuk terendah dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Hal ini berarti ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan masih merupakan masalah yang akan dihadapi di masa mendatang. Sementara

itu,

tantangan

yang

dihadapi

sejalan

dengan

era

desentralisasi, yaitu timbulnya masalah kelembagaan dan jaringan di daerah (provinsi dan kabupaten/kota), terutama yang menangani masalah-masalah pemberdayaan

perempuan

dan

anak.

Program-program

pembangunan

pemberdayaan perempuan dan anak merupakan program lintas bidang dan lintas program, sehingga diperlukan koordinasi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi. Sistem pemerintahan serta lembaga-lembaga dari tingkat pusat hingga daerah yang belum sepenuhnya responsif gender dapat meminggirkan perempuan secara sistematis melalui kebijakan dan program. BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

1

Data statistik yang menjadi basis pengambilan keputusan dalam penyusunan kebijakan dan program tidak mampu mengungkap dinamika kehidupan perempuan dan laki-laki. Data tersebut dikumpulkan secara terpusat tanpa memperhatikan kontekstualitas dan tidak mampu mengungkap perbedaan kondisi perempuan-laki-laki sehingga kebijakan, program, dan lembaga yang dirancang menjadi netral gender dan menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam berbagai bidang kehidupan. Di samping itu, terbatasnya data pembangunan yang terpilah menurut jenis kelamin, mengakibatkan kesulitan dalam menemukenali masalah-masalah gender yang ada. Karena kesetaraan dan keadilan gender belum mencapai tahapan yang diharapkan semua pihak, oleh karena itu Pemerintah melalui berbagai kebijakan peraturan perundang - undangan yang secara garis besar terkait dengan urusan wajib Pemerintahan dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan mengacu pada pedoman umum ini maka Pemerintah Daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan yang dimaksud dengan menyediakan pembiayaan kegiatan melalui APBD, guna terwujudnya bahan - bahan perumusan kebijakan yang berupa penyelenggaraan data gender dan anak yang bersifat local sehingga kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang pembangunan bisa terwujud. 1.2. Tujuan a.

Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dalam penggunaan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah

b.

Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan PUG dan PUHA di daerah secara sistimatis, komprehensif dan berkesinambungan

c.

Meningkatkan ketersediaan data gender dan anak

BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

2

1.3. Sasaran Penggalian data gender yang menyangkut semua issue dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan ketenagakerjaan, pertanian, politik, sosial budaya, hukum dan data anak meliputi tumbuh kembang, kelangsungan hidup, perlindungan

data

kelembagaan

yang

meliputi

kelembagaan

PUG,

kelembagaan PUHA di wilayah Kabupaten Malang 1.4. Input a.

Belum tersajinya data terpilah gender dan anak secara lengkap kalaupun ada masih bersifat parsial

b.

Ketersediaan

data

terpilah

gender

menjadi

suatu

kebutuhan

semua pihak pemangku kepentingan 1.5. Output a. Mengidentifikasi perbedaan kondisi perempuan dan laki - laki termasuk anak dalam dimensi tempat dan waktu b. Mengidentifikasikan masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki -laki yang responsive terhadap masalah kebutuhan pengalaman perempuan dan laki - laki c. Buku profil gender dan anak tahun 2011 1.6. Hasil Yang Diinginkan a. Buku profil gender dan anak tahun 2011 b. Data gender dan anak untuk memberikan acuhan bagi pemerintah

dalam

upaya

pelaksanaan

pengarusutamaan

gender

dan

pengarusutamaan hak anak c. Adanya kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga sektoral dan berkoordinasi dengan LPS dalam penyelenggaraan data gender dan anak d. Base data gender dan anak, dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

3

BAB II METODE

2.1. Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Penyusunan profil dan data terpilah gender Kabupaten Malang jangkauan wilayahnya adalah 33 kecamatan di Kabupaten Malang Dilaksanakan pada bulan September - Nopember 2011

2.2. Sumber Data Data terpilah yang disusun dari Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kaupaten Malang yang dikumpulkan dari masing-masing kecamatan

berupa

isian

tabel.

Untuk

mendukung

kelengkapan

data

dipergunakan data sekunder yang diambil dari buku Kabupaten Malang Dalam Angka 2011.

2.3. Analisa Data Data yang terkumpul kemudian ditabulasi dan diinterpretasikan. Data dikelompokkan menjadi beberapa bidang yaitu : 1. Demografi 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Ekonomi dan Ketenagakerjaan 5. Hukum dan HAM 6. Sosial

Data-data tersebut dianalisis secara deskriptif dan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik, sehingga dapat diidentifikasi kesenjangan gender yang ada.


4

2.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Profil Data Gender dan Anak Kabupaten Malang dilaksanakan selama 3 bulan yaitu pada bulan September sampai November 2011 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel.2.1. Jadwal Kegiatan Penyusunan Profil Kabupaten Malang 2011

Data Gender dan Anak Bulan Ke -

No.

1.

2.

Kegiatan

I

II

III

Persiapan : a. Surat Ijin b. Instrumen lapang c. Training Enumerator Pengumpulan Data : a. Sekunder b. Primer

3.

Pengolahan dan Analisis Data

4.

Pembuatan Draft Laporan

5.

Pertemuan Dan Konsultasi

6.

Pembuatan Laporan Akhir Dan Penggandaan


5

BAB III GAMBARAN UMUM KONDISI WILAYAH KABUPATEN MALANG

3.1. Geografis Secara geografis Kabupaten Malang terletak diantara 112'17'10,90" sampai dengan 122'57'00,00" Bujur Timur dan 7'44‘55,11" sampai dengan 8'26 '35,45" Lintang Selatan. Sedangkan batas-batas Kabupaten Malang adalah :



Sebelah Barat

: Kab. Blitar dan Kab. Kediri



Sebelah Utara

: Kab. Jombang, Kab. Mojokerto dan Kab. Pasuruan



Sebelah Timur

: Kab. Probolinggo dan Kab. Lumajang



Sebelah Selatan

: Kab. Samudera Indonesia



Sedangkan di bagian tengah wilayah Kabupaten Malang dibatasi oleh Kota Malang dan Kota Batu Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 323.827,32 Ha, dimana

kabupaten Malang merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Propinsi Jawa Timur. Sedangkan ketinggian rata-rata Kabupaten Malang adalah 524 m di atas permukaan laut karena sebagian besar wilayahnya berada di dataran tinggi dan dikeliilingi oleh pegunungan maka berhawa sejuk, dengan suhu udara rata-rata 25,4 Celcius, curah hujan antara 30,0 mm – 526,0 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April dan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juni. Sedangkan kelembaban udara rata-rata berkisar 85% menurut hasil pantauan Stasiun Klimatologi Karangploso. Topografi Kabupaten Malang meliputi: dataran rendah, dataran tinggi, gunung-gunung baik yang masih aktif maupun tidak aktif serta sungai-sungai yang melintasi Kabupaten Malang. Faktor sumberdaya alam tersebut mencakup aspek kondisi topografi yang besar pengaruhnya terhadap proses pembangunan. Terdapat sembilan gunung dan satu pegunungan yang menyebar merata di


6

sebelah utara, timur, selatan dan barat wilayah Kabupaten Malang. Beberapa gunung telah dikenal secara nasional diantaranya adalah Gunung Semeru sebagai gunung tertinggi di pulau Jawa dengan ketinggian 3.676 meter. Selain itu ada Gunung Kawi (2.651 meter), Gunung Arjuno (3.339 meter) dan Gunung Welirang (2.156 meter). Sedangkan sungai-sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Malang diantaranya : Sungai Brantas, Sungai Metro, Sungai Lekso dan Sungai Konto. Di samping topografi yang bergunung-gunung, wilayah Kabupaten Malang juga dekat dengan laut dan pantai terutama di wilayah Malang Selatan. Pantai-pantai yang terkenal di Kabupaten Malang dan menjadi obyek wisata antara lain adalah : Pantai Sendangbiru, Balaikambang, Ngliyep dan Kondang Merak. 3.2. Administrasi Pemerintahan Secara administratif, wilayah Kabupaten Malang terbagi menjadi 33 kecamatan, 12 kelurahan, 378 desa, 3.125 RW dan 14.352 RT. Dengan ibukota kabupaten terletak di kota Kepanjen. Adapun nama-nama kecamatan di Kabupaten Malang adalah : No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Kecamatan Kecamatan Kasembon Kecamatan Ngantang Kecamatan Pujon Kecamatan Dau Kecamatan Karangploso Kecamatan Singosari Kecamatan Lawang Kecamatan Pakis Kecamatan Tumpang Kecamatan Jabung Kecamatan Poncokusumo Kecamatan Tajinan Kecamatan Bululawang Kecamatan Wajak Kecamatan Gondanglegi Kecamatan Pagelaran Kecamatan Dampit

No 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Kecamatan Kecamatan Turen Kecamatan Ampelgading Kecamatan Tirtomulyo Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kecamatan Kepanjen Kecamatan Sumber Pucung Kecamatan Pakisaji Kecamatan Wagir Kecamatan Ngajum Kecamatan Kromengan Kecamatan wonosari Kecamatan Pagak Kecamatan Kalipare Kecamatan Bantur Kecamatan gedangan Kecamatan Donomulyo


7

3.3. Ekonomi Kabupaten Malang termasuk daerah di Propinsi Jawa Timur dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang mencapai 6,27%. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp. 31.573.866 juta dan pendapatan perkapita mencapai Rp. 12.981.500,-. Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp. 1.668.263.268,18. Sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) pada tahun 2011 mencapai Rp. 1.821.834.298.452,3.4. Sejarah Singkat Kabupaten Malang Kabupaten Malang merupakan wilayah yang strategis pada masa pemerintahan

kerajaan-kerajaan.

Malang

merupakan

pusat

kerajaan

Singhasari, yang sebelumnya berpusat di Tumapel. Ketika kerajaan Singhasari di bawah kepemimpinan Akuwu Tunggul Ametung yang beristrikan Ken Dedes, kerajaan itu di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Pusat pemerintahan Singhasari saat itu berada di Tumapel. Baru setelah muncul Ken Arok yang kemudian membunuh Akuwu Tunggul Ametung dan menikahi Ken Dedes, pusat kerajaan berpindah ke Malang, setelah berhasil mengalahkan Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri setelah jatuh ke tangan Singhasari statusnya turun menjadi kadipaten. Sementara Ken Arok mengangkat dirinya sebagai raja yang bergelar Prabu Kertarajasa Jayawardhana atau Dhandang Gendhis (1185 1222). Kerajaan ini mengalami jatuh bangun. Semasa kejayaan Mataram, kerajaan-kerajaan di Malang jatuh ke tangan Mataram, seperti halnya Kerajaan Majapahit, sementara pemerintahanpun berpindah ke Demak yang pada saat itu bersamaan dengan masuknya agama Islam ke Tanah Jawa yang dibawa oleh Wali Songo. Malang pada saat itu berada di bawah pemerintahan Adipati Ronggo Tohjiwo dan statusnya berubah menjadi kadipaten. Pada masa-masa keruntuhan itu, menurut Folklore, muncul pahlawan legendaris yang bernama Raden Panji Pulungjiwo. Ia ditangkap oleh prajurit Mataram di Desa Panggungrejo yang kini disebut Kepanjen (berasal dari kata Kepanji-an). BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

8

Hancurnya kota Malang saat itu dikenal sebagai Malang Kutho Bedhah. Buktibukti yang hingga sekarang merupakan saksi bisu adalah nama-nama desa seperti Kanjeron, Balandit, Turen, Polowijen, Ketindan, Ngantang dan Mandaraka. Peninggalan sejarah berupa candi-candi merupakan bukti konkrit bahwa di Malang dahulu merupakan pusat kerajaan yang diperhitungkan di Tanah Jawa. Candi-candi tersebut antara lain : Candi Kidal di Desa Kidal Kecamatan Tumpang yang dikenal sebagai tempat penyimpanan abu jenazah Anusapati. Candi Singhasari di Kecamatan Singosari sebagai tempat penyimpanan abu jenazah Kertanegara. Candi Jago / Jajaghu di Kecamatan Tumpang merupakan tempat penyimpanan abu jenazah Wisnuwardhana. Bukti-bukti yang lain, seperti beberapa prasasti yang ditemukan menunjukkan daerah ini telah ada sejak abad VIII dalam bentuk Kerajaan Singhasari dan beberapa kerajaan kecil lainnya seperti Kerajaan Kanjuruhan seperti yang tertulis dalam Prasasti Dinoyo. Prasasti itu menyebutkan peresmian tempat suci pada hari Jum`at Legi tanggal 1 Margasirsa 682 Saka, yang bila diperhitungkan berdasarkan kalender kabisat jatuh pada tanggal 28 Nopember 760. Tanggal inilah yang dijadikan patokan hari jadi Kabupaten Malang. Sejak tahun 1984 di Pendopo Kabupaten Malang ditampilkan upacara Kerajaan Kanjuruhan, lengkap berpakaian adat zaman itu, sedangkan para hadirin dianjurkan berpakaian khas daerah Malang sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Malang. Pada zaman VOC, Malang merupakan tempat strategis atau sebagai basis perlawanan terhadap VOC, seperti halnya perlawanan Trunojoyo (1674 1680) terhadap Mataram yang dibantu VOC. Menurut kisah, Trunojoyo tertangkap di Ngantang. Pada awal abad XIX pemerintahan Hindia Belanda dipimpin oleh Gubernur Jenderal, sementara itu Malang seperti daerah-daerah Nusantara lainnya, dipimpin oleh seorang bupati. Bupati Malang Pertama adalah Raden Tumenggung Notodiningrat I yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda berdasarkan Resolusi Gubernur Jenderal 9 Mei 1820 Nomor 8 Staatblad 1819 Nomor 16. BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

9

3. 5. Misi Kabupaten Malang Misi yang dilakukan untuk mendukung visi kabupaten malang tahun 2011-2015 adalah 1. Mewujudkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai agama,adat istiadat dan budaya 2. Mewujudkan

pemerintahan

good

governance

(tata

kelola

pememrintahan yang baik), clean government (pemerintah yang bersih), berkeadilan dan demokratis 3. Menegakkan supremasi hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) 4. Mewujudkan lingkungan yang aman, tertib dan damai 5. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastrutur daerah 6. Mewujudkan sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing 7. Meningkatkan peertumbuhan ekonomi daerah dengan berbasis sektor pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan 8. Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan


10

BAB IV DEMOGRAFI

Menurut data statistik Kabupaten Malang dalam Angka tahun 2010, penduduk Kabupaten Malang berjumlah 2.734.375 jiwa, terdiri dari 1.367.187 (50 %) jiwa laki-laki dan perempuan 1.367.188 (50%) jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2008 terdapat kenaikan jumlah penduduk untuk penduduk perempuan

sebesar

0,36%

dari

data

sebelumnya

dimana

penduduk

perempuan sebelumnya sebesar 49,64% yang berarti untuk tahun 2010 jumlah penduduk laki-laki dan perempuan seimbang atau sama. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Malang 0.86 pertahun dengan kepadatan penduduk 822/km2 Tabel 4.1. Komposisi Penduduk Kabupaten Malang Jenis Kelamin No.

Kelp. Umur (Tahun)

Laki-Laki (jiwa)

%

Perempuan (jiwa)

%

Jumlah (jiwa)

%

0–4

114.297

4,2

109.102

4,0

223.339

8,2

2

5–9

120.039

4,4

117.031

4,3

237.070

8,7

3

10 – 14

126.055

4,6

118.672

4,3

244.727

9,0

4

15 – 19

138.359

5,1

134.451

4,9

272.890

10,0

5

20 – 24

124.688

4,6

124.688

4,6

249.376

9,1

6

25 – 29

121.680

4,5

124.141

4,5

245.821

9,0

7

30 – 34

112.383

4,1

121.680

4,5

234.063

8,6

8

35 – 39

110.195

4,0

118.125

4,3

228.320

8,4

9

40 – 44

97.344

3,6

91.055

3,3

188.399

6,9

10

45 – 49

76.288

2,8

73.555

2,7

149.843

5,5

11

50 – 54

58.516

2,1

58.516

2,1

117.032

4,3

12

55 – 59

50.859

1,9

64.258

2,4

115.117

4,2

13

60 +

116.484

4,3

111.836

4,1

228.320

8,4

1.367.187

50

1.367.188

50

2.734.375

100,0

1

Total Sumber: MDA, 2010


11

Gambar 4.1. Komposisi Penduduk laki-laki berdasarkan umur di Kabupaten Malang

Gambar 4.2. Komposisi Penduduk Perempuan berdasarkan umur di Kabupaten Malang

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa sebagian besar penduduk di Kabupaten Malang merupakan penduduk yang berusia produktif. Adapun komposisi umur penduduk Kabupaten Malang yang paling banyak berada pada kelompok umur 15 – 19 tahun baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan yang merupakan kelompok usia produktif, dimana pada kelompok usia tersebut umumnya merupakan usia sekolah. Sedangkan


12

komposisi umur penduduk Kabupaten Malang yang paling sedikit berada pada kelompok umur 55-59 tahun baik untuk penduduk laki-laki maupun perempuan yang merupakan kelompok usia non produktif karena termasuk golongan manula. Dari komposisi umur penduduk kabupaten Malang yang umumnya merupakan usia produktif merupakan potensi sumberdaya manusia yang bisa dikembangkan dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Tabel 4.2. Penduduk per Kecamatan menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio, 2010 No

Kecamatan

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Donomulyo 36,304 36,404 72,708 Kalipare 32,975 33,963 66,938 Pagak 25,229 25,631 50,860 Bantur 35,456 36,235 71,691 Gedangan 28,684 27,488 6,172 Sumbermanjing 48,005 49,211 97,216 Dampit 57,766 59,030 116,796 Tirtoyudo 31,510 31,577 63,087 Ampelgading 28,425 29,071 57,496 Poncokusumo 46,916 46,459 93,375 Wajak 41,373 42,643 84,016 Turen 55,416 57,009 112,425 Bululawang 30,870 31,361 62,231 Gondanglegi 38,174 40,875 9,049 Pagelaran 32,841 33,657 66,498 Kepanjen 49,784 50,392 100,176 Sumberpucung 26,731 27,839 54,570 Kromengan 19,292 19,759 9,051 Ngajum 25,141 25,335 50,476 Wonosari 21,722 22,007 43,729 Wagir 39,200 38,436 77,636 Pakisaji 37,814 37,607 75,421 Tajinan 24,929 25,863 50,792 Tumpang 36,543 38,376 74,919 Pakis 62,038 62,080 124,118 Jabung 36,267 35,882 72,149 Lawang 45,330 45,995 91,325 Singosari 77,030 77,996 155,026 Karangploso 27,069 27,949 55,018 Dau 29,406 28,795 58,201 Pujon 31,432 30,582 62,014 Ngantang 29,794 28,985 58,779 Kasembon 15,819 15,679 31,498 Jumlah 1,205,285 1,220,171 2,425,456 Sumber: BPS Kabupaten Malang (dari hasil registrasi penduduk )


Rasio jenis kelamin 99.73 97.09 98.43 97.85 104.35 97.55 97.86 99.79 97.78 100.98 97.02 97.21 98.43 93.39 97.58 98.79 96.02 97.64 99.23 98.70 101.99 100.55 96.39 95.22 99.93 101.07 98.55 98.76 96.85 102.12 102.78 102.79 100.89 98.78

13

Berdasarakan data statistik, jumlah penduduk terbanyak ada di Kecamatan Singosari yang mencapai 155.3026 jiwa yang terdiri dari 77.030 jiwa penduduk laki-laki dan 77.949 jiwa penduduk perempuan. Hal ini disebabkan karena Kecamatan Singosari merupakan daerah kawasan industri yang berkembang dan relatif dekat dengan wilayah kota Malang. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit ada di Kecamatan Kasembon yaitu : 31.498 jiwa yang terdiri dari 15.819 jiwa penduduk laki-laki dan 15.498 jiwa penduduk perempuan. Hal ini disebabkan karena wilayah Kecamatan Kasembon merupakan salah satu daerah pinggiran yang langsung berbatasan dengan wilayah Kabupaten Kediri dan topografinya merupakan daerah pegunungan. Tabel 4.3. Penduduk Awal, Lahir, Mati, Datang, Pergi dan Penduduk Akhir per Kecamatan Tahun 2010 No Kecamatan Awal Lahir Mati Datang Pergi Akhir 1 Donomulyo 73,047 519 488 293 426 74,773 2 Kalipare 67,045 465 430 201 290 68,431 3 Pagak 50,672 370 286 458 363 52,149 4 Bantur 71,294 538 337 557 422 73,148 5 Gedangan 55,079 750 195 184 143 56,351 6 Sumbermanjing 97,034 700 698 115 121 98,668 7 Dampit 117,348 533 542 393 715 119,531 8 Tirtoyudo 62,923 337 225 182 238 63,905 9 Ampelgading 57,537 377 414 165 203 58,696 10 Poncokusumo 93,117 833 663 269 313 95,195 11 Wajak 81,284 736 333 2,794 694 85,841 12 Turen 112,210 1,334 1,033 1,289 1,385 117,251 13 Bululawang 61,374 736 242 340 385 63,077 14 Gondanglegi 78,619 336 348 135 291 79,729 15 Pagelaran 66,125 946 579 510 548 68,708 16 Kepanjen 93,186 895 705 1,317 1,346 97,449 17 Sumberpucung 54,773 503 550 420 502 56,748 18 Kromengan 39,222 330 448 243 345 40,588 19 Ngajum 50,247 417 367 102 169 51,302 20 Wonosari 43,984 281 302 196 326 45,089 21 Wagir 76,592 711 468 727 505 79,003 22 Pakisaji 74,953 785 536 914 916 78,104 23 Tajinan 49,949 815 459 698 625 52,546 24 Tumpang 74,839 285 218 77 56 75,475 25 Pakis 123,034 872 603 1,271 909 126,689 26 Jabung 70,522 2,214 1,324 1,013 1,789 76,862 27 Lawang 91,358 669 433 806 1,077 94,343 28 Singosari 152,873 797 540 2,460 1,236 157,906 29 Karangploso 54,518 549 382 601 297 56,347 30 Dau 56,112 1,052 558 1,629 720 60,071 31 Pujon 61,618 416 187 132 54 62,407 32 Ngantang 58,015 1,241 597 231 174 60,258 33 Kasembon 31,069 424 257 356 224 32,330 Total 2,401,572 22,766 15,747 21,078 17,807 2,478,970


14

Dari data di atas pertambahan penduduk terbesar dilihat dari angka kelahiran yang tinggi terdapat pada kecamatan Jabung dengan angka kelahiran mencapai 2,214 jiwa, selain kelahiran yang tinggi, kecamatan Jabung juga mengalami tingkat kematian terbesar yaitu 1,324 jiwa Sedangkan kelahiran terendah pada kecamatan Wonosari dengan angka kelahiran 281 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa program keluarga berencana sudah diterapkan oleh masyarakat, adanya peningkatan faktor ekonomi dan sosial dan di ikuti tingkat pendidikan Karen pendiidkan akan mempengaruhi umur kawin pertama penggunaan kontrasepsi sehingga kelahiran dapat ditekan. Angka kematian terendah pada kecamatan Pujon sebesar 187 hal ini menunjukkan bahwa

besar kesadaran masyarakat

akan pentingnya

kesehatan, pelayanan kesehatan yang lebih baik, peningkatan gizi keluarga, peningkatan pendidikan (Kesehatan Masyarakat) yang semuanya dapat meminimalkan angka kematian. (Daldjoeni, 1986) Berdasarkan sebaran kecamatan Jabung mempunyai jumlah migrasi paling tinggi jika dibandingkan kecamatan-kecamatan lain sebesar 1,789 jiwa penduduk Jabung bermigrasi keluar daerah hal ini. Sebagian besar mereka menjadi TKI keluar negeri sebagai buruh migran dan sebagian bekerja diluar daerah Malang, tingginya penduduk yang migrasi ke luar daerah dipengaruhi tingkat kelahiran yang tinggi pula. Sedangkan untuk penduduk yang datang atau pulang ke daerah terbanyak pada kecamatan Wajak sebesar 2,794 jiwa, masyarakat pulang kembali ke desa dengan alasan karena semakin sulitnya pekerjaan di kota-kota besar dan pulang ingin membangun desanya.


15

BAB V PENDIDIKAN Pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar pada semua tingkatan dan satuan pendidikan baik formal, informal dan non formal. Terdapat tiga pilar untuk mengkaji pelaksanaan pengarusutamaan gender di bidang pendidikan yaitu akses dan pemerataan, mutu dan relevansi, tata kelola dan pencitraan pendidik. Tolok ukur yang digunakan antara lain angka partisipasi sekolah di berbagai jenjang, angka putus sekolah/ angka buta huruf, guru dan kepala sekolah. Pendidikan merupakan tolok ukur pembangunan sumberdaya manusia, disamping kesehatan dan pendapatan (faktor ekonomi). Terpenuhinya pendidikan yang layak bagi setiap penduduk erat kaitannya dengan kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku pembangunan. Kualitas penduduk harus ditingkatkan agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan harapan. Dalam dimensi Gender, perlu disajikan data terpilah berdasar jenis kelamin sehingga diketahui sejauh mana akses, peluang, kontrol, dampak dan manfaat pendidikan bagi perempuan dan laki-laki serta bias-bias Gender yang ditimbulkan. Dalam UU No. 2/1989 telah dicanangkan bahwa mulai tahun 1994 diberlakukan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Selain itu, dianjurkan pula bahwa orangtua agar menyekolahkan anaknya baik perempuan maupun lakilaki sekurang-kurangnya sampai menyelesaikan sekolah lanjutan pertama. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun hingga saat ini berarti sudah berjalan 12 tahun. Bagaimana hasil dari program tersebut? Bab ini selanjutnya akan menyajikan gambaran tentang keadaan pendidikan di Kabupaten Malang yang dibedakan antara laki-laki dan perempuan (jika data terpilah tersedia), terutama (1) Jumlah penduduk Kabupaten Malang usia sekolah (≤ 19 tahun), (2) Jumlah Murid SD, SMP, SMA DAN SMK di Kabupaten Malang,(3) Rata-rata lama sekolah, (4) Pendidikan yang ditamatkan, (5) Kemampuan Membaca dan Menulis, (6) Angka partisipasi pendidikan, (7) Angka Putus Sekolah (APtS), (8) Penerima Beasiswa dan (9) Jumlah sumberdaya di bidang pendidikan (jumlah sekolahan, murid dan guru), (10) Pembelajaran berwawasan Gender Sejak Dini


16

5.1. Jumlah Penduduk Usia Sekolah (≤ 19 tahun) Untuk mendukung keberhasilan program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun, semua pihak yang terkait di Kabupaten Malang harus mengetahui jumlah penduduk usia sekolah ( ≤ 19 tahun), disajikan pada Tabel 5.1 Tabel 5.1 Jumlah Anak Usia Sekolah (≤ 19 Tahun) Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan No

Kecamatan

Laki-Laki Jumlah 9.127

% 51,73

Perempuan Jumlah % 8.517 48,27

Jumlah

1

Donomulyo

2

Kalipare

9.389

51,87

8.713

48,13

17.644 18.102

3

Pagak

7.195

50,65

7.010

49,35

14.205

4

Bantur

10.583

51,30

10.046

48,70

20.629

5

Gedangan

8.232

51,49

7.756

48,51

15.988

6

Sumbermanjing

14.980

52,18

13.729

47,82

28.709

7

Dampit

19.256

51,05

18.462

48,95

37.718

8

Tirtoyudo

9.986

51,56

9.380

48,44

19.366

9

Ampelgading

8.682

52,28

7.923

47,71

16.605

10

Poncokusumo

15.320

51,28

14.552

48,71

29.872

11

Wajak

13.250

51,56

12.446

48,44

25.696

12

Turen

18.425

51,17

17.582

48,83

36.007

13

Bululawang

12.361

50,29

12.216

49,71

24.577

14

Gondanglegi

14.902

49,88

14.972

50,12

29.874

15

Pagelaran

11.357

50,35

11.197

49,65

22.554

16

Kepanjen

17.559

50,69

17.079

49,31

34.638

17

Sumberpucung

8.793

52,27

8.028

47,73

16.821

18

Kromengan

5.824

51,29

5.531

48,71

11.355

19

Ngajum

7.788

50,69

7.576

49,31

15.364

20

Wonosari

6.420

51,01

6.165

48,99

12.585

21

Wagir

13.536

51,69

12.649

48,31

26.185

22

Pakisaji

14.202

51,27

13.499

48,73

27.701

23

Tajinan

8.486

51,19

8.092

48,81

16.578

24

Tumpang

11.660

50,67

11.353

49,33

23.013

25

Pakis

23.711

51,25

22.554

48,75

46.265

26

Jabung

12.221

51,17

11.660

48,83

23.881

27

Lawang

17.351

50,91

16.731

49,09

34.082

28

Singosari

28.620

50,98

27.517

49,02

56.137

29

Karangploso

12.698

51,07

12.168

48,93

24.866

30

Dau

10.805

51,17

10.310

48,83

21.115

31 32 33

Pujon Ngantang Kasembon Jumlah

11.920 9.129 5.304 409.072

51,45 51,68 52,63

11.246 8.537 4.773 389.969

48,55 48,32 47,37

23.166 17.666 10.077

Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka (KMDA), 2010 (Diolah)


17

Data dalam Tabel 5.1, jika digambarkan tampak seperti grafik 5.1, jumlah usia sekolah anak laki-laki lebih banyak daripada perempuan.

Sumber : KMDA, 2010 Gambar 5.1. Jumlah Usia Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambar 5.1, jumlah usia sekolah anak laki-laki dan Perempuan (MDA 2010)

Usia sekolah adalah antara 6-19 tahun untuk pendidikan dasar dan menengah sedangkan untuk usia kurang dari 5 tahun adalah masa-masa prasekolah (PAUD dan TK). Usia antara 20-24 tahun merupakan masa-masa pendidikan di Perguruan Tinggi. Berdasarkan Tabel 5.1 di atas, menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Malang jumlah penduduk perempuan usia kurang dari 19 tahun lebih sedikit daripada laki-laki.

Berdasarkan data Malang Dalam

Angka (2010), jumlah penduduk golongan usia sekolah, jenjang pendidikan PAUD dan TK sebanyak 196.039 (24,5 %), Sisanya sebanyak 75,5 % dari total penduduk usia ≤ 19 tahun adalah usia SD/MI (69,51%), SMP/MTs (21,02%), SMA/MA (4,83%) dan SMK (4,64). Berikut data jumlah murid SD, SMP, SMA dan SMU di Kabupaten Malang

5.2. Jumlah Murid SD, SMP, SMA DAN SMK di Kabupaten Malang Berdasarkan data Dinas Pendidikan Kabupaten Malang (2011), jumlah siswa SD, SMP, SMP dan SMK berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 5.2 berikut : BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

18

Tabel 5.2 Jumlah Siswa SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Malang Laki-Laki Perempuan Jenjang Jumlah Jumlah Sekolah Persentase Persentase (orang) (orang) SD/MI 138,427 36.35 126,277 33.16

Jumlah (orang) 264.704

SMP/MTs

40,132

10.54

39,911

10.48

80.043

SMA/MA

8,262

2.17

10,138

2.66

18.400

10,641 Jumlah 197,462 Sumber : KMDA, 2010

2.79

7,046

1.85

17.687

51.85

183,372

48.15

380.834

SMK

Masih banyak penduduk Kabupaten Malang yang hanya mengenyam pendidikan SD. Terlihat pada Tabel 5.2, bahwa ketika pendidikan tingkat sekolah dasar, jumlah murid SD/MI laki-laki dan perempuan terbanyak dibandingkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tantangan bagi instansi terkait pendidikan dan masyarakat secara umum di Kabupaten Malang, untuk menyediakan fasilitas dan sumberdaya (dana dan SDM) lebih banyak agar dapat menampung siswa pada jenjang pendidikan lebih tinggi. Perbandingan jumlah murid laki-laki dan perempuan di Kabupaten Malang dapat dilihat pada grafik 5.2

Gambar 5.2 Perbandingan Jumlah Murid Laki-laki dan Perempuan Di Kabupaten Malang Berdasarkan Jenjang Pendidikan (KMDA 2010)


19

5.3 Rata-Rata Lama Sekolah Rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Malang usia 15 tahun keatas pada tahun 2007 adalah 6,66 tahun, tahun 2008 masih sama yaitu 6,66 tahun, mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2009 menjadi 6.69 tahun dan mengalami peningkatan lagi pada tahun 2010 yaitu 6,93 tahun. Walaupun ada peningkatan rata-rata lama sekolah dari tahun 2008-2010, namun program wajib pendidikan dasar 9 tahun belum dapat dikatakan berhasil. Program tersebut dikatakan berhasil jika rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Malang adalah 9 tahun. Berikut adalah grafik yang menunjukkan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Malang sejak tahun 2007-2010.

Sumber : PPGK dan KPPA (2010); KMDA (2010)

Gambar 5.3 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Di Kabupaten Malang berdasarkan Tahun

5.4. Pendidikan Yang Ditamatkan Secara

umum

tingkat

pendidikan

yang

ditamatkan

penduduk

perempuan dan laki-laki di Kabupaten Malang disajikan dalam Tabel 4. Kondisi penduduk di Kabupaten Malang yang tidak sekolah atau buta huruf cukup tinggi yaitu 61.200 orang (laki-laki) dan 53.507 orang (perempuan). Penduduk yang BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

20

tidak tamat SD juga cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Malang tingkat pendidikan masih relative rendah. Jumlah lulusan jenjang pendidikan SD, terbanyak dibandingkan jumlah pendidikan yang lebih tinggi. Semakin tinggi jenjang pendidikan, jumlah penduduk yang dapat menamatkan sekolah semakin sedikit baik untuk laki-laki maupun perempuan. Apalagi jenjang pendidikan tertinggi yaitu PT, jumlah penduduk yang tamat semakin kecil. Hampir semua jenjang pendidikan jumlah perempuan lebih rendah dari laki-laki. Kondisi pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Kabupaten Malang, secara grafik dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 5.4. pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Kabupaten Malang

Terlihat jelas dari grafik 5.4 tersebut, bahwa pada semua level jenjang pendidikan jumlah penduduk laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Secara ringkas jumlah penduduk Kabupaten Malang berdasarkan pendidikan yang ditamatkan dapat dilihat pada Tabel Berikut:


21

Tabel 5.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Malang Ditamatkan Berdasarkan Pendidikan Yang Ditamatkan JUMLAH JENJANG TOTAL PENDIDIKAN P PERSEN L PERSEN TDK/BLM PERNAH SEKOLAH

53,507

4.40

61,200

5.03

114,707

TDK/BLM TAMAT SD

66,350

5.45

94,005

7.72

160,355

SD

198,526

16.31

279,762

22.99

478,288

SMP

110,198

9.06

139,123

11.43

249,321

SMU

82,218

6.76

97,922

8.05

180,140

DIPLOMA

5,211

0.43

6,550

0.54

11,761

PT

10,253

0.84

12,115

1.00

22,368

JUMLAH 526,263 Sumber : (PPGK dan KPPA, 2010)

43.24

690,677

56.76

1,216,940

Berdasarkan Tabel 5.3 di atas, jumlah penduduk perempuan yang belum atau tidak pernah sekolah lebih besar dari pada penduduk laki-laki, sedangkan penduduk yang tidak dan atau belum tamat SD; laki-laki sedikit lebih banyak dari pada perempuan. Penduduk yang tamat SD laki-laki lebih besar perempuan, tamat SLTP perempuan lebih besar dari laki-laki, SMU perempuan lebih besar dari laki-laki, Diploma/Akademi laki-laki lebih besar dari perempuan, Universitas/Perguruan Tinggi perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Ketertinggalan perempuan atau laki-laki bervariasi antar jenjang pendidikan, kadang-kadang perempuan tertinggal, kadang kadang laki laki yang tertinggal. Gejala ini menunjukkan bahwa peluang yang terbuka bagi perempuan dan laki-laki dalam pendidikan sama, tetapi akses masing-masing berbeda. Dengan demikian perlu senantiasa memperhatikan keduanya secara berimbang (KPPA Kab. Malang dan PPGK, 2010).


22

Tabel 5.4 Rekapitulasi SD/MI di Desa Tertinggal Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Kecamatan Donomulyo Kalipare Pagak Bantur Gedangan Sumbermanjing Wetan Dampit Tirtoyudo Poncokusumo Wajak Turen Bululawang Godanglegi Kepanjen Sumber Pucung Kromengan Ngajum Wonosari Wagir Pakisaji Tajinan Tumpang Pakis Jabung Singosari Karangploso Pujon Ngantang Lawang Kasembon Ampelgading Pagelaran Dau JUMLAH

Jumlah SD MI 46 44 29 39 35 50 50 35 40 39 15 53 23 25 47 32 22 30 31 36 35 21 34 34 34 53 25 32 38 52 19 31 23 25 1162 15

Desa tertinggal SD MI 21 22 4 12 4 29 10 17 2 19 5 11 3 11 11 6 8 2 6 5 9 11 5 8 1 1 4 7 10 1 18 11 2 4 3 1 1 4 2 4 1 15 2 9 3 14 4 2 3 7 1 7 2 10 1 3

312

87

5.5 Kemampuan Membaca dan Menulis Kepandaian baca tulis dilihat pada Tabel 5.4 bahwa kelompok usia 1044 tahun, karena pada usia ini kemampuan baca tulis sangat penting sebagai dasar peningkatan kualitas hidup atau kualitas sumberdaya manusia.


23

Tabel 5.5 Jumlah Penduduk 10-44 Tahun Menurut Kepandaian Membaca, Menulis Dan Jenis Kelamin

Kecamatan Donomulyo Kalipare Pagak Bantur *) Gedangan Sumbermanjing Dampit *) Tirtoyudo Ampelgading Poncokusumo Wajak *) Turen Bululawang *) Gondanglegi Pagelaran Kepanjen *) Sumberpucung Kromengan Ngajum Wonosari *) Wagir Pakisaji Tajinan *) Tumpang Pakis Jabung Lawang *) Singosari Karangploso Dau Pujon Ngantang Kasembon Jumlah Persentase %

Dapat baca tulis P L P+L 20136 19243 39379 255 125 380 963 854 1817

Tidak dapat baca tulis P L P+L

308

200

508

19932 1471

20017 847

39949 2318

121 331

114 113

235 444

156 20813

174 31219

330 52032 49568

43 78

97 52

140 130 3219

22627

20763

43390

824

1243

2067

5430 21536

6277 20759

11707 42295

26

17

43

13151 13277 11815

3151 12757 22937

16302 26034 34752

58 410

55 325

113 735

137 23380

163 31695

300 55075

61 3117

51 2329

112 5446

1750 201 180 120 165 45 31355 44.72

1317 220 90 410 251 24 38766 55.28

3067 421 270 530 416 69 73340 100

26048 356553 22801

19219 34288 20952

45267 390841 43753

21500 21112

19500 24221

41000 45333

16305 11869 285 628035 67.59

13339 10283 216 301141 32.41

29644 22152 501 978744 100

Sumber: PPKG dan KPPA, 2010 *) Tidak ada data

Dalam Tabel 5.5 di atas yang

menunjukkan jumlah penduduk

perempuan yang mampu membaca dan menulis huruf latin jauh lebih besar dari pada laki-laki, sebaliknya penduduk yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin, perempuan lebih kecil dari pada laki-laki. Apabila dilihat dari BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

24

sebaran kecamatan Donomulyo, Ampel Gading, Turen, Pagelaran, Pakis, Singosari dan Karangploso jumlah perempuan yang mampu baca tulis cukup besar. Sedangkan laki-laki yang banyak berkemampuan baca tulis ada di Kecamatan Gedangan, Sumbermanjing, Turen, Pegelaran, Ngajum, Pakis, Jabung, Karangploso adalah daerah dengan kondisi penduduk laki-laki lebih besar

dari

pada

penduduk

perempuan

(PPGK

dan

KPPA,

2010).

Perbandingan kemampuan membaca dan menulis penduduk di Kabupaten Malang antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada grafik 5.5 berikut:

Gambar 5.5 Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Malang yang dapat dan tidak Dalam Hal Membaca dan Menulis Berdasarkan Jenis Kelamin (PPKG dan KPPA, 2010)

5.6 Angka Partisipasi Dalam Pendidikan Dalam http://wakhinuddin.wordpress.com/2009/08/07/angka-partisipasidalam-pendidikan/ disebutkan, angka partisipasi dalam suatu kegiatan penting diketahui, dengan mengetahui angka partisipasi tersebut dapat dinilai apakah kegiatan tersebut disukai masyarakat atau tidak disukai. Semakin besar angka partisipasi suatu program pendidikan berarti, program, lembaga, daerah tersebut berkualitas, sebaliknya kurang dan peserta banyak berhenti dalam proses pelaksanaan program berarti program, lembaga dan daerah tersebut tidak berkualitas. Berikut disampaikan beberapa konsep tentang berkaitan dengan Partisipasi dalam pendidikan. BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

25

Data PPGK dan KPPA Kabupaten Malang (2010), terkait dengan analisis kondisi pendidikan dengan indikator Angka Partisipasi Dalam Pendidikan dapat dilihat pada Tabel 5.6. Tabel 5.6 Angka Partisipasi Dalam Pendidikan Menurut Satuan Pendidikan Selama Tiga Tahun Terakhir Angka Partisipasi/Satuan Pendidikan

No

Th. 2007

Th. 2008

Th. 2009

APK 1

SD SMP SMA

115,10 89,68 39,96

115,22 91,22 37,24

112,94 92,26 39,57

SD SMP SMA

98,88 82,03 27,85

98,98 83,47 28,58

99,65 85,92 30,41

99,01 70,27 36,27

99,10 70,28 34,61

99,13 72,43 34,61

APS 2 APM SD SMP SMA Sumber: PPGK dan KPPA, 2010 3

a. Angka Partisipasi Kasar (APK) Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Nilai APK bisa lebih bes dari 100 % karena terdapat murid yang berusia di luar usia resmi sekolah, terletak di daerah kota, atau terletak pada daerah perbatasan. Rumus : Jumlah murid di tingkat pendidikan tertentu * APK = ————————————————

x 100%

Jumlah penduduk usia tertentu BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

26

*) Keterangan :  Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun  Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun  Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : Kelompok usia 16 – 18 tahun Berdasarkan data yang ditulis oleh tim PPKG dan KPPA Kabupaten Malang, 2010, angka Partisipasi Kasar (APK) di tingkat SD menunjukkan anak perempuan yang bersekolah SD lebih besar daripada anak laki-laki. Pada tahun 2007, setiap 100 orang anak laki-laki yang bersekolah SD terdapat 115 orang anak perempuan. Angka ini meningkat pada tahun 2008 dan menurun kembali pada tahun 2009. Pada satuan pendidikan SMP partisipasi kasar anak laki-laki lebih tinggi daripada anak perempuan. Tahun 2007, dalam setiap 100 anak laki-laki yang bersekolah terdapat 89 anak perempuan. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2008 dan 2009 menjadi 92 anak perempuan. APK untuk satuan pendidikan SMA, perbedaan anak laki-laki dan perempuan semakin tajam. Dalam setiap 100 anak laki-laki bersekolah SMA, hanya terdapat 37 anak perempuan pada tahun 2007 dan 2008, meningkat menjadi 39 anak perempuan pada tahun 2009. Perbedaan ini menunjukkan bahwa anak perempuan tertinggal jauh dari anak laki-laki dalam mengakses pendidikan SMA. APK di Kabupaten Malang dapat dilihat pada gambar 5.6

Gambar 5.6. Angka Partisipasi Kasar Penduduk Kabupaten Malang berdasarkan Tahun (PPGK dan KPPA, 2010)


27

b. Angka Partisipasi Murni (APM) Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai ideal APM = 100 % karena adanya murid usia sekolah dari luar daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang di setiap tingkat, daerah kota,atau daerah perbatasan. Rumus : Jml murid kelp usia sekolah di jenjang pendidikan tententu * APM = —————————————————— x 100% Jumlah penduduk kelompok usia tertentu * *) Keterangan :  Tingkat Sekolah Dasar (SD) : Kelompok usia 7 – 12 tahun  Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) : Kelompok usia 13 – 15 tahun  Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) : Kelompok usia 16 – 18 tahun Angka Partisipasi Murni (APM) penduduk Kabupaten Malang dapat dilihat pada grafik 5.7

Sumber : PPGK dan KPPA, 2010

Gambar 5.7. APM penduduk Kabupaten Malang berdasarkan tahun dan jenjang sekolah


28

Angka partisipasi murni, peningkatan angka partisipasi anak perempuan setiap tahun sangat kecil, kondisi ini perlu mendapat perhatian. c. Angka Partisipasi Sekolah (APrS) Angka Partisipasi Sekolah (APrS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indokator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi AprS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah. Nilai ideal AprS = 100 % dan tidak akan terjadi lebih besar dari 100 %, karena murid usia sekolah dihitung dari murid yang ada di semua jenjang pendidikan pada suatu daerah. Rumus : N1 APrS=—x100% N2 dimana: N1 = Jumlah murid berbagai jenjang pendidikan pada kelompok usia sekolah tertentu N2 = Jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tertentu yang sesuai APS penduduk Kabupaten Malang berdasarkan tahun dan jenjang sekolah dapat dilihat pada gambar 5.8

Gambar 5.8. APS penduduk Kabupaten Malang berdasarkan tahun dan jenjang sekolah (PPGK dan KPPA, 2010)


29

Selanjutnya PPGK dan KPPA Kab. Malang menyatakan, apabila diukur dengan Angka Partisipasi Sekolah dan Angka Partisipasi Murni, angka-angka menunjukkan kecenderungan yang sama. Partisipasi sekolah anak perempuan di satuan pendidikan SD, SMP, SMA lebih rendah daripada anak laki-laki. Di SD perbedaan partisipasi kecil (hanya 1 anak perempuan per 100 orang anak). Pada tingkat SMP angka ketertinggalan anak perempuan lebih besar (antara 15 – 18 anak perempuan per 100 orang anak). Di tingkat SMA ketertinggalan anak perempuan jauh lebih besar (kesenjangan mencapai angka lebih dari 70 anak), anak perempuan jauh tertinggal dari anak laki-laki. 5.7. Angka Putus Sekolah (APtS) Angka Putus Sekolah (APts) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APtS ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi AptS berarti semakin banyak siswayang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Rumus : Jumlah murid putus sekolah di tingkat pendidikan tertentu APtS =—————————————————— x100% Jumlah siswa di tingkat pendidikan tertentu Dengan mengetahui tingkat angkat partisipasi kita dapat menilai apakah sekolah, daerah, direktorat/departemen pendidikan tersebut mempunyai kualitas. Angka partisipasi kasar tingkat SMP pada tahun 2009 diharapkan mencapai 96 %. Berdasarkan data PPGK dan KPPA (2010), mengenai penduduk putus sekolah, dijenjang sekolah dasar, SLTP, SMU, dan Perguruan Tinggi, angka putus sekolah laki-laki lebih besar daripada perempuan.

Hanya di jenjang


30

Diploma/Akademi, angka putus sekolah perempuan lebih besar daripada lakilaki, terlihat pada Tabel 5.7 Tabel 5.7: Jumlah siswa putus sekolah menurut jenjang dan jenis kelamin 2008/2009 No Jenjang Laki-laki % Perempuan % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

SD Negeri SD Swasta MIN MIS SMP Negeri SMP Swasta MTs Negeri MTs Swasta SMA Negari SMA Swasta SMK Negeri SMK Swasta Madrasah Aliyah Negeri Madrasah Aliyah Swasta

294 68.85 133 31.15 3 37.50 5 62.50 1 100.00 0 0.00 63 49.61 64 50.39 14 40.00 21 60.00 45 52.94 40 47.06 6 100.00 0.00 43 55.13 35 44.87 6 46.15 7 53.85 94 48.70 99 51.30 42 79.25 11 20.75 167 64.23 93 35.77 0 0.00 2 100.00 48 53.33 42 46.67 826 552 Jumlah Sumber: Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur, 2009 dalam PPGK (2010)

Jumlah 427 8 1 127 35 85 6 78 13 193 53 260 2 90 1378

Menurut sebaran kecamatan, kondisi putus sekolah bervariasi. Di kecamatan Sumbermanjing, Dampit, Turen dan Karangploso, angka putus Sekolah Dasar laki-laki lebih besar daripada perempuan. Di kecamatan Donomulyo, Pakisaji dan Pakis, angka putus sekolah perempuan lebih besar daripada laki-laki. Di 26 kecamatan lainnya, angka putus sekolah memiliki jumlah yang hampir berimbang antara perempuan dan laki-laki. Di SLTP, angka putus sekolah di kecamatan Sumbermanjing, Pakisaji dan Karangploso, lakilaki lebih besar daripada perempuan. Angka putus sekolah di 3 kecamatan tersebut

cukup

tinggi.

Namun

sebaliknya

di

kecamatan

Bantur,

Sumberpucung, Ngajum, Pakis, angka putus sekolah perempuan lebih besar daripada laki-laki. Di 26 kecamatan lainnya, angka putus sekolah SLTP lebih kecil dan hampir berimbang antara perempuan dan laki-laki. Di jenjang SMU, terdapat 8 kecamatan dengan angka putus sekolah, laki-laki lebih besar dan 2 kecamatan dengan angka putus sekolah perempuan lebih besar. BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

Fenomena

31

besarnya angka putus sekolah,

laki-laki di kabupaten Malang

perlu

mendapatkan perhatian dan kajian lebih lanjut mengenai faktor-faktor penyebabnya (PPGK dan KPPA, 2010).

Gambar 5.9. Perbandingan Murid Putus Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Di Kabupaten Malang (PPGK dan KPPA 2010)

Jumlah anak putus sekolah tertinggi ada pada jenjang SMP, disusul jenjang SD, SMK dan SMU. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut Tabel 5.8 Jumlah Siswa yang Lulus, Mengulang dan Putus Sekolah Di Kabupaten Malang Lulus Jenjang Pendidikan SD

Jumlah

Jumlah

Mengulang

Persen

Jumlah

Persen

Putus Sekolah

Persen

203,546

30,097

14.786

9,735

4.7827

415

0.203885

SMP

76,149

22,266

29.24

187

0.24557

636

0.835205

SMU

16,963

5,050

29.771

57

0.33603

167

0.984496

SMK

28,373

5,857

20.643

97

0.34187

335

1.1807

Jumlah 325,031 Sumber : KMDA, 2011

63,270

10,076


1,553

32

Secara grafik kondisi murid sekolah yang lulus, mengulang dan putus sekolah di Kabupaten Malang dapat dilihat pada gambar berikut ni :

Gambar 5.10. Perbandingan murid sekolah yang lulus, mengulang dan putus sekolah di Kabupaten Malang

Berdasarkan data PPGK dan KPPA Kab. Malang (2010), jumlah penerima beasiswa terbanyak adalah kecamatan Turen, berikutnya kecamatan Pakisaji, kemudian kecamatan Gedangan.

Di beberapa kecamatan, jumlah

perempuan lebih besar daripada laki-laki. Fenomena ini menunjukkan prestasi yang ditunjukkan oleh anak-anak perempuan dan perlunya perhatian pada peserta didik/anak laki-laki.

5.8 Penerima Beasiswa Berdasarkan data PPGK dan KPPA (2010), jumlah penerima beasiswa sangat bervariasi antar kecamatan, akan tetapi secara umum jumlah perempuan penerima beasiswa, persentasenya lebih besar daripada laki-laki. Kondisi tersebut dialami di semua jenjang pendidikan sejak tingkat SD hingga Universitas/ Perguruan Tinggi. Jumlah penerima beasiswa terbanyak adalah kecamatan Turen, berikutnya kecamatan Pakisaji, kemudian kecamatan Gedangan. Di beberapa kecamatan, jumlah perempuan lebih besar daripada BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

33

laki-laki. Fenomena ini menunjukkan prestasi yang ditunjukkan oleh anak-anak perempuan dan perlunya perhatian pada peserta didik/anak laki-laki. Perbandingan jumlah penerima beasiswa berdasarkan jenis kelamin dapat di lihat pada grafik di bawah ini.

Gambar 5.11. Jumlah penerima beasiswa menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin (PPGK dan KPPA Kab. Malang (2010))

Terlihat dari gambar 5.11 jumlah penerima beasiswa pada semua jenjang pendidikan, laki-laki penerima besiswa lebih banyak dibandingkan perempuan kecuali pada jenjang pendidikan PT seimbang. Berdasarkan data PPGK dan KPPA (2010), jumlah penerima beasiswa sangat bervariasi antar kecamatan, akan

tetapi

secara

umum

jumlah

perempuan

penerima

beasiswa,

persentasenya lebih besar daripada laki-laki. Di semua jenjang pendidikan sejak tingkat SD hingga Universitas/ Perguruan Tinggi. Jumlah penerima beasiswa terbanyak adalah kecamatan Turen, berikutnya kecamatan Pakisaji, kemudian kecamatan Gedangan. Di beberapa kecamatan, jumlah perempuan lebih besar daripada laki-laki. Fenomena ini menunjukkan prestasi yang ditunjukkan oleh anak-anak perempuan dan perlunya perhatian pada peserta didik/anak laki-laki. Jumlah penerima beasiswa sangat bervariasi antar kecamatan, akan tetapi secara umum jumlah perempuan penerima beasiswa, BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

34

persentasenya lebih besar daripada laki-laki. Di semua jenjang pendidikan sejak tingkat SD hingga Universitas/ Perguruan Tinggi. 5.9 Jumlah Sumberdaya di Bidang Pendidikan (jumlah sekolahan, murid dan guru). a. Rasio Guru-Murid dan Sekolah-Murid Pernyataan dalam http://edukasi.kompasiana.com/2011/03/02/berapasih-kebutuhan-guru-di indonesia) terkait dengan rasio guru-murid dan rasio sekolah-murid perlu dikemukakan dalam bab ini yaitu : Persoalan pendidikan di Indonesia hingga kini sangatlah komplek. Selain anggaran pendanaan, sarana dan prasarana, kualitas guru hingga kuantitas atau kebutuhan guru masih menjadi masalah serius dan pekerjaan rumah yang menghadang Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) mulai tahun 2011 ini. Salah satu implikasi langsung teknologi abad moderen adalah terjadinya mendorong

percepatan cepatnya

perubahan dinamika

di

segala

dalam

bidang.

kehidupan

Teknologi masyarakat,

selain juga

mensyaratkan perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang. Sektor pendidikan juga termasuk bidang yang ikut mengalami perubahan yang cepat itu. Sebagai bagian atau stakeholders dari proses pendidikan, kita harus mampu mengikuti tuntutan perubahan itu dengan terus bergerak agar tidak tertinggal dan tidak ditinggalkan oleh era yang berubah cepat itu. Ini harus sudah lebih dari cukup menyadarkan kita bahwa pendidikan itu sangat penting. Tantangan dunia pendidikan ke depan adalah mewujudkan proses demokratisasi belajar. Pembelajaran yang mengakui hak anak untuk melakukan tindakan belajar sesuai karakteristiknya. Hal penting yang perlu ada dalam lingkungan belajar yang demokratis adalah reallness. Sadar bahwa anak memiliki kekuatan disamping kelemahan, memiliki keberanian di samping rasa takut dan kecemasan, bisa marah di samping juga bisa gembira (Budiningsih, 2005 dalam http://edukasi.kompasiana.com/2011/03/02/berapa-sih-kebutuhanBUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

35

guru-di indonesia). Realness bukan hanya harus dimiliki oleh anak, tetapi juga orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Lingkungan belajar yang bebas dan didasari oleh realness dari semua pihak yang telibat dalam proses pembelajaran akan dapat menumbuhkan sikap dan persepsi yang positif terhadap belajar. Pada hakekatnya pendidikan juga terus-menerus mengalami perubahan. Banyak hal yang menjadi faktor terjadinya perubahan tersebut seperti bervariasi dan keunikan peserta didik, lingkungan yang berkembang tiada henti, serta implikasinya bagi tujuan, muatan, guru, dan pengelolaan pembelajaran pada pendidikan menengah umum (PMU). Gregory, G.H. dan Chapman, C dalam bukunya Differentiated Instructional Strategies: One Size Doesn‘t Fit All (2002) mengemukakan bahwa siswa adalah entitas yang unik. Masing-masing memiliki pengalaman, profil, minat dan kebutuhan yang tidak persis sama. Memberikan layanan pendidikan yang seragam bagi semua siswa berarti memaksakan sebuah ukuran ‗pakaian‘ yang sama bagi semuanya. Hasilnya, pasti akan mengecewakan. Itu sebabnya optimalisasi potensi belajar siswa hanya akan terjadi apabila

guru

dalam

suatu

kelas

menerapkan

penerapan

kurikulum

berdiferensiasi dalam pembelajaran. Diferensiasi itu dapat dilakukan seperti merujuk pada keragaman isi pelajaran, perangkat asesmen, tugas unjuk kerja, serta strategi instruksional, yang diselaraskan dengan pengalaman dan kebutuhan anak. Hal seperti ini harus dipahami secara cermat oleh para guru yang berinteraksi langsung dengan para muridnya. Untuk itu tentunya para guru memang sudah memiliki standar kompetensi yang mumpuni yang bukan hanya sebatas aspek formalnya saja tetapi sampai pada aplikasinya. Satu hal lagi yang tak kalah penting adalah penyebaran guru yang berstandar ini ke berbagai wilayah pendidikan. Seperti halnya di banyak bidang lainnya, sektor pendidikan juga dipengaruhi faktor internal yang meliputi jajaran dunia pendidikan itu sendiri. Faktor ini meliputi Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Daerah, dan yang ketiga adalah pihak sekolah. Sedangkan faktor kedua adalah faktor eksternal, yaitu masyarakat pada umumnya. BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

36

Di faktor internal, sesungguhnya telah banyak hal yang dilakukan untuk mendorong maju gerak pendidikan di negeri ini. Kita bisa mengurutnya satu per satu yang kesemuanya merupakan program-program yang tentunya baik. Political will pemerintah untuk mengembangkan pendidikan juga telah ditunjukkan, setidaknya dengan anggaran 20 untuk sektor ini. Meskipun kemudian kita dihadapkan pada persoalan efektifitas program yang dijalankan. Kenyataanya kita masih menghadapi persoalan dalam mengelola tenaga pengajar. Para guru yang menjadi ujung tombak pembangunan sektor pendidikan masih banyak yang enggan memberikan pengabdiannya di daerah terpencil. Fenomena yang terjadi dalam penerima PNS untuk guru-guru di daerah terpencil sering hanya dijadikan syarat semata. Mereka yang mengambil tes PNS di daerah akan segera pindah ke perkotaan ketika celah untuk itu terbuka. Maka tidak mengherankan bahwa cerita-cerita tentang pendidik di daerah terpencil masih menjadi cerita tentang ―kepahlawanan‖. Ini bisa kita jadikan perbandingan; Seperti kita ketahui bahwa berdasarkan laporan UNESCO (2007) education development index (EDI) Indonesia) pada posisi ke62 dari 129 negara. Sebagai perbandingan negara Argentina menempati posisi EDI di level 35. Padahal dari segi rasio/perbandingan jumlah guru dan murid, Indonesia masih lebih banyak. Kalau rasio guru dan murid di Argentina 17:1, tetapi di Indonesia rasio antara guru dan murid 20:1. Persoalannya terjadi ketidakmerataan penyebaran jumlah guru-guru tersebut. Ketidak merataan penyebaran guru ini diakui oleh Menteri Pendidikan Nasional sebelumnya, Bambang Sudibyo. Jelas sekali, perbandingan peringkat EDI antara Indonesia dengan Argentina ni cukup dipengaruhi oleh meratanya jumlah pengajar ke seluruh penjuru Indonesia. Artinya, perbedaan peringkat EDI di antara kedua negara juga peringkat bebas buta aksara kedua negara (Argentina telah bebas buta aksara)

dipengaruhi pola pengaturan penyebaran guru.

Karena

penyebaran guru yang tidak merata yang dialami negara Indonesia menyebabkan tidak optimalnya proses pendidikan yang telah diselenggarakan.


37

Faktor kedua yakni faktor eksternal atau masyarakat tidak kalah penting dalam menentukan kualitas pendidikan di Indonesia. Masyarakat di sini meliputi lingkungan dan keluarga. Dari lingkungan, jika lingkungan yang selalu memerhatikan aspek pendidikan tentunya akan tercipta suasana pendidikan yang nyaman serta akan memacu siswa untuk terus meningkatkan prestasi yang berimbas pada meningkatnya kualitas pendidikan di lingkungan tersebut khususnya. Dari keluarga, sebagian besar keluarga di Indonesia tak mementingkan aspek gizi yang terkandung dalam makanan yang mereka dan keluarga mereka makan setiap hari. Terkadang memang dianggap sepele, tetapi dari sinilah akan terbentuk pemuda yang sekaligus siswa yang sehat, cerdas serta penuh dengan ide-ide nya setiap hari. Masih adanya pola keluarga dalam mendidik anak-anaknya dengan tidak mengedepankan perhatian dan motivasi untuk kemajuan anak-anaknya. Pendidikan, oleh sebagian keluarga masih dianggap sebagai kebutuhan sekunder yang baru akan dipenuhi jika kebutuhan primer seperti sandang, pangan dan papan sudah tercukupi. Lag-lagi kemiskinan menjadi persoalan dalam perkembangan pendidikan. Padahal semestinya mata rantai kemiskinan itu telah bisa dipangkas melalui jenjang pendidikan anak-anak dari keluarga miskin. Karena pendidikan menurut Salim (2004) diartikan sebagai upaya manusia secara historis turun-temurun, yang merasa dirinya terpanggil untuk mencari kebenaran atau kesempurnaan hidup. Berdasarkan

Undang-Undang

Sisdiknas

nomor

20 tahun 2003

pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar

dan

proses

pembelajaran

agar

peserta

didik

secara

aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. Dalam tujuan pendidikan ini tidak menyinggung tentang pemerataan pendidikan itu bagi seluruh masyarakat Indonesia dan penyebaran para guru sampai ke pelosok. Tentu saja saya tidak sedang mengatakan bahwa pemerintah sama sekali abai BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

38

dalam pemerataan tenaga pengajar ini, karena banyak ketentuan teknis yang mengatur hal tersebut. Tetapi mengingat strategisnya pola penyebaran pendidikan dan pemerataan tenaga pengajar yang memiliki standar, tentu kita perlu lebih memfokuskan untuk melakukannya. Dari mulai aturan teknis juga paragdimatis sampai

implementasinya yang tidak longgar dan sungguh-

sungguh. Ada perbedaan kondisi rasio guru-murid di Indonesia yang diungkapkan oleh Sekretaris Ditjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Depdiknas Giri Suryatmana dalam lokakarya Pengembangan Pembelajaran Inovatif di Semarang, Sabtu mengatakan, rasio guru murid di Indonesia 1:14, sedangkan Korsel 1:30, Malaysia 1:25, dan Jepang 1:20. "Namun yang menjadi persoalan adalah distribusi yang tidak merata karena guru-guru menumpuk di sekolah perkotaan, sedangkan di perdesaan masih kekurangan guru," katanya. Akibat terlalu banyak guru di perkotaan, katanya, sebagian dari mereka kekurangan jam mengajar yang seharusnya minimal 24 jam per minggu. "Jika distribusinya merata, sekitar 2,7 juta guru bisa memberikan pelayanan peserta didik secara baik," katanya. Ia mengungkapkan, sekitar 76 persen sekolah di perkotaan mengalami kelebihan guru, sementara 83 persen sekolah di pelosok dan perdesaan kekurangan tenaga pengajar. "Depdiknas kini tengah merintis program penempatan guru di daerah pelosok dengan memberi tunjangan khusus," kata Giri. Namun berbeda dengan keterangan Prof DR Baedhowi MSi Dirjen PMPTK Kemdiknas kepada Komunitas saat melaksanakan wawancara khusus dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional (HGN) 2010. Menurutnya, jika dihitung rasio guru dengan siswa di seluruh Indonesia, kebutuhan agan guru sudah tidak menjadi masalah. ―Kecuali untuk guru SMK produktif (keahlian tertentu seperti teknik otomotif, dsb) memang masih krisis,‖ ungkap Baedhowi kepada Komunitas di ruang kerjanya, Rabu, 24 Nopember 2010 lalu. Ia mencontohkan, idealnya rasio guru SMK dengan siswa sesuai dengan undang-undang antara 1 guru untuk 20-30 siswa. Kenyataannya saat ini berbanding 1:23. BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

39

Sementara untuk perbandingan guru dengan siswa pada jenjang SDSMA adalah 1:20, saat ini rasio siswa dengan guru hanya berkisar 1:18. ―Itu artinya kita tidak kekurangan guru. Karena persoalan utamanya saat ini adalah distribusi guru yang tidak merata. Ada beberapa sekolah kelebihan guru, sementara di tempat lain justru kekurangan guru,‖ kata Baedhowi lagi. Untuk itu ia berharap Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab distribusi guru di daerahnya diberi waktu selama 2 tahun untuk membenahi permasalahan tersebut. Hal ini sesuai dengan Permendiknas 39/2009 tentang Beban Kerja Guru dan Pengawas pada Satuan Pendidikan. Termasuk harus mengacu pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) penempatan guru di daerah harus dipatuhi bupati/walikota. Sehingga, tidak terjadi penumpukan guru di sekolah tertentu, sementara di tempat lain justru kekurangan guru. Sedangkan Rasio murid sekolah adalah 48 yang berarti dalam satu sekolah/KELAS terdapat 48 siswa sedangkan rasio murid guru adalah 1 : 20 dan SMK (1 : 9). Sedangkan rasio ideal murid-sekolah yaitu 1 : 48. Bagaimanakah rasio guru-murid dan sekolah-murid di Kabupaten Malang? Hasil perhitungan rasio sekolah-murid dan guru-murid berdasarkan jenjang sekolah tersebut disajikan pada Tabel 5.9; 5.10 dan 5.11 di bawah ini

Tabel 5.9 Rasio Sekolah, Guru Dan Murid SD SD

Sekolah

Negeri

1,115

Swasta

52

Jumlah 1,167 Sumber : KMDA, 2011

Guru 11,218

Murid

Rasio sekolah Dan murid

Rasio guru dan Murid

192,734

172.855

17.18

643

10,812

207.923

16.81

11,861

203,546

174.418

17.16

Tabel 5.10. Rasio Sekolah, Guru Dan Murid SMP SMP

Sekolah

Guru

Murid



Negeri

103

2,773

40,008

388.4271845

14.42769564

Swasta

208

3,247

36,141

173.7548077

11.13

6,020

76,149

244.85209

244.85209

Jumlah 311 Sumber : KMDA, 2011


40

Tabel 5.11 Rasio Sekolah, Guru Dan Murid SMA Guru

Murid



14

741

8,724

623.1428571

11.77327935

50

1,051

8,239

164.78

7.84

1,792

16,963

265.046875

265.046875

SMA

Sekolah

Negeri Swasta

Jumlah 64 Sumber : KMDA, 2011

Secara grafik, perbandingan rasio sekolah-murid berdasarkan jenjang pendidikan tampak pada gambar 5.12

Gambar 5.13 Perbandingan Rasio Sekolah-Murid Fakta dan Rasio Ideal Berdasarkan Jenjang Pendidikan (KMDA, 2010)

Terlihat pada gambar bahwa rasio sekolah-murid masih terjadi kesenjangan. Rasio ideal adalah 48 dimana dalam satu sekolah per jenjang pendidikan adalah 48. Terlihat dalam grafik untuk semua jenjang pendidikan rasio sekolah-murid terlalu banyak, sehingga perlu perhatian dari Pemkab setempat atau instansi terkait atau investor untuk menambah jumlah ruang kelas untuk semua jenjang pendidikan sebanyak masing-masing sekolah menambah 3 ruang kelas (SDN), 4 (SD swasta), 7 (SMPN), 3 (SMP Swasta), 12 (SMAN) dan 3 (SMA Swasta) (data KMDA, 2011)


41

Bagaimanakah kondisi rasio guru-murid di Kabupaten Malang? Jika data dalam tabel dituangkan dalam grafik nampak sebagai berikut :

Gambar 5.14 Perbandingan Rasio Guru-Murid Fakta dan Rasio Ideal Versi 1 (1:20) dan 2 untuk SMK (1 : 9) Berdasarkan Jenjang Pendidikan (: KMDA, 2010)

Terlihat dari gambar 5.14, rasio guru-murid di Kabupaten Malang dilihat dari standar ideal satu yaitu 1 : 20, kondisi rasio guru-murid di Kabupaten Malang tidak ada masalah karena fakta lebih kecil dari ideal. 5.10. Pembelajaran berwawasan Gender Sejak Dini Kesimpulan profil gender bidang pendidikan Kabupaten Kota Malang, bahwa masih terjadi permasalahan yaitu masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Malang. Hal ini terlihat dari jumlah penduduk yang tamat SD masih tinggi bahkan tidak/belum pernah sekolah serta tidak/belum tamat SD juga cukup tinggi. Upaya meningkatkan keberhasilan masing-masing daerah dalam menjalankan program wajib belajar pendidikan 9 tahun mulai dilakukan oleh pihak Dinas Propinsi Jawa Timur. Salah satu program nya adalah mengadakan lomba pembelajaran berwawasan gender melalui lomba sistem pembelajaran mulai dari sekolah PAUD sampai dengan SMU. Daftar BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

42

pemenang peserta lomba pembelajaran berwawasan gender tahun 2011 dapat di lihat pada Tabel 5.12; 5.13; 5.14 sebagai berikut : Tabel 5.12 Daftar Pemenang Lomba Pembelajaran Berwawasan Gender Tahun 2011 Nama Lembaga

No

Kab/Kota

Nama

Judul Pembelajaran

Juara

1

Kab. Malang

Hetty Kurniawati,A.Ma.Pd (0341)-391484

TPA/KB AS Sakinah

Pembelajaran PAUD Berwawasan Gender

I

2

Kota Surabaya

Sri Narni, S.Pd 085850053168

TK. Negeri Pembina

‖Hadiah Untuk Nisa‖

II

III

Kota Surabaya

Nanik Irawati 08123253233

SMPN 3 Surabaya

‖Desain Pembelajaran Kooperatif Take and Give Berbasis Kesetaraan Gender Ke Dalam Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan‖

4

Kota Kediri

Nur Fadilah,S.Pd 081359091861

PKBM Hidayatul Mubtadin

Implementasi Strategi BDPS Berwawasan Gender Dalam Pendidikan Keaksaraan

IV

5

Kota Pasuruan

Zahra 08179305526

KB dan TK Raudhah

Proses Pembelajaran PAUD BWG dengan metode Selling (BCCT)

V

Hengki Danang Isnaeni, M.Pd 081330715027

SMAN 3 Bojonegoro Jl. Monginsidi no 9

Student Team Achievement Division (STAD) Dengan Kombinasi Tutor Antar Kelompok Serta Memperhatikan Gender

VI

3

6

Kab. Bojonegoro


43

Tabel 5.13 Daftar Pemenang Lomba Poster Berwawasan Gender Tahun 2011 No

Kab/Kota

Nama

Nama Lembaga

Judul Pembelajaran

Juara

1

Kab Jember

Lendy AuliaLKP 0331-424013 081358202426

LKP Texas

Aku dan Kamu Sama

I

2

Kota Surabaya

Tri Ratna Juwita Lubis A.Ma 085648500673

TK Neg. Pembina Surabaya

Mencetak Anak Usia Dini Berkarakter Sebagai Berkarakter Sebagai Penerus Pembangunan Bangsa Indonesia

II

III

3

Kab. Bojonegoro

Tulus Puguh Wicaksono, S. Kom 085634984428

SMAN 3 Bojonegoro

Mendapatkan Pendidikan Yang Sama Mendapatkan Fasilitas Yang Sama Mendapatkan Perlakuan yang sama Dengan Mendapatkan Ilmu dan Fasilitas Yang Sama Maka Tidak Ada Lagi Perbedaan Antara Laki-laki dan Perempuan

4

Kota Pasuruan

Nikmatu Rosidah

PAUD Shandy Putra

Laki-laki dan Perempuan Memang Berbeda

IV

5

Kota Pasuruan

Dra.Sri Widyaningrum, M.Pd Maria Sumardiana Boelak

PAUD Az-Zahrah

Kisembi (Kita Semua Bisa)

V

Kab Gresik

Ulfah Apriyanti, S.Pd Veni Masruhah Fibiyanti Feni Alfianawati

031-72809090 031-61111705 085731028990

Sebagai WargaNegara Kami Punya Hak Yang Sama

VI

6


44

Tabel 5.14 Daftar Pemenang Lomba Lagu Berwawasan Gender Tahun 2011 No

Kab/Kota

Nama

Nama Lembaga

Judul Pembelajaran

Juara

Kursus Trizia Vocal Music Gresik Jl. Kalimantan 131 GKB

Seberkas Cahaya Korbankan Semangatmu Ayah dan Ibuku

I

SMPN 12 Jl. Ngegel Kebonsari

Masa Depan Negeriku Bersama Kita Bisa

II

Polisi Wanita Berbaris Ayah dan Ibuku

III

1

Kab Gresik

Ivone V Rumengan

2

Kota Surabaya

Etty Agoestina, S.Pd

3

Kota Kediri

Kasan Redjo, S.Pd 081335125460

4

Kab Bojonegoro

Slamet, S.Pd 081335646977

KB. Fattahl Huda Pumpungan Kalitidu

Ayah Dan Ibu

IV

5

Kab Kediri

Sukarti –Hilgun Ni Ogest 082142898512 085649268479

PAUD Tabitha Kecamatan Kayen Kidul

Penerbang Wanita

V

6

Kab Gresik

Enis Sri Mulyana, S.Pd 031-3472230

Tutor KF

Ayo Belajar

VI

TK Baptis Setia Bakti Jl. Letjen Suprapto no 12-14

Dari tebel di atas jumlah ada beberapa kecamatan yang memiliki SD atau MI yang masih tertinggal meskipun tidak semuanya. Jumlah SD tertinggal terbanyak pada Kecamatan Bantur sebesar 29, sedangkan jumlah SD tertinggal paling sedikit pada Kecamatan kepanjeng. Untuk MI tertinggal paling banyak pada kecamatan Bululawang dengan banyaknya SD tertinggal menunjukkan perlu adanya perhatian khusus oleh pemerintah kepada daerah yang tertinggal dalam pembangunan pendidikannya dan harus dilakukan percepatan sekolah tersebut agar tidak semakin tertinggal. Banyak faktor yang menyebabkan sekolah menjadi tertinggal salah satunya faktor sosial budaya berkaitan dengan kultur masyarakat yang berupa persepsi/pandangan, adat istiadat, dan kebiasaan. Untuk itu peran pemerintah sangatlah besar dalam melakukan

pendekatan-pendekatan

terhadap

masyarakat

untuk

menyampaikan pentingnya pendidikan bagi anak. BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

45

BAB VI KESEHATAN Pembangunan di bidang kesehatan menjadi prioritas utama terutama berkaitan dengan peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan, meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta prevelensi gizi kurang pada balita. Dalam pemenuhan pelayanan kesehatan, di Kabupaten Malang telah terdapat fasilitas pelayanan kesehatan yaitu berupa : 4 RS Pemerintah, 15 RS Swasta, 13 RS Bersalin, 39 Puskesmas, 99 Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 55 Puskesmas Keliling. Selain itu juga terdapat tenaga kesehatan yang terdiri dari : 106 dokter, 985 perawat dan bidan, 36 ahli farmasi, 33 ahli gizi, 30 teknisi medis, 31 sanitarian dan 1 tenaga kesehatan masyarakat. 6.1. Imunisasi Masalah kesehatan anak menjadi prioritas utama terutama yang berkaitan dengan pemberian imunisasi untuk bayi dan balita. Imunisasi berperan penting dalam meningkatkan sistem kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang berbahaya yang bisa menyerang bayi dan balita seperti : difteri, campak, hepatitis, tetanus dan TBC. Imunisasi terbukti efektif dalam melindungi anak dari penyakit, mencegah cacat dan mengurangi angka kematian pada anak. Adapun jumlah bayi yang mendapatkan imunisasi di Kabupaten Malang disajikan dalam tabel 6.1 dan 6.2 berikut : Tabel 6.1. Laporan Hasil Imunisasi Bayi Kab. Malang Bulan Januari S/D Desember Tahun 2010

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran Bayi HBO (0-7) Hari HBO (8-28) Hari HBO Total BCG POLIO 1 DPT/HB (1) POLIO 2 DPT/HB (2) POLIO 3 DPT/HB(3 P0LIO 4 CAMPAK

Jumlah 37.782 0 37.782 43.09 42.979 43.175 42.21 42.334 41.84 41.934 41.748 41.463

Persen (%) 92.63 0 92.63 105.64 105.36 105.84 103.48 103.76 102.57 102.80 102.35 101.65


46

Tabel. 6.2. Banyaknya Imunisasi Bayi di Puskesmas, Tahun 2010 Imunisasi Jumlah Kecamatan Bayi BCG % DPT 1 %

DPT3

%

Donomulyo

1.043

1.111

106,52

1.105

105,94

1.094

104,89

Kalipare

1.024

979

95,61

955

93,26

985

96,19

Pagak

764

750

98,17

789

103,27

765

100,13

Bantur

1.151

1.211

105,21

1.245

108,17

1.204

104,60

878

931

106,04

901

102,62

933

106,26

Sumbermanjing

1.516

1.664

109,76

1.764

116,36

1.716

113,19

Dampit

2.001

2.251

112,49

2.064

103,15

2.220

110,94

Tirtoyudo

Gedangan

1.009

1.107

109,71

1.129

111,89

1.101

109,12

Ampelgading

891

981

110,10

749

84,06

957

107,41

Poncokusumo

1.550

1.478

95,35

1.429

92,19

1.398

90,19

Wajak

1.344

1.369

101,86

1.336

99,40

1.337

99,48

Turen

1.889

2.372

125,57

1.945

102,96

2.118

112,12

Bululawang

1.156

1.213

104,93

1.179

101,99

1.136

98,27

Gondanglegi

1.374

1.412

102,77

1.326

96,51

1.369

99,64

Pagelaran

1.107

1.159

104,70

1.106

99,91

1.092

98,64

Kepanjen

1.733

2.028

117,02

1.857

107,16

1.860

107,33

Sumberpucung

868

945

108,87

815

93,89

894

103,00

Kromengan

640

657

102,66

666

104,06

680

106,25

Ngajum

812

812

100,00

809

99,63

801

98,65

Wonosari

689

734

106,53

672

97,53

756

109,72

Wagir

1.353

1.360

100,52

1.487

109,90

1.444

106,73

Pakisaji

1.391

1.382

99,35

1.432

102,95

1.363

97,99

Tajinan

877

847

96,58

838

95,55

817

93,16

Tumpang

1.257

1.187

94,43

1.235

98,25

1.124

89,42

Pakis

2.271

2.300

101,28

2.208

97,23

2.276

100,22

Jabung

1.209

1.158

95,78

1.160

95,95

1.147

94,87

Lawang

1.744

1.788

102,52

1.837

105,33

1.724

98,85

Singosari

2.785

2.817

101,15

2.662

95,58

2.689

96,55

Karangploso

1.268

1.213

95,66

1.218

96,06

1.167

92,03

Dau

1.143

982

85,91

991

86,70

1.007

88,10

Pujon

1.104

1.239

112,23

1.274

115,40

1.270

115,04

Ngantang

945

984

104,13

1.021

108,04

978

103,49

Kasembon

509

541

106,29

495

97,25

512

100,59

41.295

42.962

104,04

41.699

100,98

41.934

101,55

Jumlah / Total

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang


47

Lanjutan Tabel 6.2.

Imunisasi Kecamatan Folio 4 Donomulyo

%

Campak

%

1.126

107,96

1.015

97,32

Kalipare

984

96,09

959

93,65

Pagak

774

101,31

786

102,88

Bantur

1.236

107,38

1.200

104,26

911

103,76

923

105,13

Sumbermanjing

1.709

112,73

1.739

114,71

Dampit

2.238

111,84

2.171

108,50

Tirtoyudo

1.088

107,83

1.003

99,41

914

102,58

966

108,42

Poncokusumo

1.380

89,03

1.371

88,45

Wajak

1.345

100,07

1.357

100,97

Turen

2.130

112,76

2.092

110,75

Bululawang

1.096

94,81

1.129

97,66

Gondanglegi

1.479

107,64

1.356

98,69

Pagelaran

1.066

96,30

1.068

96,48

Kepanjen

1.797

103,69

1.762

101,67

Sumberpucung

931

107,26

931

107,26

Kromengan

702

109,69

663

103,59

Ngajum

826

101,72

795

97,91

Gedangan

Ampelgading

Wonosari

754

109,43

709

102,90

Wagir

1.424

105,25

1.459

107,83

Pakisaji

1.262

90,73

1.356

97,48

Tajinan

805

91,79

772

88,03

Tumpang

1.124

89,42

1.124

89,42

Pakis

2.324

102,33

2.266

99,78

Jabung

1.148

94,95

1.148

94,95

Lawang

1.744

100,00

1.744

100,00

Singosari

2.493

89,52

2.712

97,38

Karangploso

1.153

90,93

1.130

89,12

Dau

1.060

92,74

1.042

91,16

Pujon

1.229

111,32

1.244

112,68

Ngantang

966

102,22

966

102,22

Kasembon

541

106,29

515

101,18

41.759

101,12

41.473

100,43

Jumlah / Total

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang


48

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk jumlah sasaran bayi sebanyak 41.759 bayi dimana sebagian besar bayi atau lebih dari 90% telah mendapatkan imunisasi. Hal ini karena imunisasi merupakan program wajib pemerintah yang harus diberikan kepada semua bayi dan balita. Untuk imunisasi HBO untuk mencegah penyakit hepatitis diberikan mulai usia bayi 0 7 hari sebanyak 37.782 bayi atau 92,63 %. Sedangkan untuk imunisasi BCG untuk mencegah penyakit campak sudah mencapai 100 %. Begitu juga untuk imunisasi Polio 1, 2 dan 3 juga imunisasi DPT 1 dan 2 serta imunisasi campak yang sudah mencapai 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan imunisasi kepada anak usia bayi dan balita sangat tinggi. Dengan capaian imunisasi hingga 100% menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam melindungi anak dari penyakit, mencegah kecacatan dan mengurangi angka kematian pada anak di kabupaten Malang.

6.2. Keluarga Berencana (KB) Untuk

menekan

laju

pertumbuhan

penduduk

yang

berlebihan,

pemerintah melaksanakan program Keluarga Berencana (KB). Apalagi jumlah penduduk Kabupaten Malang yang mencapai 2.734.375 jiwa merupakan tertinggi di Propinsi Jawa Timur. Selain itu juga dilakukan sosialisasi alat kontrasepsi KB untuk mengatur kelahiran seperti : kondom, IUD, MOW, MOP, Pil, Implant, suntik dan KB tradisonal. Alat KB yang paling banyak digunakan adalah suntikan yaitu sebanyak: 45.484 orang. Alat kontrasepsi wanita lebih banyak digunakan dari pada alat kontrasepsi pria yaitu : 549 buah sedang alat kontrasepsi pria yang digunakan hanya 12 buah. Disajikan dalam tabel 6.3 dan 6.4


49

Tabel. 6.3. Pencapaian Aksetor Baru Menurut Alat Kontrasepsi, 2010 Kecamatan

Pasangan Usia Subur

Alat Kontrasepsi IUD

Pil

Kondom

Susuk

Suntikan

obat

Pria

Wanita

Donomulyo

2.233

228

267

13

102

1.723

-

5

-

Kalipare

2.222

157

297

18

81

1.082

-

18

-

13

2

Pagak

1.553

140

276

-

66

959

-

Bantur

1.902

109

433

2

135

1.368

-

4

Gedangan

1.717

105

430

138

171

828

-

4

-

Sumbermanjing

2.608

93

248

21

77

1.364

-

29

-

Dampit

2.891

135

366

65

177

2.220

-

13

-

Tirtoyudo

1.374

78

172

11

63

1.329

-

10

-

1.218

-

2

-

Ampelgading

2.158

175

684

41

80

Poncokusumo

1.982

101

80

4

86

1.764

-

10

2

Wajak

1.868

142

400

54

78

1.154

-

12

-

Turen

3.919

285

418

15

209

3.233

-

27

-

Bululawang

2.669

196

657

162

39

1.676

-

2

-

Gondanglegi

2.865

221

737

82

139

1.678

-

16

-

Pagelaran

2.511

100

651

1

48

1.627

-

9

-

1.352

-

60

-

16

-

Kepanjen

2.479

241

684

5

58

Sumberpucung

1.146

262

518

-

89

982

-

Kromengan

1.152

105

105

13

46

467

-

4

-

Ngajum

1.164

95

180

32

80

972

-

12

1

Wonosari

1.572

107

221

18

87

780

-

3

-

Wagir

1.724

170

454

86

78

1.023

-

14

4

Pakisaji

1.804

83

148

4

92

1.459

-

62

-

1.080

-

7

-

Tajinan

1.623

151

397

13

62

Tumpang

1.797

148

56

42

67

1.526

-

9

-

Pakis

3.460

221

499

95

93

2.584

-

21

2

Jabung

1.262

145

175

24

43

1.037

-

10

-

34

-

Lawang

2.576

310

59

4

141

1.555

-

Singosari

4.730

251

686

21

104

2.148

-

53

-

Karangploso

1.675

190

138

41

159

1.300

-

28

1

Dau

2.468

57

313

66

36

1.908

-

1

-

1.980

120

134

30

112

1.653

-

9

-

Ngantang

590

81

75

-

30

481

-

-

-

Kasembon

635

226

46

318

-

32

-

-

549

12

Pujon

53 11.01 Jumlah 68.309 5.228 1.121 1 Sumber : Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang (20100

2.974

45.848


50

Tabel 6.4. Tingkat Kemandirian Peserta KB Aktif Dirinci Menurut Kecamatan, 2010 Kecamatan

Target

Pencapaian

Peserta KB Aktif

Persentase

Donomulyo 3.414 3.170 11.320 Kalipare 1.756 1.661 10.645 Pagak 1.143 1.201 6.635 Bantur 2.213 2.131 10.743 Gedangan 2.125 2.006 9.087 Sumbermanjing 2.289 2.312 13.292 Dampit 5.210 5.120 19.571 Tirtoyudo 2.001 1.884 9.707 Ampelgading 2.657 2.439 8.478 Poncokusumo 4.107 3.891 13.606 Wajak 2.201 2.185 11.896 Turen 3.792 3.529 15.409 Bululawang 2.641 2.668 9.546 Gondanglegi 1.787 1.723 10.831 Pagelaran 1.980 1.911 9.442 Kepanjen 2.486 2.398 13.984 Sumberpucung 1.062 940 6.680 Kromengan 767 728 4.919 Ngajum 1.352 1.252 7.069 Wonosari 1.174 1.207 6.605 Wagir 1.723 1.724 14.058 Pakisaji 2.005 2.000 11.187 Tajinan 1.320 1.220 7.286 Tumpang 4.645 4.558 11.635 Pakis 5.023 5.010 19.398 Jabung 2.631 2.495 10.878 Lawang 2.815 2.787 14.809 Singosari 3.241 3.114 21.168 Karangploso 1.349 1.336 9.640 Dau 1.706 1.684 9.421 Pujon 1.519 1.588 11.533 Ngantang 1.273 1.164 8.586 Kasembon 1.054 1.113 4.769 Jumlah 76.461 74.149 363.833 Sumber : Badan Keluarga Berencana Kabupaten Malang (2010)

92,85 94,59 105,07 96,29 94,40 101,00 98,27 94,15 91,80 94,74 99,27 93,06 101,02 96,42 96,52 96,46 88,51 94,92 92,60 102,81 100,06 99,75 92,42 98,13 99,74 94,83 99,01 96,08 99,04 98,71 104,54 91,44 105,60 96,98

6.3. Donor Darah Kebutuhan permintaan darah yang semakin meningkat, mendorong Palang Merah Indonesia (PMI) untuk melakukan program donor darah. Berdasarkan tabel diketahu bahwa pedonor darah pria di Kabupaten Malang lebih banyak daripada wanita. Pedonor darah pria sebanyak 5.796 orang BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

51

sedangkan pedonor darah wanita sebanyak 2.563 orang. Hal ini bisa disebabkan kerena wanita lebih rentan mengalami anemia dan kekurangan zat besi dibandingkan pria. Pedonor darah terbanyak ada di Kecamatan Turen yaitu : 675 pedonor darah pria dan 255 pedonor darah wanita. Tabel. 6.5. Banyaknya Donor Darah Dirinci Menurut Bulan Dan Jenis Kelamin, 2010 Sukarela

Pengganti

Kecamatan Laki-laki

Perempuan

44 37 233 180 1 96 188 84 124 375 21 675 127 181 207 581 103 14 6 0 0 84 69 217 127 62 685 632 129 83 120 0 311

17 8 81 76 26 32 127 26 77 115 35 255 15 56 134 251 54 14 4 0 0 128 26 136 9 8 329 142 21 69 114 0 178

-

-

Jumlah / Total 5.796 2.563 Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Malang

-

-

Donomulyo Kalipare Pagak Bantur Gedangan Sumbermanjing Dampit Tirtoyudo Ampelgading Poncokusumo Wajak Turen Bululawang Gondanglegi Pagelaran Kepanjen Sumberpucung Kromengan Ngajum Wonosari Wagir Pakisaji Tajinan Tumpang Pakis Jabung Lawang Singosari Karangploso Dau Pujon Ngantang Kasembon

Laki-laki

Perempuan


52

BAB VII EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Perekonomian Kabupaten Malang bersifat ekonomi rakyat. Berbicara tentang Ekonomi Rakyat, Kantor Menteri Koperasi dan UKM (2006) menginformasikan bahwa dari sekitar 42.000 unit usaha yang ada di Indonesia, lebih dari 99% terdiri atas unit usaha yang tergolong : usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah yang bergerak di sektor-sektor kegiatan agribisnis, perdagangan (sektor informal), industri kecil dan industri rumah tangga yang dapat menyerap lebih dari 95% tenaga kerja, serta memberikan kontribusi terhadap PDB lebih dari 55%. Ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang melibatkan masyarakat banyak (Prawirokusumo, 2001), yaitu ekonomi masyarakat lapisan bawah, yang bersifat tradisional, skala usaha kecil, dan sekedar survive untuk mempertahankan hidup (Kartasasmita, 1996). Ekonomi rakyat adalah ekonominya ―wong cilik‖ seperti petani kecil, pedagang kecil, industri kerajinan, dan lain-lain yang mewarisi pekerjaan tradisional. Dalam pengertian sehari-hari ekonomi rakyat sering diidentifikasikan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah atau UMKM (Mardikanto, 2010). 7. 1. Pertanian Sektor Pertanian merupakan tulang punggung perekonomian rakyat di Kabupaten Malang, yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan atau yang sering kita sebut dengan agrokompleks. Tingginya peranan Sektor Pertanian Sektor Pertanian ini dapat dilihat dari outputnya pada PDRB Kabupaten Malang. Tabel 7.1 berikut memperlihatkan perkembangan PDRB Kabupaten Malang dari Tahun 2008 s/d Tahun 2010.


53

Tabel 7. 1. Perkembangan PDRB Kabupaten Malang dan Sektor-Sektor yang Mendukung No

Sektor

1. 2. 3. 4. 5.

Pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel & Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa Jumlah Total

6. 7. 8. 9.

Tahun 2008 (Rp.) 7.170.204,15 556.281,27 5.105.359,87 214.414,25 460.595,87

Tahun 2009 (Rp) 7.792.514,74 627.345,59 5.797.293,85 235.167,92 529.867,51

Tahun 2010 (Rp) 8.621.802,42 689.987,39 6.631105,86 262.437,73 649250,66

Jumlah Total 23.584.521,31 1.873.614,25 17.533.759,58 712.019,90 1.639.714,04

6.708.778,25

7.448.395,22

8.503.416,10

22.660.589,57

856.833,07

966.327,02

1.104.438,11

2.927.598,20

1.010.474,87

1.125.964,28

1.293.422,42

3.429.861,57

2.943.921,55 25.026.863,15

3.231.513,69 27.754.389,82

3.634.723,79 31.390.584,48

9.810.159,03 84.171.837,45

Nilai nominal PDRB Kabupaten Malang dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2010 selalu mengalami kenaikan, dengan angka rata-rata kurang lebih Rp 3 milyard. Pada Tahun 2008 PDRB Kabupaten Malang sebesar Rp. 24.036.863,25, Tahun 2009 mencapai Rp. 27.754.379,82 dan pada Tahun 2010 meningkat menjadi Rp. 30.238.146,78. Dari tahun ke tahun Sektor Pertanian selalu leading, walaupun kontribusinya terhadap nilai PDRB dari Tahun 2008 ke Tahun 2009 dan 2010 menurun. Pada Tahun 2008 kontribusi Sektor Pertanian hampir 30% dari nilai PDRB Kabupaten Malang, pada Tahun 2009 dan 2010 mengalami penurunan, masing-masing menjadi kurang lebih 28%. Turunnya kontribusi Sektor Pertanian pada PDRB merupakan konsekuensi logis dari upaya pemerintah yang menitik beratkan pembangunan

pada

sektor-sektor

lain

seperti

industri

perdagangan, perhotelan, pengangkutan dan komunikasi.

pengolahan, Sektor-sektor

tersebut cenderung menunjukkan pertumbuhan yang relatif pesat dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya. Pentingnya Sektor Pertanian dalam perekonomian rakyat di Kabupaten Malang juga dapat dilihat dari tingginya jumlah tenaga kerja yang diserap oleh sektor ini. Seperti tampak pada tabel 7.2. Sektor Pertanian menyerap jumlah tenaga kerja cukup tinggi jika dibandingkan dengan sektor lain, yaitu 35,79%


54

dari seluruh angkatan kerja yang ada di Kabupaten Malang.

Jika dipilah

berdasarkan gender maka jumlah kaum perempuan yang terlibat dalam sektor ini sebesar 39 %, sedangkan laki-lakinya sebesar 61% dari seluruh tenaga kerja pertanian. Angka ini sedikit berbeda jika dibandingkan dengan hasil penelitian tentang peranan atau keterlibatan kaum perempuan di pertanian, dimana

sumbangan

tenaga

perempuan

tani

dalam

mengelola

lahan

produksinya lebih dari 50% dari tenaga yang dicurahkan oleh laki-laki, bahkan di lahan kering curahan tenaga perempuan sama dengan curahan tenaga lakilakinya (Supriadi dkk., 1990, Yuliati dkk., 1995, dan Yuliati, 2008). Dari 30 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang, Kecamatan Singosari menyerap tenaga kerja paling tinggi, sementara Kecamatan Kasembon adalah terendah. Hal ini wajar karena selain jumlah penduduk di Kecamatan Singosari paling tinggi (MDA, 2010) juga kecamatan ini mempunyai wilayah dengan topografi relatif datar yang memungkinkan penduduknya melakukan kegiatan agrokompleks. Sementara Kecamatan Kasembon selain jumlah penduduknya paling sedikit juga mempunyai wilayah dengan topografi bergelombang (gunung), dimana sebagian besar lahannya berupa hutan produksi atau hutan lindung yang dikuasai oleh pemerintah (Dinas Kehutanan atau Perhutani), dan sebagian kecil saja yang dikelola masyarakat. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah tenaga kerja yang terserap di Sektor Pertanian berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 7. 2 berikut.


55

Tabel 7. 2. Jumlah Penduduk Yang Bekerja di Bidang Pertanian, Tahun 2010 No Kecamatan Laki-laki Perempuan 1 Donomulyo 10.128 6.140

Jumlah 16.268

2

Kalipare

9.094

5.709

14.803

3

Pagak

6.760

4.292

11.052

4

Bantur

9.618

6.069

15.687

5

Gedangan

7.589

4.544

12.133

6

Sumbermanjing

13.063

8.242

21.305

7

Dampit

15.728

9.963

25.691

8

Tirtoyudo

8.496

5.290

13.786

9

Ampelgading

7.647

4.890

12.537

10

Poncokusumo

12.456

7.790

20.246

11

Wajak

10.757

6.930

17.687

12

Turen

14.978

9.562

24.540

13

Bululawang

8.304

5.194

13.498

14

Gondanglegi

10.203

6.817

17.020

15

Pagelaran

8.738

5.598

14.336

16

Kepanjen

12.287

8.053

20.340

17

Sumberpucung

7.244

4.694

11.938

18

Kromengan

5.323

3.324

8.647

19

Ngajum

6.722

4.256

10.978

20

Wonosari

6.039

3.724

9.763

21

Wagir

10.287

6.382

16.669

22

Pakisaji

10.018

6.287

16.305

23

Tajinan

6.579

4.271

10.850

24

Tumpang

9.842

6.447

16.289

25

Pakis

16.299

10.358

26.657

26

Jabung

9.284

5.886

15.170

27

Lawang

12.080

7.733

19.813

28

Singosari

20.454

12.771

33.225

29

Karangploso

7.209

4.664

11.873

30

Dau

7.823

4.663

12.486

31

Pujon

8.191

5.106

13.297

32

Ngantang

7.903

4.813

12.716

33

Kasembon

4.194

2.573

6.767

321.337

203.035

524.372

Jumlah / Total Sumber: BPS Kabupaten Malang


56

7. 2. Koperasi dan UMKM Dinas Koperasi dan UMKM merupakan salah satu lembaga yang mendukung pembangunan perekonomian rakyat di Kabupaten Malang, hal ini dapat dilihat dari Visi dan Misinya. Visi Dinas Koperasi dan UMKM adalah : ―Terwujudnya Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah menjadi lembaga yang tumbuh dan berkembang secara sehat, tangguh, dan Mandiri dengan tingkat daya saing yang tinggi sehingga dapat berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian Kabupaten Malang yang bertumpu pada mekanisme yang berkeadilan dan menjadi fasilitator yang memiliki kompetensi tinggi‖ Sementara itu Misi dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang adalah: 1. Menerapkan Undang-Undang dan Peraturan Daerah di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 2. Membina dan mengawasi Koperasi dan Usaha Mikro, kecil dan Menengah 3. Meningkatkan Kwalitas Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, kecil dan menengah 4. Memantapkan keterkaitan Jalinan Usaha/ kemitraan Koperasi usaha Mikro, Kecil dan Menengah 5. Mendorong Kelompok-kelompok Usaha sejenis yang tumbuh dan berkembang di masyrakat untuk bergabung dalam wadah koperasi 6. Meningkarkan jiwa Kewirausahaan yang Sehat, tangguh dan Mandiri serta memiliki daya saing yang tinggi di lingkungan Gerakan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.


57

Arah Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang antara lain : 1. Mengembangkan Usaha Kecil, Menengah untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktifitas dan daya saing, sedangka pengembangan Skala Mikro diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam

peningkatan

pendapatan

pada

kelompok

masyarakat

berpenghasilan rendah. 2. Memperluas

basis

dan

kesempatan

berusaha

serta

menumbuhkembangkan Wira usaha baru berkeunggulan prima untuk mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. 3. Mengembangkan Koperasi dan UMKM untuk lebih berperan sebagai penyedia barang dan jasa si pasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk import. 4. Membangun

tatanan

kelembagaan

dan

Organisasi

Koperasi,

meningkatkan kepedulian dan dukungan pemangku kepentingan dan meningkatkan kemadirian gerakan Koperasi.

Di Kabupaten Malang pada Tahun 2011 terdapat 1.051 koperasi, jika dibandingkan dengan jumlah koperasi pada Tahun 2010, maka ada peningkatan jumlah koperasi sebanyak 332 koperasi.

Dari sejumlah 1.051

koperasi tersebut terdapat 390 Koperasi Wanita ―Program Pakde Karwo‖, yaitu program koperasi Gubernur Jawa Timur, dan 2 koperasi non program. Jika dibandingkan dengan Tahun 2010 yaitu sebanyak 195 koperasi, maka Koperasi Wanita yang dibentuk oleh Gubernur Jawa Timur pada saat ini mengalami peningkatan. Diantara sekian banyak koperasi wanita yang ada di Kabupaten Malang ada 2 (dua) koperasi yang paling menonjol dan mendapat penghargaan dari Pemerintah, yaitu Koperasi Lestari Mandiri di Kecamatan Lawang dan Koperasi Citra

Kartini

di

Kecamatan

Sumberpucung.

Koperasi

Lestari

Mandiri

mempunyai anggota sebanyak 4.200 orang dengan 3 orang pengurus, dan 2 BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

58

orang pengawas. Kinerja dari koperasi ini sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan berkembangnya jumlah modal yang ada. Pada awal pembentukannya koperasi ini hanya mempunyai modal sebesar Rp. 17.000.000,-, dan pada saat ini atau Tahun 2011 modal tersebut telah berkembang mencapai 9,2 Milyar Rupiah. Oleh karena itu wajar apabila Koperasi Lestari Mandiri ini mendapat penghargaan dari pemerintah dengan kriteria sebagai : - Tokoh Penggerak Koperasi Jawa Timur Tahun 2004 - Koperasi Berprestasi Tingkat Nasional Tahun 2010 - Koperasi Nasional Tahun 2010 - KSP berkinerja Terbaik Jawa Timur 2010 Selain Koperasi Lestari Mandiri di Kecamatan Lawang, Koperasi Citra Kartini di Kecamatan Sumberpucung juga merupakan koperasi teladan di Kabupaten Malang. Dengan jumlah anggota 1.262 orang, jumlah pengurus 5 (lima) orang, dan jumlah pengawas 3 (tiga) orang, koperasi ini telah mendapatkan penghargaan dari Dinas Koperasi Propinsi Jawa Timur dengan kriteria sebagai : -

Koperasi Berprestasi Tahun 2008, Tingkat Kabupaten Malang

-

Peringkat I Koperasi Berprestasi Tingkat Provinsi Tahun 2008, dan

-

Koperasi Jasa Tahun 2008 Tingkat Nasional. Memasuki Tahun 2010, Kabupaten Malang telah melanjutkan dan

melaksanakan Program Ex. Gerdu Taskin yaitu Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat ( PPKM) dengan program awal sebanyak 10 desa, dan penguatan Unit Pengelola Keuangan dan Usaha (UPKU) sebanyak 2 desa. Sementara itu jumlah PPKM dan UPKU di Kabupaten Malang sejak Tahun 2004 sampai dengan Tahun 2011 telah menjangkau sebanyak 125 UPKU di 109 desa dengan rincian seperti yang tertera di dalam tabel 7. 3 berikut.


59

Tabel 7. 3. Rincian Pelaksanaan Gerdu Taskin Th. 2004 s/d 2011 Kabupaten Malang NO TAHUN AWAL MODEL PENGUATAN PELESTARIAN

JUMLAH

1

2004

5

-

-

-

5

2

2005

28

-

-

-

28

3

2006

15

-

-

-

15

4

2007

16

1

-

-

17

5

2008

21

1

-

-

22

6

2009

10

-

6

10

26

7

2010

10

-

2

-

12

8

2011

2

-

-

12

107

2

8

22

14 139

JUMLAH Sumber :MDA, 2010

Dalam tabel 7.3 tersebut dapat dilihat bahwa, dari Tahun 2004 sampai Tahun 2011 tidak menunjukkan kecenderungan adanya peningkatan atau penurunan jumlah PPKM. Pada awal Tahun 2004 ada 5 PPKM yang dibentuk, kemudian pada Tahun 2005 meningkat menjadi 28 dan pada tahun-tahun selanjutnya menurun, dan baru pada Tahun 2007 naik sampai Tahun 2009, kemudian turun lagi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah PPKM yang muncul dari tahun ke tahun betul-betul tumbuh dari bawah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dari sejumlah PPKM tersebut 30% anggotanya adalah perempuan. Yang menarik, ada dua PPKM yang dijadikan model/percontohan sebagai PPKM terbaik di Kabupaten Malang pada Tahun 2007 dan Tahun 2008, sayangnya dimana lokasi PPKM tersebut tidak disebutkan (tidak ada data). Dana yang digunakan dalam menjalankan aktifitas PPKM tersebut berasal dari dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). Mengenai besarnya anggaran yang berasal dari BLM pada pelaksanaan PPKM Ex. Gerdu Taskin dapat dilihat pada tabel 7.4. berikut.


60

Tabel 7. 4. Realisasi Anggaran Program PPKM Ex. Gerdu Taskin Tahun 2004-2011 SUMBER DANA

TAHUN (Rp) 2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

1,413 M

1,123,5 M

190 Jt

3,136 M

1,732,5 M

Kabupaten

150 JT 1,189,225

900 JT

1,3 M

2,585 M 2,2 M

606 Jt

606 Jt

606 Jt

Sharing

33,7%

37,9%

51,9%

64,7%

85,1%

42,9%

54%

-

595,2 4,325,225

2,632,5

4.8310

4,785

2,019

1,729,5

796 Jt

15

17

22

26

12

2

Propinsi

445,2 JT

Jumlah Jumlah Desa

5

28

2,010

(KMDA, 2010)

Dari tabel 7.4 di atas dapat dilihat bahwa dana yang disediakan dalam pembinaan kelompok PPKM dari tahun ke tahun besarnya tidak sama, hal ini tergantung dari jumlah desa atau kelompok yang mengusulkan. Semakin banyak jumlah desa dan kelompok, semakin banyak dana yang disediakan. Pada Tahun 2005, Tahun 2007, dan Tahun 2008 pemerintah paling banyak mengeluarkan dana untuk PPKM ex Gerdu Taskin.

Sumber dana yang

tersedia untuk kegiatan ini berasal dari Propinsi dan Kabupaten Malang. Kontribusi Pemerintah Kabupaten Malang atas pendanaan Gerdu Taskin dari tahun ke tahun tidak ada kecenderungan yang tetap meningkat atau menurun, dan jika dirata-rata angkanya lebih dari 50% dari total dana yang disediakan. Pada Tahun 2010 ada usulan 2 UPK/Kelompok Calon alokasi Program Gema Sejahtera Dinas Koperasi dan UMKM di Kabupaten Malang, yaitu Kelompok Sekar Melati di Desa Purwosekar, Kecamatan Tajinan dan Kelompok Sejahtera di Desa Dampit Kecamatan Dampit. Berikut struktur organisasi dari calon kelompok-kelompok UPK tersebut.


61

Ketua Eva Nurmala (P)

Sekretaris Tini (P)

Bendahara Budi (L)

Anggota 25 orang (2 orang perempuan, 23 orang laki-laki)

Bagan 7. 1. Struktur Organisasi Kelompok Sejahtera, Desa Dampit, Kecamatan Dampit

Ketua Siswoyo (L)

Sekretaris Suba‘i (L)

Bendahara Kuseman (L)

Anggota 20 orang (5 orang perempuan, 15 orang laki-laki) Bagan 7.2. Struktur Organisasi Sekar Melati, Desa Purwosekar, Kecamatan Tajinan


62

Dari struktur organisasi kedua kelompok yang diusulkan untuk dibiayai oleh Program Gema Sejahtera TA 2010 tersebut dapat dilihat bahwa kelompokkelompok UPK tersebut keanggotaan maupun pengurusnya didominasi oleh kaum laki-laki. Di Kelompok Sejahtera hanya terdapat 4 (empat) orang perempuan dan 24 orang laki-laki, sementara di Kelompok Sekar Melati hanya terdapat 5 (lima) orang perempuan dan 18 orang

laki-laki baik sebagai

pengurus maupun anggota. Kedua kelompok tersebut menarik untuk dicermati. Pada kelompok Sejahtera walaupun keterlibatan perempuan sangat sedikit tetapi ketuanya adalah seorang perempuan, yaitu Ibu Eva Nurmala sementara di kelompok Sekar Melati, dimana nama kelompoknya sangat feminin malah didominasi oleh kaum laki-laki. Sayang sekali tidak ada data yang menjelaskan kasus tersebut. UMKM merupakan kegiatan Ekonomi Rakyat yang terbukti tangguh menghadapi goncangan krisis multi dimensi yang melanda Indonesia sejak awal 1998 yang lalu (Mardikanto, 2010). Jika dicermati, UMKM (khususnya usaha mikro dan kecil) sebagian besar merupakan kegiatan agrobisnis (onfarm dan off-farm) dan kegiatan-kegiatan non-farm yang dilakukan oleh keluarga petani/nelayan kecil. Mengenai jumlah UMKM di Kabupaten Malang pada Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 7. 5. berikut. Tabel 7. 5. Jumlah UMKM Berdasarkan Skala Usaha di Kabupaten Malang, Tahun 2011 Jumlah Tenaga kerja Omzet No UMKM (unit) (orang) (Rp 000) 1 Usaha mikro 384 857 9.927.194 2 Usaha kecil 75 572 20.235.605 3 Usaha menengah 2 195 16.419.000 Jumlah (KMDA,2010)

Keterangan : a. Kriteria usaha mikro adalah Memiliki hasil penjualan per hari paling banyak Rp 83,333 b. Kriteria usaha kecil adalah Memiliki hasil penjualan per hari paling banyak Rp 1,736,111 c. Kriteria usaha menengah adalah Memiliki hasil penjualan per hari paling banyak Rp 6.944.444


63

Berdasarkan tabel 7.5 di atas dapat dilihat bahwa UMKM yang terbanyak di Kabupaten Malang adalah UMKM skala mikro, dengan jumlah tenaga kerja 857 orang. Jenis usaha yang ditekuni mulai usaha kuliner, home industri, kerajinan sampai peracangan. Sayang sekali tidak ada data mengenai berapa banyak laki-laki maupun perempuan yang terlibat di di masing-masing UMKM berdasarkan skala usaha ini. Dari omset yang didapat kan per-hari kelompok usaha kecil mempunya omset yang yang relative tinggi jika dibandingkan pada kelompok usaha mikro dan menengah yaitu sebesar Rp 20.235.605/hari. Untuk kepemilikan UMKM dapat digambarkan pada grafik di bawah ini 120 100 80 60

40

Laki-Laki

20

Perempuan

0

Gambar 7. 3. Jumlah Laki-laki dan Perempuan Berdasarkan Jenis UMKM

Gambar di atas memperlihatkan bahwa pelaku UMKM tidak pandang gender, tidak hanya kaum laki-laki, tetapi juga kaum perempuan semua terlibat dalam kegiatan UMKM. Sektor yang paling banyak diminati bagi pelaku UKM adalah perdagangan, kemudian diikuti industri kerajinan dan usaha kuliner. Perdagangan yang dilakukan meliputi : toko kelontong, pracangan, pedagang palen; industri kerajinan yang ada di Kabupaten Malang antara lain : membuat BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

64

tempe, membuat jamu, mebel, usaha jamur, membuat gula merah, batik, garmen, bordir, sepatu, tas, Jenis UKM yang juga banyak peminatnya di Kabupaten Malang adalah kuliner dan penginapan. Usaha yang paling sedikit diminati di Kabupaten Malang adalah spare-part, persewaan dan angkutan, selain karena butuh modal yang besar juga keahlian khusus, sehingga tidak semua orang bisa memasuki sektor ini. Pada umumnya semua jenis UKM yang ada di Kabupaten Malang didominasi oleh kaum laki-laki, termasuk UKM kuliner yang merupakan ―wilayah‖ perempuan. Tabel 7. 6. Jumlah UMKM Berdasarkan Sektor dan Omzet OMZET NO

ASET

JENIS UKM L

1

Rumah Makan/warung/ Catering/ Caffe/ Penginapan

2

Home industri

3

Pertokoan/kelontong/ Pracangan/pedagang/ Palen

4

P

L

P

1.328.691

456.337

2.030.136

428.449

835.000

395.000

513.000

179.000

4.152.393

1.972397

3.297.862

1.933.445

Separe-part

100.000

-

250.000

-

5

Persewaan

148.190

17.500

351.125

20.000

6

Jasa

819.183

339.435

1.668.895

423410

7

Pertambangan

386.025

13.320

341.390

16.000

8

Angkutan

1.838.350

789.450

1.371.430

985.400

9

Komunikasi

555.785

312.350

619.357

363.150

10

Pertanian

1.469.076

588.065

2.267.292

363.120

11

Industri Kerajinan

21.358.080

6.606.903

11.533.724

8.145.422

12

Lain-lain

1.312.585

416.345

1.614.904

495.980

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Malang, Tahun 2011

Berdasarkan tabel 7.6 di atas dapat disimpulkan bahwa, terdapat perbedaan yang cukup menyolok antara omzet dan aset yang dimiliki atau dikuasai laki-laki dan perempuan. Rata-rata pada semua kegiatan UMKM lakilaki mempunyai aset dan omzet jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Rata-rata laki-laki mempunyai omzet sebesar 76% dan BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

65

perempuan 24 % dari total omzet yang ada. Sementara itu kalau diperhitungkan asetnya maka aset yang dipunyai laki-laki juga lebih besar dari pada perempuan 76,5% laki-laki, sedangkan perempuan hanya 24,5% dari seluruh aset yang ada. Selain UKM teknologi komunikasi sudah ada dan dikembangkan oleh masyarakat untuk pemenuhan disektor ekonomi hal ini terlhat pada tabel di bawah ini : Tabel 7.7 Rekapitulasi Jumlah Warnet dan PS Di Kabupaten Malang Tahun 2011

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Kecamatan Tumpang Sumber Pucung Jabung Dau Wager Pagelaran Tirtoyudo Pujon Pagak Ampelgading Sumbermanjing Wetan Pakis Ngajum Kalipare Gondanglegi Kromengan Kasembon Wajak Ngantang Lawang Pakisaji Donomulyo Wonosari Singosari Poncokusumo Bantur Karangploso Gedangan Dampit Kepanjen Bululawang Tajinan Turen JUMLAH

Warnet 19 18 8 18 6 9 5 19 10 5 7 20 1 12 18 4 3 13 8 41 15 8 13 59 7 4 17 5 6 44 10 11 40 483

PS 51 41 26 9 22 43 39 43 29 3 0 17 0 22 38 18 0 22 28 42 15 18 15 40 40 10 22 2 0 43 11 9 83 801


Jumlah 70 59 34 27 28 52 44 62 39 8 7 37 1 34 56 22 3 35 36 83 30 26 28 99 47 14 39 7 6 87 21 20 123 1284

66

Dari tabel di atas diapat diketahui jumlah warnet yang ada di Kaupaten Malang sejumlah 483 unit, dari banyaknya warnet maka masyarakat sudah dapat mengakses informasi dari luar baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan adanya internet. Selain itu dengan banyaknya internet komunikasi akan lebih mudah dan tidak terbatas. Biasanya denga keberadaan internet akan di imbangi dengan keberadaan PS dimana terbukti dengan jumlahnya sebesar 810 unit. PS disini permainan game yang terkoneksi dengan sambungan internet sehingga jika sudah ada internet PS pun akan mudah dicari. Keberadaa warnet dan PS mendatangkan keuntungan secara ekonomi

bagi

pemiliknya

dan

pengguna

meskipun

terkadang

ada

kelemahannya untuk hal itu tergantung dari kontrol pengguna dalam hal ini adalah masayarakat. 7. 3. Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Konsep ini mencerminkan

paradigma baru pembangunan, yakni bersifat ―people centered, participatory, empowering, and sustainable‖ (Chambers, 1995).

Friedmann (1992)

menambahkan bahwa, pemberdayaan masyarakat merupakan alternative development, yang menghendaki ―inclusive democracy, appropriate economic growth, gender equality and intergenerational equity‖. Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dari penjelasan singkat tentang pemberdayaan tersebut jelas bahwa ―obyek‖ dari kegiatan pemberdayaan adalah seluruh masyarakat yang membutuhkan (kaum marginal) baik laki-laki maupun perempuan. Demikian pula yang terjadi di Kabupaten Malang yang tercermin dalam visi, misi dan


67

tujuan

pemberdayaan

masyarakatnya

melalui

Program

Nasional

Pemberdayaan Masyarakat.

Visi PNPM adalah : ―Tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin pedesaan. Kesejahteraaan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilitasi sumber daya yang ada dilingkungannya, mampu mengakses sumber daya di luar lingkungannya, serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan‖ Misi PNPM adalah : 1.

Meningkatkan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya

2.

Pelembagaan sistem pembangunan partisipatif

3.

Pengefektifan fungsi dan peran pemerintah lokal

4.

Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat

5.

Mengembangkan jaringan kemitraan dalam pembangunan

Di Kabupaten Malang PNPM ada 2 (dua) macam PNPM, yaitu : -

PNPM Mandiri Perdesaan dan

-

PNPM Generasi Sehat dan Cerdas (Kesehatan dan Pendidikan)

Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah : ―Meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan‖. Adapun Tujuan Khusus dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah : 1. Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

68

2. Melembagaan

pengelolaan

pembangunan

partisipatif

dengan

mendayagunakan sumberdaya lokal 3. Mengembangkan kapasitas pemerintahan desa dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif 4. Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat 5. Melembagakan pengelolaan dana bergulir 6. Mendorong terbentuk dan berkembangnya Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) 7. Mengembangkan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan desa

Sementara itu Prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan meliputi : 1.

Bertumpu pada pembangunan manusia

2.

Otonomi, masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negative dari luar

3.

Desentralisasi, memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintahan dan pemerintahan daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat

4.

Berorientasi pada masyarakat miskin, segala keputusan yang diambil berpihak kepada masyarakat miskin

5.

Partisipasi, masyarakat berperan aktif dalam proses atau alur tahapan program

dan

perencanaan,

pengawasannya, pelaksanaan,

dan

mulai

dari

pelestarian

tahap

sosialisasi,

kegiatan

dengan

memberikan sumbangan tenaga pikiran, atau dalam bentuk materiil 6.

Kesetaraan dan keadilan gender, masyarakat baik laki0laki mupun perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya disetiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan,


69

kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik. 7.

Demokrasi,, masyarakat mengambil keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat

8.

Transparansi dan akuntabel, masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative

9.

Prioritas, masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan

kemendesakan

dan

kemanfaatan

untuk

pengentasan kemiskinan 10. Keberlanjutan, dalam setiap pengembilan keputusan atau tindakan pembangunan,

mulai

pengendalian

dan

dari

tahap

pemeliharaan

perencanan, kegiatan

pelaksanaan, harus

telah

mempertimbangkan kelestarian.

Dari berbagai pengalaman dan hasil penelitian menunjukkan bahwa, usaha mikro memiliki potensi besar bagi penanggulangan kemiskinan, baik ditinjau dari ragam kegiatan, potensi pasar, jumlah modal dan tingkat pengetahuan dan ketrampilan.

Hasil penelitian Yuliati dan Hidayati (2009)

menyimpulkan bahwa program PNPM di Kabupaten Tuban telah meningkatkan pengetahuan, ketrampilan para perempuan serta pendapatan rumahtangganya. Salah satu aspek penting dalam pemberdayaan masyarakat melalui usaha mikro sering terkendala oleh keterbatasan modal, baik yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga maupun untuk mengembangkan usahanya. Pendanaan PNPM baik PNPM Mandiri Perdesaan maupun PNPM Generasi di Kabupaten Malang berasal dari APBN dan APBD. Alokasi dana PNPM secara keseluruhan, dapat dilihat pada tabel 7.8 berikut


70

Tabel 7. 8. Alokasi BLM PNPM Mandiri Perdesaan dan Generasi di Kabupaten Malang NO 1

TAHUN ANGGARAN 1998/1999

ALOKASI DANA BLM (Rp) APBN

APBD

TOTAL

3,750,000,000

0

3,750,000,000

2

1999/2000

7,750,000,000

0

7,750,000,000

3

2001/2002

10,750,000,000

0

10,750,000,000

4

2003

10,750,000,000

0

10,750,000,000

5

2004

7,000,000,000

2,250,000,000

9,250,000,000

6

2005

10,200,000,000

3,800,000,000

14,000,000,000

7

2006

6,200,000,000

3,800,000,000

10,000,000,000

8

2007

7,050,000,000

5,200,000,000

12,250,000,000

9

2008

19,850,000,000

6,400,000,000

26,250,000,000

10

2009

64,400,000,000

12,600,000,000

77,000,000,000

11

2010

53,450,000,000

9,500,000,000

62,950,000,000

2011* 32,235,000,000 5,640,000,000 TOTAL 233,385,000,000 49,190,000,000 Sumber : Kantor Bappeda Kabupaten Malang, Tahun 2011

37,875,000,000 282,575,000,000

12

Berdasarkan tabel 7.7 tersebut di atas dapat disimpulkn, bahwa sumber dana program PNPM ini sebagian besar berasal dari APBN, hal ini wajar karena PNPM adalah program Nasional. Total anggaran yang dialokasikan sejak

PNPM

ini

digulirkan

terus

bertambah

sampai

mencapai

Rp.

77.000.000.000,- pada Tahun 2009, kemudian trendnya menurun hingga Tahun 2011 yaitu Rp. 37.875.000.000,-. Kenaikan atau penurunan jumlah anggaran tersebut tergantung pada jumlah kelompok PNPM yang ada. Mengenai alokasi dana operasional untuk perencaan, pelatihan, microfinance dan RPJMDes dapat dilihat pada tabel 7. 8 berikut


71

Tabel 7. 9. Alokasi Dana Operasional Kegiatan (DOK) Perencanaan, Pelatihan Masyarakat, Microfinance & Penyususnan RPJMDes NO

TAHUN ANGGARAN

ALOKASI DANA BLM DOK Perencanaan

DOK Pelatihan

DOK Microfinance

DOK RPJM-Des

Keterangan

1

1998/1999

-

-

-

-

Dana dikelola oleh perusahaan FK

2

1999/2000

-

-

-

-


3

2001/2002

-

-

-

-


4

2003

638,000,000

-

-

-

5

2004

500,000,000

-

-

-

6

2005

520,000,000

-

-

-

7

2006

540,000,000

-

-

-

8

2007

655,000,000

157,015,000

80,000,000

-

9

2008

716,500,000

320,460,000

-

-

10

2009

1,409,800,000

565,370,000

-

-

11

2010

1,269,330,000

606,890,000

-

-

12

2011*

1,822,300,000

2,024,905,000

-

606,890,000

8,070,930,000

3,674,640,000

80,000,000

606,890,000

JUMLAH

Sumber : Kantor Bappeda Kabupaten Malang, Tahun 2011

Tabel 7.8 di atas memperlihatkan, bahwa dana operasional kegiatan sampai dengan Tahun 2011 paling banyak terserap untuk kegiatan perencanaan, yaitu sebesar 64,9%. Ada kecenderungan peningkatan anggaran terutama sejak Tahun 2006. Sementara itu anggaran yang rendah adalah untuk kegiatan microfinance, yaitu 6,4% dari seluruh anggaran yang ada. Dari Tahun 1998 sampai Tahun 2002 dana dikelola oleh perusahaan FK, setelah itu dana dikelola oleh kelompok sendiri. Pelaku PNPM Mandiri Perdesaaqn di Kabupaten Malang terdiri dari : pelaku di tingkat kecamatan dan pelaku di tingkat desa. Pelaku di tingkat kecamatan terdiri dari : PL, BKAD, BP-UPK, UPK dan TV, sementara itu pelaku di tingkat desa meliputi : KPMD, TPU, TPK, PK, TPMD, Tim Monitoring, dan TP3.

Tabel 7. 10 berikut memperlihatkan data pelaku PNPM Mandiri

Perdesaan di Kabupaten Malang.


72

Tabel 7. 10. Data Pelaku PNPM Mandiri Perdesaan Kabupaten Malang Pelaku

Lingkup Wilayah

PL

Kec

BKAD BP-UPK

Tugas Pokok

Jumlah Pelaku 2009

2010

Pendampingan masyarakat

26

26

Kec

Pelestarian Hasil PNPM-MP

78

78

Kec

Pengawasan terhadap UPK

78

78

UPK

Kec

Pengelolaan kegiatan PNPM-MP

78

78

TV

Kec

130

130

KPMD

Desa

52

68

TPU

Desa

Verifikasi Usulan Kegiatan Pendampingan masyarakat (Reguler & GSC) Pembuatan usulan Kegiatan

876

876

TPK

Desa

Pengelolaan kegiatan

876

876

PK

Desa

459

459

TPMD

Desa

Pengelola Kegiatan (GSC) Pengelola Kegiatan merumuskan kegiatan (GSC)

1,683

1,683

876

876

876

876

Tim Desa Memantau Pelaksanaan Kegiatan Monitoring TP3 Desa Pemeliharaan Hasil kegiatan Sumber : Kantor Bappeda Kabupaten Malang, Tahun 2011

Ada perbedaan pelaku PNPM di Kabupaten Malang di tingkat kecamatan dan tingkat desa. Di tingkat desa, sesuai dengan tupoksinya pelaku PNPM adalah : KPMD, TPU, TPK, PK, TPMD, Tim Monev, dan TP3, sedangkan pelaku PNPM di tingkat kecamatan adalah : PL, BKAD, BP-UPK, UPK, dan TV. Tampak ada perbedaan yang cukup signifikan antara tugas pokok pelaku PNPM di tingkat kecamatan dengan pelaku PNPM di tingkat desa. Pelaku PNPM desa mempunyai tugas pokok sangat bervariasi, mulai membuat usulan kegiatan, merumuskan kegiatan, mengelola kegiatan, memantau dan mengevaluasi kegiatan, sampai dengan memelihara hasil kegiatan. Sementara itu para pelaku PNPM di tingkat kecamatan mempunyai tugas pokok mulai sebagai verifikasi usulan kegiatan, Pengelolaan kegiatan PNPM-MP, Pengawasan terhadap UPK, sampai Pendampingan masyarakat. Sangat disayangkan tidak ada data mengenai pelaku PNPM berdasarkan jenis kelamin.


73

Keluaran Program Menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) PNPM Mandiri Perdesaan bahwa keberhasilan keluaran program diukur dari hal-hal sebagai berikut : 1. Terjadinya peningkatan keterlibatan Rumahtangga Miskin (RTM) dan kelompok perempuan mulai perencanaan sampai dengan pelestarian 2. Terlembaganya system pembangunan partisipatif di desa dan antar desa 3. Terjadinya

peningkatan

kapasitas

pemerintahan

desa

dalam

memfasilitasi pembangunan partisipatif 4. Berfungsi dan bermanfaatnya hasil kegiatan PNPM Mandiri Pedesaaan bagi masyarakat 5. Pelembagaannya

pengelolaan

dana

bergulir

dalam

peningkatan

pelayanan social dasar dan ketersediaan akses ekonomi terhadap RTM 6. Terbentuk

dan

berkembangnya

BKAD

dalam

pengelolaan

pembangunan 7. Terjadinya peningkatan peran serta dan kerjasama para pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesan Berikut adalah keluaran program yang berbentuk Kegiatan Sarana dan Prasarana PNPM Mandiri Perdesaan.


74

Tabel 7. 11. Rekapitulasi Hasil Kegiatan Sarana dan Prasarana PNPM Mandiri Perdesaan Dana Kegiatan

HOK & Tenaga

Jumlah Pemanfaat

No

Lokasi/ Kabupa ten

Nama Sarana

Dimensi meter/ unit

BLM

swadaya

HOK & Tenaga

Tenaga

L

P

ARTM

1

Malang

Pasar Desa

168

1,474,600,443

496.934.331

20,052

228

11,472

15,204

5316

2

Malang

jalan trabat beton

60,400

10,285,509,040

1.416844.827

640,953

4264

92,942

92,4292

65442

3

Malang

Air bersih

335,694

8,442,682,350

2.009.226.001

1,796,831

1831

63571

86.283

43430

4

Malang

Drainase

51,027

6,821,686,749

1.157.441.536

243,272

2000

38076

42,922

24066

5

Malang

jalan Jembatan Beton Jembatan Baja Jembetan Pelengkung Gedung PAUD

112,383

15,632,652,366

2.664.333.400

4305827

4997

92862

82,261

77888

62

3,317,114,816

677821466

60813

360

36581

36.950

25456

31

2,368,429,784

826234865

19917

2021

20416

48914

9873

2

16,6740,150

58012500

296

-

1572

1691

587

13

1,244,220,700

170.139.750

17291

-

1407

1.706

1869

6 7 8

Malang Malang Malang

9

Malang

10

Malang

Gedung TK

99

6,699,610,857

1.128.733.000

2.537357306

3091.007

11043

12.380

9672

11

Malang

jalan telford

536,633

31,088,924,613

5.908.246.396

619.8344080

2003.020.433

3.031.180

238.755

184987

12

Malang

Jalan Aspal

260,290

18,661,754,456

5,362.739.539

438053149

5.378

158.708

168.152

109524

13

Malang

Jalan Telaah

1,910

262,860,000

13.524.000

2.0430

31

908

799

387

15

1,009,068,106

181,162.000

351636

174

16691

16.166

15661

2

92,352,300

48675000

617

10

306

309

243

saluran irigasi

8,098

1,066,876,835

156208437

9056

246

4080

3999

2636

Gedung Polindes Air Bersih (pompa listrik)

14

Malang

15

Malang

16

Malang

17

Malang

MCK

18

235,497,288

27802850

3802

54

314

410

384

18

Malang

gedung kendedes

1

182,796,200

15000000

0

0

0

0

0

19

Malang

SMP

2

84,435,600

23630000

672

78

43

65

70

20

Malang

Gedung Pendidikan Non formal

1

123,208,500

6.000.000

0

0

0

0

0

21

Malang

1,105

274,480,500

104.476.000

2601

87

3237

3287

1850

22

Malang

TK

45

53,252,500

5.200.000

411

11

368

343

309

23

Malang

Posyandu

5

24

Malang

25

Malang

26

Malang

27 28

85,738,500

3.000.000

0

48

207

198

330

Tandon Air minum goronggorong Gedung Posyandu

7

108,243,496

17.971.500

690

12

725

615

512

56

115,545,693

21.676.000

5440

98

1418

1439

1683

7

17,905,263

1.500.000

0

0

0

0

0

Malang

Dam

7

90,443,023

33837492

2674

631

2629

3405

2954

Malang

Gedung MTS

1

76,108,754

54500000

0

0

0

0

0

1

394,214,730

300000

546

28

988

476

875

1

45,775,655

13608250

665

57

0

0

0

1

5,266,700

644000

0

0

0

0

0

1

28,654,890

2292989

624

12

456

185

125

2

230,643,750

36.212.450

2586

65

6267

5929

487

1

35,362,205

300000

513

12

456

185

29

Malang

30

Malang

31

Malang

32

Malang

33 34

Malang Malang

Jembatan Banjir Limpas jembatan Gantung Jembatan pipa air Pasar hewan instalansi pengolahan & TPST gedung MI

132

Sumber : Kantor Bappeda Kabupaten Malang, Tahun 2011


75

Dari tabel 7.10 di atas dapat dilihat bahwa hasil kegiatan sarana dan prasarana didominasi oleh sektor pendidikan baik formal maupun non-formal, yaitu : pembangunan gedung PAUD, TK, SMP/MTS 115 unit, dan satu unit untuk pembangunan gedung pendidikan non-formal. Selain itu program PNPM juga banyak menghasilkan sarana dan prasarana transportasi yaitu jalan dan jembatan yang ada di Kabupaten Malang masih banyak yang memprihatinkan. Dengan diperbaiki dan dibangunnya jembatan dan jalan raya diharapkan sektor ekonomi akan semakin maju dan lancar. Bidang kesehatan dan Pertanian tidak luput dari program PNPM. Di Bidang Kesehatan ada 5 (lima) Posyandu, 15 Polindes maupun 2 sarana air bersih yang dibangun. Saluran irigasi sebagai sarana penyedia dan distribusi air untuk tanaman padi dan tanaman pangan lainnya mempunyai peranan yang tinggi dalam peningkatan produktifitas pangan di Kabupaten Malang. Oleh karena itu PNPM Mandiri Perdesaan tidak mengabaikan

masalah

ini,

terbukti

ada

8.098

meter

saluran

yang

dibangun/diperbaiki dengan dana yang berasal dari program PNPM. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa PNPM di Kabupaten Malang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas. Mengenai hasil kegiatan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas mulai Tahun 2006 s/d Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 7. 11 berikut.


76

Tabel 7. 12. Hasil Kegiatan Sarana dan Prasarana PNPM Generasi Sehat dan Cerdas mulai Tahun 2006 s/d Tahun 2010 No

Lokasi /

Nama

Kabupaten

Sarana

Dimensi

dana kegiatan

HOK & Tenaga

meter/ BLM

unit

swadaya

HOK & Tenaga

jumlah Pemanfaat

Tenaga

L

P

(Orang)

(Orang)

ARTM

Jalan 1

Malang

telford

18,695

1,437,817,295

221,898,678

21,358

597

10,122

8,490

8,239

23

1,173,064,140

278,365,950

7,484

182

2,919

6,030

6,166

8,432

169,778,150

24,510,000

1,190

31

603

507

581

35

481,576,850

139,006,150

3,745

159

2,159

2,665

3,440

2

157,514,000

20,000,000

1,807

13

209

192

98

167,593

2,862,393,107

318,165,700

19,541

689

14,222

13,876

16,500

55

1,507,670,234

156,831,950

15,128

452

4,363

5,828

4,837

6

270,049,450

21,312,300

2,712

67

698

887

1,908

76

381,355,300

157,466,850

5,079

242

1,992

2,538

3,385

Gedung 2

Malang

polindes air bersih

3

Malang

(pipanisasi) Jembatan

4

Malang

beton Jembatan gelagar

5

Malang

besi Jalan trabat

6

Malang

beton Gedung

7

Malang

posyandu Gedung

8

Malang

poskedes

9

Malang

MCK jalan

10

Malang

Paving

1,571

132,773,900

49,079,750

1,646

95

429

977

1,202

11

Malang

jalan aspal

3,536

356,801,500

86,067,200

2,261

62

1,184

1,847

1,268

12

Malang

drainase

817

63,153,300

9,173,900

672

26

1,265

1,294

729

13

Malang

tandon air

3

39,178,300

7,687,500

388

15

297

513

506

14

Malang

plesterisasi

1

1,500,000

500,000

30

5

115

210

45

15

Malang

TPT

117

120,636,900

24,984,500

1,104

28

334

497

705

8

16,463,900

7,511,500

145

8

621

591

632

3

76,250,000

1,650,000

744

20

121

114

71

8

25,531,900

2,580,000

264

5

21

39

60

2

13,196,000

2,000,000

92

8

0

662

556

9,286,704,226

1,528,791,928

85,390

2704

41,674

47,757

50,928

gorong 16

Malang

17

Malang

Plat sanggar belajar pembuat

18

Malang

biogas8 sumur &

19

Malang total

pompa

Berdasarkan tabel 7.11 di atas tampaknya bahwa hasil kegiatan sarana dan prasarana sejak Tahun 2006 sampai Tahun 2010 ini didominasi oleh BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

77

kegiatan peningkatan generasi sehat, sementara untuk generasi cerdas masih diabaikan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebagian besar anggaran yang terserap digunakan untuk pembangunan gedung posyandu, puskesdes, polindes, sarana air bersih, dan sarana jalan. Sementara itu, untuk sarana generasi cerdas tampak pada pembangunan sanggar belajar. Jika ditinjau dari siapa yang memanfaatkan sarana dan prasarana yang dibangun oleh proyek PNPM ini tampaknya para perempuan lebih banyak memanfaatkannya dibandingkan dengan laki-laki, walaupun bedanya tidak signiifikan. Mengenai rekapitulasi kegiatan sarana dan prasarana pasca krisis Tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 7.13 di bawah ini. Tabel 7. 13. No

1 2 3

Lokasi

Malang Malang Malang total

Rekapitulasi Kegiatan sarana Prasarana Pasca Krisis Tahun 2010 Kabupaten Malang

Nama sarana Jalan telford Rabat beton Drainase jalan

Dana Kegiatan

HOK & Tenaga

Jumlah Pemanfaat

Dimensi BLM

Swadaya

HOK

Tenaga

L

P

ARTM

2,546

238,906,100

26,127,500

1,670

130

634

780

643

5,712

793,529,100

118,656,000

4,341

525

3,236

3,251

1,598

364

84,294,000

6,473,500

747

19

136

130

125

1,116,729,200

151,257,000

6,758

4006

4161

8,622

674

2366

Kegiatan sarana dan prasarana pasca krisis Tahun 2010 digunakan untuk peningkatan sarana jalan dan drainase. Dana yang terserap hampir 90% tepatnya 88% berasal dari pusat atau BLM, sementara yang swadaya hanya 12%. Sama dengan kegiatan sebelumnya, yang paling banyak memanfaatkan proyek ini adalah perempuan. Mengenai perkembangan asset UPK di Kabupaten Malang sampai akhir Bulan April 2011 terdapat peningkatan rata-rata sampai 70%. Peningkatan tertinggi terjadi di Kecamatan Kepanjen, angkanya melebihi 200% yang dimanfaatkan oleh 689 kelompok atau 8.577 orang.


78

Tabel 7. 14. Perkembangan Aset UPK Per 30 April Tahun 2011 Perkembangan Aset UPK No

1 2 3

Kecamatan

Pakis Jabung Poncokusumo

Dana Awal (UEP&SPP) 312,779,500 1,425,785,500 1,380,415,250

Asset Saat Ini 626,871,485 2,541,623,557 2,364,053,313

4

Wajak

1,140,016,000

1,861,946,488

5

Wagir

1,229,430,380

2,775,258,109

6 7

Singosari Kepanjen

8

Pagak

9

Kalipare

10 11

Donomulyo Gedangan

588,766,000 602,770,000

1,285,470,564 2,087,631,301

981,525,000

1,690,888,087

1,070,725,000

1,370,249,533

1,089,000,000 784,484,800

2,335,609,436 1,933,052,121

12

Bantur

622,250,000

1,004,652,589

13

Dampit

1,219,128,050

2,434,490,044

14 15

Tirtoyudho Sb. Manjing

16

Pujon

17

Ngantang

18 19

Kasembon Ampelgading

647,489,500 680,350,000

1,368,331,150 1,755,705,765

1,321,375,000

2,279,244,881

831,350,000

1,623,482,188

902,050,000 898,650,000

1,777,681,866 1,124,691,369

20

Godanglegi

927,599,250

1,067,560,221

21

Kromengan

712,500,000

938,086,172

22 23

Wonosari Tumpang

750,250,000 1,080,420,000

973,881,646 1,337,289,218

24

Karangploso

820,900,000

987,718,380

25

Dau

631,500,000

774,038,479

26 27

Bululawang Tajinan

740,001,950 652,200,000

824,661,786 821,484,608

28

Pagelaran

829,500,000

1,018,852,891

29

Ngajum

712,200,000

806,153,916

25,585,411,180

43,790,661,163

Total Kabupaten

Persentase Perkem

Jumlah Kelompok

100,42

301

78,26

374

71,26

281

63,33

381

125,74

412

118,33

313

246,34

689

72,27

305

27,97

458

114,47

138

146,41

160

61,45

180

99,69

166

111,33

122

158,06

217

72,49

295

95,28

210

97,07

286

25,15

111

15,09

101

31,66

54

29,81

40

23,77

119

20,32

71

22,57

63

11,44

94

25,83

93

22,83

88

13,19

82

71,15

6204

Jumlah Pemanfaat

2,645 10,805 3,485 6,728 4,571 3,130 8,577 5,465 4,682 1,392 4,730 2,198 1,788 2,276 7,211 5,001 3,216 4,408 1,220 744 519 532 1,327 840 643 733 843 870 706 91,285

(KMDA, 2011)


79

BAB VIII. KETENAGAKERJAAN

8.1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Angkatan Kerja Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Tanpa data tersebut tidaklah mungkin program pembangunan direncanakan dan dilaksanakan. Makin lengkap dan tepat data mengenai ketenagakerjaan yang tersedia makin mudah dan tepat rencana pembangunan disusun. Jadi dapat dikatakan bahwa faktor kekuatan manusia merupakan unsur yang penting dalam pembangunan. Jumlah penduduk berdasarkan hasil Susenas 2010

di Kabupaten

Malang sebanyak 2.447.051 jiwa. Jumlah tersebut terdiri dari 1.232.841 (50,38 persen) jiwa dan perempuan 1.214.210 (49,62 persen) jiwa. Sedangkan komposisi penduduk berdasarkan umur seperti pada tabel berikut dapat terlihat bahwa Persentase terbesar penduduk Kabupaten Malang berada pada kelompok umur produktif sekitar 65,90 persen. Tabel 8.1. Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2010 di Kabupaten Malang Kelompok Umur Laki-laki Perempuan Jumlah 0–4 109.476 103.208 5–9 99.244 94.587 10 – 14 95.792 94.344 15 – 19 105.778 73.338 20 – 24 76.683 82.323 25 – 29 106.517 107.943 30 – 34 93.326 76.981 35 – 39 93.696 103.936 40 – 44 91.847 80.866 45 – 49 80.505 85.480 50 – 54 79.395 62.776 55 – 59 62.382 64.353 60 – 64 35.629 48.811 65+ 102.571 135.264 Jumlah 1.232.841 1.214.210 Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka tahun 2011


212.684 193.831 190.136 179.116 159.006 214.460 170.307 197.623 172.713 165.985 142.171 126.735 84.440 237.835 2.447.051

80

Berdasarkan data pada tabel di atas jika dilihat berdasarakan persentase kelompok umur muda, kelompok produktis dan kelompok umur tua, maka hal ini mengindikasikan bahwa sumber daya manusia Kabupaten Malang sangat potensial dalam pendukung pembangunan perekonomian daerah. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 8.1 Persentase Komposisi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Malang Tahun 2010

Di Indonesia yang dimaksud dengan angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomis (BPS 1983). Angkatan kerja terdiri dari penduduk yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetap teteapi sementara tidak bekerja, dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali tetapi mencari pekerjaan secara aktif. Mereka yang berumur 15 tahun atau tidak bekerja atau tidak mencari pekerjaan karena sekolah, mengurus rumah tangga, pensiun, atau secara fisik dan mental tidak memungkinkan untuk bekerja tidak dimasukkan dalam angkatan kerja. Bekerja diartikan sebagai melakukan suatu kegiatan untuk menghasilkan atau membantu menghasilkan barang atau jasa dengan maksud untuk memperolah penghasilan berupa uang dan atau barang, dalam kurun waktu tertentu atau BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

81

selama paling sedikit satu jam dalam seminggu. Sedangkan definisi pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi

sedang mencari

pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima namun belum mulai bekerja. Jumlah angkatan kerja dipengaruhi oleh jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan jumlah penduduk usia kerja atau struktur umur penduduk. Tabel berikut ini merupakan tabel mengenai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Malang (2008-2010) yang belum terpilah berdasarkan jenis kelamin. Tabel 8.2.

Tingkat Partispasi Angkatan Kerja, Tingkat Kesempatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kab. Malang Tahun 2008 - 2010 Uraian

Penduduk Penduduk Usia 10 th Keatas Bukan Angkatan Kerja Angkatan Kerja Bekerja Seminggu Yang Lalu Rata-rata Jam Kerja (Jam) Seminggu Yang Lalu Pengangguran*) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) Tingkat Kesempatan Kerja Pkk (%) Tingkat Pengangguran Terbuka (Pok) (%) Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka (2011)

2008 2.413.779 1.861.949 542.484 1.319.465 1.210.739 41,26 82.071 70,86 93,78 6,22

2009 2.425.311 1.922.467 569.627 1.352.840 1.222.764 42,63 68.048 70,37 94,97 5,03

2010 2.447.051 2.046.859 581.590 1.465.269 1.208.223 42,86 57.046 71,59 95,49 4,51

Catatan : *) Mulai tahun 2003 terjadi perubahan konsep tentang pengangguran yaitu pengangguran meliputi yang sedang mencari kerja atau sedang mempersiapkan usaha, termasuk yang pesimis untuk mendapatkan kerja atau belum mulai kerja.

Tabel di atas menunjukkan adanya peningkatan pada jumlah penduduk usia kerja 10 tahun keatas, maupun pada jumlah angkatan kerja dan bukan angkatan kerja selama 3 tahun terakhir (2008 – 2010). Peningkatan yang terjadi dari data tersebut diatas bukan saja pada jumlah per unit (orang) melainkan juga pada tingkat Persentase pertumbuhannya seperti pada penduduk usia 10 th keatas dari tahun 2008 ke tahun 2009 mengalami BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

82

kenaikan pertumbuhan 3,25% kemudian dari tahun 2009 ke tahun 2010 mengalami lonjakan pertumbuhan penduduk di usia 10 th keatas hingga 6,47%. Kondisi ini juga diikuti oleh meningkatnya Persentase pertumbuhan Angkatan Kerja dari tahun 2008 ke tahun 2009 yang terjadi sebesar 2,53% kemudian dari tahun 2009 ke tahun 2010 juga mengalami lonjakan sebesar 8,31%. Hanya aja keadaan ini sedikit berbeda pada data Bukan Angkatan Kerja yang meskipun mengalami peningkatan pada jumlah satuan unit, namun tingkat Persentase pertumbuhannya menurun dari 5% (untuk tahun 2008 ke tahun 2009) dan hanya 2,1% ( pada tahun 2009 ke tahun 2010). Trend ini dapat dilihat pada Grafik berikut :

Gambar 8.2 Tingkat Pertumbuhan Penduduk Usia 10 th keatas, Angkatan Kerja (AK) dan Bukan Angkatan Kerja tahun 2008-2010 di Kabupaten Malang

Dari grafik di atas dapat terlihat jelas bahwa kenaikan pertumbuhan penduduk usia 10 tahun keatas juga berdampak pada peningkatan pertumbuhan Angkatan Kerja. Seperti yang telah diketahui bahwa penduduk Angkatan Kerja adalah penduduk yang bekerja, mempunyai pekerjaan tetap tetapi sementara tidak bekerja, dan tidak mempunyai pekerjaan sama sekali BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

83

tetapi mencari pekerjaan secara aktif. Dengan demikian bila Kabupaten Malang mempunyai jumlah penduduk berada kategori Angkatan Kerja dan terutama masuk dalam kelompok bekerja bukan pengangguran, maka akan sangat membantu meningkatkan perekonomian daerah. Secara keseluruhan perkembangan jumlah penduduk usia 10 tahun keatas termasuk didalamnya jumlah penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja disajikan dalam grafik berikut :

Gambar 8.3

Perkembangan Jumlah Penduduk usia 10 tahun keatas, Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja tahun 2008-2010 di Kabupaten Malang

Sementara itu dari jumlah penduduk kategori Angkatan Kerja yang bekerja dalam tiga tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Hal ini terlihat pada data tabel sebelumnya dimana jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2008 sebesar 91,76% terhadap Angkatan Kerja kemudian menurun menjadi 90,38% tahun 2009 bahkan terus menurun sebesar 82,46% pada tahun 2010.


84

1.208.223

1.222.764

1.465.269

1.210.739

82,46%

1.352.840

90,38%

1.319.465

91,76%

2008

2009

2010

Prosentase Bekerja Angkatan Kerja

Gambar 8.4 Persentase Perkembangan Penduduk yang Bekerja seminggu yang lalu terhadap Angkatan Kerja tahun 2008-2010 di Kabupaten Malang

Kondisi ini bisa diakibatkan dari adanya putus hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi sebagai dampak krisis global. Meskipun demikian jumlah rata-rata waktu yang dihabiskan (jam kerja seminggu yang lalu) oleh penduduk yang bekerja juga mengalami peningkatan yaitu 41,26 jam/minggu pada tahun 2008, dan 42,63 jam/minggu pada tahun 2009 serta 42,86 jam/minggu pada tahun 2010. Dilain pihak seperti jumlah Pengangguran yang terjadi di Kabupaten Malang menunjukan data yang cukup baik dimana tingkat pertumbuhan penduduk yang menganggur mengalami penurunan. Keadaan ini terlihat dari Persentase jumlah penduduk yang menganggur terhadap jumlah Angkatan Kerja pada tahun 2008 sebesar 6,22% menjadi 5,03% pada tahun 2009 kemudian turun lagi menjadi 3,89% hingga pada tahun 2010. Ini dapat menjadi indikator tersedianya kesempatan kerja yang cukup besar bagi penduduk Angkatan Kerja untuk dapat bekerja. Laju pertumbuhan penduduk yang bekerja dan pengangguran terhadap Angkatan Kerja dapat dilihat pada gambar berikut :


85

Gambar 8 5.

Laju Pertumbuhan Penduduk Bekerja dan Pengangguran Terhadap Jumlah Penduduk Angkatan Kerja di Kabupaten Malang tahun 2008-2010

8.2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah angka yang menunjukkan persentase Angkatan Kerja terhadap penduduk usia kerja. Dalam data ini, yang termasuk pada kategori penduduk usia kerja adalah penduduk berusia 10 tahun hingga 64 tahun, sedangkan angkatan kerja adalah penduduk yang berusia lebih dari 10 tahun yang sudah melakukan usaha untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan ataupun penduduk yang masih menganggur. Pada Tabel 7.2 terlihat bahwa TPAK Kabupaten Malang cenderung meningkat dari tahun 2008 hingga 2010. Hal ini dapat terjadi karena jumlah Angkatan Kerja dalam kurun waktu 3 tahun terakhir juga mengalami peningkatan yaitu 70,86 persen pada tahun 2008, dan 70,37 persen pada tahun 2009 sedangkan pada tahun 2010 sebesar 71,59 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut :


86

71,60% 71,40% 71,20% 71,00% TPAK

70,80% 70,60% 70,40% 70,20% 2008

2009

2010

Gambar 8.6 Angka Tingkat Pertisipasi Kerja di Kabupaten Malang tahun 2008-2010

Angka TPAK dapat digunakan sebagai dasar untuk mengetahui penduduk yang aktif bekerja ataupun mencari pekerjaan. Bila angka TPAK kecil maka dapat diduga bahwa penduduk usia kerja banyak yang tergolong Bukan Angkatan Kerja baik yang sedang sekolah maupun mengurus rumah tangga dan lainnya. Dengan demikian angka TPAK dipengaruhi oleh faktor jumlah penduduk yang masih bersekolah dan penduduk yang mengurus rumah tangga. Kedua factor tersebut dapat dipengaruhi pula oleh keadaan ekonomi dan social budaya. Oleh karena itu, di negara-negara yang sudah maju TPAK cenderung tinggi pada golongan umur dan tingkat pendidikan tertentu. Biasanya untuk mengamati perkembangan suatu negara atau daerah, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menurut golongan umur dan pendidikan yang sering diperhatikan. Pola TPAK perempuan ini dapat menjadi petunjuk yang berguna dalam mengamati arah dan perkembangan aktifitas ekonomi disuatu Negara atau daerah. Berlainan dengan laki-laki, umumnya perempuan mempunyai peranan ganda sebagai ibu yang melaksanakan tugas rumah tangga, mengasuh dan membesarkan anak dan bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Sayangnya data yang terpilah gender dalam kategori Angkatan Kerja, Bukan Angkatan dan Pengangguran belum tersedia, sehingga


87

agak susah untuk menghitung TPAK perempuan menurut golongan umur maupun pendidikan. 8.3 Angkatan Kerja Berdasarkan lapang Usaha Jumlah Angkatan Kerja yang bekerja biasanya dipandang sebagai jumlah kesempatan kerja yang tersedua di suatu wilayah. Analisis data mengenai kegiatan ekonomi penduduk umumnya menitik beratkan pada alokasi Angkatan Kerja yang bekerja menurut sector, trend perpindahan (terutama dari sector pertanian ke sektor lani) dan penyebab perpindahan tersebut serta implikasinya. Kegiatan ekonomi di Kabupaten Malang meliputi beberapa sector atau lapangan usaha, baik penduduk perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam semua sektor. Kondisi riil jumlah penduduk usia kerja diatas 10 tahun yang bekerja berdasarkan lapangan pekerjaan dan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut :

Tabel 8.3. Penduduk Usia Kerja yang Bekerja berdasarkan Lapangan Pekerjaan dan Terpilah Gender di Kabupaten Malang tahun 2010 Laki-laki Perempuan Jumlah ( L + P ) % Sektor % terhadap ∑ ∑ terhadap ∑ % Perempuan Laki-laki 321.337 61,28 203.035 38,72 524.372 36,40 Pertanian 4.140 83,64 810 16,36 4.950 0,34 Pertambangan & Galian Industri Pengolahan 101.253 48,30 108.380 51,70 209.633 14,55 Listrik, Gas & Air 1.487 100 1.487 0,10 Konstruksi 86.481 98,22 1.569 1,78 88.050 6,11 Perdagangan 147.340 47,85 160.590 52,15 307.930 21,37 Angkutan & Komunikasi 52.477 86,33 8.309 13,67 60.786 4,22 Jasa 88.912 93,22 6.464 6,78 95.376 6,62 Lainnya 76.722 51,78 71.456 48,22 148.178 10,28 880.149 560.613 1.440.762 100 Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka 2011 (diolah)


88

Berdasarkan data pada tabel diatas maka dari keseluruhan lapangan pekerjaan yang tersedia, sektor pertanian masih merupakan unggulan utama dalam menyerap lebih banyak tenaga kerja dibandingkan sektor yang lain yaitu sebesar 36,40 persen. Sedangkan sektor kedua sebagai penyerap tenaga kerja yaitu pada perdagangan sebesar 21,37 persen, sektor ketiga selanjutnya ada pada industry pengolahan yaitu sebesar 14,55 persen. Sementara itu, jika dilihat dari daya serap tenaga kerja berdasarkan gender/ jenis kelamin maka sektor perdagangan dan industry pengolahan didominasi oleh pekerja perempuan daripada laki-laki. Untuk lebih jelaskan mengenai daya serap tenaga kerja di sembilan sektor / lapangan pekerjaan terhadap jenis kelamin dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 8.7. Persentase Daya Serap Tenaga Kerja berdasarkan Jenis Kelamin Terhadap Lapangan Pekerjaan di Kabupaten Malang tahun 2010


89

8.4. Penempatan Tenaga Kerja Penempatan tenaga kerja menurut sektor tidak terlepas dari tingkat pendidikan pencari kerja. Rincian mengenai data pencari kerja yang terdaftar pada kantor Tenaga Kerja menurut pendidikan dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 8.4.

Pencari Kerja yang Terdaftar pada kantor Tenaga Kerja menurut Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2010 di Kab. Malang

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan SD 254 404 SMTP 1.473 797 SMTA 22.756 11.212 Sarjana Muda 846 1.615 Sarjana 5501 6.543 Jumlah 30.830 20.571 Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka tahun 2011 PENDIDIKAN

Jumlah 658 2.270 33.968 2.461 12.044 51.401

Berdasarkan tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa data yang tersedia dalam Kabupaten Malang dalam Angka tahun 2011 terdapat 66 persen pencari kerja yang terdaftar baik itu laki-laki maupun perempuan memiliki tingkat pendidikan SMTA dan 24 persen memiliki tingkat pendidikan sarjana. Namun kondisi ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan data terbaru bulan Agustus 2011 pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Malang. Dari data terbaru yang dimiliki Dinas Tenaga Kerja tersebut dapat dilihat bahwa data pencari kerja baik yang mendaftar maupun yang mendapat penempatan pada bulan Agustus 2011 didominasi oleh perempuan dengan jenjang pendidikan SLTP dan pada kelompok umur 20 – 29 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :


90

Tabel 8.5. Data Pencari Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Kelompok Umur pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Malang, Agustus 2011 Data Pencari Kerja Tingkat Pendidikan Tdk Tamat SD

Sisa Bulan Lalu P ∑

L

%

L

Pendaftaran P ∑

%

Penempatan L P ∑ %

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SD

187

173

360

1

0

0

0

0

0

0

0

0

SLTP

562

131

693

1

7

73

80

59

6

76

82

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SLTA :

9.740

5.024

14.764

29

7

14

21

16

5

8

13

13

11.360

3.328

14.688

29

9

2

11

8

2

0

2

2

D1/2/3

1.792

2.796

4.588

9

2

3

5

4

0

0

0

0

S1

8.942

6.082

15.024

30

9

9

18

13

0

0

0

0

32.583

17.534

50.117

100

34

101

135

100

13

84

97

100

10 - 14 tahun

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15 - 19 tahun

3.487

2.574

6.061

12

0

0

0

0

0

0

0

0

20 - 29 tahun

23.354

10.818

34.172

68

33

98

131

97

7

76

83

86

30 - 44 tahun

3.451

3.136

6.587

13

1

3

4

3

6

8

14

14

45 - 54 tahun

2.311

1.007

3.318

7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Jumlah 32.603 17.535 50.138 100 34 101 Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Malang ( Agustus 2011)

135

100

13

84

97

100

Umum Kejuruan

Jumlah Kelompok Umur

55 tahun keatas

Terkait dengan daya serap lapangan kerja pada saat ini juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka jenis pekerjaan serta upah yang diterima tentunya berbeda dengan seseorang yang memiliki tingkat pendidikan lebih rendah. Tidaklah mengherankan jika tenaga kerja yang tersedia di dominasi oleh perempuan dengan jenjang pendidikan paling tinggi SLTP dan berada pada umur muda ( 20 – 29 tahun ) maka lapangan pekerjaan yang tersedia berkisar hanya pada : tenaga pembantu rumah rangga, tenaga kasar pada industry bahkan pelayan toko. Data mengenai daya serap tenaga kerja pada perusahaan yang terdaftar, secara rinci disajikan pada tabel berikut ini : BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

91

Tabel 8.6. Banyaknya Tenaga Kerja di Perusahaan yang menurut Sektor tahun 2010 di Kab. Malang WNI SEKTOR L P L Pertanian, Peternakan, 4.738 452 Perikanan, Kelautan dan Perburuan Pertambangan & Penggalian 18 2 Industri Pengolahan

Terdaftar pada Kantor Tenaga Kerja WNA P 3

-

ANAK L P 16 3

JUMLAH 5.212

-

-

-

20

23.959

18.174

23

21

54

42.231

Listrik, Gas dan Air Bersih

571

992

-

-

-

1.563

Bangunan

994

1.754

-

16

-

2.764

1.154

2.623

2

7

4

3.790

Angkutan, Penggudangan & Kom

731

899

-

-

-

1.630

Keuangan, Asuransi & Jasa Perushn

1.320

3.974

-

-

-

5.294

3 63

4 65

2.580 65.084

Perdagangan, Hotel & Restauran

Jasa Sosial & Perorangan 1.002 1.569 Jumlah 34.487 30.439 Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka tahun 2011

2 30

-

Pada tabel di atas, terlihat bahwa jumlah tenaga kerja WNI pada 6 dari 9 sektor didominasi oleh perempuan kecuali pada

3 sektor lainnya ;

Pertanian, Pertambangan dan Industri Pengolahan masih didominasi oleh kaum laki-laki. Meskipun demikian walau hanya mengisi 47 persen dari jumlah keseluruhan tenaga kerja yang terdaftar hal ini dapat memberikan indikasi bahwa peran perempuan dalam membangun perekonomian perlu diakui. Demikian juga halnya dengan penempatan tenaga kerja yang dilakukan dikategorikan ke dalam 3 program, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :


92

Tabel 8.7. Banyaknya Penempatan Tenaga Kerja yang Terdaftar pada kantor Tenaga Kerja menurut Program Kerja tahun 2008-2010 Program 2008 2009 2010 Antar Kerja Lokal (AKL) 392 341 556 Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) 181 163 200 Antar Kerja Antar Negara (AKAN) 5584 2008 4533 Jumlah 6.157 2.512 5.289 Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka tahun 2011

Dari data yang terekam pada dinas Tenaga Kerja dapat dilihat bahwa kecenderungan peningkatan terjadi pada setiap program baik itu pada Antar Kerja Lokal/ AKL, Antar Kerja Antar Daerah/ AKAD maupun pada Antar Kerja Antar Negara dari tahun 2009 ke tahun 2010. Khusus untuk penempatan tenaga kerja melalui program Antar Kerja Antar Negara pada tahun 2010 terjadi lonjakan 126 persen dari tahun 2009. Hal menunjukkan banyaknya minat pencari kerja yang menjadi TKI di Negara lain. Berdasarkan data penempatan tenaga kerja menurut jenis antar kerja pada Dinas Tenaga Kerja pada bulan Agustus 2011 jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis instansi dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 8.8. Data Penempatan Tenaga Kerja Menurut Jenis Antar Kerja dan Jenis Instansi pada Dinas Tenaga Kerja Kab. Malang, Bulan Agustus 2011 AKL AKAN Keterangan L P ∑ L P ∑ Tingkat Pendidikan : SLTP Sederajat 7 6 13 0 0 0 SLTA Sederajat 0 0 0 6 76 82 Jumlah 7 6 13 6 76 82 Jenis Instansi : Perusahaan Swasta 7 6 13 6 76 82 Sumber : Dinas Tenaga Kerja, Agustus 2011

Dari tabel di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 93 orang yang terdata pada bulan Agustus 2011, penempatannya hanya pada Antar Kerja Lokal dan Antar Kerja Negara yang kesemuanya bekerja pada perusahaan swasta. Tenaga kerja yang bekerja melalui program AKL berpendidikan SLTP sederajat sedangkan pada program AKAN tingkat pendidikan terakhir pada BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

93

level SLTA serta di dominasi oleh kaum perempuan. Hal ini juga membuktikan bahwa minat bekerja dikalangan perempuan untuk luar negeri hingga bulan Agustus 2011 di Kabupaten Malang cukup tinggi. Data mengenai Tenaga Kerja Indonesia Kab. Malang dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 8.9. TKI Kabupaten Malang menurut Negara Penempatan Tahun 2010 Jumlah Negara Tujuan Jiwa % Hongkong 1.217 29 Singapura 341 8,1 Malaysia 273 6,5 Taiwan 766 18,3 Saudi Arabia 1.597 38,1 Jumlah 4.194 100 Sumber : Kabupaten Malang Dalam Angka tahun 2011

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui dengan jelas bahwa tujuan Negara yang mendominasi TKI asal Kabupaten Malang pada tahun 2010 adalah Saudi Arabia sebanyak 1.597 orang atau sebesar 38,1 persen, kemudian disusul Hongkong dan Taiwan masing-masing sebesar 29 persen dan 18,3 persen. Jika dibandingkan dengan data terbaru dari Dinas Tenaga Kerja mengenai penempatan TKI ke Luar Negeri Kab. Malang pada bulan Agustus 2011 diketahui bahwa Negara tujuan yang paling banyak jumlah TKI adalah Hongkong kemudian Timur Tengah. Dari jumlah keseluruhan TKI yang ditempatkan di luar negeri mayoritas adalah perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 8.10. TKI Kabupaten Malang menurut Negara Penempatan pada Bulan Agustus 2011 Negara Tujuan L P ∑ Hongkong 0 95 Singapura 0 9 Taiwan 2 36 Brunei 0 1 Timur Tengah 5 84 Jumlah 7 225 Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kab. Malang ( Agustus 2011)

95 9 38 1 89 232


94

Adapun kasus TKI asal kabupaten Malang yang berhasil didata hingga pada tahun 2010 (Kab. Malang Dalam Angka) yaitu terdapat 3 orang meninggal dunia (masing-masing 1 orang di Negara Malaysia, Hongkong dan Saudi Arabia) serta 1 orang lainnya di negara Malaysia dengan keterangan sakit, sehingga total keseluruhan kasus TKI yang terdata berjumlah 4 orang. 8.5. Upah Minimum Kabupaten Malang dan Gejolak Kerja Upah minimum di Kabupaten Malang secara nominal menunjukkan adanya peningkatan selama 3 tahun terakhir hanya saja tidak diikuti pula dengan besarnya persentase per tahunnya. Dengan kata lain besarnya persentase kenaikan upah justru menurun dari tahun 2008 ke tahun 2009 persentase peningkatan upah terjadi sebesar 40persen sedangkan pada tahun 2009 ke tahun 2010 persentase peningkatan upah minimal hanya pada kisaran 5 persen. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel 8.11. Upah Minimum Kabupaten, Jumlah Perusahaan yang Menangguhkan dan Jumlah Perusahaan yang Tercatat tahun 2008 - 2010 Uraian 2008 2009 2010 Upah Minimum Kabupaten (UMK) Rupiah 681.000 954.500 1.000.005 Perusahaan Yg Menangguhkan UMK (unit) 8 13 10 Jumlah Perusahaan Tercatat (unit) 747 804 807 Sumber : Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Kab. Malang tahun 2011

Sedangkan gejolak kerja yang terdata pada Dinas Tenaga Kerja mulai tahun 2008 hingga tahun 2010 meskipun tidak terpilah berdasarkan jenis kelamin namun menunjukan terjadi penurunan setiap tahunnya. Sebagai contoh pemutusan hubungan kerja (PHK) baik per kasus maupun jumlah pekerja yang di PHK dalam tiga tahun terakhir menurun cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 3 tahun terakhir kinerja tenaga kerja per orangan maupun pada skala perusahaan cukup baik, dibuktikan pula pada data di tabel berikut :


95

Tabel 8.12. Gejolak Tenaga Kerja di Kabupaten Malang Tahun 2008-2010 Uraian

2008

2009

2010

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Kasus

21

17

13

516

-

50

-

-

-

Dalam Perusahaan / Inside

235

171

69

Luar Perusahaan / Outside

136

177

163

Jumlah

371

348

232

Meninggal

3

2

4

Cacat

-

30

15

Sakit

371

316

213

Jumlah

374

348

232

Penghargaan K3 Tingkat Nasional

6

7

7

Perusahaan

4

8

7

Melanggar UU Ketenagakerjaan

-

-

-

Perusahaan yang diperiksa

67

280

158

Yang di Nota Pembinaan

66

150

158

1

2

5

Pekerja Kecelakaan

Korban Kecelakaan

Yang di BAP

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Malang


96

BAB IX HUKUM DAN HAM Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak. Hukum sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Hukum pidana yang berupayakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum menyediakan kerangka kerja bagi penciptaan hukum, perlindungan hak asasi manusia dan memperluas kekuasaan politik serta cara perwakilan di mana mereka yang akan dipilih. Administratif hukum digunakan untuk meninjau kembali keputusan dari pemerintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan antara berdaulat negara dalam kegiatan mulai dari perdagangan, lingkungan, peraturan atau tindakan militer. Dalam bab ini akan dibahas terkait dengan aspek hukum dan gender, yaitu (1) banyaknya perkara yang masuk pengadilan Agama, (2) banyaknya cerai talak dan cerai gugat, (3) perkara perceraian menurut factor penyebabnya, (4) banyaknya perkara yang diputus di pengadilan Agama, (5) banyaknya tindak kejahatan, (6) banyaknya tindak kejahatan menurut jenis kejahatan, (7) banyaknya surat ijin mengemudi yang diterbitkan, (8) banyaknya surat ijin mengemudi yang diterbitkan menurut kepemilikan, (9) jenis SIM dan jenis kelamin, (10) banyaknya pelanggaran lalu lintas menurut jenis pelanggaran, (11) banyaknya pelaku pelanggaran lalu lintas menurut jenis pekerjaan, (12) banyaknya pelaku pelanggaran lalu lintas menurut status pendidikan, (13) tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), (14) tindak pelecehan, (15) perkosaan, (16) perdagangan manusia (trafficking), (17) keberadaan sumberdaya meliputi Sumberdaya Manusia (SDM) dan sumberdaya Buatan (SDB) terkait dengan aspek Hukum di Kabupaten Malang. 9.1. Banyaknya Perkara Yang Masuk Pengadilan Agama Perkara yang masuk ke pengadilan agama berhubungan dengan aspek gender. Perkara tersebut antara lain ijin poligami, cerai talak, cerai gugat, itsbath nikah dan lainya. Dilihat dari aspek jenis perkara, bulan apa jenis BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

97

perkara nya tertinggi. Dilihat dari sisi waktu (bulan), bagaimana kondisi jumlah dari setiap perkara per bulannya. Berikut grafik yang menunjukkan jumlah setiap perkara dalam satu tahun, dapat terdeteksi untuk perkara tertentu, bulan apa jumlah nya tertinggi dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 9.1. Jumlah Setiap Perkara Dalam Satu Tahun (KMDA, 2010)

Sedangkan setiap bulannya tertinggi adalah perkara lainnya. Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik 2 berikut

Gambar 9.2. Jumlah Perkara yang Masuk Pengadilan Agama Per bulan (KMDA, 2010)


98

Terlihat dari grafik 8.2, setiap bulannya terbanyak adalah perkara selain poligami, cerai talak, cerai gugat dan itsbath nikah. Kasus poligami paling rendah di Kabupaten Malang, disusul peringkat kedua yaitu cerai gugat, cerai talak dan itsbath nikah. 9.2. Banyaknya Cerai Talak dan gugat tahun 2009 dan 2010 Jumlah cerai talak dan cerai gugat tahun 2010 lebih banyak dibandingkan tahun 2009. Masing-masing tahun, jumlah cerai talak dan gugat semakin meningkat, seperti tampak pada grafik 3 berikut ini :

Gambar 9.3. Banyaknya Cerai Talak dan Cerai Gugat Tahun 2009 dan 2010 (KMDA, 2010)

Terlihat pada grafik 8.3, jumlah cerai talak dan gugat tahun 2009 dan 2010 masing-masing mengalami peningkatan. Hal ini jika dilihat dari factor penyebab terjadi perceraian tertinggi adalah karena tidak ada tanggung jawab. Tampaknya factor ekonomi ada hubungannya dengan tidak tanggung jawabnya seorang suami atau istri terhadap pasangannya. Factor penyebab kasus perceraian dapat dilihat pada sub bab berikut ini:


99

9.3. Perkara Perceraian Menurut Faktor Penyebabnya Faktor penyebab kasus perceraian antara lain karena poligami tidak sehat, krisis akhlaq, cemburu, kawin paksa, ekonomi, dan tidak tanggung jawab. Pada kasus perceraian yang ada di Kabupaten Malang, penyebab mana yang terbanyak dapat dilihat pada grafik 8.4 berikut :

Gambar 9.4. Jumlah Perceraian Berdasarkan Penyebabnya (KMDA, 2010)

Terlihat dari gambar 8.4, bahwa penyebab terbanyak kasus perceraian di Kabupaten Malang adalah karena tidak tanggung jawab. Umumnya yang dikatakan tidak bertanggung jawab itu adalah dari pihak laki-laki yaitu tidak memberikan nafkah lahir, batin atau keduanya. Namun tidak menutup kemungkinan yang tidak bertanggung jawab adalah dari pihak perempuan, misalnya dengan meninggalkan suami untuk tinggal bersama orang tuanya. Penyebab perceraian karena tidak tanggung jawab bisa dikaitkan dengan penyebab ekonomi. Tinggi rendahnya pendapatan keluarga ditentukan oleh jumlah yang bekerja dan jenis pekerjaan. Karena laki-laki dan perempuan semua berhak terjun ke dunia public, maka jika perempuan juga bekerja kemungkinan terjadi perceraian akibat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah lahir dapat diminimalkan.


100

9.4. Banyaknya Perkara Yang Diputus Di Pengadilan Agama Tidak semua perkara yang masuk di pengadilan Agama itu diputuskan di pengadilan Agama. Berapa banyak yang diputuskan di pengadilan Agama dan perkara mana yang terbanyak akan digambarkan pada grafik berikut :

Gambar 9.5. Banyaknya Perkara Yang Diputus di Pengadilan(KMDA, 2010)

Banyaknya masing-masing perkara yang diputuskan di pengadilan agama, untuk perkara ijin poligami karena jumlahnya sangat rendah, setiap bulannya tidak nampak bulan apa terbanyak jumlahnya. Kasus cerai talaq, tertinggi jumlah yang diputuskan ada pada bulan Maret dan Desember. Cerai gugat, terbanyak juga bulan Maret. Itsbath nikah terbanyak ada pada bulan April. Perkara lainnya, terbanyak bulan Januari. Sedangkan banyaknya total perkara dengan perkara yang diputuskan di pengadilan agama terjadi kesenjangan yang cukup tinggi pada masing-masing bulannya. Berdasarkan data dari Departemen Agama, jumlah perkara yang masuk ke pengadilan Agama lebih rendah daripada yang diputuskan. Secara logika harusnya jumlah perkara lebih tinggi. Untuk lebih jelasnya seperti apa tingkat kesenjangannya dapat dilihat pada grafik 8.6 berikut ini :


101

Gambar 9.6. Banyaknya Perkara dan yang Diputuskan di Pengadilan Agama (KMDA, 2010)

Terlihat dari grafik 8.6 di atas, total perkara yang diputuskan di pengadilan agama lebih besar daripada total perkara yang masuk di pengadilan Agama 9.5. Banyaknya Tindak Kejahatan Jumlah tindak kejahatan di Kabupaten Malang tahun 2009 lebih banyak dari pada tahun 2010. Artinya terjadi penurunan tindak kejahatan. Dilihat dari sisi yang dilaporkan dan yang diselesaikan, tampak jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan lebih banyak dari yang dapat diselesaikan. Artinya pihak aparat hukum harus lebih keras lagi bekerja untuk menuntaskan kasus-kasus tepat pada waktunya. Grafik kejahatan tahun 2009 dan 2010 serta berapa yang dilaporkan dan diselesaikan dapat dilihat pada Grafik

Gambar 9.7 jumlah kejahatan yang dilaporan


102

Terlihat dari gambar 8.7, bahwa baik jumlah kejahatan yang dilaporan dan yang diselesaikan mengalami penurunan. Dilihat dari sisi yang dilaporkan menurun berarti ada peningkatan keamanan. Namun dilihat dari aspek yang diselesaikan menurun berarti kinerja aparat hukum juga menurun. 9.6. Banyaknya Tindak Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan Jenis kejahatan yang ada di Kabupaten Malang ada 39 seperti tampak pada Tabel 1. Tabel 9.1. Jumlah Kejahatan Di Kabupaten Malang Menurut Jenis Kejahatannya No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

JENIS KEJAHATAN Pengeroyokan Persetubuhan Penghinaan Pembakaran Kebakaran Surat Palsu Perdagangan Bayi dan Wanita Perampasan Pemerkosaan VCD Perjudian Penculikan Pembunuhan Penganiayaan Berat Penganiayaan Ringan Pencurian Dengan Kekerasan Pencurian Dengan Pemberatan Pencurian Ringan Pencurian Kayu Jati Pencurian Kend. Bermotor Penc. Kwt. Tilpun dan Listrik Pencurian Hewan Ternak Pemerasan Penggelapan Penipuan Penadahan Merusak Bunuh Diri Penemuan Mayat Membawa Lari Anak Perbuatan Tak Menyenangkan Perbuatan Cabul Handak / Petasan Sengketa Tanah Perjinahan Kejahatan Senjata Api Kejahatan Senjata Tajam Kejahatan Dlm Rumahtangga Lain-lain

DILAPORKAN 2009 2010 29 34 12 50 4 5 1 3 15 8 12 14 4 2 47 47 24 12 4 4 234 153 1 9 3 79 89 51 54 48 39 472 422 91 85 80 39 253 204 44 38 32 21 17 7 70 65 132 158 6 7 32 39 1 20 2 14 18 10 6 26 22 4 4 27 28 14 9 2 34 35 55 64 87 131

DISELESAIKAN 2009 2010 18 26 8 35 3 3 1 3 14 8 1 1 2 3 15 22 26 10 4 3 246 154 13 4 77 69 37 36 30 31 202 214 65 62 73 40 23 54 3 2 12 11 9 2 29 29 61 49 11 30 11 16 1 20 2 11 12 6 1 15 21 4 2 2 3 16 3 2 32 34 18 35 53 88

(Sukesi dkk, 2009)


103

Jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan tahun 2009 dan 2010 setiap jenisnya bervariasi, ada yang mengalami peningkatan ada yang mengalami penurunan. Seperti misalnya kasus persetubuhan mengalami peningkatan dengan tajam setiap tahunnya. Sedangkan perkosaan, perjuan dan pencurian kawat listrik dan telepon mengalami penurunan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 9.8. Jumlah Kejahatan Berdasarkan Jenis nya Yang Dilaporkan Tahun 2009 dan 2010 (Polres Malang, 2010)

Jumlah tertinggi kasus di kabupaten Malang adalah pencurian dengan pemberatan. Solusi dari penurunan kasus kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, kesejahteraan, kemiskinan, rendahnya upah tenaga kerja, dll dapat melalui pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat yang tidak mampu. Grafik dibawah ini menggambarkan kasus kejahatan dari semua jenis yang dapat diselesaikan pada tahun 2009 dan 2010. Kondisi kasus yang dapat diselesaikan setiap jenis kejahatan bervariasi. Lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :


104

Gambar 9.9. Jumlah Kejahatan Per Jenis Yang Diselesaikan di Kabupaten Malang Tahun 2009 dan 2010 (Polres Malang, 2010)

Setiap jenis kejahatan, dengan jumlah kasus kejahatan yang dapat diselesaikan menurun berarti kinerja aparat dalam menyelesaikan kasus menurun. Hal ini dapat menjadi bahan evaluasi di tubuh lembaga yang menangani kasus hukum.

Gambar 9.10. Jumlah Kejahatan Per Jenis nya yang Dilaporkan dan Diselesaikan di Kab. Malang Tahun 2009(Polres Malang, 2010)

Tahun

2010,

banyak

kasus

kejahatan

yang

dilaporkan

tidak

dapat/belum diselesaikan. Sebagai contoh kasus kejahatan pencurian dengan BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

105

pemberatan dan pencurian kayu jati, terjadi kesejangan yang tajam antara jumlah kejahatan yang dilaporkan dengan yang dapat diselesaikan. Pada umumnya, kondisi setiap kasus juga mengalami penurunan antara yang dilaporkan dan yang dapat diselesaikan. Ini artinya kinerja aparat hukum di Kabupaten Malang menurun dibandingkan tahun 2009. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik 11 berikut ini :

Gambar 9.11. Jumlah Kejahatan Per JenisnyayangDilaporkandanDiselesaikandiKab.Malang Tahun 2010 (Polres Malang, 2010)

9.7. Banyaknya Surat Ijin Mengemudi Yang Diterbitkan Salah satu syarat untuk seseorang boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya yaitu dengan memilik surat ijin mengemudi (SIM). Jika seseorang tidak memiliki SIM pada saat mengendarai kendaraan di jalan Raya dapat dikatakan suatu pelanggaran. Pengadaan terbanyak SIM di Kabupaten Malang tahun 2010 pada bulan Januari. Sedangkan perpanjangan SIM terbanyak pada bulan Juli dan Desember. Pengadaan SIM paling sedikit bulan Desember dan perpanjangan paling sedikit bulan Februari.


106

Gambar 9.12. Banyak nya SIM Baru, Perpanjangan dan Rusak Di Kab. Malang (Polres Malang, 2010)

Kesadaran untuk memiliki SIM dalam mengendarai kendaraan bermotor merupakan hal yang patut di tingkatkan karena masih banyak juga masyarakat yang melanggar lalu lintas karena tidak mempunyai dokumen yaitu SIM. Pihak kepolisian berupaya memotivasi masyarakat agar kesadarannya meningkat dengan gerakan ―500 kesalahan per hari‖. Upaya ini boleh juga karena setiap hari diadakan rasia. Dengan demikian menuntut masyarakat disiplin memiliki surat, perpanjangan dan mengurus kembali jika rusak. Berapa jauh tingkat kesenjangan laki-laki dan perempuan yang memiliki SIM A, dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Gambar 9.13. Kesenjangan Kepemilikan SIM A berdasarkan Jenis Kelamin (Polres Malang, 2010)


107

Kepemilikan SIM A digunakan untuk syarat pengemudi mobil roda empat. Jumlah masyarakat Kabupaten Malang yang memiliki atau mengurus kepemilikan SIM A untuk laki-laki jauh lebih tinggi atau banyak daripada perempuan. Hal ini disebabkan masih banyaknya perempuan yang tidak dapat mengendarai mobil roda empat. Pelabelan atau stereotype bahwa perempuan tidak pantas menyetir mobil roda empat merupakan salah satu penyebab mengapa banyak perempuan yang tidak dapat menyetir mobil. SIM A ini untuk dokumen menyetir mobil pribadi. Kepemilikan SIM A umum anatara laki-laki dan perempuan juga terjadi kesenjangan. SIM A umum ini untuk syarat bagi pengemudi mobil kendaraan umum seperti mikrolet, taksi, mobil box, dan lainlain. Terjadinya kesenjangan ini karena memang budaya di Indonesia, pengemudi mobil umum hamper 100 persen adalah laki-laki. Tingkat kesenjangan tersebut digambarkan pada grafik dibawah ini :

Gambar 9.14. Kesenjangan Jumlah Perempuan dan Laki-laki dalam Kepemilikan SIM A umum (Polres Malang, 2010)

Tingkat kesenjangan juga terjadi pada kepemilikan SIM B1 dan B1 umum, untuk laki-laki jauh lebih tinggi daripada perempuan. Hal ini disebabkan karena SIM B1 untuk pengemudi kendaraan berat seperti truk bis. Di Indonesia, pengemudi kendaraan berat seperti Truk dan Bis mayoritas bahkan hamper 100 % laki-laki seperti tampak pada gambar berikut tingkat kesenjangan kepemilikan SIM B1


108

Gambar 9.15. Kesenjangan Jumlah Perempuan dan Laki-laki dalam kepemilikan SIM B1 (Polres Malang, 2010)

Gambar 9.16. Kesenjangan Jumlah Perempuan dan Laki-laki dalam kepemilikan SIM B1 Umum (Polres Malang, 2010)


109

Kondisi kesenjangan juga dialami untuk kepemilikan SIM B2 yaitu bagi pengemudi kendaraan lebih berat lagi yaitu truk gandeng, trawler dan lain-lain. Kondisi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 9.17. Kesenjangan Jumlah Perempuan dan Laki-laki dalam kepemilikan SIM B2 (Polres Malang, 2010)

Lain kondisi dengan kepemilikan SIM C yaitu surat ijin mengemudi untuk kendaraan roda dua yaitu sepeda motor. Tampak jumlah perempuan masih banyak yang memiliki, walaupun juga sama dengan jenis SIM yang lain masih terjadi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Kondisi tersebut dapat dilihat pada grafik 18

Gambar 9.18. Kesenjangan Jumlah Perempuan dan Laki-laki dalam kepemilikan SIM C (Polres Malang, 2010)


110

Jumlah perempuan masyarakat Kabupaten Malang, sekitar sepertiga dari laki-laki yang dapat mengendarai motor. Factor stereotype dan pelabelan bahwa perempuan tidak perlu bisa naik kendaraan karena kemana mana diantar oleh suami atau sopir. Namun bagi yang tidak punya sopir dan suami sibuk umumnya perempuan menggunakan kendaraan umum. 9.8. Banyaknya Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Jenis Pelanggaran Banyaknya Pelanggaran menurut jenis pelanggaran tertinggi adalah karena melanggar rambu lalu lintas dan kedua adalah tidak memiliki dokumen (SIM) atau SIM nya mati. Seperti terlihat pada grafik dibawah ini :

Gambar 9.19. Banyaknya Pelanggaran Lalu Lintas menurut Jenis Pelanggaran (Polres Malang, 2010)

Pengalaman hidup di Indonesia, kesadaran masyarakat akan sikap yang seharus nya dirasakan kurang. Hal ini didukung oleh pelanggaran lalu lintas tertinggi adalah terkait dengan dokumen yaitu SIM atau STNK juga masalah taat dengan rambu-rambu lalu lintas. Masyarakat Indonesia masih banyak yang mentaati peraturan lalu lintas karena takut sama polisi bukan karena kesadaran. Pelanggaran lalu lintas dikaitkan dengan jenis pekerjaan, siapakah yang paling sering melanggar tampak pada grafik berikut ini : BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

111

Gambar 9.20. Banyaknya Pelanggaran Lalu Lintas menurut Jenis Pekerjaan (Polres Malang, 2010)

Terlihat dari gambar 20 bahwa pelanggaran lalu lintas tertinggi dilakukan oleh pelajar dan peringkat selanjutnya adalah pedagang dan swasta. Inilah Indonesia, pedagang dan wirausaha adalah termasuk seorang wirausaha yang harusnya perilaku wirausaha itu adalah menjadi teladan dan pemimpin terdepan tetapi dalam hal pelanggaran bahkan terdepan pula. Jika pelajar yang paling banyak melanggar, secara psikologis mereka masih labil dan belum dewasa dalam bertindak. Karena pelajar terdepan dalam melanggar lalu lintas, maka berikut ini digambarkan terkait dengan pelanggaran lalu lintas berdasarkan jenis pendidikan. Siapakah yang terdepan dalam pelanggaran?

Gambar 9.21. Banyaknya Pelanggaran Lalu Lintas menurut Jenis Pekerjaan (Polres Malang, 2010)


112

Pelanggaran lalu lintas terbanyak dilakukan oleh anak-anak yang putus sekolah (drop out). Dilihat dari predikat yang disandang nya, pantas lah jika mereka terdepan dalam melanggar lalu lintas. Hal ini bukan berarti mereka tidak perlu diperhatikan, bahkan perhatian para aparat dan masyarakat semua harusnya lebih kepada mereka. Peringkat kedua yang melanggar lalu lintas adalah anak SMA. Hal yang logis karena menurut ahli psikologi, usia SMA adalah usia paling rawan dimana anak ada pada periode suka melawan untuk mencari jati dirinya. Saying data yang tersedia tidak terpilah gender, sehingga tidak diketahui berdasarkan jenis kelamin siapa yang melanggar lebih banyak. 9.9. Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT),

Karena data Kabupaten Malang Dalam Angka tahun 2010 tidak memuat data KDRT, maka dalam menyusun profil gender tahun 2011 ini masih digunakan data profil gender tahun 2010 yang disusun oleh PPGK-UB bekerjasama dengan Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang. Tindak kekerasan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termasuk tindak kekerasan yang bertentangan dengan undang-undang no. 23 tahun 2004. Kekerasan bisa terjadi pada siapapun, baik perempuan maupun laki-laki, anakanak maupun orang dewasa. Adapun bentuk-bentuk kekerasan bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran ekonomi (PPGK, 2010). Jumlah Kasus, Korban dan Pelaku Tindak Kekerasan (Termasuk Kekerasan dalam Rumah tangga/KDRT) di Kab. Malang tahun 2006, 2007 dan 2008 tampak pada grafik berikut ini :


113

Gambar 9.22. Jumlah Kasus, Korban dan Pelaku Tindak Kekerasan (Termasuk Kekerasan dalam Rumah tangga/KDRT) di Kab. Malang tahun 2006, 2007 dan 2008 (PPGK dan KPPA Kab Malang, 2010)

Terlihat pada grafik 21, bahwa dari sisi korban kekerasan terbanyak perempuan, sedangkan dari sisi pelaku terbanyak laki-laki. Ini berlaku tahun 2006, 2007 dan 2008. Berdasarkan grafik 21 juga dapat disimpulkan bahwa kasus tindak kekerasan di wilayah Kabupaten Malang cenderung menurun setiap tahunnya. Jumlah korban kekerasan cukup besar di tahun 2006, menurun di tahun 2007, namun naik lagi di tahun 2008. Sekitar 40% dari korban tindak kekerasan adalah kaum perempuan, sedangkan 60% laki-laki. Jumlah pelaku tindak kekerasan mayoritas adalah kaum laki-laki, yaitu lebih dari 90%. Pelaku perempuan jumlahnya menurun setiap tahunnya. Grafik 21 menunjukkan perbandingan korban dan pelaku tindak kekerasan berdasarkan jenis kelamin. Sedangkan data terperinci per kecamatan menurut PPGK dan KPPA Kabupaten Malang tahun 2010 adalah sebagai berikut : Data kasus kekerasan termasuk KDRT di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Malang pada tahun 2006. Terdapat sebanyak 56 kasus yang tercatat di 14 kecamatan yang berbeda, dengan jumlah kasus kekerasan terbanyak terjadi di Kecamatan Ngajum yaitu 13 kasus (23,21%). Jumlah korban kekerasan mencapai 61 orang, yaitu 26 orang perempuan (42,62%) dan 35 orang laki-laki (57,38%). Perempuan korban tindak kekerasan terbanyak berada di Kecamatan Pakis BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

114

yaitu 7 orang, sedangkan korban laki-laki terbanyak berada di Kecamatan Ngajum yaitu 13 orang. Jumlah pelaku kekerasan adalah 62 orang, 6 orang diantaranya adalah perempuan, yaitu 1 orang dari Kecamatan Pagak, 2 orang dari Kecamatan Pakis, dan 3 orang lainnya masing-masing dari Kecamatan Jabung, Dau dan Pujon. Pelaku tindak kekerasan yang terbanyak adalah lakilaki yaitu sejumlah 52 orang, dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Ngajum yaitu sebanyak 13 orang. Data kasus kekerasan termasuk KDRT di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Malang pada tahun 2007, terdapat sebanyak 54 kasus yang tercatat di 8 kecamatan yang berbeda, dengan jumlah kasus kekerasan terbanyak terjadi di Kecamatan Singosari yaitu 22 kasus (40,74%). Jumlah korban tindak kekerasan 33 orang, yaitu 12 orang perempuan (36,36%) dan 21 orang laki-laki (63,64%). Korban tindak kekerasan terbanyak berada di Kecamatan Pakisaji yaitu 4 orang perempuan dan 10 orang laki-laki. Jumlah pelaku kekerasan adalah 33 orang, 4 orang diantaranya adalah perempuan, yaitu 2 orang dari Kecamatan Pakisaji, dan 2 orang lainnya masing-masing dari Kecamatan Dau dan Pujon. Pelaku tindak kekerasan yang terbanyak adalah laki-laki yaitu sejumlah 29 orang, dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Pakisaji sebanyak 9 orang dan Kecamatan Lawang 8 orang. Data kasus kekerasan termasuk KDRT di tiap kecamatan yang ada di Kabupaten Malang pada tahun 2008, terdapat sebanyak 46 kasus yang tercatat di 12 kecamatan yang berbeda, dengan jumlah kasus kekerasan terbanyak terjadi di Kecamatan Lawang yaitu 12 kasus (26,09%). Jumlah korban tindak kekerasan 38 orang, yaitu 15 orang perempuan (39,47%) dan 23 orang laki-laki (60,53%).

Perempuan

korban

tindak

kekerasan

terbanyak

berada

di

Kecamatan Lawang dan Dau masing-masing sebanyak 4 orang, sedangkan korban laki-laki terbanyak berada di Kecamatan Lawang yaitu 8 orang. Jumlah pelaku kekerasan adalah 60 orang, 1 orang perempuan dari Kecamatan Turen.


115

59 orang pelaku tindak kekerasan lainnya adalah laki-laki dengan jumlah terbesar berada di Kecamatan Bululawang yaitu sebanyak 18 orang. Berikut akan ditampilkan bagaimana kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dari tahun 2008 ke tahun 2009, apakah ada peningkatan?

Gambar 9.23. Jumlah Tindak Kekerasan terhadap Perempuan di Kabupaten Malang tahun 20082009 (PPGK dan KPPA, 2010)

Berdasarkan gambar 22 tentang kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Malang tahun 2009 mengalami kenaikan yang sangat signifikan, dari 46 kasus di tahun 2008 menjadi 118 kasus di tahun 2009, atau naik sebanyak 61%. Namun demikian data tindak kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Malang yang diperoleh dari KPPA tidak merinci jumlah kasus per kecamatan dan penjelasan kasus kekerasan secara lebih spesifik, apakah termasuk kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan, perkosaan, maupun traficking. Data yang diperoleh adalah akumulasi kasus tindak kekerasan selama satu tahun di Kabupaten Malang. Pada tahun 2009 data jumlah kekerasan terhadap perempuan jumlahnya meningkat tajam dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya. Data yang diolah oleh KPPA merupakan jumlah total kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Malang, bukan per Kecamatan. BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

116

9.10. Tindak Pelecehan Tindak pelecehan merupakan tindakan yang melanggar hukum dan patut dikenai sanksi hukum. Di Kabupaten Malang terdapat kasus pelecehan yang perbandingannya ditampilkan melalui gambar 24. Data yang ditampilkan hanya data kecamatan yang terdapat kasus pelecehan di dalamnya, sedangkan kecamatan yang tidak memiliki kasus pelecehan tidak ikut dituliskan.

Gambar 9.24. Jumlah Kasus, Korban dan Pelaku Tindak Pelecehan di Kabupaten Malang (PPGK dan KPPA, 2010)

Terlihat pada gambar 24 bahwa lagi-lagi korban pelecehan terbanyak perempuan, dan pelaku pelecehan terbanyak laki-laki. Demi kenyamanan masyarakat Kabupaten Malang dan Indonesia pada umumnya, kasus tindak pelecehan ini baik laki-laki maupun perempuan baik sebagai korban maupun pelaku perlu mendapatkan pembinaan agar kasus pelecehan dapat dihilangkan minimal dikurangi. Berdasarkan data PPGK dan KPPA tahun 2010, bahwa pada tahun 2008 terdapat 14 kasus tindak pelecehan yang terdapat di 5 kecamatan dengan kasus tertinggi berada di Kecamatan Pakis yaitu 7 kasus (50%). Korban pelecehan adalah 12 orang perempuan dan, 2 orang laki-laki, BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

117

sedangkan seluruh pelakunya adalah laki-laki. Tahun 2007 terdapat 7 kasus tindak pelecehan yang terdapat di 3 kecamatan dengan kasus tertinggi berada di Kecamatan Singosari yaitu 5 kasus (71,4%). Seluruh korban pelecehan adalah perempuan, sedangkan seluruh pelakunya adalah laki-laki. Tahun 2008 terdapat 5 kasus tindak pelecehan yang terdapat di 3 kecamatan dengan kasus tertinggi berada di Kecamatan Singosari yaitu 3 kasus (60%%). Korban pelecehan yang dilaporkan adalah 1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki, sedangkan seluruh pelakunya adalah laki-laki. Berdasarkan kompilasi data kasus pelecehan selama 3 tahun terakhir, dapat disimpulkan bahwa kasus tindak pelecehan cenderung menurun setiap tahunnya di Kabupaten Malang. Korban pelecehan mayoritas adalah perempuan mencapai 88,23%, sedangkan laki-laki 11,77%. Pelaku pelecehan seluruhnya adalah laki-laki. Jumlah pelaku dan korban tindak pelecehan selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 24.

9.11. Korban Perkosaan Perkosaan merupakan tindak pidana yang seringkali menimpa kaum perempuan. Siapa yang banyak menjadi korban perkosaan dan sapa pelaku terbanyak tampak pada gambar berikut ini

Gambar 9.25. Jumlah Kasus, Korban dan Pelaku Tindak Perkosaan di Kabupaten Malang tahun 2006-2008 (PPGK dan KPPA, 2010)

Data PPGK dan KPPA Kabupaten Malang (2010), menyebutkan bahwa tahun 2006 terdapat 9 kasus perkosaan yang terdapat di 5 kecamatan dengan BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

118

kasus tertinggi berada di Kecamatan Pagak yaitu 3 kasus. Seluruh korban perkosaan adalah perempuan, sedangkan seluruh pelakunya adalah laki-laki. Tahun 2007 terdapat 4 kasus perkosaan yang terdapat di 2 kecamatan yaitu Tirtoyudo dan Lawang masing-masing 2 kasus. Seluruh korban perkosaan adalah perempuan, sedangkan seluruh pelakunya adalah laki-laki. Tahun 2008 terdapat 16 kasus perkosaan yang terdapat di 7 kecamatan, dengan kasus tertinggi berada di Kecamatan Turen yaitu 6 kasus (37,5%). Seluruh korban perkosaan adalah perempuan, sedangkan seluruh pelakunya adalah laki-laki. Berdasarkan data kasus perkosaan di Kabupaten Malang selama 3 tahun terakhir, dapat dilihat bahwa kasus perkosaan pada tahun 2006 mencapai 9 kasus, lalu turun menjadi 4 kasus pada tahun berikutnya. Jumlah kasus perkosaan kembali naik pada tahun 2008 menjadi 16 kasus. Pelaku perkosaan seluruhnya adalah laki-laki sedangkan korban seluruhnya perempuan. Jumlah pelaku dan korban tindak perkosaan selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada grafik 25.

9.12. Perdagangan terhadap Perempuan dan Anak (Trafficking) Berdasarkan data PPGK dan KPPA Kabupaten Malang 2010, disebutkan bahwa perdagangan manusia atau dikenal dengan istilah human trafficking adalah tindakan pidana yang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Seringkali korban diperdagangkan untuk dipekerjakan secara tidak layak dan tidak mendapatkan yang menjadi haknya. Kasus perdagangan khususnya yang menimpa perempuan dan anak di Kabupaten Malang dilaporkan beberapa kasus. Jumlah kasus selama 3 tahun terakhir pada kecamatan tertentu diperlihatkan pada grafik 25. Pada tahun 2006 terdapat 6 kasus trafficking di 3 Kecamatan, yaitu Dampit, Pakisaji dan Pakis dengan kasus terbanyak di Kecamatan Pakis sebanyak 3 kasus. Korbannya adalah 5 orang perempuan dan 2 orang laki-laki. Pelakunya terdiri dari 3 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Pada tahun 2007 terdapat 4 kasus trafficking di 2 Kecamatan, yaitu Ampelgading dan Pakisaji dengan kasus terbanyak di Kecamatan Pakisaji BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

119

sebanyak 3 kasus. Korbannya adalah 4 orang perempuan. Pelakunya terdiri dari 1 orang perempuan dan 4 orang laki-laki. Pada tahun 2008 terdapat 1 kasus trafficking di Pakisaji. Korbannya adalah 1 orang laki-laki. Pelakunya adalah seorang perempuan.

Gambar 9.26. Jumlah Korban dan Pelaku Trafficking di Kabupaten Malang berdasarkan Jenis Kelamin dan Tahun (PPGK dan KPPA, 2010)

Grafik 26 menggambarkan jumlah korban dan pelaku trafficking selama 3 tahun terakhir. Jumlah kasus trafficking di Kabupaten Malang selama 3 tahun terakhir dimana kasus trafficking semakin menurun setiap tahunnya. Korban terbanyak adalah perempuan yaitu 9 orang, sedangkan laki-laki 3 orang dalam 3 tahun. Pelakunya adalah 5 orang perempuan dan 6 orang laki-laki.

9.13. Sumberdaya Manusia (SDM) Bidang Hukum Di Kabupaten Malang. Sumberdaya yang dimaksud dalam bab ini adalah aparat penegak Hukum yang terdiri dari hakim, jaksa dan polisi yang ada di Kabupaten Malang. Aparat penegak hukum merupakan pelaksana di lembaga hukum yang bertugas untuk menegakkan hukum di negara Indonesia. Kesempatan bagi kaum perempuan sebagai warga negara untuk berpartisipasi di lembagalembaga

tersebut

semestinya

setara

dengan

laki-laki.


Namun

pada

120

kenyataannya di Kabupaten Malang partisipasi kaum perempuan di bidang hukum masih timpang dibanding kaum laki-laki. 9.13.1. Jumlah Hakim, Jaksa dan Pengacara Partisipasi perempuan dalam lembaga-lembaga hukum yaitu hakim dan jaksa di Kabupaten Malang pada tahun 2006 – 2008 tampak pada gambar 25.

Gambar 9.27. Jumlah Hakim dan Jaksa di Kabupaten Malang Berdasarkan Jenis Kelamin (PPGK dan KPPA Kabupaten Malang, 2010)

Terlihat dari gambar 27 bahwa pada tahun 2006-2008 jumlah hakim dan jaksa perempuan lebih rendah di bandingkan laki-laki. Secara terperinci, data PPGK dan KPPA kabupaten Malang menjelaskan, bahwa data aparat penegak hukum per kecamatan di Kabupaten Malang pada tahun 2006, pada lembaga pengadilan jumlah aparat pengadilan yaitu hakim sebanyak 12 orang dengan komposisi 4 orang perempuan (33,33%) dan 8 orang laki-laki (66,67%). Rasio jumlah hakim perempuan terhadap laki-laki pada tahun 2006 adalah 1 : 2. Aparat hakim seluruhnya berada di kecamatan Kepanjen, yaitu ibukota kecamatan Kabupaten Malang. Demikian pula dengan aparat kejaksaan yaitu jaksa, seluruhnya berjumlah 13 orang berada di kecamatan kepanjen. Komposisi jaksa berdasarkan gender pada tahun 2006 cukup berimbang yaitu 6 orang perempuan (46.15%) dan 7 orang laki-laki (53.85%). Adapun jumlah BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

121

pengacara di Kabupaten Malang pada tahun 2006 adalah sebanyak 23 orang dengan komposisi 7 orang perempuan (30,43%) dan 16 orang laki-laki (69,57%). Data aparat penegak hukum di Kabupaten Malang pada tahun 2007, pada Lembaga pengadilan, jumlah hakim sebanyak 13 orang dengan komposisi 5 orang perempuan (38,46%) dan 8 orang laki-laki (61,54%). Seluruh hakim berasal dari kecamatan Kepanjen. Pada lembaga kejaksaan, jumlah jaksa sebanyak 15 orang. 13 orang jaksa berasal dari Kecamatan Kepanjen (7 orang perempuan dan 8 orang laki-laki) dan 2 orang jaksa dari Kecamatan Pakisaji (1 orang perempuan dan 1 orang laki-laki). Komposisi jaksa berdasarkan gender pada tahun 2007 cukup berimbang yaitu 7 orang perempuan (46.67%) dan 8 orang laki-laki (53.33%). Berikutnya yaitu jumlah pengacara di Kabupaten Malang pada tahun 2007 adalah sebanyak 20 orang dengan komposisi 6 orang perempuan (30%) dan 14 orang laki-laki (70%). Data jumlah aparat penegak hukum di Kabupaten Malang tahun 2008, terdapat sebanyak 19 orang hakim di lingkungan lembaga kehakiman, yaitu 11 orang perempuan (57,89%) dan 8 orang laki-laki (42,11%). 6 orang hakim perempuan berasal dari Kecamatan Turen dan 5 orang lainnya berasal dari Kecamatan Kepanjen. Sedangkan hakim laki-laki seluruhnya berasal dari Kecamatan Kepanjen. Pada lembaga kejaksaan jumlah jaksa pada tahun 2008 adalah 22 orang, yaitu 5 orang perempuan (22,73%) dan 17 orang laki-laki (77,27%). Jumlah pengacara di Kabupaten Malang pada tahun 2008 adalah sebanyak 31 orang dengan komposisi 11 orang perempuan (35.48%) dan 20 orang laki-laki (64.52%).

9.13.2. Jumlah Polisi Di Kabupaten Malang Ayuningtyas (2011) dalam Media Indonesia.com menyatakan secara Nasional bahwa jumlah polisi wanita hingga kini dinilai masih kurang. Ini terlihat dari jumlah taruni yang masuk di Akademi Kepolisian dari tahun ke tahun. Pada 2011, taruni yang diterima di Akpol jauh di bawah target. "Ada kuota 400 orang, BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

122

350 taruna dan 50 taruni. Saat ini Polri membutuhkan taruni lebih banyak, sekarang ini baru 0,3 persen. Padahal Polri membutuhkan sebanyak 30 persen," ujar Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Nanan Soekarna, di Akpol, Semarang, Senin (15/8). Menurut dia, perundangan mengharuskan Polri menyediakan kuota 30 persen untuk taruni. Polri, lanjutnya, secara bertahap akan memenuhinya. "Kita berharap kembali ke sistem, sistem akan mengakomodir pelan-pelan itu, tahun depan kita buka lagi catar dan catir. Kita siap ajukan ke pimpinan, kepada pemerintah, kita tambah kuota," kata dia.

Nanan mengaku belum mengetahui kuota yang akan

disediakan bagi taruni pada penerimaan Akpol tahun depan. "Saya belum tahu, mungkin 60, mungkin 100. Namun, kembali kalau tidak memenuhi syarat ya tidak bisa," jelasnya. Dengan demikian semua lembaga jika melakukan perekrutan SDM lihatlah potensi atau kemampuannya, jangan melihat jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Apa yang disampaikan Ayuningtyas (2011) tersebut juga masih sama ketika tahun 2007. Artinya selama 4 tahun kondisi tersebut tidak ada perubahan. Obrolan seorang sahabat dengan perwira polisi perempuan di tahun 2007 sebagai berikut : jumlah keseluruhan polisi di Indonesia di tahun 2007 sebesar 360.381 orang, dan jumlah polwan hanya 11.706 orang atau sekitar 3,25 dari total jumlah polisi di negara ini. Itu berarti seorang polwan di Indonesia melayani 11.000 perempuan yang jumlahnya sekitar 50 persen dari keseluruhan jumlah penduduk Indonesia. Padahal mereka inilah yang akan menjadi ujung tombak untuk menerima pengaduan para korban KRDT (kekerasan dalam rumah tangga), kejahatan seksual, dan juga kejahatan terhadap anak. Sebagai wanita, mereka jauh lebih mampu berempati terhadap para korban, ketimbang polisi laki-laki. Mereka juga yang yang akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka pelanggar hukum perempuan, sehingga tekanan psikologis yang dihadapi pelaku berkurang jika dibandingkan jika diperiksa polisi laki-laki. Begitu juga menangani demonstran perempuan, tentu


123

sangat tidak manusiawi demonstran perempuan dihadang oleh polisi pasukan anti huru-hara yang laki-laki. Dengan kondisi seperti itu, banyak sentra pelayanan kepolisian (SPK) di Indonesia tidak memiliki polwan, sehingga para perempuan korban KDRT, kejahatan seksual, dsb, dilayani oleh polisi laki-laki, yang sering kurang mampu berempati dengan si korban. Akibatnya, sering korban juga mengalami tekanan psikologis saat mengadu ke polisi. Alih-alih mendapatkan perlindungan, bisabisa mendapatkan tekanan psikologis. Saat ini di Indonesia, terdapat sekitar 30 SPN (Sekolah Polisi Negara) yang menerima polisi untuk tingkat bintara (dengan pangkat brigadir) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tetapi yang diterima di SPN hanyalah calon polisi laki-laki. Sementara itu, sekolah polisi wanita untuk tingkat bintara hanya ada satu di Indonesia, yaitu Sepolwan di Ciputat - Jakarta Selatan. Bayangkan betapa ketimpangan ini akan selalu abadi kalau tidak dilakukan pembenahan yang sifatnya terobosan. Sekolahnya saja sudah 1 : 30 ! Untuk tingkat perwira, Akademi Kepolisian sudah menerima taruna wanita, sekitar 50 orang setiap angkatan. Satu angkatan terdiri dari hampir 300 calon perwira polisi, baik laki-laki maupun wanita. Penerimaan taruna wanita ini baru dilaksanakan 4 tahun terakhir ini. Untuk tingkat perwira, diperkirakan ke depan jumlah polwan mulai meningkat walaupun masih sangat kurang. Tetapi pada tingkat bintara, sangat sangat jauh dirasa kurang. Padahal bintara adalah polisi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Well, ini memang pe-er besar untuk kepolisian, yaitu memperbanyak jumlah polwan dengan cepat, sehingga bisa memperkecil rasio polwan terhadap penduduk perempuan di negara ini Suara Karya (2007), menyatakan diskriminasi masih terjadi di jajaran kepolisian, terutama dialami polisi wanita (polwan). Jumlah polwan ini hanya 3,25 persen dari total anggota Polri sebanyak 380.000 personel. Selain itu, rasio perbandingan antara polwan dengan masyarakat masih 1 banding 11 ribu. Padahal rasio perbandingan antara polisi laki-laki (polki) dengan BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

124

masyarakat saat ini 1 banding 1.500. Jumlah polwan seperti itu, menurut anggota Komisi III DPR-RI Nursyahbani Kacasungkana, berarti seorang polwan melayani 11 ribu orang perempuan, yang merupakan 55 persen penduduk Indonesia."Idealnya, jumlah polwan adalah 52.887 orang," kata dia, pada pemaparan hasil kajian LBH APIK dan Lembaga Manajemen FEUI, terkait dengan Polri, di Jakarta. Padahal, meningkatnya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan tugas-tugas kepolisian lainnya membutuhkan peran yang harus ditangani polwan. "Ini suatu yang agak terlampau menyedihkan. Penugasan polwan bukannya di operasional, tetapi masih di administrasi. Ini semua karena dipengaruhi persepsi budaya di Polri. Ia menambahkan, pada rekruitmen anggota polisi tahun 2005/2006, dari 26 ribu penerimaan anggota polisi baru, polwan hanya mendapatkan kuota seribu anggota. Karena itu, lanjut mantan Direktur Lembaga APIK ini, disahkannya kelembagaan ruang pelayanan khusus (RPK) sangat menggembirakan. DPR bisa memberikan dukungan agar RPK ini berjalan dengan baik. "Kami berharap, diskriminasi terhadap polwan bisa diakhiri dan kami mendukung adanya kelembagaan RPK dengan penambahan jumlah polwan yang lebih banyak," katanya. Direktur LBH APIK, Estu, menambahkan, pihaknya mendukung penambahan jumlah polwan hingga mencapai jumlah ideal yang dibutuhkan dalam pelayanan terhadap masyarakat. Ia menambahkan, kurangnya jumlah polwan juga terlihat dari pengajar polwan di tujuh Sekolah Polisi Negara (SPN) yang dijadikan sampel penelitian LBH APIK. Ketujuh SPN itu adalah SPN Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), DKI Jakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, dan Papua. "Jumlah pengajar polwan di tiap SPN yang kami teliti tidak lebih dari lima orang," katanya. Karena itu, lanjutnya, pihaknya menyarankan agar Mabes Polri tidak hanya

melakukan

pendidikan

polwan

di

Sespolwan,

namun

juga

memberdayakan SPN yang ada di daerah-daerah. "Karena kemampuan sekolah khusus polwan itu hanya 500 siswa per tahun, jadi perlu dilakukan BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

125

pendidikan untuk polwan hingga ke SPN," katanya menambahkan. Selain itu, daya tampung ketujuh SPN itu antara 4006-1500 orang dan tidak terisi secara penuh. "Jika SPN lebih diberdayakan, kebutuhan polwan akan bisa terpenuhi," katanya. Rasio polisi dengan masyarakat yang ideal adalah 1 : 700 Bagaimana komposisi jumlah polisi di Kabupaten Malang berdasarkan jenis kelamin? Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar 26.

Gambar 9.28. Jumlah Polisi di Kabupaten Malang Berdasarkan Jenis Kelamin (PPGK dan KPPA Kabupaten Malang, 2010)

Terlihat pada gambar 26, bahwa jumlah polisi wanita (POLWAN) jauh lebih rendah dibandingkan polisi laki-laki. Berdasarkan data PPGK dan KPPA Kabupaten Malang (2010), data jumlah aparat kepolisian di Kabupaten Malang tahun 2006 adalah sebanyak 819 orang, dengan komposisi sebanyak 127 orang polisi perempuan atau polwan (15,51%) dan 692 orang polisi laki-laki (84.49%). Komposisi jumlah polisi berdasarkan jenis kelamin di tiap kecamatan, walaupun data yang tersedia kurang lengkap karena tidak seluruh kecamatan mengisi data jumlah aparat polisi. Jumlah polisi perempuan terbesar terdapat di Kecamatan Karangploso dan Kepanjen masing-masing sebanyak 40 orang, nilai Persentasenya 31,5% dari seluruh polwan di Kabupaten Malang. BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

126

Sedangkan jumlah polisi laki-laki terbesar terdapat di Kecamatan Donomulyo yaitu sebanyak 99 orang, nilai Persentasenya 14,31% dari seluruh polisi lakilaki di Kabupaten Malang. Jumlah aparat kepolisian di Kabupaten Malang pada tahun 2007 sebanyak 590 orang. Banyaknya kecamatan yang tidak mengisikan data jumlah

aparat

kepolisian

di

lingkungannya

mengakibatkan

banyaknya

kekosongan data. Dari data tersebut diperoleh komposisi jumlah polwan dan polisi laki-laki. Jumlah polwan adalah 69 orang (11,7%) dan polisi laki-laki adalah 521 orang (88,3%). Dari 69 orang data polwan yang tersedia berasal dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kepanjen sebanyak 42 orang, nilai persentasenya 60.87% dari seluruh polwan, Kecamatan Pakisaji sebanyak 24 orang, nilai persentasenya 34,78%, dan Kecamatan Donomulyo sebanyak 3 orang, nilai Persentasenya 4,35%. Sedangkan jumlah polisi laki-laki terbanyak berada di Kecamatan Kepanjen yaitu 102 orang (19,58%) dan Kecamatan Donomulyo yaitu 99 orang (19%). Data jumlah aparat kepolisian di Kabupaten Malang tahun 2008 adalah sebanyak 794 orang dengan komposisi 100 orang polwan dan 694 orang polisi laki-laki. Jumlah polisi perempuan dan laki-laki terbesar di Kabupaten Malang pada tahun 2008 berada di Kecamatan Kepanjen, yaitu 46 orang polwan (46% dari seluruh polwan) dan 120 orang polisi laki-laki (17,29% dari seluruh polisi laki-laki). Grafik 26

menunjukkan perbandingan jumlah polisi berdasarkan

jenis kelamin selama tiga tahun terakhir.

9.13.3 Sumberdaya Buatan Terkait dengan Bidang Hukum Di Kabupaten Malang Sumberdaya buatan (SDB) yang dimaksudkan di bab ini adalah jumlah lembaga penegak hukum dan produk-produk nya yaitu yang berupa kebijakankebijakan yang telah dihasilkan seperti undang-undang, keputusan presiden, peraturan menteri, peraturan bersama, NSPK dan keputusan menteri. Bagaimana kondisi jumlah lembaga atau institusi penegak hukum di Kabupaten BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

127

Malang selama tahun 2006-2008? Berhubungan dengan aspek gender yang dimaksud institusi penegak hukum adalah lembaga/institusi yang menangani secara terpadu korban kekerasan/perkosaan, pelecehan dan traficking terhadap perempuan dan anak Kondisi tersebut digambarkan pada grafik 27.

Gambar 9.29. Jumlah Lembaga Penegak Hukum yang menangani secara terpadu korban kekerasan/perkosaan, pelecehan dan traficking terhadap perempuan dan anak Pemerintah dan Non Pemerintah di Kabupaten Malang tahun 2006-2008 (PPGK dan KPPA Kabupaten Malang, 2010)

Terlihat pada grafik 27, jumlah lembaga penegak hukum pemerintah menurun dari tahun 2006 ke tahun 2007 dan meningkat lagi di tahun 2008. Lembaga non pemerintah tahun 2006 ada satu, namun akhirnya tidak ada lagi tahun 2007 dan 2008. Bersumber dari data PPGK dan KPPA (2010), tahun 2006 terdapat 10 lembaga di Kabupaten Malang, yaitu 9 lembaga pemerintah dan 1 lembaga non pemerintah. 10 lembaga tersebut tersebar di 6 kecamatan, yaitu Donomulyo, Bantur, Gedangan, Sumbermanjing, Kromengan, Wonosari, dan Pakisaji. Di Pakisaji terdapat 3 lembaga pemerintah dan 1 lembaga nonpemerintah. Tahun 2007 terdapat 3 lembaga pemerintah di Kabupaten Malang yang

terletak masing-masing di Kecamatan Donomulyo,

Bantur, dan

Kromengan. Tahun 2008 terdapat 5 lembaga pemerintah di Kabupaten Malang BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

128

yang terletak masing-masing di Kecamatan Donomulyo, Bantur, Kepanjen, Wonosari dan Kromengan. Grafik 27 memperlihatkan jumlah lembaga yang menangani kasus kekerasan di Kabupaten Malang dalam 3 tahun terakhir. Terlihat bahwa terjadi penurunan jumlah yang tajam dari tahun 2006 ke tahun 2007, walaupun kembali naik pada tahun 2008. Salah satu jenis lembaga Penegak Hukum yang menangani secara terpadu korban kekerasan/perkosaan, pelecehan dan traficking terhadap perempuan dan anak adalah Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) adalah lembaga yang terdiri dari beberapa lembaga lain yang secara terpadu berfungsi memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Data jumlah korban yang mendapatkan pelayanan di PPT rumah sakit daerah di Kepanjen dan unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK) Polres Malang menurut jenis kasus dapat dilihat grafik 28

Gambar 9.30. Jumlah korban yang mendapatkan pelayanan di PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) Rumah Sakit daerah di Kepanjen dan Unit RPK Polres Malang menurut jenis kasus (PPGK dan KPPA, 2001)


129

Terlihat pada Grafik 28, kasus kekerasan yang tertinggi jumlahnya yang ditangani oleh lembaga pelayanan terpadu. Bersumber dari data PPGK dan KPPA (2010), bahwa jumlah tertinggi yang mendapatkan pelayanan di PPT adalah korban yang mengalami kasus kekerasan (58 kasus), selanjutnya berturut-turut adalah pelecehan seksual (17 kasus), perkosaan (12 kasus), dan trafficking (10 kasus). Terdapat 97 orang korban dari berbagai jenis kasus yang mendapatkan pelayanan di PPT. Jumlah korban tersebut adalah 17 korban kasus pelecehan seksual, 12 korban kasus perkosaan, 58 korban kasus kekerasan, dan 10 korban kasus trafficking. Korban pelecehan seksual dan perkosaan terbanyak berasal dari Kecamatan Pakis yaitu 7 orang korban pelecehan seksual (41,18%) dan 5 orang korban perkosaan (41,67%). Sedangkan korban kekerasan dan trafficking terbanyak berasal dari Kecamatan Pakis berturut-turut 27 orang 46,55%) dan 6 orang (60%). Sumberdaya yang dimiliki di bidang Hukum di Kabupaten Malang ini, tidak hanya SDM dan lembaga terpadu, namun juga produk-produk hukum nya. Secara Nasional banyak produk hukum yang dapat digunakan sebagai pedoman menangani kasus maupun menantisipasi munculnya kasus-kasus di bidang Hukum. Berdasarkan data PPGK dan KPPA Kabupaten Malang (2010), menunjukkan data jumlah peraturan perundang-undangan yang bias gender, sedang atau akan direvisi, dan berperspektif gender di kecamatan yang ada di Kabupaten Malang pada tahun 2006 – 2008. Pada tahun 2006 di Kecamatan Pakisaji terdapat 3 peraturan yang bias gender, sedangkan di Kecamatan Kalipare terdapat 1 peraturan. Pada tahun 2007 dan 2008 di Kecamatan Kalipare 1 peraturan yang bias gender.


130

Tabel 9.2. Jumlah Kasus, Korban dan Pelaku Trafficking di Kabupaten Malang Tahun 2008 Jumlah peraturan perundang-undangan No Kecamatan Sedang/akan Berperspektif Bias gender direvisi gender Tahun 2006 1 Kalipare 1 1 1 2 Pakisaji 3 1 4 Tahun 2007 3 Kalipare 1 1 Tahun 2008 4 Kalipare 1 1 Sumber: Isian kecamatan (data diolah), 2009 dalam (PPKG dan KPPA2010) *) Tidak ada data

1 1

Selama 3 tahun terakhir terdapat 4 peraturan yang sedang atau akan direvisi yaitu di Kecamatan Kalipare dan Pakisaji. Peraturan perundangundangan yang berperspektif gender berjumlah 7 buah selama 3 tahun terahir di dua kecamatan yang sama (lihat grafik 31).

Gambar 9.31. Jumlah Peraturan Perundang-undangan Bias Gender Berdasarkan Tahun

Peraturan dan kebijakan tingkat nasional perlu kita tampilkan disini agar siapapun yang membaca buku ini dan belum mengetahui bahwa sudah banyak produk hokum tingkat nasional yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menangani dan mengelola masalah Hukum terkait denga Gender. Semua


131

kebijakan dapat diunduh di web site Kementerian Pemberdayaan Perempuan www.menegpp.go.id antara lain sebagai berikut : BUKU PANDUAN 1.

Buku Panduan Penilaian Pada Pelaksanaan Revitalisasi GSI

2.

Buku Pegangan Pemberantasan Perdagangan Orang

3.

Juklak Anggaran Responsif Gender

4.

Konsep dan Pengertian PUHA

5.

Modul Pelatihan Fasilitator Perencanaan dan Penganggaran Daerah yang Responsif Gender (PPRG) yang dilengkapi dengan softcopy semua (1) Presentasi, (2) Alat Bantu, (3) Bahan Bacaan, (4) Landasan Hukum,

mohon

menghubungi:

Ibu

Myrna

Butarbutar

([email protected]), di GIZ Strengthening Women‘s Rights (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) 6.

Pedoman Pelaksana Kebijakan Kota Layak Anak

7.

Pedoman Pelaksanaan Pemenuhan Hak Sipil dan Kebebasan Anak

8.

Pedoman Pelaksanaan Rencana Aksi Partisipasi Anak

9.

Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2006

10. Pemberdayaan Perempuan Dalam Pencegahan Penularan HIV dan AIDS 11. Buku SIGA ini semoga bermanfaat dan dapat memenuhi kebutuhan data gender dan anak dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.


132

UNDANG-UNDANG 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi KEPUTUSAN PRESIDEN 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk

Pekerjaan

Terburuk Untuk Anak 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2003 Tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2002 Tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2002 Tentang Rencana

Aksi

Nasional

Penghapusan

Perdagangan

(Trafiking)

Perempuan Dan Anak


133

KUMPULAN

PERATURAN

MENTERI

NEGARA

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PEMBERDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 2011

1. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Strategi Nasional Sosial Budaya untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender 2. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerassan 3. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan 4. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan 5. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak 6. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2011 tentang Panduan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga Pendidikan 7. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Kebijakan Peningkatan Ketahanan Keluarga Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus


134

KUMPULAN

PERATURAN

PEREMPUAN

DAN

MENTERI

PERLINDUNGAN

NEGARA ANAK

PEMBERDAYAAN

REPUBLIK

INDONESIA

TAHUN 2010 1. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan 2. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Terhadap Anak 3. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penerapan Sepuluh Langkah Menuju Keberhasilan Menyusui 4. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlndungan Anak 5. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu 6. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 07 Tahun 2009 tentang Sekretariat Gugus Tugas Pusat Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang 7. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2010 tentang


135

Pedoman Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 8. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2010 ttg Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Dalam Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS yang Responsif Gender 9. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Keluarga Berencana yang Responsif Gender 10. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pelaksanaan

Pengarusutamaan

Gender

di

Madrasah

Kementerian Agama Republik Indonesia 11. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran pada Pendidikan Islam yang Responsif Gender 12. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republlik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan 13. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi 14. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum 15. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang


136

Panduan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 16. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Panduan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 17. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2010 tentang Panduan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Bidang Perindustrian 18. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2010 tentang Model Pedoman Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender Bagi Satuan Kerja Perangakat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 19. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Bina Keluarga Tenaga Kerja Indonesia 20. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Prosedur Standar Operasional Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang 21. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Panduan Umum Pembentukan Pusat Informasi dan Konsultasi Bagi Perempuan Penyandang Cacat 22. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Model Perlindungan Perempuan Lanjut Usia yang Responsif Gender


137

23. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 24. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2010 tentang Panduan

Umum

Pelaksanaan

Pengarusutamaan

Gender

dalam

Pendidikan Politik pada Pemilihan Umum 25. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 26. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2010 tentang Pedoman

Pengelolaan

Penelitian

Pengarusutamaan

Gender,

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KUMPULAN

PERATURAN

MENTERI

NEGARA

PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007

1. Peraturan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

Republik

Indonesia Nomor 01/PERMEN PP/VI/2007 tentang Forum Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga KUMPULAN PERATURAN BERSAMA 1. Kesepahaman

Bersama

Antara

Kementerian

Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Dengan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia


138

Tentang

Peningkatan

Efektifitas

Pengarusutamaan

Gender

Dan

Perlindungan Anak Dalam Pembangunan Daerah Tertinggal 2. Kesepahaman

Bersama

antara

Kementerian

Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak dan Badan Pusat Statistik tentang Penyediaan Data dan Informasi Gender dan Anak 3. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia tentang Peningkatan Efektivitas Pengarusutamaan Gender di Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Siaran dan Pemberitaan Pemberdayaan Perempuan melalui Radio Republik Indonesia. 5. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

tentang

Peningkatan

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Dalam Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera. KEPUTUSAN PRESIDEN 1. Keputusan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2010 tentang Logo Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia 2. Keputusan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan Terhadap Anak yang Menjadi Korban atau Pelaku Pornografi BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

139

3. Keputusan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Anggaran di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun Anggaran 2011 4. Keputusan

Menteri

Negara

Pemberdayaan

Perempuan

dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Forum

Koordinasi

Percepatan

Kepemilikan

Akta

Kelahiran. NORMA, STANDAR, PROSEDUR, DAN KRITERIA (NSPK) 1. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam bentuk pedoman pelaksanaan

pembangunan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak bagi pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota 2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam bentuk pedoman pelaksanaan

pembangunan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak bagi pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dalam hal Penyelenggaraan Data Gender dan Anak 3. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam bentuk pedoman pelaksanaan

pembangunan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak bagi pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dalam hal Pemberdayaan Lembaga Masyarakat 4. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam bentuk pedoman pelaksanaan

pembangunan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak bagi pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dalam hal Perlindungan Anak 5. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam bentuk pedoman pelaksanaan

pembangunan

pemberdayaan

perempuan


dan

140

perlindungan anak bagi pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dalam hal Perlindungan Perempuan 6. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam bentuk pedoman pelaksanaan

pembangunan

pemberdayaan

perempuan

dan

perlindungan anak bagi pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dalam hal Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan


141

BAB X SOSIAL

Bidang sosial meliputi permasalahan kesejahteraan sosial, sumbersumber pelayanan sosial, pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial, pengembangan kemandirian sosial, dan perbaikan kualitas hidup. Pada bab ini akan dijabarkan bidang sosial di Kabupaten Malang tahun 2011.

10.1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Permasalahan

kesejahteraan

sosial

merupakan

permasalahan

kesenjangan kesejahteraan yang terjadi masyarakat. Dinas Sosial Kabupaten Malang merupakan instansi yang terlibat langsung untuk menanggulangi permasalahan ini, sesuai visinya yaitu dalam menyiapkan PMKS agar menjadi manusia yang dapat melaksanakan fungsi sosialnya, terampil, dan mandiri. Demikian pula halnya dengan permasalahan sosial yang ditemui di Kabupaten Malang yang jenisnya sangat beragam. Permasalahan sosial menurut jenisnya dikategorikan ke dalam 22 jenis permasalahan (sumber: Dinas Sosial Kabupaten Malang), yaitu: Tabel 10. 1. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial No. Jenis Permasalahan No. Jenis Permasalahan 1 Anak Balita Terlantar 12 Bekas Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK) 2 Anak Terlantar 13 Korban Penyalahgunaan NAPZA 3 Anak Nakal 14 Keluarga Fakir Miskin 4 Anak Jalanan 15 Keluarga Berumah Tak Layak Huni 5 Wanita Rawan Sosial Ekonomi 16 Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 6 Korban Tindak Kekerasan 17 Komunitas Adat Terpencil 7 Penyandang Cacat 18 Korban Bencana Alam 8 Lanjut Usia Terlantar 19 Korban Bencana Sosial atau Pengungsi 9 Tuna Susila 20 Pekerja Migran Bermasalah Sosial 10 Pengemis 21 Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) 11 Gelandangan 22 Keluarga Rentan

Data penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kabupaten Malang yang bersumber dari Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel 9.1. Dalam tabel tersebut disajikan jumlah kasus masalah kesejahteraan sosial untuk setiap kategori di Kabupaten Malang tahun 2010. BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

142

Tabel 10.2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Menurut Jenisnya, 2010 JENIS KELAMIN NO JENIS PMKS L P 1. Anak Balita Terlantar 570 606 2. Anak Terlantar 18611 18434 3. Anak Korban Tindak Kekerasan/Diperlakukan Salah 50 35 4. Anak Nakal 860 164 5. Anak Jalanan 244 92 6. Anak Cacat 1267 1022 - Tubuh 537 400 - Netra 119 139 - Rungu Wicara 244 175 - Mental 367 308 7. Wanita Rawan Sosial Ekonomi 0 4639 Wanita Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan/ Yang 8. 0 122 Diperlakukan Salah 9. Lanjut Usia Terlantar 1737 3071 Lanjut Usia Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan / 10. 6 22 Yang Diperlakukan Salah 11. Penyandang Cacat 3305 2596 - Tubuh 1254 872 - Netra 464 489 - Rungu Wicara 512 449 - Mental 1075 786 12. Penyandang Cacat Bekas Penderita Penyakit Kronis 607 444 13. Tuna Susila 0 365 14. Pengemis 52 53 15. Gelandangan 176 125 16. Gelandangan Psikotik 40 11 17. Bekas Narapidana 1759 140 18. Korban Penyalahgunaan NAPZA 115 4 19. Keluarga Fakir Miskin 59494 31106 20. Keluarga Berumah Tak Layak Huni 7814 4386 21. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis 236 148 22. Komunitas Adat Terpencil 303 13 23. Masyarakat Yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana 1259 863 24. Korban Bencana Alam 788 492 25. Korban Bencana Sosial / Pengungsi 35 27 26. Pekerja Migran Terlantar 47 20 27. Pengidap HIV / AIDS 321 240 28. Keluarga Rentan 5281 2088 Jumlah Keseluruhan

104977

71328

JUMLAH 1176 37045 85 1024 336 2289 937 258 419 675 4639 122 4808 28 5901 2126 953 961 1861 1051 365 105 301 51 1899 119 90600 12200 384 316 2122 1280 62 67 561 7369 176305

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Malang (2010)

Berdasarkan tabel 9.1 dapat digambarkan grafik pada gambar 9.1 tentang Persentase jumlah PMKS berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki 59,54% dan perempuan 40,46%. Sedangkan gambar 9.2 menunjukkan tiga BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

143

permasalahan PMKS tertinggi di Kabupaten Malang pada tahun 2010, yaitu keluarga fakir miskin (90.600 kasus atau 51,39% dari seluruh jumlah PMKS), anak terlantar (37.045 kasus atau 21,01% dari seluruh jumlah PMKS), dan keluarga dengan rumah tak layak huni (12.200 kasus atau 6,92% dari seluruh jumlah PMKS). Fenomena kasus sosial tertinggi sangat berkaitan erat dengan kemiskinan. Dampak dari kemiskinan sangatlah banyak, diantaranya termasuk penelantaran anak karena ketidakmampuan ekonomi dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga.

Gambar 10.1. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Malang tahun 2010

Gambar 10.2. Tiga jenis PMKS tertinggi di Kabupaten Malang tahun 2010


144

10.2. Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Per Kecamatan PMKS berdasarkan jenisnya dapat dilihat secara rinci jumlah kasusnya di tiap-tiap kecamatan tabel (lampiran). Berdasarkan tabel 10.3 dapat digambarkan beberapa grafik mengenai PMKS di Kabupaten Malang sebagai berikut:

Gambar 10.3. Persentase Anak balita terlantar di Kabupaten Malang tahun 2010

Gambar 10.3 menunjukkan Persentase anak balita terlantar di Kabupaten Malang, dimana Persentase balita perempuan lebih tinggi (51,66%), sedangkan balita laki-laki (48,34%).

Anak balita terlantar tertinggi dapat

ditemui di Kecamatan Sumbermanjing (132 anak), Ngantang (112 anak), dan Wagir (93 anak).

Gambar 10.4. Persentase Anak terlantar di Kabupaten Malang tahun 2010


145

Gambar 10.4 menunjukkan Persentase anak terlantar di Kabupaten Malang, dimana Persentase laki-laki 50,24% dan perempuan 49,67%. Anak terlantar terlantar terbanyak dapat ditemui di Kecamatan Sumberpucung (3.134 anak), Tumpang (2.185 anak), dan Gedangan (2.137 anak).

Gambar 10.5. Persentase Anak nakal di Kabupaten Malang tahun 2010

Gambar 10.5 menunjukkan Persentase anak nakal di Kabupaten Malang, dimana Persentase laki-laki lebih besar yaitu 77,77% dan perempuan 22,23%. Kasus anak nakal terbanyak dapat ditemui di Kecamatan Lawang (140 orang), Wagir (1331 orang), dan Tajinan (114 orang).

Gambar 10.6. Persentase Anak Jalanan di Kabupaten Malang tahun 2010


146

Gambar 10.6 menunjukkan Persentase anak jalanan di Kabupaten Malang, dimana Persentase laki-laki lebih besar yaitu 65,48% dan perempuan 34,52%. Kasus anak jalanan terbanyak dapat ditemui di Kecamatan Poncokusumo (72 anak), Jabung (57 anak), dan Singosari (40 anak).

Gambar 10.7 Persentase Korban tindak kekerasan di Kabupaten Malang tahun 2010

Gambar 10.7 menunjukkan Persentase korban tindak kekerasan di Kabupaten Malang, dimana Persentase laki-laki lebih besar yaitu 58,04% dan perempuan 41,96%. Kasus korban tindak kekerasan terbanyak dapat ditemui di Kecamatan Tajinan (145 orang), Wajak (46 orang), dan Pujon (27 orang).

Gambar 10.8. Persentase Lanjut usia terlantar di Kabupaten Malang tahun 2010


147

Gambar 10.8 menunjukkan Persentase lanjut usia terlantar di Kabupaten Malang dimana Persentase perempuan lebih besar yaitu 51,66% dan laki-laki 48,34%. Kasus lanjut usia terlantar terbanyak dapat ditemui di Kecamatan Bantur (277 orang), Poncokusumo (273 orang), dan Lawang (262 orang).

Gambar 10.9. Persentase Pengemis di Kabupaten Malang tahun 2010

Gambar 10.9 menunjukkan persentase pengemis di Kabupaten Malang dimana Persentase perempuan 50,87% dan laki-laki 49,13. Kasus terbesar dapat ditemui di Kecamatan Kepanjen (29 orang), Wonosari (23 orang), dan Poncokusumo (21 orang).

Gambar 10.10. Persentase Gelandangan di Kabupaten Malang tahun 2010


148

Gambar 10.10 menunjukkan Persentase gelandangan di Kabupaten Malang dimana Persentase laki-laki 89,39% dan perempuan 10,61%. Kasus terbesar dapat ditemui di Kecamatan Wajak (92 orang), Sumberpucung (82 orang), dan Pagak (73 orang).

Gambar 10.11. Persentase Bekas binaan Lembaga Permasyarakatan di Kabupaten Malang tahun 2010

Gambar 10.11 menunjukkan Persentase bekas binaan Lembaga Permasyarakatan (LP) di Kabupaten Malang dimana Persentase laki-laki 91,49% dan perempuan 8,51%. Kasus terbesar dapat ditemui di Kecamatan Poncokusumo (189 orang), Jabung (126 orang), dan Gondanglegi (125 orang).

Gambar 10.12. Persentase Korban penyalahgunaan Napza Di Kabupaten Malang tahun 2010


149

Gambar 10.12 menunjukkan Persentase korban penyalahgunaan NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktif) di Kabupaten Malang dimana Persentase laki-laki 92,04% dan perempuan 7,96%. Kasus terbesar dapat ditemui di Kecamatan Pakisaji (55 orang), Karangploso (48 orang), dan Gondanglegi (41 orang).

Gambar 10.13. Persentase fakir miskin di Kabupaten Malang tahun 2010

Gambar 9.13 menunjukkan Persentase fakir miskin di Kabupaten Malang dimana Persentase laki-laki 65,79% dan perempuan 34,21%. Kasus terbesar dapat ditemui di Kecamatan Karangploso (4.628 orang), Bululawang (4.476 orang), dan Turen (4.409 orang).

Gambar 10.14. Persentase Keluarga berumah tak layak huni di Kabupaten Malang tahun 2010


150

Gambar 10.14 menunjukkan Persentase keluarga berumah tak layak huni di Kabupaten Malang dimana Persentase laki-laki 64,99% dan perempuan 35,01%. Kasus terbesar dapat ditemui di Kecamatan Sumberpucung (859 orang), Kepanjen (821 orang), dan Lawang (754 orang).

Gambar 10.15. Persentase Keluarga bermasalah sosial psikologis di Kabupaten Malang tahun 2010

Gambar 10.15 menunjukkan Persentase keluarga bermasalah sosial psikologis di Kabupaten Malang dimana Persentase laki-laki 56,43% dan perempuan 43,57%. Kasus terbesar dapat ditemui di Kecamatan Lawang (887 orang), Pujon (207 orang), dan Wagir (174 orang).

Gambar 10.16. Persentase Komunitas adat terpencil di Kabupaten Malang tahun 2010


151

Gambar 10.16 menunjukkan Persentase komunitas adat terpencil di Kabupaten Malang dimana Persentase laki-laki 95,89% dan perempuan 4,11%. Komunitas adat terpencil dapat ditemui di Kecamatan Poncokusumo (312 orang), Turen (2 orang), dan Ampelgading (2 orang).

Gambar 10.17. Persentase Korban bencana alam di Kabupaten Malang tahun 2010

Gambar 10.17 menunjukkan Persentase korban bencana alam di Kabupaten Malang dimana Persentase laki-laki 61,56% dan perempuan 38,44%. Kasus terbesar dapat ditemui di Kecamatan Pagelaran (759 orang), Pakis (152 orang), dan Jabung (135 orang).

Gambar 10.18. Persentase Korban bencana sosial atau pengungsi di Kabupaten Malang tahun 2010


152

Gambar 10.18 menunjukkan Persentase korban bencana sosial atau pengungsi di Kabupaten Malang dimana Persentase laki-laki 47,37% dan perempuan 52,63%. Kasusnya dapat ditemui di Kecamatan Ampelgading (19 orang) dan Kepanjen (3 orang).

Gambar 10.19 Persentase Pekerja migran bermasalah sosial di Kabupaten Malang tahun 2010

Gambar 10.19 menunjukkan Persentase pekerja migran bermasalah sosial di Kabupaten Malang dimana Persentase laki-laki 51,92% dan perempuan 48,08%. Kasus terbesar dapat ditemui di Kecamatan Donomulyo (22 orang), Dau (9 orang), dan Kromengan (8 orang).

Gambar 10.20 Persentase Orang dengan HIV AIDS (ODHA) di Kabupaten Malang tahun 2010


153

Gambar 10.20 menunjukkan Persentase Orang dengan HIV AIDS (ODHA) di Kabupaten Malang dimana Persentase laki-laki 58,97% dan perempuan 41,03%. Kasus terbesar dapat ditemui di Kecamatan Gondanglegi (11 orang), Donomulyo (7 orang), dan Singosari (7 orang).

Gambar 10.21. Persentase Keluarga rentan di Kabupaten Malang tahun 2010

Gambar 10.21 menunjukkan Persentase keluarga rentan di Kabupaten Malang dimana Persentase laki-laki 71,82% dan perempuan 28,18%. Kasus terbesar dapat ditemui di Kecamatan Bantur (491 orang), Wagir (458 orang), dan Lawang (387 orang). 10.3. Penyandang Cacat Jumlah penyandang cacat di Kabupaten Malang pada tahun 2010 berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Malang mencapai 6.025 orang, 3.389 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki (56,25%), dan 2.636 sisanya berjenis kelamin perempuan (43,75%). Penyandang cacat tersebut dikategorikan menjadi 5 jenis yaitu: cacat tubuh, tuna netra, tuna rungu dan wicara, cacat mental, dan cacat lainnya. Data penyandang cacat menurut jenis kecacatan di Kabupaten Malang pada tahun 2010 serta terpilah menurut jenis kelamin dapat dilihat pada( lampiran 3). Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan dalam bentuk grafik penyandang cacat pada gambar 10.22.


154

Gambar 10.22. Grafik jumlah penyandang cacat di Kabupaten Malang, 2010

Jumlah penyandang cacat terbesar adalah jenis cacat tubuh yaitu mencapai 2.436 orang dengan penjelasan sebanyak 1.410 orang laki-laki (57,88%) dan 1.026 orang perempuan (42,12%). Berikutnya adalah cacat mental sebanyak 1.696 orang, yaitu 973 orang laki-laki (57,37%) dan 723 orang perempuan (42,63%). Penderita tuna netra sebanyak 960 orang yaitu 490 orang laki-laki (51,04%) dan 470 orang perempuan (49, 96%). Jumlah ini hampir berimbang dengan penderita tuna rungu dan wicara yaitu sebanyak 933 orang, dimana 516 orang laki-laki (55,30%) dan 417 orang perempuan (44,70%). 10.4. Panti Sosial Panti sosial di Kabupaten Malang terdiri dari panti asuhan, panti werdha, panti rehabilitasi sosial, dan yayasan sosial non panti. Hampir seluruh kecamatan memiliki panti asuhan, kecuali di beberapa kecamatan yaitu: Donomulyo, Kalipare, Pagak, Dampit, Tirtoyudo, Ampelgading, Turen, Sumberpucung, Wonosari dan Ngantang. Terdapat 33 panti asuhan di Kabupaten Malang dengan jumlah panti asuhan terbanyak berada di Kecamatan Lawang yaitu 4 buah. Kondisi yang memprihatinkan yaitu di Kecamatan Pakisaji dimana jumlah penghuni panti asuhan (176 orang) melebihi kapasitas daya tampung (60 orang). Kabupaten Malang hanya memiliki tiga panti werdha, satu terdapat di Kecamatan Turen dan dua lainnya di Kecamatan Lawang. Selain itu juga BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

155

terdapat empat panti rehabilitasi sosial yaitu satu panti di Kecamatan Poncokusumo, dan tiga panti di Kecamatan Lawang. Yayasan sosial non panti sebanyak tiga buah, masing-masing tersebar di Kecamatan Turen, Kepanjen, dan Pakis. Data mengenai banyaknya panti sosial di Kabupaten Malang pada tahun 2010 yang bersumber dari Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel 9.4. Tabel 10.3. Banyaknya Panti Sosial, Kapasitas Tampung, dan Jumlah Penghuni di Kabupaten Malang Tahun 2010 Panti Asuhan Kecamatan

Donomulyo Kalipare Pagak Bantur Gedangan Sumbermanjing Dampit Tirtoyudo Ampelgading Poncokusumo Wajak Turen Bululawang Gondanglegi Pagelaran Kepanjen Sumberpucung Kromengan Ngajum Wonosari Wagir Pakisaji Tajinan Tumpang Pakis Jabung Lawang Singosari Karangploso Dau Pujon Ngantang Kasembon

Jumlah

1 1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2 1 1 2 1 4 1 1 2 2 1

Kapasita s

Panti Werdha

Penghuni

Jumlah

Kapasitas

Penghuni

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55 51 50 60 110 100 99 125 30 28 30 176 60 58 122 78 279 80 49 110 138 52

1 2 -

83 150 -

32 106 -

233

138

-

80 60 135 110 100 100 208 60 28 30 60 75 60 126 100 301 100 75 120 199 50 2 Jumlah / Total 33 177 Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka 2011

1 940

3


156

Lanjutan tabel 10.3. Panti Rehablitasi Sosial Kecamatan Donomulyo Kalipare Pagak Bantur Gedangan Sumbermanjing Dampit Tirtoyudo Ampelgading Poncokusumo Wajak Turen Bululawang Gondanglegi Pagelaran Kepanjen Sumberpucung Kromengan Ngajum Wonosari Wagir Pakisaji Tajinan Tumpang Pakis Jabung Lawang Singosari Karangploso Dau Pujon Ngantang Kasembon Jumlah / Total

Yayasan Sosial Non Panti

Jumlah 1 3 -

Kapasitas 60 335 -

Penghuni 50 294 -

Jumlah 1 1 1 -

Kapasitas -

Disantuni 52 35 42 -

4

395

344

3

-

129

Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka 2011


157

10.5. Kasus Perceraian Jumlah kasus perceraian di Kabupaten Malang selama kurunp dua tahun terakhir (2009 – 2010) sumber dari Kantor Pengadilan

Agama

Kabupaten Malang dapat dilihat pada tabel 9.5. Tabel 10.4. Banyaknya Kasus Perceraian di Kabupaten Malang 2009

Kecamatan Cerai Talak Donomulyo Kalipare Pagak Bantur Gedangan Sumbermanjing Dampit Tirtoyudo Ampelgading Poncokusumo Wajak Turen Bululawang Gondanglegi Pagelaran Kepanjen Sumberpucung Kromengan Ngajum Wonosari Wagir Pakisaji Tajinan Tumpang Pakis Jabung Lawang Singosari Karangploso Dau Pujon Ngantang Kasembon Jumlah

2010

Cerai gugat

45 45 31 52 54 67 81 31 36 42 44 51 31 60 28 50 31 16 41 21 41 39 29 34 45 35 47 65 38 18 41 31 10 1,330

106 104 72 121 127 156 189 70 84 98 101 119 72 140 66 117 71 36 96 50 95 91 67 79 104 81 110 152 88 43 94 71 24 3,094

Cerai Talak 85 93 63 96 90 118 142 68 62 74 79 122 71 79 79 101 73 40 55 39 74 83 45 76 110 58 89 143 68 60 76 54 25 2,590

Cerai gugat 128 140 94 143 135 178 213 102 94 112 118 182 106 119 119 152 110 59 82 58 111 125 68 113 166 86 134 215 101 91 113 82 37 3,886



158

Kasus perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Cerai talak meningkat tajam hampir dua kali lipat di tahun 2010 dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan cerai gugat mengalami kenaikan 25,6%. Grafik perceraian dapat dilihat pada gambar 9.23.

Gambar 9.23. Grafik Kasus Perceraian di Kabupaten Malang

Gambar 10.23 Kasus Perceraian

10.6. Penyebab Perceraian Jumlah kasus perceraian berdasarkan penyebab perceraian di Kabupaten Malang berdasarkan sumber dari Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 10.6. Berdasarkan tabel tersebut dapat disimpulkan terdapat beberapa faktor penyebab perceraian, yaitu: krisis akhlaq/moral (sebanyak 2 kasus), cemburu (10 kasus), kawin paksa (1 kasus), tidak bertanggung jawab (1,721 kasus), penganiayaan (1 kasus), hukuman (3 kasus), cacat biologis (1 kasus), gangguan pihak ketiga (34 kasus), dan rumah tangga tidak harmonis (3,679 kasus). Penyebab terbesar adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga, dan salah satu pihak tidak bertanggung jawab.


159

Tabel 10.5. Banyaknya Perceraian menurut Faktor Penyebabnya di Kabupaten Malang tahun 2010 Bulan

Poligami Tidak Sehat

Krisis Akhlaq

Kawin Paksa

Cemburu

Januari Pebruari Maret April Mei Juni 2 Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah 2 Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka 2011

10 10

Tdk Tanggung Jawab

Ekonomi 1 1

-

119 100 103 152 198 132 160 123 142 192 151 149 1,721

Lanjutan tabel 10.5. Bulan

Kawin Bawah Umur

Penganiayaan

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka 2011

Cacat Biologis

Dihukum 1 1

1 2 3

1 1

Lanjutan tabel 10.5. Bulan

Berselisih Politis

Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah / Total Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka 2011

Gangguan Pihak Ketiga

Tdk Harmonis 3 11 13 7 34

290 279 330 322 278 340 313 268 248 272 335 404 3,679


Jumlah 411 382 444 474 476 488 473 404 390 471 486 553 5,452

160

10.7. Pondok Pesantren Jumlah pondok pesantren di Kabupaten Malang pada tahun 2005 – 2010 dapat dilihat pada tabel 9.7. Sumber data diperoleh dari Kantor kementrian agama kabupaten Malang. Tabel 10.6. Jumlah Pondok Pesantren di Kabupaten Malang tahun 2005 - 2010 Kecamatan 2005 2006 2007 2008 2009 Donomulyo 12 11 12 12 10 Kalipare 12 12 15 9 7 Pagak 12 11 11 11 10 Bantur 14 18 22 21 22 Gedangan 9 9 11 10 8 Sumbermanjing 18 20 20 11 10 Dampit 14 11 18 11 10 Tirtoyudo 4 4 5 3 1 Ampelgading 6 7 8 7 6 Poncokusumo 32 30 34 27 28 Wajak 30 30 29 26 24 Turen 26 26 28 25 23 Bululawang 32 33 35 30 31 Gondanglegi 76 79 37 81 82 Pagelaran 38 31 92 15 14 Kepanjen 20 20 22 18 18 Sumberpucung 13 12 12 10 8 Kromengan 3 3 3 3 1 Ngajum 13 14 15 9 9 Wonosari 5 5 6 4 3 Wagir 7 7 7 5 4 Pakisaji 23 24 22 21 19 Tajinan 15 15 17 18 18 Tumpang 11 12 14 11 10 Pakis 25 26 26 14 13 Jabung 12 12 12 9 7 Lawang 19 21 22 15 15 Singosari 21 23 25 16 14 Karangploso 23 25 25 22 20 Dau 18 18 18 17 15 Pujon 26 27 28 17 15 Ngantang 5 5 6 5 5 Kasembon 6 7 6 6 5 Jumlah / Total 600 608 663 519 485 Sumber: Kabupaten Malang dalam Angka 2011

2010 12 9 12 26 10 12 12 3 8 32 26 25 34 87 16 21 10 3 10 5 7 21 20 14 16 10 16 16 22 17 17 7 5 561

Pondok pesantren terbanyak di tahun 2010 terdapat di Kecamatan Gondanglegi (87 pondok pesantren), Bululawang (34 pondok pesantren), dan Poncokusumo (32 pondok pesantren). Jumlah pondok pesantren relatif stabil namun cenderung turun pada tahun 2009, dan kembali naik jumlahnya di tahun


161

2010. Gambar 9.24 menunjukkan grafik jumlah pondok pesantren di Kabupaten Malang tiap tahunnya selama periode 2005 – 2010.

Gambar 10.24. Jumlah Pondok Pesantren di Kabupaten Malang

10.8. Karang Taruna Jumlah Karang Taruna di tiap-tiap kecamatan di Kabupaten Malang tahun 2010 bersumber dari Dinas Sosial dapat dilihat pada tabel 10.8. Namun data pengurus belum terpilah secara gender. Kelompok Karang Taruna terbanyak ditemui di Kecamatan Kepanjen (18 kelompok), Poncokusumo, Turen, dan Singosari (masing-masing 17 kelompok). Gambar 10.25 menunjukkan 4 kecamatan dengan jumlah kelompok karang taruna terbesar dan klasifikasinya. Rata-rata kelompok tersebut diklasifikasikan dalam tahap tumbuh.

Gambar 10.25. Kelompok Karang Taruna terbesar dan klasifikasinya


162

Tabel 10.7. Banyaknya Karang Taruna Menurut Klasifikasi di Kabupaten Malang tahun 2010

Kecamatan

Karang Taruna

Klasifikasi Karang Taruna

Jumlah Pengurus Tumbuh

Berkembang

Maju

Contoh

Donomulyo

10

160

5

5

-

-

Kalipare

9

135

7

2

-

-

Pagak

8

120

6

2

-

-

Bantur

10

150

7

3

-

-

Gedangan

7

120

5

2

-

-

Sumbermanjing Dampit Tirtoyudo

14 12 13

225 216 195

12 10 11

1 2 2

1 -

-

Ampelgading

-

-

-

-

-

-

Poncokusumo

17

289

13

1

2

1

Wajak

13

260

9

3

1

-

Turen

17

272

11

2

5

-

Bululawang

14

252

9

3

2

-

Gondanglegi

14

294

8

6

-

-

Pagelaran

10

160

5

3

1

1

Kepanjen

18

288

6

10

2

-

Sumberpucung

7

105

1

5

-

1

Kromengan

7

112

5

2

-

-

Ngajum

9

135

6

2

-

-

Wonosari

8

152

5

1

2

-

Wagir

12

180

9

2

1

-

Pakisaji

12

240

7

1

4

-

Tajinan

12

204

6

3

3

-

Tumpang

15

225

10

4

1

-

Pakis

15

255

6

5

3

1

Jabung

15

240

12

1

2

-

Lawang

12

204

3

7

2

-

Singosari

17

255

12

3

2

-

Karangploso

9

135

6

2

1

-

Dau

10

150

6

2

2

-

Pujon

10

150

6

3

1

-

Ngantang

13

221

10

1

2

-

Kasembon

6

96

1

4

1

-

375

6,195

235

95

41

4

Jumlah



163

BAB XI POLITIK

11.1. Anggota Legislatif (DPRD) Kabupaten Malang Tahun 2009 Anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Malang berdasarkan asal partai dan terpilah menurut gender berdasarkan hasil pemilu tahun 2009 (sumber: DPRD Kabupaten Malang) dapat dilihat pada tabel 10.1. Tabel 11.1. Anggota legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Partai

Perolehan Suara

Perolehan Kursi

Gender Anggota Legislatif 2009 Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

PDI Perjuangan

240,222

13

10

3

13

Partai Demokrat

185,223

8

6

2

8

Partai Golkar

144,117

8

8

-

8

PKB

139,107

8

7

1

8

PKS

56,058

4

4

-

4

Partai Hanura

53,816

4

2

2

4

Gerindra

45,468

3

2

1

3

PPP

43,840

1

1

-

1

PKNU

24,173

1

1

-

1

Jumlah / Total

818,543

50

41

9

50

Sumber : Kabupaten Malang dalam Angka 2011

Gambar

11.1

menunjukkan

komposisi

jumlah

anggota

DPRD

Kabupaten Malang tahun 2009 berdasarkan jenis kelamin. Keterwakilan perempuan adalah 18%, sedangkan laki-laki 82%.


164

Gambar 11.1. Komposisi anggota DPRD Kabupaten Malang berdasarkan jenis kelamin tahun 2009

Gambar 11.1 menunjukkan jumlah anggota DPRD Kabupaten Malang berdasarkan asal partai dan jenis kelamin. Dapat dilihat bahwa partai PDI Perjuangan memiliki tiga orang wakil perempuan, yang merupakan jumlah terbanyak, namun jumlah tersebut adalah 23% dari seluruh wakil DPRD dari PDI Perjuangan. Partai Hanura merupakan partai dengan wakil DPRD perempuan dan laki-laki yang komposisinya sama, yaitu masing-masing dua orang. Terdapat partai yang hanya memiliki satu kursi di DPRD yaitu PKNU dan PPP, wakil DPRD dari partai tersebut adalah laki-laki. Sedangkan partai Golkar tidak memiliki wakil perempuan di DPRD, seluruhnya laki-laki sebanyak 8 orang.


165

Gambar 11.2. Jumlah anggota DPRD berdasarkan partai menurut jenis kelamin di Kabupaten Malang tahun 2009

11.2. Anggota legislatif (DPRD) Kabupaten Malang menurut tingkat pendidikan Anggota legislatif (DPRD) tahun 2009 menurut tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel 10.2.

Tabel 11.2. Anggota legislatif (DPRD) tahun 2009 menurut tingkat pendidikan Partai/ SMTP SMU Akadmik Univ. Univ. Jenis Kelamin (1) (2) (3) (4) (5) (6) PDI Perjuangan 4 7 2 Partai Demokrat 4 3 1 Partai Golkar 3 3 2 PKB 1 4 3 PKS 2 1 1 Partai Hanura 1 3 Gerindra 1 2 PPP 1 PKNU 1 Jumlah

-

16

1

23

10

Univ. (7) -

Jumlah (8) 13 8 8 8 4 4 3 1 1

-

50



166

Berdasarkan data pada tabel 11.2 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan mayoritas anggota legislatif di Kabupaten Malang adalah tingkat universitas/S1,

dan

tingkat

pendidikan

terkecil

jumlahnya

adalah

Akademi/Diploma. Gambar 11.3 menunjukkan Persentase tingkat pendidikan anggota dewan. Urutan tingkat pendidikan dari yang tertinggi sampai terendah yaitu S1 (46%), SMU (32%), S2 (20%), dan Akademi/Diploma (2%). Sedangkan gambar 10.4 menunjukkan tingkat pendidikan berdasarkan asal partai. Berdasarkan asal partainya anggota DPRD Kabupaten Malang memiliki pendidikan tertinggi S2, mayoritas pendidikannya adalah S1.

Gambar 11.3. Persentase tingkat pendidikan anggota legislatif (DPRD) Kabupaten Malang 2009

Gambar 11.4. Tingkat Pendidikan anggota DPRD berdasarkan asal partai


167

11.3. PNS Menurut Jenis Kelamin Jumlah PNS dari berbagai instansi pemerintahan di Kabupaten Malang menurut jenis kelamin tahun 2010 dapat dilihat pada tabel 10.3. Tabel 11.3. Jumlah PNS menurut jenis kelamin di Kabupaten Malang tahun 2010 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Institusi Badan Keluarga Berencana Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesbang dan Politik Bahan Ketahanan Pangan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perpustakaan,Arsip & Dokumentasi Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Energi dan SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Koperasi, Mikro, Kecil & Menengah Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keu.& Asset Dinas Pendidikan Dinas Pengairan Dinas Perhubungan, Kom. & Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan & Pasar Dinas Pertanian & Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pemberdayaan Perempuan Kantor Penanaman Modal Kantor Perumahan Kecamatan Kelurahan Perwakilan Sekretariat KPU RSUD "Kanjuruhan" Kepanjen Satuan Polisi Pamong Praja & Linmas Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD UPT Perijinan Desa Jumlah / Total

Laki-laki 86 42 19 164 16 25 15 9 37 11 256 266 29 15 37 37 31 318 27 31 111 5,961 187 124 194 84 45 20 39 26 3 7 5 407 68 4 177 59 186 39 21 234

Perempuan 104 19 11 49 13 8 13 16 23 12 51 47 13 14 11 17 15 841 22 8 50 6,370 12 18 42 31 21 20 9 17 13 5 6 160 26 229 8 124 19 14 16

Jumlah 190 61 30 213 29 33 28 25 60 23 307 313 42 29 48 54 46 1,159 49 39 161 12,331 199 142 236 115 66 40 48 43 16 12 11 567 94 4 406 67 310 58 35 250

9,472

8,517

17,989



168

Berdasarkan tabel 11.3 jumlah PNS terbanyak adalah laki-laki yaitu 52,65%, sedangkan perempuan 47,35% (lihat gambar 10.5). Jumlah PNS tertinggi berada di instansi Dinas Pendidikan yaitu mencapai 12.331 orang atau mencapai 68,55% dari total seluruh PNS di Kabupaten Malang. PNS Dinas Pendidikan memiliki komposisi perempuan lebih besar yaitu 51,66%, sedangkan laki-laki 48,34%. Jumlah PNS terendah berada di instansi Perwakilan

Sekretariat

KPU

dimana

terdapat

4

orang

PNS

yang

keseluruhannya laki-laki.

Gambar 11.5. Perentasi PNS bedasarkan jenis kelamin di Kabupaten Malang tahun 2010

11.4. PNS menurut golongan Tabel 11.4. menunjukkan jumlah PNS menurut golongan di berbagai instansi di Kabupaten Malang tahun 2010.


169

Tabel 11.4. Jumlah PNS menurut golongan di Kabupaten Malang tahun 2010 Institusi (1) Badan Keluarga Berencana Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesbang dan Politik Bahan Ketahanan Pangan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perpustakaan,Arsip & Dokumentasi Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Energi dan SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Koperasi, Mikro, Kecil & Menengah Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keu.& Asset Dinas Pendidikan Dinas Pengairan Dinas Perhubungan, Kom. & Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan & Pasar Dinas Pertanian & Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pemberdayaan Perempuan Kantor Penanaman Modal Kantor Perumahan Kecamatan Kelurahan Perwakilan Sekretariat KPU RSUD "Kanjuruhan" Kepanjen Satuan Polisi Pamong Praja & Linmas Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD UPT Perijinan Desa Jumlah / Total Sumber : Kabupaten Malang dalam Angka 2011 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

I (2) 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 112 113 1 0 1 1 2 3 2 1 10 29 72 28 62 5 1 0 0 0 0 0 0 10 0 0 12 0 14 8 1 28 520

Golongan II III (3) (4) 17 165 23 33 2 20 12 176 1 20 6 19 1 19 3 15 14 39 3 15 98 88 109 84 2 32 5 19 5 36 15 31 9 28 481 638 1 38 6 24 49 96 1,690 3,872 78 45 58 50 106 63 16 85 11 46 8 23 5 37 1 36 1 14 0 10 2 7 128 398 14 80 0 4 202 170 38 26 92 185 13 32 7 21 222 0 3,554 6,839


IV (5) 8 5 8 25 8 8 6 7 5 5 9 7 7 5 6 7 7 37 8 8 6 6,740 4 6 5 9 8 9 6 6 1 2 2 31 0 0 22 3 19 5 6 0 7,076

Jumlah (6) 190 61 30 213 29 33 28 25 60 23 307 313 42 29 48 54 46 1,159 49 39 161 12,331 199 142 236 115 66 40 48 43 16 12 11 567 94 4 406 67 310 58 35 250 17,989

170

Data yang tersedia tidak terpilah menurut gender. Gambar 11.6 menunjukkan Persentase PNS menurut golongan. Grafik pada gambar tersebut menunjukkan bahwa Persentase terbesar PNS berturut-turut yaitu di golongan IV (39,34%), golongan III (38,02%), golongan II (19,76%), dan golongan I (2,89%).

Gambar 11.6. Persentase PNS berdasarkan golongan di Kabupaten Malang tahun 2010.


171

11.5. PNS menurut tingkat pendidikan Tabel 11.5 menunjukkan jumlah PNS menurut tingkat pendidikan yang ada di Kabupaten Malang tahun 2010. Tabel. 11.5 menunjukkan jumlah PNS menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Malang tahun 2010. No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Institusi Badan Keluarga Berencana Badan Kepegawaian Daerah Badan Kesbang dan Politik Bahan Ketahanan Pangan Badan Lingkungan Hidup Badan Pemberdayaan Masyarakat Badan Pendidikan dan Pelatihan Badan Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Badan Perpustakaan,Arsip & Dokumentasi Dinas Bina Marga Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Dinas Energi dan SDM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Dinas Kehutanan Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dinas Kesehatan Dinas Koperasi, Mikro, Kecil & Menengah Dinas Pemuda dan Olah Raga Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keu.& Asset Dinas Pendidikan Dinas Pengairan Dinas Perhubungan, Kom. & Informatika Dinas Perindustrian, Perdagangan & Pasar Dinas Pertanian & Perkebunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Inspektorat Kantor Pemberdayaan Perempuan Kantor Penanaman Modal Kantor Perumahan Kecamatan Kelurahan Perwakilan Sekretariat KPU RSUD "Kanjuruhan" Kepanjen Satuan Polisi Pamong Praja & Linmas Sekretariat Daerah Sekretariat DPRD UPT Perijinan Desa Jumlah / Total

SD

SMT/P

SMU

Akademi

PT/ S-1

PT/ S-2/3

Jumlah

0 0 3 0 0 2 0 76 83 1 0 1 1 0 9 0 0

0 0 0 2 0 2 0 62 52 1 1 1 4 2 29 2 1

38 1 10 9 3 15 4 110 114 7 4 9 21 13 306 15 10

21 2 3 0 1 0 3 6 5 1 4 2 2 5 607 2 0

145 20 13 11 14 31 11 47 50 24 13 33 20 23 92 26 18

9 6 4 6 7 10 5 6 9 8 7 2 6 3 116 4 10

213 29 33 28 25 60 23 307 313 42 29 48 54 46 1,159 49 39

4

14

60

5

68

10

161

125 40 14 38 1 4 0 1 0 1 0 0 15 0 0 4 2 19 3 0 5 452

231 48 18 43 4 1 0 1 0 0 0 0 28 6 0 17 0 13 6 1 23 625

1,701 80 61 110 46 23 16 11 3 3 1 2 275 44 0 118 50 105 16 10 222 3,722

2,894 3 4 3 7 2 3 2 1 0 0 1 9 3 0 179 1 22 3 1 0 3,837

7,237 24 39 40 50 22 14 28 29 11 8 6 202 40 4 40 13 122 25 16 0 8,776

143 4 6 2 7 14 7 5 10 1 3 2 38 1 0 48 1 29 5 7 0 577

12,331 199 142 236 115 66 40 48 43 16 12 11 567 94 4 406 67 310 58 35 250 17,989



172

Berdasarkan tingkat pendidikan PNS di Kabupaten Malang tahun 2010 berpendidikan

tertingg

berturut-turut

adalah:

tingkat

S1

(48,79%),

Akademi/Diploma (21,33%), SMU (20,69%), SMP (3,47%), S2/S3 (3,21%), dan SD (2,51%). Gambar 10.7 menunjukkan Persentase tingkat pendidikan PNS di Kabupaten Malang. Dinas Pendidikan dengan jumlah PNS terbesar memiliki sumber daya berpendidikan S1 terbesar pula, yaitu 7.237 orang atau mencapai 82,46% dari seluruh PNS berpendidikan S1 di Kabupaten Malang. Namun untuk jenjang pendidikan S2/S3, Dinas Pendidikan hanya memiliki 1,16% PNS berpendidikan S2/S3 dari seluruh PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Komposisi terbesar dapat ditemui pada Badan Penelitian dan Pengembangan yang mencapai 28%, Dinas Pemuda dan Olah Raga mencapai 25,64%, dan Kantor Penanaman Modal yaitu 25% untuk tingkat pendidikan S2/S3. Data yang tersedia belum terpilah secara gender.

Gambar 11.7. Persenstase PNS berdasarkan tingkat pendidikan di Kabupaten Malang tahun 2010


173

11.6. Kepala desa/Lurah menurut jenis kelamin Tabel 11.6 menunjukkan jumlah kepala desa/lurah menurut jenis kelamin di Kabupaten Malang tahun 2010. Tabel 11.6 menunjukkan jumlah kepala desa/lurah menurut jenis kelamin Kecamatan Donomulyo Kalipare Pagak Bantur Gedangan Sumbermanjing Dampit Tirtoyudo Ampelgading Poncokusumo Wajak Turen Bululawang Gondanglegi Pagelaran Kepanjen Sumberpucung Kromengan Ngajum Wonosari Wagir Pakisaji Tajinan Tumpang Pakis Jabung Lawang Singosari Karangploso Dau Pujon Ngantang Kasembon Jumlah

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

10 9 8 10 8 15 11 13 13 17 13 15 14 14 10 14 7 7 9 8 12 12 12 15 15 15 10 14 9 10 10 13 6

1 2 4 2 3 -

10 9 8 10 8 15 12 13 13 17 13 17 14 14 10 18 7 7 9 8 12 12 12 15 15 15 12 17 9 10 10 13 6

378

12

390



174

Berdasarkan data pada tabel 10.6, dari 390 orang kepala desa/lurah di Kabupaten Malang, 378 orang berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 12 orang sisanya perempuan. Gambar 10.8 menunjukkan Persentase kepala desa/lurah berdasarkan jenis kelamin. Dapat dilihat bahwa komposisi laki-laki dominan yaitu 96,92%, dan perempuan 3,08%. Kepala desa/lurah perempuan dapat ditemui di Kecamatan Sumberpucung (4 orang), Singosari (3 orang), Lawang (2 orang), Turen (2 orang), dan Dampit (1 orang).

Gambar 11.8. Persentase Kepala desa/Lurah menurut jenis kelamin di Kabupaten Malang tahun 2010

11.7. Kepala Desa/Lurah menurut tingkat pendidikan Tabel 10.7 menunjukkan data Kepala desa/Lurah menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Malang tahun 2010.


175

Tabel. 11.7 Data Kepala desa/Lurah menurut tingkat pendidikan Kecamatan

Tdk. Tamat SD

SD

SMTP

SMU

Aka

Univ.

Jumlah

010. Donomulyo 020. Kalipare 030. Pagak 040. Bantur 050. Gedangan 060. Sumbermanjing 070. Dampit 080. Tirtoyudo 090. Ampelgading 100. Poncokusumo 110. Wajak 120. Turen 130. Bululawang 140. Gondanglegi 150. Pagelaran 160. Kepanjen 170. Sumberpucung 180. Kromengan 190. Ngajum 200. Wonosari 210. Wagir 220. Pakisaji 230. Tajinan 240. Tumpang 250. Pakis 260. Jabung 270. Lawang 280. Singosari 290. Karangploso 300. Dau 310. Pujon 320. Ngantang 330. Kasembon

-

-

3 3 2 2 6 4 7 7 5 2 1 2 2 2 2 1 2 3 4 1 3 3 5 6 3 4 2 4 2 1

7 3 7 5 4 9 5 4 5 10 8 10 8 7 7 8 5 4 6 2 4 8 4 8 10 7 6 6 4 5 5 10 4

1 1 1 1 1 1 1

3 1 3 1 3 2 1 2 2 6 4 5 1 9 2 1 2 3 3 5 4 2 3 6 3 1 5 1 -

10 9 8 10 8 15 12 13 13 17 13 17 14 14 10 18 7 7 9 8 12 12 12 15 15 15 12 17 9 10 10 13 6

Jumlah / Total

-

-

94

205

7

84

390


Berdasarkan tabel 11.7, dari 390 orang kepala desa/lurah di Kabupaten Malang tingkat pendidikan berturut-turut dari tinggi ke rendah adalah SMU sebanyak 205 orang (48%), SMP sebanyak 94 orang (36%), tingkat Universitas sebanyak 84 orang (11%), dan akademi/diploma sebanyak 7 orang (3%).


176

Gambar 10.9 menunjukkan Persentase kepala desa/lurah menurut tingkat pendidikan di Kabupaten Malang tahun 2010.

Gambar 11.9. Persentase Kepala Desa/Lurah menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Malang Tahun 2010


177

BAB XII KESIMPULAN

I. DEMOGRAFI

Jumlah penduduk di Kabupaten Malang mengalami kenaikan 0,36% untuk penduduk perempuan. Sebagain besara penduduk berada pada usia produktif untuk bekerja. Selain itu banyak penduduk Kabupaten Malang melakukan migrasi keluar daerah baikl itu bekerja di luar kota atau sebagai TKW Pada umumnya mayarakat kota Malang sudah mneydari pentingnya kesehatan terbukti dengan semakin rendahnya angka kematian, dimana angka kematian yang rendah berarti masyarakat sudah mengalami peningkatan ekonomi dan peningkatan pendidikan

II. KESEHATAN Pembangunan di bidang kesehatan menjadi prioritas utama teruma berkaitan

dengan

peningkatan

akses

terhadap

pelayanan

kesehatan,

meningkatnya usia harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi dan ibu melahirkan serta prevelensi gizi kurang pada balita. Imunisasi terbukti efektif dalam melindungi anak dari penyakit, mencegah cacat dan mengurangi angka kematian pada anak. Imunisasi terbukti efektif dalam melindungi anak dari penyakit, mencegah cacat dan mengurangi angka kematian pada anak. . Imunisasi terbukti efektif dalam melindungi anak dari penyakit, mencegah cacat dan mengurangi angka kematian pada anak. Dengan capaian imunisasi hingga 100% menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam melindungi anak dari penyakit, mencegah kecacatan dan mengurangi angka kematian pada anak di kabupaten Malang.


178

Untuk

menekan

laju

pertumbuhan

penduduk

yang

berlebihan,

pemerintah melaksanakan program Keluarga Berencana (KB). Peserta KB aktif di Kabupaten Malang sebanyak : 363.833 orang atau mencapai 96,98 %. Dengan peserta KB terbanyak ada di Kecamatan Kasembon yaitu 4.769 orang atau 105,60% dan yang paling sedikit ada di Kecamatan Sumberpucung yaitu 6.680 orang atau 88,51 %. Kebutuhan permintaan darah yang semakin meningkat, mendorong Palang Merah Indonesia (PMI) untuk melakukan program donor darah. Berdasarkan tabel diketahu bahwa pedonor darah pria di Kabupaten Malang lebih banyak daripada wanita. Pedonor darah pria sebanyak 5.796 orang sedangkan pedonor darah wanita sebanyak 2.563 orang. II. PENDIDIKAN

1. Program pendidikan dasar wajib belajar 9 tahun di Kabupaten Malang belum tercapai karena rata-rata lama sekolah tahun 2011 ini adalah 6,93 tahun 2. Rasio guru dan murid di Kabupaten Malang sudah ideal, yang belum ideal adalah penyebarannya belum didistribusikan secara merata. 3. Rasio sekolah dan murid belum ideal. Rasio ideal 45, sedangkan di Kabupaten Malang angka rasio sekolah-murid SD, SMP dan SMA mencapai ratusan ( 164-623) 4. Kabupaten Malang masih membutuhkan banyak sekolahan atau ruang kelas (lihat hal 23) VI. KETENAGA-KERJAAN

Dalam perencanaan pembangunan, data mengenai ketenagakerjaan memegang peranan penting. Tanpa data tersebut tidaklah mungkin program pembangunan direncanakan dan dilaksanakan. Makin lengkap dan tepat data mengenai ketenagakerjaan yang tersedia makin mudah dan tepat rencana pembangunan disusun. Jadi dapat dikatakan bahwa faktor kekuatan manusia BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG 2011

179

merupakan unsur yang penting dalam pembangunan. Hanya sayangnya, data yang ditemui meskipun sudah berbasis gender, namun belum semua data yang tersedia khusus pada bagian ketenagakerja terpisah menurut gender. Dengan demikian untuk ke depannya diharapkan semua instansi yang terlibat dalam pengumpulan data dapat memperhatikan aspek gender guna memudahkan dalam perhitungan ataupun analisis yang terkait gender misalnya kebutuhan dalam perhitungan Indeks Pembangunan Gender ( GDI ).

V. EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 1. Perekonomian di Kabupaten Malang bersifat ekonomi rakyat, dimana sebagian besar merupakan kegiatan agrobisnis baik on-farm maupun off-farm dan non-farm. Sektor

pertanian

mempunyai

peranan

perekonomian di Kabupaten Malang.

yang

penting

dalam

Hal ini dapat dilihat angka

nominal PDRB Kabupaten Malang lebih dari 28% berasal dari Sektor Pertanian. Besarnya kontribusi Sektor Pertanian terhadap nilai PDRB Kabupaten Malang tidak lepas dari sumbangan tenaga kerja perempuan di pedesaan. Walaupun menurut BPS keterlibatan perempuan hanya 39%, tetapi kalau dihitung lebih cermat lagi angka tersebut akan lebih besar seperti hasil-hasil penelitian tentang peranan perempuan di Sektor Pertanian. 2. Koperasi yang ada di Kabupaten Malang dari tahun ke tahun jumlahnya selalu meningkat, demikian pula koperasi wanita.

Kenaikan jumlah

koperasi wanita dipicu oleh adanya program Gubernur Jawa Timur atau yang dikenal dengan Koperasi Wanita Pakde Karwo. Jenis UMKM yang paling diminati oleh pelaku UMKM adalah perdagangan (toko, pracangan, toko palen, dan lain-lain). Di sektor ini pula jumlah perempuan yang terlibat juga cukup banyak yaitu 41%, sedangka laki-lakinya sebanyak 59%.


180

3. Program pemberdayaan masyarakat, yang di Kabupaten Malang dikenal dengan PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Generasi Sehat dan Cerdas cukup berhasil. Indikatornya antara lain adalah sarana dan prasarana fisik yang telah dibangun dan diperbaiki mulai Tahun 2006 sampai dengan Tahun 2010.

Sarana dan prasarana fisik tersebut

paling banyak adalah sarana dan prasarana yang mendukung perekonomian (pengaspalan jalan, perbaikan jembatan, plesterisasi dan lain-lain) serta kesehatan (polindes, posyandu, air bersih, dan lain-lain). Yang menikmati hasil pembangunan sarana dan prasarana fisik tersebut adalah seimbang antara laki-laki dan perempuan, bahkan untuk fasilitas kesehatan kaum perempuan lebih dominan. VII. SOSIAL

1. Sektor

sosial

di

Kabupaten

Malang

meliputi

permasalahan

kesejahteraan sosial, sumber-sumber pelayanan sosial, pemberdayaan penyandang

masalah

kesejahteraan

sosial,

pengembangan

kemandirian sosial, dan perbaikan kualitas hidup. Data yang diperoleh dari sumber Dinas Sosial Kabupaten Malang dan Kabupaten Malang Dalam Angka 2011 telah terpilah berdasarkan gender. 2. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Malang sangat beragam jenisnya, dan telah dikategorikan ke dalam 22 jenis permasalahan. PMKS tertinggi di Kabupaten Malang tahun 2010 adalah keluarga fakir miskin (51,39% dari seluruh jumlah PMKS), anak terlantar (21,01% dari seluruh jumlah PMKS), dan keluarga dengan rumah tak layak huni (6,92% dari seluruh jumlah PMKS). Fenomena kasus

sosial

yang

tinggi

sangat

berkaitan

erat

dengan

akar

penyebabnya yaitu kemiskinan dan ketidaksejahteraan. 3. Fasilitas pelayanan sosial berupa panti asuhan terdapat di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Namun masih ada panti asuhan yang


181

jumlah penghuninya melebihi kapasitas daya tampung yaitu di Kecamatan Pakisaji. VIII. POLITIK

1. Anggota legislatif (DPRD) Kabupaten Malang hasil pemilihan tahun 2009 terpilah menurut gender terdiri dari 82% anggota laki-laki, dan 18% anggota perempuan. Keterwakilan perempuan masih kurang dari kuota perwakilan perempuan di badan legislatif yaitu 30%. Masih ada pula partai yang tidak memiliki wakil perempuan di DPRD Kabupaten Malang. 2. Berdasarkan tingkat pendidikannya anggota DPRD Kabupaten Malang memiliki tingkat pendidikan tertinggi yaitu jenjang S2, sedangkan mayoritas pendidikan anggota DPRD Kabupaten Malang adalah S1. 3. Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Malang tahun 2010 memiliki komposisi 52,65% perempuan, dan 47,35% laki-laki. Jumlah PNS tertinggi berada di instansi Dinas Pendidikan yaitu mencapai 68,55% dari total seluruh PNS di Kabupaten Malang. PNS Dinas Pendidikan memiliki komposisi perempuan lebih besar yaitu 51,66%, sedangkan laki-laki 48,34%. 4. Berdasarkan tingkat pendidikannya, berturut-turut PNS di Kabupaten Malang memiliki tingkat pendidikan: S1 (48,79%), Akademi/Diploma (21,33%), SMU (20,69%), SMP (3,47%), S2/S3 (3,21%), dan SD (2,51%).


182

BUKU DATA PROFIL GENDER DAN ANAK KABUPATEN MALANG

Recommend Documents