Buku Data dan Informasi

Buku Data dan Informasi

KELEMBAGAAN

Permukiman Transmigrasi

ta h u n

2015

PUSAT DATA DAN INFORMASI BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, DAN INFORMASI KEMENTERIAN DESA, PEBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DAFTAR ISI SAMBUTAN KATA PENGANTAR

i ii

DAFTAR ISI

iii

DAFTAR TABEL

vii

DAFTAR GAMBAR

ix

BAB I

PENDAHULUAN

1

1.1

Latar Belakang

1

1.2

Dasar Hukum

3

1.3

Tujuan

3

1.4

Ruang Lingkup

4

1.5

Sistematika Penulisan

4

1.6

Tim Penyusun

5

BAB II

BAB III

METODOLOGI

6

2.1

Pengumpulan Data

6

2.2

Pengolahan dan Analisis Data

7

KELEMBAGAAN

EKONOMI

DI

PERMUKIMAN

TRANSMIGRASI 3.1

Jenis Kelembagaan Ekonomi di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Tahun 2014

3.2 3.3

8

Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Unit Permukiman Transmigrasi Tahun 2014

12

Kelembagaan Provinsi Sumatera Utara

20

3.3.1

Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Sumatera Utara

3.3.2 3.3.3

21

Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Sumatera Utara

21

Pelaku Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Sumatera Utara

3.4

8

Kelembagaan Provinsi Jambi

22 24

Buku Data dan Informasi Kelembagaan Tahun 2015 | iii

3.4.1

Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Jambi

3.4.2

Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Jambi

3.4.3

Kelembagaan Provinsi Sumatera Selatan 3.5.1

Kelembagaan Provinsi Bengkulu 3.6.1

Kelembagaan Provinsi Nusa Tenggara Timur 3.7.1

Kelembagaan Provinsi Kalimantan Barat 3.8.1

36 37 38 40 40

Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Kalimantan Barat

3.8.3

36

Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Kalimantan Barat

3.8.2

34

Pelaku Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.8

33

Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.7.3

32

Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.7.2

32

Pelaku Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Bengkulu

3.7

30

Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Bengkulu

3.6.3

29

Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Bengkulu

3.6.2

29

Pelaku Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Sumatera Selatan

3.6

28

Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Sumatera Selatan

3.5.3

26

Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Sumatera Selatan

3.5.2

25

Pelaku Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Jambi

3.5

24

41

Pelaku Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Kalimantan Barat

41

Buku Data dan Informasi Kelembagaan Tahun 2015 | iv

3.9

Kelembagaan Provinsi Kalimantan Selatan 3.9.1

Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Kalimantan Selatan

3.9.2

44

Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Kalimantan Selatan

3.9.3

44

45

Pelaku Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Kalimantan Selatan

3.10 Kelembagaan Provinsi Kalimantan Timur

46 48

3.10.1 Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Kalimantan Timur

48

3.10.2 Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Kalimantan Timur

49

3.10.3 Pelaku Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Kalimantan Timur 3.11 Kelembagaan Provinsi Kalimantan Utara

50 52

3.11.1 Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Kalimantan Utara

52

3.11.2 Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Kalimantan Utara

53

3.11.3 Pelaku Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Kalimantan Utara 3.12 Kelembagaan Provinsi Gorontalo

53 55

3.12.1 Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Gorontalo

55

3.12.2 Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Gorontalo

56

3.12.3 Pelaku Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Gorontalo 3.13 Kelembagaan Provinsi Sulawesi Tenggara

57 59

3.13.1 Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Sulawesi Tenggara

59

3.13.2 Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Sulawesi Tenggara

60

Buku Data dan Informasi Kelembagaan Tahun 2015 | v

3.13.3 Pelaku Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Sulawesi Tenggara 3.14 Kelembagaan Provinsi Papua

61 63

3.14.1 Kelembagaan Ekonoi UPT di Provinsi Papua

63

3.14.2 Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Papua

63

3.14.3 Pelaku Kelembagaan Ekonomi UPT di BAB IV

Provinsi Papua

64

KESIMPULAN DAN SARAN

66

4.1

Kesimpulan

66

4.2

Saran

67

DAFTAR PUSTAKA

68

BAB

Buku Data dan Informasi Kelembagaan Tahun 2015 | vi

DAFTAR TABEL Tabel

3.1

Jenis Kelembagaan Ekonomi di UPT Tahun 2014

Tabel

3.2

Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Unit Permukiman Transmigrasi Tahun 2014

13 21

Tabel

3.3

Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

Tabel

3.4

Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Sumatera Utara

Tabel

3.5

9

22

Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara

23

Tabel

3.6

Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Jambi

25

Tabel

3.7

Pemasaran Produksi di Provinsi Jambi

25

Tabel

3.8

Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Jambi

27

Tabel

3.9

Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan

Tabel

3.10 Pemasaran Produksi di Provinsi Sumatera Selatan

Tabel

3.11 Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan

29 30

31

Tabel

3.12 Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Bengkulu

33

Tabel

3.13 Pemasaran Produksi di Provinsi Bengkulu

34

Tabel

3.14 Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Bengkulu

35

Tabel

3.15 Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel

3.16 Pemasaran Produksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel

39

3.18 Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat

Tabel

38

3.17 Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel

37

3.19 Pemasaran Produksi di Provinsi Kalimantan Barat

40 41

Buku Data dan Informasi Kelembagaan Tahun 2015 | vii

Tabel

3.20 Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat

Tabel

3.21 Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel

3.22 Pemasaran Produksi di Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel

3.23 Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel

45 46

47

3.24 Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur

Tabel

3.25 Pemasaran Produksi di Provinsi Kalimantan Timur

Tabel

3.26 Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur

Tabel

43

49

49 51

3.27 Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara

Tabel

3.28 Pemasaran Produksi di Provinsi Kalimantan Utara

Tabel

3.29 Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara

52 53

54

Tabel

3.30 Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Gorontalo

56

Tabel

3.31 Pemasaran Produksi di Provinsi Gorontalo

57

Tabel

3.32 Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Gorontalo

Tabel

58

3.33 Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara

Tabel

3.34 Pemasaran Produksi di Provinsi Sulawesi Tenggara

Tabel

3.35 Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara

60 61

62

Tabel

3.36 Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Papua

63

Tabel

3.37 Pemasaran Produksi di Provinsi Papua

64

Tabel

3.38 Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Papua

65

Buku Data dan Informasi Kelembagaan Tahun 2015 | viii

DAFTAR GAMBAR Gambar

2.1

Metodologi Penyusunan Buku Data dan Informasi Kelembagaan

7 9

Gambar

3.1

Grafik KUD di UPT tahun 2014

Gambar

3.2

Grafik Bank Keliling di UPT tahun 2014

10

Gambar

3.3

Grafik KUB di UPT tahun 2014

10

Gambar

3.4

Grafik Kelompok Simpan Pinjam di UPT tahun 2014

Gambar

3.5

Grafik Pemasaran Hasil Pertanian di UPT tahun 2014

Gambar

3.6

11

11

Diagram Persentase Pelaku Kelembagaan Ekonomi pada Warung/Kios/Waserda di UPT tahun 2014

Gambar

3.7

Grafik Pelaku Kelembagaan Ekonomi pada Warung/Kios/Waserda di UPT tahun 2014

Gambar

3.8

14

15

Diagram Persentase Pelaku Kelembagaan Ekonomi pada Pedagang Keliling di UPT tahun 2014

Gambar

3.9

Grafik Rekapitulasi Pelaku Kelembagaan Ekonomi pada Pedagang Keliling tahun 2014

Gambar

16

17

3.10 Diagram Persentase Pelaku Kelembagaan Ekonomi pada Pedagang di Pasar UPT tahun 2014

Gambar

3.11 Grafik Rekapitulasi Pelaku Kelembagaan Ekonomi pada Pedagang di UPT tahun 2014

Gambar

18

3.12 Diagram Persentase Jumlah Pelaku Lembaga Ekonomi tahun 2014

Gambar

17

19

3.13 Grafik Rekapitulasi Jumlah Pelaku Lembaga Ekonomi tahun 2014

20

Buku Data dan Informasi Kelembagaan Tahun 2015 | ix

BAB I PENDAHULUAN 1.1

Latar Belakang Program transmigrasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam

rangka menunjang pembangunan nasional yaitu untuk mempercepat pembangunan daerah-daerah yang masih terbelakang perkembangannya, juga melalui program transmigrasi ini diharapkan lahan-lahan kritis yang ada dapat ditingkatkan melalui suatu pembinaan dan pengelolaan sumber daya alam

yang

potensial

untuk

dikembangkan

dan

dipadukan

dengan

ketersediaan sumber daya manusia yang dibekali keterampilan untuk mengelolanya. Dalam UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dijelaskanbahwa tujuan transmigrasi diantaranya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan transmigrasi

dan

masyarakat

sekitar,

meningkatkan

pemerataan

pembangunan daerah dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Pasal 51 Ayat 1 Poin D dijelaskan bahwa bidang kelembagaan pemerintahan desa terdiri atas penyiapan dan pembentukan prasarana dan sarana pemerintahan desa dan kelembagaan serta lembaga masyarakat desa. Kelembagaan berasal dari kata lembaga, yang berarti aturan dalam organisasi atau kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diingnkan. Selain itu lembaga juga dapat diartikan sebagai aturan dalam sebuah kelompok sosial yang sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik dan ekonomi. Menurut Mubyarto (1989), yang dimaksud lembaga adalah organisasi atau kaedah-kaedah baik formal maupun informal yang mengatur perilaku dan tindakan anggota masyarakat tertentu baik dalam kegiatan-kegiatan Buku Data dan Informasi Kelembagaan 2015 | 1

rutin sehari-hari maupun dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Nasution (2002), kelembagaan mempunyai pengertian sebagai wadah dan sebagai norma. Lembaga atau institusi adalah seperangkat aturan, prosedur, norma perilaku individual dan sangat penting artinya bagi pengembangan pertanian. Pada dasarnya kelembagaan mempunyai dua pengertian yaitu: kelembagaan sebagai suatu aturan main (rule of the game) dalam interaksi personal dan kelembagaan sebagai suatu organisasi yang memiliki hierarki (Hayami dan Kikuchi, 1987). Menurut Jonhson (1996), institusi ekonomi adalah suatu set ide (ilmu pengetahuan) yang berhubungan dengan barang dan pelayanan yang dihasilkan, dibagikan dan digunakan dalam masyarakat. Lembaga ekonomi pada dasarnya menangi masalah produksi, distribusi dan konsumsi, baik berupa barang maupun jasa. Dengan demikian, lembaga ekonomi memegang tiga fungsi utama, yaitu: 1) Memproduksi barang dan jasa yang di butuhkan dalam kehidupan masyarakat; 2) Mengatur pendistribusian barang atau jasa kepada masyarakat yang membutuhkan; dan 3) Mengatur penggunaan

atau

pemakaian

barang

atau

jasa

dalam

kehidupan

masyarakat. Berdasarkan atas uraian di atas, maka lembaga ekonomi dapat diartikan sebagai lembaga sosial yang menangani masalah pemenuhan kebutuhan material dengan cara mengatur pengadaan barang atau jasa, menyalurkan barang atau jasa, dan mengatur pemakaian barang atau jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup masayarakat sehingga semua lapisan masyarakat mendapatkan barang atau jasa sebagaimana yang diperlukan. Kegiatan produksi berkaitan dengan sistem mata pencaharian masyarakat,

seperti

pertanian,

peternakan,

kerajinan,

perindustrian,

perikanan dan lain sebagainya.

Buku Data dan Informasi Kelembagaan 2015

|2

1.2

Dasar Hukum Dasar-dasar hukum yang digunakan dalam kegiatan penyusunan data

dan informasi ini adalah: a.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5050);

b.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pasal 3 poin f. pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan

pelatihan,

serta

pengelolaan

informasi

di

bidang

pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; c.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian;

d.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2015 tenteng Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

1.3

Tujuan Tujuan

dilakukannya

Penyusunan

Buku

Data

dan

Informasi

Kelembagaan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015 adalah untuk menyajikan data dan informasi tingkat kesejahteraan transmigran ditinjau dari peran kelembagaan ekonomi yang berada di daerah permukiman transmigrasi tahun 2014 pada 13 (tiga belas) Provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu,

Provinsi

Kalimantan

Barat,

Provinsi

Kalimantan

Selatan,

ProvinsiKalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Sulawesi Buku Data dan Informasi Kelembagaan 2015

|3

Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan Provinsi Papua. 1.4

Ruang Lingkup Penyusunan Buku Data dan Informasi Kelembagaan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015 dibatasi pada lingkup: 1) Kelembagaan Ekonomi yang meliputi Bank, Bank Keliling, Koperasi Unit Desa (KUD), Kelompok Usaha Bersama (KUB), Kelompok Simpan Pinjam, Pemasaran Hasil Pertanian, dan lainnya. 2) Pelaku Kelembagaan Ekonomi, terdiri dari transmigran ataupun dari penduduk setempat yang memasarkan dagangannya melalui media

pemasaran seperti Warung/Kios/Waserda,

Pedagang

Keliling, serta Pedagang di Pasar. Data yang diambil adalah data pada tahun 2014 di setiap Provinsi dengan tanpa batasan tahun bina wilayah transmigrasi. 3) Pemasaran Produksi, memberikan informasi berupa tempat yang menjadi prioritas pemasaran hasil produksi yang dilakukan para transmigran. Pemberian proritas tersebut didata tiap tahunnya, mulai tahun pertama berdirinya UPT hingga tahun kelima. Tempat pemasaran produksin terdiri dari: 1) Pasar UPT/UPT Terdekat; 2) Koperasi (KUD); 3) Ijon/Tengkulak; 4) Pasar Kecamatan; 5) Pasar Kabupaten; 6) Pasar Provinsi; dan 7) Pedagang Keliling.

1.5

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan Penyusunan Data Informasi Kelembagaan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015antara lain: BAB I PENDAHULUAN, meliputi: Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan, Ruang Lingkup, Sistematika Penulisan dan Tim Penyusun. BAB II METODOLOGI, meliputi: pengumpulan, pengolahan dan analisis data. Buku Data dan Informasi Kelembagaan 2015

|4

BAB III ANALISIS KELEMBAGAAN, meliputi: Aspek Kajian Penyusunan Buku Data dan Informasi Kelembagaan Kimtrans Tahun 2015, Rekapitulasi Kelembagaan Ekonomi pada 13 Provinsi di Indonesia berdasarkan Database Ketransmigrasian Tahun 2014, Hasil Rekapitulasi Pelaku Kelembagaan Ekonomi di 13 Provinsi di Indonesia. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN, meliputi: Kesimpulan dan Saran.

1.6

Tim Penyusun Tim penyusun dalam kegiatan Penyusunan Buku Kelembagaan

Permukiman Transmigrasi Tahun 2015 sebagai berikut: 1.

Pengarah Ir. Anto Pribadi, MM.Si.

2.

Penanggungjawab Ir. Elly Sarikit, MM.

3.

Tim Penyusun  Anton Tri Susilo, BE, SE.  Esti Afriyani, S.Sos.  Nur Hasan, S.Kom.  Riska Elharis, S.Sos.  Pratomo Putra Perdana, S.Sos.


|5

BAB II METODOLOGI Metodologi penulisan yang digunakan dalam Penyusunan Buku Data dan Informasi Kelembagaan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015 adalah sebagai berikut: 2.1

Pengumpulan Data Pengumpulan data yang dilakukan dalam penyusunan Data dan

Informasi Kelembagaan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015 adalah data perkembangan permukiman transmigrasi yang berasal dari laporan yang dikirim oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi tahun 2014. Data dikumpulkan dengan menggunakan format isian data perkembangan permukiman transmigrasi yang mengacu pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Ketransmigrasian. Jenis

data

perkembangan

permukiman

transmigrasi

tersebut

diperoleh secara langsung di lapangan, dimana data perkembangan permukiman transmigrasi diperoleh dengan mengumpulkan data dari permukiman transmigrasi yang masih dalam binaan, dan dari transmigran responden yang menjadi sampel sedangkan data kesejahteran transmigran diperoleh sebanyak 30 KK per permukiman transmigrasi. Penentuan sampel transmigran dilakukan secara acak, sehingga setiap kepala keluarga transmigran memiliki kesempatan yang sama sebagai responden.

2.2

Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan

data

dilakukan

secara

komputerisasi

dengan

mengunakan fasilitas software aplikasi database ketransmigrasian khusus propinsi. Data dan informasi hasil pengolahan dari aplikasi database ketransmigrasian khusus propinsi menghasilkan keluaran dalam bentuk tabel maupun grafik yang selanjutnya dilakukan analisis secara deskriptif. Analisis deskriptif yang dilakukan merupakan salah satu proses pengolahan Buku Data dan Informasi Kelembagaan 2015 | 6

data yang mengacu pada hasil pengolahan data kemudian mendeskripsikan data tersebut. Dari analisis deskriptif kemudian disusun untuk menghasilkan buku data dan informasi kelembagaan yang terdiri dari kelembagaan ekonomi, pemasaran produksi, danpelaku kelembagaan ekonomi dilengkapi dengan tabel, grafik, diagram dan persentase. Gambar 2.1. Metodologi Penyusunan Buku Data dan Informasi Kelembagaan Permukiman Transmigrasi Tahun 2015 Pengumpulan Data Input Data Kedalam Aplikasi Ketransmigrasian Pengolahan Data dengan Aplikasi Ketransmigrasian Analisis Deskriptif Penyusunan Buku Data dan Informasi Kelembagaan


|7

BAB III KELEMBAGAAN EKONOMI DI PERMUKIMAN TRANSMIGRASI 3.1

Jenis Kelembagaan Ekonomi di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Tahun 2014 Berdasarkan

Hasil

Rekapitulasi

Kelembagaan

Ekonomi

di

Permukiman Transmigrasi Tahun 2014, diperoleh hasil permukiman transmigrasi di wilayah Provinsi Sumatera Utara memiliki Kelembagaan Ekonomi berupa Koperasi Unit Desa (KUD), begitu pula di Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua. Sementara itu, untuk permukiman transmigrasi di Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat, selain Koperasi Unit Desa (KUD) juga terdapat Kelompok Usaha Bersama (KUB).Untuk permukiman transmigrasi di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki Koperasi Unit Desa (KUD) dan Pemasaran Hasil Pertanian; di Provinsi Gorontalo memiliki Koperasi Unit Desa (KUD), Bank Keliling dan Kelompok Simpan Pinjam,dan di Provinsi Sulawesi Utara tidak ditemukan Kelembagaan Ekonomi apapun. Seperti yang disajikan pada Tabel 3.1, berikut ini: Tabel 3.1. Jenis Kelembagaan Ekonomi di UPT Tahun 2014 Nama Provinsi

Bank

Bank KUD KUB Keliling

Kelompok Pemasaran Simpan Hasil Pinjam Pertanian -

Lain Nya

Bengkulu

-

-

5

-

Jambi

-

-

3

-

-

-

-

Kalimantan Utara

-

-

2

-

-

-

-

Kalimantan Timur

-

-

1

-

-

-

-

Kalimantan Selatan

-

-

5

7

-

-

-

Kalimantan Barat

-

-

4

2

-

-

-

Nusa Tenggara Timur

-

-

4

-

-

-

-

Papua

-

-

2

-

-

-

-

Sulawesi Tenggara

-

-

2

-

-

1

-

Sulawesi Utara

-

-

-

-

-

-

-

Sumatera Utara

-

-

1

-

-

-

-


|8

Sumatera Selatan

-

-

1

-

-

-

-

Gorontalo

-

1

3

-

1

-

-

-

1

33

9

1

1

-

Jumlah

Secara keseluruhan jumlah kelembagaan ekonomi di permukiman transmigrasi di 13 Provinsi berjumlah 45 unit, yang terdiri dari KUD dengan total sebesar 33 unit (74%), KUB 9 unit (20%), bank keliling 1 unit (2%), kelompok simpan pinjam 1 unit (2%), dan pemasaran hasil pertanian sebesar 1 unit (2%). Gambar 3.1. Grafik KUD di UPT tahun 2014 7 6 5

5

5 4

4

4

3

3

3 2

2

1

1

1

2

2

KUD

1 0

0

Dari 33 unit KUD di 13 (tiga belas) Provinsi, hanya Provinsi Sulawesi Utara yang tidak terdapat data KUD. Provinsi Bengkulu dan Kalimantan Selatan merupakan Provinsi yang memiliki jumlah KUD terbanyak dengan jumlah masing-masing 5 (Lima) unit, disusul Provinsi Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur dengan 4 (empat) unit KUD. Sementara Provinsi Sulawesi Utara tidak tersedia data tentang KUD.


|9

Gambar 3.2. Grafik Bank Keliling di UPT tahun 2014

Bank Keliling 7 6 5 4 3 2 1 0

Bank Keliling Papua

Sultra

Gorontalo

Sulut

Kaltara

Kaltim

Kalsel

Kalbar

NTT

Bengkulu

Sumsel

Jambi

Sumut

1

Untuk keberadaan dan aktifitas dari Bank Keliling di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Tahun 2014, Bank Keliling hanya terdapat pada satu Provinsi yaitu Gorontalo dengan jumlah 1 (satu) unit. Sedangkan di 12 (dua belas) Provinsi yang lain tidak ditemukan data mengenai keberadaan Bank Keliling. Gambar 3.3. Grafik KUB di UPT tahun 2014

KUB 7 6 5 4 3 2 1 0

7

2

KUB


| 10

Berdasarkan Gambar 3.3. diatas, di Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) di 13 (tiga belas) Provinsi di Indonesia hanya ditemukan di 2 Provinsi dari 13 Provinsi, yaitu Provinsi Kalimantan Selatan dan Provinsi Kalimantan Barat. Di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 7 (tujuh) unit KUB, sedangkan di Provinsi Kalimantan Barat terdapat 2 (dua) unit KUB. Gambar 3.4. Grafik Kelompok Simpan Pinjam di UPT tahun 2014

Kelompok Simpan Pinjam 7 6 5 4 3 2 1 0

1 Sumut Jambi Sumsel Bengkulu NTT Kalbar Kalsel Kaltim Kaltara Sulut Gorontalo Sultra Papua

Kelompok Simpan Pinjam

Berdasarkan Gambar 3.4 diatas, Kelompok Simpan Pinjam yang terdapat di UPT di 13 Provinsi hanya terdapat pada satu Provinsi yaitu Gorontalo dengan jumlah 1 unit. Sedangkan di 12 Provinsi yang lain tidak terdapat kelompok simpan pinjam. Gambar 3.5. Grafik Pemasaran Hasil Pertanian di UPT tahun 2014

Pemasaran Hasil Pertanian 7 6 5 4 3 2 1 0

Pemasaran Hasil Pertanian Papua

Sultra

Sulut

Gorontalo

Kaltara

Kaltim

Kalsel

Kalbar

NTT

Bengkulu

Jambi

Sumsel

Sumut

1


| 11

Grafik 3.5. menggambarkan pemasaran hasil pertanian hanya terdapat di satu Provinsi dari 13 (tiga belas) Provinsi yaitu Sulawesi Tenggara sebanyak 1 unit. 3.2

Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Unit Permukiman Transmigrasi Tahun 2014 Berdasarkan Tabel 3.2, dari Pelaku Kelembagaan Ekonomi di 13

Provinsi di Indonesia, 12 Provinsi yang memiliki Pelaku Kelembagaan Ekonomi yang terdiri dari 589 Transmigran dan 86 Penduduk Setempat. Dan hanya 1 Provinsi yang tidak memiliki Pelaku Kelembagaan Ekonomi yaitu terdapat di Provinsi Sulawesi Utara.


| 12

Tabel 3.2. Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Unit Permukiman Transmigrasi Tahun 2014 Warung/Kios/Waserda Nama Provinsi

Pedagang Keliling

Pedagang di Pasar UPT

Jumlah Pelaku Lembaga Ekonomi

Rasio Peduduk Lokal dengan Penduduk Penduduk Setempat Transmigran

Trans migran

Penduduk Setempat

Trans migran

Penduduk Setempat

Trans migran

Penduduk Setempat

Trans migran

Bengkulu

25

2

3

0

0

0

28

2

7,14

Jambi

10

0

4

0

0

0

14

0

0,00

Kalimantan Utara

33

0

21

0

0

0

54

0

0,00

Kalimantan Timur

33

3

21

2

0

1

54

6

11,11

Kalimantan Selatan

42

1

17

0

19

0

78

1

1,28

Kalimantan Barat

30

2

21

2

0

0

60

4

6,67

Nusa Tenggara Timur Papua

18 6

0 0

1 0

1 2

4 2

0 4

23 8

1 6

4,35 75,00

Sulawesi Tenggara

64

7

20

3

10

1

94

11

11,70

Sulawesi Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumatera Utara

2

1

1

1

0

1

3

3

100,00

Sumatera Selatan

27

0

3

0

0

20

30

20

66,67

Gorontalo

100

21

24

1

19

10

143

32

22,38

390

37

136

12

54

37

589

86

Jumlah


| 13

Gambar 3.6. Diagram Persentase Pelaku Kelembagaan Ekonomi pada Warung/Kios/Waserda di UPT tahun 2014 Penduduk Setempat, 37 (9%)

Warung /Kios/Waserda

Transmigran, 390 (91%)

Berdasarkan Gambar 3.6, jumlah pelaku kelembagaan ekonomi pada warung/kios/waserda untuk transmigran berjumlah 390 orang atau 91%.

Sedangkan

jumlah

pelaku

kelembagaan

ekonomi

pada

warung/kios/waserda untuk penduduk setempat berjumlah 37 orang atau 9%. Jumlah keseluruhan pelaku kelembagaan ekonomi pada warung/kios/waserda antara transmigran dan penduduk setempat adalah 427 orang.

Buku Data dan Informasi Kelembagaan Tahun 2015

| 14

Gambar 3.7. Grafik Pelaku Kelembagaan Ekonomi pada Warung/Kios/Waserda di UPT tahun 2014

Warung/Kios/Waserda Transmigran

Penduduk Setempat 100 64

33 33 25 10 3 2 0 0

42 1

30 2

18 0

27 60

7

00

21

21

0

Dalam Grafik 3.7. diatas, jumlah pelaku tertinggi kelembagaan ekonomi pada warung/kios/waserda oleh transmigran terdapat pada Provinsi Gorontalo berjumlah 100 orang, sedangkan yang terendah di Provinsi Sumatera Utara berjumlah 2 orang. Untuk pelaku kelembagaan ekonomi oleh penduduk setempat, jumlah tertinggi masih terdapat di Provinsi Gorontalo dengan jumlah 21 (dua puluh satu) orang, sedangkan untuk Provinsi Jambi, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sumatera Selatan dan Sulawesi Utara tidak ditemukan data.


| 15

Gambar 3.8. Diagram Persentase Pelaku Kelembagaan Ekonomi pada Pedagang Keliling di UPT tahun 2014 Penduduk Setempat 8%

Pedagang Keliling

Transmigran 92%

Dalam Grafik 3.8. diatas, dari keseluruhan pelaku kelembagaan ekonomi di permukiman transmigrasi pada pedagang keliling antara transmigran dan penduduk setempat yang mencapai 148 orang, didapatkan data jumlah pelaku kelembagaan ekonomi pada pedagang keliling untuk transmigran berjumlah 136 orang atau 92%. Sedangkan pedagang keliling untuk penduduk setempat sejumlah 12 orang atau 8%.


| 16

Gambar 3.9. Grafik Rekapitulasi Pelaku Kelembagaan Ekonomi pada Pedagang Keliling tahun 2014

Pedagang Keliling Transmigran

21

21

Penduduk Setempat 24

21

20

17

3

4 0

0

0

2

0

2

11

0

2

3

00

11

3

0

1

Dalam Grafik 3.9. diatas, jumlah tertinggi pedagang keliling oleh transmigran terdapat di Provinsi Gorontalo yaitu 24 orang, dan untuk Provinsi Papua tidak ditemukan datanya. Untuk jumlah tertinggi pedagang keliling oleh penduduk setempat terdapat di Provinsi Sulawesi Tenggara sejumlah 3 orang. Sedangkan untuk Provinsi Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Kalimantan Selatan tidak ditemukan data terkait pelaku kelembagaan ekonomi.


| 17

Gambar 3.10. Diagram Persentase Pelaku Kelembagaan Ekonomi pada Pedagang di Pasar UPT tahun 2014

Pedagang di Pasar UPT Penduduk Setempat 41% Transmigran 59%

Berdasarkan Gambar 3.10. diatas, jumlah keseluruhan pedagang di pasar UPT antara transmigran dan penduduk setempat adalah 91 orang yang terdiri dari 54 orang atau 59% transmigran dan 37 atau 41% penduduk setempat. Gambar 3.11. Grafik Rekapitulasi Pelaku Kelembagaan Ekonomi pada Pedagang di UPT tahun 2014

Pedagang di Pasar UPT Transmigran 19

Penduduk Setempat

20 19

10 00

00

00

01

0

00

4

0

24

1

10 00

01

0


| 18

Pada Grafik 3.11. diatas, jumlah tertinggi pedagang di pasar UPT oleh transmigran terdapat pada Provinsi Kalimantan Selatan dan Gorontalo yaitu 19 orang. Sedangkan jumlah pedagang di pasar UPT yang terdapat di Provinsi Bengkulu, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Sumatera Selatan tidak ditemukan datanya. Data jumlah tertinggi pedagang di pasar UPT oleh penduduk setempat terdapat di Gorontalo yaitu 10 orang. Sedangkan jumlah pedagang di pasar UPT oleh penduduk setempat yang terdapatdi Provinsi Bengkulu, Jambi, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur tidak ditemukan datanya. Gambar 3.12. Diagram Persentase Jumlah Pelaku Lembaga Ekonomi tahun 2014

Jumlah Pelaku Lembaga Ekonomi Penduduk Setempat 13%

Transmigran 87%

Berdasarkan Gambar 3.12. diatas, jumlah keseluruhan pelaku lembaga ekonomi adalah 675 orang, terdiri dari transmigran sejumlah 589 atau 87% orang dan penduduk setempat berjumlah 86 atau 13% orang.


| 19

Gambar 3.13. Grafik Rekapitulasi Jumlah Pelaku Lembaga Ekonomi tahun 2014

Jumlah Pelaku Lembaga Ekonomi Transmigran 28 14 2 0

54 54 6 0

78

143

Penduduk Setempat 94

60 23 4 1 1

86

11 0 0

33

3020

32

Dalam Grafik 3.13. diatas, jumlah tertinggi pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran terdapat pada Provinsi Gorontalo sejumlah 143 orang, sedangkan jumlah terendah terdapat di Provinsi Sumatera Utara sejumlah 3 orang. Untuk jumlah tertinggi pelaku kelembagaan ekonomi oleh penduduk setempat terdapat di Provinsi Gorontalo sejumlah 32 orang, sedangkan untuk Provinsi Jambi, Kalimantan Utara dan Sulawesi Utara tidak ditemukan data.

3.3

Kelembagaan Provinsi Sumatera Utara Pembangunan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Utara dimulai

setelah

Kemerdekaan

yaitu

pada

tahun

1960/1961

dengan

ditempatkannya 400 kepala keluarga (KK) di lokasi Secanggang Kabupaten Langkat (Depnakertrans, 2004). Pembangunan permukiman transmigrasi (kimtrans) selanjutnya dilaksanakan dalam skala besar yang didukung dengan tersedianya pencadangan areal yang relatif luas


| 20

di bagian-bagian wilayah yang saat itu masih mengalami berbagai kendala

diantaranya

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

serta

aksesibilitas. Diantara berbagai kawasan permukiman transmigrasi yang dibuka saat itu antara lain Teluk Panji, Sinunukan, Ujung Batu, Sosa, dan Manduamas. Jumlah permukiman transmigrasi yang telah dibangun di Provinsi Sumatera Utara sampai dengan tahun 2011 adalah 73 permukiman transmigrasi dengan penempatan transmigran mencapai 20.006 KK, dan pada tahun 2012 sebanyak 2 kimtrans masih dalam masa pembinaan (Kemenakertrans, 2012). Permukiman transmigrasi dibina tersebut adalah Simpang Bolon di Kabupaten Tapanuli Utara. 3.3.1 Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Sumatera Utara Kelembagaan Ekonomi yang terdapat di UPT/Kimtrans provinsi Sumatera Utara tahun 2014 adalah Koperasi Unit Desa (KUD).sejumlah 1 unit koperasi di 1 lokasi UPT yaitu Simpang Bolon. Tabel 3.3. Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Jenis Kelembagaan Ekonomi Kode UPT

1202004

Nama UPT

Pola Usaha

Tahun Bina

Bank

Simpang Bolon

TPLK

T+7

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Jumlah

Kel Bank Koperasi Pemasaran KUB Simpan Lainnya Keliling (KUD) H pertanian pinjam

Sumber : Buku Data Perkembangan Permukiman Transmigrasi Tahun 2014

3.3.2 Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Sumatera Utara Lokasi UPT Simpang Bolon sebagai satu-satunya yang ada KUD

memiliki

lokasi

prioritas

pemasaran

produksi

di


| 21

Ijon/Tengkulak dan Pasar Kecamatan.

Tabel 3.4. Pemasaran Produksi di Provinsi Sumatera Utara Kode UPT

Nama UPT

1202004

SIMPANG BOLON

TotalUPT:

1

PolaUsah a

TPLK

Tahun Bina

T+ 7

Prioritas Pertama

Kedua

3

Ketiga

4

Keempat

Kelima

1=Pasar UPT/UPT Terdekat 2=Koperasi (KUD) 3 = Ijon/Tengkulak 4=Pasar Kecamatan5=Pasar Kabupaten6=Pasar Provinsi 7 = PedagangKeliling Sumber : Buku Data Perkembangan Permukiman Transmigrasi Tahun 2014

3.3.3 Pelaku

Kelembagaan

Ekonomi

UPT

di

Provinsi

Sumatera Utara Pelaku kelembagaan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 terdiri dari transmigran dan penduduk setempat yang tersebar pada warung/kios/waserda, pedagang keliling, dan pedagang di pasar UPT. Pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran terdiri dari 2 orang pedagang warung/kios/waserda dan 1 orang pedagang keliling. Sedangkan oleh penduduk setempat terdiri dari 1 orang pedagang keliling dan 1 orang pedagang di pasar UPT. Rasio pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran dan penduduk setempat adalah 3 dibanding 3 (100).


| 22

Tabel 3.5. Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara Warung/Kios/ Waserda Kode UPT

Nama UPT

7105006

Simpang Bolon

Total UPT :

1

Pola Usaha

Tahun Bina

TPLK

T+7

Pedagang Keliling


Pendu duk Transmi Setem gran pat

Pendu duk Setem pat

Jumlah Pelaku Kelembagaan Ekonomi

Rasio Pendu duk Lokal dengan Pendu duk Trans migran

Trans migran

Pendu duk Setem pat

Trans Migran

2

1

1

1

1

3

3

100

2

1

1

1

1

3

3

100,00

Trans Penduduk migran Setempat



| 23

3.4

Kelembagaan Provinsi Jambi Penyelenggaraan transmigrasi di Provinsi yang dikenal dengan istilah “Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah” tersebut, sudah berlangsung selama 46 tahun, dimulai sejak Pra Pelita yaitu tahun 1967/1968 dengan penempatan transmigrasi pertama sejumlah 49 KK di UPT Rantau Rasau I dan 200 KK di UPT Rantau Rasau II, Kabupaten Tanjung Jabung. Dalam kurun waktu tersebut, melalui program transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa berbantuan telah dibangun 197 unit permukiman transmigrasi/desa transmigrasi dengan jumlah transmigran 81.014 KK/345.034 Jiwa yang tersebar di 8 Kabupaten, yaitu Kabupaten Batang Hari, Bungo, Merangin, Muaro Jambi, Sarolangun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Tebo. Program transmigrasi yang dilaksanakan di Provinsi Jambi disertai dengan pengembangan kehidupan berkoperasi melalui Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 192 unit (2005) sehingga mampu mendorong perkembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di UPT/Kimtrans di wilayah Jambi. 3.4.1 Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Jambi Kelembagaan Ekonomi yang terdapat di Provinsi Jambi tahun 2014 adalah Koperasi Unit Desa (KUD) dan kelembagaan ekonomi lainnya.Sejumlah 3 unit koperasi terdapat di 3 lokasi UPT, yaitu Sungai Bernas, Gedong Karya, Rantau Pandan X. Sedangkan lokasi UPT Lamban Sigatal tidak memiliki koperasi (KUD). Selain itu, lokasi UPT Gedong Karya juga memiliki kelembagaan lain sebanyak 5 unit.


| 24

Tabel 3.6. Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Jambi Jenis Kelembagaan Ekonomi Kode UPT

Nama UPT

Pola Usaha

1501001 Sungai BUN Bernas 1503001 Lamban Ternak Sigatal 1505001 Gedong TPLB Karya 1508008 Rantau TPLK Pandan X Jumlah

Tahun Bina

Bank

T+6

-

-

1

-

-

-

-

T+4

-

-

-

-

-

-

-

T+6

-

-

1

-

-

-

5

T+6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

5

Bank Koperasi KUB Keliling (KUD)

Kel Pemasaran Simpan H pertanian pinjam

Lainnya


3.4.2 Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Jambi Lokasi pemasaran produksi para transmigran di Provinsi Jambi memiliki lokasi prioritas yang berbeda-beda di masingmasing UPT. Lokasi UPT Sungai Bernas memiliki lokasi prioritas pemasaran produksi yaitu pasar UPT/UPT terdekat.Lokasi UPT Lamban Sigatal tidak terdapat data lokasi pemasaran produksi. Lokasi UPT Gedong Karya lokasi pemasaran produksi di pasar provinsi. Lokasi UPT Rantau Pandan X memiliki lokasi prioritas pemasaran produksi di pasar kecamatan. Tabel 3.7. Pemasaran Produksi di Provinsi Jambi Kode UPT

Nama UPT

1501001 SUNGAI BERNAS 1503001 LAMBAN IGATAL

Pola Usaha BUN

Tahun Bina Pertama T+6 1

TERNAK T + 4

1505001 GEDONG KARYA

TPLB

1508008 RANTAU PANDAN X

TPLK

T+6

Prioritas Kedua

Ketiga

Keempat Kelima

6 4

T+6 Total UPT :

4



| 25

3.4.3 Pelaku Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Jambi Pelaku kelembagaan ekonomi di Provinsi Jambi tahun 2014 terdiri dari transmigran dan penduduk setempat yang tersebar pada warung/kios/waserda, pedagang keliling, dan pedagang di pasar UPT. Pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran terdiri dari 10 orang pedagang warung/kios/waserda dan 4 orang pedagang keliling. Sedangkan oleh penduduk setempat tidak terdapat datanya. Rasio pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran dan penduduk setempat adalah 14 dibanding 0 (0,00).


| 26

Tabel 3.8. Pelaku Ekonomi di Provinsi Jambi Kode UPT

Nama UPT

1501001 SUNGAI BERNAS 1503001 LAMBAN SIGATAL

Warung/Kios/ Pedagang di Pasar Jumlah Pelaku Rasio Ped. Pedagang Keliling Waserda UPT Lbg.Ekonomi Tahun Pend Lokal Pola Bina Trans Penduduk Trans Penduduk Trans Penduduk Trans Penduduk dgn Usaha migran Setempat migran Setempat migran Setempat migran Setempat Transmigran BUN T+6 2 0 0 0 0 0 2 0 0 TERNAK T + 4

1505001 GEDONG KARYA

TPLB

T+6

1508008 RANTAU PANDAN X

TPLK

T+6

Total UPT :

4

5

0

2

0

0

0

7

0

0

3

0

2

0

0

0

5

0

0

10

0

4

0

0

0

14

0

0,00



| 27

3.5

Kelembagaan Provinsi Sumatera Selatan Pembangunan Transmigrasi di Provinsi Sumatera Selatan dimulai

pada masa Kolonial Belanda (1937-1940) dengan pembangunan awal di 2 lokasi, yaitu: a) Belintang di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur dengan penempatan awal sebanyak 3.995 KK (15.141 Jiwa) dengan asal transmigran dari Jawa Timur dan DIY dan b) Tugu Mulyo di Kabupaten Musi Rawas dengan penempatan awal sebanyak 2.163 KK (7.663 Jiwa) dengan asal transmigran dari Jawa Timur dan DIY. Pada awal pemindahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Belanda, lahannya masih berbentuk hutan, transmigran memotong kayu untuk bangunan rumah yang akan dijadikan tempat tinggal, serta hubungan keluar lokasi saat itu sangat sulit karena tidak ada sarana dan prasarana penunjang. Pembangunan transmigrasi selanjutnya dilaksanakan dalam skala besar yang saat itu didukung oleh ketersediaan pencadangan areal yang relatif luas dengan berbagai kendala wilayah seperti ketersediaan sarana dan prasarana serta aksesibilitas. Beberapa lokasi transmigrasi yang menyusul dibuka antara lain Kelingi, Benakat, Bunga Mas, Batumarta, Peninjauan, Air Suhihan, Pematang Panggang, Sekayu, Karang Agung Tengah, Telang, Air Saleh, Pulau Rimau, dan Air Senda. Pada permukiman transmigrasi yang telah dibangun dilengkapi dengan sarana fasilitas umum serta prasarana lainnya seperti jalan desa, jalan poros, dan jalan penghubung untuk mendukung aktivitas sosial ekonomi kepada transmigran. Didukung pula penyediaan lahan usaha untuk mengembangkan berbagai usaha yang sesuai dengan pola usahanya.


| 28

3.5.1 Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Sumatera Selatan Kelembagaan Ekonomi yang terdapat di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 adalah Koperasi Unit Desa (KUD) sejumlah 1 unit koperasi di 1 lokasi UPT, yaitu Tabala Jaya SP 2. Sedangkan 3 UPT lainnya yaitu Cecar Bunga Mas SP 10, Air Balui SP2 dan Rambutan SP3 tidak ada KUD. Tabel 3.9. Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan Jenis Kelembagaan Ekonomi Kode UPT

Nama UPT

Pola Tahun Usaha Bina Bank

1605059 Cecar Bunga Mas TPLK T+3


-

-

-

-

-

-

-

TPLK T+3

-

1607233 Tabala Jaya SP 2 TPLB T+3

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

SP 10 1606008 Air Balui SP 2 1610004 Rambutan SP 3 Jumlah

BUN

T+4

-

-

1

-

-

-

-


3.5.2 Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Sumatera Selatan Lokasi pemasaran produksi di Provinsi Sumatera Selatan memiliki lokasi prioritas yang berbeda-beda di masing-masing UPT. Lokasi UPT Cecar Bunga Mas SP 10, Air Balui SP 2 dan Tabala Jaya SP 2tidak memiliki data lokasi prioritas pemasaran produksi. Sedangkan UPT Rambutan SP 3 memiliki lokasi prioritas pemasaran produksi di pasar UPT/UPT terdekat kemudian prioritas kedua pasar provinsi dan pedagang keliling.


| 29

Tabel 3.10. Pemasaran Produksi di Provinsi Sumatera Selatan Kode Nama UPT UPT 1605059 Cecar Bunga Mas Sp10

Prioritas Tahun PolaUs Bina Pertama Kedua Ketiga Keempat aha TPLK T+ 3

1606008

AirBaluiSp.2

TPLK T+ 3

1607233

Tabala Jaya Sp2

TPLB T+ 3

1610004

RambutanSp.3

BUN

TotalUPT:

T+ 4

1

6

Kelima

7

4


3.5.3 Pelaku

Kelembagaan

Ekonomi

UPT

di

Provinsi

Sumatera Selatan Pelaku kelembagaan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 terdiri dari transmigran dan penduduk setempat yang tersebar pada warung/kios/waserda, pedagang keliling, dan pedagang di pasar UPT. Pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran terdiri dari 27 orang pedagang warung/kios/waserda dan 3 orang pedagang keliling.Sedangkan oleh penduduk setempat terdiri dari 20 orang di pasar UPT. Rasio pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran dan penduduk setempat adalah 20 dibanding 30 (66,67).


| 30

Tabel 3.11. Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan Warung/Kios/ Waserda Kode UPT

Nama UPT

CECAR BUNGA MAS SP 10 1606008 AIR BALUI SP.2 1605059

Pola Tahun Usaha Bina

Pedagang Keliling

Trans Penduduk Trans migran Setempat migran



Penduduk Setempat

Trans migran

Penduduk Setempat

Trans migran

Rasio Penduduk Lokal Penduduk dengan Setempat Transmigr an

TPLK

T+3

10

0

2

0

0

0

12

0

0

TPLK

T+3

4

0

0

0

0

0

4

0

0

1607233 TABALA JAYA SP2

TPLB

T+3

9

0

1

0

0

0

10

0

0

1610004 RAMBUTAN SP.3

BUN

T+4

4

0

0

0

0

0

4

20

500

27

0

3

0

0

20

30

20

66,67

Total UPT :

4



| 31

3.6

Kelembagaan Provinsi Bengkulu Penyelenggaraan transmigrasi di Provinsi Bengkulu dimulai sejak

Pra Pelita sebelum terbentuknya Provinsi ini tahun 1962/1963, sedang Provinsi ini terbentuk tanggal 18 November 1968 setelah melepaskan diri dari Sumatera Selatan dengan menempatkan transmigrasi pertama sejumlah 289 KK di Karang Suci dan Rama Agung, Kecamatan Arga Makmur, dan 145 KK di Sumber Rejo Kecamatan Kerkap, yang berarti sampai saat ini telah berlangsung lebih kurang 52 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, melalui program transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa

berbantuan

telah

dibangun

169

unit

permukiman

transmigrasi/desa yang tersebar di 6 Kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkulu Utara, Muko Muko, Seluma, Bengkulu Selatan, Kaur, dan Rejang Lebong. Berbagai program usaha yang diprogramkan dalam transmigrasi telah menunjang peningkatan aktivitas kegiatan sosial ekonomi transmigran juga disediakan lahan usaha seperti tanaman pangan, pirtrans, pirsus, sehingga ikut mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah unit permukiman transmigrasi dan secara tidak langsung berdampak terhadap peningkatan ekonomi daerah. 3.6.1 Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Bengkulu Kelembagaan Ekonomi yang terdapat di Provinsi Bengkulu tahun 2014 adalah Koperasi Unit Desa (KUD) berjumlah 5 unit di 5 lokasi UPT, antara lain Tanjung Aur II, Muara Santan SP 2, Lubuk Talang, Desa Pelabai, Bandar Agung. Sedangkan di 2 lokasi UPT, yaitu Tanjung Agung dan Sungai Petai tidak terdapat KUD dan jenis kelembagaan ekonomi lainnya.


| 32

Tabel 3.12. Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Bengkulu Jenis Kelembagaan Ekonomi Kode UPT

Nama UPT

Pola Usaha

Tahun Bina

Bank

Bank Keliling

Koperasi (KUD)

KUB

1701001 Tanjung Aur II

TPLK

T+5

-

-

1

-

-

-

-

1703058 Muara Santan SP2 TPLK

T+8

-

-

1

-

-

-

-

1704001 Tanjung Agung

TPLK

T+4

-

-

-

-

-

-

-

1705026 Sungai Petai

TPLK T+15

-

-

-

-

-

-

-

1706001 Lubuk Talang

TPLK

T+7

-

-

1

-

-

-

-

1707011 Desa Pelabai

TPLK

T+7

-

-

1

-

-

-

-

1707012 Bandar Agung

TPLK

T+5

-

-

1

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

Jumlah

Kel Pemasaran Lainny Simpan H pertanian a pinjam


3.6.2 Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Bengkulu Lokasi pemasaran produksi di Provinsi Bengkulu tahun 2014 memiliki lokasi prioritas pemasaran produksi yang berbedabeda di masing-masing UPT. Untuk UPT Tanjung Aur II, lokasi prioritas pertama adalah koperasi (KUD) disusul ijon/tengkulak, pasar kecamatan dan pasar kabupaten. Di UPT Muara Santan SP 2, lokasi prioritas pertama terletak pada pasar kecamatan.Lokasi prioritas utama UPT Tanjung Agung adalah pasar kecamatan, ijon/tengkulak dan pasar kabupaten.Di UPT Sungai Petai tidak terdapat data lokasi prioritas pemasaran produksi.UPT Lubuk Talang memiliki prioritas lokasi pertama

yaitu

pasar

kecamatan,

kemudian

ijon/tengkulak,

Koperasi Unit Desa (KUD) dan pasar kabupaten.Lokasi prioritas pertama UPT Desa Pelabai adalah pasar kecamatan, sementara lokasi prioritas pertama UPT Bandar Agung adalah pasar kecamatan, ijon/tengkulak, pasar UPT/UPT terdekat danKoperasi Unit Desa (KUD).


| 33

Tabel 3.13. Pemasaran Produksi di Provinsi Bengkulu

1701001 TanjungAurII

Prioritas PolaU Tahun saha Bina Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima 2 3 4 5 TPLK T+ 5

1703058 MuaraSantanSp2

TPLK

T+ 8

4


TPLK

T+ 4

4

3

5

1705026 SungaiPetai Lubuk

TPLK T+ 15

1706001 Talang Desa

TPLK

T+ 7

4

3

2

1707011 Pelabai Bandar

TPLK

T+ 7

4

1707012 Agung

TPLK

T+ 5

4

3

1

Kode UPT

TotalUPT:

Nama UPT

5 2

7

1=Pasar UPT/UPT Terdekat 2=Koperasi (KUD) 3 = Ijon/Tengkulak 4=Pasar Kecamatan 5=Pasar Kabupaten6=Pasar Provinsi 7 = PedagangKeliling Sumber : Buku Data Perkembangan Permukiman Transmigrasi Tahun 2014

3.6.3 Pelaku

Kelembagaan

Ekonomi

UPT

di

Provinsi

Bengkulu Pelaku kelembagaan ekonomi di Provinsi Bengkulu tahun 2014 terdiri dari transmigran dan penduduk setempat yang tersebar pada warung/kios/waserda, pedagang keliling, dan pedagang di pasar UPT. Pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran terdiri dari 25 orang pedagang warung/kios/waserda dan 3 orang pedagang keliling.Sedangkan oleh penduduk setempat terdiri dari 2 orang pedagang warung/kios/waserda. Rasio pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran dan penduduk setempat adalah 28 dibanding 2 (7,14).


| 34

Tabel 3.14. Pelaku Ekonomi di Provinsi Bengkulu

1701001 Tanjung Aur Ii

TPLK

Warung/Kios/Waser Pedagang di Pasar Jumlah Pelaku Rasio Ped. Pedagang Keliling da UPT Lbg.Ekonomi Pend Lokal dgn Trans Penduduk Trans Penduduk Trans Penduduk Trans Penduduk migran Setempat migran Setempat migran Setempat migran Setempat Transmigran T+5 10 2 0 0 0 0 10 2 20

1703058 Muara Santan Sp 2

TPLK

T+8

2

0

0

0

0

0

2

0

0


TPLK

T+4

3

0

0

0

0

0

3

0

0

1705026 Sungai Petai

TPLK T + 15

1706001 Lubuk Talang

TPLK

T+7

7

0

2

0

0

0

9

0

0

1707011 Desa Pelabai

TPLK

T+7

3

0

1

0

0

0

4

0

0

1707012 Bandar Agung

TPLK

T+5 25

2

3

0

0

0

28

2

7,14

Nama UPT

Kode UPT

Total UPT :

7

Pola Usaha

Tahun Bina



| 35

3.7

Kelembagaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Pembangunan Transmigrasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur

dimulai sejak tahun 1990, yaitu dengan dibangunnya Kimtrans Mautenda SP. 1 dengan jumlah penempatan sebanyak 300 KK. Sedangkan jumlah permukiman transmigrasi yang telah dibangun di Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan tahun 2011 adalah 41 permukiman

transmigrasi

dengan

transmigran

mencapai

7.432

(Pemprov, NTT, 2012) Jumlah KK tersebut tidak termasuk penempatan KK Penataan dan TSM. Struktur ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada tahun 2009 didominasi

sektor

Pertanian

(38%),

Pengolahan

(1,50%),

dan

Perdagangan (16,55%). Pada sektor pertanian, kontribusi sub sektor pertanian Ubi Kayu menjadi yang terbesar, diikuti oleh Jagung. Komoditi unggulan Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu sektor pertanian dan jasa. Sektor pertanian komoditi unggulannya adalah sub sektor tanaman perkebunan dengan komoditi kakao, kopi, kelapa, cengkeh, jambu mete, dan pinang. Sub sektor perikanan komoditi yang diunggulkan berupa perikanan tangkap, budidaya kolam, budidaya laut, budidaya sawah, dan budidaya tambak. Serta didukung dari sektor pariwisata alam dan budaya. 3.7.1 Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kelembagaan Ekonomi yang terdapat di UPT/Kimtrans di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014 adalah Koperasi Unit Desa (KUD).Sejumlah 4 unit KUD di 4 lokasi UPT yaitu Halikutu, Remasingfui, Lewomada dan Kolikapa.


| 36

Tabel 3.15. Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Jenis Kelembagaan Ekonomi Kode UPT

Nama UPT

Pola Usaha

Tahun Bina

Bank

Bank Koperasi KUB Keliling (KUD)

Kel Simpan pinjam

Pemasaran H pertanian

Lainnya

5304001 Halikutu

TPLK

T+3

-

-

1

-

-

-

-

5305001 Remasingfui

TPLK

T+3

-

-

1

-

-

-

-

5307001 Lewomada

TPLK

T+4

-

-

1

-

-

-

-

5308001 Kolikapa

TPLK

T+4

5316001 Walandimu

TPLK

T+3

Jumlah

1 -

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-


3.7.2 Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Nusa Tenggara Timur Lokasi pemasaran produksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014 memiliki lokasi prioritas pemasaran produksi yang berbeda-beda di masing-masing UPT. Untuk UPT Halituku prioritas pertama adalah pasar kabupaten disusul pedagang keliling. Di UPT Remasingfui prioritas pertama pada

pasar

kabupaten kemudian pasar kecamatan. Lokasi prioritas utama UPT Kolikapa terletak pada pasar kecamatan, pasar kabupaten, pasar provinsi dan ijon/tengkulak, dan lokasi prioritas utama UPT Walandimu terletak pada pasar kecamatan dan pedagang keliling.


| 37

Tabel 3.16. Pemasaran Produksi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Kode Nama UPT UPT 5304001 Halituku

Prioritas PolaUs Tahun Bina Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima aha TPLK T+ 3 5 7

5305001 Remasingfui

TPLK

T+ 3

5307001 Lewomada

TPLK

T+ 4

5308001 Kolikapa

TPLK

T+ 4

4

5

5316001 Walandimu

TPLK

T+ 3

4

7

TotalUPT:

5

4

6

3

5


3.7.3 Pelaku Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Nusa Tenggara Timur Pelaku kelembagaan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2014 terdiri dari transmigran dan penduduk setempat yang tersebar pada warung/kios/waserda, pedagang keliling, dan pedagang di pasar UPT. Pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran terdiri dari 18 orang pedagang warung/kios/waserda, 1 orang pedagang keliling, 4 orang pedagang di pasar UPT. Sedangkan oleh penduduk setempat terdiri dari 1 orang pedagang keliling. Rasio pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran dan penduduk setempat adalah 23 dibanding 1 (4,35).


| 38

Tabel 3.17. Pelaku Ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur Warung/Kios/Waserda Pedagang Keliling Kode UPT

Nama UPT



Trans migran

Penduduk Setempat

Trans Penduduk Trans migran Setempat migran

7

0

1

1

0

0

Penduduk Setempat

Rasio Penduduk Lokal dengan Penduduk Transmigran

8

1

12


Penduduk Trans Setempat migran

5304001 Halituku

TPLK

T+3

5305001 Remasingfui

TPLK

T+3

5307001 Lewomada

TPLK

T+4

3

0

0

0

4

0

7

0

0

5308001 Kolikapa

TPLK

T+4

5

0

0

0

0

0

5

0

0

5316001 Walandimu

TPLK

T+3

3

0

0

0

0

0

3

0

0

18

0

1

1

4

0

23

1

4,35

Total UPT :

5



| 39

3.8

Kelembagaan Provinsi Kalimantan Barat Penempatan awal transmigrasi di Kalimantan Barat dimulai sejak

tahun 1995 di Desa Kuala Dua (dulu Desa Sei Durian) Kecamatan Rasau Jaya (dulu Kecamatan Sungai Raya) Kabupaten Kubu Raya (dulu kabupaten Pontianak) sebanyak 255 KK atau 1.114 Jiwa. Jumlah penempatan transmigrasi sejak pra pelita s/d tahun 2013 sebanyak 127.554 KK atau sebanyak 536.540 Jiwa. Sedangkan pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 sebanyak 5277 KK atau 20.380 Jiwa. Pada tahun 2013, jumlah penempatan transmigrasi sebanyak 613 KK atau 2.417 Jiwa. 3.8.1 Kelembagaan Ekonomi UPT di Kalimantan Barat Kelembagaan Ekonomi yang terdapat di UPT/Kimtrans Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 adalah Koperasi Unit Desa (KUD) dan KUB.Sejumlah 4 unit Koperasi Unit Desa (KUD) di 4 lokasi UPT yaitu Serat Ayon SP 2, Sungai Besar SP 1, Sungai Pelang dan Seimata Maya SP 4.Sedangkan sejumlah 2 unit KUB yang terletak di 1 lokasi yaitu di Sungai Pelang. Tabel 3.18. Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat Jenis Kelembagaan Ekonomi Pola Usaha

Tahun Bina

Bank

6101042 Serat Ayon SP 2

TPLK

T+8

-

6104001 Sungai Besar SP 1

TPLK

T+5

-

6104002 Sungai Pelang

TPLK

T+3

-

6111004 Seimata mata SP 4

TPLK

T+15

-

6112027 Sungai Radak I SP 2 TPLK

T+15

Kode UPT

Jumlah

Nama UPT

Kel Bank Koperasi Pemasaran KUB Simpan Keliling (KUD) H pertanian pinjam

Lainnya

-

-

1 1 1 1 -

2 -

-

-

-

-

-

4

2

-

-

-



| 40

3.8.2 Lokasi

Prioritas

Pemasaran

UPT

di

Provinsi

Kalimantan Barat Lokasi pemasaran produksi di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 memiliki lokasi prioritas pemasaran produksi yang berbeda-beda di masing-masing UPT. Untuk lokasi UPT Serat Ayon SP 2 lokasi prioritas pertama adalah pasar kecamatan kemudian koperasi (KUD), dan selanjutnya pedagang keliling. Di UPT Sungai Besar SP 1 lokasi prioritas pertama adalah ijon/tengkulak, pasar kabupaten, dan pedagang keliling.Lokasi UPT Sungai Pelang prioritas pertama adalah koperasi (KUD), ijon/tengkulak, pasar kecamatan.Untuk UPT Seimata Mata SP 4, prioritas pertama pada pedagang keliling, ijon/tengkulak, pasar kecamatan, pasar kabupatendan KUD. Tabel 3.19. Pemasaran Produksi di Provinsi Kalimantan Barat Prioritas

Pola Usaha

Tahun Bina

6101042 Serat Ayon Sp 2

TPLK

T+8

6104001 Sungai Besar Sp 1

TPLK

T+5

3

5

7

6104002 Sungai Pelangi

TPLK

T+3

2

3

7

6111004 Sei Mata Mata Spy 4

TPLK

T + 15

7

3

4

6112027 Sungai Radak I Sp 2 Total UPT : 5

TPLK

T + 15

Kode UPT

Nama UPT

1=Pasar UPT/UPT Terdekat Kabupaten6=Pasar Provinsi

Pertama Kedua 4 2

2=Koperasi (KUD) 3 = Ijon/Tengkulak 7 = PedagangKeliling

Ketiga Keempat Kelima 7

5

2

4=Pasar Kecamatan 5=Pasar


3.8.3 Pelaku

Kelembagaan

Ekonomi

UPT

di

Provinsi

Kalimantan Barat Pelaku kelembagaan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2014 terdiri dari transmigran dan penduduk setempat yang tersebar pada warung/kios/waserda, pedagang keliling, dan


| 41

pedagang di pasar UPT. Pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran terdiri dari 39 orang pedagang warung/kios/waserda dan 21 orang pedagang keliling.Sedangkan oleh penduduk setempat terdiri dari 2 orang pedagang warung/kios/waserda dan 2 orang pedagang keliling. Rasio pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran dan penduduk setempat adalah 60 dibanding 4 (6,67).


| 42

Tabel 3.20. Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat Pedagang di Pasar UPT


Trans migran

Penduduk Setempat

Trans Migran

Penduduk Setempat

Trans migran

Penduduk Setempat

Trans migran

Penduduk Setempat

Rasio Penduduk Lokal dengan Transmigran

T+8

6

0

2

0

0

0

8

0

0

TPLK

T+5

15

2

14

2

0

0

29

4

TPLK

T+3

8

0

2

0

0

0

10

0

0

111004 Seimata Mata Sp 4

TPLK

T+15

10

0

3

0

0

0

13

0

0

112027 Sungai Radak I Sp 2

TPLK

T+15 39

2

21

2

0

0

0

4

0.07

Warung/Kios/Waserda Kode UPT

Pola Usaha

Tahun Bina

101042 Serat Ayon Sp 2

TPLK

104001 Sungai Besar Sp 1 104002 Sungai Pelang

Total UPT:

Nama UPT

5

Pedagang Keliling



| 43

3.9

Kelembagaan Provinsi Kalimantan Selatan Pembangunan Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Selatan

dimulai sejak Pra PELITA tahun 1953 dengan menempatkan 724 KK (2.595 Jiwa) transmigran ke lokasi Takisung I dan II di Kabupaten Tanah Laut. Sampai dengan tahun 1999 melalui Transmigrasi Umum telah dibangun 99 UPT/desa transmigrasi yang sudah diserahkan dengan jumlah penduduk saat ditempatkan sebanyak 25.863 KK (106.363 Jiwa) dan ketika diserahkan ke Pemda sebanyak 58.104 KK atau 229.411 Jiwa yang tersebar di 8 Kabupaten, yaitu Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balongan. 3.9.1 Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Kalimantan Selatan Kelembagaan Ekonomi yang terdapat di UPT/Kimtrans Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2014 adalah Koperasi Unit Desa (KUD), KUB dan kelembagaan ekonomi lainnya. Sejumlah 5 unit KUD di 5 lokasi UPT yaitu Siayuh, Cinta Puri, Sawahan, Jejangkit Timur dan Lajar Papuyuhan. Sedangkan KUB terdapat di 1 lokasi yaitu Jejangkit Timur yang memiliki 7 unit KUB, serta 1 unit lembaga ekonomi lain yang terdapat di UPT Siayuh.


| 44

Tabel 3.21. Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan Jenis Kelembagaan Ekonomi Kode UPT

Pola Usaha

Tahun Bina

6302043 Siayuh

TPLB

T+5

-

-

1

-

-

-

1

6303001 Cinta Puri

TPLB

T+8

-

-

1

-

-

-

-

6304009 Sawahan

TPLB

T+8

-

-

1

-

-

-

-

6304010 Jejangkit Timur

TPLB

T+6

-

-

1

7

-

-

-

6311002 Lajar Papuyuhan

TPLB

T+8

-

-

1

-

-

-

5

7

-

-

1

Nama UPT

Jumlah

Bank



3.9.2 Lokasi

Prioritas

Pemasaran

UPT

di

Provinsi

Kalimantan Selatan Lokasi pemasaran produksi di Provinsi Kalimantan Selatan memiliki lokasi prioritas yang berbeda-beda di masing-masing UPT. Lokasi UPT Siayuh memiliki lokasi prioritas pemasaran produksi yaitu ijon/tengkulak, koperasi (KUD), pedagang keliling, pasar UPT/UPT terdekat dan pasar kecamatan. Lokasi UPT Cinta Puri memiliki lokasi pemasaran produksi pasar UPT/UPT terdekat dan pasar kecamatan.Lokasi prioritas pemasaran produksi di UPT Sawahan adalah pasar kabupaten, pasar kecamatan, pedagang keliling, dan pasar provinsi. Lokasi UPT Jejangkit Timur memiliki lokasi prioritas pemasaran produksi di pasar kecamatan dan pasar kabupaten.


| 45

Tabel 3.22. Pemasaran Produksi di Provinsi Kalimantan Selatan Kode UPT 6302043

Siayuh

PolaUs Tahun Bina aha TPLB T+ 5

6303001

Cinta Puri

TPLB

6304009

Sawahan

6304010

Jejangkit Timur

6311002

Lajar Papuyuhan

Nama UPT

TotalUPT:

Prioritas Pertama 3

Kedua 2

T+ 8

1

4

TPLB

T+ 8

5

TPLB

T+ 6

TPLB

T+ 8

Ketiga 7

Keempat 1

Kelima 4

4

7

6

4

5

5

1=Pasar UPT/UPT Terdekat 2=Koperasi (KUD) 3 = Ijon/Tengkulak4=Pasar Kecamatan5=Pasar Kabupaten6=Pasar Provinsi 7 = PedagangKeliling Sumber : Buku Data Perkembangan Permukiman Transmigrasi Tahun 2014

3.9.3 Pelaku

Kelembagaan

Ekonomi

UPT

di

Provinsi

Kalimantan Selatan Pelaku kelembagaan ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan pedagang

tahun

2014

keliling,

dan

terdapat

pada

pedagang

di

warung/kios/waserda, pasar

UPT.

Pelaku

kelembagaan ekonomi oleh transmigran berjumlah 42 orang warung/kios/waserda,17 orang pedagang keliling dan 19 orang di pasar UPT. Sedangkan penduduk setempat hanya 1 orang pedagang warung/kios/waserda. Rasio pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran dan penduduk setempat adalah 78 dibanding 1 (1,28).


| 46

Tabel 3.23. Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Selatan

Kode UPT

Nama UPT


Warung/Kios/ Waserda Trans Penduduk migran Setempat

Pedagang Keliling

Pedagang di Pasar Jumlah Pelaku UPT Lembaga Ekonomi

Trans Penduduk Trans Penduduk Trans Penduduk migran Setempat migran Setempat migran Setempat


6302043

Siayuh

TPLB

T+5

12

0

6

0

5

0

23

0

0

6303001

Cinta Puri

TPLB

T+8

8

0

3

0

1

0

12

0

0

6304009

Sawahan

TPLB

T+8

15

1

6

0

13

0

34

1

6304010

Jejangkit Timur

TPLB

T+6

2

0

2

0

0

0

4

0

0

6311002

Lajar Papuyuhan

TPLB

T+8

5

0

0

0

0

0

5

0

0

42

1

17

0

19

0

78

1

1,28

Total UPT:

5



| 47

3.10 Kelembagaan Provinsi Kalimantan Timur Program Transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur dimulai tahun 1954 yang ditandai dengan peristiwa pengiriman 760 KK atau 3.049 Jiwa dari Pulau Jawa menuju unit permukiman lokasi Palaran Kecamatan Palaran Kabupaten Samarinda dan sejumlah 748 KK atau 3.053 Jiwa ke lokasi Petung Kabupaten Balikpapan. Pada tahun 1957 dilanjutkan pengiriman transmigran sebanyak 283 KK atau 866 Jiwa transmigran ke lokasi Samboja dan 738 KK atau 2.916 Jiwa ke lokasi Pulau Atas Kabupaten Kutai. Di bidang usaha ekonomi, pembangunan transmigrasi di Provinsi Kalimantan Timur mendukung upaya swasembada pangan melalui penambahan areal pertanian pangan dari 15.731 KK transmigran seluas 140.690 Ha berupa Lahan Pekarangan, Lahan Usaha I dan II, pada umumnya ditanami komoditas padi, jagung, kedelai, buah-buahan dan sayur-sayuran. Rata-rata produksi padi 1 – 2 ton/Ha. 3.10.1 Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Kalimantan Timur Kelembagaan Ekonomi yang terdapat di UPT/Kimtrans Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 adalah Koperasi Unit Desa (KUD). Sejumlah 1 unit koperasi di 1 lokasi UPT yaitu Tepian Langsat SP 3.


| 48

Tabel 3.24. Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur Jenis Kelembagaan Ekonomi Kode UPT

Pola Usaha

Tahun Bina Bank

BUN

T+12

-

-

1

-

-

-

-

BUN

T+8

-

-

-

-

-

-

-

PIR T+15 TRANS

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

Nama UPT

Tepian Langsat SP 3 Tepian Langsat 6408006 SP 7 6408002

6408007 Meratak Jumlah

Kel Pemasaran Bank Koperasi KUB Simpan H Lainnya Keliling (KUD) pinjam pertanian

3.10.2 Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Kalimantan Timur Lokasi prioritas pemasaran produksi di Provinsi Kalimantan Timur memiliki lokasi prioritas yang berbeda-beda di masingmasing UPT.Prioritas utama UPT Tepian Langsat SP 3 di Koperasi

Unit

Desa (KUD)

dan

pasar

Provinsi.

Prioritas

pemasaran produksi UPT Tepian Langsat SP 7 di ijon/tengkulak, pasar UPT/UPT terdekat, pedagang keliling, pasar kecamatan dan pasar kabupaten. Tabel 3.25. Pemasaran Produksi di Provinsi Kalimantan Timur Kode Nama UPT UPT 6408002 Tepian Langsat Sp 3 6408006 Tepian Langsat Sp 7 6408007 Meratak Total UPT :

BUN

Prioritas Tahun Bina Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima T + 12 2 6

BUN

T+8

PIRTRANS

T + 15

Pola Usaha

3

1

7

4

5

3



| 49

3.10.3 Pelaku

Kelembagaan

Ekonomi

UPT

di

Provinsi

Kalimantan Timur Pelaku kelembagaan ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2014 terdiri dari transmigran dan penduduk setempat yang tersebar pada warung/kios/waserda, pedagang keliling, dan pedagang di pasar UPT. Pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran terdiri dari 33 orang pedagang warung/kios/waserda dan 21 orang pedagang keliling. Sedangkan oleh penduduk setempat terdiri dari 3 orang pedagang warung/kios/waserda, 2 orang pedagang keliling dan 1 orang pedagang di pasar UPT. Rasio pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran dan penduduk setempat adalah 54 dibanding 6 (11,11).


| 50

Tabel 3.26. Pelaku Ekonomi di Provinsi Kalimantan Timur

Kode UPT

Nama UPT

6408002

Tepian Langsat Sp 3

6408006

Tepian Langsat Sp 7

6408007

Meratak Total UPT :

Warung/Kios/ Pedagang di Pasar Jumlah Pelaku Rasio Ped. Pedagang Keliling Waserda UPT Lbg.Ekonomi Tahun Pend Lokal Pola Usaha Bina Trans Penduduk Trans Penduduk Trans Penduduk Trans Penduduk dgn migran Setempat migran Setempat migran Setempat migran Setempat Transmigran BUN T + 12 18 0 7 0 0 1 25 1 4 BUN

3

T+8

9

0

0

0

0

0

9

0

0

PIRTRANS T + 15

6

3

14

2

0

0

20

5

25

33

3

21

2

0

1

54

6

11,11



| 51

3.11 Kelembagaan Provinsi Kalimantan Utara Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi termuda pecahan dari Kalimantan Timur. Pembentukan provinsi baru tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012, tanggal 16 November 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara. Kalimantan Utara membawahi 4 (empat) Kabupaten dan 1 (satu) Kota, yaitu Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung. Seperti halnya Kalimantan Timur, Kalimantan Utara juga merupakan bagian dari wilayah terluar Republik Indonesia yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu di Sebatik

dan

Nunukan

yang

juga

ditetapkan

sebagai

area

pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM)/Kawasan Perkotaan Baru (KPB). 3.11.1 Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Kalimantan Utara Kelembagaan

Ekonomi

yang

terdapat

di

Provinsi

Kalimantan Utara tahun 2014 adalah koperasi/KUD berjumlah 2 unit KUD yang terdapat pada 2 lokasi yaitu Tanjung Buka SP 5 dan Tanjung Buka SP 8. Tabel 3.27. Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara Jenis Kelembagaan Ekonomi Kode UPT

Nama UPT



6504010 Tanjung Buka SP 5

TPLK

T+2

-

-

1

-

-

-

-

6504013 Tanjung Buka SP 8

TPLB

T+5

-

-

1

-

-

-

-

T+3

-

-

-

-

-

-

-

T+8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

6505007 Seimanggaris SP 5 6508011

Desa Sambungan Jumlah

PIR TRANS TPLK



| 52

3.11.2 Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Kalimantan Utara Lokasi pemasaran produksi di Provinsi Kalimantan Utara memiliki lokasi prioritas yang berbeda-beda di masing-masing UPT.Prioritas pertama UPT Seimanggaris SP 5 terletak di ijon/tengkulak. Sedangkan UPT Desa Sambungan prioritas utamanya di pasar UPT/UPT terdekat. Tabel 3.28. Pemasaran Produksi di Provinsi Kalimantan Utara Kode UPT

Pola Usaha

Tahun Bina

TPLK

T+2

6504013 Tanjung Buka Sp8

TPLB

T+5

6505007 Seimanggaris Sp5

PIRTRANS

T+3

3

6506011 Desa Sambungan Total UPT : 4

TPLK

T+8

1

Nama UPT

6504010 Tanjung Buka Sp5

Prioritas Pertama Kedua

Ketiga Keempat Kelima

1

7

4

5


3.11.3 Pelaku

Kelembagaan

Ekonomi

UPT

di

Provinsi

Kalimantan Utara Pelaku kelembagaan ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2014 terdiri dari transmigran dan penduduk setempat yang tersebar pada warung/kios/waserda, pedagang keliling dan pedagang di pasar UPT. Pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran terdiri dari 33 orang pedagang warung/kios/waserda dan 21 orang pedagang keliling. Rasio pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran dan penduduk setempat adalah 54 dibanding 0 (0,00).


| 53

Tabel 3.29. Pelaku Ekonomi di Provinsi Kalimantan Utara Kode UPT

Nama UPT

Pola Usaha

6504010 Tanjung Buka Sp 5

TPLK

6504013 Tanjung Buka Sp 8

TPLB

6505007 Seimanggaris Sp 5 6506011 Desa Sambungan Total UPT :

4

Warung/Kios/ Pedagang di Pasar Jumlah Pelaku Rasio Ped. Pedagang Keliling Waserda UPT Lbg.Ekonomi Tahun Pend Lokal Bina Trans Penduduk Trans Penduduk Trans Penduduk Trans Penduduk dgn migran Setempat migran Setempat migran Setempat migran Setempat Transmigran T+2 7 0 6 0 0 0 13 0 0 T+5

7

0

6

0

0

0

13

0

0

PIRTRANS T + 3

7

0

2

0

0

0

9

0

0

12

0

7

0

0

0

19

0

0

33

0

21

0

0

0

54

0

0,00

TPLK

T+8



| 54

3.12 Kelembagaan Provinsi Gorontalo Pembangunan transmigrasi di Provinsi Gorontalo, yang ketika itu masih merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, sudah berlangsung sejak tahun 1953. Penempatan transmigran itu menyebar di seluruh Kabupaten di Provinsi Gorontalo.Secara umum hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo menyimpan potensi pengembangan tanaman pangan, khususnya di lokasi Permukiman Transmigrasi (Kimtrans). Sampai

dengan

tahun

2010

di

Provinsi

Gorontalo

telah

ditempatkan di 5 (lima) kabupaten sebanyak 10.814 KK pada lahan seluas 112.320 Ha. Dalam rangka pembangunan ekonomi wilayah, peran sektor pertanian sangat strategis dan memiliki kaitan kuat di hulu maupun hilir dibandingkan dengan sektor lainnya. Namun demikian peran strategis tersebut belum berkembang dengan baik untuk mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. 3.12.1 Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Gorontalo Kelembagaan Ekonomi yang terdapat di UPT/Kimtrans Provinsi Gorontalo tahun 2014 adalah bank keliling, Koperasi Unit Desa (KUD) dan kelompok simpan pinjam. Jumlah kelembagaan ekonomi bank keliling sebanyak 1 unit yaitu di UPT Puncak. Koperasi Unit Desa (KUD) berjumlah 3 unit yaitu di UPT Puncak, Pangea SP 2 dan Pangea SP 4. Koperasi dan kelompok simpan pinjam masing-masing berjumlah 1 unit, yaitu di UPT Puncak.


| 55

Tabel 3.30. Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Gorontalo Jenis Kelembagaan Ekonomi Kode UPT


Nama UPT

Bank Koperasi Keliling (KUD)

KUB

Kel. Pemasaran Simpan Lainnya H pertanian pinjam

7501001 Puncak

TPLK

T+6

ht

1

1

-

1

-

-

7501002 Ayumolingo

TPLK

T+2

-

-

-

-

-

-

-

7502001 Pangea SP 2

TPLK

T+9

-

-

1

-

-

-

-

7502002 Pangea SP 4

TPLK

T+5

-

-

1

-

-

-

-

7502003 Pangea SP 6

TPLK

T+4

-

-

-

-

-

-

-

7503001 Marisa V/B

TPLK

T+4

-

-

-

-

-

-

-

-

1

3

-

1

-

-

Jumlah


3.12.2 Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Gorontalo Lokasi pemasaran produksi di Provinsi Gorontalo tahun 2014 memiliki lokasi prioritas yang berbeda-beda di masingmasing UPT. Prioritas pemasaran produksi pertama UPT Puncak yaitu pada ijon/tengkulak, disusul pasar UPT/UPT terdekat, pedagang keliling, pasar kecamatan dan pasar kabupaten. Prioritas pertama UPT Ayumolingo yaitu pada ijon/tengkulak, pedagang keliling, pasar kecamatan, pasar kabupaten dan pasar Provinsi. UPT Pangea SP 2 memiliki prioritas pemasaran produksi pertama pada ijon/tengkulak disusul pasar UPT/UPT terdekat, pedagang

keliling,

pasar

kecamatan

dan

KUD.

Prioritas

pemasaran produksi pertama UPT Pangea SP 4 di ijon/tengkulak, pasar UPT/UPT terdekat, pedagang keliling, pasar kecamatan dan pasar kabupaten.


| 56

Tabel 3.31. Pemasaran Produksi di Provinsi Gorontalo Kode UPT

Nama UPT

PolaUs aha

Tahun Bina

Prioritas Pertama Kedua

Ketiga Keempat

Kelima

7501001

PUNCAK

TPLK

T+ 6

3

1

7

4

5

7501002

AYUMOLINGO

TPLK

T+ 2

3

7

4

5

6

PANGEASP2

TPLK

T+ 9

3

1

7

4

2

3

1

7

4

5

7502001

PANGEASP4

TPLK

T+ 5

7502003

PANGEASP6

TPLK

T+ 4

7503001

MARISA V/B

TPLK

T+ 4

7502002

TotalUPT:

6

1=Pasar UPT/UPT Terdekat 2=Koperasi (KUD) Kecamatan5=Pasar Kabupaten6=Pasar Provinsi

3 = Ijon/Tengkulak 4=Pasar 7 = PedagangKeliling

Sumber : Buku Data Perkembangan Permukiman Transmigrasi 2014

3.12.3 Pelaku

Kelembagaan

Ekonomi

UPT

di

Provinsi

Gorontalo Pelaku kelembagaan ekonomi di Provinsi Gorontalo tahun 2014 terdiri dari transmigran dan penduduk setempat yang tersebar pada warung/kios/waserda, pedagang keliling dan pedagang di pasar UPT. Pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran terdiri dari 100 orang pedagang warung/kios/waserda, 24 orang pedagang keliling dan 19 orang di pasar UPT. Sedangkan oleh penduduk setempat terdiri dari 21 pedagang warung/kios/waserda orang pedagang keliling, 1 orang pedagang keliling dan 10 orang di pasar UPT. Rasio pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran dan penduduk setempat adalah 143 dibanding 32 (22,38).


| 57

Tabel 3.32. Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Gorontalo Kode UPT

Nama UPT

Pola Usaha

Tahun Bina

7501001 Puncak

TPLK

T+6

7501002 Ayumolingo

TPLK

T+2

7502001 Pangea SP 2

TPLK

T+9

7502002 Pangea SP 4

TPLK

T+5

7502003 Pangea SP 6

TPLK

7503001 Marisa V/B

TPLK

Total UPT :

6

Warung/Kios/ Waserda

Pedagang Keliling

Trans Penduduk Trans Penduduk migran Setempat migran Setempat 32


Jumlah Pelaku Lbg.Ekonomi

Trans migran

Penduduk Setempat

Trans migran

0

2

41

Rasio Ped. Pend Lokal dgn Penduduk Transmigran Setempat

8

9

1

11

7

1

2

0

0

0

9

1

29

10

1

0

19

8

49

18

13

0

10

0

0

0

23

0

T+4

15

2

2

0

0

0

17

2

T+4

4

0

0

0

0

0

4

0

0

100

21

24

1

19

10

143

32

22,38

0



| 58

3.13 Kelembagaan Provinsi Sulawesi Tenggara Pembangunan Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Tenggara dimulai pada tahun 1968 berlokasi di Amoito, Konawe Selatan dengan penempatan transmigran sebanyak 300 KK (1,433 Jiwa), pembangunan permukiman transmigrasi (Kimtrans) selanjutnya dilaksanakan dalam skala besar yang didukung tersedianya pencadangan areal yang relatif luas di bagian-bagian wilayah yang saat itu masih mengalami berbagai kendala

diantaranya

ketersediaan

sarana

dan

prasarana

serta

aksesibilitas. Pembangunan kimtrans tersebut diantaranya di kawasan Lahumbuti, Moramo, Wawotbi, Tinanggea, Toari Oko Oko, Lambale, Kambara dan Lasalimu. Sejak program transmigrasi dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada tahun 1968 hingga tahun 2011 tercatat jumlah yang sudah diserahkan mencapai 181 Kimtrans. Sementara yang masih dalam pembinaan pada tahun 2012 berjumlah 14 Kimtrans. Dengan demikian, secara keseluruhan jumlah Kimtrans serah dan bina adalah 195 kimtrans. 3.13.1 Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Sulawesi Tenggara Kelembagaan Ekonomi yang terdapat di UPT/Kimtrans Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014 adalah Koperasi Unit Desa (KUD) dan pemasaran hasil pertanian. Sejumlah 2 unit KUD yaitu di UPT Awua Jaya dan Arongo dan 1 unit pemasaran hasil pertanian di UPT Awua Jaya.


| 59

Tabel 3.33. Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara Jenis Kelembagaan Ekonomi Kode UPT


Nama UPT


7402001 Awua Jaya

TPLK

T+5

-

-

-

-

-

1

-

7403001 Langkoroni

TPLK

T+4

-

-

1

-

-

-

-

7404001 Amorome

TPLK

T+5

-

-

-

-

-

-

-

7405001 Amohola SP 1

TPLK

T+5

-

-

-

-

-

-

-

7405002 Arongo

TPLK

T+5

-

-

1

-

-

-

-

TPLK

T+4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

-

7406001 Lengora Pantai Jumlah


3.13.2 Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Sulawesi Tenggara Lokasi pemasaran produksi di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2014 memiliki lokasi prioritas pemasaran produksi yang berbeda-beda di masing-masing UPT. Prioritas pemasaran produksi pertama UPT Awua Jaya adalah pasar kecamatan, disusul pedagang keliling dan pasar kabupaten. UPT Amohola SP 1 prioritas pemasaran produksi di pasar kecamatan, pedagang keliling dan pasar provinsi. Prioritas pemasaran produksi pertama UPT Arongo adalah pasar kecamatan, pedagang keliling, dan pasar provinsi, dan prioritas pertama UPT Lengora Pantai adalah pasar kecamatan, dan pedagang keliling.


| 60

Tabel 3.34. Pemasaran Produksi di Provinsi Sulawesi Tenggara Kode UPT

Nama UPT

PolaUsa Tahun ha Bina Pertama Kedua TPLK T+ 5 4 7

7402001

Awua Jaya

7403001

Langkoroni

TPLK

T+ 4

7404001

Amorome

TPLK

T+ 5

7405001

AmoholaSp1

TPLK

T+ 5

4

7

7405002

Arongo

TPLK

T+ 5

4

7

Lengora Pantai 6

TPLK

T+ 4

4

7

7406001 TotalUPT:

Prioritas Ketiga Keempat Kelima 5

6

2

5

6

2

5


3.13.3 Pelaku

Kelembagaan

Ekonomi

UPT

di

Provinsi

Provinsi

Sulawesi

Sulawesi Tenggara Pelaku

kelembagaan

ekonomi

di

Tenggara tahun 2014 terdiri dari transmigran dan penduduk setempat yang tersebar pada warung/kios/waserda, pedagang keliling dan pedagang di pasar UPT. Pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran terdiri dari 64 orang pedagang warung/kios/waserda, 20 orang pedagang keliling dan 10 orang pedagang di pasar UPT. Sedangkan oleh penduduk setempat terdiri dari 7 orang pedagang warung/kios/waserda, 3 orang pedagang keliling dan 1 orang pedagang di pasar UPT. Rasio pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran dan penduduk setempat adalah 94 dibanding 11 (11,70).


| 61

Tabel 3.35. Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Tenggara Kode UPT

Nama UPT


Warung/Kios/ Waserda Trans migran

Pedagang Keliling


Penduduk Trans Penduduk Trans Penduduk Setempat migran Setempat migran Setempat

Jumlah Pelaku Lembaga Ekonomi Trans migran

Penduduk Setempat


7402001 Awua Jaya

TPLK

T+5

11

7

6

3

6

0

23

10

43

7403001 Langkoroni

TPLK

T+4

10

0

0

0

0

0

10

0

0

7404001 Amorome

TPLK

T+5

8

0

2

0

0

0

10

0

0

7405001 Amohola Sp 1

TPLK

T+5

7

0

2

0

4

1

13

1

8

7405002 Arongo

TPLK

T+5

28

0

10

0

0

0

38

0

0

7406001 Lengora Pantai

TPLK

T+4 64

7

20

3

10

1

94

11

11,70

Total UPT :6



| 62

3.14 Kelembagaan Provinsi Papua Pembangunan Transmigrasi di Provinsi Papua dimulai sejak tahun 1964, yaitu di Permukiman Transmigrasi Kumbe di Kabupaten Merauke dengan jumlah penempatan 27 KK. Pembangunan transmigrasi selanjutnya dilaksanakan dalam skala besar yang didukung dengan tersedianya pencadangan areal yang relatif luas di bagian wilayah yang saat itu masih mengalami berbagai kendala seperti ketersediaan sarana dan prasarana serta aksesibilitas. Jumlah Permukiman Transmigrasi yang telah dibangun di Provinsi Papua sampai tahun 2011 adalah 102 unit dengan penempatan transmigran sebesar 35.842 KK.

3.14.1 Kelembagaan Ekonomi UPT di Provinsi Papua Kelembagaan Ekonomi yang terdapat di UPT/Kimtrans Provinsi Papua tahun 2014 adalah Koperasi Unit Desa (KUD) sejumlah 2 unit di 2 lokasi UPT yaitu UPT Senggi SP 1, dan Tanah Miring SP 1. Tabel 3.36. Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Papua Kode UPT

Nama UPT

Jenis Kelembagaan Ekonomi Pola Tahun Kel Usaha Bina Bank Bank Koperasi KUB Simpan Pemasaran Lainnya Keliling (KUD) H pertanian pinjam

9111001 Senggi SP 1

TPLK

T+6

-

-

1

-

-

-

-

9112001 Tanah Miring SP 1

TPLK

T+6

-

-

1

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

Jumlah


3.14.2 Lokasi Prioritas Pemasaran UPT di Provinsi Papua Lokasi pemasaran produksi di Provinsi Papua tahun 2014 memiliki lokasi prioritas pemasaran produksi yang berbeda-beda di masing-masing UPT. Untuk UPT Tanah Miring SP 1 memiliki prioritas pemasaran produksi pertama di pasar UPT/UPT terdekat.


| 63

Tabel 3.37. Pemasaran Produksi di Provinsi Papua Kode UPT

Nama UPT

9111001

SENGGI SP1

9112001

TANAHMIRING SP1

TotalUPT:

2

Prioritas Tahun PolaUsa Bina ha Pertama Kedua Ketiga Keempat TPLK T+ 6 TPLK

T+ 6

Kelima

1


3.14.3 Pelaku Kelembagaan Ekonomi UPT di Papua Pelaku kelembagaan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara tahun 2014 terdiri dari transmigran dan penduduk setempat yang tersebar pada warung/kios/waserda, pedagang keliling, dan pedagang di pasar UPT. Pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran terdiri dari 6 orang pedagang warung/kios/waserda dan 2 orang pedagang di pasar UPT. Sedangkan oleh penduduk setempat terdiri dari 2 orang pedagang keliling dan 4 orang pedagang di pasar UPT. Rasio pelaku kelembagaan ekonomi oleh transmigran dan penduduk setempat adalah 8 dibanding 6 (75).


| 64

Tabel 3.38. Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Provinsi Papua Kode UPT

Warung/Kios/ Waserda

Nama UPT

Rasio Penduduk Pola Tahun Lokal dengan Usaha Bina Trans Penduduk Trans Penduduk Trans Penduduk Trans Penduduk Penduduk migran Setempat migran Setempat migran Setempat migran Setempat Transmigran

9111001 SENGGI SP 1

TPLK

T+6

9112001 TANAH MIRING SP 1

TPLK

T+6

Total UPT :2

Pedagang Keliling

Pedagang di Pasar Jumlah Pelaku UPT Lembaga Ekonomi

6

0

0

2

2

4

8

6

75

6

0

0

2

2

4

8

6

75,00



| 65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN 4.1

Kesimpulan Dari

analisis

data

Permukiman

Transmigrasi

berbasis

Kelembagaan diatas, dapat disimpulkan bahwa: 1.

Dari data analisis Kelembagaan Ekonomi di Permukiman Transmigrasi berdasarkan Database Ketransmigrasian Tahun 2014, dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2014, Koperasi Unit Desa (KUD) merupakan Kelembagaan Ekonomi terbanyak di daerah transmigrasi sejumlah 33 (tiga puluh tiga) unit. Disusul Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebanyak 9 (sembilan) unit lalu Kelembagaan Ekonomi berupa Kelompok Simpan Pinjam, Bank Keliling, dan Pemasaran Hasil Produksi yang memiliki jumlah masing-masing sebanyak 1 (satu) unit. Sedangkan untuk jenis kelembagaan ekonomi berbentuk bank tidak ditemukan datanya.

2.

Hasil analisis Pelaku Kelembagaan Ekonomi di Permukiman Transmigrasi Tahun 2014, dapat diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2014, dari jumlah keseluruhan 675 (enam ratus tujuh puluh lima), Pelaku Lembaga Ekonomi yang terdiri dari 589 (lima ratus delapan puluh sembilan) Transmigran dan 86 (delapan puluh enam) penduduk setempat, didapatkan data pelaku

Lembaga

warung/kios/waserda

Ekonomi

terbanyak

sebanyak

427

terdapat

Pelaku

pada

Lembaga

Ekonomi yang terdiri dari 390 transmigran dan 37 penduduk setempat. Untuk Pedagang Keliling sebanyak 148 pelaku yang terdiri dari 136 transmigran dan 12 penduduk setempat,


| 66

kemudian pedagang di pasar UPT sebanyak 90 Pelaku yang terdiri dari 54 transmigran dan 37 penduduk setempat. 3.

Pemasaran

Produksi

di

berdasarkan

database

ketransmigrasian

diperoleh

hasil

pada

Permukiman

tiap-tiap

UPT

Transmigrasi Tahun

memiliki

2014 prioritas

Pemasaran Produksi yang berbeda-beda.

4.2

Saran Untuk menyempurnakan Penyusunan Buku Data dan Informasi

Kelembagaan beberapa saran yang bisa menjadi bahan masukan adalah sebagai berikut: 1.

Masih terdapat beberapa unit permukiman transmigrasi yang tidak memiliki kelembagaan ekonomi, untuk mendukung pembangunan perekonomian di setiap unit permukiman transmigrasi

(UPT)

dapat

dilakukan

dengan

langkah

peningkatan jumlah kelembagaan ekonomi. 2.

Meningkatkan jumlah aktifitas kegiatan kelembagaan ekonomi untuk membantu transmigran dan penduduk setempat dalam kegiatan ekonomi.

3.

Di masing-masing unit permukiman transmigrasi (UPT), perlu ditingkatkan jumlah lokasi pemasaran produksi untuk menjual hasil produksi dari transmigran dan penduduk setempat.

4.

Masyarakat setempat didorong untuk lebih banyak terlibat dalam pelaku kelembagaan ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di unit permukiman transmigrasi (UPT).


| 67

DAFTAR PUSTAKA

Dirjen Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Direktorat Partisipasi Masyarakat, Kemenakertrans, 2013. Transmigrasi Embrio Kalimantan Utara, Jakarta. Balitbangfo Kemenakertrans, 2011. Potensi Kawasan Transmigrasi dalam Rangka Mendukung Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia Gorontalo, Pusat Data dan Informasi Ketransmigrasian”, Jakarta. Depnakertrans, 2005. Membangun Daerah Bersama Transmigrasi, Jakarta. Kemenakertrans, 2014. Membangun Daerah bersama Transmigrasi, Jakarta. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sumberdaya Kawasan Transmigrasi, 2005. Penyelenggaraan Program Transmigrasi di Propinsi Kalimantan Timur, Jakarta.


| 68

Buku Data dan Informasi

Recommend Documents