DATA DAN INFORMASI MIGAS A. BAHAN BAKAR MINYAK/BBM
Foto kesiapan penyediaan BBM/foto pengeboran minyak lepas pantai
Foto kapal tangker pertamina
Foto depot pertamina dan truk tangki
Jumlah lembaga penyalur pertamina : • FRM Region I Medan • FRM Region II Palembang • FRM Region III Jakarta • FRM Region IV Semarang • FRM Region V Surabaya • FRM Region VI Balikpapan • FRM Region VII Makasar • FRM Region VIII Jayapura
B. KESIAPAN PENYEDIAAN LPG
Foto kapal storade pertamina pengangkut LPG
Foto SPBG
Program konversi pengalihan minyak tanah (MITAN) ke LPG 3kg sebagai implementasi kebijakan nasional (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi tahun 2010) Dasar hukum pelaksanaan program konversi Mitan ke LPG Landasan hukum yang dipakai adalah : 1. Undang-undang no 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi 2. Peraturan Presiden no 5 tahun 2006 tentang kebijakan energi nasional 3. Peraturan Presiden no 104 tahun 2007 tentang penyediaan pendistribusian dan penetapan harga LPG tabung 3 kg 4. Peraturan Menteri ESDM no 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan pendistribusiaan LPG. Tujuan program pengalihan Mitan ke LPG 1. Melakukan diversifikasi pasokan energi untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, khususnya minyak tanah untuk dialihkan ke LPG. 2. Mengurangi penyalahgunaan minyak tanah bersubsidi karena LPG lebih aman dari penyalahgunaan 3. Melakukan efisiensi anggaran pemerintah karena penggunaan LPG lebih efisiensi dan subsidinya relatif lebih kecil dari pada subsidi minyak tanah 4. Menyediakan bahan bakar yang praktis, bersih, dan efisien untuk rumah tangga dan usaha mikro
Data tahap pelaksanaan konversi di Provinsi NTB No
Kabupaten/Kota
Realisasi
Tahap usulan 2013
Tahap I
Tahap II
Total
Total (Belum)
1
Kab. Lombok Barat
55.887
69.213
124.900
64.533
2
Kab. Lombok Tengah
112.184
89.647
201.831
107.504
3
Kab. Lombok Timur
137.196
125.104
262.300
66.017
4
Kab. Lombok Utara
20.920
11.689
32.609
3.418
5
Kota Mataram
39.435
18.016
57.451
20.816
365.422
313.669
679.091
262.288
Total P. Lombok 6
Kab. Sumbawa
83.903
7
Kab. Sumbawa Barat
18.117
8
Kota Bima
18.797
9
Kab. Bima
108.847
10
Kab. Dompu
53.658
Total P. Sumbawa Grand Total
Belum Realisasi Realisasi
281.323 679.091
543.611
Peran Serta Pemerintah Daerah Sesuai dengan peraturan Menteri ESDM no 26 tahun 2009 tentang tata niaga Liquefied Petroleum Gas Pasal 32 Direktur jenderal (minyak dan gas bumi) melakukan koordinasi dengan departemen dalam negeri atas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang meliputi : 1. Ditaatinya harga eceran tertinggi (HET) LPG tertentu di wilayah distribusi LPG tertentu 2. Kelancaran penyediaan dan pendistribusian LPG pada tingkat penyalur LPG ke konsumen LPG 3. Izin lokasi pendirian sarana dan fasilitas penyediaan dan pendistribusian LPG Tujuan Penetapan HET LPG 3kg •
Untuk melindungi dan menjaga kestabilan harga LPG 3kg di masyarakat
Penetapan HET LPG 3kg di daerah harus mempertimbangkan : •
Kemampuan daya beli masyarakat terutama yang kurang mampu/miskin
•
Kondisi geografis, jenis alat angkut dan faktor lain daerah setempat
•
Perbedaan kemampuan permodalan para agen dan pangkalan di setiap daerah
Issue-issue Strategis 1. Sasaran program dinilai belum tepat sasaran, hal ini diindikasikan bahwa masyarakat konsumen pengguna LPG 3kg bukan hanya rumah tangga miskin dan usaha mikro, tetapi telah dinikmati pula oleh rumah tangga mampu/menengah keatas dan bisa dinikmati oleh siapapun 2. Masih adanya keengganan sebagai masyarakat untuk menggunakan kompor gas. Karena sudah terbiasa menggunakan minyak tanah atau kayu bakar khususnya di perdesaan, demikian pula sebagian masyarakat yang tinggal di daerah/desa terpencil dan terisolir belum terjangkau jaringan listrik dan kehidupannya masih menggantungkan pada minyak tanah. 3. Munculnya penyimpangan LPG 3kg akibat adanya DISPARITAS harga LPG 12kg, 50kg 4. Terjadi insiden penggunaan tabung gas 3kg akibat rendahnya kualitas Regulator, Selang, Tabung LPG 3kg serta tidak memenuhi standar SNI, hal ini dikhawatirkan akan menjadi PRESENDEN buruk bagi masyarakat penerima program 5. Dimethyl ether atau DME adalah salah satu alternatif sumber bahan bakar yang mulai dilirik sebagai pengganti LPG dimasa yang akan datang, mengapa DME? Salah satu kelebihan DME adalah sifatnya yang tidak jauh berbeda dengan LPG
Undang-Undang no 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis 2. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa GAGAL TEKNOLOGI, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit
PASAL 26 1. Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi 2. Pemerintah telah, sedang dan terus mengambil langkah langkah terkait dengan kecelakaan penggunaan LPG 3kg, selain untuk melindungi seluruh bangsa juga sebagai bentuk tanggung jawab dalam pelaksanaan program konversi mitan ke gas LPG 3. Masyarakat diharapkan tidak terkena histeria dan tetap melanjutkan penggunaan LPG, namun dengan lebih meningkatkan standar keamanan dalam menggunakannya.
