Best Practices Anggota APKASI 2003

Best Practices Anggota APKASI 2003

Best Practice :

Pembentukan LEPP-M3 sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Yayasan Inovasi Pemerintahan Daerah (YIPD) Jl. Tebet Barat Dalam III A no 02 Jakarta 12810, Indonesia Phone: +62-21-83794469 Fax: +62-21-83791270 E-mail: [email protected]

Best Practices Anggota APKASI 2003 Clearinghouse YIPD - 1

Pembentukan LEPP-M3 sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Kabupaten : Deli Serdang Kelompok Sektor : Penanggulangan kemiskinan; Pengenalan Metode dan Teknologi Kelompok Daerah : Pesisir Gambaran Umum kabupataen Deli Serdang Letak geografis kabupaten Deli Serdang adalah 20 57’- 30 16’ LU dan 98 33’-99 27’ BT, yang berada pada posisi silang dikawasan palung pasifik barat, dengan luas wilayah 4.397 km2 atau 6,21% dari luas propinsi Sumatra Utara. Batas-batas wilayah Deli Serdang:    

Sebelah utara Sebelah selatan Sebelah timur Sebelah barat

: : : :

Selat sumatra dan kabupaten Langkat Kabupaten Karo dan Kabupaten Simalungun Selat Sumatra da Kabupaten Asahan Kabupaten Karo dan Kabupaten Langkat

Dari total luas wilayahnya, sebagian besar (85,43%) adalah merupakan areal pertanian dan perkebunan; 8,15% kawasan hutan; dan 4,12% merupakan pemukiman dan untuk penggunaan lainnya. Jumlah penduduk menurut hasil sensus ekonomi tahun 2001 adalah sebanyak 2.047.488dengan tingkat pertumbuhan 2,10% dan kepadatan rata-rata 455 jiwa/km2. jumlah penduduk di Deli Serdang merupakan jumlah penduduk terbesar kedua di propinsi Sumatera Utara setelah Medan. Komposisi mata pencaharian utama penduduk adalah; Petani (60,22%), Pegawai Negeri/ ABRI/ Karyawan (21,83%), Pedagang (5,40%), Jasa-jasa (3,17%), Nelayan (2,86%), Pengrajin (0,40%) dan lain-lain (6,12%). Adapun gambaran perkembangan keuangan daerah Kabupaten Deli Serdang dari Tahun 2000 sampai tahun 2002 adalah sebagai berikut: Perkembangan APBD

No

Tahun Anggaran

Target

Realisasi

1 2 3

2000 2001 2002

203.802.707.000,409.684.553.000,520.777.005.000,-

205.278.932.035.87 449.464.500.000.00

No

Tahun Anggaran

Target

Realisasi

1 2 3

2000 2001 2002

12.817.694.000,25.666.844.423,35.093.722.000,-

12.508.414.208.97 24.669.610.646,19

Perkembangan PAD

Best Practices Anggota APKASI 2003 Clearinghouse YIPD - 2

Situasi Sebelum Inisiatif Seperti umumnya kondisi ekonomi masyarakat nelayan didaerah pantai, kondisi nelayan di Kabupaten Deli Serdang cukup memprihatinkan karena jumlah pendapatanya yang rendah. Hal tersebut di sebabkan oleh situasi dan kondisi sebagai berikut; 

Nelayan di kebanyakan wilayah pesisir di Indonesia umunya merupakan kelompok yang sangat sulit untuk diorganisasikan. Nelayan juga umunya merupakan kelompok masyarakatyang tidak memiliki alur-kas sehingga konsep perencanaan ekonominya sangat tidak pasti. Oleh Karena itu kelompok nelayan lebih banyak bergerak dalam kesatuan-kesatuan informal tanpa memiliki perencanaan ekonomi yang jangka panjang.



Kondisi nelayan di Kabupaten Deli Serdang belum banyak tersentuh dengan program-program yang benar-benar dapat mengembangkan ekonomi mereka secara riil, terorganisasi dan berkelanjutan.



Belum banyak LSM maupun institusi Perguruan Tinggi local yang secara riil fisik membantu pada peningkatan ekonomi nelayan, walaupun telah banyak peran mereka dalam membantu di bidang non-fisik pada banyak kelompok nelayan.

Pada tahun 2000 Pemerinyah pusat meluncurkan program PEMP (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir) yang secara khusus diarahkan pada peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan diwilayah pesisir. Program ini disalurkan oleh pemerintah Pusat melalui Departemen Perikanan dan Kelautan kepada daerah-daerah yang ditentukan berdasarkan kriteria tertentu. Adapun jenis karakteristik program ini adalah program pengentasan kemiskinan dengan alokasi Dana dari APBN unutk program JPS-PK (Jaring Pengaman Sosial – Pengentasan Kemiskinan). Mengacu pada Surat Edaran Bersama (SEB) antara Departemen Perikanan dan Kelautan, Dirjen Anggaran Departemen Keuangan, dan Bappenas, maka mekanisme penyaluran dana untuk pelaksanaan program ini adalah seluruh dana (tidak termasuk dana untuk Administrasi Proyek) diserahkan langsung pada Kelompok Sasaran (Poksar) yang pengalokasiannya telah ditentukan dalam SEB tersebut melalui mekanisme revolving fund. Selanjutnya pada pelaksanaan dilapangan Pimpinan Bagian Proyek yang terdapat di Kabupaten, dapat menentukan lokasi dan poksar sesuai dengan Pedoman Umum yang telah disusun oleh Pimpinan Proyek Pusat. Inisiatif   

Pemanfaatan keberadaan program PEMP untuk memperkenalkan berbagai inovasi/metodologi/teknik penangkapan ikan yang aman dan ramah lingkungan serta untuk memperoleh hasil yang lebih optimal. Pengorganisasian nelayan melalui pembentukan lembaga yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Pengembangan fungsi lembaga nelayan sebagai wadah untuk penciptaan lapangan usaha dan pemberian fasilitas kredit dan simpan pinjam

Best Practices Anggota APKASI 2003 Clearinghouse YIPD - 3

Strategi yang dipakai dan Tindakan Ketaatan pada Pedoman Umum Pelaksanaan Program dan kemampuan berinovasi dari pemerintah daerah untuk memanfaatkan program PEMP sebagai pemicu pembangunan dan pemberdayaan sector kelautan adalah sesuatu yang menjadi menonjol di Deli Serdang. Pemerintah Daerah Deli Serdang (cq. Dinas Perikanan) melakukan serangkaian justifikasi dan penyesuaian atas Pedoman Umum dari PEMP. Proses penyesuaian ini dilaksanakan dengan mempertimbangankan situasi, kondisi dan kebutuhan dari Kabupaten Deli Serdang, serta keberadaan lembaga yang dapat berperan sebagai fasilitator dan mediator. Dinas Perikanan telah mengembangkan program PEMP sebagai program yang berkelanjutan dan saling terintegrasi dengan program lainnya yang ada di Dinas Perikanan. Pimpinan Bagian Proyek di Dinas Perikanan mengalokasikan kegiatan PEMP pada dua desa di Kecamatan Percut Sei Tuan. Adapun dana yang diperoleh untuk melaksanakan program ini adalah sebesar Rp 632.600.000,- dengan mekanisme penyaluran berdasarkan Surat Edaran Dirjen Anggaran No. SE.128/A/2001. Sebagai upaya pelaksanaan pendampingan bagi masyarakat, pihak pemerintah daerah bersama masyarakat pesisir di Percut Sei Tuan membentuk sebuah lembaga bersama yang dapat menjadi wadah yang dapat menjaga tingkat keberlangsungan program. Lemabga tersebut kemudian dinamai LEPP-M3 (Lembaga Ekonomi Pengembangan Pesisir Mikro Mitra Mina). Selanjutnya LEPP-M3 merekrut seorang staf pendamping yang memahami hal-hal antara lain tentang system perikanan dan kelautan; dan system distribusi perdagangan. Dana yang disuntikan oleh Pemerintah Pusat telah berhasil dikelola dengan sangat efektif melalui manajemen sederhana dan disalurkan pada pelaksanaan 5 sub program yaitu: a. Pengadaan 14 unit kapal penangkap ikan b. Pemberian modal usaha pembudidayaan ikan dan udang kepada 20 unit tambak c. Pemberian modal usaha untuk pengolahan ikan sebanyak 2 unit d. Pemberian modal usaha untuk pengadaan BBM sebanyak 1 unit e. Pemberian modal usaha untuk usaha bakulan sebanyak 10 orang Dengan bantuan manajemen dari LEPP-M3, program PEMP telah dapat menggulirkan sub program pengadaan kapal penangkap ikan (ukuran sedang untuk 4 penumpang) dari jumlah awal sebanyak 14 menjadi 19 buah dalam jangka waktu selama 6 bulan. Seb program pengadaan kapal penangkap ikan dilaksanakan dengan memberikan modal kapal kepada para kelompok nelayan (yang masing-masing kelompok terdiri dari 4 nelayan) dengan kewajiban pengembalian modal melalui angsuran selama 1 tahun. Dengan bertambahnya jumlah pengadaan kapal, maka jumlah anggota binaan yang tergabung dalam sub program pengadaan kapal penangkap ikan juga bertambah, dari anggota sebanyak 56 menjadi 76 nelayan. Anggota binaan lainnya yang diatur dan dikelola oleh LEPP-M3 adalah : 10 orang pengusaha ikan bakulan, 6 orang dari unit pengolahan ikan, dan 20 orang dari 20 pengolahan unit tambak. Jadi total nelayan yang berada dalam lingkungan binaan LEPP-M3 berjumlah 112 orang nelayan.

Best Practices Anggota APKASI 2003 Clearinghouse YIPD - 4

Selain dengan pemberian modal usaha, LEPP-M3 juga memberikan peluang bagi anggota binaannya untuk melakukan kegiatan simpan pinjam. Setiap anggota memiliki hak untuk meminjam dana yang tersedia di LEPP-M3 dengan persyaratan yang bersangkutan tidak memiliki tunggakan atau sekurang-kurang yang bersangkutan dapat membayar cicilan tepat waktu. Dana pinjaman dapat diberikan untuk digunakan sebagai tambahan modal kerja dengan plafon maksimal sebesar Rp 1.000.000,-. LEPP-M3 tidak hanya menjadi mitra Pemrintah Daerah dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat pesisir, tapi juga menjadi laboratorium lapangan Pemerintah Daerah dalam mengembangkan teknologi penangkapan ikan. Dinas Perikanan berhasil mengembangkan sebuah alat penangkap ikan yang efektif yaitu “pukat layang’, yang dapat dikategorikan sebagai alat yang ramah lingkungan dibandingkan dengan “pukat harimau”, karena struktur jarring maupun ukurannya lebih proporsional sehingga tidak berpotensi untuk merusak keanekaragaman hayati laut. Selanjutnya “pukat laying” tersebut diujicobakan pada masyarakat nelayan di bawah koordinasi LEPP-M3. Kerjasama antara Dinas Perikanan dan LEPP-M3 lainnya adalah dalam proses produksi dan pemasaran “pukat laying” dalam bentuk pengembangan usaha mereka dalam produksi dan penjualan alat tangkap ikan “pukat laying”, dan pengembangan kelompok-kelompok nelayan baru yang diarahkan untuk melayani permintaan “pukat laying” yang sangat tinggi dari para nelayan di sepanjang pesisir timur Sumatera bagian utara. LEPP-M3 dalam pelaksanaan berbagai kegiatannya ternyata dihadapkan pada berbagai masalah, terutama pada masalah persaingan usaha. LEPP-M3 yang dinilai Pemerintah Daerah sebagai lembaga telah berhasil membangun kinerja organisasi nelayan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup nelayan, ternyata menjadi ancaman bagi para tengkulak yang umumnya berusaha untuk dapat memetik banyak keuntungan dari tidak terorganisirnya masyarakat nelayan. Namun melalui fasilitasi Pemerintah Daerah, dan dukungan dari tokoh masyarakat setempat yang dijadikan anggota LEPP-M3, maka masalah-masalah yang mengarah pada berbagai jenis konflik yang lebih tajam berhasil diminimalisasi. LEPP-M3 secara berkala melakukan diskusi antar anggota atau sering juga disebut sebagai Rapat Anggota sebagai wadah tukar informasi antar nelayan. Pada kesempatankesempatan seperti Rapat Anggota tersebut, pihak Pemerintah Daerah sebagai mitra sejajar selalu hadir teruatama mensosialisasikan berbagai kebijakan dan memfasilitasi berbagai kebutuhan pelayanan dari kemitraan antara Pemerintah dengan LEPP-M3 tersebut. Hasil Yang Dicapai dan Pelajaran Yang Diperoleh Dengan keberhasilan LEPP-M3 seperti dalam menambah jumlah armada kapal sebanyak 5 buah dalam kurun waktu 6 bulan dan juga memberikan peluang kredit simpan pinjam, maka semakin banyak jumlah nelayan yang tertarik untuk bergabung dalam binaan LEPP-M3. Masyarakat nelayan pesisir yang sebelumnya merupakan komunitas yang sulit untuk dikoordinasikan ternyata dapat diorganisir dan dapat ditingkatkan pendapatannya. Dengan adanya partisipasi nelayan setempat untuk bergabung dalam LEPP-M3 dan juga dengan adanya berbagai ujicoba inovasi dari Dinas Perikanan yang ditransfer pada LEPP-M3 telah menajdikan program kemitraan (antara pemerinah – LSM – masyarakat nelayan) bergerak sangat memuaskan. Oleh karena itu tidak hanya

Best Practices Anggota APKASI 2003 Clearinghouse YIPD - 5

para nelayan setempat yang semakin tertarik untuk bergabung dalam LEPP-M3, tapi banyak juga LSM dan perusahaan swasta yang mencoba melihat peluang untuk mengembangkan kerjasama. Keberhasilan pelaksanaan program PEMP sebagai pemicu dan mekanisme dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir dan peningkatan taraf hidup nelayan telah memberikan nilai tambah bagi Pemerintah Daerah Deli Serdang, khususnya Dinas Perikanan. Keberhasilan LEPP-M3 tersebut telah mendapatkan perhatian khusus dari pihak Pemerintah Pusat dengan adanya program “subsidi BBM” untuk nelayan. Program subsidi BBm tersebut diberikan melalui penyediaan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar) khusus bagi nelayan, sehingga nelayan bias membeli BBM dengan potingan harga yang cukup besar. SPBU Nelayan tersebut dikelola oleh LEPP-M3 dan merupakan satu-satunya SPBU nelayan di wilayah Sumatera. Kemampuan melokalkan sebuah intervensi program dan menjadikannya terinternalisasi di dalam masyarakat membuthkan komitmen dan kemampuan yang tinggi untuk membangun kemitraan yang melibatkan banyak pihak. Mekanisme pemeliharaan system merupakan hal yang paling penting untuk mendorong adanya upaya pembesaran efek berganda. Pemerintah Daerah Deli Serdang telah berhasil memanfaatkan dan mengembangkan program pemerintah pusat melalui berbagai inovasinya untuk pemberdayaan masyarakat yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi local. Kebersinambungan Program LEPP-M3 dapat berkesinambungan karena adanya:  Kemampuan dalam mengakomodasikan berbagai kebutuhan para nelayan anggotanya, seperti kebutuhan akan ketersediaan perahu dengan fasilitas kredit, dana talangan untuk modal kerja, dan ketersediaan BBm bagi nelayan  Rasa kepemilikan yang tinggi dari anggota untuk terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan  Dukungan kemitraan dari pemerintah daerah dan pihak lainnya. Kemampuan untuk Ditransfer Walaupun program PEMP merupakan sebuah program luncuran dari Pemerintah Pusat, namun Deli Serdang telah berhasil mengembangkan program-program inovatif yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi local, seperti pemanfaatan lembaga LEPP-M3 sebagai lembaga mediasi kemitraan Pemerintah Daerah – Swasta – Masyarakat, pengembangan dan produksi teknologi inovatif, peningkatan kepercayaan masyarakat pada organisasi formal, penjaminan ketersediaan modal kerja, penjaminan ketersediaan infrastruktur penunjang produksi (BBM), dan pelibatan masyarakat dalam lapangan pekerjaan baru. Selama Pemerintah Daerah memiliki komitmen yang tinggi untukmemfasilitasi dan memberikan pelayanan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta berupaya membangun kemitraan dengan pihak-pihak terkait, maka program pemberdayaan masyarakat pesisir seperti yang telah dilakukan di Deli Serdang menjadi sangat layak untuk dapat ditransfer kepada Pemerintah Daerah lainnya di Indonesia.

Best Practices Anggota APKASI 2003 Clearinghouse YIPD - 6

Alamat Kontak Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Ir. Roniazir Agus H. Kepala Dinas Perikanan, Kabupaten Deli Serdang Jl. Mahoni No. 1 Lubuk Pakam Deli Serdang Telp. 061 – 795 4296 Hp 0816 313 3155 APKASI Eko Subhan Wisma Alia Lt. 4 Jl. Ridwan Rais 10 -18 Jakarta Telp. 021 – 386 7670 Fax 021 – 386 7671 Email [email protected]

Best Practices Anggota APKASI 2003 Clearinghouse YIPD - 7