APLIKASI PENDAPATAN PAJAK HIBURAN GUNA MENINGKATKAN EFISIENSI PELAPORAN TAGIHAN PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA CIREBON ==================== Rosalina Noviana, Nining R =================== ABSTRAK Penyediaan informasi yang harus dilakukan menjadi perhatian utama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon, sebab Dinas Pendapatan merupakan satu unit organisasi yang bertanggung jawab dalam penyediaan informasi, meliputi identitas keterangan yang menyangkut objek dan subjek pajak secara lengkap, tepat dan cepat. Dalam hal ini mengandung arti bahwa penyediaan informasi harus dilakukan secara sistematis dan terpola dengan tepat, agar mampu menunjang peningkatan pendapatan daerah. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon.. Hal ini belum mampu untuk menyajikan informasi yang tepat dan lengkap. Hal ini memperlihatkan adanya dampak dari HTM (Harga Tanda Masuk) wajib pajak belum dilakukan pengklasifikasian dengan tepat, sehingga sering terjadi kekeliruan dalam pendapatan kelas objek pajak. Yang ahirnya dapat mengurangi realisasi yang telah ditentukan. Kebutuhan informasi sering terlambat, sehingga dapat menghambat dalam penetapan pajak. Hal ini masih menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah objek pajak yang tidak sesuai dengan informasi yang ada. Dengan demikian akan dapat menghambat penetapan pajak secara tepat dan cepat. Penataan data belum dilakukan secara sistematis, sehingga menghambat pelaksanaan pendapatan, karena dalam penyimpanan data belum dilakukan secara tertib dan teratur. Kata kunci : Aplikasi, pendapatan, pajak hiburan
A. LATAR BELAKANG MASALAH Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi disegala bidang harus diikuti dengan persiapan sumber daya manusia yang handal. Teknologi berkembang tiap hitungan detik, apabila kita terlengah sedikit saja maka kita akan ditinggalkan oleh perkembangan teknologi. Akibatnya kita hanya menjadi penonton dan bisa saja kita menjadi budak teknologi. Untuk mengatasi hal tersebut maka dari sekarang kita harus bisa mempersiapkan diri untuk mengimbangi perkembangan teknologi dari waktu ke waktu.
Penyediaan informasi yang harus dilakukan menjadi perhatian utama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon, sebab Dinas Pendapatan merupakan satu unit organisasi yang bertanggung jawab dalam penyediaan informasi, meliputi identitas keterangan yang menyangkut objek dan subjek pajak secara lengkap, tepat dan cepat. Dalam hal ini mengandung arti bahwa penyediaan informasi harus dilakukan secara sistematis dan terpola dengan tepat, agar mampu menunjang peningkatan pendapatan daerah. Berdasarkan hasil pengamatan, menunjukkan bahwa permasalahan yang
Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011
35
dapat menghambat pendapatan wajib pajak adalah : 1. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon cepat dan lengkap. hal belum mampu untuk menyajikan informasi yang tepat dan lengkap. Hal ini memperlihatkan adanya dampak dari HTM (Harga Tanda Masuk) wajib pajak belum dilakukan pengklasifikasian dengan tepat, sehingga sering terjadi kekeliruan dalam pendapatan kelas objek pajak. Ahirnya dapat mengurangi realisasi yang telah ditentukan.
2.
C. MAKSUD DAN TUJUAN PENELITIAN Maksud Penelitian 1.
2.
Pemerintah kebutuhan informasi sering terlambat, sehingga dapat menghambat dalam penetapan pajak. Hal ini masih menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah objek pajak yang tidak sesuai dengan informasi yang ada. Dengan demikian akan dapat menghambat penetapan pajak secara tepat dan cepat. 3. Penataan data belum dilakukan secara sistematis, sehingga menghambat pelaksanaan pendapatan, karena dalam penyimpanan data belum dilakukan secara tertib dan teratur. Beradasarkan dari permasalahan diatas, penulis terdorong untuk malaksanakan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan pajak yang berjalan saat ini, yang dituangkan dalam bentuk tugas akhir yang berjudul “Aplikasi Pandapatan Pajak Hiburan Guna Meningkatkan efisiensi pelaporan tagihan pajak Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon”. B. PERUMUSAN MASALAH 1.
Pendapatan pajak Hiburan yang diperoleh utama Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Kota Cirebon belum dilaksanakan tertib administrasi dengan baik. Informasi untuk memudahkan petugas dalam melakukan penentuan nilai pajak atau besarnya pajak serta transaksi penyetoran oleh pajak membutuhkan waktu yang lama dan pemrosesan formulir.
2.
Membuat aplikasi tentang pajak hiburan menggunakan visual basic 6.0. Menyediakan informasi pajak hiburan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon.
Tujuan Penelitian 1. Menghasilkan aplikasi penyetoran pajak hiburan, agar pemrohaman yang dihasilkan cepat dan akurat dengan menggunakan Microsoft Visual Basic Pada Dinas Pendapat Dan Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Menghasilkan informasi pajak hiburan yang efektif dan efisien serta ketepatan dan kecepatan didalam memperoleh informasi. D. MANFAAT PENELITIAN Adapun manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian sebagai berikut: 1. Dengan penelitian tersebut penuis dapat merancang dan mengimplementasikan dengan Visual Basic 6.0 khususnya mengenai pendapatan pajak hiburan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon,
Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011
37
2. Sebagai bahan masukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon untuk mempertimbangkan dan meningkatkan sistem yang lama dengan yang baru. 3. Hasil dari perbuatan aplikasi pemrograman Ms. Visual Basic 6.0 ini untuk pajak hiburan, diharapkan bisa menjadi solusi bagi masalah / kendala yang masih pada saat ini, dalam pengolahan data pada khususnya dan penyampaian informasi pada umumnya di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon. Karena keterbatasan waktu dan tidak meluasnya tugas akhir ini penulis membatasi permasalahan dan pembahasan hanya pada pendataan nilai wajib pajak hiburan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon.
menyediakan pihak luar tersebut dengan laporan yang diperlukan”. a. Menerima data sebagai masukan (input). b. Melakukan pemrosesan dengan mengerjakan perhitungan, penggolongan unsur data, pemutakhiran (updating) dan lain-lain. c. Memperoleh informasi sebagai keluaran (output).
F. HASIL DAN PEMBAHASAN Diagram Konteks Kepala Dinas
Lap. Pendapatan NPWPD Hiburan Lap. NPPD, Lap SPPD, Lap. SKPD NPWPD, NPPD, SPPD, SKPD, Jenis Pajak, Surat Penagihan Aplikasi Pendapatan Pajak Hiburan
Seksi Penetapan Data Pajak Hiburan
Bid. PAD Data Tagihan Pajak Hiburan
NPWPD, NPPD, SKPD, Surat Tagihan Pajak
Data Pajak Hiburan
E. TINJAUAN PUSTAKA Wajib Pajak
Tinjauan Tentang Pajak Hiburan Gambar 1 : Diagram Konteks
MenurutUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, pajak hiburan adalah semua jenis pertunjukan, keramaian dan kegiatan, dengan nama bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oelh setiap orang dengan dipungut bayaran, sedangkan dalam Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 1998 tentang pajak hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan.
Keterangan : SSPD SKPD Nota PPD Jenis Pajak
Sistem Informasi Manajemen Pengertian sistem informasi menurut Robert A. Leitch dan K. roscoe davis (2001 : 10) adalah : “Sistem informasi adalah suatu sistem organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan
: Surat Setoran Pajak Daerah : Surat Ketetapan Pajak Daerah : Nota Perhitungan Pajak Daerah : Pajak Pertunjukan Film : 15% Karoke : 35% Permainan Anak : 7% Video Game : 35%
DFD Level 1 Pengolahan Data Pajak Hiburan
Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011
38
Wajib Pajak
DFD Level 1 Pembuatan Laporan PendapatanPajak Hiburan
Data Wajib Pajak
5.1 Pembuatan Lap. NPWPD
Lap. NPWPD
1.1 Pengecekan Wajib Pajak
Data NPWPD Lap. SSPD
5.2 Pembuatan Lap. SSPD
Lap. SKPD
5.3 Pembuatan Lap. SKPD
Lap. NPPD
5.4 Pembuatan Lap. Nota PPD
Kepala Dinas
Data Wajib Pajak
1.2 Validasi Data Pajak Hiburan
SSPD
Gambar 2 : DFD Level 1 Pengolahan Data Pajak Hiburan
Gambar 4 : DFD Level 1 Pembuatan Laporan Pendapatan Pajak Hiburan
ENTITAS RELASI SISTEM BARU DFD Level 1 Perhitungan Data Pajak Hiburan
NPWPD
2.1 Penginputan Variabel Data Jenis Pajak
Data NPWPD
No_Rek
Alamat
Nama
NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah)
Data NPWPD
Terdiri No_SKPD 2.2 Input Data Ketetapan Pajak
3.0 Proses Cetak Nota PPD
No_nota
Wajib Pajak
Tgl_Tempo
SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah)
Tgl_SKPD
Gambar 2 : DFD Level 1 Perhitungan Data Pajak Hiburan
DFD Level 1 Penagihan Pendapatan Pajak Hiburan
Menetapkan No_SSPD Penyetor
Bidang PAS
SSPD, NPWPD
Wajib Pajak
Data Wajib Pajak
Surat Tagihan
No_SK
SSPD (Surat Setoran Pajak Daerah)
Tgl_Bayar
Petugas
4.0 Proses Penagihan Pendapatan Pajak Hiburan
4.1 Penagihan Pendapatan Pajak Hiburan
Bayar Ketetapan pajak No_nota
NPWPD
Nota Perhitungan Pajak
Surat Tagihan Data Wajib Pajak
Bunga
Surat Tagihan
Jml_Total
denda
Seksi Penetapan
Tgl_Nota
Gambar 3 : DFD Level 1 PenagihanPendapatan Pajak Hiburan
Gambar 5: Entri Relationship Diagram
Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011
39
G. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Studi yang dilakukan penulis menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat berfungsi sebagai bahan masukan pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon khususnya penyetoran pajak hiburan. Penulis merancang suatu aplikasi yang dihasilkan berdasarkan uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yang merupakan hasil pelaksanaan studi yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan yang ingin penulis sampaikan adalah sebagai berikut : 1.
2.
Aplikasi penyetoran pajak dengan menggunakan bahasa pemrogaman Visual Basic 6.0, akan mempermudah dalam pengolahan data dan membuat kerja menjadi efektif dan efisien, baik dalam segi waktu maupun ketelitian. Aplikasi penyetoran pajak hiburan dengan menggunakan Visual Basic 6.0, dapat membantu dalam proses pengolahan penyetoran pajak hiburan, khususnya dalam hal ketepata dan pelaporan pencatatan penyetoran pajak.
Saran Berdasarkan kesimpulan yang telah ditemukan, maka penuis dapat memberikan saran sebagai berikut : 1.
2.
membutuhkan biaya yang cukup besar dan tenaga yang terampil. 3. Diharapkan sistem pendapatan pajak yang baru ini diterapkan dan lebih disempurnakan masa yang akan datang. H. DAFTAR PUSTAKA 1. Aji Supriyanto (2005), Pengantar Sistem Informasi, Erlangga, Bandung. 2. Asiaah Baharthaah, Hj. Sh, PengantarPengetahuan Pajak, Lametha, Bandung. 3. Jogiyanto. M. H. MB Akt, PhD (2005), Analisis Dan Desain, Andi, Yogyakarta. 4. Leitch dan K. Roscoe Davis (2001), Pengantar Sistem Informasi Manajemen, Erlangga, Bandung. 5. O. Setiawan Djuaharie (2001), Pedoman Penulisan Skripsi Tesis Disertai, Yrama Widya, Bandung. 6. Perda Kota Cirebon (2004) Tentang Pajak Hiburan. 7. Perda Kota Cirebon (2008) Tentang Organisasi Dan Tata Kerja DPPKD. 8. Rochman Sumitro (1998). Pajak Dan Pembangunan, Ersco, Bandung. 9. Sumitro, R. Prof, Dr, SH (1974), Pajak Dan Pembangunan, Erseco, Bandung. 10. Teguh Wahyono (2004), Sistem Informasi Konsep Dasar, Analisa Desain dan Implemetasinya. 11. Undang-Undang RI No. 28 (2009) Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, BP. Panca Usaha, Jakarta.
Dalam menerapkan Aplikasi Pandapatan Pajak Hiburan Pada Utama Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cirebon sebaiknya memberikan pelatihan kepada pegawai dalam hal penggunaan komputer. Sebaiknya peralihan sistem yang lama ke sistem yang baru dilakukan secara bertahap karena peralihan
Jurnal Online ICT-STMIK IKMI Vol 1-No. 1 Edisi Juli 2011
40
