Bekerja Secara Berkelanjutan. Work Sustainably. Laporan KEBERLANJUTAN 2011 SUSTAINABILITY Report

Bekerja Secara Berkelanjutan Work Sustainably Laporan KEBERLANJUTAN 2011 SUSTAINABILITY Report

DAFTAR ISI TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN PT PLN (PERSERO)

SUSTAINABILITY REPORT OF PT PLN (PERSERO) LAPORAN DIREKSI

Message from the Board of Directors

PROFIL PT PLN (PERSERO)

PT PLN (Persero) Profile

Sekilas PT PLN (Persero) PT PLN (Persero) in brief

2

5

12 13

Visi, Misi, Moto dan Strategi Umum Perusahaan

The Company’s Vision, Mission, Motto, and General Strategy

16

Grup Usaha PLN PLN Business Group

20

Bidang Usaha Line of Business

22

Peta Operasional Perusahaan

Map of Company’s Operational Regions

28

Peristiwa Penting Significant Events

30

Penghargaan dan Sertifikasi

TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

SUSTAINABLE GOVERNANCE

Pedoman, Struktur dan Mekanisme Tata Kelola

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

77

Maksud dan Tujuan Purpose and Objectives

78

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM

Visi dan Misi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial PLN

The Vision and Mission of PLN’s Social Responsibility Program

Struktur Organisasi Pelaksana

Executive Board Organizational Structure

Dasar Hukum Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial

Legal Foundation of CSR Program Implementation

Program dan Pelaksanaan Program

79

80

82

Program and their Implementation

83

Kisah Mitra Binaan Foster Partners Stories

90

26

Struktur Organisasi Organization Structure

Awards and Certifications

Table of Contents

40

44

PENGEMBANGAN SDM

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

94

Hubungan dengan Pegawai Employee Relations

96

Kepatuhan pada Peraturan Perundangan Bidang Kepegawaian

97

Compliance with Labor Laws and Regulations Demografi dan Jumlah Pegawai

103

46

Demography and Worker Numbers

46

Competence Improvement and Career Development

108

47

Paket Kesejahteraan Welfare Package

112

Dewan Komisaris Board of Commissioners

48

Penyelarasan Organisasi dan Penyempurnaan Sistem Manajemen SDM

Direksi Board of Directors

49

GCG Guidelines, Structure and Mechanism RUPS GMS Dewan Komisaris dan Direksi

The Board of Commissioners and The Board Directors

Remunerasi Komisaris dan Direksi

Remuneration of the BoC and BoD Komite Dewan Komisaris

Committees under the Board of Commissioners Komite Direksi Board of Directors’ Committee Kebijakan Pokok Tata Kelola

Corporate Basic Governance Policies Kode Etik Perilaku dan Budaya Perusahaan

Code of Conduct and Corporate Culture Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Stakeholder Engagement Perkara Hukum yang Dihadapi Perseroan

Litigation

49 50 51 53 57 58 63

Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Karir

Organizational Coordination and Perfection of the Human Resources System Peningkatan Budaya Unggul

Enhancement of Excellence Culture

116

117

PT PLN (Persero) Laporan KEBERLANJUTAN 2011 SUSTAINABILITY Report

1

Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Occupational Environment, Safety and Health

Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Occupational Environment, Safety and Health Komite Keselamatan Ketenagalistrikan

Electrical Power Safety Committee Kegiatan-kegiatan Utama di Tahun 2011

Major Activities in 2011

118

119 120 122

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Environmental Management and Protection

159

Kebijakan Lingkungan Environmental Policy

161

Pengelolaan Lingkungan dengan Sistem Terakreditasi

162

Accredited System on Environmental Management Pengelolaan Lingkungan sekitar Instalasi

Management of Installation Environment

164

Kecelakaan Kerja Occupational Safety

123

Pemakaian Bahan Materials Usage

167

Kesehatan Kerja Occupational Health

129

Penggunaan Energi Energy Usage

171

Penghargaan Awards

130

Penggunaan Air Use of Water and Geothermal

173

Biodiversitas Biodiversity

174

Pengendalian Emisi Emission Control

174

KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE Kontribusi pada Negara

Contribution to the Nation Subsidi Listrik Pemerintah

Government Electricity Power Subsidy Mendorong Pertumbuhan Perekonomian Daerah dan Nasional

Promoting Regional dan National Economic Growth Hubungan dengan Mitra Kerja

131

Pengelolaan dan Pengolahan Limbah

136

Waste Management and Processing

137

Research and Development

Penelitian dan Pengembangan Kegiatan Terkait Mitigasi Perubahan Iklim 138

Climate Change Mitigation Activities Biaya dan Penghargaan untuk Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan

Relationship with business Partners

139

Produk dan Jasa Products and Services

140

Manajemen Produk Product Management

145

Pengendalian Mutu Quality Control

147

Layanan Kepada Pelanggan Service to Customers

149

Pemasaran dan Promosi Marketing and Promotion

156

CROSS REFERENCES GRI - G 3.0 - electricity industry and other utilities

157

KANTOR PUSAT HEAD OFFICE (2.1, 2.4)

Implikasi Keuangan terhadap Perubahan Iklim

Financial Implication of Climate Change

Environmental Management and Preservation Costs and Rewards

Referensi Silang dengan GRI – G 3.0Industri Listrik dan Utilitas Lain

PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M-I No.135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Tel. +62 21 7251234, 7250550, 7261122 Fax. +62 21 7221330 www.pln.co.id

175 177 177

178

179

PT PLN (Persero) Tentang laporan keberlanjutan pt pln (persero) Sustainability Report of PT PLN (Persero)

2

TENTANG LAPORAN KEBERLANJUTAN PT PLN (PERSERO) Sustainability Report of PT PLN (Persero)

Laporan Keberlanjutan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)—selanjutnya disebut pula dengan PLN atau Perseroan—memberi gambaran menyeluruh tentang upaya Perseroan melakukan aktivitas ekonomi, program tanggung jawab sosial, dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Dengan Laporan ini PLN menunjukkan usahanya dalam memastikan keberlanjutan Perseroan yang menghasilkan kinerja ekonomi dalam jangka panjang, memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk ikut berkembang bersama Perseroan, serta menjamin pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab untuk diwariskan kepada generasi mendatang.

The Sustainability Report of PT Perusahaan Listrik Negara – hereinafter referred to as PLN or “the Company” – provides a full picture of the Company’s efforts in carrying out its economic activities, social responsibility program, and sustainable environmental preservation. This report shows PLN’s efforts in ensuring its own sustainability, resulting in long-term economic performance, providing ample opportunity for the public to develop alongside the Company, and guarantees that the management of the environment is responsible for next generation.

Laporan Keberlanjutan ini meski dibuat terpisah namun tidak dapat dipisahkan dari laporan kinerja perusahaan selama satu tahun operasional yang disajikan dalam bentuk Laporan Tahunan PT PLN (Persero). Sebelumnya, laporan ini juga pernah dibuat terpisah pada Mei 2008 dan Juni 2011. (3.2)

This Sustainability Report is made separately but cannot be separated from the company’s performance report covering the last one year of operation, which is presented as the PT PLN Annual Report. This report was previously published separately in May 2008 and June 2011. (3.2)

Melalui laporan ini, PLN berupaya menyampaikan laporan pelaksanaan seluruh kegiatan tersebut secara menyeluruh dan transparan tanpa terpaku pada pedoman Sustainability Reporting Guidelines (SRG) versi 3.0, yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) atau GRI-G3.0.

Through this report, PLN aims to report fully and transparently its implementation of all such activities without being completely bound to Sustainability Reporting Guidelines (SRG) version 3.0, issued by the Global Reporting Initiatives (GRI) or GRI-G30.

Laporan ini mengemukakan beberapa poin ketaatan (point of compliance) sesuai dengan pedoman, yang tidak terbatas pada kegiatan Perseroan saja tetapi mencakup seluruh kegiatan PLN, satuan usaha dan seluruh anak perusahaan. Laporan tentang informasi finansial disusun menggunakan metode ekuitas dan investasi berdasarkan laporan keuangan konsolidasi yang telah diaudit. Sementara data atau informasi nonfinansial disajikan berdasarkan prinsip materialitas serta mempertimbangkan pengaruh dan signifikansi materi tersebut terhadap PLN secara keseluruhan. (3.7, 3.8)

This report articulates several points of compliance in accordance with the guidelines, which are not limited to the activities of the just the Company but also cover all of PLN’s activities, the business units and subsidiaries. The report on the financial information is prepared according to the equity method and investments based on the audited consolidated financial report. Meanwhile, data or non-financial information presented is based on material principles and has taken into consideration the influence and significance of such materials on PLN. (3.7, 3.8)


3

Untuk menggambarkan keberhasilan seluruh program, pengukuran diambil melalui metode pengumpulan data terstandar. Untuk informasi keuangan PLN menggunakan metode pencatatan sesuai dengan ketentuan PSAK yang berlaku. Sementara informasi nonfinansial menggunakan ukuran-ukuran yang lazim dan metode pengumpulan informasi sesuai standar terakreditasi lain, seperti pada pengukuran informasi hasil pemantauan lingkungan, metode pencatatan kualitas dan kuantitas daya dan sebagainya. (3.9)

To illustrate the success of the entire program, all measurements are based on a standard data collection method. For financial information, PLN uses a data recording method that is in accordance with the prevailing GAAP regulations. While, for non-financial information, PLN uses measuring and data-gathering methods that are in accordance with other accredited standards, such as the measurement of results of environmental monitoring, methods to measure the quality and quantity of power, and et cetera. (3.9)

Dengan demikian Perseroan telah menerapkan prinsip keseimbangan antara kinerja ekonomi (profit), kinerja lingkungan (planet) dan kinerja sosial (people), serta mengungkapkan hal-hal tersebut secara transparan, akuntabel dan berimbang, baik mengenai hal yang positif maupun yang negatif.

Thus, the Company applies a principle of balance between economic performance (profit), working environment (the planet) and social performance (people), and expresses these things in a transparent, accountable and balanced way, whether about positive or negative issues.

PERIODE LAPORAN DAN PEDOMAN PELAPORAN Laporan Keberlanjutan ini dibuat secara tahunan, meliputi periode 1 Januari s/d 31 Desember 2011, mengacu pada Sustainability Reporting Guidelines versi 3.0 dari GRI. (3.3, 3.1) Indeks GRI G3.0 yang ditetapkan dalam laporan ini disajikan dengan huruf berwarna hijau di dalam kurung pada setiap pernyataan yang relevan, untuk memudahkan pembaca memahami ketaatan yang telah dipenuhi dan dilaporkan oleh Perseroan. Pemenuhan seluruh poin ketaatan dan referensi silang dengan indeks GRI dikompilasi dalam satu tabel yang dapat dilihat pada halaman 179 (3.12)

Reporting Period and Reporting Guidelines This Sustainability report is prepared annually, and covers the period from January 1 until December 31, 2011, and refers to Sustainability Guidelines version 3.01 from GRI. (3.3, 3.1) The GRI G3.0 Index set out in this report is presented in green lettering in brackets at the end of every relevant statement, to help readers understand the Company’s full compliance with reporting requirements. The table listed on page 179 shows PLN’s compliance with all points and the cross-references with the GRI Index. (3.12)

Dalam laporan periode 2011 ini, seperti laporan tahun sebelumnya, fokus uraian tertuju pada beberapa topik utama berdasarkan prinsip materiali dan relevansinya dengan keberlanjutan Perseroan, yaitu mencakup tata kelola, pelaksanaan program tanggung jawab sosial, pengelolaan SDM, Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kinerja ekonomi dan pengelolaan lingkungan. (3.5) Laporan mencakup kinerja perusahaan dan anak perusahaan. (3.11) Perseroan belum menggunakan jasa penjamin (assurance) atas Laporan Keberlanjutan ini, namun pada tahun-tahun mendatang Perseroan berencana menggunakan jasa penjamin dari pihak eksternal yang kredibel. (3.13)

In the 2011 reporting period, as in previous annual reports, the main focus is on several main topics based on the material principle and its relevance to the Company’s sustainability, namely governance, corporate social responsibility, SDM management, Occupational Environment, Safety and Health, economic performance and environmental management. (3.5) The report covers the performance of the Company and its subsidiaries. (3.11) The Company has not utilized an assurance service in this Sustainability Report, however the Company plans to use an assurance service supplied by a credible external party in the years to come. (3.13)

Informasi dan data yang disajikan dalam laporan ini mencakup data keuangan konsolidasi Perseroan dengan anak perusahaan yang dicatat berdasarkan metode ekuitas. (3.6) Pada laporan ini seluruh data tahun sebelumnya

Information and data presented in this report covers the consolidated financial data of the Company and its subsidiaries gathered through the equity method. (3.6) This year’s report

PT PLN (Persero) Tentang laporan keberlanjutan pt pln (persero) Sustainability Report of PT PLN (Persero)

4 yang ditampilkan tidak mengalami pernyataan ulang, sedangkan khusus untuk laporan keuangan, yang terjadi adalah reklasifikasi atas beberapa posisi akun sesuai dengan ketentuan PSAK terbaru yang digunakan. (3.10)

does not contain any recycled data from previous years, while regarding financial reporting; there has been reclassification of some account positions in compliance with the most recent PSAK provisions. (3.10)

Dari keseluruhan uraian dan data kompilasi ketaatan yang dilakukan, Perseroan berpendapat bahwa berdasarkan penilaian sendiri, level aplikasi standar GRI pada laporan ini memenuhi kriteria peringkat “B”.

Based on all of the descriptions and compliant data compilation carried out, the Company is of the opinion, based on its own judgement, that this report meets the criteria for the “B” rating.

Untuk permintaan, pertanyaan, masukan atau komentar atas laporan ini, dapat menghubungi (3.4):

For requests, enquiries, input or comments on this report, please contact (3.4):

SEKRETARIS PERUSAHAAN BIDANG HUBUNGAN INVESTOR

CORPORATE SECRETARY INVESTOR RELATIONS DIVISION

PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M-I No.135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, Indonesia Tel.+62 21 7251234, 7250550, 7261122 Fax.+62 21 7221330 www.pln.co.id


LAPORAN DIREKSI Message from the Board of Directors

NUR PAMUDJI

Kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial merupakan satu kesatuan yang perlu dicapai oleh Perseroan untuk memastikan keberlanjutan usaha Perseroan selama mungkin. Economic, environmental and social performance are unity that defines company‘s sustainability for lifetime period.

BEKERJA SECARA BERKELANJUTAN Sebagai perusahaan yang menyediakan layanan tenaga listrik bagi masyarakat, PLN menyadari sepenuhnya bahwa keberlanjutan usahanya bergantung pada tiga pilar utama: kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial.

Working Sustainably As a company that provides electrical power for the public, PLN is fully aware that the business’ sustainability depends on three main pillars: economic performance, environmental performance and social performance.

Kinerja ekonomi yang stabil dan mapan akan menjamin keberlanjutan usaha Perseroan dalam menyediakan investasi untuk dapat memenuhi pertumbuhan permintaan listrik yang semakin tinggi. Kinerja

Economic performance that is stable and well established will ensure the sustainability of the Company’s operations in providing investments needed to fulfill the steadily growing demand for electricity. Environmental performance will ensure

5

PT PLN (Persero) SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

Message from President Director

6 lingkungan akan memastikan seluruh aktivitas operasional Perseroan, yang berlokasi di wilayah yang luas di seluruh Indonesia, dapat mengurangi atau bahkan meniadakan kerusakan pada lingkungan; dan sebaliknya PLN justru turut aktif mengelola kelestarian lingkungan di sekitar lokasi operasi maupun di area yang lebih luas. Kinerja sosial menunjukkan pertanggungjawaban sosial Perseroan dalam memastikan seluruh aktivitas yang dilakukan Perseroan, selain bertujuan meningkatkan nilai perusahaan, sekaligus memberi arti dan manfaat bagi kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga pilar ini merupakan satu kesatuan yang perlu dicapai oleh Perseroan untuk memastikan keberlanjutan usaha Perseroan selama mungkin. (1.1)

that all of the Company’s operational activities, which are spread widely across Indonesia, can reduce or even eliminate damage to the environment; and vice versa, PLN will also actively manage the environment around operational areas as well as in larger areas. Social performance shows the Company’s social responsibility in ensuring that all activities carried out by the Company, as well as aiming to improve the value of the firm, and at the same time giving meaning, benefitting the public’s welfare and self-reliance. These three pillars are a single unit that must be achieved by the Company to ensure the sustainability of the Company’s operations for as long as possible. (1.1)

Laporan Keberlanjutan PLN 2011 ini akan memberikan gambaran yang transparan dan berimbang tentang ketiga hal di atas, yaitu kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan kinerja sosial yang dilakukan Perseroan. Laporan ini dibuat terpisah dari Laporan Tahunan dengan standar pelaporan internasional mengikuti Global Reporting Initiative (GRI)-G3.0. Pemisahan laporan ini dibuat agar para pemegang saham dan pemangku kepentingan yang luas dapat menilai inisiatif dan kesungguhan Perseroan dalam mencapai kinerja yang maksimal secara ekonomis, dengan memperhatikan aspek pelestarian lingkungan dan pemberdayaan sosial masyarakat.

This PLN Sustainability Report 2011 will provide a transparent and balanced picture about these three things, namely economic performance, environmental performance and social performance, which are carried out by the Company. This report is produced separately from the Annual Report and in line with reporting standards following the Global Reporting initiative (GRI)-G3.0. The reports are separated so that the wide range of shareholders and stakeholders can assess the Company’s seriousness in achieving the maximal economic performance, by taking into account the environmental sustainability and social empowerment aspects.

KINERJA KEBERLANJUTAN Bidang usaha Perseroan yang utama bergerak pada kegiatan pembangkitan daya listrik, serta menjaga kehandalan proses transmisi dan distribusi daya listrik hingga dapat digunakan oleh konsumen akhir, yakni kalangan industri, komersial, infrastruktur publik dan masyarakat umum. Selain menjual tenaga listrik dengan perhitungan bisnis untuk menciptakan laba, PLN juga mengemban tugas dari pemerintah sebagai perusahaan yang menjalankan fungsi public service obligation (PSO) di bidang penyediaan tenaga listrik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang RI No 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 66 ayat 1. Menurut UU No. 19 Tahun 2003 tersebut, pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN.

sustainable performance The Company’s main line of business is engaged in electrical power generation, as well as maintaining the reliability of the transmission and distribution of electrical power so that it can be used by the end consumer, industry, commercial, public infrastructure and the general public. Apart from selling electrical power with the aim to achieve a profit, PLN has also been tasked by the government with carrying out public service obligations (PSO) in the field of supplying electrical power as mandated by Law No. 19 2003 on StateOwned Enterprises, Chapter 66, article 1. According to this law, the government can provide a special assignment to a state-owned company to perform a public welfare function while still taking into account the purpose and goals of the state-owned enterprise.

Public Service Obligation (PSO) adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh negara akibat disparitas/perbedaan harga pokok penjualan BUMN/swasta dengan harga atas produk/jasa tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah agar pelayanan produk/jasa tetap terjamin dan terjangkau oleh sebagian besar masyarakat (publik).

Public Service Obligations (PSO) are a cost that must be covered by the country due to the disparity between the cost of sales of SOEs/public companies and the price of certain products/services set by the Government so that these products/services remain stable and can be afforded by the majority of the public.

Dalam usaha meningkatkan pelayanan publik, PLN membangun pembangkit listrik dengan menggunakan bauran energi berupa air, gas alam, bahan bakar minyak,

In trying to improve public services, PLN has built power stations that use a mixture of energy sources, including water, natural gas, oil, coal, geothermal, as well as other


7 batu bara, panas bumi, serta energi terbarukan lainnya. Penggunaan sumber energi primer berupa fosil, seperti BBM dan batu bara, dapat menghasilkan CO2 dan meningkatkan emisi gas buang ke udara bebas. Sayangnya, pemakaian energi fosil, khususnya minyak diesel, sampai dengan saat ini masih belum dapat dihindarkan oleh PLN mengingat masih terbatasnya pasokan gas alam dan pembangkit listrik yang menggunakan energi terbarukan. Namun demikian, PLN tetap berupaya mengurangi dampak kerusakan lingkungan antara lain dengan menekan emisi karbon pada pembangkit yang berbahan bakar minyak dan batubara, dengan tidak mengurangi kemampuan Perseroan dalam melayani listrik kepada seluruh pelanggan. Di masa depan, setidaknya sampai 2019, PLN berencana meningkatkan kapasitas pembangkit yang menggunakan panas bumi sebanyak 8.655 MW. Perseroan juga melakukan perawatan pembangkit secara berkala sehingga lebih efisien dalam mengkonsumsi energi primer.

renewable energy sources. The use of primary fossil fuel energy resources, like oil and coal, produce CO 2 and increase the amount of gas emissions released into the atmosphere. Unfortunately, the use of fossil energies, especially diesel, still has not been avoided by considering the limited supply of natural gas, and electrical power that uses renewable energies. However, PLN is still trying to reduce environmental damage by, among other ways, reducing carbon emissions at oil and coal-fired power plants, while not reducing the Company’s ability to provide power to all of its customers. In the future, at least by 2019, PLN plans to increase the capacity of its geothermal power generation by 8,655 MW. The Company also carries out periodic power station maintenance to increase primary energy consumption efficiency.

Sementara itu, pemantauan emisi dan udara di sekitar pembangkitan yang secara rutin dilakukan oleh PLN menunjukkan hasil yang aman dan berada di bawah baku mutu.

Meanwhile, routine air and emissions monitoring activities that PLN carried out near its power plants has revealed safe results that fall within quality standards.

Ditinjau dari sisi ekonomi, Perseroan mencatat kinerja positif dengan perolehan nilai ekonomi yang meningkat 25,5% menjadi sebesar Rp209 triliun dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp166 triliun. Peningkatan ini ditunjang oleh naiknya pendapatan usaha perseroan sebesar 28% dibandingkan tahun sebelumnya.

Seen from an economic standpoint, the Company has recorded a positive performance by achieving a 25.5 percent increase in economic value to Rp209 trillion, compared to Rp166 trillion in 2010. This increase was supported by the increase by a 28 percent increase in operating revenue compared to the previous year.

Dari perolehan ini, nilai ekonomi yang dapat didistribusikan kepada pemangku kepentingan mengalami peningkatan 61,8% atau sebesar Rp205,4 triliun dibandingkan tahun 2010 sebesar Rp166 triliun. Pendistribusian pendapatan masih didominasi oleh keperluan biaya operasional yang mengalami kenaikan sebesar 32,3% dari tahun sebelumnya. Besarnya biaya operasional ini mempengaruhi nilai ekonomi yang dapat ditahan untuk kepentingan pengembangan usaha Perseroan, sehingga kemampuan investasi sangat bergantung pada dana dari pemerintah atau pinjaman perbankan. Selaras dengan hal tersebut, kontribusi Perseroan pada negara berupa pajak juga mengalami penurunan yang signifikan sebesar 51,7% menjadi Rp679 miliar dari periode sebelumnya sebesar Rp1,3 triliun.

Owing to this achievement, the economic value that was distributed to stakeholders increased by 61.8 percent or Rp205.4 trillion, compared to Rp166 trillion in 2010. Revenue distribution was still dominated by operational costs, which rose 32.3 percent from the previous year. This large total operational cost affected the economic value that can be withheld for the development of the Company’s operational interests, meaning that the investment capability is greatly dependent on government funding or bank loans. In line with this, the Company’s state tax contribution also decreased significantly by 51.7 percent or Rp679 billion from the previous year to Rp1.3 trillion.

Pada aspek sosial, kinerja PLN ditunjukkan dengan telah dilaksanakannya berbagai komitmen yang berhubungan dengan dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam berbagai tingkat kegiatan. Program tanggung jawab sosial yang terdiri dari kegiatan hubungan komunitas, pelayanan komunitas, dan pemberdayaan komunitas secara rutin dilaksanakan oleh PLN setiap tahun. Kegiatan-kegiatan ini dapat meningkatkan hubungan yang saling pengertian dan lebih baik antara perusahaan dengan pemangku kepentingan,

On the social front, PLN’s performance was demonstrated though several commitments related to all stakeholders through various levels of activity. The social responsibility program, which consists of community relations, community service, and community empowerment activities, is routinely carried out by PLN every year. These activities can improve relations and mutual understanding between the Company and stakeholders, for example: Raising awareness about the existence of high voltage electrical installations,



8 Dampak utama yang paling nyata bagi Perseroan adalah perubahan iklim ekstrem. Cuaca yang memburuk seperti hujan lebat disertai angin topan dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan transmisi dan distribusi, yang mengakibatkan terganggunya pasokan listrik ke konsumen. The main and most obvious impact affecting the Company is extreme climate change. Bad weather like heavy rain as well as strong winds can trigger damage to the distribution and transmission networks, which results in the disruption of power supply to consumers.

Sebagai contoh : dilakukan sosialisasi mengenai keberadaan instalasi listrik tegangan tinggi, sehingga masyarakat dapat memahami aktivitas perusahaan yang dapat berisiko bagi lingkungan, namun memberikan manfaat bagi mereka. Masyarakat juga diajak terlibat dalam menentukan kegiatan pengembangan atau pemberdayaan komunitas, sehingga manfaatnya dapat diperoleh secara maksimal untuk kepentingan komunitas itu sendiri.

so that the public understands the company activities that put their environment at risk, but that also benefit them. The public are also invited to get involved in determining development or community empowerment activities, so that they can get the maximum benefit in the interests of their own community.

Pada tahun 2011, anggaran CSR ditetapkan sebesar Rp45 miliar, yang berasal dari dana bergulir dan penyisihan laba perusahaan sebesar Rp20 miliar.

In 2011, the CSR budget was set at Rp45 billion, which is drawn from a rolling fund, as well as up to a maximum of Rp20 billion from the Company’s profits.

DAMPAK, RISIKO DAN PELUANG USAHA (1.2) Sebagai perusahaan pengelola pembangkit dan penyedia layanan listrik, PLN menghadapi situasi internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Sebaliknya, aktivitas operasi perusahaan dapat pula mempengaruhi kondisi lingkungan hidup dan masyarakat di sekitar lokasi usaha Perseroan.

Impacts, Risks and Opportunities (1.2) As a company that manages the generation and distribution of electricity, PLN faces internal and external situations that can affect the company’s performance. Reversely, the company’s operational activities can also affect the environment and the public in the vicinity of the Company’s operations.

Dampak utama yang paling nyata bagi Perseroan adalah perubahan iklim ekstrem. Cuaca yang memburuk seperti hujan lebat disertai angin topan dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan transmisi dan distribusi, yang mengakibatkan terganggunya pasokan listrik ke konsumen.

The main and most obvious impact affecting the Company is extreme climate change. Bad weather like heavy rain as well as strong winds can trigger damage to the distribution and transmission networks, which results in the disruption of power supply to consumers.

Keterbatasan pasokan gas dan batu bara juga memberikan dampak besar bagi perusahaan yaitu dari sisi gangguan

The limited supply of gas and coal also has a major impact on the company, both financially and in terms of


9 pelayanan maupun finansial. Akibat terjadinya kondisi ini, Perseroan mengoperasikan pembangkitnya dengan bahan bakar minyak yang biaya operasionalnya tinggi.

disruption of service. Where this situation occurs, the Company operates power plants fueled by oil, which has high operational costs.

Pengoperasian pembangkit PLN juga memberi dampak langsung maupun tidak langsung pada masyarakat, sebagai contoh radiasi elektromagnetik, limbah padat, debu, pencemaran air dan suara bising. Menghadapi kondisi ini, Perseroan telah berkomitmen untuk mengelola semua dampak lingkungan bagi kelestarian dan kesejahteraan masyarakat. Perseroan juga terus-menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka paham tentang keberadaan dan kegunaan instalasi listrik.

The operation of PLN’s power stations can also directly as well as indirectly impact upon the public, for example electromagnetic radiation, solid waste, dust, water, water contamination and noise pollution. Faced with this condition, the Company has committed to manage all environmental impacts for the preservation and welfare of the public. The Company also continues to raise awareness among the public so that they are aware of the existence and uses of electrical installations.

Di masa depan, Perseroan dengan dukungan Pemerintah membuka peluang yang lebih luas dalam membangun pembangkit yang menggunakan energi yang ramah lingkungan, seperti pemanfaatan panas bumi, gas alam, sinar matahari, bayu, dan mikro hidro dalam skala kecil. Perseroan secara rutin memantau dan menjaga kadar udara, debu dan air di sekitar lokasi operasi perusahaan pada kondisi di bawah baku mutu, selalu memelihara kinerja operasi pembangkit, dan meningkatkan bauran energi agar pengoperasian pembangkit menjadi lebih efisien.

In the future, the Company, with the support of the Government, will open up wider opportunities in building power stations that use environmentally friendly energy, such as the benefits of geothermal, natural gas, solar, wind, and micro hydro on a small scale. The Company routinely monitors and maintains air, dust and water levels in the vicinity of the company’s operations in line with quality standards, and always maintains the operational performance of power plants, and improves energy mixtures so that generators operate more efficiently.

PERLINDUNGAN KERJA DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT Sebagai perusahaan penyedia layanan listrik yang turut menentukan tingkat kesejahteraan manusia, PLN berkomitmen mematuhi dan memenuhi hak-hak azasi yang paling dasar yang melekat pada seluruh pegawainya maupun pemangku kepentingan yang lebih luas, yaitu masyarakat yang paling dekat dengan lokasi operasi perusahaan.

Protection of Work and Community Development As an electricity service provider that also determines the level of human wellbeing, PLN is committed to abiding by and fulfilling the most basic rights of all of its employees and the wider stakeholders, namely communities who live in the vicinity of PLN’s operations.

Hal yang dilakukan oleh Perseroan adalah menerapkan standar Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) yang maksimum sesuai Standar Manajemen K3 (SMK3), serta sistem standar K3 dari OHSAS 18001:2007 yang telah dijalankan oleh beberapa unit usaha, selain itu Perseroan juga meminta kepada mitra kerja maupun kontraktor pelaksana untuk memberlakukan standar K3 dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan persyaratan ini, Perseroan berharap tidak terjadi kesalahan yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja yang fatal.

The Company implements Operational Safety and Health standards, which are in maximum accordance with the K3 Management Standards (SMK3), as well as the K3 system standard OHSAS 18001:2007, which has already been put into effect by several business units. As well as this, the Company also requests the heads of its partner companies as well as contractors implement the K3 standards in carrying on their work. With these requirements, the Company expects there to be no mistakes that could lead to fatal accidents.

Menilik wilayah operasional yang luas dan berlokasi di area terbuka, kecelakaan dapat saja terjadi dan tidak dapat dihindari. Namun, Perseroan akan terus menerapkan standar kerja yang tinggi sehingga di masa depan tingkat kecelakaan kerja menjadi nol.

Given the operations are spread over a vast area and are located in the open; accidents can happen and sometimes cannot be avoided. However, the Company will continue to enforce the highest operational standards so that in the future there are no workplace accidents.

Tingkat kesejahteraan pegawai terus ditingkatkan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan output kerja yang maksimal. Perseroan terus-menerus melakukan

The level of employee wellbeing continues to be increased with the expectation of achieving maximal work output. The Company continues to carry out employee empowerment



10 pemberdayaan pada pegawainya agar menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk kepentingan kemajuan perusahaan maupun pengembangan kualitas manusia secara umum. Rekrutmen pegawai baru dilakukan secara ketat dengan memberikan kesempatan kepada semua pihak tanpa diskriminasi, dengan tujuan akhir dapat memenuhi kebutuhan Perseroan dengan kualifikasi tertentu.

to produce quality human resources for the interest of the Company’s progress as well as the development of people in general. New employee recruitment is carried out strictly so that it provide opportunities to all parties without discrimination, with the eventual goal of fulfilling the needs of the Company with certain qualifications.

Selain menjadi pegawai perusahaan, Perseroan juga membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk terlibat dalam kemajuan perusahaan. Salah satunya melalui program tanggung jawab sosial yang bertujuan memberdayakan masyarakat sehingga menjadi lebih mandiri. Kegiatan pengembangan kehidupan kemasyarakatan tersebut dirancang dengan melibatkan partisipasi aktif para tokoh masyarakat sekitar dan pemerintah daerah sebagai subjek pelaksana program, sehingga hasilnya lebih optimal. Beberapa kegiatan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan bersama-sama dengan perguruan tinggi sebagai bentuk kerja sama yang saling menguntungkan, baik dari sisi konsep program, sasaran komunitas dan target pencapaian hasil.

Apart from being an employee’s company, the Company also opens up opportunities for the wider public to get involved in the Company’s development. One of the ways of doing this is through the social responsibility program, which aims to empower the people so that they can be more selfreliant. Such social life development activities are designed to encourage the active participation of community leaders and regional governments as the drivers of the program, so that the results are optimal. Several public development activities have been carried out in cooperation with universities as mutually beneficial cooperations, as well as concept programs, community targets and achievement targets.

Kegiatan kemitraan yang diselenggarakan Perseroan telah membina 35.672 mitra binaan dengan tingkat pengembalian pinjaman yang relatif lancar. Melalui program kemitraan ini, Perseroan berharap dapat berpartisipasi mengembangkan potensi masyarakat dengan memudahkan akses kelompok komunitas bermodal lemah kepada sumber keuangan, sehingga mereka dapat mandiri dan meningkat derajat hidupnya.

The Company’s partnership activities have fostered 35,672 Foster Partners with a relatively sound loan repayment rate. Through this partnership program, the Company hopes to be able to participate in developing the public’s potential by easing community groups’ access to financial resources, so that they can be self-reliant and improve their quality of life.

PRAKTIK TATA KELOLA BERKELANJUTAN Pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik akan menjamin pertumbuhan usaha secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Setiap tahun, Perseroan terus memperbaiki praktik-praktik tata kelola sehingga azasazas akuntabilitas, kewajaran, keterbukaan, kemandirian dan pemenuhan tanggung jawab dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

Sustainable Good Governance Practices Implementing good corporate governance will ensure the sustainable growth of the business in the long term. Every year, the Company continues to improve its governance practices so that the principles of accountability, fairness, transparency, self-reliance, and the fulfillment of responsibilities can be better implemented.

Seperti yang disiapkan pada periode sebelumnya, pada 2011 ini PLN telah menyelesaikan studi mengenai tata laksana sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system). Kelak diharapkan dengan rencana penerapan sistem pelaporan pelanggaran dapat mengurangi kerugian perusahaan, serta memastikan pencapaian tujuan yang dicita-citakan oleh Perseroan untuk menjadi perusahaan kelas dunia yang unggul dan terpercaya.

As with what was prepared in the previous year, in 2011, PLN completed a study into a whistleblowing system. Later on, this system is expected to report violations so as to reduce company losses, and ensure the achievements of goals that the Company aspires to in order become a trusted world class company.

Selain itu, Perseroan juga melakukan audit lingkungan hidup secara rutin, sehingga dampak sebelum, sesudah maupun saat pengoperasian usaha semakin positif bagi pelestarian lingkungan. Di masa depan, Perseroan berencana untuk melakukan penilaian atas Laporan Keberlanjutan ini oleh penilai independen.

In addition, the Company also carries out routine environmental audits so that environmental impacts before, during and after operations become more positive for the preservation of the environment. In the future, the Company plans to organize for an independent appraiser to assess the Sustainability Report.


11 PENUTUP Dengan selesainya Laporan Keberlanjutan PT PLN (Persero) 2011 ini, atas nama Direksi, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan dan pemegang saham atas dukungan dan sumbangsih yang diberikan bagi kemajuan perusahaan. Di masa depan, kami berharap dapat terus melanjutkan peningkatan kinerja ekonomi, lingkungan maupun sosial PLN secara berimbang dan berkelanjutan sehingga kontribusi terhadap perkembangan ekonomi makro di Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Semoga.

Jakarta, Juni 2012 Atas nama Direksi PT PLN (Persero)

On Behalf of Board of Directors of PT PLN (Persero)

NUR PAMUDJI Direktur Utama

President Director

Conclusion With the completion of this PLN 2011 Sustainability Report, on behalf of the Board of Directors, I would like to thank all of our stakeholders and shareholders for their support and contribution to the advancement of the company. In the future, we hope that we can continue to increase PLN’s economic, environmental and social performance in a balanced and sustainable manner so that our contribution toward macroeconomic development in Indonesia can significantly increase.

PT PLN (Persero) PROFIL PT PLN (PERSERO) PT PLN (Persero) Profile

12

PROFIL PT PLN (PERSERO) PT PLN (Persero) Profile


13

SEKILAS PT PLN (PERSERO) PT PLN (Persero) in brief

PLN merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan untuk mentransmisikan tenaga listrik dari pusat-pusat pembangkit yang bertenaga air, diesel, tenaga uap berbahan bakar batu bara maupun gas, ke pengguna akhir seperti kawasan industri, komersial, pemukiman maupun sarana publik. (2.2)

PLN is a state-owned company that was established exclusively to transmit and distribute electrical power produced at power plants fueled by hydro electric power, diesel, coal, gas and steam energy, to industrial and commercial users, residential areas and public utilities. (2.2)

Untuk mentransmisikan tenaga listrik tersebut, Perseroan mengelola jaringan transmisi dan distribusi di atas tanah maupun kabel bawah tanah, beserta serangkaian pusat trafo dan gardu induk pengatur tegangan dan beban atau daya listrik untuk kemudian disalurkan ke terminal instalasi listrik domestik di tempat pengguna. (2.7)

To perform this duty, the Company manages the power grid, both above and below ground, as well as central transformers, voltage and load or electricity power substations, from where electricity is then distributed to domestic electrical terminals at the user destination. (2.7)

Perkembangan ketenagalistrikan di Indonesia dimulai sejak awal abad ke-19, saat beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di industri gula dan teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan pabriknya sendiri. Melalui serangkaian peristiwa sejarah, kemudian seluruh pusat pembangkit ini dikelola oleh perusahaan induk, yang kemudian dikenal sebagai PLN.

The development of electrical power in Indonesia began in the early 19th century, when several Dutch companies engaged in sugar and tea production built power generating stations to power their factories. Through a series of historical events, all of these power plants came to be managed by a holding company, which was later known as PLN.

PLN kini mengelola jaringan listrik mulai dari pusat pembangkitan yang dikelola sendiri maupun milik swasta, dengan daerah operasi melingkupi seluruh kawasan wilayah Indonesia, mulai dari perkotaan hingga ke area terpencil.

PLN currently manages the power transmission network that starts at power stations owned either by the Company or private enterprises, operating throughout Indonesia’s regions, both in cities and remote areas.


14 Secara singkat, tonggak penting yang telah dicapai PLN dapat digambarkan berikut ini.

TONGGAK PENTING PLN TONGGAK PENTING

PLN

• Awal abad ke-19 - Beberapa perusahaan asal Belanda yang bergerak di industri gula dan teh mendirikan pembangkit listrik untuk keperluan pabriknya sendiri. • Tahun 1942-1945 - Pengalihan pengelolaan perusahaanperusahaan Belanda kepada Jepang, setelah Belanda menyerah kepada pasukan tentara Jepang di awal Perang Dunia II.

The following are some of the Company’s milestones:

Company Milestones • Beginning at the end of the 19th century, several Dutch companies operating sugar and tea plantations began to accelerate the development of electrical power in Indonesia for their own purposes. • 1942-1945 saw a transfer of management of the companies away from the Dutch after the Dutch surrendered to the Japanese army at the beginning of World War 2.

• Agustus 1945 - Peralihan pengelolaan perusahaan pengelola listrik kepada pihak Sekutu, bersamaan dengan menyerahnya Jepang pada Perang Dunia II.

• August 1945 saw the transfer of management of the electricity companies to the Allies, as a result of Japan surrendering to the Allied forces at the end of Word War 2.

• 27 Oktober 1945 - Pembentukan Jawatan Listrik dan Gas di bawah Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga oleh Presiden Soekarno dengan kapasitas pembangkit tenaga listrik sebesar 157,5 MW.

• October 27, 1945, President Soekarno establishes the Electricity and Gas Bureau under the Public Works Ministry, with a total power output of 157.5 MW.

• 1 Januari 1961 – Perubahan nama Jawatan Listrik dan Gas menjadi Badan Pimpinan Umum Perusahaan Listrik Negara (BPU-PLN) yang bergerak di bidang listrik, gas dan kokas.

• January, 1961, the Gas and Electricity Bureau becomes the Board of general administration of the State Electricity Company (BPU-PLN), focusing on electricity, gas and coke.

•

1 Januari 1965 – Pembubaran BPU-PLN disertai peresmian 2 perusahaan negara yaitu Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pengelola tenaga listrik dan Perusahaan Gas Negara (PGN) sebagai pengelola gas.

• January 1, 1965, the BPU-PLN is dissolved, while two new state-owned companies are established, namely PLN, tasked with managing electrical power, and PGN, to manage gas power.

• Tahun 1972 - Sesuai Peraturan Pemerintah No.17, status Perusahaan Listrik Negara (PLN) ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

• In 1972, in accordance with Government Regulation No. 17, the state-owned electricity company is redefined as the State-owned General Electricity Company, and as the Electrical Business Authority (PKUK), which is charged with providing electricity for the public.

• Tahun 1994 - Status PLN beralih dari Perusahaan Umum menjadi Perusahaan (Persero) dan juga sebagai PKUK dalam menyediakan listrik bagi kepentingan umum.

• 1994 – PLN changes from General Company to Corporation, as well as Electrical Business Authority, tasked with providing electricity for the public.

• Tahun 2009 – Sesuai UU Nomor 30 Tahun 2009, PLN bukan lagi sebagai PKUK namun sebagai Badan Usaha Milik Negara dengan tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum.

• 2009 – in accordance with Law No.30 2009, PLN is no longer the PKUK, but instead officially becomes a Stateowned Enterprise, tasked with providing electricity for the public.


15 SAHAM PERSEROAN

Company Shares

SAHAM PERSEROAN

Perseroan merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara dengan badan hukum berbentuk persero, bersifat terbuka, namun sahamnya tidak terdaftar dan tidak diperdagangkan di pasar saham Bursa Efek Indonesia. Seluruh saham Perseroan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. (2.6-2.8) Selama periode pelaporan tidak ada perubahan kepemilikan yang signifikan terkait dengan kepemilikan saham Perseroan. (2.9)

The Company is a State-Owned Enterprise in the legal form of a public limited liability company whose shares are not listed nor traded on the Indonesian Stock Exchange. All of the Company’s shares are owned by the Government of Indonesia. (2.6-2.8) During the reported period, there was no significant change in the ownership of the Company shares. (2.9)

SKALA EKONOMI

Economic Scale

SKALA EKONOMI

PLN beroperasi di seluruh wilayah Indonesia, dengan dukungan sekitar 47.615 pekerja pada tahun 2011. Selain menyalurkan kebutuhan listrik di wilayah Indonesia, PLN secara terbatas juga melakukan pembelian maupun penyaluran tenaga listrik dengan negara tetangga yang berbatasan, seperti Malaysia. (2.5) Untuk melakukan pembangunan dan pemeliharaan pembangkit listrik, membangun, memelihara jaringan transmisi dan distribusi termasuk gardu induk dan gardu distribusi, PLN memiliki modal per akhir tahun 2011 sebesar Rp155,3 triliun dengan nilai penjualan sebesar Rp208 triliun. Skala ekonomi PLN selebihnya dapat dilihat berikut ini. (2.6, 2.8)

PLN operates throughout all of Indonesia’s regions, with the support of about 47,615 employees in 2011. Besides meeting the electrical power needs of Indonesia’s regions, PLN is also limited to the purchase and distribution of electricity with neighboring countries that share their borders with Indonesia, such as Malaysia. (2.5) To build and maintain power plants, and maintain the power grid and the distribution network, including substations and distribution substations, PLN had a capital of Rp155.3 trillion as of the end of 2011, and a company valuation of Rp208 trillion. Further details of PLN’s financial value can be seen below. (2.6, 2.8)

PERIODE PERIOD Jumlah karyawan

Number of employee Total pendapatan neto (miliar Rp)

2011

2010

2009

2008

2007

47.615

46.296

45.000

44.750

46.113

208.018

162.375

145.222

164.209

114.042

271.170 155.349

219.508 149.683

192.517 141.196

163.732 126.986

137.067 136.412

157.993

147.297

134.581

129.018

121.246

426.519

369.191

333.713

290.718

273.479

Total revenue (billion Rp) Total kapitalisasi (miliar Rp):

Total capitalization (billion Rp) - Kewajiban Liabilities - Ekuitas Equity Kuantitas listrik terjual (GWH)

Quantity of electricity sales Total aset (miliar Rp)

Total assets (billion Rp)


16

VISI, MISI, MOTO DAN STRATEGI UMUM PERUSAHAAN

The Company’s Vision, Mission, Motto, and General Strategy

VISI VISION

Diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi insani. To be recognized as a world class company that growing, excels and is trustworthy through its reliance on human potential.

MISI MISSION

1. Menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan pemegang saham; Run the business and other related fields, oriented toward the satisfaction of customers, company members and shareholders. 2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Make electrical power a medium by which to improve the quality of the life for the public. 3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. Strive to make electrical power a driving force for economic activities. 4. Menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan. Operate an environmentally friendly business.

MOTTO

Listrik untuk kehidupan yang lebih baik. Electricity for a Better Life.


17

SOSIALISASI DAN UPAYA PENCAPAIAN VISI DAN MISI PERSEROAN

Dissemination and Achievements of the Company’s VISION and MISSION

Perseroan mempertimbangkan upaya pencapaian visi dan misi perusahaan pada setiap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional. Seluruh perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasional adalah bagian dari upaya pencapaian visi dan misi perusahaan.

The Company takes into account its vision and mission in planning and executing its operations. All planning and implementation of operations is part of the Company’s effort to achieve its vision and mission.

Untuk menjamin tercapainya visi dan misi perusahaan, Perseroan mensosialisasikan visi dan misi kepada seluruh pegawai secara periodik. Proses penerimaan, evaluasi kinerja pegawai, promosi dan rotasi merupakan salah satu momen yang biasa digunakan Perseroan untuk melakukan proses sosialisasi visi dan misi perusahaan. (4.8)

To ensure the achievements of its vision and mission, the Company regularly disseminates information about its vision and mission to all employees. Recruiting, employee performance evaluation, promotions and rotations are some of the typical methods that the Company uses to spread awareness about its mission and vision. (4.8)


18 STRATEGI UMUM PERUSAHAAN

strategi umum perusahaan

The Company’s General Strategy

Seiring berlakunya UU No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang tidak lagi menyatakan PLN sebagai PKUK, maka strategi perusahaan kini diarahkan menjadi entitas korporasi yang sehat secara finansial, sehingga dapat melakukan investasi untuk mempertahankan pangsa pasar dan berkembang sesuai dengan kaidahkaidah korporasi.

With the enactment of Regulation No. 30 2009 on electrical power, which stipulates that PLN is no longer the sole authorized General Electrical Business, the Company’s focus shifted toward becoming a financially healthy corporate entity, so that it can make investments in order to retain market share and develop in line with the regulations of the company.

Di samping kondisi keuangan yang sehat, PLN juga terus berusaha untuk memenuhi kebutuhan pelanggan pada tingkat keandalan dan pelayanan yang sesuai dan didukung dengan SDM yang memiliki kompetensi tinggi dan berperilaku sesuai tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam menjalankan usahanya.

In addition, PLN also strives to fulfill the needs of its customers in terms of reliability and service, which are supported by highly competent human resources who behave in accordance with Good Corporate Governance policies in running the business.

Untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan serta menyesuaikan diri dengan peraturan perundangan terbaru tersebut, PLN telah menetapkan tujuan strategis untuk periode 2011-2015 sebagai berikut: • Memperbaiki kondisi keuangan PLN. • Meningkatkan efisiensi investasi dan operasi. • Memperbaiki kinerja operasional dan perbaikan citra PLN.

To realize the mission and vision, and comply with the latest regulations, PLN has set out the following strategic objectives for the 2011-2015 period.

PRIORITAS JANGKA PENDEK Prioritas jangka pendek adalah mengatasi kekurangan pasokan listrik untuk mengurangi pemadaman di hampir seluruh wilayah Indonesia, mengatasi krisis likuiditas dan kemampuan pendanaan jangka pendek.

Short-Term Priorities Short-term priorities are addressing electricity supply shortages to reduce the number of power outages in almost all regions, and address the liquidity crisis and short-term funding capabilities.

PRIORITAS JANGKA PANJANG Aspirasi jangka panjang perusahaan adalah bertransformasi menuju Perusahaan Kelas Dunia, Menguntungkan dan Dicintai Pelanggan dengan Cara yang Ramah Lingkungan dan Aman.

Long-Term Priorities Long-term aspirations are to transform into a world class, profitable company and to be the preferred company among customers through environmentally friendly and safe operations.

TRANSFORMASI PLN Terdapat dua hal utama dalam transformasi PLN yakni transformasi dari sisi soft skill dan hard skill. Transformasi soft skill terkait dengan budaya kerja yang berorientasi kinerja tinggi, bersinergi dan terarah.

PLN’s Transformation There are two major factors regarding PLN’s transformation, namely transformation by soft skills and transformation by hard skills. Soft skill transformation is related to a working culture that is oriented toward high performance, synergized and in a good direction.

MENJADI PERUSAHAAN KELAS DUNIA Untuk menjadi perusahaan kelas dunia fungsi utama PLN yang terkait dengan kinerja operasi pembangkit, transmisi dan distribusi harus berada pada prioritas pertama. Peningkatan kinerja operasi pembangkit dilakukan secara bertahap, diawali dengan memperbaiki SAIDI/SAIFI, produktivitas pegawai dan susut jaringan.

Becoming a World Class Company In order to become a world class company, PLN must prioritize the operational performance of power generation, transmission and distribution. Improving the operational performance of power plants can be done in stages, beginning with improving SAIDI/SAIFI, employee productivity and network losses.

BEROPERASI SECARA MENGUNTUNGKAN Menjadi perusahaan kelas dunia saja tidaklah cukup. PLN memerlukan kemampuan dan kemandirian dalam hal keuangan. Oleh karena itu untuk dapat tumbuh

Profitable Operations It is not enough to become a world class company. PLN requires ability and independence in financial matters.

• Improve PLN’s financial condition • Improve Investment and operational efficiency • Improve PLN’s image and improve operational performance


19 dan berkembang, PLN haruslah mendapatkan margin yang baik.

Therefore, the Company must enjoy healthy profits to be able to grow and develop.

RAMAH LINGKUNGAN PLN turut bertanggung jawab menjaga lingkungan yang sehat dan terus berupaya memanfaatkan energi terbarukan (renewable energy) yang fokus pada pengembangan energi panas bumi (geothermal) dan pemanfaatan energi air. Batu bara tetap menjadi andalan utama PLN, namun di masa mendatang akan terus diupayakan penggunaan teknologi bersih yang dapat menjamin gas buang pembangkit batu bara menjadi lebih ramah lingkungan.

Environmental Friendliness PLN is responsible for safeguarding a healthy environment and to strive to produce renewable energy, with a focus on geothermal energy and the development of hydro energy. Coal remains PLN’s mainstay, but in the coming future PLN will continue to pursue the use of clean technologies that can ensure that the waste gases produced by coal burning can become more environmentally friendly.

MENJAGA KEAMANAN KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA Perusahaan mengutamakan keamanan (safety) pegawai. Dengan jumlah pegawai yang mencapai lebih dari 40.000 orang, Perseroan selalu mengutamakan keselamatan (safety) dan kesehatan pegawainya sehingga diharapkan tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident). Perseroan mengharuskan setiap unit untuk memperoleh sertifikat ISO 27000 dengan sasaran “zero accident”.

Maintaining Safety in the Work Environment PLN prioritizes employee safety. With a workforce of more than 40,000 people, PLN always prioritizes the safety and health of its employees, expecting a zero accident environment. The Company requires each unity to achieve an ISO 27000 certification, with the goal of achieving zero accident status.

SASARAN JANGKA PANJANG PLN TAHUN 2010-2015

PLN’s Long-Term Goals for 2010-2015 • increase generation capacity to 30 GW by 2015 or 5 GW per year; • decrease primary production costs to Rp 1,099 per kWh;

• Menambah kapasitas pembangkit menjadi 30 GW pada tahun 2015 atau 5 GW per tahun; • Menurunkan biaya pokok produksi menjadi Rp1.099 per kWh; • Menurunkan susut jaringan dari 9,93% menjadi 7,98% dan SAIDI/SAIFI dari 300 menit/9 kali gangguan menjadi 120 menit/4kali gangguan; • Memperkecil gap keuangan menjadi Rp113-124 triliun; • Return On Assets (ROA) menjadi 5,6% sampai dengan tahun 2015; dan • Meningkatkan kemampuan dan menambah jumlah pegawai lebih dari 20.000 pegawai. INISIATIF STRATEGIS (1.1) Untuk mencapai tujuan di atas, PLN telah menetapkan program transformasi yang diberi nama program Metamorfosa, yang diwujudkan dalam sembilan inisiatif strategis – lima inisiatif strategis berkaitan dengan fungsi bisnis inti, dua inisiatif strategis sebagai yang memungkinkan (enabler), dan dua inisiatif strategis sisanya adalah infrastruktur pendukung untuk membangun citra positif dan keberhasilan implementasi.

• decrease network losses from 9.93% to 7.98% and SAIDI/ SAIFI from 300 minutes/9 times disruption to 120 minutes/4 times; • reduce the finance gap to Rp 113 – Rp 124 trillion; • Raise Return On Assets (ROA) to 5.6% by 2015, and • Upgrade capabilities and increase the number of personnel to over 20,000. Strategic Initiative (1.1) To achieve the above goals, PLN has established a program called Metamorphosis, which is realized through nine strategic initiatives – five of which are related to the functions of the core business, two are enablers, and the remaining two are designed to support infrastructure and build a positive image as well as to support its successful implementation.


20

GRUP USAHA PLN (2.3) PLN BUSINESS GROUP (2.3)

PLN saat ini memiliki 12 anak usaha dengan kepemilikan mayoritas dan satu anak usaha dengan kepemilikan minoritas. Bidang usaha anak perusahaan bervariasi, namun pada intinya bergerak di sektor yang memberikan efek sinergi bagi Perseroan. Bidang usaha anak-anak perusahaan PLN adalah pembangkit listrik, bidang keuangan, rancang bangun, pemasokan batu bara dan konstruksi. Grup usaha PLN saat ini terdiri atas: NAMA PERUSAHAAN

COMPANY NAME

PT Indonesia Power

PT Indonesia Comnets Plus

PLN currently owns 12 subsidiaries through majority ownership and one subsidiary through minority ownership. The sectors of the subsidiaries are varied, and their core operations, provide synergy for PLN. The sectors of PLN’s subsidiaries are electrical power generation, finance, engineering design, coal supplies and construction. The PLN business group currently consists of the following:

BIDANG USAHA

CORE BUSINESS

PT Pelayanan Listrik Nasional Batam PT Prima Layanan Nasional Enjiniring

Beroperasi

Electricity generation and transmission Kepemilikan Ownership 99,99%

Operating

Teknologi informasi dan komunikasi

Beroperasi

PT PLN Geothermal

PT Geo Dipa Energi (PT GDE)

Majapahit Holding BV

PT Pelayaran Bahtera Adhiguna

PT Haleyora Power

Operating

Pembangkitan dan transmisi listrik

Beroperasi

Electricity generation and transmission Kepemilikan Ownership 99,99% Utilitas listrik Electricity utility Kepemilikan Ownership 99,99%

Operating

Rekayasa dan rancang bangun

Engineering and design build Kepemilikan Ownership 99,99% PT Pelayanan Listrik Nasional Tarakan Utilitas listrik Electricity utility Kepemilikan Ownership 99,99% PT PLN Batubara

STATE

Pembangkitan dan transmisi listrik

Information and communication technology Kepemilikan Ownership 99,99% PT Pembangkitan Jawa Bali

STATUS

Perdagangan batu bara Coal supplier Kepemilikan Ownership 99,99% Pembangkit listrik panas bumi

Beroperasi

Operating Beroperasi




Geothermal power generation Kepemilikan Ownership 99,99%

Operating

Pembangkit listrik panas bumi

Beroperasi

Geothermal power generation Kepemilikan Ownership 33,00%

Operating

Holding bidang keuangan

Beroperasi

Offshore bond financing vehicle Kepemilikan Ownership 100%

Operating

Angkutan pelayaran batu bara

Beroperasi

Coal shipping transport Kepemilikan Ownership 100% Bidang kelistrikan Electricity business Kepemilikan Ownership 99,99%


Operating


21 STRUKTUR USAHA DAN ANAK PERUSAHAAN PLN

BUSINESS STRUCTURE AND PLN SUBSIDIARIES

PT PLN (PERSERO)

99,99% Indonesia Power

Electricity Generation

100% Majapahit Holding BV

Offshore Bond Financing Vehicle

99,99% PLN Geothermal

Geothermal Generation

99,99%

99,99%

99,99%

Pembangkitan Jawa Bali

Pelayanan Listrik Nasional Batam

Pelayanan Listrik Nasional Tarakan

Electricity Generation

Electricity Utility

Electricity Utility

99,99% Indonesia Comnets Plus (Icon+)

100% Pelayaran Bahtera Adhiguna

99,99% Prima Layanan Nasional Enjiniring

33% Geo Dipa Energi

99,99% PLN Batubara

Coal Supplier

99,99% PT Haleyora Power


22

BIDANG USAHA LINE OF BUSINESS

Sesuai Undang-undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, berikut adalah rangkaian kegiatan usaha Perseroan: • Menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik yang mencakup: - Pembangkitan tenaga listrik. - Penyaluran tenaga listrik. - Distribusi tenaga listrik. - Perencanaan dan pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik. - Pengembangan penyediaan tenaga listrik. - Penjualan tenaga listrik.

In accordance with Law No. 30 2009 on electrical power and based on Company Articles of Association, the Corporate business sectors are as follows:

• Menjalankan usaha penunjang tenaga listrik yang mencakup: - Konsultasi ketenagalistrikan. - Pembangunan dan pemasangan peralatan ketenagalistrikan. - Pemeliharaan peralatan ketenagalistrikan. - Pengembangan teknologi peralatan yang menunjang penyediaan tenaga listrik.

• The running of the electricity support business includes:

• The running of the electrical power supply company includes: -- Electricity generation. -- Transmission of electricity. -- Distribution of electricity. -- Planning and building infrastructure for supplying electricity. -- Development of electricity supply. -- Sales of electricity.

-- Electrical power consultation -- Development and installation of electrical power equipment -- Maintenance of electrical power equipment -- Development of technology for equipment that supports the supply of electrical power


23

Dalam memberikan seluruh jasa kelistrikan, PLN memiliki unit-unit bisnis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. To provide all of electricity services, PLN has the largest number of business units in Indonesia.

• Kegiatan-kegiatan lainnya mencakup: - Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber energi lainnya untuk kepentingan tenaga listrik. - Pemberian jasa operasi dan pengaturan (dispatcher) pada pembangkitan, penyaluran, distribusi dan retail tenaga listrik. - Kegiatan perindustrian perangkat keras dan lunak di bidang ketenagalistrikan dan peralatan lain terkait dengan tenaga listrik. - Kerja sama dengan pihak lain atau badan penyelenggara bidang ketenagalistrikan baik dari dalam maupun luar negeri di bidang pembangunan, operasional, telekomunikasi dan informasi terkait dengan ketenagalistrikan. - Usaha jasa ketenagalistrikan.

• Other activities include: -- Management and utilization of natural resources and other energy sources for the purpose of electrical power. -- Provision of operation and dispatch service for electrical power generation, transmission, distribution and sales. -- Activities of “hard” and “soft” industry in the fields of electrical power and other equipment related to electricity. -- Cooperation with other organizing parties or bodies in the electrical power sector from inside or outside the country in the construction, operational, telecommunication and information sectors related to electrical power. -- Electrical power services businesses.

KEGIATAN USAHA PERUSAHAAN DIBAGI MENJADI BEBERAPA KATEGORI: 1. Kegiatan Perencanaan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Perseroan sebagai induk perusahaan termasuk di antaranya perencanaan pengembangan fasilitas tenaga listrik

The Company’s business activities are divided into the following categories 1. Planning The activities performed by the Company as a holding company include among others the planning and development of electrical power facilities (generation,


24 (pembangkitan, transmisi dan distribusi umum) dan penunjangnya, rencana pendanaan, pengembangan usaha, pengembangan organisasi, dan SDM. Kegiatan perencanaan yang berkaitan dengan jaringan distribusi dan listrik pedesaan akan dilakukan oleh induk Perseroan perihal pokok-pokok kebijakan makro, sedangkan perencanaan turunannya akan dilakukan oleh satuan organisasi wilayah atau distribusi.

transmission and general distribution) and supporting, financial planning, business development, organizational development, and human resources. Planning related to the distribution network and rural network is carried out by the parent Company concerning the key points of macroeconomic policy, while micro policy implementation is carried out by a regional organizational or distribution unit.

2. Kegiatan Pembangunan Kegiatan pembangunan yang mencakup konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik pembangkitan, transmisi dan gardu induk merupakan tugas dari satuan organisasi konstruksi Proyek Induk. Sementara pelaksanaan pembangunan jaringan distribusi dilakukan oleh masing-masing unit organisasi wilayah dan distribusi. Kegiatan pembangunan proyek kelistrikan desa yang berasal dari pendanaan APBN adalah tugas Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan.

2. Development Development activities that include the construction of power generating infrastructure, transmission and subrelay stations, is the task of the Parent Project construction organization unit. Meanwhile, the implementation of developing the distribution network is conducted by various regional and distribution units. Rural electrification projects stemming from State Budget funding falls under the Government’s responsibility through the Directorate General of Electricity.

3. Kegiatan Pengusahaan/Operasi Produksi tenaga listrik dihasilkan oleh pembangkitpembangkit tenaga listrik yang terdiri dari beberapa jenis pembangkit, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbasis batu bara, gas alam atau bahan bakar minyak (BBM); Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berbasis tenaga air sebagai penggerak turbin; Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG-gas turbine) berbasis gas alam atau BBM; Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) berbasis tenaga uap panas bumi; dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) berbasis BBM. Selain itu PT PLN (Persero) juga melakukan pembelian tenaga listrik yang diproduksi oleh pembangkit tenaga listrik swasta (IPP).

3. Operational Activities Electrical power is produced by electricity power plants that consist of various types of plant, including coal based Steam Power Plant, natural gas or fuel oil, hydro power plant, which uses water to turn turbines, gas-turbine power plants using natural gas or oil, geothermal power plants and diesel power plants. Alternatively, electricity is bought from privately owned power stations.

Tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit disalurkan ke gardu induk melalui jaringan transmisi dengan berbagai tingkat tegangan seperti Tegangan Ekstra Tinggi (500 kV), Tegangan Tinggi (150 dan 70 kV).

Electricity produced by power plants is transmitted to substations via the power grid using various levels of voltage, including Extra High Voltage (500 kV) and High Voltage (between 150 kV and 70 kV).

Untuk kategori pelanggan besar dilayani dengan jaringan tegangan tinggi sebesar 150 dan 70 kV, dan jaringan menengah sebesar 20 kV. Untuk pelanggan kecil, energi listrik disalurkan ke gardu distribusi melalui Jaringan Tegangan Menengah (JTM) 20 kV dan selanjutnya di gardu distribusi tegangan diturunkan ke tingkat 380/220 volt untuk kemudian disalurkan melalui Jaringan Tegangan Rendah (JTR) ke sambungan rumah (SR).

The majority of customers are connected via High Voltage networks (between 150 kV and 70 kV), and medium-size networks of 20kV. For smaller customers, electricity is sent to medium distribution substations via Medium Voltage Distributions lines (JTM) of a 20kV capacity, before the voltage is lowered to 380/220 volts at the distribution substation, from where it is sent to residential connections (SR) through Low Voltage Distribution lines (JTR).

4. Kegiatan Riset dan Penunjang (EU 8) Kegiatan yang dilakukan oleh satuan organisasi penunjang mencakup: - PT PLN (Persero) Jasa Pendidikan dan Latihan yang bertugas untuk menyelenggarakan berbagai pendidikan dan latihan di bidang teknik, manajemen, keuangan dan administrasi umum.

4. Research and Support (EU 8) Activities conducted by supporting organization units include: -- The PLN Education and Training Center is tasked with organizing various workshops and training programs in engineering, management, finance and general administration.


25 - PLN Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam studi kelayakan, desain dan supervisi konstruksi sarana penyediaan tenaga listrik. - PT PLN (Persero) Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan yang bertugas untuk memberi dukungan dalam standardisasi, kalibrasi dan pengujian peralatan listrik serta instrumen lainnya. - PT PLN (Persero) Jasa Sertifikasi yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam sertifikasi produk peralatan listrik, sistem manajemen mutu dan lingkungan bidang ketenagalistrikan serta kelalaian instalasi tenaga listrik dan tera meter. - PT PLN (Persero) Jasa Manajemen Konstruksi yang bertugas untuk memberikan dukungan dalam manajemen konstruksi lapangan untuk konstruksi dan layanan perbaikan terutama di sektor kelistrikan. - PT PLN (Persero) Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan yang bertugas untuk memberikan dukungan terhadap produksi dan layanan perbaikan terutama di sektor kelistrikan.

-- PLN Center of Electricity Engineering is tasked with providing support for feasibility studies, design and energy infrastructure construction supervision.

Dalam memberikan seluruh jasa tersebut, PLN memiliki unit-unit bisnis yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dengan jumlah seluruh unit bisnis adalah unit bisnis (2.5)

To provide all of these services, PLN has the largest number of business units in Indonesia, with in total. (2.5)

-- PLN Electricity Research and Development is tasked with giving support for standardization, calibration and the testing of electrical equipment and other instruments. -- PLN Certification Service is tasked with supporting electrical equipment certification, quality system management and the environment in the field of electricity and negligence in electrical equipment installation and meter calibration. -- PLN Construction Management is tasked with providing support in the field of construction management for construction and repair services, especially in the electricity sector. -

PLN Electricity Maintenance Center is obliged to support the maintenance process in utilities industry.


26

PETA OPERASIONAL PERUSAHAAN (2.3, 2.5, 2.7) MAP OF COMPANY’S OPERATIONAL REGIONS (2.3, 2.5, 2.7)

Daerah operasional Perseroan melingkupi seluruh wilayah Indonesia, dan secara terbatas, daerah perbatasan IndonesiaMalaysia. Adapun gambaran wilayah operasional PLN sesuai dengan daerah operasi utama Strategic Business Unit (SBU) tergambar dalam peta wilayah operasional sebagai berikut.


27

The Company’s operational regions encompass all of Indonesia, as well as in border areas with Malaysia. This map shows PLN’s operational regions in accordance with the main regional operations of the Strategic Business Unit (SBU).


28

STRUKTUR ORGANISASI ORGANIZATION STRUCTURE

Direktur Utama President Director Kepala Satuan Pengawasan Intern

Dahlan Iskan

Head of Internal Audit Unit

Direktur Energi Primer

Director of Primary Energy

Nur Pamuji

Direktur Sdm dan Umum

Director of HR and General Affairs Eddy D. Erningpraja

Direktur Perencanaan dan Teknologi

Direktur Pengadaan Strategis

Director of Planning and Technology

Director of Strategic Procurement

Nasri Sebayang

Bagiyo Riawan

Paiman Direktur Operasi Jawa Bali

Director of Java Bali Operations I.G.A. Ngurah Adnyana

Direktur Operasi Indonesia Barat

Direktur Operasi Indonesia Timur

Director of West Indonesia Operations

Director of East Indonesia Operations

M. Harry Jaya Pahlawan

Vickner Sinaga

Direktur Bisnis Dan Manajemen Resiko

Direktur Keuangan

Director of Business and Risk Management

Director of Finance

Murtaqi Syamsuddin

Setio Anggoro Dewo

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

I.B.G. Mardawa P. Kepala Divisi Batubara

Kepala Divisi Pengembangan Organisasi

Head of Coal Division

Head of Organisation Development Division

Misbachul Munir

Iwan Bachtiar

Made Ro Sakya

Kepala Divisi Gas Dan BBM

Kepala Divisi Pengembangan Sistem Sdm

Head of Gas & Oil Fuel Division

Prawoko

Kepala Divisi Perencanaan Strategis Korporat

Kepala Divisi Perencanaan Pengadaan

Kepala Divisi Pembangkitan Jawa-Bali

Kepala Divisi Pembangkitan Indonesia Barat

Kepala Divisi Pembangkitan Indonesia Timur

Kepala Divisi Niaga

Divisi Keuangan Korporat

Head of Java-Bali Power Generation Division

Head of West Indonesia Power Generation Division

Head of East Indonesia Power Generation Division

Head of Commerce Division

Head of Corporate Finance Division

Doddy Hertanto

Paingot M

Nasser Iskandar

Sapto Triono W.

Benny Marbun

Yusuf Hamdani

Kepala Divisi Perencanaan Sistem

Kepala Divisi Pengadaan Strategis

Kepala Divisi Transmisi Jawa-Bali

Kepala Divisi Transmisi Indonesia Barat

Kepala Divisi Bisnis Dan Transaksi Listrik

Kepala Divisi Perencanaan Pengendalian Anggaran

Head of HR Development System Division

Head of System Planning Division

Head of Strategic Procurement Division

Head of Java-Bali Transmission Division

Head of West Indonesia Transmission Division

Kepala Divisi Transmisi Indonesia Timur

Dadang Daryono

Joko Prasetio

Tonny Tondojoyo

Ramli Hutasuhut

Head of Head of Corporate Procurement Strategic Planning Planning Division Division

Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan JawaBali

Kepala Divisi Enjiniring dan Teknologi

Kepala Divisi Pengadaan Ipp

Head of HR and Skill Develpoment Division

Head of Engineering and Technology Division

Head of IPP Procurement Division

Head of Java-Bali Distribution and Customer Services Division

Roikhan

Bowo Setiadji

Monstar Panjaitan

Haryanto Ws

Kepala Divisi Umum dan Manajemen Kantor Pusat

Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan

Kepala Divisi Pengembangan Sdm dan Talenta

Head of General Head of New and Affairs and Renewable Energy Management Hfor Division Head Office Division Eddy Sukmoro

Moch. Sofyan

GM Unit Bisnis Pln Pembangkitan

GM of PLN Power Generation Business Unit GM Unit Bisnis Pln Penyaluran /P3b

GM of Transmission and Center for Load Dispatching Business Unit

Kepala Divisi Konstruksi dan Ipp Jawa-Bali

Head of East Indonesia Transmission

Head of Business and Electricity Transaction Division

Head of Budget Monitoring Planning Division

Yanuar Hakim

Susanto Wibowo

Binarto B M.

Hudiono

Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Indonesia Barat

Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan Indonesia Timur

Head of East Head of West Indonesia Indonesia Distribution and Distribution and Customer Services Customer Services Division Division Karel Sampe Pajung

Syarifuddin Ibrahim

Head of East Indonesia Construction and IPP Division

Henky H Basudewo

Eko A Sudartanto

Widodo Mulyono

GM Unit Bisnis PLN Wilayahv

GM of PLN Region Business Unit

GM Unit Bisnis Pln Distribusi

GM of PLN Distribution Business Unit

Sampai dengan Oktober 2011 Up to end of October 2011

Kepala Divisi Manajemen Resiko

Head of Risk Management Division

Kepala Divisi Kepala Divisi Konstruksi Konstruksi dan Ipp Indonesia dan Ipp Indonesia Barat Timur

Head of West Indonesia Construction and IPP Division

GM Unit Bisnis Pln Proyek Induk

GM Pln Pusat Pendidikan dan Pelatihan

GM of PLN Main Project Business Unit

GM of PLN Education and Training Center

GM Unit Bisnis Jasa Penunjang

GM Pln Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan

GM of Supporting Services Business Unit

GM of Electricity Research and Development

Head of Corporate Delivery Unit

Harry Hartoyo

Kepala Satuan Pelayanan Hukum Korporat

Head of Corporate Legal Services Unit

Amir Rosyidin

Head of Java-Bali Construction and IPP Division

Kepala Satuan Pengendalian Kinerja Korporat

Kepala Divisi Akuntansi, Pajak dan Asuransi

Head of Accounting Tax and Insurance Division Beni Hermawan

Kepala Divisi Perbendaharaan

Head of Treasury Division

Tjutju Kurnia S. Kepala Divisi Sistem Informasi Manajemen

Direktur Anak Perusahaan

Director of Subsidiary

Head of Management Information System Division Rully Fasri

Direktur Usaha Patungan

Director of Joint Ventures

Budi Kristanto


29

Direktur Utama

President Director

Kepala Satuan Pengawas Intern

Nur Pamudji

Internal Supervisory Unit Iryanto Hutagaol

Direktur SDM Dan Umum

Direktur Pengadaan Strategis

Direktur Konstruksi

Direktur Operasi Jawa Bali

Direktur Operasi Indonesia Barat

Director Of Human Resources And General Affairs

Director Of Construction

Director Of Strategic Procurement

Director Of Java Bali Operations

Director Of West Indonesia Operations

Eddy D. Erningpraja

Nasri Sebayang

Bagiyo Riawan

I.G.A Ngurah Adnyana

M. Harry Jaya Pahlawan

Kepala Divisi Pengembangan Organisasi

Kepala Divisi Konstruksi dan Ipp Jawa Bali

Head of Java Bali Head of Organization Construction & Development Independent Power Division Producers Division

Kepala Divisi Gas dan BBM

Head of Gas and Fuel Division

Kepala Divisi Pembangkitan Jawa Bali

Kepala Divisi Pembangkitan Indonesia Barat

Direktur Operasi Indonesia Timur

Director Of East Indonesia Operations

Kepala Divisi Pembangkitan Indonesia Timur

Head of East Indonesia Power Plant Division

Head of Java Bali Power Plant Divison

Head of West Indonesia Power Plant Division

Nasser Iskandar

Sapto Triono W.

Kepala Divisi Transmisi Indonesia Barat

Kepala Divisi Transmisi Indonesia Timur

Henky H Basudewo

M Suryadi M

Paingot M

Kepala Divisi Pengembangan Sistem SDM

Head of Human Resources Development System Division

Kepala Divisi Energi Terbarukan

Kepala Divisi Pengadaan Strategis

Head of Renewable Energy Division

Kepala Divisi Transmisi Jawa Bali

Head of Strategic Procurement Division

Head of Java Bali Transmission Division

Head of West Indonesia Transmission Division

Head of East Indonesia Transmission Division

Dadang Daryono

Moch Sofyan

Karmiyono

Agoes Priambodo

Jemjem Kurnaen

Widodo Mulyono

Kepala Divisi Pengembangan SDM dan Talenta

Kepala Divisi Konstruksi dan IPP IB

Kepala Divisi Pengadaan IPP

Kepala Divisi Distribusi Dan Pelayanan Pelanggan JB

Kepala Divisi Distribusi Dan Pelayanan Pelanggan IB

Head of IPP Procurement Division

Roikhan

Eko Sudartanto A

Monstar Panjaitan

Kepala Divisi Umum dan Manajemen Kantor Pusat

Kepala Divisi Konstruksi dan IPP IT

Kepala Divisi Bisnis dan Transaksi Listrik

Head of Human Resources Development & Talent Division

Head of Java Bali Distribution & Customer Services Division

Kepala Divisi Distribusi dan Pelayanan Pelanggan IT

Head of West Head of East Indonesia Indonesia Distribution Distribution & & Customer Services Customer Services Division Division

Achmad Taufik H

Karel Sp

Director of Planning and Risk Management

Wirabumi Kaluti

Direktur Keuangan

Director Of Finance Setio Anggoro Dewo

Kepala Divisi Niaga

Kepala Divisi Keuangan Korporat

Head of Commerce Division

Head of Corporate Finance Division

Benny Marbun

Gong Matua Hasibuan

Kepala Divisi Manajemen Risiko

Kepala Divisi Perencanaan dan Pengendalian Anggaran

Head of Risk Management Division

Head of Budget Planning and Controlling Division

Amir Rosyidin

Jani Suryadi (Ph)

Kepala Divisi Perencanaan Strategis Korporasi

Kepala Divisi Akuntansi, Pajak dan Asuransi

Head of Corporate Strategic Planning Division

Head of Accountant, Tax and Insurance Division

I Made Ro Sakya

Beni Hermawan

Kepala Divisi Perencanaan Sistim

Kepala Divisi Perbendaharaan

Head General Affair and Head Office Management Division

Head of East Indonesia Construction and IPP Division

Head of Utilities Business and Transaction Division

Head of System Planning Division

Head of Treasury Division

Eddy Sukmoro

Setiyadi Dewantoro

Binarto Bekti M

Djoko Prasetyo

Tjutju Kurnia S.

Kepala Divisi Batubara

Kepala Divisi Perencanaan Pengadaan Strategis Enjiniring dan Teknologi

Kepala Divisi Sistem Informasi

Basuki Siswanto

Rully Fasri

Kepala Divisi Administrasi Konstruksi

Head of Construction Administration Division Tri Setyo Nugroho

Head of Coal Division

Head of Engineering & Technology Strategic Procurement Division

Helmi Najamuddin

Unit Bisnis Pembangkitan

Unit Bisnis PLN Wilayah

Power Plant Business Unit

Regional Business Unit

Unit Bisnis PLN Penyaluran

Unit Bisnis PLN Distribusi

Unit Bisnis Penunjang

Center for Load Dispatching Business Units

Distribution Business Units

Supporting Business Units

Unit Bisnis PLN Proyek Induk

Main Project Business Units

Per November 2011 sampai dengan Desember 2011

PLN Pusat Pendidikan dan Latihan

Education and Training Center Units of PLN

PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan

Center of Utilities Research and Development

Anak Perusahaan

Subsidiaries

Usaha-Usaha Patungan

Joint Ventures

As of November 2011 to December 2011


Corporate Secretariat IBG. Mardawa P.

Murtaqi Syamsuddin

Vickner Sinaga

Sriyono D Siswoyo

Head of West Indonesia Construction and IPP Division

Direktur Perencanaan dan Manajemen Risiko

Head of Information System Division

Kepala Satuan Pengendalian Kinerja Korporat

Head of Corporate Delivery Unit Harry Hartoyo Kepala Satuan Pelayanan Hukum Korporat

Head of Corporate Legal Budi Kristanto


30

PERISTIWA PENTING SIGNIFICANT EVENTS

JANUARI

JANUARY

05 Komitmen Bersama Pembangunan Kelistrikan 2011 Mengawali tahun 2011, PLN bersama para mitra kerja menegaskan kembali komitmennya untuk melaksanakan pembangunan kelistrikan Indonesia dengan lebih berkualitas, lebih cepat, lebih hemat, serta bebas dari korupsi. Komitmen ini dinyatakan pada gelar ”Apel Kesiapan Pelaksanaan Pembangunan 2011” di Parkir Timur Senayan, Jakarta. Acara dihadiri oleh Direktur Utama PLN Dahlan Iskan, Direktur Operasi Jawa Bali Ngurah Adnyana, jajaran Direksi PLN, para General Manager PLN se-Jawa Bali, dan mitra kerja PLN yang berjumlah sekitar 500 orang.

Electricity Development Joint Commitment 2011 Kicking off 2011, PLN and its partners reaffirmed their commitment to speed up the development of Indonesia’s electricity, as well to improve its quality, reduce its cost and ensure it is not hampered by corruption. This commitment was expressed in the title “Development Implementation Readiness 2011 Event” at the East Park Senayan in Jakarta. The event was attended by PLN Chairman Dahlan Iskan, Java and Bali Operational Director Ngurah Adnyana, the PLN Board of Directors, PLN’s General Managers for Java and Bali and 500 people from PLN’s partner companies.

Apel serupa dilaksanakan di wilayah Indonesia Bagian Barat yang dipusatkan di Tanjung Karang, propinsi Lampung, dan kota Balikpapan untuk wilayah Indonesia Bagian Timur.

Similar events were held in Indonesia’s western regions, the center of which was Tanjung Karang, as well as Lampung, Balikpapan for Indonesia’s eastern regions.

FEBRUARI

FEBRUARY

06 Listrik Pulau Bunaken 100% dari Tenaga Matahari PLN meresmikan PLTS Bunaken dan membagikan lampu hemat energi yang dikenal dengan lampu SEHEN (super ekstra hemat energi) berdaya 3 watt yang setara dengan lampu pijar 25 watt kepada para pelanggan di Pulau Bunaken.

100 Percent of Bunaken Island’s Power from Solar Energy PLN officiated Bunaken’s first Solar Power Plant and distributed energy efficient light bulbs known as SEHEN (super extra energy efficient), which are 3 watt bulbs with an equivalent energy output of 25 watts, to customers on Bunaken Island.

PLTS Bunaken merupakan PLTS pertama yang dapat menerangi satu pulau selama 24 jam dan menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel yang selama ini dipakai.

The Bunaken Solar Power Plant was the first Solar Power Plant able to light an entire island for 24 hours, replacing the existing diesel power generators for the duration.


31 MARET

MARCH

11 Jual Beli Listrik Panas Bumi 435 MW PLN dan dua pengembang Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), yaitu PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan PT Westindo Utama Karya, menandatangani perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) dari enam PLTP dengan total kapasitas 435 megawatt (MW). Lima PLTP berasal dari PGE, yaitu PLTP Lumut Balai (2 × 55 MW) di Sumatera Selatan; PLTP Ulubelu unit 3 dan 4 (2×55 MW) di Tanggamus, Lampung; PLTP Lahendong unit 5 dan 6 (2 x 20 MW) di Sulawesi Utara; PLTP Karaha (1 x 30 MW) dan PLTP Kamojang unit 5 (1 x 30 MW) di Jawa Barat. Sedangkan PT Westindo mengembangkan PLTP Atadei (2 x 2,5 MW) di Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur.

APRIL

435 MW Geothermal Energy Power Purchase Agreement PLN and two Geothermal Power Station (PLTB) partners, namely PT Pertamina Geothermal Energy and PT Westindo Utama Karya, signed a Power Purchase Agreement (PPA) concerning six PLTBs with a total capacity of 435 megawatts (MW). Five of the PLTBs derive from PGEs, namely Geothermal Power Plant Lumut Balai (2 × 55 MW) in South Sumatera; Geothermal Power Plant Ulubelu units 3 and 4 (2 × 55 MW) in Tanggamus, Lampung; Geothermal Power Plant Lahendong units 5 and 6 (2 x 20 MW) in North Sulawesi; Geothermal Power Plant Karaha (1 x 30 MW) and Geothermal Power Plant Kamojang unit 5 (1 x 30 MW) in West Java. While PT Westindo developed the Atadei Geothermal Power Plant (2 x 2.5 MW) in Lembata District, East Nusa Tenggara.

APRIL

17 PLTU Kendari Mulai Beroperasi PLTU Kendari berkapasitas 2x10 MW adalah salah satu proyek PLTU 10.000 MW tahap I yang mulai beroperasi dan yang pertama di luar Jawa.

MEI

Kendari Steam Power Plant Starts Operating Kendari Steam Power Plant, capacity 2x10 MW, is one of the 10,000 MW Stage 1 Steam Power Plant projects that has begun operating, and is the first in Java.

MAY

25 Presiden Yudhoyono Meresmikan Proyek Kelistrikan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan beberapa proyek kelistrikan pada peluncuran Master Plan dan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011 – 2025. Proyek-proyek itu adalah PLTA Peusangan 1 dan 2 berlokasi di Peusangan River, Takengon, Aceh (2 x 22,5 MW); PLTS Miangas di Pulau Miangas, Sulawesi Utara (85 kW Peak); serta PLTS Sebatik di Pulau Sebatik, Kalimantan Timur (340 kW Peak).

President Yudhoyono inaugurates Electricity Project Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono inaugurated several electricity projects during the launch of the Master Plan for the Acceleration and Expansion of Indonesian Economic Development (MP3EI) 2011-2025. The projects are the Peusangan hydropower plant, 1 and 2, located along the Peusangan River in Takengon, Aceh (2 x 22.5 MW); the Solar Power Plant on Miangas Miangas Island, North Sulawesi (85 kW Peak); and the Solar Power Plant on Sebatik Sebatik Island in East Kalimantan (340 kW Peak).


32 Proyek PLTS Miangas dan PLTS Sebatik merupakan bagian dari proyek PLTS 100 Pulau dengan kapasitas total mencapai 22.000 kW Peak. Proyek PLTS ini merupakan salah satu program unggulan PLN untuk mempercepat rasio elektrifikasi di pulau-pulau terluar, khususnya di wilayah timur Indonesia.

JUNI

The Solar Power Plant Miangas and Solar Power Plant Sebatik projects are part of the 100 Islands Solar Power Plant project, which will have a combined total peak capacity of 22 000 kW. The Solar Power Plant project is one of PLN’s flagship programs to accelerate the electrification rate in outlying islands, particularly in eastern Indonesia.

JUNE

01 Kerja Sama Pengembangan Pembangkit Listrik di Halmahera Timur PT PLN (Persero) dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk menandatangani perjanjian pokok untuk pengembangan pembangkit listrik Pusat Listrik Tenaga Uap 3 x 30 MW dan Pusat Listrik Tenaga Diesel 10 x 17 MW di Halmahera Timur, Maluku Utara.

Power Development Co-operation in East Halmahera PT PLN (Persero) and PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. signed a Heads of Agreement to develop a steam power station (3 x 30 MW) and a diesel power station (10 x 17 MW) in East Halmahera, North Maluku.

09 PLN Tuntaskan Daftar Tunggu Sambungan Listrik PLN dan unit-unit pelayanan di seluruh Indonesia serentak menggelar kembali Gerakan Sehari Sejuta Sambungan (Grasss), dengan target menuntaskan seluruh daftar tunggu permintaan sambungan listrik sampai selesai pada akhir Juni. Upaya strategis untuk menuntaskan daftar tunggu ini, antara lain dengan memperkuat pasokan listrik di sejumlah daerah, melakukan up-rating (memperkuat output daya listrik), mengoptimalkan pembangkit, sewa pembangkit diesel di beberapa lokasi, perluasan jaringan, penambahan kapasitas dan jumlah trafo serta upaya teknis lainnya. Program Grasss juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat (calon pelanggan) dari praktikpraktik kecurangan yang tidak terpuji, termasuk percaloan dan “pasar gelap” dalam penyambungan baru.

PLN Finalize Electrical Connection Waiting List PLN and its service units throughout Indonesia simultaneously held the Million Daily Connections Movement (Grasss), targeting to fulfill all requests on the PLN waiting list for electrical connections by the end of June.

The strategic effort to accomplish this includes strengthening the power supply in some areas by amplifying electrical power output to optimize power, renting diesel power generators at some locations, network expansion, increasing capacity and number of transformers and other technical efforts. The Grasss program is also intended to protect the potential customers from fraudulent practices, including brokering and the “black market”.


33

28 PT Salamander Pasok Gas untuk Kebutuhan Pembangkit di Kalimantan PLN dan PT Salamander Energy Limited menandatangani perjanjian jual beli gas (PJBG) lapangan Bangkanai yang berada di Kabupaten Muara Teweh, Kalimantan Tengah. PT Salamander sepakat memasok volume gas sebesar 20 bbtud, dengan harga US$ 4,79/mmbtu dengan eskalasi 3% per tiga tahun.

PT Salamander Supply Gas for power plants in Kalimantan PT PLN and Salamander Energy Limited signed a gas purchase agreement (PJBG) for a field located in Bangkanai Teweh Muara District, Central Kalimantan. PT Salamander agreed to supply 20 bbtud of gas for US$ 4.79 per mmbtu, with a 3 percent increase every three years.

PT Salamander Energy akan memasok gas mulai Juni 2013 hingga 2033. Pasokan gas Bangkanai nantinya bakal memasok kebutuhan gas untuk pembangkit listrik di Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

PT Salamander Energy will supply gas from June 2013 until 2033. The Bangkanai field will eventually supply gas to power plants in South Kalimantan, Central Kalimantan and East Kalimantan.

juli

july

01 Sinergi BUMN untuk Pembelian Tenaga Listrik Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PLN, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. dan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. tentang sinergi antar-Badan Usaha Milik Negara dalam rangka pembelian tenaga listrik.

juli

SOE Synergy for Power Purchase PLN, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. and PT Aneka Tambang (Persero) Tbk. signed a Memorandum of Understanding on synergy between State-Owned Enterprises for the purchase of electricity.

july

08 Dirut PLN Dahlan Iskan Raih Inspiring Leader Award Keteladanan dan komitmen yang ditunjukkan Dahlan Iskan dalam memimpin PLN dua tahun terakhir dinilai membawa banyak perubahan yang positif. Dirut PLN ini punya andil besar membangun dan memperbaiki pelayanan PLN dalam menyediakan pasokan listrik secara nasional. Koran Sindo mengapresiasi hasil kerja Dirut PLN dengan memberikan penghargaan “Inspiring Leader Award”.

PLN president director Dahlan Iskan Wins Inspiring Leader Award Dahlan Iskan was rewarded for his commitment and leadership in spearheading PLN over the last two years. The PLN President Director played a big hand in developing and improving PLN’s distribution of electricity nationwide. Koran Sindo honored the PLN President Director’s work with the “Inspiring Leader Award”.


34

18 Kerja Sama Interkoneksi di Kalimantan barat dengan Sarawak Energy PLN dan Sarawak Energy Berhad (SEB) sepakat bekerja sama membangun interkoneksi di wilayah Kalimantan Barat. Kesepakatan di bidang ketenagalistrikan ini ditandatangani oleh Direktur Perencanaan dan Teknologi PLN Nasri Sebayang, Chief Executive Officer Sarawak Energy Berhad Torstein Dale Sjotveit, dan Second Minister of Planning and Resource Management & Minister of Public Utilities Negara Bagian Sarawak Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hasan.

Interconnection Cooperation in West Kalimantan with Sarawak Energy Sarawak Energy Berhad and PLN (SEB) have agreed to work together to build an interconnection in West Kalimantan. The agreement was signed by PLN Director of Planning and Technology Nasri Sebayang, Chief Executive Officer of Sarawak Energy Berhad Torstein Dale Sjotveit, and Second Minister of Planning and Resource Management and Minister of Public Utilities Sarawak Datuk Amar Haji Awang Tengah Ali Hasan.

25 Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bantu PLN Amankan Aset PLN bekerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) mempercepat proses sertifikasi tanah milik PLN. Sertifikasi ini bertujuan untuk mengamankan, serta memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap aset milik PLN.

AGUSTUS

National Land Agency (BPN) Helps PLN Secure Assets PLN in cooperation with the National Land Agency (BPN) accelerated the process of certification of land owned by PLN. The certification aims to secure and provide certainty and legal protection for assets owned by PLN.

AUGUST

05 PT Pelayaran Bahtera Adhiguna Resmi Milik PLN Pe m e r i n t a h s e c a r a r e s m i m e ny e r a h k a n s a h a m P T Pelayaran Bahtera Adhiguna (BAG) kepada PLN. Sebanyak 21.674 lembar saham PBA kini resmi menjadi milik PLN, dengan nilai wajar seluruhnya mencapai Rp90 miliar (atau tepatnya Rp90.225.861.000,00). Setelah pengalihan saham ini maka PT BAG akan menjalani proses menjadi anak perusahaan PLN. PLN akan mengembangkan bisnis PT BAG menjadi perusahaan yang sehat sekaligus mendukung keamanan pasokan batu bara ke pembangkit listrik milik PLN.

PLN officially gains ownership of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna The Government formally handed over the shares of PT Pelayaran Bahtera Adhiguna (PBA) to PLN. A total of 21,674 shares of PBA now officially belong to PLN, the total value of which is US$90 billion (or US$90,225,861,000.00 to be exact). After the transfer of shares, PT BAG will undergo the process of becoming a subsidiary of PLN. PLN will develop BAG into a healthy company, while also able to support the security of coal supplies to power plants owned by PLN.


35 Menteri Negera BUMN Mustafa Abubakar, selaku wakil pemegang saham PBA, menyerahkan secara langsung pengalihan kepemilikan saham negara itu kepada Direktur Utama PLN Dahlan Iskan di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta.

AGUSTUS

State Minister for SOEs Mustafa Abubakar, as representative of the shareholders of the PBA, transferred the state shares directly to PLN President Director Dahlan Iskan at the SOEs Ministry in Jakarta.

AUGUST

19 PLN dan PPA Bekerja Sama Mengelola Aset Agar seluruh aset dapat dikelola lebih baik maka PLN menjalin kerja sama dengan PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero). Dengan kerja sama ini aset milik PLN, khususnya dalam bentuk tanah dan bangunan yang tersebar di banyak tempat, dapat sekaligus ditingkatkan nilainya. Optimalisasi pengelolaan aset dengan mengikuti prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG) ini bisa memberikan kontribusi nilai tambah bagi kedua belah pihak.

september

PLN and PPA Work Together in Managing Assets PLN began working with PT Perusahaan Pengelola Aset to improve the management of all of its assets. Under this partnership, PLN’s assets, especially those in the form of land and buildings, which are widely scattered, could even see their value increase. Both parties can benefit through the optimization of the management of these assets in line with the principles of Good Corporate Governance.

SEPTEMBER

12 HAPUA Meeting dan ARSEPE 2011 HAPUA (HEADS OF ASEAN POWER UTILITIES/AUTHORITIES) Meeting dan ASEAN Residential School in The Electric Power Engineering (ARSEPE) merupakan suatu wadah pertukaran ilmu pengetahuan tentang ketenagalistrikan bagi negaranegara ASEAN. Agenda HAPUA Meeting kali ini adalah (i) merestrukturisasi 8 Working Group HAPUA agar aktivitas untuk merealisasikan jaringan listrik ASEAN dapat lebih efektif dan fokus; dan (ii) memperkuat kerja sama dan jaringan komunikasi regional.

HAPUA Meeting and ARSEPE 2011 The HAPUA (Heads of ASEAN Power Utilities/Authorities) Meeting and ARSEPE (ASEAN Residential School in The Electric Power Engineering) are a forum for the exchange of knowledge about electricity for the ASEAN member nation. On the HAPUA Meeting agenda this year were (i) to restructure the 8 HAPUA Working Groups so that activities to realize the ASEAN power grid are more effective and focused, and (ii) to strengthen cooperation and the regional communications network.

Sedangkan tema ARSEPE ke-5 adalah “The Economic and optimization of power system operation in the new millennium.” Indonesia sudah kali kedua menjadi tuan rumah kegiatan ARSEPE, yang pertama diselenggarakan di Bandung pada 2009.

The theme of the 5th ARSEPE was “The Economic and optimization of power system operation in the new millennium.” This was the second time that Indonesia has hosted an ARSEPE event, after Bandung in 2009.


36 september

SEPTEMBER

19 PLN Pasang Kabel Bawah Tanah untuk Perkuat Kelistrikan Jakarta PLN menyepakati kerja sama dengan NKT Cables GmnH membangun proyek kabel bawah tanah untuk kapasitas 150 kV. Pembangunan proyek ini dalam rangka peningkatan pelayanan dan kehandalan pasokan listrik untuk wilayah Jakarta. Proyek Paket 3 ini mengerjakan kabel bawah tanah meliputi Kebon Sirih-Gambir Lama, Senayan Baru dan Semanggi Barat-Semanggi Timur, yang seluruhannya berjarak 9.500 meter.

OKTOBER

PLN Installs Underground Cable to strengthen Jakarta’s Power Grid PLN agreed to work together with NKT Cables GmnH to build a 150 kV underground cable project. The project falls within the framework of improving the service and reliability of the power supply for the Jakarta region. Package 3 of the project covers the installation of 9,500 meters of underground cables spanning Kebon Sirih-Gambir Lama, Senayan Baru and West Semanggi-East Semanggi.

OCTOBER

06 KERJA SAMA PEMERINTAH SWASTA Pada tanggal 6 Oktober 2011 telah ditandatangani Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS) untuk pembangunan proyek pembangkit listrik tenaga uap 2x1000 MW. Penandatanganan kerja sama ini meliputi: 1. Perjanjian Jual Beli Listrik (Power Purchase Agreement) antara PT PLN (Persero) dengan pihak pengembang listrik swasta PT Bhimasena Power Indonesia/”PT BPI”; 2. Perjanjian Penjaminan (Guarantee Agreement) antara Menteri Keuangan RI dan PT PII (Persero) sebagai penjamin, dengan pihak pengembang listrik swasta PT BPI; 3. Perjanjian Regres (Recourse Agreement) antara Menteri Keuangan RI sebagai penjamin dengan PT PLN (Persero); 4. Perjanjian Regres (Recourse Agreement) antara PT PII (Persero) sebagai penjamin dengan PT PLN (Persero); 5. Sponsor Agreement untuk pengembangan proyek antara J-Power, Itochu dan Adaro.

Public-Private Cooperation October 6, 2011, saw the signing of a Public Private Cooperation (PSC) on the construction of a 2x1000 MW steam power station. The cooperation included:

Proyek KPS PLTU Jawa Tengah ini merupakan proyek Showcase KPS skala besar pertama dengan nilai investasi lebih dari Rp30 triliun, sekaligus proyek KPS pertama yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden No. 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur). Pada tahun 2006, Pemerintah telah menetapkan proyek PLTU Jawa Tengah sebagai salah satu model proyek KPS. Disamping itu, proyek ini juga merupakan salah satu proyek yang turut dimasukkan di dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) dan juga merupakan model showcase KPS yang telah dicanangkan oleh Pemerintah pada tahun 2010.

The Central Java KPS Steam Power Plant project is the largescale showcase KPS project with an investment value of more than Rp30 trillion, as well as the first KPS project carried out based on Presidential Regulation No. 67 2005 in Cooperation with Government Business Entities in the Provision of Infrastructure. In 2006, the Government set out a steam power plant project in Central Java as a model for KPS projects. In addition, this project is one of those included in the Masterplan for Economic Development Acceleration and Expansion (MP3EI) and is also a showcase KPS project that was initiated by the Government in 2010.

1. Power Purchase Agreement between PT PLN (Persero) and private power developer PT Bhimasena Indonesia Power/“PT BPI” 2. Guarantee Agreement between the Minister of Finance and PT PII (Limited) as a guarantor, with private power developer PT BPI 3. Recourse Agreement between the Minister of Finance as a guarantor with PT PLN 4. Recourse Agreement between PT PII as the guarantor and PT PLN (Persero); 5. Sponsor Agreement for project development between J-Power, Itochu, and Adaro.


37

12 PLTU 1 Jawa Barat-Indramayu Resmi Beroperasi Sistem kelistrikan Jawa-Bali dipastikan semakin tangguh menyusul beroperasinya PLTU 1 Jawa Barat-Indramayu berkapasitas 3×330 MW. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa, Direktur Utama PLN Dahlan Iskan, dan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan menandatangani prasasti tanda beroperasinya Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) 1 Jawa Barat- Indramayu.

East Java-Indramayu Steam Power Plant 1 Officially Starts Operations The Java-Bali power grid was strengthened with the addition of the East Java-Indramayu Steam Power Plant (capacity 3x330MW). Coordinating Minister for the Economy Hatta Rajasa, PLN President Director Dahlan Iskan and East Java Governor Ahmad Heryawan signed an inscription marking the operation of the East Java-Indramayu Steam Power Plant 1.

PLTU yang dibangun di atas lahan seluas 83 hektar di Desa Sumur Adem, Sukrak, Indramayu ini merupakan bagian dari fast track program 10.000 MW Tahap Satu (FTP-1).

The Steam Power Plant is built on an area of 83 hectares in Sumur Adem village in Sukrak, Indramayu, and is part of the first stage of the 10,000 MW fast track program.

OKTOber

OCTOBER

19 Dirut PLN Dahlan Iskan Dipercaya Menjadi Menteri BUMN Direktur Utama PLN Dahlan Iskan mendapat kepercayaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menduduki jabatan Menteri BUMN. Dahlan Iskan telah siap menyusun program kerja 100 hari pertama agar perusahaanperusahaan BUMN dapat lebih efisien.

OKTOber

PLN President Director Dahlan Iskan installed as State-Owned Enterprises Minister PLN Chairman Dahlan Iskan is appointed by President Susilo Bambang Yudhoyono to fill the position of SOEs Minister. Dahlan Iskan has already prepared a first 100-day work program to increase the efficiency of the state’s enterprises.

OCTOBER

27 Sinergi PLN dan Pertamina dalam Infrastruktur Gas PLN menandatangani Nota Kesepahaman dengan PT Pertamina (Persero) untuk proyek Pengembangan Sistem Transportasi dan Receiving Terminal LNG di Kawasan Timur Indonesia (LNG KTI) serta Revitalisasi Industri Aceh.

Synergy between PLN and Pertamina in Infrastructure and Gas PLN signed a Memorandum of Understanding with PT Pertamina Persero for Transportation Systems and LNG Receiving Terminal Development in Eastern Indonesia and the Revitalization of Industry in Aceh.

Kesepakatan itu menyangkut pokok-pokok perjanjian jual beli gas bumi untuk pembangkit listrik di kawasan timur Indonesia antara PT Pertagas Niaga dan PLN dan penjanjian usaha patungan antara PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Indonesia Power.

The agreement stipulates agreements on the purchase and sale of natural gas for power stations in Indonesia’s eastern regions between PT Pertagas Niaga and PLN and a joint venture between PT Pertamina Gas (Pertagas) and PT Indonesia Power.


38 NOVEMBER

NOVEMBER

01 Serah Terima Jabatan Direktur Utama PLN Menteri BUMN Dahlan Iskan melaksanakan serah terima jabatan Direktur Utama PT PLN (Persero) kepada penggantinya Nur Pamudji. Nur Pamudji sebelumnya menjabat sebagai Direktur Energi Primer PLN. Acara serah terima yang berlangsung di lokasi gardu induk Karet, Jakarta Pusat, juga dihadiri oleh Menteri ESDM Jero Wacik.

DESember

PLN President Director Handover State-Owned Enterprises Minister Dahlan Iskan hands over the position of PLN Chairman to his replacement, Nur Pamudji. Nur Pamudji was previously PLN’s Director of Primary Energy. The handover ceremony took place at the Karet substation in Central Jakarta, and was attended by Energy and Natural Resources Minister Jero Wacik.

DECEMBER

02 Listrik Prabayar PLN Pemenang Inovasi Produk Jasa BUMN Terbaik Listrik Prabayar terpilih sebagai “Inovasi Produk Jasa BUMN Terbaik” di ajang Anugerah BUMN 2011 yang diselenggarakan oleh majalah BUMN Track bekerja sama dengan Forum Humas BUMN.

PLN Prepaid Electricity wins Best State-Owned Enterprises Innovative Product Development Award Prepaid Electricity was chosen as “The best SOE innovative product” at the 2011 SOEs Champions Awards, which was held by BUMN Track magazine in cooperation with the Forum Humas BUMN.

Dewan Juri Anugerah BUMN 2011 juga menobatkan PLN sebagai BUMN yang paling inovatif dalam pelayanan publik dengan mereformasi layanan dan meluncurkan layanan Penyambungan Baru/Perubahan Daya/Penyambungan Sementara via “call center 123” dan “klik www.pln.co.id”.

The SOEs Jury Council Award also crowned PLN as the most innovative SOE in public services for having reformed its public services and launched the programs New Connections/ Power Change/Current Connections services via its “123 call center” and web site www.pln.co.id.

Lewat layanan Listrik Prabayar yang diberi judul “Prabayar Merupakan Solusi Kreatif Menyelesaikan Masalah”, PLN dinilai memiliki inovasi yang mampu memberikan kemudahan, kepraktisan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam berlangganan listrik PLN. Layanan baru PLN ini memberikan solusi kreatif untuk menjamin kemudahan, kecepatan dan kenyamanan bagi masyarakat dalam mengajukan permintaan listrik.

Through its prepaid electricity service, titled “Prepaid is a Problem-Solving Creative Solution”, PLN was considered to have investments able to provide simplicity, practicality and convenience for members of the public who subscribe to PLN. This new PLN service offers a creative solution to ensure ease, speed and convenience in the field of power demand.


39

07 Jual Beli Listrik Swasta PLTU Pontianak-3 PLN dan PT Leyand Pontianak Power menandatangani kontrak perjanjian pembelian listrik dari proyek listrik swasta PLTU Pontianak-3 kapasitas 2x25 MW, di Kantor PLN Pusat, Jakarta. Listrik dari PLTU Pontianak-3, yang dilaksanakan dengan skema Independent Power Producer, akan memenuhi kebutuhan sistem kelistrikan di Kalimantan Barat.

Sale and Purchase Agreement for Private Electric STEAM Power Plant Pontianak-3 PLN and PT Leyand Pontianak Power signed a Electrical Power Sale and Purchase Agreement on the private electric steam power plant Pontianak-3 (2x25 MW), at PLN’s central office in Jakarta. Power produced by the steam power plant, which was undertaken by the Independent Power Producer scheme, will fulfill the needs of West Kalimantan.

28 Presiden SBY Resmikan Tiga PLTU Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono meresmikan beroperasinya tiga Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru di Jawa, yaitu: PLTU 1 Banten-Suralaya kapasitas 1x625 MW, PLTU 3 Banten-Lontar unit 1 kapasitas 1x315 MW, dan PLTU Tanjung Jati B ekspansi unit 3 kapasitas 1x660 MW. Dua PLTU pertama yang diresmikan tersebut adalah bagian dari proyek percepatan (fast track program) 10.000 MW tahap 1. Total kapasitas PLTU yang diresmikan hari ini adalah 1.600 MW. Peresmian ini dilakukan bersamaan dengan ground breaking proyek Resid Fluid Catalytic Cracking (RFCC) PT Pertamina (Persero) Refinery Unit IV di Cilacap, Jawa Tengah. Direktur Utama PLN Nur Pamudji menyampaikan laporan dari lokasi PLTU 1 Banten-Suralaya kepada Presiden yang berada di Cilacap melalui fasilitas video conference.

President Susilo Bambang Yudhoyono Inaugurates Three Steam Power Plants Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono inaugurated the operation of three new steam power plants in Java, namely the 1 Bantam-Suralaya power plant (1x625 MW capacity) the Banten-Lontar steam power plant 3 unit 1 (1x315 MW capacity), and the Tanjung Jati B steam power plant unit 3 (1x660 MW expanded capacity). The first two power plants that were officiated are part of the first stage of the 10,000 MW fast track program. The combined total capacity of the steam power plant officiated on this day is 1,600 MW. The inauguration was done in tandem with the ground breaking ceremony of the Resid Fluid Catalytic Cracking project at PT Pertamina’s Unit IV Refinery in Cilacap, Central Java. PLN Chairman Nur Pamudji delivered a report from the Banten-Suralaya power plant to the President in Cilacap via video conference.

Pengoperasian tiga PLTU ini secara signifikan menambah pasokan listrik ke sistem interkoneksi Jawa-Bali. Saat ini beban puncak rata-rata di sistem kelistrikan Jawa Bali mencapai sekitar 19.700 MW. Sampai akhir tahun 2011 daya mampu di sistem Jawa Bali menjadi 23.000 MW.

The operation of these three power plants significantly increases the power supply to the Java-Bali power grid. Currently, the average peak load on the Java-Bali power grid is 19,700 MW. As of the end of 2011, the Bali-Java power grid’s maximum output was 23,000 MW.

Pembangunan PLTU ini juga upaya diversifikasi pembangkit non-BBM menjadi batu bara sehingga biaya pokok penyediaan listrik menjadi lebih murah.

The construction of these power plants is also an effort to diversify the country’s non-oil power generation to coal so that the price of supplying power becomes cheaper.


40

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI Awards and Certifications

ISO 14001:2000

ISO 9001 : 2008

PT PLN Batam

4

PLN Wilayah Aceh PLN Aceh Region

3

TOTAL

4

PLN Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo

4

PLN Wilayah Sumatera Barat PLN West Sumatera Region

1

PLN Wilayah Riau & Kepulauan Riau

1

PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu

2

PLN Wilayah Bangka Belitung PLN Bangka Belitung Region

1

PLN Wilayah Lampung PLN Lampung Region

3

PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang

1

PLN Distribusi Jawa Tengah & Yogyakarta

1

PLN Wilayah Kalimantan Barat

4

PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

5

PLN Pembangkitan Tarahan

1

PLN Proyek Pembangkit dan Jaringan Jawa Bali dan Nusa Tenggara

1

PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan

2

PLN North, Central Sulawesi and Gorontalo Region ISO 14001 : 2005 1

PLN Pembangkitan Tarahan

PLN Tarahan Power Plant

PLN Riau and Riau Island Region 1


PLN South Sumatera Power Plant

PLN South Sumatera, Jambi and Bengkulu Region

TOTAL

2

ISO 14001 : 2004

PLN Distribution of Greater Jakarta and Tangerang


2


3

PLN Riau and Riau Island Region PLN Wilayah

Sumatera

Selatan, Jambi

dan

1

Bengkulu


PLN West Kalimantan Region

PLN South and Central Kalimantan Region PLN Tarahan Power Plant


2

PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan

8

PLN West Kalimantan Region

PLN Distribution of Central Java and Yogyakarta

Tengah

PLN Power Plant and Transmission Project of Java, Bali and Nusa Tenggara PLN South Sumatera Power Plant

PLN South and Central Kalimantan Region PLN Wilayah Kalimantan Timur

1

PLN Construction Management Service

PLN Jasa Manajemen Konstruksi

1

5

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera (P3B)

1

PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara,

PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara

3

PLN Pusat Enjinering Ketenagalistrikan

1

PLN Wilayah Kalimantan Timur

1

PLN Wilayah Maluku & Maluku Utara

3

PLN Wilayah Papua PLN Papua Region

1

PLN Unit Pembangkitan Jawa Bali

6

PLN Pembangkitan Tanjung Jati B

1

PLN UIP Jaringan Jawa Bali

1

PT PLN Batam

1

Icon +

1

Total

51

PLN East Kalimantan Region

Sulawesi Barat

PLN South, South East and West Sulawesi Region

PLN Transmission and Load Dispatching Center of Sumatera

PLN Wilayah Maluku & Maluku Utara

5

PLN North Sumatera Power Plant

PT Indonesia Power

8

PLN Electricity Engineering


1


PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara

1


27

PLN Maluku and North Maluku Region

PLN North Sumatera Power Plant PLN South Sumatera Power Plant

PLN Pembangkitan Muara Tawar

PLN Muara Tawar Power Plant

PLN Jawa Bali Power Plant 1

PLN Tanjung Jati B Power Plant

PLN PLTGU Cilegon

1

PT PLN Batam

4

PLN Cilegon Combined Cycle Power Plant

TOTAL

PLN Maluku & North Maluku Region

70

PLN Transmission Project Java Bali


41

ISO 9001 : 2001 PLN Wilayah Kalimantan Timur

ISO 9001 : 2000 2

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera

2

PLN Transmission and Load Dispatching of Sumatera

PLN East Kalimantan Region TOTAL

PLN Pemeliharaan Ketenagalistrikan

ISO 9001 : 2000 PLN Wilayah Sumatera Barat

28


7

PLN Wilayah Bangka Belitung

1 10

1


2 11

PLN South Kalimantan Kalimantan Region

4

PT Indonesia Power

4

TOTAL

5

and

11 10

PLN Distribusi Bali PLN Distribution of Bali

13

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali

45

PLN Transmission and Load Dispatching Center of Jawa Bali

SMT PT Indonesia Power

PT Indonesia Power


1


1

PLN Riau and Riau Island Region


4


2


PLN Distribution of West Java

PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah 22

3

PLTD Terbaik | Best Diesel Power Plant

8

PLN East Nusa Tenggara Region

1

OHSAS 18001 : 1999

PT Indonesia Power

PLN Distribusi Jawa Barat

Central

1

PLN Distribution of East Java

PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur

1

3

PLN Distribution of Central Java Region PLN Distribusi Jawa Timur

243


PLN Distribution of Greater Jakarta & Tangerang PLN Distribusi Jawa Tengah

2

ISO 14001 : 1996

PLN West Nusa Tenggara Region PLN Distribusi Jakarta Raya & Tangerang

1

PLN Cilegon Combined Cycle Power Plant TOTAL

PLN Maluku and North Maluku Region PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat

1

PLN Muara Tawar Power Plant

3

PLN South, South-east and West Sulawesi Region PLN Wilayah Maluku & Maluku Utara

26


PT PLN Batam

PLN South Kalimantan and Central Region PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat

Bagian

PLN PLTGU Cilegon

PLN West Kalimantan Region PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

Sumatera

PLN Pembangkitan Muara Tawar


17

PLN North Sumatera Power Plant PLN Pembangkitan Selatan

PLN South Sumatera, Jambi and Bengkulu Region PLN Wilayah Kalimantan Timur

1

PLN Sertification Service PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara

PLN Bangka Belitung Region PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu

1

PLN Electricity Engineering PLN Jasa Sertifikasi


6

PLN Center of Maintenance PLN Pusat Enjinering Kelistrikan

PLN West Sumatera Region

2

2 1

PLN South and Central Kalimantan Region TOTAL

5


42 SMK3 PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau

ISO 17205:2005 PLN Penelitian & Pengembangan

3

PT Indonesia Power

4

TOTAL

5

PLN Riau and Riau Island Region PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu

PLN South Sumatera, Jambi and Bengkulu Region PLN Wilayah Kalimantan Barat

Kecelakaan Nihil | Zero Accident


3

PLN Pembangkitan Sumatera bagian Selatan

4 3

PLN Distribution of Central Java Region

PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu


9

PLN Wilayah Papua

2

PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region

4

PLN Kalimantan Region

1

PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat

PLN Papua Region


PLN West Nusa Tenggara Region PLN Wilayah Nusa Tenggara Timur

PLN East Nusa Tenggara Region PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera

8

1 27

PLN South Sumatera Power Plant PT PLN Batam

1

PLN P3B Sumatera

1

PLN Transmission and Load Dispatching Center of Sumatera PLN PLTGU Cilegon


1 1

1 2

PLN Transmission and Load Dispatching of Java and Bali PT Indonesia Power

9

PT PLN Tarakan

1

PLN Distribusi Jawa Tengah & DIY

2

PLN Distribution of Central Java and DI Yogyakarta PLN P3B Sumatera

1

PLN Transmission and Load Dispatching Center of Sumatera

83

TOTAL

PLN Cilegon Combined Cycle Power Plant TOTAL

4

PLN South, South-east and West Sulawesi Region PLN Distribusi Jawa Timur

PLN North Sumatera Power Plant PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan

2


PLN Transmission and Load Dispatching Center of Sumatera PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Utara

4


PT Indonesia Power

PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat

2


PLN West Nusa Tenggara Region PLN Distribusi Jawa Tengah

PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau

1

PLN South, South-East, and West Sulawesi Region PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat

1

17

PLN East Kalimantan Region PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat

PLN Penelitian & Pengembangan

PLN Research and Development

PLN South and Central Kalimantan Region PLN Wilayah Kalimantan Timur

PLN Research and Development

SNI 19-17205:2009 2

PLN West Kalimantan Region PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah

1

1

7

36


43 Pelayanan Pelanggan Terbaik

Kementerian Lingkungan Hidup


1

PLN Riau and Riau Island Region PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu

PLN South Sumatera, Jambi and Bengkulu Region PLN Distribusi Jawa Timur

PLN Pembangkitan Tanjung Jati B 1

PLN Tanjung Jati B Power Plant TOTAL

1 1 2

1


Dirjen Transportasi Kelautan

PLN Distribusi Bali

1

PLN Distribution of Bali

dan

PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region TOTAL

1

1

PLN Distribution of West Java and Banten Selatan

PLN Pembangkitan Tanjung Jati B

PLN Tanjung Jati B Power Plant

PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten PLN Wilayah Kalimantan Kalimantan Tengah

PLN Kalimantan Timur


1

Carrier Ethernet Certification PT ICON+

2

6 CALL CENTER AWARD PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang

Inovasi Terbaik PLN Pusat Penelitian dan Pengembangan

PLN Research and Development TOTAL

3

PLN Distribution of Greater Jakarta and Tangerang

1

3 Indonesia Quality Award

Industri Ramah Lingkungan

PLN Aceh

PLN Pembangkitan Cilegon

PLN Sumatera Barat

PLN Cilegon Power Plant TOTAL

1 1

PT Indonesia Power

2

TOTAL

2

3

PLN Distribution of Central Java and DI Yogyakarta PLN Disjaya

PLN Transmission Development Unit of Sulawesi, Maluku and Papua Region TOTAL

Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) PT Indonesia Power

PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY

PLN UIP Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua

OHSAS 14001 : 1999

1

PLN Sumsel, Jambi dan Bengkulu


OHSAS 2009

PT Indonesia Power

PLN West Sumatera Region

1

1

1 1

1

6

3 MURI

KSN Awards PT Indonesia Power

PLN Wilayah Bangka Belitung 1

PLN Bangka Belitung Region

2

PT PLN (Persero) TATA KELOLA KEBERLANJUTAN Sustainable Governance

44

TATA KELOLA BERKELANJUTAN SUSTAINABLE GOVERNANCE


45

Penerapan praktik terbaik dalam tata kelola perusahaan (Good Corporate Governance/GCG) di PLN akan meningkatkan kepercayaan sekaligus nilai perusahaan secara berkelanjutan. Penerapan lima prinsip dasar GCG, yakni transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran, secara konsisten akan meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG.

The application of the best practices of Good Corporate Governance (GCG) at PLN will increase trust in PLN as well as the value of the company for the foreseeable future. Applying the five basic principles of GCG, which are transparency, accountability, responsibility, independence and equality, in a consistent manner will improve the quality of corporate governance.

Tiga sasaran utama penerapan GCG di PLN yaitu: • Memaksimalkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik dan berkualitas, peningkatan efisiensi operasional serta peningkatan layanan kepada pemangku kepentingan. • Meningkatnya nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan dan meminimalkan risiko keputusan investasi yang mengandung benturan kepentingan. • Meningkatnya kepercayaan pemegang saham serta kepuasan pemangku kepentingan karena meningkatnya nilai perusahaan.

The three main objectives of applying GCG at PLN are: • Maximizing the Company’s performance by improving the quality of decision-making, improving operational efficiency and improving services for stakeholders.

PLN memastikan tujuan itu dapat tercapai dengan melakukan langkah-langkah perbaikan secara berkesinambungan, baik dari sisi perangkat lunak GCG (yakni pedoman, aturan-aturan dan sistem kerja) maupun dari sisi perangkat keras (yakni pembentukan lembaga pelaksana unit kerja). Untuk mendapatkan umpan balik bagi perbaikan praktik GCG di masa depan, PLN melaksanakan penilaian secara berkala mengenai praktik dan perangkat tersebut.

PLN ensures that these goals can be achieved by taking continuous steps to improve the GCG system, including through guidelines, rules and regulations and operational systems, as well as through a more concrete approach, such as forming work units. In order to gain feedback, thus to improve the future performance of the GCG system, PLN carries out periodic appraisals of the system.

• Increasing the company’s value by improving financial performance and minimizing investment decisions that risk conflicts of interest. • Promoting shareholder trust and stakeholder satisfaction through the increase of the company’s value.


46

PEDOMAN, STRUKTUR DAN MEKANISME TATA KELOLA GCG GUIDELINES, STRUCTURE AND MECHANISM

Dalam rangka mendukung peningkatan mutu implementasi GCG tersebut, PLN telah melengkapi seluruh pranata yang diperlukan, meliputi: (4.1)

To support improvements to the quality of GCG, PLN has completed all of the necessary directives, including: (4.1)

• Pedoman Perilaku, yang berisi pedoman perilaku kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan Perseroan. • Pedoman GCG, sebagai pegangan pelaksanaan tata kelola di perusahaan berikut kebijakan-kebijakan pengelolaan operasional perusahaan. • Board Manual, yakni Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris yang berisi panduan bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang menjelaskan aktivitas secara terstruktur, sistematis, mudah dipahami dan dapat dijalankan dengan konsisten sehingga menjadi acuan bagi Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas masing-masing untuk mencapai visi dan misi Perseroan.

• Code of Conduct, which consists of guidance for good behavior, and professionalism within the Company.

PLN melengkapi keseluruhan pedoman pelaksanaan GCG dengan struktur tata kelola yang melibatkan interaksi tiga organ perusahaan utama, yakni Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi serta organ pendukung yang meliputi Komite-komite di tingkat Dewan Komisaris dan Direksi.

PLN complements the GCG Guidelines with a structure of governance that involves the interaction of three main company foundations, which are; the General Meeting of Shareholders, the Board of Commissioners and the Board of Directors, and supporting agencies with connections to the Board of Commissioners and the Board of Directors.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (4.7) RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

(4.7)

• Corporate Governance Guidelines, used as the mechanism for implementing good governance at the company in accordance with the company’s operational management policies. • Board Manual, or Operational Guidelines for the Board of Commissioners and Board of Directors, which contains guidelines for the Board of Commissioners and Board of Directors, which defines their duties in a structured, systematic, easy-to-understand, easy-to-implement and consistent manner, so that it serves as a reference for the Board of Commissioners and Board of Directors in carrying out their various duties in order to achieve the vision and mission of the Company.

General Meeting of Shareholders (4.7)

Dalam struktur tata kelola perusahaan, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan lembaga tertinggi. RUPS merupakan forum para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dan didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan. RUPS terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

The General Meeting of Shareholders (GMS) represents the highest level within the company’s corporate governance structure. GMS is a forum for shareholders to make important decisions connected to and based on the interests of the Company’s operations. GMS consists of the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS).

Melalui RUPST maupun RUPSLB, para pemegang saham dapat mempergunakan haknya dalam mengevaluasi kinerja Dewan Komisaris maupun Direksi sekaligus memberikan pendapat dan suaranya untuk mengambil keputusan penting secara independen dan seimbang antara kepentingan pemegang saham dan kepentingan perusahaan. (4.4)

Through the GMST or the EGMS, the shareholders can exercise their rights to evaluate the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, while also expressing their balanced and independent aspirations and opinions, and making important decisions based on the interests of the shareholders. (4.4)

Beberapa keputusan penting menyangkut keberlangsungan perusahaan yang dilakukan melalui RUPS di antaranya adalah: evaluasi atas kinerja ekonomi, lingkungan maupun sosial perusahaan yang dilaksanakan oleh pengurus (Dewan Komisaris dan Direksi), mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi; meningkatkan permodalan Perseroan; menggabungkan,

Several important resolutions concerning the sustainability of the company are made during the GMS, including evaluating the performance of the company’s economic, environmental and social performance as presided over by the management (Board of Commissioners and Board of Directors), electing, appointing and removing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, increasing the company’s capital, mergers


47 melebur, mengambil alih maupun memisahkan unit usaha Perseroan dengan perusahaan lain atau menjadi unit usaha yang lain; menjaminkan sebagian aset perusahaan untuk mencari pendanaan; menerbitkan surat utang baik berupa obligasi maupun promissory notes dan sejenisnya, mengesahkan transaksi material atau perubahan kegiatan usaha utama yang dilakukan Perseroan, serta benturan kepentingan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan Bapepam-LK. (4.10)

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

and acquisitions, as well as splitting up internal divisions or merging them with other units, securing certain company assets in order to acquire funding, notes issuance such as bonds or promissory notes among others, authorize material transactions or changes in main business activities as advised by management, and deal with conflicts of interests identified by Bapepam-LK. (4.10)

The Board of Commissioners and the Board of Directors

Perseroan menganut sistem dua badan sebagai pelaksana segala keputusan yang diambil melalui RUPS dan melakukan pengelolaan perusahaan sesuai peraturan perundangan. Sesuai ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, kedua badan pengelola perusahaan tersebut adalah Dewan Komisaris dan Direksi.

The company utilizes a two-body system to carry out all decisions made during the GMS and conducts the management of the company in accordance with the rules and regulations. In accordance with the Limited Liability Company Act No. 40 2007, the company’s two executive management bodies are the Board of Commissioners and the Board of Directors.

Dewan Komisaris dan Direksi yang masing-masing mempunyai tugas dan wewenang yang jelas sesuai dengan fungsinya seperti yang diamanatkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (fiduciary responsibility). Keduanya secara bersama-sama memiliki tanggung jawab untuk memelihara kesinambungan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Dewan Komisaris berkewajiban melakukan pengawasan dan memberikan nasihat untuk memastikan bahwa tujuan Perseroan serta keputusan RUPS dilaksanakan dan dicapai. Untuk memastikan keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang sedemikian besar, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Penunjang sedangkan Direksi dibantu oleh unit kerja yang terkait dengan mekanisme tata kelola tersebut. Sementara pelaksanaan atas setiap keputusan RUPS tersebut dan pengelolaan perusahaan sehari-hari dilakukan oleh Direksi. (4.2, 4.3)

The Board of Commissioners and the Board of Directors each has clear duties and authorities in accordance with their respective functions as mandated in the Articles of Association and prevailing regulations (fiduciary responsibility). Together they are responsible for maintaining the long-term sustainability of the company’s operations. The Board of Commissioners is tasked with monitoring and providing counsel to ensure that the goals of the company are achieved and the decisions made during the General Meeting of Shareholders are carried out. In order to ensure the success and fluidity of the implementation of these major duties and responsibilities, the Board of Commissioners is assisted by the Supporting Committee, while the Board of Directors is assisted by working units related to governance mechanisms. Meanwhile, the implementation of each GMS resolution as well as the daily management of the company is conducted by the Board of Directors. (4.2, 4.3)

Kedua badan tertinggi tersebut bertanggung jawab atas kinerja Perseroan baik kinerja ekonomi, kinerja lingkungan dan sosial, termasuk dalam mengelola risiko dan memanfaatkan peluang usaha. Ukuran kinerja ini ditetapkan dalam Key Performance Indicator (KPI) Direksi dan Komisaris. KPI ditinjau setiap periode operasional dan dilaporkan dalam RUPS. (4.9)

These two important bodies are responsible for the performance of the company as well as its economic performance, environmental performance and social performance, including risk management and taking advantage of business opportunities. Performance is measured via the Board of Directors and Board of Commissioners’ Key Performance Indicator (KPI). The KPI is reviewed during every operational period, and results are reported during the GMS. (4.9)

Baik Komisaris maupun Direksi dipilih, diangkat dan diberhentikan melalui RUPS. Proses pemilihan Komisaris dan Direksi dilakukan melalui kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Berdasarkan ukuran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya (KPI), anggota Dewan Komisaris dan Direksi bisa diangkat kembali atau bahkan diganti sebelum masa tugasnya berakhir. (4.7)

Members of the Board of Commissioners as well as the Board of Directors are elected, selected and removed during the GMS. Commissioners and Directors are selected through the fit and proper test. Based on predetermined performance measures (KPI), members of the BoC and BoD can be reappointed or replaced before their tenure expires. (4.7)


48

DEWAN KOMISARIS DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners

Tugas Dewan Komisaris, sesuai dengan Anggaran Dasar terutama adalah pengawasan terhadap kebijaksanaan pengurus Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberi nasihat kepada Direksi termasuk mengenai rencana pengembangan Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar tugas pengawasan ini berjalan efektif, Dewan Komisaris memiliki wewenang tertentu, di antaranya memeriksa buku-buku, surat-surat dan catatan-catatan operasional Perseroan yang relevan, termasuk mengusulkan dan menonaktifkan anggota Direksi dengan alasan yang jelas.

The duties of the Board of Commissioners, in accordance with the Articles of Association, are primarily the supervision of company management policies carried out by the Board of Directors, and to give advice to the Board of Directors, including about Company development plans, Company budget and operations plans, implementation of the provisions of the Articles of Association and General Meeting of Shareholders decisions and presiding regulations. To ensure effective monitoring, the Board of Commissioners has certain authorities, including inspecting books, letters and notes relevant to the company’s operations, including firing and deactivating members of the Board of Directors for a clear reason.

Dewan Komisaris melaporkan pelaksanaan tugas pengawasan dalam RUPS. Mengingat besarnya beban pengawasan PLN, Dewan Komisaris Perseroan kini terdiri atas 7 orang Komisaris, termasuk Komisaris Utama, dengan 2 di antaranya adalah Komisaris Independen.

The Board of Commissioners reports its supervisory activities during the GMS. Due to the scope of PLN’s monitoring obligations, the Board of Commissioners currently consists of seven Commissioners, including the President Commissioner, and two Independent Commissioners.


49

Penerapan praktik terbaik tata kelola perusahaan akan meningkatkan kepercayaan sekaligus nilai PLN secara berkelanjutan. The application of the best practices of corporate governance will increase trust in PLN as well as the value of the company for the foreseeable future.

Board of Directors

DIREKSI DIREKSI Sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan UU Perseroan, Direksi Perseroan berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial sekalipun dapat bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Pada tahun pelaporan, Direksi PLN terdiri atas 10 orang anggota Direktur, termasuk Direktur Utama.

REMUNERASI KOMISARIS DAN DIREKSI (4.5) REMUNERASI KOMISARIS DAN DIREKSI

(4.5)

Jumlah dan jenis honorarium Komisaris, gaji Direksi, tantiem dan tunjangan-tunjangan yang keseluruhan disebut remunerasi, dievaluasi dan diputuskan dalam RUPS. Tiap anggota Komisaris menerima sejumlah

In accordance with the Articles of Association and Company Regulations, the Board of Directors is authorized with, and is fully responsible for, the Company’s management for the benefit of the Company in accordance with the aims and objectives of the Company and to represent the company in and out of court. The Board of Directors is tasked with taking corporate action and making decisions in line with their given authorities and duties. Directors are appointed and dismissed during the GMS. In the reported year, PLN’s Board of Directors consisted of 10 members, including the Chairman.

Remuneration of the BOC and BOD (4.5) The amount and type of the honorariums for the Commissioners, the Directors’ salaries, as well as bonuses and benefits, which are together referred to as remuneration, are evaluated and set by the GMS. Each Commissioner receives


50 honorarium bulanan dan tunjangan tertentu, serta mendapatkan sejumlah tantiem atas kinerja dan prestasi PLN yang jumlahnya ditetapkan dalam RUPS.

a monthly honorarium and certain benefits, and receives a bonus according to the performance and achievements of the PLN, which is defined in the GMS.

Tiap Anggota Direksi menerima gaji bulanan dan tunjangan lainnya, serta mendapatkan sejumlah tantiem atas kinerja dan prestasi PLN. Pajak atas tantiem Komisaris maupun Direksi ditanggung masing-masing. Anggota Dewan Komisaris maupun Direksi juga mendapat fasilitas dan tunjangan jabatan seperti kendaraan/tunjangan transpor, tunjangan komunikasi, keanggotaan klub/profesi, jasa perlindungan hukum, jaminan kesehatan, asuransi, tunjangan hari raya dan tunjangan representasi.

Every member of the Board of Directors receives a monthly salary and benefits, and receives a bonus based on the performance and achievements of PLN. The tax on the bonus is paid by the respective recipient. Commissioners and Directors also receive facilities and benefits such as a vehicle or transportation benefits or allowances, communication allowances, club memberships, legal protection, health insurance, insurance, holiday allowances and representation allowances.

KOMITE DEWAN KOMISARIS KOMITE DEWAN KOMISARIS

Committees under the Board of Commissioners

Dalam menjalankan tugas pengawasan, Dewan Komisaris dibantu oleh empat komite fungsional di bawah pengawasannya, yakni Komite Audit, Komite Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Komite GCG), Komite Manajemen Risiko dan Komite Nominasi & Remunerasi. Komite tersebut bersifat independen dengan kriteria mencakup di antaranya: tidak memiliki hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua dengan anggota Direksi dan atau anggota Dewan Komisaris; tidak memiliki hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha PLN dan bukan merupakan Direksi atau karyawan PLN dan atau anak perusahaan PLN sekurangnya dalam satu tahun terakhir sebelum diangkat sebagai Komite Audit PLN. Dalam kegiatan operasional sehari-hari, Dewan Komisaris Perseroan juga dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris dan beberapa Tenaga Ahli. (4.1)

In carrying out its supervisory duties, the Board of Commissioners is assisted by four working committees under its control, namely the Audit Committee, the Good Governance Committee (GCG committee), the Risk Management Committee and the Nomination and Remuneration Committee. The criteria ensuring the independence and impartiality of the members on these committees include: not having a family relationship by marriage or descent to the second degree or closer to a member or members of the Board of Directors or Board of Commissioners, not having any direct or indirect business relations related to the business activities of PLN, and not being a Director or employee of PLN, or any of its subsidiaries, within a minimum of one year before being appointed to the PLN Audit Committee. In day-to-day operational activities, the Board of Commissioners is also assisted by the Secretary of the Board of Commissioners and various experts. (4.1)

Komite Audit (KA) Tugas Komite Audit mencakup di antaranya: menelaah informasi keuangan yang akan dikeluarkan PLN; melakukan pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memadai dan kompeten dalam melaksanakan audit atas Laporan Keuangan PLN; memastikan bahwa sistem pengawasan intern berjalan efektif; melakukan telaah dan evaluasi program audit tahunan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Internal (SPI); menelaah ketaatan PLN terhadap peraturan perundang-undangan khususnya yang berhubungan dengan pelaporan kepada para pemangku kepentingan dan menelaah pengaduan yang berkaitan dengan PLN. Tugas Komite Audit selengkapnya tertuang dalam Piagam (Charter) Komite Audit yang ditetapkan dan ditinjau secara berkala oleh Dewan Komisaris.

Audit Committee The Audit Committee’s duties include: Reviewing financial information to be produced by PLN, selecting a Public Accountant Office capable of carrying out audits of PLN’s Financial Statements, ensuring that the internal monitoring system runs effectively, and evaluating the annual audit program organized by the Internal Supervisory Unit, evaluating PLN’s compliance with rules and regulations, especially those related to reports for stakeholders and reviewing complaints directed at the company. The complete duties of the Audit Committee are outlined in the Audit Committee Charter, which is defined and periodically reviewed by the Board of Commissioners.

Untuk menjalankan tugasnya, Komite Audit memiliki wewenang di antaranya mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan tugasnya. Komite Audit Perseroan diketuai oleh seorang Komisaris Independen.

To carry out their duties, the Audit Committee is authorized with, among other things, full, free and unrestricted access to records of employees, funds, assets and other relevant Company resources. The Audit Committee is chaired by an Independent Commissioner.


51 Komite Nominasi dan Remunerasi (KNR) Tugas KNR antara lain: menyusun kriteria seleksi dan prosedur nominasi serta sistem penggajian dan pemberian tunjangan bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi serta pejabat satu level di bawah Direksi; menilai dan memberikan rekomendasi mengenai jumlah Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; memastikan kesesuaian remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dan merekomendasikan calon anggota Komisaris dan Direksi dalam RUPS. Uraian tugas lengkap KNR tercantum pada Piagam (Charter) KNR yang ditinjau dan ditetapkan secara berkala oleh Dewan Komisaris.

Nomination and Remuneration Committee (NRC) The Nomination and Remuneration Committee’s tasks include: Compiling selection criteria, nomination procedure and the remuneration system as well as the allocation of benefits for members of the Board of Commissioners and Board of Directors and officials one level below the directors; evaluating and providing recommendations concerning the number of members of the Board of Commissioners and Board of Directors; ensuring appropriate remuneration for members of the Board of Commissioners and Board of Directors and recommending candidates for the Board of Commissioners and Board of Directors during the General Meeting of Shareholders. A full description of the duties of the NRC is outlined in the NRC Charter, which is defined and regularly reviewed by the Board of Commissioners.

Komite Good Corporate Governance (KGCG) Tugas komite ini antara lain: membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi implementasi GCG sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan peraturan, mendorong dan mengingatkan Perseroan agar selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan setiap keputusan Dewan Komisaris telah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan keputusan RUPS.

Good Corporate Governance Committee (GCGC) The duties of the GCGC include: Assisting the Board of Commissioners in supervising the implementation of GCG practices in accordance with provisions set out in the regulations, reminding and encouraging the Company to always abide by the prevailing rules and regulations and ensuring that each decision made by the Board of Commissioners is in line with the prevailing regulations and GMS resolutions.

Komite Manajemen Risiko (KMR) Tugas komite ini antara lain: memberikan keyakinan yang memadai atas dilaksanakannya kajian risiko oleh Direksi atas semua kegiatan Perseroan yang memiliki potensi risiko, serta memberikan rekomendasi tentang manajemen risiko pada Dewan Komisaris; memberi rekomendasi tentang risiko usaha dan jenis serta jumlah asuransi yang ditutup oleh Perusahaan.

Risk Management Committee (RMC) The duties of the RMC include: Providing adequate assurance for the implementation of risk management by the Board of Directors for each and every Company activity that carries risk, and providing recommendations pertaining to risk management for the Board of Commissioners, providing recommendations about operational risk and types and the amount of insurance that the Company covers.

(Informasi lebih lengkap mengenai tugas Komisaris dan Direksi, komposisi dan tugas Komite-Komite Komisaris dapat dilihat pada Laporan Tahunan Perseroan).

(More detailed information about the duties of the Commissioners and Directors, and the composition and duties of the Board of Commissioners’ committees is available in the Company’s Annual Report).

KOMITE DIREKSI KOMITE DIREKSI

Board of Directors’ Committee

Dalam rangka mendukung efektivitas pengelolaan perusahaan, Direksi membentuk beberapa komite fungsional yang langsung bertanggung jawab kepada Direksi. Komite-komite ini dibentuk untuk tugas-tugas khusus yang memerlukan perhatian lebih dalam rangka menjaga keberlangsungan usaha. Pada tahun pelaporan, komite di bawah Direksi ada 6, dengan uraian tugas utama dijelaskan berikut ini.

To support the company’s management effectively, the Board of Directors have established several working committees that report directly to the Board of Directors. These committees were formed to perform specific tasks that require special attention in order to protect the sustainability of the Company’s operations. In the reported year, there were six committees under the Board of Directors. Their main tasks are listed below.

Komite Independent Power Producer (IPP) dan Kerja Sama Kemitraan Tugas Komite ini antara lain: melakukan analisis dan kajian serta melakukan pengambilan keputusan strategis di bidang perusahaan listrik swasta (IPP) dan kerja sama kemitraan yang dilakukan oleh Perseroan.

Independent Power Producer (IPP) and Partnership Cooperation Committee The duties of this committee are analyzing and reviewing and strategic decision-making in the Independent Power Producer sector, and cooperation partnerships undertaken by the company.


52 Komite Energi Primer Tugas Komite ini antara lain: melakukan analisis dan kajian serta melakukan pengambilan keputusan strategis di bidang energi primer yang dilakukan oleh Perseroan.

Primary Energy Committee The duties of this committee are analyzing and reviewing and strategic decision-making in the primary energy sector.

Komite Investasi Tugas Komite ini antara lain: melakukan analisis dan kajian serta melakukan pengambilan keputusan strategis di bidang investasi yang dilakukan oleh Perseroan.

Investment Committee The duties of this committee are analyzing and reviewing and strategic decision-making in the field of investments undertaken by the Company.

Komite Pendanaan Tugas Komite ini antara lain: melakukan analisis dan kajian serta melakukan pengambilan keputusan strategis di bidang pendanaan yang dilakukan oleh Perseroan.

Funding Committee The duties of this committee are analyzing and reviewing and strategic decision-making in the field of financing activities undertaken by the Company.

Komite Niaga Tugas Komite ini antara lain: melakukan analisis dan kajian serta melakukan pengambilan keputusan strategis di bidang niaga yang dilakukan oleh Perseroan.

Commerce Committee The duties of this committee are analyzing and reviewing and strategic decision-making in the field of commerce undertaken by the Company.

Komite Sumber Daya Manusia Tugas Komite ini antara lain: melakukan analisis dan kajian serta melakukan pengambilan keputusan strategis di bidang sumber daya manusia yang dilakukan oleh Perseroan.

Human Resources Committee The duties of this committee are analyzing and reviewing and strategic decision-making in the field of human resources at the Company.


53

KEBIJAKAN POKOK TATA KELOLA (2.10) CORPORATE Basic Governance Policies

Berikut adalah beberapa aturan kebijakan (soft-structure) yang telah selesai disusun dan diimplementasikan untuk menunjang tercapainya praktik terbaik penerapan tata kelola berkelanjutan yang baik.

The following are several “soft-structure” policies already issued and implemented in order to achieve the best practices in applying sustainable good governance.

Kebijakan Pengelolaan Risiko Perseroan Perseroan menyusun dan menetapkan Kebijakan Manajemen Risiko sebagai bagian dari sistem pengawasan dan pengendalian internal dengan tujuan akhir meminimalisasi potensi kerugian yang mungkin terjadi. PLN telah menindaklanjuti penetapan kebijakan manajemen risiko dengan membentuk Divisi Manajemen Risiko. Divisi ini dibentuk sebagai upaya meningkatkan pengelolaan risiko secara terus-menerus, tepat dan komprehensif, disertai upaya mitigasi risiko yang telah diidentifikasi.

Corporate Risk Management Policy The Company outlined and established Corporate Risk Management Policy as part of the internal monitoring and control system with the aim of minimizing the potential for possible losses. PLN then went a step further on from risk management policy by establishing the Risk Management Division. This Division was established in an asserted and comprehensive effort to improve the management of risk on a long-term basis, as well as to mitigate identified risks.

KEBIJAKAN SISTIM PELAPORAN PELANGGARAN (4.11) Terkait dengan usaha penerapan good corporate governance dan termasuk di dalamnya pemberantasan korupsi, suap dan praktik kecurangan lainnya, saat ini perusahaan sedang menyusun sistem pelaporan pelanggaran (Whistleblower system) sebagai tindak lanjut atas tuntutan transparansi, akuntabilitas dan fairness hubungan bisnis.

Whistleblower Policy (4.11) In relation with the implementation of good corporate governance, including efforts to eradicate corruption, kickbacks and other fraudulent practices, the Company is currently setting up a Whistleblower System as a follow up to the demand for transparent, accountable and fair business relations.


54 Dengan penyusunan sistem pelaporan pelanggaran ini nantinya diharapkan tercipta iklim kondusif dalam bekerja dan mendorong pelaporan pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian finansial maupun nonfinansial yang dapat merusak citra PLN. PLN akan memperkuat mekanisme sistem pelanggaran untuk memperkuat sistem deteksi dini dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. (SO4)

The system is expected to create a conducive environment at work and to encourage the reporting of violations that could lead to financial or non-financial losses that could damage PLN’s image. PLN intends to strengthen this anti-violation system in order to enhance its early warning system, thus preventing the actions of perpetrators of corruption, bribery, collusion and nepotism. (SO4)

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN INTERNAL PLN menyelenggarakan pengawasan dan pengendalian internal sebagai bagian dari implementasi asas akuntabilitas dan transparansi dari prinsip dasar GCG. Melalui unit Internal Audit, manajemen PLN memberikan jaminan atas efektivitas dan efisiensi operasi, ketaatan terhadap aturan dan perundang-undangan serta ketepatan dan keandalan pelaporan keuangan.

Internal Control and Supervision PLN carries out internal supervision and control in accordance with its implementation of transparency implementation principles based on GCG. Through the Internal Audit Unit, PLN’s management guarantees the efficiency and effectiveness of operations, adherence to rules and regulations as well as the accuracy and reliability of financial reporting.

Setiap auditor SPI wajib mematuhi Standar Profesi Audit Internal yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal.

Each internal auditor shall comply with the Internal Audit Professional Standards issued by the Consortium of the Internal Audit Professional Organization.

Pada tahun pelaporan, Formasi Tenaga Kerja (FTK) pada Satuan Pengawasan Intern adalah sebanyak 61 pegawai yang terdiri dari 49 tenaga auditor, 6 tenaga sekretariat dan 1 Kepala Satuan. Dari formasi tersebut saat ini terdapat 13 auditor telah bersertifikat QIA dan 1 orang bersertifikat CFE. Auditor SPI PLN telah dibekali dengan pendidikan khusus mengenai tindakan korupsi dan upaya pencegahannya. (SO3)

In the reported year, manpower formation at the Internal Control Unit consisted of 61 personnel, consisting of 49 auditors, six secretaries and one Unit Head. From this formation, there are currently 13 QIA-certified auditors and 1 CFE-certified auditor. PLN’s SPI auditors have received special training in preventing acts of corruption, collusion and nepotism. (SO3)

Guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas hasil audit sesuai dengan standar audit yang berlaku, personil Auditor Internal senantiasa meningkatkan kompetensi melalui berbagai pendidikan baik pendidikan berjenjang sertifikasi profesi auditor internal seperti QIA (Qualified Internal Auditor), PIA (Profesional Internal Auditor) maupun CIA (Certified Internal Auditor), termasuk diklat bidang operasional dan perkembangan saat ini yang sangat memperhatikan pencegahan tindakan-tindakan yang tergolong perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme. (SO3)

In order to maintain and improve the quality of auditing, in accordance with the prevailing auditing standards, Internal Audit personnel continually enhance their competencies though tiered educational training and professional internal audit certification such as QIA (Qualified Internal Auditor), PIA (Professional Internal Auditor) and CIA (Certified Internal Auditor), including operational training and development that is currently focused on preventing acts of corruption, nepotism and collusion. (SO3)

Kegiatan Satuan Pengawasan Intern di lingkungan PLN mengacu kepada aturan-aturan yang ada berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, Instruksi, Kebijakan Akuntansi dan praktik-praktik bisnis yang sehat. Dalam melakukan Audit di lingkungan PLN, SPI mempunyai Pedoman Pengawasan Intern sesuai Keputusan Direksi PLN No.030.K/DIR/2005 tanggal 2 Februari 2005.

The activities of the Internal Supervisory Unit at PLN adhere to the existing regulations of Decrees, Circulars, Instructions, Accounting Policies, and healthy business practices. In conducting auditing at PLN, SPI has Internal Supervisory Guidelines, in accordance with PLN BoD Resolution No.030.K/ DIR/2005 dated February 2, 2005.

Pada tahun 2011, Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 2011, Tim SPI telah melaksanakan Pemeriksaan Operasional Periode I, II, III, IV, V, VI dan VII terhadap 26 Unit Bisnis dan 6 Direktorat, dengan jumlah temuan sebanyak 296 temuan yang harus diklarifikasi oleh Manajemen Unit Bisnis terkait dan 60 temuan pada

In 2011, in accordance with the Annual Supervisory Program 2011, the SPI team carried out Operational Inspection Period I, II, III, IV, V, VI and VII directed at 26 Business Units and six Directorates, finding a total of 296 cases that must be clarified by the relevant Business Unit Management and 60 cases at the Directorate. Inspections were carried out on work units


55 Direktorat. Pemeriksaan dilakukan terhadap unit-unit kerja yang rawan terhadap tindak pidana korupsi, seperti bagian pengadaan, pemeliharaan dan keuangan. (SO2)

prone to corruption, such as the complaints procurement, maintenance and finance divisions. (SO2)

Dari 356 temuan tersebut, tindak lanjut yang telah dinyatakan selesai sebanyak 260 temuan. PLN menerapkan sanksi tegas berupa pemberhentian dari status pegawai disertai proses hukum atas setiap tindakan yang terindikasi kuat berupa perbuatan korupsi. (SO4)

Of the 356 said cases, 260 have already been followed up. PLN imposes heavy punishments in the form of suspension of working status, as well as legal action for every act that carries a strong indication of corruption. (SO4)

Transaksi Benturan Kepentingan PLN memiliki peraturan “Transaksi Benturan Kepentingan”, dengan ketegasan bahwa pihak-pihak internal maupun eksternal yang memiliki peluang tersangkut dalam transaksi dimaksud dilarang terlibat dalam proses pembuatan keputusan menyangkut transaksi tersebut. (4.6)

Conflict of Interest Transactions PLN’s regulations on “Conflict of Interest Transactions” forbid any party, whether internal or external, who is suspected of involvement in a transaction from playing a role in the decisionmaking process of that transaction.(4.6)

Kebijakan Manajemen Kinerja PLN mulai merintis penetapan Key Performance Indicator (KPI) sebagai ukuran kinerja yang harus dicapai oleh manajemen. Selain itu, dalam rangka optimalisasi kinerja korporasi, PLN juga membuat komitmen yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Direksi dan Dewan Komisaris yang meliputi antara lain: Kinerja Perseroan, Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik, Pengurangan Subsidi, Pengurangan Susut Jaringan dan SAIDI maupun SAIFI, Kinerja bidang Sosial, Kinerja di bidang pelestarian lingkungan dan lain lain. (4.9)

Performance Management PLN has been a pioneer in the establishment of the Key Performance Indicator (KPI) as a management performance benchmark. In addition, to optimize corporate performance, PLN has also set out commitments agreed and signed by the Board of Directors and Board of Commissioners related to the following areas: Company Performance, Power Plant Construction, Subsidy Reduction, Reduce Network Losses and SAIDI and SAIFI, Social Affairs Performance, performance in the field of environmental preservation and more. (4.9)

Larangan Pemberian dan Penerimaan Hadiah dan Donasi PLN melarang pemberian maupun penerimaan hadiah dan donasi baik oleh pihak didalam maupun diluar lingkungan Perusahaan. Larangan ini diberlakukan untuk menegakkan independensi pengambilan keputusan maupun potensi terjadinya benturan kepentingan dan atau turunnya kepercayaan publik terhadap integritas Perusahaan.

Prohibition of Giving and Receiving Gifts and Donations PLN forbids the giving and receiving of gifts and donations by parties within or outside of the Company. This prohibition is enforced to ensure independent decision making and to prevent conflict of interests and or loss of public confidence in the integrity of PLN.

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa PLN menerapkan kebijakan pengadaan yang transaparan dan akuntabel, memenuhi prinsip-prinsip efektif dan efisien, terbuka dan bersaing adil dan tidak diskriminatif. Proses pengadaan barang dan jasa diupayakan melalui persaingan yang sehat sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Procurement of Goods and Services PLN implements transparent and accountable procurement policies, fulfilling the principles of efficient, effective, open and non-discriminatory business practices. The process for the procurement of goods and services is carried out through fair competition and in accordance with the prevailing laws and regulations.

Keterlibatan politik (SO6) PLN melarang penggunaan dana atau aset Perseroan untuk kepentingan partai politik atau calon dari partai politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Negara BUMN yang melarang semua BUMN untuk memberikan kontribusi secara finansial dan bentuk lainnya kepada partai politik, politisi, dan institusi yang terkait.

Political Involvement (SO6) PLN prohibits the use, whether direct or indirect, of Company funds or assets for the interest of political parties or political party candidates. This is in accordance with the policies of the Ministry of State Owned Enterprises, which forbids all State Owned Enterprises from providing financial or any other kind of support to political parties, politicians and related institutions.


56 Keterlibatan Perseroan dalam pembuatan kebijakan publik pun hanya terbatas pada pemberian pandangan dihadapan DPR atas undangan pihak terkait sehubungan penyusunan kebijakan pemenuhan kebutuhan listrik maupun presentasi besaran nilai subsidi yang diperlukan oleh PLN untuk menutup selisih biaya produksi dan penjualan listrik pada golongan masyarakat tidak mampu.

The company’s involvement in public policy making is limited to the outlook of the House of Representatives at the invitation of related parties concerning the formulation of policy on electricity power needs, as well as presenting the amount of subsidy required by PLN to cover the difference between the production cost and sales price of electrical power for the underprivileged.

Sistem Manajemen Mutu (ISO) Sejak tahun 2004, PLN mengintensifkan pelaksanaan program Sertifikasi Bidang Pembangkitan yang meliputi ISO 9001 tentang Pelayanan, ISO 14001 tentang Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, SMK3 Kelaikan Operasi, Sertifikasi Kompetensi Operasi dan Pemeliharaan.

Quality Management System Since 2004, PLN has intensified the implementation of the Certification Program, which covers ISO 9001 on Services, ISO 14001 on Environmental Management and Monitoring, SMK3 on Trustworthy Operations, and the Operations and Maintenance Competency Certification.

Sasaran yang hendak dicapai adalah setiap Pusat Tenaga Listrik (Pembangkit) harus dikelola dengan mengikuti standar internasional yang dibuktikan dengan diperolehnya Sertifikasi Bidang Pembangkitan.

The objective is to manage each Electric Power Plant based on internationally recognized standards, and thus obtain Certification on Power Plant.

PLN juga mengintensifkan pelaksanaan program sertifikasi bidang Pelayanan Pelanggan yaitu ISO 9001 di unit bisnis distribusi dan wilayah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan terhadap pelanggan.

PLN has also intensified the implementation of the Customer Service certification program, ISO 9001, in distribution business units across the region in order to improve the quality of customer services.

PLN selalu mengutamakan keselamatan (safety) dan kesehatan pegawainya sehingga diharapkan tidak terjadi kecelakaan kerja (zero accident) dengan mengharuskan setiap unit untuk memperoleh sertifikat ISO 27000.

PLN always prioritizes employee safety and health with the goal of achieving a zero accident scenario by requiring each unit to obtain the ISO 27000 certificate.


57

KODE ETIK PERILAKU DAN BUDAYA PERUSAHAAN CODE OF CONDUCT CORPORATE CULTURE

Kode Etik Perilaku

KODE ETIK PERILAKU

Code of Conduct

Pada Oktober 2005, PLN menerbitkan Code of Conduct sebagai bentuk implementasi peningkatan dan penyempurnaan penerapan GCG serta kode etik yang dianut oleh seluruh pegawai di lingkungan Perseroan.

In October 2005, PLN published its Code of Conduct, as a realization of the improvement of its implementation of GCG, as well as a code of ethics, which is followed by all company employees.

Code of Conduct berisi kebiasaan baik dan tata pergaulan profesional di lingkungan PLN. Petunjuk ini mengatur mengenai aspek kepemimpinan PLN, keanggotaan yang bertanggung jawab, hubungan profesional antar anggota dan hubungan dengan pihak eksternal.

The Code of Conduct is a guideline for professionalism and good behavior at PLN. These directives regulate leadership values, responsible membership professional relations between members and relations with external parties.

Secara paralel, Buku Pedoman Perilaku PLN secara terus-menerus akan disempurnakan untuk mengikuti perkembangan dan perubahan lingkungan bisnis Perseroan. Implementasi berkesinambungan dari Pedoman Perilaku ini adalah salah satu bagian dari upaya PLN untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan GCG.

In parallel, PLN’s Code of Conduct will be continually improved through the adoption of developments and changes at the Company. The continuous implementation of the Code of Conduct has become a part of the company’s efforts to improve the quality of GCG.

Budaya Perusahaan

BUDAYA PERUSAHAAN

Corporate Culture

Budaya perusahaan PT PLN (Persero) diresmikan pada tanggal 27 Oktober 2002 bertepatan dengan Hari Listrik Nasional yang ke-57. Warga PLN meyakini bahwa perwujudan Falsafah, Visi dan Misi Perusahaan, harus dilakukan secara bersama-sama dengan berlandaskan Budaya Perusahaan yang mengandung nilai-nilai Saling Percaya, Integritas, Peduli, Pembelajar.

The Corporate Culture of PT PLN (Pesero) was officiated on October 27, 2002, to coincide with the 57th National Electricity Day. PLN believes that the realization of the Company’s Philosophy, Vision and Mission, must be done in line with its Corporate Culture, which comprises the values of Faith, Integrity, Care and Learning.

Implementasi Budaya Perusahaan di seluruh jajaran Perusahaan dilaksanakan melalui sosialisasi ke seluruh Unit PLN oleh Tim Sosialisasi PLN Kantor Pusat. Pelaksanaan sosialisasi Budaya Perusahaan dilakukan dengan cara presentasi, diskusi tanya-jawab dan diskusi kelompok. Penanaman nilai-nilai Budaya Perusahaan juga diberikan kepada pegawai baru yang dalam masa orientasi. Hal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan GCG dari sisi terciptanya integritas seluruh warga PLN.

The implementation of Corporate Culture throughout all levels of the Company is conducted by the Central Office’s Information Dissemination Team. Corporate Culture is spread through presentations, discussions, question and answer sessions and group discussions. New recruits learn about the values of Corporate Culture during orientation. Corporate Culture is thus fostered in an effort to improve the quality of GCG by cultivating integrity among all PLN members.


58

KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN Stakeholder Engagement

Sebagai perusahaan yang melayani kebutuhan listrik untuk kepentingan publik dan wilayah operasional luas yang meliputi seluruh Indonesia, PLN memerlukan hubungan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat dan Pemerintah. Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan hal yang paling strategis dalam menjaga keberlangsungan usaha Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan melaksanakan program tanggung jawab perusahaan yang berkualitas agar kegiatan tersebut menjadi penyelaras hubungan antara Perseroan, masyarakat dan Pemerintah. Untuk maksud tersebut Perseroan melaksanakan peningkatan intensitas dan kualitas pertemuan dengan para pemangku kepentingan, menjaga kualitas produk dan layanan serta melakukan kunjungan lapangan untuk menyerap aspirasi yang berkembang menyangkut peran PLN.

As a company that serves the electrical power needs for the interests of the public and a wide operational region that covers all of Indonesia, PLN requires a harmonious relationship with stakeholders, especially the public and the Government. Stakeholder engagement is the most important strategic aspect in maintaining the sustainability of the Company’s operations. Therefore, the Company implements a corporate responsibility program capable of harmonizing the relationship between the Company, the public and the Government. To this end, the Company carries out improvements to the intensity and quality of meetings with stakeholders, maintains the quality of products and services, and conducts field visits to absorb the developing aspirations concerning PLN’s role.

Mekanisme yang digunakan untuk meningkatkan intensitas dan kualitas pertemuan adalah melalui kegiatan hubungan dengan komunitas, pelaksanaan RUPS, forum Bipartit dan Tripartit dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan. Melalui pertemuan dan silaturahmi tersebut, maka tujuan Perseroan untuk mendorong terjadinya pembangunan perekonomian, meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian lingkungan secara seimbang akan lebih cepat tercapai. Atas dasar inilah, maka penyusunan rencana dan pelaksanaan program kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan didiskusikan dan disosialisasikan kepada Pemerintah Daerah, tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar untuk membentuk partisipasi aktif dan positif dari semua pihak terkait.

The mechanism used to improve the quality and intensity of meetings includes community relations activities, implementing Good Corporate Governance, Bipartite and Tripartite forums, and Partnership Programs and Community Development. Through such meetings and gatherings, the Company’s objectives toward economic development, improving well-being and also maintaining environmental sustainability will be achieved faster. On this basis, the planning and implementation of social responsibility programs are discussed and disseminated to Regional Governments, community leaders, and the public to establish active and positive participation among all related parties.

Secara umum PLN memiliki tujuh pemangku kepentingan utama yang secara langsung berpengaruh pada keberlangsungan usaha Perseroan. Namun demikian dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial, PLN tetap memperhatikan pemangku kepentingan lain yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap kelangsungan usahanya. Tujuh pemangku kepentingan utama PLN adalah:

In general, PLN has seven main stakeholders who directly influence the sustainability of the Company’s operations. However, in implementing its social responsibility program, PLN works with other stakeholders who do not directly influence its operations. PLN’s seven main stakeholders are:

PEMEGANG SAHAM Untuk membina hubungan harmonis dengan pemegang saham, yakni Pemerintah, PLN secara rutin dan konsisten mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) minimal dua kali dalam setahun untuk melaporkan kinerja perusahaan secara keseluruhan, termasuk kinerja tanggung jawab sosial perusahaan dan untuk mengesahkan rencana kerja dan anggaran perusahaan. Dari pembahasan pokok-pokok agenda

Shareholders To foster good harmonious relations with shareholders, namely the Government, PLN consistently and routinely holds the General Meeting of Shareholders (GMS) at least twice a year in order to report the Company’s overall performance, including social responsibility performance and confirm the company’s work plan and budget. From the meeting’s discussion, shareholders set out the company’s development goals and strategic policy. Outside of the GMS forum, the Company’s is


59 rapat ini, pemegang saham (RUPS) menetapkan arah perkembangan dan kebijakan strategis Perseroan. Di luar forum RUPS, Perseroan aktif terlibat berbagai pembahasan dengan Pemerintah, melalui Kementerian ESDM dalam merancang dan menyusun program pemenuhan listrik di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung percepatan pertumbuhan perekonomian.

actively involved in various Government discussions, through the Ministry of Energy, in planning and developing electrical compliance programs in all of Indonesia’s regions to support the acceleration of economic growth.

PEGAWAI Sumber daya manusia merupakan aset utama PLN dalam menjalankan kegiatan usaha. Seluruh prestasi dan pencapaian kinerja PLN diraih melalui dedikasi dan kerja keras seluruh Sumber Daya Manusia Perseroan. Oleh karenanya, PLN secara rutin mengadakan pertemuan antara pihak perusahaan dengan SP PLN (Serikat Pekerja PLN) dan perwakilan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), sebagai wakil dari pihak pegawai. Melalui forum Bipartit ini seluruh persoalan menyangkut hubungan kerja dan permasalahan kepegawaian dibahas dan dicarikan penyelesaiannya untuk kepentingan bersama.

Staff Human resources are PLN’s main asset in running the business. All of PLN’s performance achievements are accomplished through the hard work and dedication of all of the Company’s human resources. Therefore, PLN routinely holds meetings between company parties and the PLN Workers Union and representatives of the SPSI, or Indonesia Workers Union, as a representative of the employees. Through this Bipartite forum, all issues related to work and personnel issues are discussed and solutions are sought for the common interest.

MITRA KERJA PLN memiliki pedoman kerja dan etika dalam melaksanakan kerja sama dengan semua mitra kerja untuk kepentingan bersama. Setiap permasalahan kerja sama senantiasa didiskusikan dan dikonsultasikan berpedoman pada pedoman etika. Kesepakatan yang tercapai kemudian dituangkan dalam perjanjian kontraktual yang saling menghormati dan dijalankan untuk mengatur hubungan operasional yang baik dan saling menguntungkan. PLN tidak tergabung dalam satu asosiasi industri sejenis. (4.13)

Work Partners PLN refers to ethics and work guidelines in working and cooperating with its partners for the common interest. Work issues are always discussed and consulted based on the ethics guidelines. Any agreement reached is then put into a contractual arrangement of mutual respect that comprises good cooperation and that is mutually beneficial. PLN has no connections to any industrial association. (4.13)

PEMERINTAH PLN bertemu secara rutin dengan perwakilan pemerintah melalui forum BUMN maupun forum khusus untuk membahas dan merencanakan pembangunan daerah, khusus di bidang kelistrikan maupun melaksanakan pertemuan konsultatif untuk merancang dan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan di sekitar wilayah operasi yang dapat dilakukan agar didapat hasil yang optimal.

Government PLN meets regularly with government representatives through State Owned Enterprises forums as well as special forums to discuss and plan out regional development, especially in the field of electricity, with consultations held to design and implement social responsibility programs in regional operations that can be done in order to obtain optimum results.

MASYARAKAT PLN melaksanakan program kemitraan sesuai dengan potensi dan situasi wilayah, mengingat kondisi pada masing-masing daerah operasional SBU berbeda. PLN merancang program kemitraan yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya potensi masyarakat dan wilayah sekitar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, sekaligus menjaga keamanan aset Perseroan di wilayah-wilayah terpencil maupun padat penduduk.

Public PLN carries out a partnership program in accordance with regional potentials and situations, and the various conditions in the different SBU operational regions. PLN designed a partnership program that enables growth and development potential of the community’s regions in order to improve well-being, and at the same time maintain the safety of the Company’s assets in isolated as well as densely populated regions.


60 Program kemitraan dicanangkan dan dirancang setiap tahun anggaran, dengan luas cakupan dan jenis program disesuaikan dengan kemampuan dan tujuan mendukung pembangunan yang diemban oleh Perseroan. PLN melibatkan tokoh masyarakat dan Pemda dalam menggali dan mengembangkan program-program yang dapat dilaksanakan. Selain itu, PLN membina hubungan baik dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berperan sebagai mitra, kontrol dan penghubung antara pihak perusahaan, pemerintah dan masyarakat dengan melihat kondisi sebelum maupun setelah pelaksanaan. PLN juga bekerja sama dengan akademisi dan konsultan sebagai tenaga ahli yang dapat memberikan saran demi optimalisasi keberhasilan pelaksanaan program tanggung jawab sosial perusahaan.

The partnership program is initiated and designed each fiscal year, with a wide area of coverage and program types that are tailored to the capabilities and objectives needed to support developments carried out by the Company. PLN involves community leaders and local governments in exploring and developing programs that can be implemented. In addition, PLN builds good relations with several Non-Governmental Organizations that act as partners, controllers and liaisons between company, government and community parties, to survey conditions before and after implementation. PLN also works with academics and consultants acting as experts who can provide advice in order to optimize social responsibility programs.

KONSUMEN Untuk menjaga kepercayaan konsumen, PLN menyelenggarakan berbagai kegiatan di antaranya meliputi: temu pelanggan, layanan pengaduan pelanggan dan menjaga kualitas jasa pelayanan PLN. Hal ini dilakukan karena PLN meyakini kepercayaan konsumen merupakan salah satu pilar keberlangsungan usaha jangka panjang. Di samping itu, PLN melakukan evaluasi dan survei kepuasan pelanggan terhadap kualitas dan layanan PLN yang dilaksanakan oleh pihak independen.

Consumers To maintain consumer confidence, PLN conducts various activities, including: meetings with customers, customer complaint service, and maintain the quality of PLN’s customer services. This is done because PLN believes that consumer confidence is one of the pillars of long-term corporate sustainability. In addition, PLN organizes evaluations and surveys, carried out by independent parties, to measure client satisfaction regarding PLN’s quality and services.

MEDIA Untuk mengkomunikasikan kinerja perusahaan kepada publik dan pada seluruh pemangku kepentingan, PLN melakukan berbagai program jumpa pers atau media gathering untuk menjaga kepercayaan dan hubungan dengan media. Selain melakukan hubungan dengan media, PLN aktif mengelola beberapa media yang dikelola secara internal untuk mengkomunikasikan berbagai rencana perusahaan, berbagai keberhasilan dan hambatan yang dihadapi agar mendapatkan umpan balik yang positif.

Media To communicate the Company’s performance to the public and to all stakeholders, PLN organizes various media gatherings to maintain confidence and relations with the media. In addition to media relations, PLN actively manages several internally managed media in order to communicate various company plans, results and successes and obstacles faced in order to gather positive feedback.

PLN melaksanakan beberapa program interaksi dengan masing-masing kelompok pemangku kepentingan untuk memenuhi ekspektasi sekaligus mendapatkan umpan balik dari para pemangku kepentingan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut. Adapun elaborasi dari masing-masing program tersebut, diuraikan pada bagian lain yang terkait dari Laporan Keberlanjutan ini.

PLN also runs various interactive programs with various stakeholder groups to fulfill the expectations and gather feedback from stakeholders, as shown in the following table. The details of these various programs are described in another section of the Sustainability Report.


61 Keterlibatan Pemangku Kepentingan (4.14 - 4.17) TIPE PEMANGKU KEPENTINGAN

Stakeholder Involvement (4.14 - 4.17)

METODE PELIBATAN

METHOD OF ENGAGEMENT

EKSPEKTASI PEMANGKU KEPENTINGAN STAKEHOLDER EXPECTATION

STAKEHOLDER TYPE Pelanggan

Customer satisfaction survey Index (CSI).

Pelayanan yang melebihi harapan.

Customers

Customer satisfaction survey Index (CSI).

Service that exceeds expectation.

Layanan pengaduan pelanggan.

Customer Complaint Service. Pusat pelayanan pelanggan.

Customer Service Center. Temu pelanggan Customer Gathering Peluncuran program layanan khusus (GRASSS dan layanan lain).

Special Service Program Launching (GRASSS and other Services). Pemegang Saham

• RUPS GMS

Shareholders

Peningkatan kinerja Perseroan.

Company’s Performance Improvement. • Raker Working Meeting

Menghormati seluruh aturan, AD/ART.

Upholding all the rules, Articles of Association. • Forum bipartit Bipartite forum

Keberhasilan peran sebagai stimulan pembangunan.

Successful role as stimulants for development. Pegawai

Melalui SP-PLN

Employees

Through PLN Labor Union

Kesetaraan. Equality. Tidak ada praktik diskriminatif.

No practice of discrimination. Jaminan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja.

Guaranteed security, health and safety at work. Kesejahteraan purnabakti.

Post retirement welfare. Pemerintah dan Regulator

Government Authorities and Regulators

Pertemuan Bipartit Dengar Pendapat DPR Temu BUMN

Bipartite Forum House of Representatives Public Hearing SOE Meeting

Terjalinnya hubungan yang harmonis dan konstruktif atas dasar kejujuran dengan regulator.

The creation of harmonious and constructive relationship with the regulator based on fairness. PLN dan segenap karyawannya melaksanakan tata kelola, tunduk dan mematuhi hukum, serta perundangan yang berlaku.

PLN and the whole employees conduct the GCG, adhere and comply to the prevailing laws and regulations. PLN menjadi contoh sebagai perusahaan yang mampu mendorong percepatan pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah.

PLN becomes the role model of a company that is capable of driving the development scheme acceleration as stated by the Government.


62 TIPE PEMANGKU KEPENTINGAN

EKSPEKTASI PEMANGKU KEPENTINGAN STAKEHOLDER EXPECTATION

METODE PELIBATAN

METHOD OF ENGAGEMENT

STAKEHOLDER TYPE Mitra Kerja (vendor, • Pelatihan mitra kerja Business Partner Training supplier, agen, • Kontrak pengadaan reseller, installer)

Business partner (vendor, supplier, agent, reseller, installer)

Proses pengadaan secara fair dan transparan Seleksi dan evaluasi secara objektif dalam pemilihan mitra.

Procurement Contract

Fair and transparent process of procurement Objective selection and evaluation on choosing business partners.

• Manajemen vendor

Vendor Management

• Pemilahan pemasok

Suppliers Selection

• Penerapan e-procurement

Hubungan saling menguntungkan/Mutually beneficial growth. Mutually beneficial relationship.

• Pelibatan masyarakat

Terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis serta memberi manfaat kepada masyarakat di sekitar wilayah operasi.

e-procurement Implementation

Masyarakat

Public

Community Involvement • Kegiatan sumbangan

Donation Activities • Kegiatan bimbingan dan penyuluhan

Guidance and Counseling Activities • Penjagaan aset bersama

Retaining of Mutual Asset

Creation of balanced and harmonious relationship and providing benefit to the surrounding operational communities. Mengurangi seminimal mungkin dampak operasional perusahaan terhadap lingkungan.

Minimize environmental effect of Company’s operation. Turut serta dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Berkembangnya kehidupan masyarakat selaras dengan perkembangan perusahaan.

Taking role in the environmental preservation activities community developed as the Company’s grew bigger. Terbukanya pengertian manfaat penjagaan aset perusahaan sebagai milik bersama.

The opening of Company’s assets retaining benefit as a mutual property. Media

Press Release Media Gathering Penerbitan buletin internal

Internal Media Publishing

Pemberitaan yang akurat, akuntabel dan dapat diandalkan.

Accurate, accountable and reliable reporting. Nara sumber berita yang kredibel.

Credible sources of news. Kejelasan program pengembangan Perseroan dan arah pembangunan kelistrikan nasional

Clarity of Company’s development program and the direction of national electricity development.

Melalui penjagaan hubungan yang harmonis, saling menghargai dengan seluruh pemangku kepentingan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pembangunan bangsa tersebut akan menjadikan PLN sebagai perusahaan berkualitas, menjadi salah satu katalisator percepatan pembangunan perekonomian nasional yang terdepan di bidangnya.

By maintaining good relations, and mutual respect with all stakeholders within a framework of improving the nation’s development, PLN will become a quality company, and one of the catalysts for the acceleration of national economic development, and the leader in its field.


63

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI LITIGATION

Pada tahun 2011, PLN menghadapi 23 perkara hukum perdata. Beberapa perkara telah selesai diputus oleh Pengadilan dan sebagian lagi masih akan menjalani proses persidangan, atau diputus pada 2012.

NO

JENIS KASUS

TYPE OF CASE

1. Perbuatan melawan hukum.

JURIDIKSI PERKARA

JURISDICTION Pengadilan Negeri Bekasi.

NOMOR PERKARA

CASE NUMBER Perkara No. 147/ Pdt.G/2008/ PN.Bks.

Unlawful Act Bekasi District Court. Case (tort). No. 147/ Pdt.G /2008/ PN.Bks

NAMA PENGACARA

LAWYER In House Lawyer Surat Kuasa Khusus Direktur Utama PT PLN (Persero) Nomor: 266 SKU/DIR/2008 Tanggal 30 Juni 2009.

In 2011, PLN was faced with 23 civil law cases. Several of the cases were settled in court and some others are still in session, or were settled in 2012.

LAWAN BERPERKARA

GARIS BESAR PERKARA

POSISI TERAKHIR PERKARA

OPPOSING LITIGANT

CASE OUTLINE

MOST RECENT STATUS

Gugatan diajukan oleh Jamsuri dan Maswi) Tergugat PT PLN (Persero) selaku Penggugat.

Lawsuit filed by Jamsuri and Maswi, Plaintiff PT PLN (Persero) as Defendant.

Penggugat menyatakan bahwa Direktur Utama PT PLN (Persero) telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat tanaman Penggugat dilalui Jaringan SUTET nilai gugatan Rp25 miliar, Dwangsom Rp50.000.000/ hari.

The Plaintiff states that the President Director of PT PLN (Persero) has acted unlawfully due to the high voltage line (SUTET) crossing the Plaintiff’s plants. Lawsuit value is Rp25 billion, Penalty Rp50,000,000/day.

In House Lawyer Special Power of Attorney from PT PLN (Persero) President Director No: 266 SKU/ DIR/2008 dated 30 June 2009.

PLN memenangkan perkara a quo telah diputus tanggal 23 Desember 2008. Penggugat mengajukan Banding tanggal 3 Maret 2009 dan PLN sudah menyampaikan Kontra Memori Banding pada tanggal 20 Maret 2009.

PLN won the lawsuit with the verdict decided on 23 December 2008. The Plaintiff submitted an Appeal on 3 March 2009 and PLN submitted a counter appeal on 20 March 2009. PLN menang di tingkat Pengadilan Tinggi Bandung putusan tanggal 10 Juni 2009.

PLN won the case at the level of Bandung High Court with a decision reached on 10 June 2009. Penggugat Kasasi, Tergugat I menyampaikan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 27 Oktober 2009. (Dalam Proses MARI).

The Plaintiff submitted a Cassation appeal, Defendant I submitted a Counter Cassation Appeal on 27 October 2009.(In Process at Supreme Court). 2. Gugatan Pengadilan wanprestasi. Negeri Jakarta Selatan. Breach of

Contract.

South Jakarta District Court.

In House Perkara Lawyer No. 740/ Pdt.G/2008/ PN-JKT.Sel tanggal 9 Juni 2008.

Case No. 740/ Pdt.G/2008/ PN-JKT. Sel dated 9 June 2008.

Gugatan diajukan oleh DPD-Serikat Pekerja PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta kepada:

Penggugat menyatakan bahwa Direktur Utama PT PLN (Persero) telah melakukan wanprestasi terhadap PKB Tahun 2006Lawsuit filed by PT PLN 2008. Penggugat menuntut (Persero) DPD-Trade agar PLN memgembalikan Union Central Java and D.I. tanah objek sengketa Yogyakarta Distribution: Dengan nilai tuntutan Dwangsom Rp100.000.000/ PT PLN (Persero) sebagai hari. Tergugat.

PT PLN (Persero) as Defendant .

The Plaintiff states that the President Director of PT PLN (Persero) is in breach of contract of the 2006 – 2008 Labor Agreement. The Plaintiff demands that PLN return the land under dispute. The value of the penalty demanded is Rp100,000,000/day.

Sudah diputus dan dimenangkan oleh PLN PN. Jakarta Selatan tak berwenang mengadili sengketa antara Serikat Pekerja PLN dengan Direksi PLN diputus tanggal 10 September 2008. (Dalam Proses MARI).

Decided and won by PLN. South Jakarta District Court does not have the authority to try cases between PLN trade unions and the PLN Board of Directors. Decided 10 September 2008.(In Process at Supreme Court)


64 NO

JENIS KASUS

TYPE OF CASE

JURIDIKSI PERKARA

JURISDICTION

NOMOR PERKARA

CASE NUMBER

Perkara Nomor: 1123/ South Jakarta Pdt.G/2008/ District Court. PN.Jkt.Sel tanggal 17 September 2008.

3. Gugatan PN Jakarta wanprestasi. Selatan.

Breach of Contract.

Case No: 1123/ Pdt.G/2008/ PN.Jkt.Sel dated 17 September 2008.

NAMA PENGACARA

LAWYER

LAWAN BERPERKARA

GARIS BESAR PERKARA


OPPOSING LITIGANT

CASE OUTLINE

MOST RECENT STATUS

Gugatan diajukan oleh Ny. Tjut Julisna Rijanto selaku Penggugat melawan Tergugat I: General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dan Tergugat II: DIRUT PT PLN (Persero) sebagai In House Lawyer Tergugat. In House Lawyer Surat Kuasa DIRUT Nomor: 036. SKU/432/ DIR/2009 tanggal 16 Januari 2009.

President Director’s Power of Attorney No: 036.SKU/432/ DIR/2009 dated 16 January 2009.

Lawsuit filed by Mrs. Tjut Julisna Rijanto as Plaintiff against Defendant I: PT PLN (Persero) General Manager for Central Java and D.I. Yogyakarta Distribution and Defendant II: PT PLN (Persero) President Director.

Penggugat menyatakan bahwa Direktur Utama PT PLN (Persero) telah melakukan ingkar janji ( wanprestasi) terhadap Pembayaran Perjanjian Jasa Pengurusan Pembayaran Tunggakan Rekening Listrik PT Polysindo Eka Perkasa Tbk. Nomor: 054.PJ/160/ DJTY/2005 dan Nomor: 001. PJ/CLH/2005 tanggal 14 April 2005.

The Plaintiff states that the President Director of PT PLN (Persero) is in breach of contract for the Payment of an Agreement for Settlement Services of Electricity Bills in Arrears of PT Polysindo Eka Perkasa Tbk. No: 054.PJ/160/ DJTY/2005 and No: 001.PJ/CLH/2005 dated 14 April 2005.

Perkara ini sudah diputus dan dimenangkan oleh PLN. Amar Putusan: Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya. Diputus tanggal 28 April 2009, dan Penggugat Banding. Tergugat II menyampaikan Kontra Memori Banding tanggal 22 Oktober 2009. Masih dalam proses banding.

This lawsuit was decided and won by PLN. Verdict: The Plaintiff’s lawsuit was refused in its entirety Decided on 28 April 2009, and the Plaintiff Appealed. Defendant II submitted a Counter Appeal on 22 October 2009. Still under appeal.

Dalam tingkat Banding Perkara No. 28/PDT/2010/ PT.DKI telah diputus dan PLN Kalah. Putusan tanggal 27 Oktober 2010. Selanjutnya Nilai tuntutan Imbalan PLN menyatakan: Jasa: Rp9.215.255.172 Kasasi tanggal 28 Desember Dwangsom: Rp5.000.000/ 2010 dan menyerahkan hari. Memori Kasasi tanggal 10 Value demanded for Services: Januari 2011.

Rp9,215,255,172 and Penalty At the Appeal Level Case No. of Rp5,000,000/day. 28/PDT/2010/PT.DKI was decided and PLN Lost. Decision dated 27 October 2010. PLN then submitted: Cassation Appeal dated 28 December 2010 and submitted a Cassation ‘Memori’ on 10 January 2011. 4.. Gugatan Citizen Law Suit (Perbuatan Melawan Hukum).

Citizen Law Suit (unlawful act).

PN Jakarta Pusat.

Perkara Nomor: 476/ Central Pdt.G/2009/ Jakarta District PN.Jkt.Pst.

Court PN.Jkt. Pst.

In House Lawyer Surat Kuasa DIRUT Nomor: 038. Case No SKU/432/ : 476/ DIR/2009 Pdt.G/2009/ tanggal 19 PN.Jkt.Pst. Januari 2010.

President Director’s Power of Attorney No : 038.SKU/432/ DIR/2009 dated 19 January 2010.

Gugatan diajukan oleh David M.L. Tobing, SH dan Agus Soetopo, SH, MH selaku Penggugat melawan Presiden RI (Tergugat I), Menteri ESDM (Tergugat II), Direktur Utama PT PLN (Persero) (Tergugat III).

Lawsuit filed by David M.L. Tobing, SH and Agus Soetopo, SH, MH as Plaintiff against Indonesian President (Defendant I), Minister for Energy and Mineral Resources (Defendant II), and PT PLN (Persero) President Director (Defendant III).

Gugatan CLS ini diajukan atas Dasar PLN tidak mampu memberikan Tenaga Listrik Secara Terus Menerus Dengan Mutu dan Keandalan Yang Baik Sesuai Dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan. Tuntutan Ganti rugi Rp1.

Sudah diputus tanggal 1 September 2010 dan hasilnya PLN memenangkan Perkara tersebut. Amar Putusan: Gugatan Para Pengggugat ditolak untuk seluruhnya. Tergugat III tidak terbukti melakukan kelalaian. Penggugat Banding 7 September 2010. (Proses Banding) dan Tergugat III telah menyampaikan Kontra Memori Banding 22 Agustus 2011.

CLS filed due to PLN not being able to provide a Continual Supply of Electricity of Good Quality and Reliability in accordance with Law No. 30/ 2009 Decided on 1 September 2010 regarding Electrical Power. with the result that PLN won Damages demanded are Rp1. the lawsuit.

Verdict: The Plaintiffs’ lawsuit was rejected in its entirety. Defendant III was not proven to have been negligent. The Plaintiffs Appealed on 7 September 2010. (Under Appeal) and Defendant III submitted a Counter Appeal on 22 August 2011.


65 NO

JENIS KASUS

TYPE OF CASE

JURIDIKSI PERKARA

JURISDICTION

NOMOR PERKARA

CASE NUMBER


PN Surabaya. Perkara Nomor: Surabaya 698/ District Court. Pdt.G/2010/ Unlawful act. PN.Sby tanggal 30 Agustus 2010.

Case no: 698/ Pdt.G/2010/ PN.Sby dated 30 August 2010.

NAMA PENGACARA

LAWYER

LAWAN BERPERKARA

GARIS BESAR PERKARA


OPPOSING LITIGANT

CASE OUTLINE

MOST RECENT STATUS

Tindakan Para Tergugat yang telah melakukan lego Jangkar di daerah larangan berlabuh jangkar dan atas kejadian tersebut telah menggaruk kabel laut PLN sirkuit 1 Jawa-Madura. Untuk hal ini PLN menuntut ganti rugi sebesar Rp25.675.453.000.

Sudah diputus tanggal 17 Maret 2011 dan hasilnya PLN memenangkan Perkara tersebut.

In House Lawyer Surat Kuasa DIRUT Nomor: 574. SKU/432/ DIR/2010 tanggal 3 Agustus 2010.

Gugatan diajukan oleh PT PLN (Persero) selaku Penggugat melawan: Tergugat I: PT Dharma Lautan Utama.

In House Lawyer President Director’s Power of Attorney No: 574.SKU/432/ DIR/2010 dated 3 August 2010.

Tergugat II: PT Dharma Lautan Cab. Surabaya.

Lawsuit filed by PT PLN (Persero) as Plaintiff against: Defendant I: PT Dharma Lautan Utama.

Action by the Defendant who dropped anchor in an Defendant II : PT Dharma area where anchoring is Lautan, Surabaya branch. prohibited and which action damaged the PLN undersea Tergugat III: Subyantoro, cable, circuit 1 Java-Madura. PLN is demanding damages Nakhoda Kapal KM of Rp25,675,453,000. Kirana III. Defendant III: Subyantoro, Nakhoda Kapal KM Kirana III. (Putus tingkat Banding tanggal 5 Desember 2011 PLN kalah Perkara No. 635/PDT/2011/PT.Sby).

(Decided at Appeal on 5 December 2011 PLN lost Case No. 635/PDT/2011/ PT.Sby).

Decided on 17 March 2011 and PLN won the lawsuit. Amar Putusan: Mengabulkan Gugatan Pengggugat sebagian Menyatakan T3 telah melakukan perbuatan melawan hukum. Menyatakan Tergugat 1 dan 2 terikut dan ikut bertanggung jawab atas perbuatan T3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Menyatakan Tergugat secara tanggung renteng memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp25,6 miliar. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya. Proses Banding.

Verdict: Partially granted the Plaintiff’s claims. Declared Defendant III had acted unlawfully. Declared Defendants 1 and 2 took part and were jointly responsible for the behavior of Defendant III. Declared legal and valuable sequestration by the Court. Stated the Defendants were jointly responsible for payment of damages to the Plaintiff amounting to Rp25.6 billion. Refused the Plaintiff’s suit for extra fees. Appeal Process.


66 NO

JENIS KASUS

TYPE OF CASE

6. Gugatan Pembatalan Sertifikat.

JURIDIKSI PERKARA

JURISDICTION

NOMOR PERKARA

CASE NUMBER

NAMA PENGACARA

LAWYER

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

No. In House 04/G/2011/ Lawyer. PTUN MDN. Surat Kuasa Khusus Certificate No. Nomor: Cancellation. State 04/G/2011/ 100-1. Administrative PTUN MDN. SKU/432/ Court of DIR/2011 21 Medan. Februari 2011.

In House Lawyer. Special Power of Attorney No : 100-1. SKU/432/ DIR/2011 21 February 2011.

LAWAN BERPERKARA

GARIS BESAR PERKARA


OPPOSING LITIGANT

CASE OUTLINE

MOST RECENT STATUS

Sudah diputus tanggal 19 Mei 2011 dan hasilnya PLN kalah dalam Perkara tersebut Amar Putusan: 1. Mengabulkan Gugatan The Plaintiff believes that the Penggugat untuk certificate purchase process seluruhnya; was not in accordance with 2. Menyatakan batal Surat regulations. Keputusan Tergugat yaitu Sertifikat Hak Guna Lawsuit submitted by Suabir Bangunan No. 1/Desa (heir) in relation to PT PLN Tanjung Sarang Elang (Persero) No. 1 Building Use tertanggal 5 Juni 1998 atas Certificate dated 5 June nama PT Perusahaan Listrik 1998 located on Jalan Desa Negara seluas 1.195 meter Tanjung Sarang Elang, Panai persegi; Tengah District, Labuhan 3. Memerintahkan kepada Batu Regency. Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat (Putusan Tingkat Banding yaitu Sertifikat Hak Guna PLN Menang Perkara Bangunan No.1 tertanggal No. 150/B/2011/PT TUN 5 Juni 1998 atas nama PT Medan tanggal 23 Perusahaan Listrik Negara November 2011 amar: seluas 1.195 meter persegi; (Verdict at Appeal PLN Won 4. Menghukum Tergugat Case No. 150/B/2011/ untuk membayar biaya PT TUN Medan dated perkara yang timbul 23 November 2011 with dalam perkara ini sebesar verdict: Rp255.000 (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah). • Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding. (PLN ajukan Banding pada Accept Defendant’s tgl 31 Mei 2011, Amar Appeal. Putusan Banding PLN telah • Membatalkan Putusan memenangkan perkara a quo). Pengadilan Tata usaha Decided on 19 May 2011 and Medang No. 04/G/2011/ PLN lost this lawsuit. PTUN. MDN. Gugatan diajukan Suabir (Ahli Waris) sehubungan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan PT PLN (Persero) No. 1 Tanggal 5 Juni 1998 yang terletak di Jalan Desa Tanjung Sarang Elang, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu.

Cancel Decision of Medan Administrative Court No. 04/G/2011/PTUN. MDN.

• Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding ditolak untuk seluruhnya.

Rejected Plaintiff’s lawsuit in its entirety.

• Menyatakan sah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1 tertanggal 05 Juni 1998 atas nama PT Perusahaan Listrik Negara seluas 1.195 M2.

Declared valid Building Use Certificate No.1 dated 05 June 1998 in the name of PT Perusahaan Listrik Negara amounting to 1,195 M2..

• Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Sentenced the Defendant to pay court fees.

Penggugat menganggap bahwa proses pembelian sertifikat tidak sesuai dengan ketentuan.

Verdict: 1. Granted the Plaintiff’s suit in its entirety. 2. Cancelled the Defendant’s Decision i.e. Certificate of Building Use No. 1/Desa Tanjung Sarang Elang dated 5 June 1998 in the name of PT Perusahaan Listrik Negara amounting to 1,195 square meters; 3. Ordered the Defendant to withdraw the Defendant’s Decision Letter i.e. Building Use Certificate No.1 dated 5 June 1998 in the name of PT Perusahaan Listrik Negara amounting to 1,195 square meters; 4. Ordered the Defendant to pay court costs for the lawsuit amounting to Rp255,000 (two hundred fifty five thousand rupiah). (PLN submitted an Appeal on 31 May 2011, Appeal Verdict: PLN won this lawsuit).


67 NO

JENIS KASUS

TYPE OF CASE


Unlawful act

JURIDIKSI PERKARA

JURISDICTION

NOMOR PERKARA

CASE NUMBER

PN Jakarta Selatan.

Perkara Nomor: 637/ South Jakarta Pdt.G/2010/ District Court. PN.Jkt.Sel 1 November 2010.

Case No: 637/ Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Sel 1 November 2010.

8. Gugatan PN Ternate. Perwakilan Ternate Kelompok (Class Action). District Court.

Class Action.

Perkara Nomor: 08/ Pdt.G/2009/ PN.Tte tanggal 3 April 2009 dan Nomor: 10/ PDT/ 2010/ PT.MALUT.

Case No: 08/ Pdt.G/2009/ PN.Tte dated 3 April 2009 and No: 10/ PDT/ 2010/ PT.MALUT.

NAMA PENGACARA

LAWYER In House Lawyer Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.

In House Lawyer Based on Special Power of Attorney.

In House Lawyer Surat Kuasa Manajer Cabang Ternate Nomor: 001. SKU/432/ TNT/2009 tanggal 12 Mei 2009.

In House Lawyer Power of Attorney Ternate Branch Manager No: 001.SKU/432/ TNT/2009 dated 12 May 2009.

LAWAN BERPERKARA

GARIS BESAR PERKARA


OPPOSING LITIGANT

CASE OUTLINE

MOST RECENT STATUS

Gugatan diajukan oleh Aris Munandar selaku Penggugat melawan: Tergugat I: PT PLN (Persero) Kantor Pusat Tergugat II: Ir. Agus Salim, MM.

Lawsuit filed by Aris Munandar as Plaintiff against: Defendant I: PT PLN (Persero) Head Office Defendant II: Agus Salim, MM, engineer.

Gugatan diajukan oleh Muhammad Konoras, Cs selaku Penggugat melawan Tergugat PT PLN (Persero) Cabang Ternate.

Penggugat menyatakan bahwa PT PLN (Persero) Kantor Pusat telah melakukan perbuatan melawan hukum akibat tidak dijawabnya suratsurat Penggugat dengan tidak menunjukan kepedulian dan itikad baiknya kepada Penggugat. Nilai Tuntutan Materil: Rp219.166.655 Immateril: Rp2.000.000.000.

Sudah diputus tanggal 23 Agustus 2011 dan hasilnya PLN memenangkan Perkara tersebut. Amar Putusan: Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya.

Decided on 23 August 2011 and PLN won this lawsuit. Verdict: The Plaintiff’s lawsuit was rejected in its entirety.

The Plaintiff states that PT PLN (Persero) Head Office has acted unlawfully in not responding to the Plaintiff’s letters, thus demonstrating lack of care and goodwill toward the Plaintiff. Material Demand: Rp219,166,655 Non-material Demand: Rp2,000,000,000. Gugatan ini diajukan atas dasar sering padamnya aliran listrik di daerah Ternate sejak Februari 2009 akibatnya Penggugat tidak nyaman. Ganti Rugi: Rp33,4 miliar. Dwangom: Rp1 juta per hari.

Lawsuit filed by Muhammad Konoras, Cs as Plaintiff against The case was filed based on Defendant PT PLN the frequent power cuts in (Persero) Ternate Branch. Ternate from February 2009 causing discomfort to the Plaintiffs. Damages: Rp33.4 billion Penalty: Rp1 million per day

Perkara ini sudah diputus pada tanggal 16 Februari 2010 dan hasilnya PLN kalah. PLN mengajukan banding tanggal 24 Februari 2010 dan menyerahkan Memori Banding tgl. 26 Maret 2010. Putusan PT Maluku Tgl. 19 Juli 2010 hasilnya PLN memenangkan perkara tersebut. (Proses Kasasi)

This lawsuit was decided on 16 February 2010 and PLN lost. PLN submitted an appeal on 24 February 2010 and submitted an Appeal ‘Memori’ on 26 March 2010. The decision of the Maluku District Court on 19 July 2010 was that PLN won the lawsuit. (Under Cassation Process)


68 NO

JENIS KASUS

TYPE OF CASE

9. Gugatan perbuatan melawan hukum.

Unlawful act.

JURIDIKSI PERKARA

JURISDICTION PN Tangerang.

NOMOR PERKARA

CASE NUMBER

NAMA PENGACARA

LAWYER

Perkara Nomor: 376/ Tangerang Pdt.G/2009/ District Court. PN.Tng.

In House Lawyer Surat Keterangan DIRSDM Nomor: Case No: 024.SKT/432/ 376/ DIR/2009 Pdt.G/2009/ tanggal 19 PN.Tng. November 2009. Surat Kuasa DIRUT Nomor: 879. SKU/432/ DIR/2009 tanggal 18 November 2009.

In House Lawyer DIRSDM Clarification No: 024. SKT/432/ DIR/2009 dated 19 November 2009. President Director’s Power of Attorney No: 879.SKU/432/ DIR/2009 dated 18 November 2009.

LAWAN BERPERKARA

GARIS BESAR PERKARA


OPPOSING LITIGANT

CASE OUTLINE

MOST RECENT STATUS

Gugatan ini diajukan oleh Penggugat karena tanahnya digunakan oleh PLN untuk Gardu Induk sejak tahun 1986 tanpa PLN memberikan kompensasi. Penggugat menuntut ganti rugi Rp10.552.000.000 Dwangsom: Rp10 juta/hari.

Perkara ini sudah diputus tgl. 22 Sept 2010 dan hasilnya PLN Kalah. Amar Putusan: Gugatan Penggugat dikabulkan sebagian PLN diwajibkan membayar tanah yang dibangun gardu Rp100.000/m2 PLN diwajibkan membayar sewa tanah Rp300.000 selama pemakaian sejak tahun 1976. Tergugat dibebankan ongkos perkara. PLN telah menyatakan banding atas Putusan PN Tangerang tersebut. Tingkat PT PLN Kalah putusan 30 Mei 2011 dengan amar Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 September 2010 Nomor: 376/ Pdt.G/2009/PN.Tng Putusan tanggal 30 Mei 2011 dan atas kekalahan tersebut PLN Kasasi penyerahan Memori Kasasi pada tanggal 4 Juli 2001.

Gugatan diajukan oleh H. Ismail Radi selaku Penggugat melawan PT PLN (Persero) selaku Tergugat.

Lawsuit filed by H. Ismail Radi as Plaintiff against PT PLN (Persero) as Defendant.

This lawsuit was filed by the Plaintiff because his land has been used by PLN for a substation since 1986 without PLN providing any compensation. The Plaintiff demands damages of Rp10,552,000,000 Penalty: Rp10 million/day.

The lawsuit was decided on 22 September 2010 and PLN Lost. Verdict: The Plaintiff’s lawsuit was partially granted. PLN is required to pay for the land on which the substation stands at Rp100,000/m2 PLN is required to pay rental for the land at Rp300,000 for the duration of its use since 1976. The Defendant shall bear the cost of the lawsuit. PLN stated its intention to appeal the Decision of the Tangerang District Court. PLN then lost the case on 30 May 2011 with a verdict strengthening the Decision of the Tangerang District Court dated 22 September 2010 No: 376/ Pdt.G/2009/PN.Tng Decision dated 30 May 2011, and on this loss, PLN submitted a Cassation ‘Memori’ on 4 July 2011.


69 NO

JENIS KASUS

TYPE OF CASE

10. Class Action/ Perbuatan Melawan Hukum.

Class Action / Unlawful Act.

JURIDIKSI PERKARA

JURISDICTION PN Bandung.

NOMOR PERKARA

CASE NUMBER

Perkara Nomor: Bandung 194/ District Court. Pdt.G/2011/ PN.Bdg.

NAMA PENGACARA

LAWYER

LAWAN BERPERKARA

GARIS BESAR PERKARA


OPPOSING LITIGANT

CASE OUTLINE

MOST RECENT STATUS

Gugatan diajukan oleh Dindin Cs selaku Penggugat melawan: Tergugat I: PT PLN (Persero) Kantor Pusat Tergugat II: PT PLN Case No: (Persero) Pikitring JBN 194/ Tergugat III: PT PLN Pdt.G/2011/ (Persero) Prokitring Jawa PN.Bdg. In House Barat. Tergugat IV: Dirjen Lawyer LPE. Tergugat V: Tim Special Power Fasilitasi Penyelesaian of Attorney No: Masalah Pembangunan 384.SKU/432/ dan Pengoperasian DIR/2011 SUTET 500 Kv (PMPPS). In House Lawyer Surat Kuasa Khusus Nomor: 384. SKU/432/ DIR/2011 tgl 20 Juni 2011.

dated 20 June 2011.

Bahwa Penggugat menuntut ganti guri atas pembangunan jaringan SUTET 500 kV yang melintasi Kabupaten Bogor, Cianjur, Bandung, Sumedang, Majalengka, dan Kabupaten Cilegon. Nilai tuntutan kerugian: Rp15.655.100.000 Immaterial: Rp85.000.000.000 Dwangsom: Rp10.000.000/ hari.

Perkara ini telah diputus tanggal 29 Februari 2012 dan hasil PLN kalah dengan amarnya sbb:

This lawsuit was decided on 29 February 2012 and PLN lost with a verdict as follows: Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III.

In the Exception: Rejected the Exception of Defendant I, II, III. Dalam Pokok Perkara

For the points of the lawsuit The Plaintiffs are demanding 1. Menerima dan Lawsuit filed by Dindin Cs damages due to the mengabulkan gugatan as Plaintiff against: construction of a high voltage Penggugat untuk sebagian. Defendant I: PT PLN network (SUTET 500 kV) Accepted and granted the (Persero) Head Office. crossing Bogor Regency, case of the Plaintiff in part. Defendant II: PT PLN Cianjur, Bandung, Sumedang, 2. Menghukum Tergugat I, II, (Persero) Pikitring JBN Majalengka, and Cilegon III secara tanggung renteng Defendant III: PT PLN Regency. membayar ganti rugi secara (Persero) Prokitring West Damages claimed are: meterial kepada Penggugat Java. Rp15,655,100,000 sebesar Rp15.655.100 yang Defendant IV: LPE Director Non-material losses: diberikan secara langsung General Rp85,000,000,000 kepada masing-masing Defendant V: Facilitation Penalty: Rp10,000,000/day. kepala keluarga melalui Team for Settlement of wesel pos. Building and Operations Found that Defendants I, II, Problems related to High III jointly shall pay material Voltage Network SUTET damages to the Plaintiff 500 Kv (PMPPS). amounting to Rp15,655,100 to be given directly to each household in the form of a money order. 3. Menghukum Tergugat I, II, dan III membayar kerugian Imaterill sebesar Rp8.200.000.000 yang dikirim secara langsung ke rekening kepala Desa dan uang ganti rugi tersebut diberikan untuk kepentingan umum dan sosial.

Found that Defendants I, II, and III should pay nonmaterial damages amounting to Rp8,200,000,000 to be sent directly to the account of the Village Head and that these damages should be used for public and social interests

4. Menghukum Tergugat I, II, III untuk patuh dalam putusan ini.

Found that Defendants I, II, III should comply with this verdict.

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.600.000.

Found that the Defendants should pay court fees amounting to Rp1,600,000.


70 NO

JENIS KASUS

TYPE OF CASE

JURIDIKSI PERKARA

JURISDICTION

NOMOR PERKARA

CASE NUMBER

11. Gugatan PN Surabaya. Perkara Perlawanan Nomor: Pihak Ketiga. Surabaya 301/Pdt. District Court. PLW/2011/ Third Party PN.Sby Resistance. Tanggal 2 Mei 2011.

12. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.

Claim of Unlawful Act.

PN Indramayu.

Indramayu District Court.

NAMA PENGACARA

LAWYER In House Lawyer Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK DIRUT No. 471.SKU/432/ DIR/2011 tgl 2 Agustus 2011.

LAWAN BERPERKARA

GARIS BESAR PERKARA


OPPOSING LITIGANT

CASE OUTLINE

MOST RECENT STATUS

Gugatan diajukan oleh Ny. Soetartini Soekarno selaku Penggugat melawan: PT PLN (Persero) (sidang pertama tgl. 3 Mei 2011).

Case No: 301/Pdt. PLW/2011/ PN.Sby In House dated 2 May Lawyer 2011. Special Power of Attorney No: SKK DIRUT No. 471.SKU/432/ DIR/2011 dated 2 August 2011.

Lawsuit filed by Mrs. Soetartini Soekarno as Plaintiff against: PT PLN (Persero) (first court date 3 May 2011).

Perkara Nomor: 21/ Pdt.G/2011/ PN.Im.

Gugatan diajukan oleh Agung Rijoto selaku Penggugat melawan: PT PLN (Persero).

Case No: 21/ Pdt./2011/ PN.Im.

In House Lawyer Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK DIRUT No. 543.SKU/432/ DIR/2011 tgl 7 September Agustus 2011.

Lawsuit filed by Agung Rijoto as Plaintiff against: PT PLN (Persero).

Bahwa Penggugat menyatakan mengenai Penetapan Sita Jaminan yang telah dikeluarkan oleh PN. Surabaya tidak sah karena PT DLU statusnya mengontrak dengan Penggugat, perkara ini dalam kaitannya dengan gugatan PT PLN (Persero) kepada PT DLU.

The Plaintiff states that the Sequestration defined by the Surabaya District Court is invalid because the status of PT DLU was a contractor with the Plaintiff; this case is related to the lawsuit filed by PT PLN (Persero) against PT DLU. Bahwa Penggugat merasa tanah miliknya sesuai sertifikat seluas 23 ha. Belum dibayar ganti rugi oleh PLN.

The Plaintiff states that his land according to land certificate as much as 23 ha haven’t paid by PLN.

In House Lawyer Power of Attorney No. SKK DIRUT No. 543. SKU/432/ DIR/2011 dated 7 September 2011. 13. Gugatan Pengadilan Wanprestasi. Negeri Jakarta Breach of Selatan.

Contract.

South Jakarta District Court.

No. 123/ Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel. Tanggal 23 Februari 2011.

No.123/ Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel. dated 23 February 2011.

In House Lawyer Surat Kuasa Khusus Nomor: 232 SKU/432/ DIR/2011 8 April 2011.

In House Lawyer Special Power of Attorney No: 232 SKU/432/ DIR/20118 April 2011.

Putusan tanggal 11 Januari 2011 PLN Kalah amar putusan: Gedung dan Kantor dikeluarkan dari sita jaminan.

Decision dated 11 January 2011, PLN lost. Verdict: Building and Offices were removed from sequestration.

Perkara dicabut pada tanggal 18 Januari 2012 dengan alasan bahwa ada perubahan gugatan secara prinsip. Dengan demikian perkara ini dianggap telah selesai.

The case was redeem on 8 January 2012 based on changes in the lawsuit principles. The case is done.

Sudah diputus tanggal 25 Agustus 2011 dan hasilnya PLN memenangkan Perkara tersebut. Amar Putusan: PN Jalarta Selatan tidak The Plaintiff believes that PLN berwenang memeriksa has unilaterally terminated perkara a quo.

Gugatan diajukan oleh PT Matahari Anugerah Perkasa kepada Perusahaan terhadap Perjanjian Nomor: 35411.PJ/041/DIR/2010, 23 Agustus 2010.

Penggugat menganggap bahwa PLN telah memutus kontrak secara sepihak Nilai Tuntutan Ganti Rugi: Rp2.015.640.000.000.

Lawsuit filed by PT Matahari Anugerah Perkasa (Company facing Contract No.: 354-11. PJ/041/DIR/2010, 23 August 2010.

the contract.

Damages sought: Rp2,015,640,000,000.

Decision reached 25 August 2011 and PLN won this lawsuit. Verdict: South Jakarta District Court does not have the authority to try this case.


71 NO

JENIS KASUS

TYPE OF CASE

14. Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial.

Industrial Relations Dispute.

JURIDIKSI PERKARA

JURISDICTION

NOMOR PERKARA

CASE NUMBER

Civil lawsuit.

Court.

In House Lawyer Surat Kuasa Khusus Nomor: 471.SKU/432/ DIR/2011 2 No. 187/ Agustus PHI.G/2011/ 2011.

Civil lawsuit.

In House Lawyer Special Power of Attorney No: 471. SKU/432/ DIR/2011 2 August 2011.

Pengadilan No. 397/ Negeri PDT.G Jakarta Pusat. /2011/ PN.Jkt.Pst. Central Tanggal 29 Jakarta District September Court. 2011.

In House Lawyer Surat Kuasa Khusus Nomor: 719.SKU/432/ DIR/2011 tanggal 15 No. 397/ November DT.G/2011/ 2011.

PN.Jkt.Pst. dated 29 September 2011.

16. Gugatan Perdata.

LAWYER

Pengadilan No. 187/ Negeri PHI.G/2011/ Jakarta Pusat. PN.Jkt.Pst. Tanggal 24 Central Agustus Jakarta District 2011.

PN.Jkt.Pst. dated 24 August 2011.

15. Gugatan Perdata.

NAMA PENGACARA

Pengadilan Negeri Medan.

No. /PDT.G /2011/ PN.Mdn Tanggal 15 Medan November District Court. 2011.

No./PDT.G /2011/ PN.Mdn dated 15 September 2011.

In House Lawyer Special Power of Attorney No: 719. SKU/432/ DIR/2011 dated 15 November 2011. In House Lawyer Surat Kuasa Khusus Nomor: 022.SKU/432/ DIR/2011 tanggal 15 November 2011.

In House Lawyer Special Power of Attorney No: 022. SKU/432/ DIR/2011 dated 15 November 2011.

LAWAN BERPERKARA

GARIS BESAR PERKARA


OPPOSING LITIGANT

CASE OUTLINE

MOST RECENT STATUS

Gugatan diajukan oleh Riza Fauzi, SH & Dodo Dwi Sukmono melawan PT PLN (Persero) selaku Tergugat.

Penggugat menganggap bahwa yang berhak melakukan perundingan PKB 2008 – 2010 dan Penandatangan PKB adalah DPP SP PT PLN (Persero) di Lawsuit filed by Riza Fauzi, bawah kepemimpinan Sdr. SH & Dodo Dwi Sukmono Ahmad Daryoko sebagai against PT PLN (Persero) as Ketua Umum bukan Sdr. Defendant. Rijo Supriyanto.

The Plaintiff believes that the party with the right to conduct Negotiations for the 2008 – 2010 Labor Agreement and to Sign the Labor Agreement is DP SP PT PLN (Persero) under the leadership of Mr. Ahmad Daryoko as General Head no Mr. Rijo Supriyanto. Gugatan diajukan oleh PT META EPSI melawan PT BANK CIMB NIaga TBK selaku Tergugat I dan PT PLN (Persero) selaku Tergugat II.

Penggugat menganggap Tergugat I telah melakukan pencarian Bank Garansi atas Perintah Tergugat II. Nilai Tuntutan: US$3.444.523 dan Rp34.271.143.460.

Lawsuit filed by PT META EPSI against PT BANK CIMB Niaga TBK as Defendant The Plaintiff considers I and PT PLN (Persero) as Defendant I has sought a Bank Defendant II. Guarantee on the Instructions of Defendant II. Damages sought: US$3,444,523 and Rp34,271,143,460.

Gugatan diajukan oleh Sdr. LISA melawan PT PT PLN (Persero) dkk.

Lawsuit filed by LISA against PT PLN (Persero) and others.

Penggugat menganggap pemutusan sambungan aliran listrik tanpa seizin Penggugat dan mengambil alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menempel di persil bangunan Penggugat.

The Plaintiff is claiming that the electrical power was disconnected without permission and the Measurement and Limitation Equipment (APP) from the Plaintiff’s personal property removed.

PLN Kalah putusan tanggal 13 Februari 2012. Dengan amar: 1. Membatalkan PKB 2010. 2. Memberlakukan kembali PKB 2006 - 2008. 3. Melibatkan kedua belah pihak atau melibatkan penggabungan dari mereka. PLN Lost this case on 13 February 2012. Verdict: 1. Cancellation of 2010 Labor Agreement. 2. Re-enactment of 2006 – 2008 Labor Agreement. 3. Involvement of both parties or a joint party.

Sidang tanggal 16 Februari 2012 acara putusan. PLN telah memenangkan perkara a quo. Amar: Mengabulkan Eksepsi kewenangan Relatif bahwa PN Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksan dan mengadili perkara a quo. PLN won this lawsuit on 16 February 2012. Verdict: Granted Relative Authority Exception that Central Jakarta District Court does not have the authority to try this case.

Gugatan Penggugat dinyatakan gugur putusan tanggal 15 Februari 2012.

The Plaintiff’s lawsuit was dismissed on 15 February 2012.


72 NO

JENIS KASUS

TYPE OF CASE

17. Gugatan Perdata (Perbuatan melawan hukum).

Civil lawsuit (Unlawful act).



JURIDIKSI PERKARA

JURISDICTION

NOMOR PERKARA

CASE NUMBER

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

No.639/ PDT.G /2011/ PN.Jkt.Sel Tanggal 2 South Jakarta Desember District Court. 2011.

No.639/ PDT.G /2011/ PN.Jkt.Sel dated 2 December 2011.



No.640/ PDT.G /2011/ PN.Jkt.Sel dated 2 December 2011.

NAMA PENGACARA

LAWYER In House Lawyer Surat Kuasa Khusus Nomor: 039.SKU/432/ DIR/2011 tanggal 15 November 2011. In House Lawyer Special Power of Attorney No: 039.SKU/432/ DIR/2011 dated 15 November 2011.

In House Lawyer Surat Kuasa Khusus Nomor: 060.SKU/432/ DIR/2011 tanggal 15 November 2011.

In House Lawyer Special Power of Attorney No: 060. SKU/432/ DIR/2011 dated 15 November 2011.

LAWAN BERPERKARA

GARIS BESAR PERKARA


OPPOSING LITIGANT

CASE OUTLINE

MOST RECENT STATUS

Gugatan diajukan oleh Sdr. Citra Buana Unggul d/h PT Ancol Terang Metal Printing Industri.

Lawsuit filed by Citra Buana Unggul previously PT Ancol Terang Metal Printing Industri.

Penggugat meminta membongkar jaringan kabel yang berada di atas milik Pengguat yang terletak di atas tower 12 dan tower 13 untuk dipindahkan ke areal lain di luar lokasi tanah milik Penggugat.

Sidang pada tanggal 16 Februari 2012.

Court hearing scheduled for 16 February 2012.

Nilai Tuntutan: Ganti Rugi: Rp1.936.800.000 Immaterial: Rp1.000.000.000 Dwangsom: Rp5.000.000/ hari.

The Plaintiff requests the removal of the overhead cable network located above Towers 12 and 13 to an area other than the Plaintiff’s land. Demands: Damages:Rp1,936,800,000 Non-material: Rp1,000,000,000 Penalty: Rp5,000,000/day. Gugatan diajukan oleh Sdr. Citra Buana Unggul d/h PT Ancol Terang Metal Printing Industri.

Lawsuit filed by Citra Buana Unggul previously PT Ancol Terang Metal Printing Industri.

Penggugat meminta membongkar jaringan kabel yang berada di atas milik Pengguat yang terletak di atas tower 12 dan tower 13 untuk dipindahkan ke areal lain di luar lokasi tanah milik Penggugat. Nilai Tuntutan: Ganti Rugi: Rp1.562.400.000 Immaterial: Rp3.000.000.000 Dwangsom: Rp5.000.000/ hari.

The Plaintiff requests the removal of the overhead cable network located above Towers 12 and 13 to an area other than the Plaintiff’s land. Demands: Damages: Rp1,562,400,000 Non-material: Rp3,000,000,000 Penalty: Rp5,000,000/day.




73 NO

JENIS KASUS

TYPE OF CASE

19. Gugatan Perdata (Perbuatan melawan hukum) dan Tuntutan Ganti Rugi.

Civil lawsuit (Unlawful act) and claim for Damages.

JURIDIKSI PERKARA

JURISDICTION

NOMOR PERKARA

CASE NUMBER



No.662/ PDT.G /2011/ PN.Jkt .Sel dated 14 December 2011.

NAMA PENGACARA

LAWYER In House Lawyer Surat Kuasa Khusus Nomor: 053.SKU/432/ DIR/2012 tanggal 30 Januari 2012.

In House Lawyer Special Power of Attorney No: 053. SKU/432/ DIR/2012 dated 30 January 2012.

LAWAN BERPERKARA

GARIS BESAR PERKARA


OPPOSING LITIGANT

CASE OUTLINE

MOST RECENT STATUS

Gugatan diajukan oleh Sdr. Heri Santoso.

Lawsuit filed by Mr. Heri Santoso.

Penggugat memiliki tanah di Dusun Tanjakan Kersik, Desa Mekar Sari Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur Sertifikat No. 17 Tahun 2000 seluas 9660 M2 di atas tanah Penggugat telah dibangun 2 (dua) tiang listrik Tegangan Menengah dan belum ada ganti rugi dan Kompensasi sampai dengan sekarang. Nilai Tuntutan: Ganti Rugi: Rp2.750.000.000 Dwangsom: Rp1.000.000/ hari.

The Plaintiff owns land in Tanjakan Kersik Hamlet, Mekar Sari Village, Cikalong Kulon District, Cianjur Regency, with Certificate No. 17 of the year 2000 amounting to 9,660 M2. Above the Plaintiff’s land 2 (two) medium voltage power lines have been constructed and no damages or compensation has been paid to date. Demands: Damages: Rp2,750,000,000 Penalty: Rp1,000,000/day.




74 NO

JENIS KASUS

TYPE OF CASE



JURIDIKSI PERKARA

JURISDICTION

NOMOR PERKARA

CASE NUMBER

Pengadilan Negeri Bojonegoro.

No.38./ PDT.G /2011/ PN.BJN Bojonegoro Tanggal 29 District Court. Desember 2011.

No.38./ PDT.G /2011/ PN.BJN dated 29 December 2011.

NAMA PENGACARA

LAWYER In House Lawyer Surat Kuasa Khusus Nomor: 066.SKU/432/ DIR/2011 tanggal 6 Februari 2012 2011.

In House Lawyer Special Power of Attorney No: 066. SKU/432/ DIR/2011 dated 6 February 2012.

LAWAN BERPERKARA

GARIS BESAR PERKARA


OPPOSING LITIGANT

CASE OUTLINE

MOST RECENT STATUS

Gugatan diajukan oleh Sdri. Ni Luh SUPHENI.

Lawsuit filed by Miss Ni Luh SUPHENI.

Penggugat memiliki 3 (tiga) bidang Tanah bahwa di atas tanah Penggugat dibangun gardu listrik tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat. Bahwa atas kejadian ini Penggugat meminta ganti rugi kepada Tergugat I namun dijawab oleh Tergugat I dijawab tidak ada ketentuan yang mengatur masalah tersebut. Nilai Tuntutan: Ganti Rugi materil: Rp1.404.000.000 Immaterial: Rp3.000.000.000

The Plaintiff owns 3 (three) plots of land and on which a substation has been built without the permission or knowledge of the Plaintiff. The Plaintiff is requesting damages from Defendant I however, Defendant I responded that there are no stipulations regulating such matters. Demands: Material damages: Rp1,404,000,000 Non-material: Rp3,000,000,000.

Sidang pada tanggal 13 Maret 2012.

Court hearing scheduled for 13 March 2012.


75 NO

JENIS KASUS

TYPE OF CASE

21. Pemutusan Hubungan Kerja.

JURIDIKSI PERKARA

JURISDICTION PT TUN Jakarta.

NOMOR PERKARA

CASE NUMBER

Perkara Nomor: 22/G/2010/ State PT.TUN.JKT Termination Administrative dan No. of Court of Perkara Employment. Jakarta. Kasasi No. 409.K/ TUN/2010 tgl. 6 Desember 2010.

NAMA PENGACARA

LAWYER In House Lawyer Surat Kuasa DIRUT Nomor: 039. SKU/432/ DIR/2010 tanggal 19 Januari 2010.

In House Lawyer President Case No: Director’s 22/G/2010/ Power of PT.TUN.JKT Attorney No: and 039.SKU/432/ Cassation DIR/2010 Appeal dated 19 No. 409.K/ January 2010. TUN/2010 dated 6 December 2010.

LAWAN BERPERKARA

GARIS BESAR PERKARA


OPPOSING LITIGANT

CASE OUTLINE

MOST RECENT STATUS

Gugatan diajukan oleh Sdr. Musri Mustafa selaku Penggugat melawan Direksi PLN selaku Tergugat.

Gugatan ini diajukan berkaitan dengan PHK terhadap Penggugat sebagai Pegawai PT PLN (Persero) Wilayah Sumbar.

Telah diputus pada tanggal 1 Juni 2010 dan PLN Kalah.

Lawsuit filed by Musri Mustafa as Plaintiff against the PLN Board of Directors as Defendant.

This lawsuit was filed in relation to the Redundancy of the Plaintiff as an employee of PT PLN (Persero) West Sumatera.

Memori Kasasi disampaikan pada tanggal 24 Juni 2010.

Atas putusan tersebut PLN menyatakan kasasi.

Putusan Kasasi PLN Kalah diputus tanggal 8 April 2011 dengan amar: 1. Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Direksi PT PLN (Persero) 2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi. 3. Menguatkan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. PLN melakukan upaya Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Januari 2012 dan Memori PK sudah diserahkan.

Decision reached on 1 June 2010 and PLN Lost. PLN has declared cassation on this decision. A Cassation ‘Memori’ was submitted on 24 June 2010. PLN lost the Cassation on 8 April 2011 with the following verdict: 1. Rejection of the request for Cassation by the Board of Directors of PT PLN (Persero) 2. Punish the Cassation Requestee with requirement to pay lawsuit costs at cassation level. 3. Strengthen the verdict of the State Administrative High Court. PLN submitted a request to Review on 19 January 2012 and the ‘Memori’ has been submitted.


76 NO

JENIS KASUS

TYPE OF CASE

JURIDIKSI PERKARA

JURISDICTION

22. Gugatan Pengadilan Wanprestasi. Negeri Jakarta Breach of Selatan.

Contract.

NOMOR PERKARA

CASE NUMBER

NAMA PENGACARA

LAWYER

No. 554/ Pdt.G/2011/ PN.Jkt.Sel. Tanggal 13 Oktober 2011.

In House Lawyer Surat Kuasa Khusus Nomor: 720 South Jakarta SKU/432/ District Court. DIR/20115 No. 554/ November Pdt.G/2011/ 2011.

PN.Jkt.Sel. dated 13 October 2011.

Pengadilan No. 13/ 23. Gugatan Wanprestasi. Negeri Blitar. Pdt.G/2012/ PN.Blt Breach of Blitar District Tanggal 7 Contract. Court. Februari 2012.

No.13/ Pdt.G/2012/ PN.Blt dated 7 February 2012.

In House Lawyer Special Power of Attorney No: 720 SKU/432/ DIR/20115 November 2011.

In House Lawyer Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU/432/ DIR/2012.

In House Lawyer Special Power of Attorney No: SKU/432/ DIR/2012.

LAWAN BERPERKARA

GARIS BESAR PERKARA


OPPOSING LITIGANT

CASE OUTLINE

MOST RECENT STATUS

Gugatan diajukan oleh PT Arumindo Karya Utama (Arumindo) melawan PT PLN (Persero) selaku Turut Tergugat.

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena menurutnya PT PLN (Persero) telah melakukan wanprestasi atas Perjanjian Kerja Sama antara Penggugat Lawsuit filed by PT (PT Arumindo Karya Arumindo Karya Utama Utama (Arumindo) dengan (Arumindo) against PT PLN Tergugat PT Indonesia (Persero) as Co-Defendant. Comnets Plus (Icon ++) Penyelenggaraan Jaringan VSAT, Nomor ICON+: 155. PJ/061/ICON+/2003 dan Nomor ARUM Nomor: 011/ AKU-MKT/X/2003.

The Plaintiff has filed this lawsuit because in his opinion PT PLN (Persero) is in breach of contract for a Cooperation Agreement between the Plaintiff (PT Arumindo Karya Utama (Arumindo) and the Defendant PT Indonesia Comnets Plus (Icon ++) the Operator of a VSAT Network, No ICON+ : 155.PJ/061/ ICON+/2003 and No ARUM No : 011/AKU-MKT/X/2003.

Sudah diputus tanggal 16 Februari 2012 dan hasilnya PLN memenangkan Perkara tersebut. Amar Putusan: PN Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa perkara a quo.

Verdict reached on 16 February 2012 and PLN won this lawsuit. Verdict: South Jakarta District Court does not have the authority to examine this case.

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan karena menurutnya PT PLN (Persero) selaku Turut Tergugat telah memperkerjakan Nanang Lawsuit filed by Bala Hardianto sebagai Pegawai Vevkateswara Rao Jamula PT PLN (Persero) padahal against PT PLN (Persero) as Tergugat terikat Perjanjian Co-Defendant. No. YTLJT/LTR/2010/00890 antara Tergugat (Nanang Hardianto) dengan PT YTL Jawa Timur. Gugatan diajukan oleh Bala Vevkateswara Rao Jamula melawan PT PLN (Persero) selaku Turut Tergugat.

Tuntutan Materil: Rp612.500.000. Dwangsom: Rp100.000.

The Plaintiff has filed this lawsuit because in his opinion PT PLN (Persero) as Co-Defendant has employed Nanang Hardianto as an Employee of PT PLN (Persero) despite the Defendant being bound by Contract No. YTLJT/ LTR/2010/00890 between the Defendant (Nanang Hardianto) and PT YTL Jawa Timur. Material Damages: Rp612,500,000. Penalty: Rp100,000. Untuk seluruh kasus yang telah selesai, PLN tidak mengeluarkan dana. (PR 9, SO 8)

For all cases that have been completed, PLN did not release funds. (PR 9, SO8)


77

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAM

PT PLN (Persero) PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Corporate Social Responsibility Program

78

MAKSUD DAN TUJUAN PURPOSE AND OBJECTIVE

Sesuai isi beberapa butir misi perusahaan yang menyatakan bahwa PLN “berkomitmen menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, mengupayakan tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi dan menjalankan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan”, PLN bertekad menerapkan kebijakan triple bottom lines, yang menyelaraskan pengembangan ketiga aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan.

In accordance with the Company’s mission statement, which states that PLN is “committed to produce electricity as a medium to improve quality of life for the public, and to strive to produce electricity as the driving force of economy and to run an environmentally friendly business,” PLN is determined to implement the “triple bottom lines” policy, by aligning the development of three aspects, which are the economic, social and environmental aspects.

Penyelarasan pengembangan ketiga aspek tersebut dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, melaksanakan investasi sosial melalui pendalaman hubungan timbal balik dengan masyarakat sekitar serta bekerja sama dengan berbagai pihak seperti Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Massa dan lainlain, dengan tujuan: • Mewujudkan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan masyarakat. • Mendorong tumbuhnya profesionalitas pengelolaan usaha kecil dan koperasi agar semakin mandiri, tangguh dan berdaya saing.

The three aspects are aligned by involving all stakeholders, investing in society by deepening mutual relationships with the surrounding communities, as well as cooperating with several parties, including the Government, Non-Governmental Organizations (NGOs), Mass Organizations and others, with the aim of:

• Membina usaha kecil dan koperasi berdasarkan pendekatan aspek pemerataan, kemandirian, profesional, dan etika. • Memelihara kelestarian lingkungan hidup, serta membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan dan fasilitas umum serta pemberian bantuan sosial.

• Creating a harmonious relationship between the Company and public. • Spurring the growth of professionalism in the managements of small enterprises and cooperative union management so that they can be more independent, resilient and competitive. • Fostering small enterprises and a cooperative approach based on equality, independence, professionalism and ethics. • Preserving the environment, and help improve quality of life through infrastructure development in the fields of education, health, public facilities and welfare.


79

VISI DAN MISI PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PLN The Vision and Mission of PLN’s Social Responsibility Program

VISI VISI

Vision VISION

Terwujudnya keharmonisan hubungan PT PLN (Persero) dengan masyarakat sehingga akan menunjang keberhasilan kegiatan PT PLN (Persero) dalam menyediakan tenaga listrik bagi masyarakat.

Realizing a harmonious relationship between PLN and the community, which will foster support for PLN’s success in providing electricity to the public.

MISI MISI

Mission MISSION

• Membantu pengembangan kemampuan masyarakat agar dapat berperan dalam pembangunan. • Berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan jalan Program Community Empowering. • Berperan aktif dalam mencerdaskan masyarakat melalui pendidikan. • Berperan aktif dalam mendorong tersedianya tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas hidup dengan jalan penggunaan listrik pada siang hari untuk Industri Rumah Tangga dan pengembangan desa mandiri energi. • Berperan aktif dalam menjaga kesinambungan lingkungan melalui pelestarian alam.

• Assist the development of the public’s ability to participate in development. • Play an active role in improving the public’s quality of life through the Community Empowering Program. • Play an active role in empowering the public through education. • Play an active role in supporting the availability of electricity during the day to improve the quality of life for the Home Industries, as well as the development of village energy independence. • Play an active role in preserving environmental sustainability through nature conservation.


80

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA

Executive Board Organizational Structure

Berdasarkan Surat Penugasan Nomor. 022-1Atg/432/ DIR/2012 Dirut memberikan penugasan kepada Sekretaris Perusahaan menjadi Ketua Unit PKBL yang berada dibawah pengawasan Direktur Keuangan, dengan struktur organisasi sebagai berikut:

Based on Letter of Assignment No. 022-1Atg/432/DIR/2012, the CEO gave the Company Secretary, as the PKBL Unit Chairman, which is under the supervision of the Director of Finance, an assignment detailing the following organizational structure:

Direktur Keuangan Selaku Pengawas Unit PKBL

Finance Director as PKBL Unit Supervisor Ketua Unit PKBL (ex officio Sekretaris Perusahaan)

PKBL Unit Chairman (ex officio Corporate Secretary)

Ketua Unit Pelaksana PKBL (ex officio MS CSR)

Head of PKBL Executive Board (ex officio MS CSR)

Ketua Bidang Program (ex Officio Asmen Pengembangan dan Pembinaan PKBL)

Head of Programs (ex Officio PKBL Construction and Development Assistant Manager)

Ketua Bidang Administrasi Keuangan dan Laporan PKBL (ex Officio Asmen Administrasi Keuangan dan Laporan PKBL)

Head of PKBL Financial Administration and Reports (ex Officio PKBL Assistant Manager)

Ketua Bidang Keuangan dan Pelaporan LK PKBL (ex officio Manager Bidang Keuangan) (Distribusi/Wilayah)

Head of LK PKBL Finance and Reports (ex Officio Financial Manager) (Distribution/Region)

Ketua Sub Bidang Keuangan dan Pelaporan LK PKBL (ex officio Asisten Manager Keuangan) (Cabang/APJ)

Sub Head of LK PKBL Finance and Reports (ex Officio Financial Assistant Manager) (Branch/APJ)

BUMN Penyalur/ Lembaga Penyalur

BUMN Distributor


81 Struktur Organisasi Corporate Social Responsibility (CSR) PT PLN (Persero)

Organization Structure Corporate of Social Responsibility (CSR) PT PLN (Persero)


Corporate Secretary

General Manager

Manager Sektor/Cabang

Sector/Branch Manager

Manager KHA/SDM

Human Resources Manager/Law Communication and Administration Manager

Manager Senior CSR

CSR Manager Senior

Asisten Manager CSR

CSR Assistant Manager

DM Komunikasi, SPV PKBL(Program Kemitraan Bina Lingkungan) dan CSR (Corporate Social Responsibility)

Communication Deputi Manager, Supervisor of PKBL and csr

Adapun uraian ringkas tugas utama, wewenang dan tanggung jawab Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) PT PLN (Persero), mencakup di antaranya: • Menyusun dan melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat di lingkungan perusahaan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan dan CSR dengan lingkup kegiatan Community relation, Community Services, Community Empowering dan Pelestarian alam. • Menyusun dan melaksanakan program kepedulian sosial perusahaan. •

Menyusun dan melaksanakan program kemitraan sosial dan bina UKM dan peningkatan citra perusahaan. • Memastikan tersedianya dan terlaksananya program pelestarian alam termasuk penghijauan dan upaya pengembangan citra perusahaan sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance.

The following is a concise description of the main duties, authorities and responsibilities of the Partnership and Community Development Program (PKBL) and PLN. • Prepare and implement community empowerment policies at the company as part of PLN’s Corporate Responsibility Program, in the scope of community relations, Community Services, Community Empowering and nature conservation. • Prepare and implement a Corporate social responsibility program. • Prepare and implement social partnerships and SMEC patronage programs and improve the company’s image. • Ensure the availability and implementation of conservation programs and development efforts, including regreening, and company image development in line with the principles of Good Corporate Governance.


82

DASAR HUKUM PELAKSANAAN PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL Legal Foundation of CSR Program Implementation

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan PT PLN (Persero) adalah: • Keputusan Direksi No. 366.K/SK.DIR/2007 tentang SOP PKBL PT PLN (Persero). • Peraturan Menteri BUMN No. 05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan. • Undang-Undang No. 40 th 2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74 tentang tanggung jawab sosial bagi perusahaan.

The following comprise the legal foundation of PLN’s Corporate Responsibility program: • Board of Directors’ Decision No. 366.K/SK.DIR/2007 on SOP PKBL PT PLN (Persero). • Minister of SOEs Regulation No. 05/MBU/2007 on Partnership Program and Community Development Program. • Law No. 40, 2007, on the Limited Liability Companies, article 74 on corporate social responsibility.


83

PROGRAM DAN PELAKSANAAN PROGRAM Programs and Their Implementation

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, PLN kemudian menyusun dan melaksanakan program tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan dan memberikan nilai tambah bagi konsumen, karyawan, mitra bisnis, pemegang saham, komunitas sekitar, bagi bangsa dan lingkungan hidup. Sesuai dengan sumber dan alokasi anggaran yang ditetapkan sebelumnya, PLN menyusun dan melaksanakan program tanggung jawab sosial melalui dua kegiatan utama yakni Program CSR dan Program Pengembangan Masyarakat.

Based on its objectives, PLN then prepares and implements its corporate responsibility programs by involving and delivering added value to its consumers, employees, business partners, shareholders and surrounding communities for the nation and the environment. In accordance with available resources and pre-set budget allocation, PLN prepares and implements its social responsibility programs through two main activities, which are the CSR Program and the Community Development Program.

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN PERUSAHAAN (CSR) (CSR)

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY Corporate Social Responsibility Progr am (CSR) PROGRAM (CSR)

Program tanggung jawab perusahaan PLN (CSR) dilaksanakan dalam beberapa kegiatan, meliputi: pelaksanaan community relation, community service, community empowering, pelestarian alam termasuk penghijauan dan kegiatan yang berhubungan dengan pemangku kepentingan lain. Kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan PLN dilaksanakan pada tahun 2011, adalah sebagai berikut.

The Company’s Social Responsibility Program (CSR) is carried out though several activities, including: Implementing community relations, community service, community empowerement, environmental preservation including regreening, and activies related to other stakeholder interests. PLN’s corporate social responsibility activities implemented in 2011 were as follows:

Community Relation (EU 24) Kegiatan ini menyangkut pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada para pihak yang terkait. Beberapa kegiatan yang dilakukan PLN antara lain: Melaksanakan sosialisasi instalasi listrik, contohnya melalui penerangan kepada pelajar SMA di Jawa Barat tentang SUTT/SUTET, dan melaksanakan sosialisasi bahaya layanglayang di daerah Sumenep, Pulau Madura, Jawa Timur • Sosialisasi instalasi listrik; masih rendahnya pengetahuan & pemahaman warga terhadap dampak SUTT/SUTET mendorong PLN untuk selalu memberikan informasi secara terus-menerus. Salah satunya dilakukan kepada pelajar SMA di Jawa Barat. Dengan harapan, anak-anak remaja setingkat SMA dianggap cukup terpelajar dan terdidik sehingga dapat membagi pengetahuan dan informasi, serta memberikan pengertian yang benar kepada keluarganya, tetangga dan kerabatnya tentang SUTT/SUTET berdasarkan pengetahuan yang mereka peroleh di sekolah. • Sosialisasi bahaya layang-layang; layang-layang merupakan salah satu mainan khas musiman yang dimainkan oleh rakyat di pesisir pantai. Permainan ini kadang berbahaya karena alat beserta trik permainan yang menggunakan kawat dapat mengenai kabel jaringan transmisi PLN. Kawat yang bersifat sebagai

Community Relations (EU 24) These activities involve the development of understanding through communication and information transferred to the related parties. PLN’s activities included: Raising awareness about electrical installations, for example informing High School students in West Java about SUTT/ SUTET (Overhead electricity transmission lines), and raising awareness about the danger of flying kites in Sumenep, Madura Island, East Java. • Raising awareness about electrical installations; There is still a lack of knowledge and understanding among citizens about the impact of SUTT/SUTET, pushing PLN to continually raise awareness of this. This is one of the things that the West Java High School students learned about. It is expected that high school students are educated enough to be able to share information, and pass on their understanding to their family, neighbors and relatives about SUTT/SUTET based on the information they are given at school. • Raising awareness about the dangers of flying kites; Kite flying is one of the typical seasonal games played by children on the coast. This game can sometimes be dangerous because the kites have strings. Strings that can act as electrical conductors can lead to short circuits, which could disrupt the availability of electrical power.


84 penghantar listrik bisa mengakibatkan hubungan arus pendek sehingga bisa mengganggu ketersediaan pasokan listrik. Sosialisasi ini diselenggarakan di daerah Sumenep, Pulau Madura (Jawa Timur).

Information to this effect was disseminated in Sumenep, Madura Island, in East Java.

Community Services Program bantuan dalam kegiatan ini berkaitan dengan pelayanan masyarakat atau kepentingan umum. Kegiatan yang dilakukan selama tahun 2011, antara lain memberikan : • Bantuan bencana alam. • Bantuan peningkatan kesehatan di sekitar instalasi PLN, antara lain di Kelurahan Asemrowo, Surabaya yang berada di sekitar SUTT 150kV Sawahan-Waru. • Bantuan sarana umum pemasangan turap untuk warga pedesaan di Kecamatan Rumpin - Kabupaten Bogor, Jawa Barat serta bantuan pengaspalan jalan umum di Bogor - Buleleng, Bali. • Bantuan perbaikan sarana ibadah. • Operasi Katarak gratis di Aceh, Pekanbaru, Jawa Barat, dan kota lainnya di Indonesia. • Bantuan Sarana air bersih.

Community Services Assistance Programs such as these are directed at public services and public interests. Activities carried out in 2011 include:

Community Empowering Kegiatan ini terdiri dari program-program yang memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk menunjang kemandiriannya. (EC 8, EN 5, EN 6) Kegiatan yang dilakukan antara lain: • Bantuan produksi dan pengembangan pakan ikan alternatif di sekitar SUTET, bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UGM. • Bantuan alat pertanian kepada kelompok tani Ngaran Jaya Kabupaten Kulonprogo, Jawa Tengah. • Bantuan pengembangan budi daya pertanian pepaya organik untuk komunitas di sekitar Gunung Merapi Yogyakarta yang bekerja sama dengan Fakultas Pertanian UGM. • Bantuan pengembangan pola tanam padi SRI produktivitas tinggi. • Bantuan pelatihan pengembangan budi daya tanaman organik di sekitar instalasi PLN. • Pemberdayaan anggota PKK Asemrowo, Surabaya. • Program budi daya jamur tiram masyarakat Desa Umbul Metro, Lampung. • Bantuan Pelatihan budidaya rumput lain di Kalimantan Timur. • Bantuan Pelatihan kelompok tani tambak ikan tawar Danau Sentani, Papua. • Pelatihan manajemen UKM dan kiat-kiat pengembangan UKM di Papua. • Pelatihan manajemen pemasaran dan keuangan bagi pengrajin souvenir khas Papua. • Penyuluhan pertanian untuk petani di Genyem, Papua • Pemberian bibit coklat masyarakat dibawah ROW P3B Sumatera.

Community Empowerment This activity consists of programs that provide wider access to the public to support their independence. (EC 8, EN 5, EN 6) Activities undertaken include:

• Natural disaster assistance. • Assistance in improving health near PLN electrical installations, including in Kelurahan Asemrowo, Surabaya, which is in the vicinity of SUTT 150kV Sawahan-Waru. • Assistance in plastering in public facilities for rural residents in Rumpin District - Bogor, West Java, and assistance in asphalting public roads in Bogor – Buleleng, Bali. • Assistance in repairing houses of worship. • Free cataract operations in Aceh, Pekanbaru, East Java, and other cities in Indonesia. • Assistance in developing clean water.

• Supporting production and development of alternative fish feed in the vicinity of SUTETs, and cooperating with the Faculty of Agriculture at UGM. • Helping farmers in Ngaran Jaya district in Kulonprogo, Central Java, obtain farming equipment. • Supporting the development of organic papaya farming for farming communities in the vicinity of Mount Merapi in Jogyakarta that work with the Faculty of Agriculture at UGM. • Supporting the development of high-output SRI paddy fields. • Supporting training programs for the development of organic farming near PLN installations • Empowering members of PKK Asemrowo, Surabaya • Supporting the development of an oyster mushroom cultivation community in Umbul Metro village, Lampung. • Supporting training for grass cultivation in East Kalimantan • Supporting training for freshwater fish farmers on Sentani Lake, Papua. • SME management training and tips for SME development in Papua. • Marketing and financial management training for Papua souvenirs’ artist. • Agricultural expansion for farmers in Genyem, Papua. • Provision of cocoa seeds for the ROW P3B Sumatera community.


85

Selain memberikan penerangan listrik untuk keperluan dan aktivitas kesehariannya, masyarakat penerima manfaat juga diberikan pembekalan dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya alam potensi setempat guna peningkatan ekonomi masyarakat. Dengan pembekalan dan pelatihan, diharapkan taraf kesejahteraan sosial akan meningkat seiring dengan meningkatnya kegiatan perekonomian. (EC 9)

Besides providing electricity for their daily needs and activities, receiving communities are also provided with provisions and training to improve their local natural resources potential to strengthen the local economy. These provisions and training programs are expected to improve their social welfare and improve local economic activity. (EC 9)

Beberapa bentuk pelaksanaan Program Desa Mandiri Energi di antaranya:

The following are several examples of Energy Independent Village programs:

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) PLTMH dibangun di areal yang relatif terpencil, sulit diakses oleh jaringan listrik secara ekonomis, namun memiliki potensi sumber air yang potensial dan luas hutan yang memadai untuk menjamin pasokan air. Untuk memberi manfaat penerangan sekaligus mendorong masyarakat setempat memelihara kelestarian lingkungan, PLN membantu pembangunan PLTMH bekerja sama dengan perguruan tinggi. Salah satu unit PLTMH hasil kerja sama ini dibangun di Desa Pesawaran Indah, Lampung.

Construction of Micro Hydro Power Plant Generating Units Micro Hydro Power Units are built in relatively remote areas that are difficult to connect to the power grid, but that have water resources and large forest areas ensure adequate water supply. To provide lighting as well as to encourage the public to maintain environmental sustainability, PLN helps build Micro Hydro Power Plant by working with universities. One of the Micro Hydro Power Plant units built through such a cooperation is in Pesawaran Indah village in Lampung.

!


86 Beberapa unit PLTMH kerja sama PLN dengan Universitas Gadjah Mada, juga dibangun di beberapa lokasi lain, yakni: • Dusun Lebak Picung, menerangi 52 KK, 1 sekolah dasar dan 1 mushola. • Desa Adat Susuan Karang Asem, Provinsi Bali dengan kapasitas 25 KW. • Dusun Kampung Sawah, kapasitas 6 KW, menerangi 40 KK. • Dusun Bojong Cisono, kapasitas 6KW, menerangi 70 KK. • Dusun Cibadak, kapasitas 6KW, menerangi 266 KK. • Dusun Cisuren, kapasitas 12KW, menerangi 120 KK. • Dusun Ciawi, kapasitas 6KW, menerangi 180 KK. • Dusun Luewi Gajah, kapasitas 6KW, menerangi 70 KK. • Dusun Parakan Darai, kapasitas 10 KW, menerangi 54 KK • PLTMH di Sungai Code, Yogyakarta.

Several Micro Hydro Power Plant units have been built in several locations in cooperation with UGM. These are:

Pembangkit Listrik Biogas Pembangit biogas didirikan di daerah dengan kegiatan peternakan yang dominan. Pembangkit ini memanfaatkan kotoran ternak, biasanya sapi, sebagai bahan utama. Proses pembangkitan listrik dilakukan dengan memanfaatkan gas methane dari proses fermentasi kotoran ternak. Gas methane yang dihasilkan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik atau dapat digunakan untuk memasak. Sisa fermentasi dapat digunakan sebagai pupuk. PLN telah mendukung pengembangan komunitas berbasis optimalisasi biogas dan potensi lokal di Desa Bojong Sleman yang mandiri, bekerja sama dengan Fakultas Teknik UGM.

Biogas Power Plant Biogas power plants are developed in areas with major farming activities. These plants utilize manure, usually from cows, as their primary fuel. Electricity is generated by producing methane by a manure fermenting process. Methane produced can be used to produce electricity or for cooking. What is left over from the fermentation process can be used as fertilizer. PLN has supported the development of independent communitybased biogas optimization in Bojong Sleman in cooperating with the Faculty of Engineering at UGM.

Pendidikan dan Penyuluhan Selain kegiatan pembangunan prasarana yang berkaitan dengan energi, dalam Program CSR Desa Mandiri Energi PLN juga menyelenggarakan berbagai program pendidikan dan penyuluhan yang bertujuan memberi pengertian mengenai pengaruh listrik, jaringan transmisi dan distribusi listrik terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat selain pelaksanaan program bantuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat.

Education and Outreach In addition to infrastructure development activities related to energy, the PLN Energy Independent Village program also organizes various educational and outreach programs aimed at providing an understanding on the influence of electricity, the power transmission and distribution network on the environment and community health, as well as the implementation of assistance programs designed to enhance community self-reliance.

Pelestarian Alam, termasuk Penghijauan Penanaman dan kegiatan pemeliharaan pohon yang selama ini telah rutin dilakukan untuk membantu lingkungan dalam pemulihan dampak aktivitas manusia. Pada tahun 2010 sampai dengan 2011 PLN telah menanam pohon sebanyak 126.705 pohon.

Nature Conservation, including Regreening Tree planting and conservation activities have so far been carried out routinely to help the environment recover from the impacts of human activity. From 2010 until 2011, PLN planted 126,705 trees.

• Lebak Picung village, lighting over 52 households, one school and one mosque. • Susuan village, Karangasem, Bali, capacity 25 KW. • Kampung Sawah village, capacity of 6 KW, lighting 40 households. • Bojong Cisono village, capacity of 6KW, lighting 70 households. • Cibadak village, capacity of 6KW, lighting 266 households. • Cisuren village, capacity of 12KW, lighting 120 households. • Ciawi village, capacity of 6KW, lighting 180 households. • Luewi Gajah village, capacity of 6KW, lighting 70 households. • Parakan Darai village, capacity of 10 KW, lighting 54 households • Micro Hydro Power Plant on the Code River, Yogyakarta.


87 PROGRAM PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Community Development Program

Program ini dilaksanakan dalam bentuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yang telah dilakukan sejak tahun 1991, berdasarkan pada SK MENKEU No.316/MK.016/1994 tentang Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK). Pada tahun 1999 penugasan tersebut diganti menjadi Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, namun pada tahun 2000 sesuai dengan SE No. 31/MK.1/2000 program tersebut dikembalikan menjadi Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).

This program has been implemented in the form of Partnership and Community Development programs since 1991, based on the Minister of Finance decree No.316/MK.016/1994 on the Development of Small Enterprises and Cooperatives. In 1999, the program was changed to the State-Owned Small Business Partnership Program and Community Development Program, but in 2000, based on Letter No. 31/MK.1/2000, it was changed back to the Development of State-Owned Small Business Partnership and Cooperatives program.

Selanjutnya pada tahun 2003 terbit SK Meneg BUMN No. KEP. 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 112-1.K/010/DIR/2004 tanggal 18 Juni 2004 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan program Bina Lingkungan (PKBL).

In 2003, the Ministry of SOEs issued Decree No. KEP. 236/ MBU/2003 dated June 17, 2003, on the State-owned Small Businesses Partnership Program and the Community Development Program and PT PLN Board of Directors’ decision No. 112-1.K/010/DIR/2004 dated June 18, 2004, on the Implementation of the State-Owned Small businesses Partnership Program and Community Development Program.

Peraturan Meneg BUMN No: PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 366.K/DIR/2007 tanggal 28 Desember 2007 tentang Pelaksanaan Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan program Bina Lingkungan/ Program Partisipasi Pemberdayaan Lingkungan (PKBL/P3L).

SOE Minister Regulation No: PER-05/MBU/2007 on StateOwned Small Business Partnership Program and Community Development Program, and PT PLN Board of Directors Decision No. 366.K/DIR/2007 dated December 28, 2007, on the implementation of the State-Owned Small Businesses Partnership Program and the Environmental Empowerment Participation Program (PKBL/P3L).

PROGRAM kemitraan Program Kemitraan (PK)

partnership Partnership Programprogram

PROGRAM pengembangan masyarakat

(pk)

community development program

Program Kemitraan merupakan program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana yang berasal dari bagian laba BUMN.

The Partnership program focuses on improving the abilities of small businesses so that they can become independent and resilient through the use of funds derived from the profits of SOEs.

Pelaksanaan PK umumnya dilakukan melalui pembinaan secara struktural oleh Perseroan langsung pada Mitra Binaan melalui Kantor Wilayah/Distribusi, Cabang, Unit Pelayanan, Area Pelayanan (kecuali yang berlokasi sama dengan Kantor Wilayah/Distribusi). Pelaksanaan PK pada dasarnya dilakukan melalui beberapa tahap, sebagai berikut: • Melakukan survei penelitian lapangan atas permohonan bantuan dari calon Mitra Binaan. Evaluasi kelayakan dilakukan sesuai kaidah usaha yang layak dan sehat, serta dikoordinasikan dengan instansi terkait; • Melakukan pembinaan kemitraan berupa pendidikan dan pelatihan, pemasaran, bantuan modal kerja, memproses jaminan kredit, pemantauan dan evaluasi pada Mitra Binaan, pencatatan dan pembukuan transaksi yang terkait; • Membuat laporan secara periodik (triwulan dan tahunan).

Partnership Programs are usually conducted through structural guidance given by the Company directly to the partner through the Regional/Distribution office, Branch, Office, Service Unit, Service Area (except those located at the Regional/Distribution Office). Program implementation is essentially carried out through several stages, which are as follows: • Conduct a field research survey at the request of the prospective Foster Partner. Evaluation of the feasibility is conducted in accordance with appropriate and healthy business practices, and is to be coordinated with relevant agencies; • Conducting a coaching partnership covering education, training, marketing, working capital assistance, processing loan guarantees, monitoring and evaluation of Foster Partner, bookkeeping for related transactions; • Producing periodic reports (quarterly and annually).


88 Kegiatan Kemitraan tersebut dilakukan dengan dukungan dana yang telah ada (dana bergulir) ditambah dengan penyisihan laba perusahaan sebesar Rp20 miliar, yang akan didistribusikan ke seluruh unit PKBL yang ada di PLN. Jumlah mitra binaan PLN sampai akhir 2011 sebanyak 35.672 mitra. Dana tersedia dan penggunaannya

Available fund and the utilization

Saldo awal Initial balance Penerimaan dana BUMN pembina

Mentoring SOE fund proceeds Pengembalian pinjaman mitra binaan

Foster partners loan settlement Pendapatan jasa administrasi pinjaman

Loan administrative service revenue Angsuran belum teridentifikasi

Installments not yet identified Kelebihan Pembayaran Angsuran

Excess payment of installments Pendapatan bunga Interest income Pendapatan lain-lain Other revenues Jumlah dana tersedia Total available fund

Penggunaan dana

Fund utilization

Penyaluran pinjaman kemitraan

Partnership loan disbursement Dana pembinaan kemitraan Partnership fostering fund Pembayaran hutang jangka pendek

Settlement of short-term loan Beban Pembinaan Expenses guidance Beban upah tenaga kerja The burden of wage labor Beban administrasi dan umum

Administrative and general expenses Beban pemeliharaan The cost of maintenance Beban sewa Rent expense Beban lain - lain Other expenses Perolehan aset tetap Acquisition of fixed assets Penyisihan program BUMN Peduli

SOE Care allowance program JUMLAH PENGGUNAAN DANA TOTAL USAGE OF FUND SISA SALDO REMAINING FUND Dari keseluruhan dana Program Kemitraan tersebut, Perseroan menyalurkan dana ke berbagai sektor ekonomi, perincian penyaluran pada tahun 2011 adalah sebagai berikut.

Partnership activities are carried out using existing funds as well as up to Rp20 billion from Company profits, which is distributed to all PKBL units at PLN. PLN had a total of 35,672 partners at the end of 2011.

2010 (Rp)

2011 (Rp)

643.518.288

2.190.812.451

1.500.000.000

70.000.000.000

13.283.449.631

12.693.686.305

1.548.193.721

1.486.084.945

75.015.168

14.745.446

403.001

9.833.550

56.957.523

856.127.351

42.630.036

23.298.563

17.150.167.368

87.274.588.611

2010 (Rp)

2011 (Rp)

13.904.644.933

245.500.000

468.130.000

109.493.600

5.295.000

360.000

22.399.910

33.311.000

42.401.750

5.000.000

112.289.078

114.827.891

5.700.000

74.120.000

21.150.000

6.000.000

90.250.246

204.618.519

137.094.000

368.835.750

150.000.000

13.525.000.000

14.959.354.917

19.221.690.880

2.190.812.451

68.052.897.731

From the total Partnership Program fund, the Company distributes funds to various economic sectors. Details of the distribution of the funds in 2011 is as follows:


89 SEKTOR USAHA

AKUMULASI PENYALURAN

BUSINESS SECTOR

ACCUMULATED DISBURSEMENT

JUMLAH MITRA BINAAN

TOTAL FOSTER PARTNERS

Industri Industrial

46.007.286.886

7.135

Perdagangan Trading

93.810.994.997

13.866

Pertanian Agriculture

4.119.529.750

427

Perkebunan Plantation Perikanan Fishery

403.575.000

57

4.857.719.115

427

Peternakan Cattle Breeding

13.229.207.130

1.875

Jasa Services

83.981.934.402

10.676

Lain-lain Other Total

Total penyaluran pinjaman

Total disbursement

Jumlah mitra binaan Total foster partners

6.936.294.254

937

35.650

35.672

2010

2011

253.101.041.534

287.506.576.982

35.650

35.672

Program Bina Lingkungan PROGRAM bina lingkungan

Community Development Program community development

Program bina lingkungan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan bantuan pendidikan bagi masyarakat sekitar lokasi transmisi dan distribusi yang tidak mampu, namun memiliki kecerdasan dan kemauan besar untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, dilakukan melalui kegiatan pelestarian alam berupa partisipasi program penghijauan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal bekerja sama dengan Pemerintah dan realisasi penghijauan sekitar instalasi PLN.

The Community Development Program is carried out in the form of educational assistance for the underprivileged who live in transmission and distribution areas, and who also have the the intelligence and desire to continue their education. Meanwhile, nature conservation programs in the form of regreening activities organized by external parties working with the Government aim to regreen areas near PLN installations.

Kegiatan lain yang dilakukan dalam rangka Bina Lingkungan adalah kegiatan bantuan bencana alam (BUMN Peduli) yang terjadi di Merapi, Mentawai, Gunung Sinabung, banjir bandang Wasior dan kegiatan sosial lainnya.

Other Community Development activities included natural disaster relief at Mount Merapi, Mentawai, Mount Sinabung, and the Wasior flash floods, as well as other social activities.

Anggaran Pelaksanaan Program anggaran pelaksanaan

Program Implementation Budget program implementation

program

Anggaran CSR Tahun 2011 adalah sebesar Rp45 miliar, namun yang sudah direalisasikan sebesar Rp37.273.169.359, dengan rincian sebagai berikut:

NO

KEGIATAN

ACTIVITIES

program

budget

The CSR budget for 2011 was Rp45 billion. However, Rp37,273,169,359 was actually spent. The details are as follows: REALISASI DANA

PROSENTASE (%) 6 48 37 10

REALIZED FUND (Rp)

PERCENTAGE

1 2 3 4

Community Relation Community Services Community Empowering Pelestarian alam Nature preservation

3.193.171.954 18.857.945.985 12.336.458.430 1.868.091.825

5

Biaya operasional Operational fee Total

1.017.501.165

1

37.273.169.359

100


90

KISAH MITRA BINAAN FOSTER PARTNERS STORIES

KISAH SUKSES MITRA BINAAN PLN, JAT’S CRAFT – KOTA GEDE YOGYAKARTA, (PENGRAJIN TEMBAGA)

PLN Foster Partners Success Story, Jat’s Crafts in Kota Gede Yogyakarta


91

Salah satu mitra binaan PT PLN (Persero) yang merasa mendapat manfaat dari Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang PKBL itu adalah Bapak Ojat Sudrajat Pemilik JAT’S CRAFT di Kota Gede, Yogyakarta. Bapak tiga anak yang bermigrasi di saat masa kanak-kanaknya ke Yogyakarta dari Sumedang Jawa Barat mengikuti orang tuanya yang berdarah wiraswasta. Di kota pengrajin tembaga itu, dimulailah usaha kecil Pak Ojat di tahun 2001. Namun, badai krisis moneter 97-98 berimbas pada usaha kecilnya. Pak Ojat pun membuat banyak proposal ke hampir seluruh instansi. Tak putus asa hingga di tahun 2000, PKBL PT PLN (Persero) mencairkan bantuannya sebesar kurang lebih Rp4 jutaan dan semenjak itu, ia menjadi mitra binaan PT PLN (Persero). Dua tahun setelah menjadi mitra PT PLN (Persero), Jat’s Craft—sudah mengikuti pameran di Surabaya. Tahun 2003 mengajukan proposal lagi ke PKBL PT PLN (Persero) setelah pinjaman yang pertama sukses ia tunaikan, PKBL PT PLN (Persero) karena kepercayaannya memberikan dana Rp14 juta. tahun 2004 ada pameran ke Singapore. Gempa bumi Jogjakarta tahun 2006 membuat kegiatan usahanya berhenti. Mulai dari rumah, workshop dan mesin hancur total. tetapi, PT PLN (Persero) memberi kelonggaran satu tahun tidak mengangsur. Tidak hanya kelonggaran angsuran, PT PLN (Persero) mengajak mitra kerja yang ulet ini untuk pameran ke Berlin, memberi kesempatan pameran di tingkat internasional untuk menjual karyakaryanya. “Saya beruntung, sudah lama menjadi mitra PT PLN (Persero), karena UKM-UKM baru lainnya kalau ingin mendapatkan bantuan, harus ada jaminannya. Mungkin untuk penghindaran kredit macet di masa depan.” Pak Ojat juga mengutarakan bahwa semestinya ada tingkatan kepercayaan yang lebih tinggi ketika mitra binaan telah terjalin lebih dari sepuluh tahun. Ini adalah pengalaman Pak Ojat ketika pameran oleh PT PLN (Persero) di Berlin. Seorang pembeli memesan kerajinannya hingga 1,3 M rupiah. Tapi, pemesan tersebut hanya mau memberi uang muka 30% saja, Pak Ojat kelimpungan darimana ia peroleh 20% untuk modal awalnya. “Saya minta saran dari PT PLN (Persero) saat itu, bahkan saya menawarkan bagi hasil dengan PT PLN (Persero). Tapi karena belum ada programnya, PLN tidak bisa mencairkan dana untuk saya. Ya sudah, saya lepas pesanan itu karena memang saya tidak punya modal cukup.” Akan tetapi, hal itu tidak membuatnya putus asa. Justru memacu Pak Ojat semakin kreatif dan ulet lagi.

One of PLN’s Foster Partners that has benefited from SOEs Minister Regulation No. PER-05/MBU/2007 on PKBL is Mr. Ojat Sudrajat, the owner of Jat’s Crafts. The father of three moved during childhood to Yogyakarta from Sumedang in West Java, following his parents who hail from Wiraswasta. In the city of copper craftsmen, Mr. Ojat started a small company in 2001. However, the economic crisis of 1997-98 hit his company hard. Mr. Ojat sought capital loans from almost all institutions. Still refusing to despair, in 2000 PLN’s PKBL program disbursed assistance amounting to about Rp4 million to Ojat’s business, and since then he has become a Foster Partner of PT PLN. Two years after becoming a PLN partner, Jat’s Craft took part in an exhibition in Surabaya. In 2003, Mr. Ojat again made another loan proposal to PLN after the success of the initial loan. PLN, believing in his business, gave him a fund of Rp14 million. In 2004, his business took part in an exhibition in Singapore. However, the Jogyakarta earthquake of 2006 brought the company to a standstill. With his workshop and equipment destroyed, he was forced to start again from home. However, PLN gave him an extra year to pay off the loans. Furthermore, PLN also invited its resilient partner to an exhibition in Berlin, giving Mr. Ojat the opportunity to sell his products to the international market. “I was lucky to have been a longtime PLN partner, because its other partners were asked to provide guarantees if they wished to receive aid. Probably to avoid a credit crunch later on.” Mr. Ojat also said that there should be a greater level of trust in trained partners who had been partners for 10 years. The following is Mr. Ojat’s experience of the PLN exhibition in Berlin. One buyer ordered Rp1.3 billion worth of crafts. However, the buyer only wanted to pay a 30 percent down payment, but Mr. Ojat only had 20 percent of the required initial capital to fill the order. “I asked PLN for advice at that time, I even offered to share the profits with PLN. However, because they did not have a program yet, PLN did not disperse the funds I needed. So I dropped the order because I did not have enough capital.” However, the experience did not make me despair. In fact, it only made Mr. Ojat even more creative and more resilient.


92 KISAH SUKSES MITRA BINAAN PLN, SURYA UTAMA MANDIRI (IBU HARYANTI) Pengrajin TEMPURUNG

PLN Foster Partners Success Story, Surya Utama Mandiri (Ibu Haryanti)


93 Awalnya, sambil bekerja sebagai guru TK honorer, Haryanti membuat kreasi dari tempurung kelapa yang sederhana. Hingga suatu hari, seorang datang padanya untuk membuat kreasi baru, tas dari batok. “Wah, pertama sih takut gagal, tapi ada hasrat untuk membuat kreasi yang lain.” Kata perempuan kelahiran tanggal 23 Desember ini. Setelah mencoba dan berhasil ditambah pelanggannya puas, membuat semangat untuk berkreasi bentuk baru. ‘’Kalau barangnya itu-itu saja, pelanggan bisa bosan. Kita juga bisa kalah dengan mereka yang memiliki usaha serupa.’’ Kata mantan guru honorer ini. Usaha yang dirintis tahun 2002 ini, awalnya membuat sendiri produkproduknya. Namun, itu dilakukannya sebelum pesanan melimpah seperti sekarang. Mulai dari mengambil limbah tempurung, membentuknya menjadi karya seni hingga pemasaran, ia lakoni dengan bantuan sang suami. Kini, ketika usahanya telah mekar, ia tak sanggup lagi bekerja sendiri sehingga mempekerjakan orang lain. Sebanyak 10 karyawan sekarang membantunya memproduksi aneka kerajinan tempurung kelapa ini. ‘’Saya dan suami tinggal membagi-bagi tugas. Saya memegang pemasaran, sedangkan suami bagian produksi barang-barang,’’ tambah ibu tiga anak ini. Untuk memasarkan produknya, ajang pameran menjadi andalan. Apalagi setelah mendapat suntikan dana PKBL dari PT PLN (Persero), ajang pameran yang menjadi salah satu keberhasilannya. “Program PKBLnya PT PLN (Persero) itu bagusnya tidak hanya kasih uang saja, tapi PLN benar-benar memberdayakan kami, salah satunya ajang pameran,” tuturnya gembira. Lulusan sekolah perguruan ini mengaku diajak teman untuk membuat proposal kepada PKBL PT PLN (Persero) tahun 2008 dengan dana Rp20 juta. “Ini pertama kali, dan sebulan kemudian, saya dapat telepon kalau proposal saya disetujui dan dana segera cair.” Pameran terbukti ampuh untuk memperkenalkan produk ini pada kalangan yang lebih luas. Buktinya, pesanan datang dari mana-mana seperti Jakarta, Bali, bahkan dari negeri yang jauh, Jamaica, Kanada dan Malaysia. Haryanti sangat terbantukan sebagai salah satu mitra binaan PT PLN (Persero). “UKM itu kan yang paling penting adalah pameran dan pemasaran. PKBL PT PLN (Persero) membuat saya nyaman dengan program ini.” Tidak hanya sekedar memberi bantuan berupa materi dan pemasaran, Haryanti tertolong sekali dengan para pejabat PKBL PLN yang menurutnya dapat memberi tenggang rasa apabila dia tidak bisa mengangsur. Meski relatif jarang, namun pernah ia mengalami kesulitan keuangan, hingga menunggak 1 bulan. PT PLN (Persero) tidak memberikan beban bunga kepada tagihannya yang telat. “Berbeda dong dengan Bank, telat sedikit pasti kami ketar ketir karena ada beban bunga dan biaya keterlambatan. Alhamdulillah, PT PLN (Persero) begitu percaya pada saya, toh karena waktu itu saya memang kurang. Ini hampir lunas doakan lancar dan PT PLN (Persero) tetap percaya kepada saya sebagai binaan mereka.”

A shell handicraft maker. Initially, when she was working as an honorarium teacher, Haryanti made simple handicrafts from coconut shells. But one day a person came to her to ask her to make a new handicraft; a bag made from shells. “Goodness, at first I was afraid of failure, but I had the desire to make other handicrafts,” said the woman born on December 23. After trying and succeeding and pleasing her customer, she was driven to make new handicrafts. “If I’m just making one thing, the customers will get bored. We can lose out to those who have similar businesses,” said the former teacher who started the company in 2002 initially to make her own products. However, this was before the orders became as abundant as they are now. Starting with discarded shells, she makes them into works of art for the market, and now works with the help of her husband. With the business flourishing, she is no longer able to work alone, and has had to hire others. Now 10 employees help her produce various coconut shell-based handicrafts. “My husband and I live with the other workers. I do the marketing, while my husband is in charge of production,” said the mother of three. Exhibitions have become their marketing mainstay. Especially, after receiving an injection of PKBL funding from PLN, exhibitions became one of their success stories. “The good thing about PT PLN’s PKBL program is that it does not just hand out money, but PLN really empower us, the exhibitions are one example of this,” she said excitedly. The teacher admitted that she had been encouraged by her friends to ask PLN’s PKBL program for a Rp20 million loan in 2008. “That was the first time, and a month afterwards, I received a phone call saying that my proposal had been accepted that the money would be immediately disbursed.” The exhibitions proved a success at introducing her products to a wider audience. The proof: orders began flooding in from everywhere, including Jakarta, Bali and even from far away countries, like Jamaica, Canada as well as Malaysia. Haryanti feels blessed to be a Foster Partner of PLN. “The most important things for small enterprises are marketing and exhibitions. PLN’s PKBL program allowed me to get to grips with this way of doing things.” Not only assisting though providing marketing and materials, Haryanti was really helped out by officials from PLN’s PKBL program, who she says helped her in ways she could not repay. Although relatively rarely, she has nevertheless experienced financial hardships, once finding herself one month in arrears. However, PLN did not burden her with interest because she was late with her payment. “It’s different to a bank, where if you are a little late we can find ourselves in trouble with interest as well as late fees. Thank God, PLN believed in me as it did, because at that time I was really short of cash. It has almost been paid off and PLN still believe in me as their partner.”

PT PLN (Persero)

PLN manusia (Persero) Profile Human Resources Development profil pt pln (persero) PENGEMBANGAN sumber PT daya

94

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT


95

PLN memandang sumber daya manusia (SDM) sebagai mitra sekaligus aset yang akan mendukung jalannya operasional perusahaan secara berkelanjutan. Pengembangan SDM semakin bernilai strategis seiring dengan meningkatnya permintaan listrik, pertumbuhan, dan luasnya cakupan operasional perusahaan. Untuk mengelola SDM sehingga memenuhi harapan pelanggan dan pemegang saham, PLN membentuk Komite Sumber Daya Manusia yang dibebani tugas untuk menganalisis dan mengkaji serta mengambil keputusan strategis di bidang SDM Perseroan.

PLN considers human resources (SDM) as a partner as well as an asset that continually supports its business operations. The value of SDM is increasingly strategic in line with increasing electricity demand, growth, and the Company’s wide expanse of business operations. To manage SDM to meet the expectations of our customers and shareholders, PLN has formed a Human Resources Committee, tasked with analyzing, considering and taking strategic decisions in the area of corporate human resources management.

Sesuai dengan program transformasi bidang SDM yakni transformasi soft skill terkait dengan budaya kerja yang berorientasi kinerja tinggi, bersinergi dan terarah, maka PLN telah menyusun langkah-langkah strategis pengelolaan SDM yang meliputi: • Melakukan penambahan karyawan secara terencana, mengembangkan kompetensi pegawai dan menyiapkan calon-calon manajemen/pemimpin Perseroan yang berkualitas dan profesional; • Melakukan penyelarasan struktur organisasi dan penyempurnaan sistem manajemen SDM; • Memfasilitasi pembentukan budaya pelayanan prima kepada pelanggan.

In accordance with a human-resources transformation program aimed at soft-skill transformation in a well-ordered work environment that is oriented toward high performance and synergy, PLN has taken strategic steps for human-resources management, including: • Conducting the planned recruitment of employees, developing employee competencies, and readying qualified and professional candidates for management and leadership positions for the Company; • Aligning its organizational structure with the process of SDM management; • Facilitating the formation of a culture of excellent service for customers.

PT PLN (Persero)


96

HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI EMPLOYEE RELATIONS

Hubungan kemitraan tiga pihak, yakni pegawai, serikat pekerja dan perusahaan, perlu dibangun secara sinergis dan saling mendukung dalam menjalankan operasi dan mencapai misi dan visi perusahaan. PLN sangat mendukung pembentukan maupun aktivitas Serikat Pekerja yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Pekerja dan mendukung kinerja perusahaan secara maksimal.

A partnership of three parties – employees, unions and the company – needs to be built with synergy, and must support the execution of the company’s operations and the realization of its mission and vision.

Hubungan tiga arah yang saling mendukung ini, difasilitasi dan didasarkan pada butir-butir kesepakatan dan aturan sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani oleh setiap pegawai dan perusahaan serta diketahui oleh Serikat Pekerja PKB antara PLN dengan pegawai dicapai melalui tahapan perundingan yang melibatkan 9 perwakilan serikat pekerja dan 9 perwakilan perusahaan.

This three-way relationship is mutually supportive, and is facilitated and based on the points of agreement and rules contained in the Collective Work Agreement (PKB) that was signed by employees and the company with the knowledge of the Employee Union. The PKB between PLN and its employees was implemented in phases and maximally supports the performance of the company.

Pada tahun 2010 yang lalu, perjanjian kolektif antara pegawai dengan pihak Perseroan yang tertuang dalam PKB telah disepakati oleh seluruh pegawai PLN (100%), sehingga tidak ada satupun pegawai PLN yang tidak terlindungi dan terwakili hak-haknya dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB). (LA 4)

In 2010, there were no employees who were not covered or whose rights were not represented in the collective agreement between employees and the firm set forth by the PKB and that was agreed to by all (100 percent) of PLN’s employees. (LA 4)


97

KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANGAN BIDANG KEPEGAWAIAN

COMPLIANCE WITH LABOR LAWS AND REGULATIONS

Manajemen PLN berkomitmen meminimalisasi kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak azasi manusia dalam hubungan kerja. Untuk meneguhkan komitmen itu manajemen senantiasa mematuhi perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan, serta melandaskan pengelolaan pegawai berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) terakhir yang telah ditandatangani dan didaftarkan di Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, dalam hal ini Direktorat Jendral Pembinaan Hubungan Industrial dan JAMSOSTEK (Keputusan No. KEP 66/PHIJSK-PKKAD/ PKB/V/2010 tanggal 18 Mei 2010 Tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama antara PT PLN (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PLN (Persero).

The management of PLN is committed to minimizing the possibility of the occurrence of human rights violations in the workplace. To reinforce that commitment, PLN has continued to follow manpower regulations, along with basing its management of employees on the most recent Collective Work Agreement (PKB) that was signed and registered with the responsible authorities for manpower, in this case the Industrial Relations Directorate General and JAMSOSTEK (Decree No. KEP66/PHIJSK-PKKAD/PKB/V, dated May 18, 2010, on the registration of the Collective Work Agreement between PT PLN (Persero) and the PT PLN (Persero) Employee Union.

PKB tersebut memuat hal-hal penting yang menyangkut hak dan kewajiban pegawai maupun perusahaan sebagai acuan dalam implementasi operasional perusahaan sehari-hari. Termasuk di dalamnya ketetapan tentang perlunya pemberitahuan kepada pegawai paling lambat 30 hari sebelum suatu perubahan menyangkut suatu aturan yang signifikan maupun perubahan operasional diberlakukan. PKB ini ditinjau dan diperbaharui setiap 2 tahun sekali untuk menyesuaikan dengan kondisi industri yang umum dan aturan ketenagakerjaan terakhir. (LA 5)

The PKB contains important issues concerning the rights and responsibilities of employees and the company as a guide for the conduct of daily business operations. Included in the agreement is a determination to provide employees with at least 30 days notice before any operational change or change related to a significant regulation is implemented. The PKB is reviewed and updated every two years to ensure it accords with general industry conditions and the latest manpower regulations. (LA 5)

Uraian berikut menunjukkan ketaatan PLN terhadap peraturan ketenagakerjaan dalam pengelolaan pegawai.

The following description shows PLN’s adherence to labor regulations in the management of employees.

Kebebasan Berserikat (HR 5) PLN menjamin hak pegawai untuk berserikat dan membentuk organisasi pegawai atau serikat pegawai di lingkungan perusahaan, termasuk kebebasan menjadi pengurusnya. Hal ini adalah wujud komitmen manajemen yang menganggap bahwa hubungan pegawai dan perusahaan adalah hubungan kerja sama yang saling membutuhkan satu sama lain. Jaminan atas kebebasan pegawai untuk membentuk serikat pegawai tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pegawai/Serikat Buruh.

Freedom to Organize (HR 5) PLN guarantees employees’ right to organize and form employee organizations or employee unions in the corporate environment, including the freedom to unionize. It is the management’s commitment to ensure that the relationship between employees and management is cooperative and involves both parties. The guarantee for employees to form employee unions is stipulated in Law No.21/2000 on Employee Unions and Labor Unions.

Untuk menunjang berbagai program kegiatan Serikat Pekerja yang selaras dengan kepentingan Perseroan, maka Perseroan memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan sesuai dengan kemampuan Perseroan. Namun demikian untuk menghindari benturan kepentingan, dalam perjanjian kerja bersama (PKB) diatur suatu ketentuan khusus yang menegaskan bahwa pegawai di satuan kerja tertentu, yakni: Sumber Daya Manusia

To support Employee Union activity programs that are suitable with the Company’s interests, the Company will give needed aid and facilities appropriate with its abilities. However, to avoid conflicts of interest, the Collective Work Agreement (PKB) established special stipulations against forming an employee union for employees in specific work units, specifically: Human Resources (SDM), the Corporate Secretary, Accounting and Budgeting, Treasury and Finance and the Internal Supervisory

PT PLN (Persero)


98

(SDM), Sekretaris Perusahaan, Akuntansi dan Anggaran, Perbendaharaan dan Pendanaan serta Satuan Pengawas Internal, dilarang menjadi pengurus serikat pegawai. Seluruh mekanisme menyangkut dukungan Perseroan terhadap serikat pegawai maupun pengurusnya diatur dan dijamin dalam PKB yang ditandatangani perwakilan serikat pegawai dengan perwakilan Perseroan. (HR 5)

Unit. The entire mechanism related to the support of the Company for employee unions and leaders was regulated and guaranteed in the PKB that was signed by representatives of the employee union and representatives of the Company. (HR 5)

Lingkungan Kerja Salah satu faktor yang dapat berpengaruh langsung kepada kinerja pegawai adalah lingkungan kerja yang sehat, aman dan nyaman. Perseroan berusaha membangun lingkungan fisik maupun psikis di seputar areal kegiatan kerja agar suasana kerja senantiasa kondusif. Dengan berbagai upaya tersebut, Perseroan sejauh ini cukup mampu menjaga suasana lingkungan kerja yang kondusif sehingga mendukung rasa nyaman pegawai dalam bekerja. Suasana kondusif tersebut ditunjukkan dengan relatif rendahnya tingkat kepergian (turn over) karyawan.

Work Environment One factor affecting the performance of employees is a work environment that is healthy, safe and comfortable. The company has worked to develop a physical and psychological environment for work areas that is always conducive. With these efforts, the Company has so far been able to maintain a work environment with relatively low employee turnover.

Selama periode laporan ada sebanyak 973 pegawai dari jumlah 41.204 pegawai aktif sampai dengan akhir tahun 2011 yang berhenti bekerja. Jumlah tersebut adalah jumlah pegawai dengan pensiun normal. Selain karena pensiun normal, penyebab lain berhentinya

In the period of this report, 973 of 41,204 active employees stopped working by the end of 2011. That number of workers was the number who retired under normal circumstances. Other than usual retirements, deaths were also a reason for ending employment. There were also several employees


99 pegawai adalah meninggal dunia. Hanya ada beberapa pegawai yang berhenti bekerja di Perseroan karena mengundurkan diri atas permintaan sendiri dengan latar belakang alasan pribadi. (LA 2)

who left the Company at their own request for a variety of personal reasons. (LA 2)

Waktu Kerja dan Perubahan Waktu Kerja Untuk menghindari eksploitasi tenaga kerja secara berlebihan, Perseroan menetapkan batasan waktu kerja bagi pegawai. Sesuai dengan sifat usaha yang menuntut kontinuitas pasokan daya listrik pada konsumen, maka PLN memberlakukan waktu kerja biasa, waktu kerja giliran, dan waktu kerja khusus untuk pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu.

Working Hours and Changes to Working Hours To reduce the overexploitation of manpower, the Company has set limits on working hours for employees. In accordance with the demanding nature of supplying electricity to consumers, PLN has established standard work hours, shift work and special work hours for executing work in certain areas.

PLN memberikan kompensasi berupa upah lembur sesuai ketentuan perundang-undangan untuk pegawai yang harus menyelesaikan pekerjaan melebihi waktu kerja yang ditentukan sebelumnya. Manakala ada perubahan peraturan menyangkut waktu kerja maupun perubahan pola operasional yang cukup signifikan, Perseroan memberikan waktu jeda minimal 3 bulan sebelum perubahan dimaksud berlaku efektif. (LA 5)

PLN gives compensation in the form of overtime pay in accordance with the regulatory stipulations for employees who must complete tasks outside regular working hours. If there are changes in the regulations concerning work hours and the change to the operational system is significant, the Company will give a three-month period before the change is implemented. ( LA 5)

Penetapan Upah Upah pegawai terdiri atas komponen gaji tetap, uang cuti, penghargaan masa kerja, penghargaan karyawan teladan, insentif kinerja, bonus dan tunjangan lainnya. Besaran upah untuk pegawai tetap dan tidak tetap ini ditinjau setiap periode tertentu. (Lihat lebih lengkap pada uraian ”Paket Kesejahteraan”).

Wage Determination Employee wages are comprised of several elements: fixed wages, vacation wages, exemplary-employee bonuses, performance bonuses, performance incentives and other benefits. Wage increases for permanent and non-permanent employees are reviewed at specified intervals. (See more detail in the “Welfare Benefits Attachment).

Besaran upah minimum yang diterima seorang pegawai baru Perseroan golongan terendah dipastikan lebih besar dibandingkan upah minimum regional (UMR) atau provinsi (UMP) di mana lokasi utama Perseroan berada. Gaji terendah pegawai PLN sesuai dengan SK Dir No. 115.K/DIR/2009 tentang Tarif Grade dan SK Dir No. 090.K/ DIR/2009 tentang Tunjangan Posisi telah lebih tinggi dari UMR di masing-masing Daerah Utama (Ibukota Provinsi). Sebagai contoh, berikut ini adalah tabel perbandingan gaji pegawai PLN terendah yang baru diangkat dibandingkan dan contoh UMP beberapa daerah. (EC 5)

The minimum wage received by a new employee of the Company at the lowest level is definitely greater when compared to the Regional Minimal Wage (UMR) or Provincial Minimum Wage (UMP) in the Company’s primary operating areas. The lowest wage paid to a PLN employee accords with Decree No. Dir. 115.K/DIR/2009 on Position Allowances (Pay for Persons) and Decree No. Dir.090.K/DIR/2009 on Position Benefits and exceeds the minimum wage in the respective provincial capitals in the Company’s main operating areas. For example, the table below compares the lowest salaries paid to new PLN employees with the Regional Minimum Wage in several areas. (EC 5)

PT PLN (Persero)


100 The Regional Group is a collection of PLN Work Units based on a similar quality of living standards.

Kelompok Daerah, adalah pengelompokan PLN Unit Kerja berdasarkan tingkat kualitas hidup

KETERANGAN DESCRIPTION

Tarif Grade Tarif Grade Transisi P2

PUSAT CENTRAL

DAERAH AREA 1

PLN UNIT INDUK

PLN UNIT PELAKSANA

PLN SUB UNIT PELAKSANA

PLN PROJECT UNIT

PLN IMPLEMENTATION UNIT

PLN IMPLEMENTATION SUB UNIT

DAERAH AREA 2

DAERAH AREA 3

DAERAH AREA 4

DAERAH AREA 5

DAERAH AREA 1

DAERAH AREA 2

4.234.0000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000

DAERAH AREA 3

DAERAH AREA 4

DAERAH AREA 5

DAERAH

AREA 1

DAERAH AREA 2

DAERAH AREA 3

DAERAH AREA 4

DAERAH AREA 5

4.23.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000 4.234.000

135.000

0

135.000

271.000

406.000

542.000

0

135.000

271.000

406.000

542.000

0

135.000

271.000

406.000

542.000

638.000

567.000

580.000

589.000

598.000

608.000

518.000

529.000

537.000

546.000

555.000

439 000

449.000

455.000

463.000

470.000

Total Spe 4 (S1/D4)

5.007.000 4.801.000 4.949.000 5.094.000 5.238.000 5.384.000 4.752.000 4.898.000 5.042.000 5.186.000 5.331.000 4.673.000 4.818.000 4.960.000 5.103.000 5.246.000

Tarif Grade

3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000 3.512.000

Tarif Grade Transisi P2

99.000

0

99.000

204.000

308.000

412.000

0

99.000

204.000

308.000

412.000

0

99.000

204.000

308.000

412.000

447.000

397.000

406.000

413.000

419.000

426.000

363.000

371.000

377.000

383.000

389.000

307.000

314.000

319.000

324.000

329.000

Total Bas 2 (D3)

4.058.000 3.909.000 4.017.000 4.129.000 4.239.000 4.350.000 3.875.000 3.982.000 4.093.000 4.203.000 4.313.000 3.819.000 3.925.000 4.035.000 4.144.000 4.253.000

Tarif Grade

2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000 2.915.000

Tarif Grade Transisi P2 Total Bas 4e (D1/SMA)

55.000

0

55.000

141.000

226.000

331.000

0

55.000

141.000

226.000

331.000

0

55.000

141.000

226.000

331.000

447.000

397.000

406.000

413.000

419.000

426.000

636.000

371.000

377.000

383.000

389.000

307.000

314.000

319.000

324.000

329.000

3.417.000 3.312.000 3.376.000 3.468.000 3.560.000 3.672.000 3.278.000 3.341.000 3.433.000 3.524.000 3.635.000 3.222.000 3.284.000 3.375.000 3.465.000 3.575.000

Regional Groups Provincial

Kelompok Daerah DAERAH AREA 1 KOTA CITY Cepu Jember Kendal Klaten Kudus Kutowinangun Magelang Mojokerto Pekalongan Salatiga Semarang Solo Tegal Wonosobo Yogyakarta

DAERAH AREA 2

DAERAH AREA 3

DAERAH AREA 4

KOTA CITY

KOTA CITY

KOTA CITY

KOTA CITY

Banda Aceh Barabai Bima Bontang Gorontalo Kotamobagu Krueng Raya Kuala Kapuas Langsa Lhokseumawe Meulaboh Palangkaraya Rantau Seikpakning Sumbawa Tanjung (Kalsel) Tembilahan

Banggai Bau-Bau Ende Gunung Sitoli Kijang Kolaka Kotabaru Kupang Mamuju Mentawai Pangkalanbun Pulang Pisau Raha Sabang Sampit Sanga-sanga Sanggau (Kalbar) Sintang Tanah Grogot Tanjungpinang Tarakan Toli-toli Waingapu

Ambon Bula Larantuka Sambu Sanana Saumlai Ternate Tobelo Tual

Biak Dobo Jayapura Kaimana Manokwari Merauke Nabire Natuna/ Ranai Sentani Serui Sorong Tahuna Wamena

KOTA CITY

KOTA CITY

KOTA CITY

Banten Banyuwangi Bogor Ciamis Cianjur Cikampek Cirebon Garut Gresik Jatibarang Kamojang Karang Ampel Kediri Madiun Malang Padalarang Pemekasan Pasuruan Porong Probolinggo Purwakarta Sukabumi Sumedang Tasikmalaya

Balikpapan Bandar Lampung Banyuwangi Bekasi Belawan Binjai Belitung Bukittinggi Depok Kertapati Kisaran Kotabumi Kuala Tanjung Lahendong Makassar Manado Mataram Medan Mentok Metro P. Bangka P. Belitung P. Brandan P. Gerong P. Susu Padang Palembang Pematang Siantar Rantau Prapat Surabaya

Banjarmasin Batulicin Baturaja Bengkulu Brastagi Bulukumba Denpasar Donggala Dumai Jakarta Jambi Kendari Kota Agung Lahat Lubuk Linggau Padang SIdempuan Palopo Palu Pare-pare Pekanbaru Pinrang Pontianak Poso Prabumulih Rengat Samarinda Sibolga Singkawang Solok Talangpadang Watampone

DAERAH AREA 5


101 UMP beberapa provinsi Provinsi Province

Minimum Wage for Selected Provinces Upah Minimum Provinsi (dalam rp penuh)

Province Minimum Payment (in idr)

Aceh

1.300.000

Riau

1.016.000

Bangka Belitung Lampung DKI Jakarta

910.000 767.500 1.118.009

Banten

955.300

Jawa Tengah Central Java

660.000

Kalimantan Selatan South Kalimantan

1.024.000

Sulawesi Utara North Sulawesi

1.000.000

Papua

1.316.500

Penghargaan pada Hak Asasi Manusia (HAM) Perseroan berkomitmen untuk senantiasa memperhatikan aspek pengakuan dan penegakkan HAM dalam setiap kegiatan operasionalnya. Kebijakan kebebasan berserikat, berpolitik dan menyalurkan aspirasi politik secara bebas maupun memberikan sumbang saran bagi kemajuan perusahaan (melalui Serikat Pekerja maupun saluran yang disediakan untuk maksud tersebut) adalah salah satu wujud penghargaan terhadap HAM. (HR 5)

Honoring Human Rights (HAM) The Company has always been committed to observing all aspects related to the recognition and enforcement of human rights in all its operations. A policy recognizing the freedom of association, politics and political aspirations as a source of advice for the company for its advancement (through the Employee Union or channels provided for this purpose) is one manifestation of the company’s respect for human rights. (HR 5)

Pelatihan dan Sosialisasi HAM PLN telah mempunyai Prosedur Tetap (PROTAP) Keamanan dan Ketertiban PT PLN (Persero) yang meliputi tindakantindakan di bidang keamanan seperti sabotase, teror, unjuk rasa, juga di bidang ketertiban seperti keluar masuk barang/material, penerimaan tamu dan lain-lain yang telah memasukkan aspek penghormatan pada hak asasi manusia (HAM).

Human Rights Training and Socialization PLN has Standard Operating Procedures (SOP) for Safety and Order from PT PLN (Persero), including safety measures in the areas of sabotage, terrorism, and protests and also for entrance/exit procedures, a guest policy, and others areas that honor human rights (HAM).

Selain itu, pada kontrak pemberian pekerjaan kepada Perusahaan Penerima Pekerjaan dipersyaratkan adanya pelaksanaan pelatihan yang menunjang kompetensi bagi Satuan Pengamanan. Kurikulum pelatihan disesuaikan dengan kurikulum yang disusun oleh POLRI sekaligus sebagai tempat pelatihan awal bagi tenaga satuan pengaman. Kurikulum tersebut juga berisi pembekalan pengetahuan dan pengetahuan mengenai HAM terhadap para anggota Satpam. Dengan demikian pada tahun pelaporan seluruh (100%) anggota satpam Perseroan telah diberikan materi mengenai HAM dalam program pelatihan pelaksanaan tugas pengamanan. (HR 3, HR 8)

In addition, the work contracts for Recipients of the Company’s Work have stipulations requiring training to assure the competency of Safety units. The training program is in accordance with the curriculum developed by the National Police (Polri), and also includes a training center for security personnel. The curriculum contains briefings and information related to HAM for security guards (Satpam). Through this, in the reporting period, one hundred percent of the Company’s security guards were given material related to human rights under the security-duty education program. (HR 3, HR 8)

Pelanggaran Disiplin Perseroan senantiasa menekankan pendekatan pembinaan pegawai atas terjadinya tindakan pelanggaran disiplin kerja, seperti tercermin pada tahapan tindakan yang dimulai dari teguran lisan, pemberian peringatan tertulis sampai dengan pemberian sanksi. Pada kasus pelanggaran disiplin kerja sanksi dapat diberikan dalam bentuk pemotongan insentif kinerja, demosi atau pemutusan

Disciplinary Violations The Company continually emphasizes an approach to building employees with measures for violations of work discipline, as can be seen in measures starting with oral warnings, written warnings up to levying sanctions. In cases of disciplinary violations at work, sanctions are given in the form of reduced work incentives, demotion or termination of employment. The final stages of industrial dispute resolution, up to termination

PT PLN (Persero)


102 hubungan kerja. Tahap-tahap penyelesaian terjadinya perselisihan hubungan industrial, hingga terjadinya pemutusan hubungan kerja, dijaga agar sejalan dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang penanganan perselisihan hubungan industrial.

of employment, are completed in accordance with Law No. 2/2004 on Handling Industrial Relations Disputes.

Pekerja Anak dan Pekerja Paksa Sebagai perusahaan nasional yang kegiatan operasionalnya mencakup seluruh wilayah Indonesia, termasuk kawasan terpencil, Perseroan menaruh perhatian besar pada upaya pencegahan adanya pekerja anak. PLN mendukung kebijakan pemerintah sesuai UU No. 13 Tahun 2003 untuk tidak memperkerjakan pegawai yang berusia di bawah umur. Oleh karena itu, pegawai harus memiliki latar belakang pendidikan minimal setingkat SMA/SMK dan usia minimal calon pegawai di Perseroan adalah 18 tahun. PLN juga mendorong mitra kerjanya untuk turut mendukung kebijakan tersebut. (HR 6)

Child Labor and Forced Labor As a national company with operational activities covering the entire area of Indonesia, including isolated areas, the Company gives great care to guaranteeing the prevention of child labor practices. PLN supports the government’s policies, as per Law No. 13/2003, to not employ workers who are underage. For this reason, employees must meet a minimal educational requirement of a high school or vocational high school diploma, and the minimal age for a job applicant for the Company is 18. PLN also encourages its partners to support such policies. (HR 6)

Pada uraian mengenai pengaturan waktu kerja untuk menjamin keandalan operasi pembangkit maupun penyaluran daya listrik pada konsumen, bagian operasional Perseroan seringkali dituntut untuk mampu bekerja 24 jam. Untuk itu Perseroan melengkapi sistem pergantian jam (shift) pada beberapa bagian operasionalnya. Kebutuhan shift disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang dihadapi, namun biasanya ada 2 hingga 3 shift dalam sehari.

In the description of relevant work-hour regulations for ensuring reliable plant operations and electric power supply to consumers, the Company’s operational sections are often required to operate 24 hours a day. For this reason, the Company has arranged a system of shift work for several operating sections. Shift work is done in accordance with conditions found in the field; usually two or three shifts per day.

Selama bekerja, setiap pegawai diberi kesempatan untuk beristirahat pada jam tertentu. Sistem ini ditujukan untuk mencegah dan meniadakan terjadinya tindakan yang dikategorikan kerja paksa. Apabila melewati batas waktu shift kerja, maka pada pegawai diberikan kompensasi yang diperhitungkan dalam imbal jasa pekerjaan yang telah diketahui dan disepakati bersama. (HR 7)

While working, every employee is given an opportunity to rest at fixed times. The system is intended to reduce and prevent measures that can be categorized as forced labor. If shift hours are exceeded, the employee is given compensation calculated as identified and agreed to collectively. (HR 7)

Kompensasi kerja shift dan lembur yang diberikan berupa Tambahan Tunjangan Posisi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi No. SK Dir No. 090.K/DIR/2009 tentang Tunjangan Posisi (Pay for Position), sebagai berikut: • Pekerjaan yang berkesinambungan dan dilaksanakan secara bergilir (shift) dengan siklus tidak tetap di luar jam kerja (shift sore s.d. malam atau malam s.d. pagi), di antaranya: Operasi Pembangkit, Operasi Transmisi dan Operasi Distribusi; • Pekerjaan di luar jam kerja (piket di luar jam kerja), di antaranya: piket pemeliharaan, piket gangguan dan pekerjaan di lokasi Proyek Konstruksi yang tidak dalam status Perjalanan Dinas; • Pekerjaan dengan risiko keselamatan kerja yang tinggi, di antaranya: Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB); • Tambahan Tunjangan Posisi sebesar maksimum 100% Pay for Position juga diberikan untuk jabatan fungsional dan struktural (Supervisor) yang bertanggung jawab secara langsung di lapangan.

Compensation for shift work and overtime is given as specified in Decision Directive No. SK Dir. No. 090.K/DIR/2009 on Pay for Position as follows: • Work carried out continuously or on shift on an irregular schedule outside regular working hours (evening-to-night shifts or night-to-morning shifts) for plant operations, transmission operations and distribution operations; • Work outside regular working hours, such as plant guard duty (piket), disruption guard duty and work at construction sites not given status by the Travel Office; • Work with a high risk to personal safety, such as highvoltage (PDKB); • Additional pay equal to 100 percent of Pay for Position will also be given to functional and structural supervisors with direct responsibility in the field.


103

DEMOGRAFI DAN JUMLAH PEGAWAI DEMOGRAPHICS AND WORKER NUMBERS

Status pegawai di PLN ada dua, yakni pegawai tetap dan pegawai alih daya (outsourcing). Pada tahun pelaporan, jumlah pegawai tetap Perseroan adalah 41.204 (jika termasuk anak perusahaan berjumlah 47.615) pegawai yang bertugas di bagian teknik maupun nonteknik. Jumlah tenaga alih daya berkisar 72.000 orang, dengan tugas meliputi bidang: pelayanan kebersihan, pramukantor (office boy), sopir, satpam, jasa boga (katering), tenaga bantu operasional & administrasi. (LA 1)

There are two categories of PLN workers: permanent employees and outsourced employees. For the year of this report, the number of Company employees was 41,204 (or 47,615, if including employees at subsidiaries), assigned to technical and non-technical areas. The number of outsourced employees was around 72,000, in several areas: cleaning service, office boy, drivers, security guards, caterers, operational help and administration. (LA 1)

Dari seluruh pegawai tetap PLN (tidak termasuk anak perusahaan), pegawai PLN yang berjenjang pendidikan D3 sampai SMA berjumlah tiga per empat dari seluruh pegawai. Pegawai dengan tingkat pendidikan S1 sebanyak 22% dan sisanya berpendidikan setingkat S2 dan S3. Komposisi pegawai yang kebanyakan berpendidikan di bawah D3 ini berkaitan dengan lingkup pekerjaan Perseroan yang banyak berkutat di bidang teknis lapangan.

The number of PLN employees at the high school to D3 (diploma) educational level constitute 75 percent of all PLN employees, excluding subsidiary employees. The number of employees at the S1 (bachelor’s degree) level constitute 22 percent, and those holding S2 (master’s) or S3 (doctoratal) degrees comprise the remainder. The majority of employees are educated at the D3 level or below, reflecting the Company’s scope of work, which is primarily in technical fields.

Dalam pelaksanaan pembangunan pembangkit, perawatan pembangkit dan pembangunan instalasi transmisi dan distribusi, selain tenaga alih daya PLN juga melibatkan pekerja kontraktor dan subkontraktor. Sekalipun pekerja ini tidak termasuk pegawai PLN, namun persyaratan

PLN also involves contractor and subcontractor employees, in addition to outsourced workers, in implementing the development of power plant, maintenance and transmission and distribution. Although their work does not involve PLN employees, the rules and regulations on working hours,

PT PLN (Persero)


104 jumlah waktu kerja, hak dan kewajiban disesuaikan dengan standar PLN. Sesuai dengan kontrak pemeliharaan dan operasional yang telah ditandatangani kedua belah pihak, maka dalam satu tahun ada beberapa hari kerja perawatan maupun operasional yang dikerjakan oleh kontraktor dan subkontraktor. (EU 17)

rights and policies are in accordance with PLN standards. In accordance with maintenance and operational contracts previously signed by both sides, in a given year, contractors and subcontractors work on several maintenance and operational projects. (EU 17)

Sesuai dengan daerah operasional yang menjangkau seluruh wilayah di Indonesia, pegawai Perseroan bertugas dan berdomisili pada lokasi sesuai dengan lokasi tempatnya bekerja. Komposisi pegawai PLN pada tahun 2011 menurut jenjang pendidikan dan wilayah kerja adalah sebagai berikut. (LA 1)

Reflecting an operational area that spans the entire area of Indonesia, the Company’s employees are assigned to and are domiciled at locations appropriate with their work areas. A breakdown of PLN employees by education level and area is offered below. (LA 1)

Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan dan Wilayah Kerja, 2011 (LA 1)

Employee Breakdown by Education and Work Area, 2011 (LA 1)

NO

UNIT BISNIS

JUMLAH PEGAWAI

BUSINESS UNIT

EMPLOYEE NUMBERS

TINGKAT PENDIDIKAN

EDUCATION LEVEL ≤ D1

D3

S1

S2

S3

1

Wilayah Aceh Aceh Region

1.110

782

123

195

10

0

2

Wilayah Sumatera Utara North Sumatera Region

1.641

1.136

239

255

11

0

3

Wilayah Sumatera Barat West Sumatera Region

1.013

603

229

175

6

0

931

666

118

138

9

0

1.197

766

200

219

12

0

4

Wilayah Riau Dan Kepulauan Riau

Riau and Riau Islands Region 5

Wilayah Sumatera Selatan, Jambi Dan Bengkulu

South Sumatera, Jambi and Bengkulu Region 6

Wilayah Bangka Belitung Bangka Belitung Region

375

146

146

80

3

0

7

Wilayah Lampung Lampung Region

641

276

153

195

17

0

8

Wilayah Kalimantan Barat West Kalimantan Region

873

577

103

182

11

0

1.374

946

153

259

16

0

824

538

95

171

20

0

1.325

914

176

227

8

0

1.999

1.263

204

493

37

2

775

527

111

125

12

0

688

536

65

81

6

0

749

551

83

107

8

0

842

587

94

150

11

0

2.718

1.827

379

474

38

0

3.583

2.302

451

777

53

0

2.272

1.420

279

515

58

0

9

Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

South Kalimantan and Central Kalimantan Region 10 11

Wilayah Kalimantan Timur East Kalimantan Region Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo

North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo Region 12

Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara & Sulawesi Barat

South Sulawesi, South East Sulawesi & West Sulawesi Region 13

Wilayah Nusa Tenggara Barat

West Nusa Tenggara Region 14

Wilayah Nusa Tenggara Timur

East Nusa Tenggara Region 15

Wilayah Maluku dan Maluku Utara

Maluku and North Maluku Region 16

Wilayah Papua dan Papua Barat

Papua and West Papua Region 17

Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang

Distribution of Greater Jakarta & Tangerang 18

Distribusi Jawa Barat dan Banten

Distribution of West Java & Banten 19

Distribusi Jawa Tengah dan Diy

Distribution of Central Java & DI Yogyakarta


105 NO 20

UNIT BISNIS

JUMLAH PEGAWAI

BUSINESS UNIT

EMPLOYEE NUMBERS

Distribusi Jawa Timur

TINGKAT PENDIDIKAN


D3

S1

S2

S3

3.054

1.956

247

764

87

0

949

465

226

246

12

0

958

469

227

250

12

0

1.215

773

230

208

4

0

64

5

21

31

7

0

4

0

2

1

1

0

133

30

62

36

5

0

163

16

51

89

7

0

90

10

25

54

1

0

21

0

4

13

4

0

312

92

90

114

16

0

189

50

29

101

9

0

180

69

45

58

8

0

196

53

52

84

7

0

128

33

36

54

5

0

86

10

20

49

7

0

92

17

20

46

9

0

131

5

58

62

6

0

90

13

19

47

11

0

35

8

4

22

1

0

20

1

10

7

2

0

83

5

16

57

5

0

4.078

3.135

279

613

51

0

1.363

882

223

243

15

0

Distribution of East Java 21

Distribusi Bali

Distribution of Bali 22

Pembangkitan Sumatera Bagian Utara

North Sumatera Power Plant 23

Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan

South Sumatera Power Plant 24

Pembangkitan Tanjung Jati B

Tanjung Jati B Power Plant 25

Pembangkitan Muara Tawar

Muara Tawar Power Plant 26

Pembangkitan Cilegon

Cilegon Power Plant 27

Pembangkitan Lontar

Lontar Power Plant 28

Pembangkitan Indramayu

Indramayu Power Plant 29

Uip Jaringan Interkoneksi Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi Sumatera

Extra-High Voltage Transmission Interconnection Network Development Unit for Sumatera 30

Uip Jaringan Jawa Bali

Java Bali Power Plant Development Unit 31

Uip Jaringan Sulawesi, Maluku, dan Papua

Power Plant Development Unit for Sulawesi, Maluku and Papua 32

Uip Jaringan Sumatera I

Sumatera I Power Plant Development Unit 33

Uip Jaringan Sumatera II

Sumatera II Power Plant Development Unit 34

Uip Pembangkit dan Jaringan Kalimantan

Kalimantan Power Plant Development Unit 35

Uip Pembangkit dan Jaringan Nusa Tenggara

Nusa Tenggara Power Plant Development Unit 36

Uip Pembangkit Sumatera I

Sumatera 1 Power Plant Development Unit 37

Uip Pembangkit Sumatera II

Sumatera II Power Plant Development Unit 38

Uip Pembangkit Thermal Jawa Bali

Thermal Power Plant Development Unit for Java Bali 39

Uip Pembangkit Hidro Jawa Bali

Hydro-electric Power Plant Development Unit for Java Bali 40

Unit Pembangkit Jawa Bali

Power Plant Development Unit for Java Bali 41

Uip Pembangkit Sulawesi, Maluku dan Papua

Power Plant Development Unit for Sulawesi, Maluku and Papua 42

Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali

Transmission and Load Dispatching Center of Java Bali 43

Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera

Transmission and Load Dispatching Center of Sumatera

PT PLN (Persero)


106 NO 44

UNIT BISNIS

JUMLAH PEGAWAI

BUSINESS UNIT

EMPLOYEE NUMBERS

Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan

TINGKAT PENDIDIKAN


D3

178

65

12

118

16

407

S1

S2

S3

80

21

0

25

66

11

0

138

60

172

37

0

191

32

18

113

28

0

269

160

50

47

12

0

302

86

91

117

8

0

1.175

300

123

537

212

3

5.776

9.199

967

5

Electricity Research and Development 45

Jasa Sertifikasi

Certification Services 46

Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Education & Training Centre 47

Pusat Enjiniring Ketenagalistrikan

Central of Electricity Engineering 48

Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan

Electricity Maintenance Center 49

Jasa Manajemen Konstruksi

Construction Management Services 50

Kantor Pusat (+ Tk) Head Office (+ Tk) JUMLAH TOTAL

41.204

25.257

Perseroan tidak mendiskriminasi atau membatasi persentasi jumlah tertentu pegawai berdasarkan gender. Namun demikian demi keselamatan sesuai dengan sifat pekerjaan di lapangan, maka jumlah pegawai wanita lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai pria, dengan persentasi pegawai wanita adalah sebesar 16%. Kebanyakan dari pegawai wanita bertugas di bidang administrasi serta pekerjaan lain selain kegiatan lapangan. (LA 13)

The Company does not discriminate or limit the number of permanent employees based on gender. However, for safety reasons in accordance with working conditions in the field, the number of women employees is less than the number of male employees, with the percentage of women at 16 percent. The majority of women employees work in the administration field, in addition to others working in the field. (LA 13)

Demografi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Demography based on Gender

16% Laki-laki Male Perempuan Female

84%

Pada akhir tahun 2011, komposisi pegawai PLN berdasarkan usia lebih didominasi oleh pegawai dengan usia di atas atau sama dengan 41 tahun sebanyak 62%. Oleh karenanya, Perusahaan mulai beberapa tahun terakhir mengembangkan sistem rekrutmen yang mampu menjamin tersedianya pegawai baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Komposisi pegawai PLN (dalam persen) menurut usia, untuk tahun 2011 digambarkan dalam diagram sebagai berikut. (LA 13)

For 2011, the composition of the PLN employee workforce was dominated (62 percent) by employees 41 years old and above. For this reason, over the last several years, the Company has been developing a recruitment system to guarantee the availability of good employees in terms of quality and quantity. A breakdown of PLN employees by age (by percent) for 2011 can be found in the diagram on the next page. (LA 13)


107 Komposisi pegawai PLN menurut usia, 2011 (dalam %)

PLN Employee Breakdown by Age, 2010 (in percent)

< 25 23,37%

26 - 30

27,48%

31 - 35 36 - 40

11,52%

41 - 45

15,64%

6,06%

46 - 50

12,29%

> 50

3,65% Batasan usia pensiun PT PLN (Persero) adalah 56 tahun. Sehingga dengan kondisi demografi pegawai seperti digambarkan tersebut di atas, jumlah pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 tahun ke depan (usia >50 tahun) berjumlah 9.005 orang dan untuk 10 tahun ke depan (usia 46-50) berjumlah 9.631 orang. Dengan demikian total pegawai yang akan memasuki usia pensiun pada 10 tahun ke depan berjumlah 18.636 orang atau 34,89% dari seluruh pegawai pada 2011. Tabel rincian pegawai yang akan memasuki pensiun pada 5 dan 10 tahun ke depan adalah sebagai berikut: (EU 15)

KETERANGAN DESCRIPTION 5 Tahun ke Depan (usia 50 tahun)

In the Next 5 Years (aged 50 years) 10 Tahun ke Depan (usia 46-50 tahun)

In the Next 6 to 10 Years (aged 46-50 Years) Jumlah Total

The retirement age for PT Persero is 56 years. Given the employee demographic conditions described above, the number of employees who will reach retirement age (aged 50 or above) in the next five years is 9,005 and the number who will reach retirement age in the next six to 10 years (aged 46 to 50) is 9,631. Accordingly, the total number of employees who will reach retirement age in the next 10 years is 18,636, or 34.89 percent of all employees in 2011. A detailed table on the number of employees who will reach retirement age in the next five to 10 years is shown below: (EU 15)

JUMLAH PEGAWAI PENSIUN Total Employees Eligible for Retirement 9.005 9.631 18.636

PT PLN (Persero)


108

PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KARIR COMPETENCE IMPROVEMENT AND CAREER DEVELOPMENT

PLN melaksanakan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi secara konsisten dan selaras dengan upaya menuju perubahan pola pikir SDM terkait penerapan strategi korporat yang semakin berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan pelanggan. Menimbang komposisi SDM yang didominasi tenaga kerja berusia di atas 45 tahun, tantangan industri kelistrikan, dan keberlanjutan usaha, maka sejak beberapa tahun terakhir Perseroan telah menyiapkan berbagai program penambahan dan pelatihan kompetensi pegawai baru maupun pegawai lama.

PDM has implemented a Competency-Based Human Resource Management System that is consistent and suitable with an effort to change mind-sets connected to implementing a corporate strategy that will increase the orientation toward fulfilling customer needs. Considering that its human resources are dominated by a work force aged 45 years and above, the challenges of the electricity industry and sustaining business, the Company has prepared a recruitment program and competency instruction for new and old employees for the last several years.

Untuk mendukung keberhasilan peningkatan kompetensi SDM, menjamin keberlangsungan usaha dan keberhasilan penerapan strategi korporat, PLN mengambil kebijakan untuk merencanakan program pengembangan sejak saat rekrutmen. PLN meyakini dengan penerapan sistem rekrutmen yang berkualitas, maka akan didapat calon pegawai yang memiliki kompetensi tinggi dan lebih menjamin tingkat keberhasilan program pengembangan pegawai yang akan dijalankan.

To support the successful improvement of human resources, ensure business continuity and the successful implementation of corporate strategies, PLN has adopted policies for implementing development programs from the moment of recruitment. PLN is certain that with a quality recruitment system, it will recruit highly-qualified candidates and guarantee the success of its employee development program in the years to come.

Program pengembangan kompetensi untuk pegawai lama, selanjutnya diselaraskan dengan program pelatihan pegawai baru, sehingga didapat sinergi baik dari sisi kompetensi pegawai maupun dari sisi efisiensi biaya pelatihan.

The competency-development program for existing employees has been aligned with the training program for new employees to create a good synergy between employee competency and training cost effectiveness.


109 rekrutmen Rekrutmen

recruitment Recruitment

Mengingat lokasi operasional yang tersebar di seluruh wilayah negara Indonesia dengan beragam kondisi dan tantangan, PLN menetapkan beberapa kebijakan dasar dalam proses rekrutmen dan melaksanakan program peningkatan kompetensi pegawai. Pelaksanaan rekrutmen dilaksanakan berdasarkan rencana kebutuhan tenaga kerja jangka menengah maupun jangka panjang. Proses seleksi melibatkan pihak ketiga dan dilakukan melalui pemenuhan aspek administrasi, tes sikap, psikotes, tes kesehatan, dan wawancara. Sebelum diangkat menjadi pegawai tetap, terlebih dahulu para calon pegawai tersebut mengikuti program orientasi.

Considering its operating locations spread throughout every part of Indonesia and various other conditions and challenges, PLN has established several basic policies for the recruitment process and has implemented programs to improve the competency of employees. The execution of recruitment has been implemented based on medium-term and longterm needs assessments. The selection process involves a third party, and its execution includes administrative aspects, attitude tests, aptitude tests (psikotes), physical examinations and interviews. Before becoming permanent employees, candidates complete new-employee orientation programs.

Untuk menjamin ketersediaan tenaga kerja yang trampil dalam proses perekrutan, PLN menyelenggarakan Direct Shopping dan Job Fair yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi yang terbagi dalam 3 kelompok kegiatan rekrutmen yaitu: (i) rekrutmen S1/D4/D3 (ii) rekrutmen program D3 kerja sama (iii) rekrutmen operator PLTU. Selain itu, PLN juga menyelenggarakan program beasiswa ikatan dinas dan daily online application. Proses rekrutmen kemudian ditindaklanjuti dengan berbagai program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai baru maupun pegawai lama. (EU 14)

To guarantee the availability of a highly-skilled workforce as a result of the recruitment process, PLN conducts “Direct Shopping” events and “Job Fairs” in coordination with higher education institutions. The activities can be divided into three types of recruitment programs: (i) recruiting the holders of university degrees (S1) or diplomas (D4, D3), (2) recruitment programs for the holders of D3 diplomas and (3) the recruitment of steam power plant operators. Additionally, PLN also runs scholarship programs through education service agencies and daily online applications. The recruitment process is then followed by training programs for improving the competency of new and existing employees. (EU 14)

Terkait kegiatan rekrutmen, untuk dapat menyerap tenaga kerja lokal, rekrutmen dilakukan di berbagai daerah mulai dari Aceh, Medan, dan seterusnya hingga di Jayapura, semuanya meliputi 38 lokasi tes. Demi misi mengembangkan SDM di wilayah Indonesia Timur khususnya Papua, PLN kini tengah melaksanakan berbagai program kerja sama dengan pemerintah setempat untuk memberdayakan masyarakat asli. Program tersebut meliputi pemberian kursus keahlian kepada tenaga pengajar Sekolah Menengah Kejuruan, pemberian beasiswa kuliah kepada lulusan SLTA bibit unggul dan rekrutmen tenaga kerja lokal. Target yang dicanangkan adalah jumlah peserta program pemberdayaan ini pada tahun 2014 mencapai 60% dari jumlah pegawai PLN di Wilayah Papua. (EC 7)

In connection with recruitment activities, and in order to absorb members of the local workforce, recruitment has also begun in various areas, such as Aceh, Medan and all the way to Jayapura, covering 38 test locations. As part of its mission to expand human resources in areas of eastern Indonesia, especially Papua, PLN currently implements several programs in cooperation with local governments to empower local residents. These programs cover giving expert classes to the teaching staff of vocational schools, granting college scholarships to superior high school candidates and recruiting from the local workforce. The target number for empowerment programs for 2014 is 60 percent of the number of PLN employees recruited from the Papua Region. (EC 7)

pelatihan dan pengembangan Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

training and developing Training and Developing Competence

Setiap tahun Perseroan menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diikuti seluruh pegawai di semua jenjang jabatan maupun fungsi, untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan. Program pelatihan untuk pegawai dibagi ke dalam beberapa jenis pelatihan sesuai dengan jenjang kepegawaian dan pola pengembangan kompetensi yang diberikan, meliputi: (LA 10, EU 14).

Every year, the Company runs several training and educational activities for all its employees at every rank and in every functional area to improve their competence and skills. Training programs for employees can be divided into several types depending on employee position and the skills-development system that is given, and cover: (LA 10, EU 14)

kompetensi

competence

PT PLN (Persero)


110 • Program diklat prajabatan untuk pembekalan calon pegawai PLN. Program ini wajib diikuti oleh semua calon pegawai PLN dari rekrutmen reguler. • Program diklat profesi untuk peningkatan kemampuan pegawai sesuai bidang kerjanya. Program ini dapat diusulkan oleh semua pegawai dan disetujui oleh atasan. Diklat ini diutamakan dapat dilaksanakan oleh PLN Pusdiklat, penyelenggaraan dari provider diklat lain bila PLN Pusdiklat belum ada/dapat menyelenggarakan. • Program pendidikan peningkatan pendidikan formal S1/S2/S3 yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Peserta pendidikan adalah pegawai yang telah terseleksi secara khusus atau pegawai yang menerima beasiswa. Pendidikan ini juga dapat dilaksanakan dengan restitusi biaya bila jurusan pendidikan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari KDIV TLN. • Program diklat penjenjangan adalah diklat pegawai yang akan dipromosikan ke level di atasnya (SSE) atau jabatan struktural yang lebih tinggi (EE). Untuk tahun 2010, diklat penjenjangan diikuti oleh 24 orang. • Program diklat penunjang adalah program diklat yang sifatnya umum untuk meningkatkan kompetensi pegawai. Diklat penunjang dan diklat profesi ditahun 2010 diikuti oleh 519 peserta. • Program diklat pembekalan masa purna bakti adalah prgram diklat untuk pegawai dalam mempersiapkan masa purna bakti, yang pada tahun 2010 diikuti oleh 87 peserta. • Program pengembangan eksekutif adalah program tugas belajar untuk pegawai yang lulus seleksi untuk melanjutkan jenjang pendidikannya di berbagai perguruan tinggi yang berada di dalam maupun di luar negeri.

• Pre-employment training programs to prepare PLN’s job candidates. All candidates recruited under regular procedures participate in this training. • Professional training programs for improving employee skills in accordance with their work areas. Any employee can request to participate in this program with supervisory approval. This program is managed by PLN’s Training Center (Pusdiklat) and can be run by an external provider if PLN Pusdiklat does not have or cannot manage such a program. • Educational programs to improve the formal education of the holders of bachelor’s, master’s and doctoral degrees in accordance with organizational needs. Participants are specially selected or are scholarship recipients. These programs can also be administered through cost reimbursement for degree programs appropriate with organizational needs and previously agreed to by Head of Talent Division. • Support programs for employees who will be promoted to the next level (SSE) or to a higher structural level (EE). In 2010, 24 people participated in the support program.

Pada tahun 2011, PLN Pusdiklat telah melaksanakan program-program pelatihan kepada 61.198 peserta baik yang berasal dari PLN, anak perusahaan, maupun pihak eksternal, dengan total realisasi anggaran diklat sebesar Rp230.257.801.294 (LA 10, LA 11)

In 2011, PLN Pusdiklat managed training programs for 61.198 percent of the employees of PLN, as well as external parties, with a total realized education budget of Rp230,257,801,294. (LA 10, LA 11)

Kegiatan lain yang dilaksanakan untuk mendukung program SDM berbasis kompetensi adalah melaksanakan Assessment Kompetensi Inti yang bertujuan untuk lebih memahami kompetensi pegawai secara lebih pasti dan terarah. Selain itu, sejalan dengan penerapan GCG, Perseroan juga mengirimkan beberapa pegawai dari bagian SPI untuk mengikuti pelatihan yang materinya berkaitan penerapan antikorupsi yang dilaksanakan oleh pihak eksternal. (SO 3)

Other activities that were managed to support competencybased SDM programs were Core-Competency Assessments to increase the understanding of employee competencies in a definite and through manner. In addition, through the application of GCG, the Company also sent several employees to SPI for relevant training that was principally focused on anti-corruption and was managed by an external third party. (SO 3)

• Training programs that support the general training of employees to improve employee competence. In 2010, training support and professional training was given to 519 participants. • Retirement training programs for employees preparing for retirement. In 2010, 87 employees participated in retirement-training programs. • Executive development programs for employees selected to continue their education inside or outside the nation.


111 Penilaian Kinerjakinerja Pegawai penilaian

Employee Performance Appraisals employee performance

pegawai

appraisals

Penilaian kinerja dilakukan secara periodik oleh atasan langsung maupun tidak langsung. PLN telah mengembangkan dan menerapkan tools balanced scorecards dalam melakukan penilaian kinerja pegawai secara transparan dan akuntabel. Hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar bagi penerapan pengembangan karir dan penempatan pegawai. Program penilaian ini dilaksanakan sepanjang masa kerja pegawai, sebagai bagian dari pola pengembangan karir pegawai berdasarkan kompetensi. (LA 11)

Supervisors periodically make performance appraisals, directly and indirectly. PLN has been developing and implementing “balanced scorecards tools” to make employee performance appraisals transparent and accountable. The results of performance appraisals are used as a basis for career development and employee placement. The assessment program is implemented throughout an employee’s tenure, as part of a competency-based employee careerdevelopment system. (LA 11)

Tindak lanjut penilaian kinerja adalah pelaksanaan program rotasi, mutasi dan promosi pekerja dengan tujuan, di antaranya: memenuhi kebutuhan organisasi, proses pembelajaran dan pengkayaan pengalaman, pembinaan, penghargaan terhadap hasil kerja, pengembangan karir dan proses regenerasi.

Following performance assessments, is the implementation of a rotation program, transfer and promotion system with the following goals: filling organizational needs, training and enriching experience, coaching, appreciating good work, career development and the regeneration process.

Rotasi, Promosi, dan Demosi dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi No.387.K/DIR/2008 jo. Keputusan Direksi No. 307.K/DIR/2009. Promosi Pegawai dilakukan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan seperti telah memenuhi kriteria talenta tertentu, telah lulus diklat profesi atau diklat penjenjangan atau dengan Uji Portofolio Kompetensi. Selama tahun 2011, PLN telah melakukan penilaian terhadap 41.204 pegawai dalam rangka pelaksanaan rotasi, mutasi dan demosi. (LA 12)

Rotations, promotions and demotions are managed in accordance with regulations as stipulated in Decision Directive No.387.K/DIR/2008 and Decision Directive No. 307.K/ DIR/2009. Employee promotions are made after fulfilling the rules and regulations set forth, such as fulfilling specific talent criteria and completing professional training, required training classes, or Portfolio Competency Tests. Since 2011, PLN has appraised 41,204 employees under its rotation, promotion and demotion scheme. (LA 12)

Kesetaraan Dalam Jenjang Karir kesetaraan dalam jenjang

Equality in Career equality inPaths career

karir

PLN menjamin persamaan kesempatan bagi seluruh pegawai dalam mengembangkan karir-nya sesuai kompetensi dan perkembangan perusahaan. Kompetensi dan kemampuan pegawai dinilai menurut tools “balanced scorecard” untuk menjamin akurasi dan kesetaraan. Penerapan yang konsisten atas asas ini menjadikan tidak adanya lagi kasus diskriminasi yang berkaitan dengan suku, ras, agama dan gender pada semua level jabatan di Perseroan. (HR 4)

paths

PLN guarantees equal opportunity for all employees in developing their careers and competence in a manner appropriate with corporate development. Employee competency and ability is appraised using balancedscorecard tools to guarantee accuracy and equality. A consistent application of the principle of equality was made in this reporting year. There were no cases of discrimination connected with ethnicity, race, religion or gender at any level of the Company. (HR 4)

PT PLN (Persero)


112

PAKET KESEJAHTERAAN WELFARE PACKAGE

Seperti tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang ditandatangani oleh pegawai dan perusahaan serta diketahui oleh Serikat Pekerja, maka sebagai bentuk apresiasi PLN memberikan penghasilan kepada pegawai setiap bulan sebagai imbalan jasa karena melaksanakan suatu pekerjaan/jabatan. Penghasilan dimaksud terdiri atas gaji, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap dan tunjangan lainnya. Tunjangan tetap yang dimaksud adalah tunjangan jabatan atau tunjangan fungsional atau tunjangan tanggung jawab. Tunjangan tidak tetap terdiri atas tunjangan kinerja, uang bantuan makan, imbalan risiko kerja dan imbalan gilir.

As stated in the Collective Work Agreement (PKB) that was signed by employees and representatives of the company with the knowledge of the Employee Union, as a form of appreciation, PLN pays a salary to employees every month as compensation in accordance with their work and position. Salary is understood to consist of wages, fixed and non-fixed benefits and other benefits. Fixed benefits are understood to consist of position benefits, functional benefits or responsibility benefits. Non-fixed benefits comprise performance bonuses, food allowances, risk pay and shift-deferential pay.

PLN juga memberikan tunjangan lain kepada karyawan dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR), asuransi kesehatan, uang pensiun, jaminan layanan kesehatan dan hak cuti yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, di luar remunerasi.

PLN also gives other benefits to employees in the form of Holiday Bonuses (THR), health insurance, pension benefits, sick leave and the right for vacation time in accordance with existing regulation, outside of remuneration.

Besaran remunerasi pegawai akan dipengaruhi oleh beberapa parameter, mencakup di antaranya: • Peringkat Pegawai dan Jenjang Jabatan. • Peringkat Pegawai ditetapkan pada seorang pegawai pada awal bekerja berdasarkan Tingkat Pendidikan. • Jabatan seorang pegawai ditentukan berdasarkan hasil penilaian (teknis atau melalui assessment centre).

The amount of employee remuneration will be affected by several parameters, including: • Employee rank and position. • Employee rank as fixed for employees at the start of their service based on their education level. • An employee’s assignment, as determined based on the results of their appraisals (technical or through an assessment center).


113

PLN menjamin persamaan kesempatan bagi seluruh pegawai dalam mengembangkan karirnya sesuai dengan kompetensinya dan sejalan dengan perkembangan perusahaan. PLN guarantees equal opportunity for all employees in developing their careers and competence in a manner appropriate with corporate development.

Adapun mekanisme yang diberlakukan dalam menetapkan besaran remunerasi adalah sebagai berikut:

The mechanism for determining the amount of remuneration is described below:

Pay for Person: Ditetapkan kepada Pegawai pada saat pertama kali diangkat sebagai Pegawai (diberikan grade dan skala grade) berdasarkan kompetensi yang bersangkutan mencakup tingkat pendidikan pada saat diangkat menjadi Pegawai, pengalaman kerja dan masa kerja. Pay for Person tetap meningkat setiap tahun melalui kenaikan skala grade Pegawai yang dilakukan setiap tahun.

Pay for Person: Determined for employees the first time they enter employment (given a grade and grade level) based on their competence in connection with their educational level at the point when a candidate becomes an employee, and work experience and length of service. Pay for Person is fixed every year following the increase in an employee’s grade on an annual basis.

Pay for Position: Tunjangan jabatan ditetapkan kepada Pegawai sesuai Level Kompetensi Pegawai (berdasarkan bobot jabatan dan indeks daerah). Tidak diberikan kepada Pegawai untuk sementara waktu, apabila Pegawai tidak masuk kerja lebih dari 1 bulan dan akan diberikan kembali apabila Pegawai telah masuk kerja kembali.

Pay for Position: Position pay is determined for employees in accordance with the employee’s level of competency (based on their position value according to the regional index). Will not be paid on a temporary basis if the employee is in absence for more than one month and will be paid again after the employee resumes work.

Pay for Performance: Diberikan kepada Pegawai berdasarkan prestasi kerja individu, prestasi kerja dalam tim dan prestasi kerja dalam inovasi.

Pay for Performance: Given to employees based on individual achievement, team achievement and work-related achievements involving innovation.

PT PLN (Persero)


114 Paket kesejahteraan yang diterapkan pada pekerja alih daya berbeda dengan pekerja tetap/pegawai PLN. Pekerja tetap mendapatkan hak pensiun pada saat berakhirnya masa kerja sesuai yang telah disepakati, sementara pekerja alih daya tidak mendapatkan hak semacam ini saat berakhirnya masa kerja yang telah ditetapkan. (LA 3)

The welfare package that has been established for outsourced workers is different from that for permanent workers/PLN employees. Permanent workers have pension rights at the end of their employment in accordance with previous agreements, while outsourced workers do not have such entitlements at the end of their employment, as previously determined. (LA 3)

Kesejahteraan yang diberikan kepada Tenaga Alih Daya antara lain, diberikan upah setiap bulan yang besarnya di atas Upah Minimum Regional/Provinsi yang berlaku, yang meliputi: upah pokok, biaya transportasi, uang lembur, serta diberikan Tunjangan Hari Raya, iuran Jamsostek, seragam kerja. Hak-hak lainnya sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang tenaga kerja, yang dicantumkan dan dipersyaratkan di dalam kontrak pekerjaan oleh Perseroan kepada Perusahaan Penerima Pekerjaan.

The welfare benefits given to outsourced workers include, among other things, the payment of monthly wages in accordance with the prevailing Regional/Provincial Minimum Wage, which covers basic wages, transportation costs, overtime pay, holiday bonuses (THR), Jamsostek contributions, work uniforms, and other rights in accordance with the stipulations of the regulations pertaining to manpower, and as stipulated and regulated in the work contract between the Company and the third party which received jobs from PLN.

Kesetaraan Gender Dalam Hal Remunerasi Sistem remunerasi PLN tidak mengenal pembedaan gender. Sama halnya dengan kesamaan dalam pengembangan karir, PLN memberlakukan standar upah atau gaji yang sama antara pegawai pria dan pegawai wanita. Perbedaan hanya terjadi karena adanya perbedaan peringkat pegawai, jenjang jabatan, dan masa kerja, serta kinerja individu.

Gender Equality in Remuneration Rights PLN’s remuneration system does not recognize gender differences. Similar to its career development policy, PLN has implemented standard wages that are the same for male and female workers. Any differences are due to differences in employee level, position, length of service and individual performance.

Program Pensiun PLN menyelenggarakan program pensiun bekerja sama dengan perusahaan yang kompeten di bidang ini. Perseroan menyelenggarakan dua program pensiun, yakni program pensiun manfaat pasti dan program pensiun iuran pasti. (EC 3) 1. Program pensiun manfaat pasti (EC 3) Besaran dana pensiun untuk program pensiun manfaat pasti didasarkan atas masa kerja, tingkat gaji pada saat pensiun dan dapat dialihkan kepada tanggungan jika pegawai bersangkutan meninggal dunia. Sumber utama dana pensiun adalah iuran dari karyawan dan sumbangan Perseroan. 2. Program pensiun iuran pasti (EC 3) Program pensiun iuran pasti dilaksanakan untuk para pegawai yang direkrut dan diangkat pada atau setelah bulan Juli 2009. Pada program ini pegawai mempunyai pilihan kepesertaan pada beberapa yayasan pengelola dana pensiun yang diakui dan direkomendasikan dalam program ini.

Pension Program PLN has implemented a worker pension program equivalent to other companies in the industry. The Company has implemented two pension programs: a fixed-benefit pension program and a fixed-contribution pension program. (EC 3) 1. Fixed-benefit pension program (EC 3) The amount of the pension under the fixed-benefit pension program is based on length of service, the highest salary at the time of retirement and can be shifted to an employee’s dependents in case of death. The primary source of funding for such pensions is worker contributions and contributions from the Company. 2. Fixed-contribution pension program (EC 3) The fixed-contribution pension program has been implemented for employees that were recruited and entered service on or after July 2009. Under this program, employees have a choice of participating in several pension-fund management foundations authorized and recommended under the program.

Iuran Pensiun diberikan dari dua sumber yaitu: 1. Iuran Pemberi Kerja (IPK) sebesar 10 s.d 11% dari PhDP Pegawai. 2. Iuran Pegawai sebesar 6% dari PhDP Pegawai.

Pension contributions come from two sources: 1. Employer Contributions (IPK) amounting from 10 to 11 percent of an employee’s Basic Retirement Income (PhDP). 2. Employee Contributions amounting to 6 percent of an employee’s PhDP.

Dana pensiun yang diterima, kelak diberikan setiap bulan melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

Pension funds are received and later awarded every month via the Employer Pension Fund (DPPK).


115 Koperasi Sebagai bagian dari upaya memberikan kesejahteraan kepada pegawai, PLN mendukung pendirian Koperasi Pegawai Perusahaan Kantor Pusat (KP PLN). Jenis usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi Karyawan Perusahaan antara lain: • Menerima simpanan dari anggota. • Melakukan perdagangan barang dan jasa. • Melakukan usaha simpan pinjam. • Menyediakan barang-barang kebutuhan anggota. • Melakukan usaha lainnya, seperti penyediaan alat tulis kantor dan alat-alat yang berhubungan dengan Perusahaan. • Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.

Cooperatives As part of the consideration given to employees, PLN has supported the establishment of the head office employee cooperatives (KP PLN). The types of enterprise fostered by the Employee Cooperative include:

Program penghargaan terhadap pegawai Selain program-program tersebut, Perseroan menyelenggarakan program pemberian penghargaan kepada pegawai sebagai salah satu bentuk pembinaan terhadap pegawai. Penghargaan kepada pegawai tersebut terdiri dari: 1. Penghargaan Prestasi Penghargaan yang diberikan kepada pegawai atau sekelompok pegawai yang dipandang telah memberikan prestasi yang luar biasa seperti menemukan formulaformula kerja baru yang ternyata sangat efisien dan bermanfaat secara signifikan bagi Perusahaan. 2. Penghargaan Teladan Penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang telah memperlihatkan keteladanan baik di tempat kerja maupun di lingkungan masyarakat. 3. Penghargaan Pengabdian Penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas dasar lamanya masa kerja secara terus-menerus selama 16, 24, 32 dan 40 tahun. 4. Penghargaan Purnakarya Penghargaan yang diberikan kepada pegawai yang telah memasuki masa usia pensiun normal.

Employee Recognition Programs Under these programs, as one part of staff development, the Company fosters gift programs recognizing employees. Recognition given to employees includes:

• • • • •

Accepting savings deposits from members. Offering goods and services. Making loans. Making available needed goods to members. Conducting other businesses, such as stationery and office supplies and other items connected to the business of the Company. • Increasing member knowledge about cooperatives.

1. Recognition of Achievement This recognition is given to employees or to groups of employees for outstanding achievements, such as creating a new work process that is extremely efficient and beneficial in a significant manner for the Company. 2. Recognition of Model Employees Recognition is given to employees who provide a good example in the work place or work environment. 3. Devoted Service This recognition is given to employees with a long service record at the 16th, 24th, 32nd and 40th years of employment. 4. Retirement Recognition This recognition is given to employees when reaching normal retirement age.

PT PLN (Persero)


116

PENYELARASAN ORGANISASI DAN PENYEMPURNAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ORGANIZATIONAL COORDINATION AND PERFECTION OF THE Human Resources SYSTEM Langkah penting yang dilakukan adalah penyempurnaan sistem pengembangan pegawai melalui penerapan “Talent Management” dengan tujuan diperolehnya gambaran rinci mengenai ketersediaan dan penempatan pegawai sesuai kebutuhan organisasi. Melalui penerapan tersebut, maka pengembangan, seleksi dan nominasi pegawai berbasis pada kompetensi dan kinerja yang bersangkutan. PLN telah melakukan telaah atas model kompetensi yang digunakan sebagai acuan, diikuti dengan pengembangan Assessment Center.

An important step that was taken was improving the employee development system through the application of “Talent Management” with the goal of obtaining a detailed picture of the availability and placement of employees in accordance with organizational needs. Following the application of the program, the development, selection and nomination of employees was based on relevant competencies and performance. PLN also conducted a study on competency models that was established as a reference for development at Assessment Centers.

Melalui langkah tersebut PLN menyempurnakan model kompetensi dan menyusun panduan penilaian, melalui telaah atas katalog kompetensi inti, manajerial, karakteristik pribadi dan teknis, serta panduan penilaian kompetensi teknis.

Through these steps, PLN refined its competency models and developed an appraisal guide; a catalog of core competencies along with management, personal, and technical characteristics; and a technical competency appraisal guide.


117

PENINGKATAN BUDAYA UNGGUL enhancement of excellence culture

Sesuai dengan penerapan strategi transformasi soft skill yang terkait dengan budaya kerja yang berorientasi kinerja tinggi, bersinergi dan terarah. PLN terus bergerak ke arah manajemen kinerja yang kuat, melaksanakan pendelegasian wewenang dengan tepat dan bijaksana serta berupaya memberdayakan unit-unit terkait. Hal ini dilakukan melalui pembentukan dan peningkatan Budaya Unggul yang merupakan bagian dari upaya memotivasi pegawai agar senantiasa berkinerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi Perseroan.

In accordance with a strategy of transforming soft skills in connection with developing a high-performance, synergistic and well-ordered oriented work culture, PLN has been moving in the direction of high-performance management, developing the delegation of authority with policies together with the empowerment of related units. This has been done through forming a culture of increasing excellence to motivate employees to continuously perform and make the best-possible contributions to the Company.

Program pembentukan dan peningkatan budaya unggul yang dilakukan pada tahun 2011, mencakup antara lain: • Pengembangan Assessment Center, penyempurnaan model kompetensi dan penyusunan panduan penilaian. • Sosialisasi dan Implementasi sistem penghargaan dan sanksi yang dilakukan secara transparan dan terukur. • Implementasi Balanced Score Card di seluruh satuan kerja Perseroan, melalui standardisasi sistem manajemen kinerja yang diharapkan dapat mempercepat pembentukan budaya berbasis kinerja. • Pembinaan mental dan spiritual pegawai serta mensosialisasikan nilai-nilai unggul Perseroan sebagai mana tertera pada buku Kode Etik Perseroan dan Manual GCG yang telah diperbaharui. • Melakukan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (PPKP), pada setiap semester, menggunakan KPI yang ditetapkan sebelumnya, sebagai acuan pemberian penghargaan dan pengembangan pegawai.

The program of developing and fostering a culture of excellence that was implemented in 2011 covered, among other things: • Development of an Assessment Center, perfection of the competency model and the preparation of an appraisal guide. • The socialization and implementation of a system of appraisals and sanctions that was transparent and measurable. • Implementation of a Balanced Score Card for all the Company’s work units and standardizing a performancemanagement system that will hopefully hasten the formation of a performance-based culture. • Developing the employee’s mental and spiritual growth by socializing the values of corporate excellence through a printed Corporate Code of Ethics and revised GCG Manual. • Performing Employee Work-Achievement Appraisals (PPKP) every semester and making KPI a pre-established reference for appraisal administration and employee development.

PT PLN (Persero) keselamatan dan kesehatan kerja (k3)

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

118

Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) occupational safety and health


119 Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) Pengelolaan aspek Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) di PLN dilakukan secara terencana dengan perhitungan yang standar dan rinci. Tujuan dari pengelolaan aspek K3 adalah agar setiap proses kerja di PLN memberikan rasa aman pada seluruh pegawai dan semua pihak yang terlibat, baik pada sebelum, saat memulai, maupun saat selesai proses operasional di perusahaan. Kebijakan PLN dalam mengelola Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) tercantum dalam SK Direksi PT PLN (Persero) No. 134.K/DIR/2007 tentang Kebijakan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3). Komitmen Perseroan dalam kebijakan K3 terdiri dari hal-hal seperti berikut ini: •

•

•

•

•

•

•

•

•

Mencegah pencemaran lingkungan dan degradasi keanekaragaman hayati; serta melindungi Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja karyawan di sekitar wilayah kerja perusahaan; Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain dengan mengontrol risiko Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja karyawan, serta mengendalikan aspek dan dampak penting lingkungan setiap kegiatan, proses dan produk dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan; Mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan mengkaji ulang secara periodik kebijakan lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja ini sehingga senantiasa relevan, sesuai dan menjadi pedoman dasar bagi manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja yang diterapkan secara spesifik di setiap unit kerja dan anak perusahaan; Menjadikan kebijakan ini sebagai landasan untuk penetapan dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja; Mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan terus-menerus melakukan perbaikan kinerja sistem manajemen lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja; Menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan memelihara kebijakan LK3 ini sehingga setiap unit kerja, anak perusahaan, dan para mitra kerja dapat menerapkan kebijakan ini secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi lingkungan setempat; Menjadikan pengelolaan lingkungan hidup dan perlindungan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja sebagai sikap dan perilaku setiap lini manajemen dan individu karyawan perusahaan; Mendorong pengembangan masyarakat di sekitar unit-unit kerja dan anak perusahaan sebagai upaya menjadikan perusahaan sebagai bagian yang integral dengan masyarakat sekitarnya; Menjamin kebijakan ini senantiasa tersedia bagi pihakpihak yang berkepentingan dan masyarakat luas.

Occupational Environment, Safety and Health The management of Occupational Environment, Safety and Health (K3) at PLN is carried out through a plan of action based on standard and detailed calculations. The purpose of the management aspect of K3 is for every occupational process at PLN to provide a feeling of safety for all employees and all related parties, before, during and after all company operations. PLN’s policy on Occupational Environment, Safety and Health is stipulated in the PLN Board of Directors Decision No. 134.K/DIR/2007 on Occupational Environment, Safety and Health policy (LK3). The Company’s commitment to the K3 policies consists of the following:

• Prevent environmental pollution and bio diversity degradation, and protect the Safety and Health of employees in the company’s workplaces. • Comply with the laws and other regulations by controlling risks involving employee Occupational Environment, Safety and Health, as well as important environmental impacts and aspects in all activities processes and products in all of the various business units and the subsidiaries. • To periodically document, implement, maintain and review Environmental Safety and Health policies to ensure they are relevant, appropriate and serve as the basic guidelines for the management of occupational environment, Safety and Health that applies specifically to each business unit and subsidiary.

• Make this policy as a basis for determining and evaluating the achievements of goals and objectives of environmental, Safety and Health management. • Encourage each business unit and subsidiary to continue to improve performance of the environmental, Safety and Health management system. • Provide and facilitate the provision of natural resources needed to implement and maintain the LK3 policies so that each business unit, subsidiary and work partners can implement these policies in stages by taking into account the abilities of the company and the local environmental conditions. • Ensure the attitude and behavior of each management body and all Company employees are in line with the policies on environmental protection and Occupational Environment, Safety and Health policies. • Encourage the development of the public in the business sectors and subsidiaries as an effort to make the company an integral part of the surrounding communities. • Ensure these policies are always available for related parties and the wider public.



120

PLN menerapkan kebijakan pengelolaan K3 tersebut melalui penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Kerja & Kesehatan Kerja (SMK3) yang dilengkapi dengan sertifikasi OHSAS 18001 serta penerapan ISO 14001. Dalam menerapkan dan mengelola K3, PLN pada dasarnya menetapkan serangkaian kebijakan umum seperti disebutkan di atas. PLN menerapkan target dicapainya zero-accident pada setiap periode operasional dalam pelaksanaan K3 sebagai acuan bagi seluruh unit bisnis untuk dipenuhi dan dijadikan sebagai pedoman target pelaksanaan kegiatan K3. Kebijakan dan standar mengenai K3 yang serupa juga dipersyaratkan untuk dijalankan oleh kontraktor dan subkontraktor pelaksana pekerjaan konstruksi maupun perawatan pembangkit, jaringan transmisi maupun distribusi PLN. (EU 16)

PLN applies the K3 management policies through the application of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3), which carries the OHSAS 18001 and ISO 14001 certifications. In applying and managing K3, PLN has basically established a series of policies, as stated above. PLN applies a zero-accident target during every operational period, implementing K3 as a reference for all business units to serve as target guidelines in implementing K3 activities. Contractors and subcontractors carrying out construction or maintenance on PLN’s generators, or transmission line or distributions networks are also required to implement the K3 policies and standards. (EU 16)

KOMITE KESELAMATAN KETENAGALISTRIKAN Agar dapat mengelola K3 di 49 unit bisnis PLN yang berlokasi di seluruh Indonesia, PLN membentuk badan khusus sejenis Komite untuk mengoordinasikan kegiatan dan program terkait K3. Manajemen lalu menerbitkan SK Direksi No. 570.K/DIR/2010 untuk membentuk Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang kemudian diperbaharui lagi melalui

Electrical Power Safety Committee In order to manage K3 in PLN’s 49 business units, which are located throughout Indonesia, PLN formed a special committee to coordinate the activities and programs related to K3. The management therefore produced Letter of Association No. 570.K/DIR/2010 to form the Occupational Safety and Health Committee, which later was updated with Letter of Association


121

Tujuan dari pengelolaan aspek K3 adalah agar setiap proses kerja di PLN memberikan rasa aman pada seluruh pegawai dan semua pihak yang terlibat, baik pada sebelum, saat memulai, maupun saat selesai proses operasional di perusahaan. The purpose of the management aspect of K3 is for every occupational process at PLN to provide a feeling of safety for all employees and all related parties, before, during and after all company operations. SK Direksi No. 017.K/DIR/2011 dan mengubah namanya menjadi Komite Keselamatan Ketenagalistrikan. Ketentuan mengenai fungsi dan kedudukan Komite Keselamatan Ketenagalistrikan serta tugas yang menjadi tanggung jawabnya, ditegaskan pula dalam pasal Perjanjian Kerja Bersama, yang merupakan bentuk kesepakatan antara Perseroan dengan pegawai. (LA 9)

Direksi No. 017.K/DIR/2011 thus changing the name of the committee to the Electrical Power Safety Committee. Provisions regarding the functions and structure of the Electrical Power Safety Committee and the tasks that it is responsible for, is also affirmed in the Cooperation Agreement article, which is an agreement between the Company and its employees. (LA 9)

Susunan Keanggotaan Komite Keselamatan Ketenagalistrikan ini anggotanya terdiri atas Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum, Kepala Divisi Umum dan Manajemen Kantor Pusat serta 7 anggota pelaksana. (LA 6)

The structure of the Electrical Power Safety Committee Membership consists of the Director of Human Resources, the Head of the General Division and Central Office Management and seven executive members. (LA 6)

Adapun tugas Komite Keselamatan Ketenagalistrikan sebagai berikut: • Membahas/mendiskusikan setiap permasalahan keselamatan ketenagalistrikan meliputi kegiatan perlindungan, pencegahan dan penyelesaian terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan dan atau penyakit yang timbul akibat hubungan kerja, agar dapat dicapai tingkat keselamatan ketenagalistrikan yang tinggi pada setiap pelaksanaan pekerjaan. Hasil dari

The tasks of the Electrical Power Safety Commission are as follows: • Discuss every electrical power safety issue, covering protection, prevention and resolution of the possibility of an accident or ailment related to work, to achieve a high level of safety every time work is carried out. The results of the discussion should be relayed to the Company’s



122

•

•

•

•

pembahasan/diskusi disampaikan kepada pimpinan unit perseroan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam kegiatan keselamatan ketenagalistrikan; Mengadakan investigasi kasus keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi keselamatan instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat umum; Memberikan penilaian kinerja, keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi standardisasi, sertifikasi, keselamatan instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat umum; Melakukan evaluasi atas pelaksanaan keselamatan ketenagalistrikan yang meliputi keselamatan instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat umum di unit-unit PT PLN (Persero); Membuat laporan pelaksanaan investigasi Keselamatan Ketenagalistrikan yang meliputi keselamatan instalasi, keselamatan kerja dan keselamatan masyarakat umum di unit-unit PT PLN (Persero).

unit leader as a reference for decision making in electrical power safety activities; • Conduct investigations into electrical power safety cases covering installation safety, occupational safety and the safety of the general public; • Provide performance assessments on electrical power safety covering standardization, certification, installation safety, occupational safety and the safety of the general public; • Carry out evaluations on the implementation of electrical power safety policies covering installation safety, occupational safety and the safety of the general public at PLN’s Units.; • Make reports on the implementation of Electrical Power Safety investigations covering installation safety, occupational safety and the safety of the general public at PLN’s units.

PLN secara rutin melaksanakan pertemuan safety committee baik dengan unit-unit bisnis terkait maupun dengan mitra kerja/kontraktor pembangunan atau perawatan pembangkit/gardu induk. Pertemuan rutin bertujuan mengingatkan semua pihak agar tetap melaksanakan segala ketentuan yang berkaitan dengan Keselamatan Ketenagalistrikan.

PLN routinely carries out safety committee meetings with related business units as well as with business or power plant/ substation construction or maintenance contractor partners. These periodic meetings aim to remind all parties to continue to implement all provisions related to Electrical Power safety.

KEGIATAN-KEGIATAN UTAMA DI TAHUN 2011 Pelaksanaan Keselamatan Ketenagalistrikan perlu dijamin kualitasnya secara terus-menerus. Dengan wilayah operasional PLN yang luas di seluruh Indonesia, maka kegiatan-kegiatan atau langkah-langkah strategis berkaitan dengan Keselamatan Ketenagalistrikan diselenggarakan secara rutin dan menyeluruh, terutama dalam aspek pelatihan, penyediaan peralatan APAR dan penetapan kebijakan. Kegiatan-kegiatan berhubungan dengan K3 pada 2011, antara lain:

Major Activities in 2011 The implementation of Electrical Power Safety requires continuous quality assurance. Given the vastness of PLN’s operational regions throughout Indonesia, strategic steps or activities related to Electrical Power Safety are carried out regularly and thoroughly, especially training, provision of APAR equipment and policy making. Activities related to K3 in 2011 included:

Peningkatan kompetensi organisasi dan sumber daya manusia berbasis K3 yang sesuai dengan standardisasi atau sertifikasi akreditasi pengamanan dan keselamatan kerja pembangkitan maupun gardu induk dan transmisi; tujuannya adalah memotivasi pegawai dalam semua jenjang manajerial (dimulai dari lini manajemen) untuk menumbuhkan perhatian dan perilaku yang mendahulukan aspek Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (LA 8) Peningkatan kelaikan peralatan perawatan dan peralatan pemadam kebakaran (APAR) sesuai standarisasi atau sertifikasi peralatan; tujuannya adalah agar peralatan dijamin aman saat dipergunakan, handal serta memenuhi kaidah Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di semua unit bisnis telah tersertifikasi dan memiliki prosedur standar keahlian terkait K3 yang terakreditasi; peralatan APAR yang memadai dan personil yang terlatih di bidang K3;

• Increasing the competency of organizational and human resources competency based on K3, which is in accordance with the standardization or certification or accreditation of security and safety of power generators as well as substations and transmission stations; the goal is to motivate employees of all managerial levels (starting with the line management), to foster care and behavior that prioritizes Occupational Environment, Safety and Health aspects; (LA 8) • Improve maintenance equipment and fire fighting equipment (APAR) in accordance with equipment standardization or certification; the point of which is to guarantee that the equipment is safe and reliable when it is used, and meets occupation Safety and Health regulations. All business units have been certified and incorporate expert standard procedures with K3 accreditation; adequate APAR equipment and personnel trained in K3;

•

•


123 Memasukkan aspek Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam prakualifikasi calon kontraktor pelaksana pembangunan unit pembangkit maupun kontraktor perawatan pembangkit dengan tujuan mengetahui dan memastikan kinerja kontraktor/mitra kerja pada perseroan dalam penerapan SMK3; Melibatkan pekerja kontraktor pembangunan pembangkit, transmisi, distribusi dan perawatan ketenagalistrikan dalam latihan K3 yang diselenggarakan PLN. (EU 18)

• Incorporate aspects of Occupational Environment, Safety and Health aspects during the prequalification stage for prospective power plant construction or power plant maintenance contractors in order to ensure the performance of contractors/partners in applying SMK3;

Sebagai persiapan menghadapi penanggulangan kecelakaan, kebakaran maupun bencana, PLN melaksanakan kegiatan lain berupa pelatihan bersama di bidang penanggulangan kebakaran dan K3 yang diselenggarakan secara periodik. (EU 23) Ada pula kegiatan yang melibatkan utusan/wakil dari unit bisnis yang bertujuan untuk membagi pengalaman dan pengetahuan untuk meningkatkan kesiapan penanggulangan kecelakaan, kebakaran maupun bencana. (LA 8)

As preparation for prevention of accidents fires as well as disasters, PLN implements other activities including joint training in the field of fire prevention and K3, which are held periodically. (EU 23) There is also a meeting that involves the delegates/representatives of business units that are aimed at sharing experience and knowledge to improve accident, fire and disaster prevention readiness. (LA 8)

KECELAKAAN KERJA Meski sudah ada ketetapan tentang prosedur kerja yang sangat memperhatikan keselamatan para pegawai dan lingkungan, namun kemungkinan terjadinya kecelakaan tetap ada, mengingat kegiatan pembangkitan dan transmisi dan distribusi tenaga listrik berlangsung di lahan terbuka.

Occupational Accidents Although there are provisions and occupational procedures that are greatly concerned with the safety of employees and the environment, there is still the possibility of accidents occurring, considering the electricity generation, distribution and transmission activities that take place in the external field.

Pada tahun 2011 telah terjadi total 70 kali kecelakaan, baik berupa kecelakaan kerja, kecelakaan instalasi, kecelakaan masyarakat umum dan kecelakaan dinas. (LA 7)

In 2011, 70 accidents occurred, including workplace accidents, installation accidents, accidents involving the general public, and accidents involving agencies. (LA 7)

•

•

• Involve power plant, transmission and distribution construction or electrical power maintenance contractors in K3 training provided by PLN. (EU18)

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali 3x kejadian

PLN TRANSMISSION & LOAD DISPATchING CENTER OF JAVA BALI 3X INCIDENTS NO. 1. 2. 3.

TANGGAL KEJADIAN

KETERANGAN

DATE

UNIT

29 Januari 2011

Region Jawa Barat

West Java

Fatality

12 Mei 2011

SUTT Sunyaragi Unit Pelaksana Teknis Cirebon

Luka bakar

Unit Pelaksana Teknis Jakarta Utara

Luka bakar

29 January 2011 12 May 2011 21 November 2011

SUTT Sunyaragi Technical Implementation Unit North Jakarta Technical Implementation Unit

DESCRIPTION Tewas

Burn victim Burn victim

PLN Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 13x kejadian

PLN distribution of Central Java and DI Yogyakarta 13x incidents NO. 1. 2. 3.

TANGGAL KEJADIAN

KETERANGAN

DATE

UNIT

1 Maret 2011

Unit Pelayanan Jaringan Borobudur

24 Januari 2011

Area Pelayanan Jaringan Semarang

Semarang Area Network Service Unit

Fatality

19 Februari 2011

Unit Pelayanan Jaringan Sragen

Luka bakar

1 March 2011 24 January 2011 19 February 2011

Borobudur Network Service Unit

Sragen Network Service Unit

DESCRIPTION

Tewas & luka

Fatality & Injury Tewas

Burn victim



124 NO. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

TANGGAL KEJADIAN

KETERANGAN

DATE

UNIT

1 Maret 2011

Area Pelayanan Jaringan Magelang

17 Maret 2011

Area Pelayanan Jaringan Purwokerto

Purwokerto Network Service Unit

Fatality

7 Januari 2011

Unit Pelayanan Jaringan Demak

Luka bakar

8 Januari 2011

Unit Pelayanan Jaringan Semarang

Luka bakar

24 Februari 2011

Unit Pelayanan Jaringan Tegowanu

Luka bakar

1 March 2011 17 March 2011 7 January 2011 8 January 2011 24 February 2011

Magelang Area Network Service Unit

Demak Network Service Unit

Semarang Network Service Unit

Tegowanu Network Service Unit

DESCRIPTION Tewas

Fatality Tewas

Burn victim Burn victim Burn victim

24 February 2011

Semarang Network Service Unit Semarang


Luka bakar

26 Februari 2011


Luka bakar

31 Januari 2011

Unit Pelayanan Jaringan Palur

Luka bakar

8 Februari 2011

Unit Pelayanan Jaringan Sragen

24 Februari 2011

26 February 2011 31 January 2011 8 February 2011 6 November 2011

Semarang Network Service Unit Palur Network Service Unit

Sragen Network Service Unit

Area Pelayanan Jaringan Jogja

Jogja Network Service Unit

Burn victim Burn victim Burn victim Tewas

Fatality Tewas

Fatality

PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten 8x kejadian

PLN Distribution of West Java and Banten 8x incidents NO. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

TANGGAL KEJADIAN

DATE

UNIT

5 Januari 2011

Area Pelayanan Jaringan Tasikmalaya

15 Januari 2011


5 Maret 2011

Area Pelayanan Jaringan Bekasi

11 Maret 2011


28 Maret 2011

Area Pelayanan Jaringan Purwakarta

29 Maret 2011


5 January 2011 15 January 2011 5 March 2011 11 March 2011 28 March 2011 29 March 2011

7.

14 April 2011

8.

15 November 2011

Tasikmalaya area Network Service Unit Tasikmalaya area Network Service Unit Bekasi Network Service Unit

Tasikmalaya area Network Service Unit Puwakarta area Network Service Unit

Tasikmalaya area Network Service Unit Area Pelayanan Jaringan Bandung

Bandung Network Service Unit

Area Pelayanan Jaringan Garut

Garut area Network Service Unit

KETERANGAN

DESCRIPTION Tewas

Fatality Tewas

Fatality Tewas

Fatality Tewas

Fatality Tewas

Fatality Tewas

Fatality Tewas

Fatality Tewas

Fatality

PLN Distribusi Jawa TIMUR 13x kejadian

PLN Distribution of EAST Java 13x incidents NO. 1. 2. 3.

TANGGAL KEJADIAN

DATE

UNIT

16 Januari 2011

Area Pelayanan Jaringan Surabaya

6 Januari 2011

Area Pelayanan Jaringan Kediri

13 Januari 2011

Area Pelayanan Jaringan Kediri

16 January 2011 6 January 2011 13 January 2011

Surabaya Network Service Unit Area Kediri Network Service Unit Area Kediri Network Service Unit Area

KETERANGAN

DESCRIPTION Luka berat

Serious injury Tewas

Fatality Tewas

Fatality


125 NO. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

TANGGAL KEJADIAN

DATE

UNIT

7 Februari 2011

Area Pelayanan Jaringan Ponorogo

16 Januari 2011

Area Pelayanan Jaringan Ponorogo

1 Februari 2011

Area Pelayanan Jaringan Malang

4 Februari 2011

Area Pelayanan Jaringan Mojokerto

17 Juli 2011

Area Pelayanan Jaringan Mojokerto

3 Agustus 2011


7 February 2011 16 January 2011 1 February 2011 4 February 2011 17 July 2011 3 August 2011

10.

10 November 2011

11.

3 November 2011

12. 13.

Ponorogo Network Service Unit Area

Ponorogo Network Service Unit Area Malang Network Service Unit Area

Mojokerto Network Service Unit Area Mojokerto Network Service Unit Area Surabaya Network Service Unit Area

Area Pelayanan Jaringan Sumenep

Sumenep Network Service Unit Area Area Pelayanan Jaringan Jombang

Jombang Network Service Unit Area

12 Desember 2011


10 Desember 2011


12 December 2011 10 December 2011

Surabaya Network Service Unit Area Surabaya Network Service Unit Area

KETERANGAN



Fatality Tewas

Fatality Tewas

Fatality Tewas

Fatality Tewas

Fatality Tewas

Fatality Tewas

Fatality Tewas

Fatality Tewas

Fatality

PLN Wilayah Sumatera Barat 2X KEJADIAN

PLN West Sumatera region 2X INCIDENTS NO. 1. 2.

TANGGAL KEJADIAN

DATE

UNIT

23 Juni 2011

Cabang Padang

23 Oktober 2011

Padang Pariaman

23 June 2011

Padang branch

23 October 2011

Padang Pariaman

KETERANGAN

DESCRIPTION Luka bakar

Burn victim Tewas

Fatality

PLN Wilayah KALIMANTAN SELATAN DAN TENGAH 2X KEJADIAN

PLN SOUTH AND EAST KALIMANTAN region 2X INCIDENTS NO. 1. 2.

TANGGAL KEJADIAN

DATE

UNIT

21 Januari 2011

Banjarmasin

23 September 2011

Banjarmasin

21 January 2011

KETERANGAN



Fatality


PLN West Kalimantan region NO. 1.

TANGGAL KEJADIAN

UNIT

DATE

31 Desember 2011

Palangka Raya

31 December 2011

KETERANGAN

DESCRIPTION Tewas

Fatality

PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat 4X KEJADIAN

PLN South, East and West Sulawesi region 4X INCIDENTS NO. 1. 2.

TANGGAL KEJADIAN

DATE

UNIT

16 Januari 2011

Area Pelayanan Jaringan Pinrang

18 Juni 2011

Cabang Makassar Rayon Makassar Utara

16 January 2011 18 June 2011

Pinrang Network Service Unit Area

Makassar Rayon North Makassar Branch

KETERANGAN

DESCRIPTION Tewas

Fatality Tewas

Fatality



126 NO. 3. 4.

TANGGAL KEJADIAN

DATE

UNIT

31 Juli 2011

Cabang Makassar Rayon Makassar Utara

8 November 2011

Makassar

31 July 2011

Makassar Branch Rayon North Makassar

KETERANGAN

DESCRIPTION Tewas

Fatality Tewas

Fatality


PLN East Kalimantan region NO. 1.

TANGGAL KEJADIAN

UNIT

DATE

17 Januari 2011

Balikpapan

17 January 2011

KETERANGAN

DESCRIPTION Tewas

Fatality

PLN Wilayah Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo 3X KEJADIAN

PLN North and Central Sulawesi and Gorontalo region 3X INCIDENTS NO. 1. 2. 3.

TANGGAL KEJADIAN

UNIT

DATE

11 Januari 2011

Tombatu

11 January 2011 Juni 2011 June 2011

Cabang Manado Manado Branch Cabang Palu Palu Branch

14 November 2011

KETERANGAN

DESCRIPTION Tewas

Fatality Luka bakar

Burn victim

Luka bakar

Burn victim

PLN Wilayah Nusa Tenggara Barat

PLN West Nusa Tenggara region NO. 1.

TANGGAL KEJADIAN

UNIT

DATE

31 Oktober 2011

Mataram

31 October 2011

KETERANGAN

DESCRIPTION Tewas

Fatality

PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara

PLN Maluku and North Maluku region NO. 1.

TANGGAL KEJADIAN

DATE

UNIT

10 November 2011

Cabang Ambon Ambon Branch

KETERANGAN

DESCRIPTION Tewas

Fatality

PLN Distribusi Jakarta dan Tangerang

PLN distribution of Greater Jakarta and Tangerang NO. 1.

TANGGAL KEJADIAN

DATE

UNIT

28 Oktober 2011

Area Pelayanan Kramatjati

28 October 2011

KECELAKAAN INSTALASI

Kramatjati area

KETERANGAN

DESCRIPTION Tewas

Fatality

INSTALATION ACCIDENTS

PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera I

PLN Sumatera I main power plant Unit NO. 1.

TANGGAL KEJADIAN

DATE

UNIT

31 Januari 2011

Gudang Material Medan

31 January 2011

Medan Material warehouse

KETERANGAN

DESCRIPTION Tidak ada korban

No casualties


127 PLN Distribusi Jawa Tengah & DI Yogyakarta

PLN distribution of Central Java and DI Yogyakarta NO. 1.

TANGGAL KEJADIAN

UNIT

DATE

Pembangunan Jaringan Tegangan Menengah 3 Phasa Klaten

2 November 2011

Mid-3 Phase Klaten Network development

KETERANGAN

DESCRIPTION Tewas

Fatality

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera 2x kejadian

PLN transmission & load dispatching center of sumatera 2x incidents NO. 1.

2.

TANGGAL KEJADIAN

DATE

UNIT

28 Maret 2011

Robohnya Tower No. 8 & 9 Unit Pelaksana Teknis Pekanbaru

28 March 2011

Collapse of towers No. 8 & 9 of the Technical Unit in Pekanbaru Terbakarnya Trafo Gardu Induk Sibolga

16 Juni 2011

16 June 2011

Fire at Trafo Gardu Induk Sibolga

KETERANGAN


No casualties Tidak ada korban

No casualties

PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara

PLN Maluku and North Maluku region NO. 1.

TANGGAL KEJADIAN

DATE

UNIT

9 Juli 2011

Over Heating Gardu Hubung Cabang Ambon

9 July 2011

Overheating Gardu Hubung Ambon branch

KETERANGAN


No casualties

PLN Unit Pembangkitan Jawa Bali

PLN java bali power PLANT unit NO. 1.

TANGGAL KEJADIAN

UNIT

DATE

21 September 2011

Terbakar Boiler PLTU.

Fire at the Steam power plant boiler

KETERANGAN


No casualties

PLN Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali

PLN java bali main transmission development unit NO.

1.

TANGGAL KEJADIAN

UNIT

DATE

4 April 2011

Terbakar Kabel 48 Hasfel Gudang Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali Region V

Fire at the Hasfel 48 Warehouse while under construction for the Java-Bali Region V

KETERANGAN


No casualties

PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi Maluku dan Papua

PLN maluku and Papua primary development unit NO. 1.

TANGGAL KEJADIAN

DATE

UNIT

7 Desember 2011

Tower SUTT 150 KV Lolak-Buroko T31-T33 Roboh

7 December 2011

Tower SUTT 150 KV Lolak-Buroko T31-T33 collapse

KETERANGAN


No casualties



128 WORK ACCIDENTS

KECELAKAAN KERJA

PLN Unit Induk Pembangunan Pembangkit Thermal Jawa Bali

PLN primary Thermal Java-Bali development Unit NO.

1.

TANGGAL KEJADIAN

KETERANGAN

UNIT

DATE

DESCRIPTION

Diduga tewas laporan tdk jelas

20 Mei 2011

Fatality suspected but report not confirmed

Swicthyard PLTU Muara Karang

20 May 2011

PLN Distribusi Jawa Timur 2X KEJADIAN

PLN distribution of East Java 2X INCIDENTS NO. 1.

2.

TANGGAL KEJADIAN

DATE

UNIT

3 Mei 2011

Pemeliharaan Gardu Distribusi

3 May 2011

Distribution Substation Maintenance

11 Juli 2011

Penggantian Konduktor Area Pelayanan Jaringan Pamekasan

11 July 2011

KETERANGAN

DESCRIPTION Tewas

Fatality Tewas

Conductor replacement for Pamekasan Network services area

Fatality

PLN Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta 2X KEJADIAN

PLN distribution of Central Java and DI Yogyakarta 2X INCIDENTS NO. 1. 2.

TANGGAL KEJADIAN 4 Oktober 2011

4 October 2011

2 November 2011

KETERANGAN

UNIT

DATE

DESCRIPTION

Resetting Rele Proteksi Gi Weleri

Luka bakar

Rele protection resetting of Weleri Substation

Burn victims Tewas

Ganti Tiang Pal. Area Pelayanan Jaringan Jogja

Replacement of pole network in Jogja

Fatality

PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali 2X KEJADIAN

PLN transmission & load dispatching center of Java- Bali 2X INCIDENTS NO.

1.

2.

TANGGAL KEJADIAN 16 Mei 2011

16 May 2011 16 Juli 2011

16 July 2011

KECELAKAAN DINAS

KETERANGAN

UNIT

DATE

DESCRIPTION

Membongkar Line Damper Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Grati Unfold of damper line in extra high voltage

substation in Grati

Pembersihan Isolator SUTT Unit Pelaksana Teknis Tegal

Cleaning of the SUTT Isolator Technical Operational Unit in Tegal

Tewas/ jatuh

Fatality/ casualty Luka bakar

Burn victim

ACCIDENTS WHILE ON DUTY

PLN Distribusi Jawa Timur

PLN distribution of East Java NO. 1.

TANGGAL KEJADIAN

UNIT

DATE

1 Juni 2011

1 June 2011

Area Pelayanan Jaringan Pamekasan

Pamekasan Network Service Unit Operating Area

KETERANGAN

DESCRIPTION

Tewas/tabrakan

Dead in car collision


PLN transmission AND load dispatching center of Java-Bali NO. 1.

TANGGAL KEJADIAN

DATE

UNIT

21 Maret 2011

Region Jawa Timur

21 March 2011

East Java

KETERANGAN

DESCRIPTION

Tewas/jatuh dari motor

Death from motorbike fall


129 Untuk menekan tingkat kejadian kecelakaan kerja di masa-masa mendatang, Perseroan melaksanakan berbagai kegiatan meliputi: (LA 7) • Sosialisasi tentang pelaksanaan K3 di unit–unit untuk mengurangi kecelakaan kerja/kecelakaan dinas; • Melakukan analisis terhadap setiap terjadinya kecelakaan kerja/kecelakaan dinas untuk menghindari kecelakaan serupa di kemudian hari; • Melaksanakan pembinaan terhadap unit–unit PLN melalui nilai pengurang bobot kinerja (KPI) K2 dan K3 apabila tidak memenuhi target.

In order to reduce the occupational accidents rate in the future, the Company implements several activities, including: (LA 7) • Raising awareness about K3 implementation among the business units to reduce occupational accidents/ agency accidents. • Carry out analysis of every occupational/agency accident that occurs to prevent such accidents from happening again. • Establish and implement guidelines for PLN units through (KPI) K2 and K3 in case targets are not reached.

Selain itu, pada tahun pelaporan, PLN melakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran seluruh pegawai akan pentingnya aspek K3 untuk menjaga keberlangsungan operasional tiap unit bisnis, sebagai bagian dari pelaksanaan road map peningkatan kinerja K3. Program-program yang dilaksanakan pada tahun pelaporan meliputi: a. Melaksanakan sertifikasi SMK3 di sejumlah unit. b. Menyusun dan menerapkan prosedur kerja upaya penyelamatan diri untuk setiap pekerjaan berisiko kecelakaan kerja. c. Menyusun prosedur tetap bagi penanggulangan kebakaran. d. Menyusun dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan bidang K3 dan K2 di lingkungan PT PLN (Persero) yang dilaksanakan oleh PLN PUSDIKLAT.

In addition, during the reported year, PLN carried out various activities to increase the awareness among all employees about the importance of K3 in sustaining the operations of each business unit, as a part of the implementation of the K3 performance improvement road map. Programs carried out in the reported year include:

KESEHATAN KERJA PLN juga memperhatikan kesehatan para pegawai maupun keluarga mereka, seperti diamanatkan dalam peraturan perundangan yang berlaku. Untuk menjaga kesehatan para pegawai, Perseroan melakukan kegiatan peningkatan kesadaran akan kesehatan kerja. Peningkatan kesadaran akan kesehatan kerja dilakukan dengan memberikan pendidikan, pelatihan, konseling, pencegahan dan pengontrolan terhadap risiko terjangkitnya berbagai penyakit serius maupun penyakit menular, seperti demam berdarah, malaria dan sebagainya. Kegiatan terkait Kesehatan kerja yang dilakukan meliputi: (LA 8) • Melaksanakan penyuluhan/ceramah tentang kesehatan kerja kepada seluruh Pegawai baik di PLN Pusat maupun di Unit PLN. • Memeriksa kesehatan pegawai secara berkala terutama bagi karyawan yang bekerja pada daerah yang berisiko terhadap kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. • Melaksanakan kegiatan Spiritual, Budaya, dan Olahraga di lingkungan Perseroan sesuai dengan jadwal kegiatan untuk menunjang kesehatan dan produktivitas.

Occupational Health PLN also pay attention to the health of its employees as well as their families, as mandated by existing regulations. In order to take care of the health of its employees, the Company carries out Occupational Environment, Safety and Health improvement activities. Increasing awareness about occupational health is carried out by providing education, training, counseling, prevention and control of the risk of the spread of various serious illnesses and infectious diseases, such as dengue fever, malaria and others. The following are the activities related to occupational health that have been carried out: (LA 8)

PLN membagi pengelolaan kegiatan kesehatan kerja jadi dua kelompok besar, yakni kesehatan kerja yang bersifat medis dan kesehatan kerja yang bersifat kesehatan lingkungan kerja. Kesehatan kerja yang bersifat medis

PLN divides the management of Occupational Environment, Safety and Health into two major groups, namely medical occupational health and occupational health related to the working environment. Medical occupational health is carried

a. Implementing SMK3 certification in several units. b. Develop and implement a self-rescue occupation procedure for every accident-prone job. c. Develop standard procedures for preventing fire. d. Develop and implement K3 and K2 education and field training programs in all PT PLN environments, which were implemented by the PLN Education and Training Center.

• Holding counseling and lectures about occupational health for all employees at PLN’s Head Office as well as PLN’s Unit Offices. • Checking employee health on a regular basis for employees who work in areas with health risks in accordance with the prevailing regulations. • Hold spiritual, cultural and sports activities in the Company’s environment in line with the activity schedules to support health and productivity.

PT PLN (Persero) profil pt pln (persero) PT PLN (Persero) Profile

130 dilaksanakan dengan pola kerja sama dengan berbagai RS milik pemerintah di dekat lokasi unit bisnis. Kegiatannya antara lain pemeriksaan kesehatan berkala karyawan sesuai ketentuan (UU No. 1 Tahun 1970) dan tertuang pada butir PKB, penyuluhan/ceramah kesehatan untuk karyawan dan keluarga karyawan dll. (LA 9)

out in cooperation with various state hospitals in the vicinity of PLN’s business units. The activities include, among others, regular medical check-ups in accordance with provisions ( Law No.1 1970) and those contained in PKB, and health seminars/ lectures for employees and their families. (LA 9)

Pengelolaan kesehatan kerja yang bersifat kesehatan lingkungan kerja, dilaksanakan oleh satuan kerja K3 dan Lingkungan di masing-masing unit bisnis, kegiatannya antara lain pengukuran kebisingan, pencahayaan, polusi debu, tingkat emisi, dll.

The management of occupational health related to the working environment is carried out by the Environment and K3 working units in the respective business units. Activities include the measurement of noise, lighting, dust pollution and emission levels, etc.

PENGHARGAAN Atas usaha-usaha/kinerja dalam pengelolaan Lingkungan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja sepanjang tahun 2011 di lingkup PT PLN (Persero), beberapa unit bisnis menerima penghargaan atau prestasi terkait K3 berupa penghargaan kecelakaan nihil. (2.10)

AWARDS For efforts and performance in Occupational Environment, Safety and Health management at PLN throughout 2011, various business units received awards or achievements related to K3 in the form of zero accident awards. (2.10)

KECELAKAAN NIHIL ZERO ACCIDENT PLN Wilayah Riau dan Kepulauan Riau PLN Riau and Riau Island Region PLN Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan

PLN South Sumatera Power Plant PLN Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu

PLN South Sumatera, Jambi and Bengkulu Region PLN Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

PLN South Kalimantan and Central Kalimantan Region PLN Wilayah Kalimantan Barat

PLN West Kalimantan Region PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat

PLN South, South-east and West Sulawesi Region PLN Distribusi Jawa Timur PLN Distribution of East Java PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Jawa Bali

PLN Transmission and Load Dispatching Center of Java and Bali PT Indonesia Power PLN Tarakan PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY

PLN Distribution Central Java and Yogyakarta PLN Penyaluran dan Pusat Pengatur Beban Sumatera

PLN Transmission and Load Dispatching Center of Sumatera Total

2 4 2 4 1 1 1 2 9 1 2 7 36


131

KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE

PT PLN (Persero) KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE

132

Kinerja ekonomi PLN sepanjang 2011 menunjukkan beberapa hasil yang positif. Komitmen Perseroan untuk memberikan layanan penyediaan tenaga listrik berhasil diwujudkan dengan memacu penuntasan daftar tunggu permintaan listrik. Pengoperasian beberapa pembangkit Program Percepatan tahap I ikut menambah pasokan listrik produksi sendiri, selain dari pembangkit sewa dan pembelian listrik swasta, untuk mendorong stabilitas pasokan listrik.

PLN’s economic performance throughout 2011 showed some positive results. The Company’s commitment to providing electrical power supply services was successfully fulfilled with the completion of the electricity demand waiting list. The operation of several power plant of Fast Track Program stage 1 power stations helped in adding of PLN’s own electricity production supply, in addition to power plant rentals and the purchase of private electricity, to support the stability of electricity supply.

Penyediaan tenaga listrik yang maksimal selain telah meningkatkan penjualan, dan selanjutnya pendapatan usaha dan mempertahankan laba Perseroan, juga berhasil meningkatkan rasio pemenuhan listrik untuk masyarakat pada tahun pelaporan menjadi 74% dari tahun sebelumnya sebesar 67%.

The provision of maximal electrical power in addition to increased sales, and subsequent revenue and the maintaining of Company profits, ensured they also were able to increase the electrification ratio fulfillment for the public in the reported year had reached 74 percent, from 67 percent in the previous year.

Di sisi lain, kenaikan ini juga meningkatkan bauran energi menggunakan bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai 24,8%* (tidak termasuk beli) dari seluruh pemakaian energi untuk mendukung pengoperasian beberapa pembangkit listrik. Tingginya konsumsi BBM disebabkan oleh turunnya pasokan gas dan keterlambatan pengoperasian pembangkit batu bara, serta masih dioperasikannya

On the other hand, these increases also improved the composition of energies using oil, which reached 24.8 percent (not including purchases) from all energy usage to support the operation of several electricity power generating plants. The level of oil consumption was caused by a decrease in gas supply and the late operation of coal power plants, as well as the continued operation of rented fossil fuelled power plants


133

Kemampuan mempertahankan pertumbuhan laba sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha Perseroan di masa mendatang. The ability to maintain profit growth is most important in order to maintain the sustainability of the Company’s operations in the future.

pembangkit sewa berbahan bakar fosil ini untuk mencegah terjadinya pemadaman. Biaya untuk memasok BBM dan pelumas sangat menguras keuangan Perseroan sehingga laba bersihnya menurun dari tahun sebelumnya.

to prevent blackouts. The cost of providing oil and lubricants is a major drain on the Company, resulting in a net profit decline from last year.

Bagaimanapun, kemampuan mempertahankan pertumbuhan laba sangat penting untuk menjaga keberlanjutan usaha Perseroan di masa mendatang. Berdasarkan proyeksi yang dibuat PLN, pertumbuhan permintaan listrik akan mencapai rata-rata 8,5% per tahun. Sehingga kemampuan Perseroan dalam kelangsungan investasi akan diuji seiring dengan berjalannya waktu, di tengah upaya Perseroan untuk melakukan efisiensi operasi dan memanfaatkan potensi energi terbarukan dari panas bumi atau air secara maksimal.

However, the ability to maintain profit growth is most important in order to maintain the sustainability of the Company’s operations in the future. Based on projects undertaken by PLN, the growth in demand for electricity will reach 8.5 percent per year. Since the Company’s ability to continue to make investments will be frequently tested over time, the Company is now in the middle of efforts to carry out efficient operations and to maximize the utilization of renewable energy in the form of geothermal or hydro.

Manajemen Perseroan bertekad untuk dapat mewujudkan danterusmencapaitujuanpembangunanyangberkelanjutan berdasarkan pada tiga nilai dasar, yakni ketangguhan ekonomi (economic viability), pertanggungjawaban lingkungan (environmental accountability) dan tanggung jawab sosial (social responsibility).

The Company management is committed to realize and achieve its sustainability development goals based on three basic values, namely economic viability, environmental accountability and social responsibility.


134 Gambaran mengenai perolehan nilai ekonomi dan pendistribusiannya kepada para pemangku kepentingan selama periode pelaporan dapat dilihat pada tabel Ikhtisar Kinerja Ekonomi berikut. Ikhtisar Kinerja Ekonomi ini disusun mengacu pada indikator kinerja ekonomi berdasarkan pedoman pelaporan keberlanjutan Global Reporting Initiative versi 3.0. (EC 1)

An overview of the acquisition and distribution of economic value to stakeholders during the reported period can be seen in the following Economic Performance table. This Economic Performance Table draws on economic performance indicators based on the Global Reporting Initiative version 3.0 sustainability report guidelines. (EC 1)

Tabel Ikhtisar Distribusi Nilai Ekonomi (EC 1)

Chart of Economic Value Distribution Highlights (EC 1)

KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE

2011

2010

Perolehan Nilai Ekonomi Economic Value Generated

(miliar Rp)

(miliar Rp)

Change

(billion Rp)

%

208.108

162.375

128,1

504

753

66,9

-

-

-

34

72

46,9

(1.325)

2.237

(159,2)

1.827

1.159

158,5

209.148

166.596

125,5

180.200

136.154

132,3

13.197

12.954

101,8

3.500

4.000

87,5

7.754

6.010

129

11.254

10.010

112,4

679

1.313

51,7

37

46

(81,2)

205.367

160.477

61,8

281

2113

13,28

3.781

6.113

61,85

Pendapatan Revenue Pendapatan bunga bank dan deposito

Interest income from bank and deposits

Hasil investasi pada anak perusahaan

Net profit from subsidiaries

Hasil penjualan aktiva tetap

Revenue from current asset

Pendapatan/ (pengeluaran) selisih kurs

Gain (Loss) on foreign exchange Pendapatan lain-lain

Other incomes

Jumlah nilai ekonomi diperoleh

Total economic value generated

(billion Rp)

Perubahan

Pendistribusian nilai ekonomi

Economic value distributed

Biaya Operasional (tidak termasuk biaya pegawai)

Operating Costs

Gaji Karyawan dan benefit lainnya

Total employee’s salary and other benefit Pembayaran kepada penyandang dana: Payment for funds provider - Pemegang saham (Dividen) Dividend (shareholders) - Bank (bunga pinjaman) Bank (Loan Interest) Jumlah pembayaran kepada penyandang dana

Total payment for funds provider

Pengeluaran untuk pemerintah (pajak, royalti, dsb)

Expenditure for government (tax, royalty, etc) Pengeluaran untuk masyarakat Expenditure for public Jumlah nilai ekonomi yang didistribusikan

Total economic value distributed Nilai ekonomi yang ditahan sebelum dividen

Economic Value Retained Excluding Dividend Paid Nilai Ekonomi Yang Ditahan Economic Value Retained Pada tahun 2011, Perseroan dapat menghasilkan kenaikan pendapatan sebesar 128% menjadi Rp208 triliun dari sebelumnya Rp162 triliun. Total nilai perolehan ekonomi adalah sebesar Rp209 triliun atau naik 125% dari tahun sebelumnya Rp166 triliun.

In 2011, the Company was able to achieve a revenue increase of 128 percent to Rp208 trillion from Rp162 trillion in the previous year. The total generated economic value was Rp209 trillion, a 125 percent increase from Rp166 trillion in the year before.

Perseroan dapat mendistribusikan kembali perolehan nilai ekonomi hingga mencapai Rp205.367 triliun kepada para pemangku kepentingan atau naik 61.8 % dari tahun 2010 sebelumnya. Bagian terbesar nilai perolehan Perseroan ini terpakai untuk biaya operasional yang mencapai Rp180 triliun, gaji pegawai Rp13 triliun, dan distribusi kepada

The company was able to redistribute generated economic value of Rp205.367 trillion to stakeholders, or a 61.8 percent increase from 2010. The largest part of the generated economic value was used on operational costs, which reached Rp180 trillion, Rp13 trillion for employee’s salaries, and Rp11 trillion for distribution to fund providers (dividends for the government


135 penyandang dana (dividen untuk pemerintah dan bunga pinjaman bank) sebesar Rp11 triliun. Sisanya terpakai untuk membayar pajak, royalti, dan pengeluaran untuk masyarakat. Selisih antara nilai ekonomi yang diperoleh dan didistribusikan pada tahun 2011 mengalami penurunan cukup signifikan daripada tahun sebelumnya. Sehingga nilai ekonomi yang dapat ditahan untuk membiayai kegiatan Perseroan tahun berikutnya menjadi minus Rp3.781 miliar atau turun 61,85% dari periode sebelumnya.

and interest on bank loans). The remainder was used to pay tax, royalties, and expenditure for the public. The difference between the economic value obtained and distributed in 2011 experienced a fairly significant drop compared to in the previous year. The result was that the economic value that can be saved to pay for company activities in the following year ended up as negative Rp3.781 trillion, which was a 61.85 percent decrease from the previous year.

Tabel distribusi ekonomi tersebut memberikan gambaran bahwa kinerja PLN memiliki pengaruh positif kepada para pemangku kepentingan lainnya namun belum cukup untuk keberlanjutan usaha Perseroan di tahun berikutnya, kecuali ada suntikan modal kerja dari pemegang saham, pinjaman perbankan atau penundaan pembayaran dividen kepada pemerintah. Keterangan lebih mendetail mengenai kinerja keuangan Perseroan dapat dilihat pada Laporan Tahunan PT PLN (Persero) 2011.

The economic distribution table shows that PLN’s performance had positive influences on other stakeholders, while not enough for the sustainability of the Company’s operations in the following year. That is unless there is an injection of working capital from shareholders, bank loans or delayed payments of dividends to the government. More detailed information about the Company’s financial performance can be seen in the PT PLN 2011 Annual Report.


136

KONTRIBUSI PADA NEGARA CONTRIBUTION TO THE NATION

Sebagai sebuah perusahaan yang sahamnya seluruhnya dimiliki Pemerintah maka setiap tahun Perseroan memberikan berbagai jenis kontribusi kepada negara, yakni dalam bentuk pajak, dividen, retribusi, iuran tetap dan bea masuk.

As a Company whose shares are all owned by the Government, every year the Company provides several kinds of contribution to the state, namely in the form of taxes, dividends, fees, fixed fees and import duties.

Total pajak yang dibayarkan kepada negara pada tahun 2011 adalah sebesar Rp679 miliar atau turun 51.7% dari pajak tahun 2010 yang besarnya Rp1,3 triliun. Sedangkan komponen dividen yang dibayarkan kepada negara dengan jumlah yang ditetapkan dalam RUPS sebesar Rp3,5 triliun untuk tahun buku 2011.

The total amount of tax paid to the state in 2011 was Rp679 billion, a 51.7 percent decrease from Rp1.3 trillion paid in 2010. At the same time, dividend payouts to the state of a value set by RUPS amounted to Rp3.5 trillion for the 2011 fiscal year.

Total kontribusi yang dibayarkan kepada negara pada periode laporan adalah sebesar Rp4,179 triliun atau turun 11% dari kontribusi tahun sebelumnya sebesar Rp5,3 triliun.

The total contributions paid to the state in the reported period was Rp4.179 trillion, which was an 11 percent decrease from Rp5.3 trillion in 2010.


137

SUBSIDI LISTRIK PEMERINTAH GOVERNMENT ELECTRICITY SUBSIDY

Sesuai dengan awal pendiriannya sebagai perusahaan negara dengan tugas khusus memberikan jasa penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum (public service obligation/PSO), dalam menjalankan kegiatan operasionalnya PLN menerima bantuan finansial dalam bentuk subsidi selisih tarif penjualan. Subsidi listrik dihitung dari selisih negatif antara harga jual tenaga listrik rata-rata (Rp/kWh) dari masing-masing golongan tarif; dikurangi Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik (Rp/kWh) pada tegangan di masing-masing golongan tarif; dikalikan volume penjualan (kWh) untuk setiap golongan tarif. BPP tenaga listrik dihitung berdasarkan formula, termasuk tingkat susut jaringan transmisi dan distribusi, yang ditetapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral c.q. Direktorat Jenderal Kelistrikan. (EC 4)

In accordance with its establishment as a state-owned company tasked specifically with providing electrical power services for the public interest (public service obligation/ PSO), in running its operational activities PLN received financial assistance in the form of sales price subsidies. Electricity subsidies are calculated from the negative balance between the electricity sales prices (Rp/kWh) from each price category deduced by the Basic Cost of Supply (BPP) of electricity (Rp/kWh) on the voltage of each price category; multiplied by the sales volume (kWh) for each price category. The electricity BPP is calculated based on a formula, which includes the transmission and distributions network losses, which is set by the Ministry of Energy and Natural Resources, c.q. the Directorate General of Electricity. (EC 4)

Pemerintah Republik Indonesia memberikan subsidi listrik kepada pelanggan melalui Perseroan. Tata cara penghitungan dan pembayaran subsidi listrik Tahun Anggaran 2011 menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (PMK) No. 111/PMK.02/2007 tanggal 14 September 2007 yang diperbaharui dengan Peraturan No.162/PMK.02/2007 tanggal 17 Desember 2007.

The Indonesian Government provides electricity subsidies to customers through the Company. The procedure for the calculation and payment of electricity subsidies for the 2011 Fiscal Year uses Ministry of Finance Regulation (PMK) No. 111/PMK.02/2007 dated September 14, 2007, which was updated with Regulation No.162/PMK.02/2007 dated December 17, 2007.

Besarnya subsidi listrik dalam satu tahun anggaran secara final ditetapkan berdasarkan hasil audit atas ketaatan penggunaan subsidi listrik yang dilakukan oleh auditor yang ditunjuk Menteri Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran.

The size of the electricity subsidy in one fiscal year is finalized based on the results of an audit into electricity subsidy usage compliance, which is carried out by an auditor appointed by the Ministry of Finance, c.q. the Directorate General of Budgeting.

Pada tanggal 26 Maret 2012 dan 25 Maret 2011, Perseroan telah menerima hasil audit perhitungan subsidi listrik tahun 2011 dan 2010 masing-masing sebesar Rp93.177 miliar dan Rp58.108 miliar.

On March 26, 2012, and on March 25, 2011, the Company received the results of the 2011 and 2010 electricity subsidy calculation, which were respectively Rp93.177 billion and Rp58.108 billion.


138

MENDORONG PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN NASIONAL PROMOTING REGIONAL AND NATIONAL ECONOMIC GROWTH Selain kontribusi langsung kepada Pemerintah, Perseroan memberi kontribusi tak langsung, berupa penyerapan tenaga kerja lokal di daerah operasional Perseroan. Semakin banyak tenaga kerja lokal yang terserap, maka kegiatan perekonomian di areal seputar operasional Perseroan makin meningkat dan semakin meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. (EC 9)

Apart from directly contributing to the Government, the Company also provides indirect contribution, in the form of absorbing the local workforce in the Company’s operational areas. The greater the local workforce is absorbed, the more economic activities in the vicinity of the Company’s operations will increase and the more the lives of the people in the area will be improved. (EC 9)

Mengingat pentingnya penyerapan tenaga kerja lokal ini, Perseroan mempertimbangkan butir besaran penyerapan tenaga kerja lokal dalam memilih mitra pemasok maupun mitra kerja kontraktor pembangunan dan perawatan pembangkit. Selain melalui penyerapan tenaga kerja, Perseroan berkontribusi pada pertumbuhan perekonomian daerah melalui pembayaran pajak kendaraan bermotor atas seluruh armada kendaraan operasional yang beroperasi di daerah, sehingga turut menyumbang pada komponen pendapatan asli daerah (PAD).

Given the importance of of absorbing the local workforce, the Company takes into account the importance of local manpower employment in choosing supply partners as well as power plant construction and maintenance contractor partners. In addition to absorbing manpower, the Company contributes to the growth of the regional economy through payment of tax on vehicles on the entire fleet of operational vehicles operating in the area, thus contributing to regional revenue (PAD).

PLN memberikan kontribusi lain kepada perekonomian nasional berupa semakin meningkatnya keandalan pasokan listrik, sehingga kegiatan perekonomian, terutama aktivitas produksi dapat berlangsung setiap hari, 24 jam. Kegiatan perdagangan dan kegiatan masyarakat lain pada dasarnya dapat dilangsungkan setiap saat dengan dukungan penerangan yang semakin akuntabel.

PLN provides additional contribution to the national economy by increasing the reliability of electrical power supply, so that economic activities, especially production activities, can take place at any time supported by reliable lighting.


139

HUBUNGAN DENGAN MITRA KERJA RELATIONSHIP WITH BUSINESS PARTNERS

Area operasional PLN yang meliputi seluruh wilayah Indonesia membuat Perseroan sangat menyadari pentingnya interaksi positif dengan para pihak yang bertindak sebagai pemasok. Interaksi positif antara Perseroan dengan para pemasok, akan berdampak positif pula pada kinerja perusahaan, pada penciptaan lapangan kerja dan pada akhirnya akan mampu turut memacu pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. Oleh karena itu, bagi Perseroan pemasok atau supplier merupakan mitra-kerja yang penting.

PLN’s operational area covers all regions of Indonesia, meaning the Company is very aware of the importance of positive interaction with partners that act as suppliers. Positive interaction between the Company and its suppliers will also positively impact operational performance, job creation and will eventually be able to stimulate local as well as national economic growth. This is why the Company regards suppliers as important business partners.

Pada tahun pelaporan, jumlah mitra kerja yang terlibat dalam interaksi dengan operasional Perseroan cukup besar bergantung pada besaran unit bisnis masingmasing dan kompleksitas pekerjaan. Hubungan Perseroan dengan para mitra berdasar pada azas profesionalisme, dengan mempertimbangkan berbagai persyaratan yang mencakup standar mutu, sistem manajemen dan keselamatan kerja (SMK3), serta sistem manajemen lingkungan (SML). Azas profesionalisme mencakup juga pemenuhan ketentuan harga yang bersaing, kredibilitas, akuntabilitas, dan ketepatan atas pasokan barang maupun jasa dari para mitra kerja. Perseroan juga mensyaratkan dipenuhinya aspek-aspek HAM dalam pelaksanaan investasi pembangunan pembangkit, kerja sama maupun kegiatan pemasokan oleh para mitra kerja. (HR 1)

In the reported year, the total number of business partners engaged in interactions with the Company’s operations is large, depending on the size of the respective business units and operational complexity. The Company’s relations with its partners is based on the principles of professionalism, taking into account various requirements that cover quality standards, occupational safety and management systems (SMK3), as well as environmental management system (SML). Principles of professionalism also span compliance with competitive price requirements, credibility, accountability and the accuracy of goods and services supplied by the business partners. (HR 1)

Untuk itu, Perseroan menjalankan program evaluasi daftar mitra kerja yang dilakukan secara berkala, baik di dalam tahapan proses kerja maupun akhir kontrak kerja, sebagai dasar penilaian untuk proses seleksi selanjutnya, yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. Untuk menjamin kualitas dan kontinuitas proses seleksi, Perseroan saat ini telah menggunakan kebijakan “Prosedur dan Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa”, yang melibatkan mekanisme pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal dan menggunakan prosedur e-procurement untuk mendapatkan efisiensi penawaran.

For that purpose, the Company regularly evaluates its list of business partners, not only during the business process stage, but also at the end of the business contract, to act as a basic assessment for the next selection process, which is carried out transparently and accountably. To ensure quality and continuity in the selection process, the Company currently uses the “Procedures and Conduct of Goods and Services” policy, which involves supervision by the Internal Supervisory Unity and incorporates the e-procurement procedure to ensure efficiency in the bidding process.

Perseroan juga memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan koperasi setempat yang memiliki kompetensi untuk pekerjaan-pekerjaan jasa tertentu sebagai bagian pemberdayaan ekonomi setempat.

The Company also provides opportunities for small enterprises and cooperatives that have the competency to perform certain job services as part of its local economy empowerment.


140

PRODUK DAN JASA

Products and Services

Produk utama PLN adalah daya listrik yang dihasilkan dari instalasi pembangkit milik sendiri maupun dari pembangkit milik swasta (Independent Power Producer/ IPP). Perseroan mengalirkan daya listrik dari stasiun pembangkit melalui jaringan kabel transmisi bertegangan tinggi ke gardu induk, selanjutnya melalui kabel transmisi tegangan menengah dialirkan ke area-area sekitar pemukiman, untuk selanjutnya melalui jaringan distribusi bertegangan rendah dialirkan ke konsumen industri dan konsumen rumah tangga.

PLN’s main product is electrical power, which is produced at power generation installations that it owns itself, or privately owned power stations (Independent Power Producer/IPP). The Company sends the electricity from power stations through a network of high voltage transmission cables to substations, and then through medium voltage transmission cables to settlement areas, and then through a low voltage distribution network to industrial and residential consumers.

Pada setiap tahap penurunan tegangan yang dilakukan di gardu-gardu distribusi, hingga akhirnya di instalasi pengguna, PLN memasang peralatan pengaman dan pengatur tegangan untuk kawasan tertentu yang membutuhkannya.

For household consumers, PLN installs external installation devices complete with circuit breakers, standard voltage regulators and power usage meters. During every period, PLN recalibrates power consumption meters to ensure measurement accuracy.

Sedang untuk konsumen rumah tangga PLN memasang instalasi luar lengkap dengan pengatur pembatas daya, tegangan standar yang ditentukan dan pengukur pemakaian daya. Pada setiap periode PLN melakukan kalibrasi ulang (terra) atas akurasi peralatan pengukur pemakaian daya untuk menjamin akurasi pencatatan. Pemasangan seluruh instrumen pengaman di instalasi akhir di tempat konsumen juga dimaksudkan untuk menjamin keamanan konsumen. Perseroan juga mencantumkan petunjuk besaran tegangan listrik yang dialirkan dan peralatan yang mampu membatasi daya maksimum yang terpasang, sesuai kontrak pemasangan listrik yang ditanda-tangani kedua belah pihak. (PR 1, PR 3, PR 4)

The installation of all safety equipment at the end-stage installations at the consumer locations is also intended to ensure the safety of the consumer. The Company also includes directions for high voltage electricity and equipment able to limit the maximum power that has been installed, in accordance with electricity installation contracts which are signed by both parties. The voltage is lowered at each substation right until the end-user installations. PLN installs safety equipment and voltage regulators in areas that require them. (PR 1, PR 3, PR 4)

Sepanjang jalur transmisi dan distribusi serta arealareal gardu induk, gardu distribusi dan areal trafo, Perseroan memasang peringatan agar masyarakat luas dan konsumen berhati-hati dan menjaga jarak aman dengan areal dimaksud. Hal ini dilakukan untuk menjaga keamanan jaringan maupun kesehatan konsumen dan mencegah terjadinya kecelakaan akibat tersengat aliran listrik. (PR 1)

All along the transmission and distribution lines and in substation, distribution and transformer areas, the Company installs warnings for the general public and consumers to be careful and keep their distance in such areas. This is done to protect the network as well as the health of the consumers and prevent accidents caused by electrocution. (PR 1)

Sekalipun Perseroan melakukan prosedur perawatan instalasi pembangkitan, jaringan transmisi, distribusi, perawatan trafo di gardu induk maupun gardu distribusi untuk menjaga kualitas dan keandalan pasokan listrik, gangguan terhadap aliran listrik sesekali tetap terjadi. Sehingga pada periode pelaporan, Perseroan tetap menerima komplain dari konsumen menyangkut pelanggaran atas peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan, keamanan dan keandalan aliran listrik. Namun demikian Perseroan mampu menyelesaikan komplain tersebut dengan baik. (PR 2)

Although the company also conducts regular maintenance on power stations, transmission and distribution networks, and transformers at substations as well as distribution substations in order to maintain the quality and reliability of electricity supply, disturbances to the power transmission network still occur. As a result, during the reported period, the Company still received complaints from consumers regarding equipment and ethics violations pertaining to health, safety and reliability impacts caused by electricity. (PR 2)


141 KAPASITAS DAN KOMPOSISI PEMBANGKIT Pembangkit tenaga listrik yang dimiliki perusahaan terdiri dari pembangkit dengan menggunakan tenaga air, diesel, gas, gas uap, panas bumi dan uap dengan komposisi terbesar adalah pembangkit menggunakan tenaga uap yang mencapai 41% dari total kapasitas. Dari seluruh kapasitas pembangkit yang ada, tidak seluruh pembangkit mampu menghasilkan daya hingga 100%. Tergantung perawatan dan kondisi kebutuhan listrik, umumnya instalasi pembangkit beroperasi pada 85% kapasitas terpasang. (EU 1, EU 2)

Capacity and Composition of Generating Units Power plants owned by the Company consists of power plants powered by hydro energy, diesel, gas, gas steam, geothermal and steam, with steam comprising the largest composition, reaching 41 percent of the total capacity. None of the power plants are 100 percent efficient. Depending on the care and condition of power requirements, generally power generating units operate at 85 percent of their capacity. (EU 1, EU 2)

Data perkembangan rinci dari sarana penyediaan tenaga listrik selama periode 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini. (EU 1, EU 30)

Detailed data showing the development of power supply infrastructure over the last five years is shown in the table below. (EU 1, EU 30)

PEMBANGKIT POWER PLANTS PLTA Hydro Power Plant

2007 3.501

2008 3.504

2009 3.508

2010 3.523

2011 3.511

PLTD Diesel Power Plant

2.968*

3.020

2.980

3.268

2.568

PLTG Gas Power Plant

2.783

2.496

2.570

3.224

2.839

PLTGU Combined Cycle Power Plant

7.021

7.370

7.370

6.951

7.833

PLTP Geothermal Power Plant PLTU Steam Power Plant Total

415

415

415

439

435

8.534

8.764

8.764

9.452

12.052

25.222

25.571

25.607

26.895

29.268

EFISIENSI STASIUN PEMBANGKIT Jenis energi yang menggerakkan generator pembangkit dapat mempengaruhi efisiensi pembangkitan. Berdasarkan perhitungan biaya operasional, pembangkit yang menggunakan tenaga air (PLTA) memberikan perhitungan biaya paling rendah, diikuti oleh biaya pembangkit tenaga gas. Sedang pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) merupakan pembangkit paling boros bahan bakar tetapi lebih fleksibel karena dapat ditempatkan di mana saja dengan besaran daya sesuai yang dibutuhkan. Tingkat efisiensi masing-masing jenis pembangkit dapat dikemukakan dalam tabel berikut berdasarkan jenis bahan bakar dan perbandingan penggunaan bahan bakar per kWh yang dihasilkan. (EU 11)

Jenis Pembangkit

Type of Generation

Generating Unit Efficiency The type of energy that powers the generator influences its efficiency. Based on operational cost calculations, Hydro Power Plant provide the lowest cost calculation, followed by Gas Power Plant. Whereas Diesel Power Plant are the most inefficient, but are also the most flexible because they can be placed anywhere and produce the required amount of power. The efficiency levels of the respective types of power generators can be seen in the following table based on fuel type and the ratio of fuel consumption to kWh produced. (EU 11)

SFC

TARA KALOR

EQUIVALENT HEAT

BBM FUEL

BATUBARA COAL

GAS

Kcal/KWh

Ltr/KWh

Kg/KWh

MMBTU/KWh

PLTD Diesel Power Plant

2.534

0,2761

-

0,0140

PLTU Steam Power Plant

2.708

0,2800

0,4990

0,0100

PLTGU Combined Cycle Power Plant

2.210

0,2439

-

0,0080

PLTG Gas Power Plant

3.332

0,3677

-

0,0130

PRODUKSI TENAGA LISTRIK DAN BAURAN ENERGI Produksi tenaga listrik tahun 2011 mencapai 183.421 GWh atau mengalami kenaikan sebesar 8% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 169.786 GWh. Kenaikan tertinggi dari produksi tenaga listrik berasal dari sewa pembangkit, hal ini sejalan dengan upaya untuk mengatasi pemadaman bergilir pada daerah krisis yang kurang pasokan daya.

Energy Mixture and Electricity Production Electrical power production in 2011 reached 183.421 GWh, which was an 8 percent increase, compared to 169.786 GWh produced in 2010. The highest increase in electrical energy production was derived from rented power generators, which was in line with efforts to solve power blackouts in crisis areas that do not receive enough power supply.


142 Data rinci produksi tenaga listrik selama periode 5 tahun terakhir terdapat pada tabel di bawah ini.

The following table contains detailed power production data over the last five years.

Tabel Produksi Tenaga Listrik (GWh)

Electricity Production (GWh)

Produksi Production Produksi Sendiri Own production Pembelian Tenaga Listrik Power purchase Sewa Genset Rental of genset Total Produksi Total production

2007

2008

2009

2010

2011

107.984

113.340

115.434

123.477

128.853

31.199

31.389

36.169

38.076

40.682

3.257

4.707

5.194

8.233

13.886

142.440

149.437

156.797

169.786

183.421

Dalam memproduksi tenaga listrik, PLN berusaha untuk mengoptimalkan bauran energi dengan tujuan untuk mengurangi penggunaan BBM secara optimal. Pada tahun 2011 pemakaian bahan bakar minyak meningkat dari semula 19,90% menjadi 24,78%.

In producing electrical power, PLN endeavors to optimize energy mixtures in order to optimize the reduction of fuel consumption. In 2011, fuel consumption increased 24.78 percent, from 19.90 percent previously.

Rincian bauran energi selama periode 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini. (EU 2, EU 30)

Details of energy mixes over the past five years can be seen in the below table. (EU 2, EU 30)

Tabel Bauran Energi (%)

Energy Mix (%)

SUMBER ENERGI ENERGY RESOURCES Bahan Bakar Minyak Oil fuel

2007

2008

2009

2010

2011

25,5

27,7

22,06

19,90

24,78

Non-Bahan Bakar Minyak Non oil fuel Air Water Batu bara Coal Panas Bumi Geothermal

7,5

7,2

6,57

9,32

6,77

29,3

27,6

27,51

27,50

42,39

2,2

2,3

2,24

2,00

5,20

Gas Alam Natural Gas

13,5

14,2

18,59

18,86

20,86

Beli Purchase

22,0

20,9

23,07

22,43

*

*) Produksi tenaga listrik yang berasal dari pembelian telah didistribusikan berdasarkan jenis bahan bakar

*)Electrical power production from purchases distributed based on fuel type

RENCANA PENAMBAHAN DAYA Berdasarkan target peningkatan pertumbuhan perekonomian dalam beberapa tahun ke depan, Pemerintah dan Manajemen Perseroan telah memperhitungkan bahwa Indonesia harus menambah daya listrik dan kapasitas pembangkit sebesar 20.000 MW selama sepuluh tahun mendatang. Asumsi makro ekonomi digunakan dalam perhitungan tersebut, termasuk target untuk memenuhi tingkat elektrifikasi nasional hingga 94,4% pada 2020.

Power Capacity Building Plan Based on the economic growth enhancement target for the coming years, the Government and Company’s management board have calculated that Indonesia must increase its electrical power plan capacity by 20,000 MW within the next 10 years. This calculation is based on a macroeconomic assumption, including the target to increase the nation’s electrification rate to 94.4 percent in 2020.

Berdasarkan pendekatan sasaran makroekonomi dan kenyataan bahwa konsumsi listrik per rumah tangga/ kapita di Indonesia yang saat ini masih tergolong paling rendah di Asia, Perseroan dan Pemerintah Indonesia kini tengah melaksanakan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW tahap I, dengan sumber energi pembangkit berbahan bakar batu bara. Langkah ini disusul dengan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik 10.000 MW tahap II, dengan sumber energi bauran, PLTA, batu bara, panas bumi dan gas. Penjelasan lebih mendetail atas kedua program ini dapat dilihat pada Laporan Tahunan PT PLN (Persero) 2011. (EU 10, EU 23, EN 4)

Based on the approach to macroeconomic targets and the fact that electricity consumption per household/capita in Indonesia is currently still considered the lowest in Asia, the Indonesian Government and the Company are now in the middle of implementing stage I of the 10,000 MW Fast Track Program, using coal as the fuel to power the plants. This step will be combined with the implementation of stage II of the 10,000 MW Fast Track Program, which will incorporate a mixture of fuels – hydro, coal, geothermal and gas. A more detailed explanation of the two programs can be seen in the 2011 PLN Annual Report. (EU 10, EU 23, EN 4)


143 Selain dua program percepatan tersebut, Perseroan menjalin kerja sama dengan pembangkit listrik swasta (IPP) dengan membeli daya listrik dari stasiun pembangkit yang mereka kelola untuk kemudian didistribusikan melalui jaringan transmisi dan distribusi milik PLN.

Apart from these two programs, the Company will cooperate with Independent Power Producer (IPP) by buying electricity from power plant that they manage, for distribution through PLN’s transmission and distribution network.

Pada umumnya pembangunan stasiun pembangkit baru milik PLN baik dalam rangka percepatan pembangunan maupun realisasi rencana pembangunan pada skema yang wajar dilakukan di atas tanah yang telah dibebaskan. Jika ada lokasi pembangunan yang berada di areal tanah adat/ulayat, maka dilakukan pendekatan yang memadai sehingga tidak menimbulkan konflik.

In general, the development of power stations owned by PLN both in framework of the construction acceleration as well as the realization of construction planning, is being carried out in areas that have already been cleared. If the construction areas are in customary or traditional areas, then an appropriate approach is taken to ensure no conflict of interests arise.

Sebagai contoh, pembangunan PLTA Genyem di Provinsi Papua berlokasi di tanah kehutanan dan tanah adat. Proses pinjam pakai kawasan hutan telah diproses sesuai peraturan yang berlaku sedangkan pembebasan tanah adat telah dilakukan dengan perturan yang berlaku serta dengan mekanisme adat. Tidak ada peristiwa pemindahan penduduk untuk PLTA Genyem karena tidak ada penduduk yang bermukim di tanah lokasi pembangunan PLTA Genyem. (EU 19, EU 20)

As an example, the construction of the Genyem Hydro Power Plant in Papua Province was located in both a forest and traditional area. The process of leasing the land has been carried out in accordance with the prevailing regulations while the clearing of traditional land has been carried out according to the prevailing regulations and with traditional mechanisms. There has been no relocation of residents for the Genyem Hydro Power Plant because there are no residents settled at the Genyem Hydro Power Plant construction location. (EU 19, EU 20)

Untuk mengantisipasi terjadinya perselisihan dengan masyarakat pemilik tanah adat, PLN telah menyusun program pemberdayaan masyarakat adat (community development action plan/CDAP) yang berisi program-program pemberdayaan masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial PLN (Corporate Social Responsibility/CSR). Program CSR disusun berdasarkan hasil konsultasi dengan pemerintah daerah setempat dan masyarakat adat di sekitar lokasi proyek PLTA Genyem. Program CSR tersebut antara lain pembangunan proyek air bersih dan penyambungan listrik. Sehingga tidak ada kasus perselisihan dengan penduduk asli menyangkut hak tanah selama periode pelaporan. (HR 9, EU 19)

To anticipate disputes with traditional land owners, PLN has prepared the community development action plan (CDAP), which consists of public empowerment programs in the form of Corporate Social Responsibility (CSR). The CSR program is based on the results of a consultation with the regional government and the traditional community in the vicinity of the Genyem Hydro Power Plant project. This CSR program includes electricity connectivity and clean water development projects. As a result there have been no disputes between the local residents concerning land rights during the reported period. (HR 9, EU 19)

SUSUT JARINGAN (EU 12) Secara total, realisasi susut jaringan tahun 2011 mencapai 9,41% dengan komposisi 2,25% untuk transmisi dan 7,34% untuk distribusi. Pencapaian susut jaringan ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya, misalnya 2010 sebesar 9,7% dan 2009 sebesar 9,93%. Untuk menurunkan susut nonteknis, upaya jangka pendek yang dilakukan Perseroan adalah melalui peningkatan kualitas pembacaan pemakaian tenaga listrik, dengan cara : • melakukan pengawasan terhadap hasil baca meter; • membaca pemakaian tenaga listrik pelanggan potensial secara remote dengan menggunakan Automatic Meter Reading (AMR) yang dipasang pada pelanggan tersebut; • menertibkan pemakaian tenaga listrik kepada pelanggan yang melakukan pencurian tenaga listrik.

NETWORK LOSSES (EU 12) In total, the realized network losses in 2011 reached 9.41 percent, comprising 2.25 percent from transmission losses and 7.34 percent from distribution losses. The total losses were an improvement from previous years, for example 9.7 percent in 2010 and 9.93 percent in 2009. In order to decrease non-technical losses, the short-term efforts undertaken by the Company are in accordance with increasing electrical power consumption measuring improvements, through the following means: • Supervise meter readings; • Measure the potential power consumption of customers remotely through Automatic Meter Reading (AMR), which are installed at the customers’ locations; • Curb power use by those who steal electricity.


144

Untuk meningkatkan efektivitas penggunaan listrik Perseroan melakukan tindakan tegas atas setiap keterlambatan pembayaran maupun tindak pencurian tenaga listrik. (EU 27)

In order to improve the effectiveness of electricity use, the Company is cracking down on late payments and electricity theft. (EU 27)

Di samping usaha tersebut di atas, secara berkesinambungan Perseroan berupaya menurunkan susut teknis melalui: • Pemasangan trafo sisipan dan penambahan jumlah Jaringan Tegangan Rendah (JTR), agar arus penghantar lebih kecil dan tegangan ujung menjadi lebih baik; • Pembentukan organisasi di cabang dan wilayah/ distribusi yang bertanggung jawab terhadap akurasi pengukuran pemakaian tenaga listrik; • Perolehan sertifikasi mutu ISO 9001 pada proses bisnis Pengelolaan Alat Pencatat Pemakaian (APP) tenaga listrik. • Penertiban Penggunaan Tenaga Listrik (P2TL), penertiban Penerangan Jalan Umum (PJU) dan penerangan reklame ilegal secara intensif; • Pemeriksaan rutin pelanggan besar terhadap akurasi Current Transformer (CT), Potential Transformer (PT) dan wiring (pengawatan).

In addition to the above efforts, the Company is continuously striving to reduce technical losses through the following ways: • Installation of transformers and additions to the Low Voltage Network (JTR), so that the current is smaller and end voltage is better. • Form an organization in regional and distribution offices that are responsible for the accuracy of electrical power measurements. • Obtain the ISO 9001 quality certification on electrical power Consumption Measurement Device Management in business process. • Strongly enforce Electrical Power Consumption (P2TL), Public Street Lighting (PJU) and illegal billboard lighting.

Tabel Susut Jaringan

Network Losses 2007

• Routine inspection of major customers’ Current Transformers (CT), Potential Transformers (PT) and wiring.

2008

2009

2010

2011

Susut Transmisi Transmission Losses

%

2,24

2,17

2,18

2,25

2,25

Susut Distribusi Distribution Losses

%

8,84

8,29

7,93

7,64

7,34

Susut Jaringan Network Losses

%

11,08

10,67

9,93

9,70

9,41


145

MANAJEMEN PRODUK product management

PLN melakukan identifikasi dan inovasi produk untuk memenuhi persyaratan kelompok pelanggan dan segmen pasar dengan berpedoman pada surat Dirjen LPE No 114-12/39/600.2/2002 tanggal 2 Mei 2002 tentang Indikator Mutu Pelayanan Ketenagalistrikan dan dengan cara mendengarkan kebutuhan pelanggan atas mutu tenaga listrik untuk keperluan masing-masing kelompok pelanggan melalui kegiatan temu pelanggan, temu asosiasi kelompok industri/usaha serta memperhatikan data komplain pelanggan.

PLN carries out identification and inventory of products to meet the requirements of customer groups and market segments with reference to Directorate General Letter LPE No. 114-12/39/600.2/2002 dated May 2, 2002, on Electrical Energy Service Quality Indicators and through listening to the needs of customers on electricity quality for the respective needs of customer groups in accordance with customer gatherings, industrial/business group meetings and as well as taking into account customer complaint data.

Masukan ini, dibahas, dianalisis dalam pertemuan PLN Pusat dengan unit untuk mencari solusi pemenuhan mutu listrik, dengan melihat kemampuan instalasi ketenagalistrikan yang ada. Metode tersebut diterapkan di seluruh unit, dengan melakukan inovasi operasi maupun pemasangan peralatan baru. Untuk menarik pelanggan baru dan memperluas hubungan pelanggan yang telah ada, PLN meningkatkan ketersediaan daya di satuan sistem ketenagalistrikan, rehabilitasi jaringan, serta menawarkan inovasi produk dan layanan sebagaimana pada tabel di bawah, yang dilaksanakan di seluruh unit pelayanan PLN.

This input is discussed and analyzed in PLN’s Head Office meetings with units to find solutions to power quality fulfillment issues, by considering the capabilities of existing electrical power installations. This method is carried out in all units, through innovative operations as well as by installing new equipment. To draw new customers and strengthen relations with existing customers, PLN increases the availability of power in electrical power system units, network repairs, and offers innovative products and services, as shown in the below table, which are carried out in all of PLN’s service units.

Hasil perbaikan mutu produk ini diukur, dievaluasi kembali, sebelum dan sesudah dikonsumsi pelanggan. Evaluasi dan sharing layanan dilakukan pada forum niaga setiap triwulan. Pengukuran dan evaluasi meliputi tegangan pelayanan, urutan fase, frekuensi.

The results of product quality improvement is monitored and reevaluated before and after they are consumed by the customer. Evaluation and service sharing is conducted during the quarterly business forum. Measurement and evaluation includes voltage, phase sequence and frequency.

NO 1 2 3 4

KELOMPOK PELANGGAN

CUSTOMER CATEGORY Rumah Tangga (R) Household Bisnis (B) Business Industri (I) Industry Publik (P) Public

INOVASI LAYANAN

INOVASI PRODUK

SERVICE INNOVATION PRODUCT INNOVATION PDKB, Genset bergerak, Trafo bergerak Prabayar Prepaid, PPOB Hotline Maintenance, Mobile Genset, Prabayar Prepaid PPOB, B to B, AMR Mobile Trafo Prabayar Prepaid PPOB, B to B, AMR Prabayar Meterisasi Prepaid Meterization, AMR

DEMAND SIDE MANAGEMENT (EU 7) Untuk menjaga keandalan dan kontinuitas pasokan listrik kepada seluruh pelanggan ditengah keterbatasan kapasitas pembangkit, terutama pada saat beban puncak, Perseroan menerapkan program Demand Side Management. Program ini dilaksanakan untuk memangkas atau mengalihkan beban puncak dengan cara: • Mekanisme konservasi energi dengan mendorong masyarakat untuk melakukan penghematan energi; • Memberikan paket diskon kepada pelanggan industri dan bisnis skala besar yang dapat mengalihkan bebannya dari waktu beban puncak ke waktu luar beban puncak;

DEMAND SIDE MANAGEMENT (EU 7) To maintain the reliability and continuity of electricity supply to all customers amid a limited power supply capacity, especially during times of peak load, the Company implements the Demand Side Management program. This program is carried out to reduce or alternate peak load through the following ways: • Energy conservation mechanism by encouraging the public to save on energy; • Provide discount packages for industrial customers and large business that can alternate their electricity loads from peak load times to non-peak load times;


146

PLN selalu memastikan mutu layanan agar memenuhi standar kesehatan, keselamatan & keamanan. PLN always ensure a quality service to meet health, safety and security standards.

• Untuk daerah-daerah yang daya mampu pembangkitnya masih kritis, maka permintaan sambungan baru bagi pelanggan tarif industri dapat diberikan dengan catatan tidak menggunakan listrik pada waktu beban puncak (WBP); • Melakukan kampanye pengurangan beban listrik pada waktu beban puncak.

• For areas whose power generation capacity is critical, new industry rate connection requests can be accepted provided the industry does not use power at peak load times.

SUPPLY SIDE MANAGEMENT Di lain pihak, untuk mengatasi masalah kekurangan daya pembangkit yang dikelola sendiri, Perseroan melakukan upaya lain dalam menjaga kendala pasokan di waktu beban puncak, yakni dengan menerapkan program Supply Side Management (SSM) dengan membeli kelebihan tenaga listrik yang dibangkitkan dari beberapa pembangkit swasta untuk memenuhi kekurangan pasokan tenaga listrik dari pembangkit milik PT PLN (Persero).

SUPPLY SIDE MANAGEMENT On the other hand, to overcome power shortages at power plants owned by PLN, the Company conducts other efforts to manage power supply during peak load times, including implementing the Supply Side Management (SSM) program to purchase excess electricity generated by private power plants to offset electricity supply shortages at PLN owned power stations.

• Run a campaign to reduce power load during peak load times.


147

PENGENDALIAN MUTU quality control

PLN selalu memastikan mutu layanan agar memenuhi standar kesehatan, keselamatan & keamanan baik untuk pelanggan maupun tempat kerja melalui penerapan sistem LK2 dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai Kpts Direksi No.090.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Instalasi, No.091.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Umum dan No.092.K/DIR/2005 tentang Pedoman Keselamatan Kerja yang merupakan penjabaran dari Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

PLN always ensure a quality service to meet health, safety and security standards, not only for customers but all places of work, through the application of the LK2 system and environmental management in accordance with Board of Directors decisions No.090.K/DIR/2005 on Installation Safety Guidelines, No.091.K/DIR/2005 on General Safety Guidelines and No.092.K/DIR/2005 on Occupational Safety Guidelines which are an elaboration of Law No. 1 1970 on Occupational Safety.

Dalam mengimplementasikan ketentuan tersebut PLN menggunakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.PER.05/MEN/1996. Monitoring dan evaluasi implementasinya dilaksanakan setiap semester melalui sistem penilaian tingkat kinerja (Kpts Dir No.031.K/ DIR/2010 dan Kpts Dir No.032.K/DIR/2010) dengan mengacu pada faktor-faktor sebagaimana digambarkan pada tabel di bawah.

In implementing these provisions, PLN applies the Occupational Environment, Safety and Health Management System in accordance with Ministry of Manpower Regulation No. PER.05/ MEN/1996. The implementation of monitoring and evaluation is carried out every half a year through the performance level rating system (Kpts Dir No.031.K/DIR/2010 and Kpts Dir No.032.K/DIR/2010)by referring to the factors shown in the below table.

FAKTOR

FACTOR

Kesehatan

Health

INDIKATOR

INDICATOR

UKURAN

SIZE

Studi & Penyusunan Dokumen Lingkungan (AMDAL dan atau UKLUPL dan atau DPPL).

TARGET/SASARAN

TARGET/OBJECTIVES

Tepat waktu atau lebih cepat.

Environmental Document Preparation & Studies (AMDAL and/or UKL-UPL and/or DPPL).

On time or even faster.

Kesehatan

Pelaksanaan pengelolaan lingkungan.

Health

Environmental Management Execution.

Kegiatan pengelolaan dilaksanakan sesuai dengan RKL/UKL.

Kesehatan

Pelaksanaan pemantauan lingkungan.

• Baku mutu limbah cair terpenuhi.

Health

Environmental Monitoring Execution.

Management activities carried out in accordance with RKL / UKL.

Fulfillment of Liquid Effluent Quality Standard.

• Baku mutu udara terpenuhi.

Fulfillment of Air Quality Standard

UPL, UKL

• Tidak ada keluhan dari masyarakat.

No complaint from the communities.

• Dibuat neraca limbah B3.

Hazardous waste balance is to be prepared.

Kesehatan

Health

Review/revisi/peninjauan kembali dokumen lingkungan (AMDAL atau RKL-RPL atau UKLUPL atau DPPL).

Review/Revision/Re-evaluation on the Environmental Documents ((AMDAL and/or UKLUPL and/or DPPL).

Tepat waktu atau lebih cepat.

On time or even faster.


148 FAKTOR

FACTOR

Keselamatan

Safety

INDIKATOR

INDICATOR

Kecelakaan kerja & penyakit akibat kerja (PAK).

Work Accident or Ailments due to Work. Keselamatan

Safety Keselamatan

Safety

Keamanan

Security

Kecelakaan masyarakat umum karena kelalaian PLN.

Public Community Accident due to PLN Negligence.

Kebakaran instalasi/bangunan dan gangguan/ kerusakan instalasi.

Burning of installation/building and disruption/ damage of installation. Penerapan standar SNI, SPLN dan standar lainnya pada setiap kegiatan ketenagalistrikan.

UKURAN

SIZE

TARGET/SASARAN

TARGET/OBJECTIVES

0 (zero accident) Jumlah kecelakaan

Frequency of Accident

Kali

0 (zero accident)

0

Times

%

100

%

100

%

100

%

100

Implementation of SNI, SPLN standards and other standards on each electricity event. Security

Sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan.

Keamanan

Sertifikasi laik operasi bagi instalasi.

Keamanan

Electricity Technical Manpower Competence Certification.

Security

Operational Feasibility Certification for Installation.

Keamanan

Sertifikasi system manajemen K3 (SMK3).

Security

EHS Management System Certification.


149

LAYANAN KEPADA PELANGGAN services to customers

JUMLAH PELANGGAN, KOMPOSISI DAN DAYA TERSAMBUNG Jumlah pelanggan pada tahun 2011 mencapai 45.895 ribu pelanggan, naik 8,15% dibandingkan tahun 2010 setelah keberhasilan program Gerakan Sehari Sejuta Sambungan (GRASSS). Hasil upaya Perseroan menghapus daftar tunggu akhirnya dapat menambah pelanggan baru sebanyak 3,4 juta pelanggan.

Number and Composition of Connected Customers The number of customers in 2011 reached 45,895,000, up 8.15 percent from 2010 following the success of the One Million Connections a Day Movement (GRASSS). The result of the Company’s efforts to clear the waiting list ended with the addition of 3.4 million new customers.

Tabel Pertumbuhan Pelanggan

Customer Growth Table

Jumlah pelanggan Customers numbers

(Ribu plg)

Pertumbuhan Growth

(%)

Rumah Tangga Household Usaha Bisnis Business Industri Industry Umum Public Jumlah Total

2009

2010

2011

40.117

42.435

45.895

4,43

4,05

3,28

5,78

8,15

2007

2008

2009

2010

2011

34.684

36.025

37.099

39.324

42.578

1.611

1.716

1.802

1.912

2.049

47

48

48

49

50

992

1.055

1.168

1.150

1.218

37.334

38.844

40.117

42.435

45.895

Sedangkan daya tersambung pada tahun 2011 mengalami kenaikan sebesar 7.750 MVA dari tahun sebelumnya, sehingga menjadi total 75.189 MVA. Peningkatan daya tersambung ini sangat berkaitan erat dengan penambahan pelanggan. Semakin banyak calon pelanggan yang dapat dilayani penyambungannya, maka semakin tinggi pula jumlah daya tersambungnya.

Meanwhile, the total connected power increased in 2011 by 7,750 MVA from the previous year to reach a total of 75,189 MVA. This increase in connected power is greatly related to the increase in customers. The greater the number of customers that can be connected, the greater the total connected power will be.

Connected Power (MVA) Table

Tabel Daya Tersambung (MVA) Daya Tersambung Connected Power

MVA

Pertumbuhan Growth

(%)

Tabel Daya Tersambung Menurut Kelompok Pelanggan (MVA) URAIAN DESCRIPTION

2008 38.844

Number of Customers Table (Thousand Subscribers) (EU3)

Tabel Jumlah Pelanggan (Ribu Pelanggan) (EU3 ) URAIAN DESCRIPTION

2007 37.334

2007

2008

2009

2010

2011

56.549

60.086

62.894

67.439

75.189

6,06

6,25

4,67

7,23

11,49

Power Connections Based on Customer Groups (MVA) Table

2007

2008

2009

2010

2011

Rumah Tangga Household

27.777

29.335

30.700

33.202

37.183

Usaha Bisnis Business

10.939

11.942

12.710

13.772

15.236

Industri Industry

13.881

14.531

14.790

15.566

17.478

3.952

4.278

4.694

4.899

5.292

56.549

60.086

62.894

67.439

75.189

Umum Public Jumlah Total

Dengan pertumbuhan jumlah pelanggan sebesar 8,15% dan peningkatan daya tersambung sebesar 11,5% maka pada akhir tahun 2011 tingkat elektrifikasi telah mencapai 74,28% dari tahun sebelumnya sebesar 66,51%. Artinya masih ada lebih dari seperempat daerah atau masyarakat Indonesia yang belum menikmati aliran listrik. (EU 26)

With an 8.15 percent growth in the total number of customers, and an 11.5 percent increased in total connected power, by the end of 2011 the electrification rate had reached 74.28 percent, up from 66.51 percent in the previous year. That means that more than a quarter of all regions, or a quarter of the population do not yet enjoy electricity. (EU 26) The Company seeks to expand


150 Perseroan berupaya melakukan ekspansi penambahan jumlah pembangkit dan jaringan transmisi dan distribusi untuk menjangkau seluruh wilayah Indonesia.

and increase the number of power plants and the transmission and distribution network to reach all of Indonesia’s regions.

PUSAT PENGADUAN PLN mengelola keluhan pelanggan melalui “call centre 123”, website www.pln.co.id, atau melalui loket dinas gangguan dan loket pengaduan. Setiap keluhan pelanggan tersebut dimonitor penyelesaiannya secara harian, mingguan, dan bulanan oleh supervisor, asisten manajer dan manajer unit pelaksana. (PR 4, PR 8)

COMPLAINTS CENTER PLN manages all complaints through the “123 call center” and www.pln.co.id, or through official disruption service counters and complaint counters. Every customer complaint settlement is monitored on a daily, weekly and monthly basis by the supervisor, assistant manager and implementation unit manager. (PR 4, PR 8)

Untuk menjamin terselesaikannya keluhan secara tuntas, maka penanganan keluhan pelanggan dicatat pada jurnal (logbook) pelayanan. Seluruh data keluhan pelanggan tercatat dalam database yang sudah terkomputerisasi. Penyelesaian keluhan pelanggan dimasukkan ke dalam target kinerja unit.

To ensure all complaints are completely resolved, the handling of customer complaints is recorded in a customer logbook. All customer complaint data recorded in the database is inputted into a computer. Settlement of customer complaints is inputted into the unit’s performance targets.

Untuk memastikan keluhan pelanggan ditangani dengan tepat dan efektif, PLN menetapkan standar waktu pelayanan per jenis gangguan pada unit pelaksana, yaitu: (PR 6) • Kedatangan petugas: 30 menit. • Gangguan trafo: 4 jam. • Gangguan JTR: 1,5 jam • Gangguan SR: 30 menit.

To ensure customer complaints are handled completely and effectively, PLN sets standard service times standards for each complaint by the unit handling the complaint, as follows: (PR 6) • Officer arrival: 30 minutes. • Transmission disruption: 4 hours. • JTR disruption: 1.5 hours. • SR disruption: 30 minutes.

Setiap tahun dilakukan lomba pelayanan gangguan unit yang diselenggarakan oleh PLN Pusat. Manajemen keluhan pelanggan dilaksanakan untuk mengembalikan kepercayaan pelanggan dan meningkatkan keterikatan pelanggan dengan cara memperbaiki standar pelayanan, dan menjelaskan penyebab gangguan kepada pelanggan dan permintaan maaf kepada pelanggan atas terjadinya gangguan.

Every year a customer complaint unit competition is held by PLN’s Head Office. The management of customer complaints is undertaken to rebuild customer trust and improve customer engagement by improving service standards, and explaining the causes of disturbances to customers and apologizing to customers for disruptions.


151 Adanya kebijakan sesuai Kep. Dirjen LPE No.1612/43/600.3/2003, bahwa apabila standar pelayanan terlampaui dari yang dijanjikan maka akan diberikan kompensasi sebesar 10% Biaya Beban. Kompensasi ini dilaksanakan di seluruh unit pelaksana pelayanan pelanggan. Kumpulan dan analisis keluhan pelanggan digunakan untuk perbaikan organisasi dan pengembangan instalasi ketenagalistrikan dan dijadikan masukan dalam penyusunan Rencana Jangka Panjang dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahunan.

The Company implements policies in accordance with Board of Directors Decision LPE No.16-12/43/600.3/2003, which stipulates that if service standards exceed what is promised then they will be given compensation amounting to 10 percent of the Cost Expense. Compensation is carried out at all customer service units. Collection and analysis of customer complaints is used to improve the organization and development of electrical power installations and as input for the preparation of the Long Term Plan, Occupational Plan and Annual Corporate Budget.

Perseroan senantiasa menghormati privasi pelanggan, dalam menyampaikan keluhannya, sehingga selama periode pelaporan tidak ada denda terkait pelanggaran atas privasi pelanggan. (PR 9)

The Company always respects the privacy of its customers, in addressing complaints, with the result that in the reported period, no fees were incurred owing to customer privacy violations. (PR 9)

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN Survei kepuasan pelanggan dilakukan setiap tahun. Tujuan pelaksanaan survei adalah untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan pelanggan dipandang dari perspektif pelanggan, dan sekaligus memberikan penilaian terhadap kemampuan unit operasional dalam memelihara kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan dari hari ke hari. (PR 5)

CUSTOMER SURVEY SATISFACTION A customer satisfaction survey is carried out every year. The goal of the survey is to determine the level of customer service quality as seen from the perspective of the customers, and at the same time give a rating to the abilities of operational units in maintaining customer quality provided to customers from day to day. (PR 5)

Hasil yang ditampilkan berdasarkan survei yang dilakukan terhadap pelanggan listrik yang dilayani oleh 5 PLN Distribusi dan 16 PLN Wilayah. Survei dikelompokkan atas 6 produk pelayanan, antara lain: 1. Frekuensi Gangguan. 2. Lama Pemadaman. 3. Respon Pengaduan. 4. Transparansi biaya. 5. Layanan Pasang Baru/Perubahan Daya/Penyambungan Sementara. 6. Layanan Informasi, Sikap Petugas dan Kemudahan Pembayaran.

The results shown are based on a survey conducted on electricity customers served by five PLN Distribution Units and 16 PLN Regional Units. The survey is categorized into six service criteria, including: 1. Frequency of disturbances. 2. Duration of power outages. 3. Complaint response. 4. Price transparency. 5. New Connection/Power Alteration/Temporary Connection services. 6. Ease of payment, officer attitude and information services.

Rentang Skala Kepuasan adalah:

Range of Satisfaction:

16,66%-33,32%

Sangat tidak puas Very Unsatisfied

50,00%-66,66%

Kurang puas Less Satisfied

83,33%-100%

Puas Satisfied

Hasil survei tahun 2011 adalah sebagai berikut: (PR 5)

The results of the 2011 survey are as follows: (PR 5)

Tinggi rendahnya Kepuasan Pelanggan (KP) dipengaruhi oleh nilai mutu layanan dan nilai harapan pelanggan PLN. Pada Survei ini KP tertinggi dimiliki oleh wilayah Bali dengan nilai 89,59% (puas) dan terendah wilayah Bangka Belitung dengan nilai 70,79% (cukup puas).

The highs and lows of Customer Satisfaction (KP) are influenced by the PLN customers’ expectations of service, quality and value. In the Survey, the highest KP rating belonged to the Bali region with 89.59 percent (satisfaction) and lowest was the Bangka Belitung region with 70.79 percent (reasonably satisfied).

Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) yang tinggi tidak selalu menggambarkan keberhasilan wilayah dalam melayani pelanggan, demikian pula IKP yang rendah tidak selalu menggambarkan kegagalan pelayanan pada wilayah yang bersangkutan. Faktor di luar kendali internal wilayah yang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya IKP adalah faktor harapan pelanggan.

A high Customer Satisfaction Rating (IKP) does not always perfectly depict a region’s success in serving its customers, just as a low IKP does not always perfectly depict a region’s failure in providing services in its respective area. Factors beyond the control of the region that can trigger high and low IKPs play a role in determining customer expectations.


152 Indeks Kepuasan Pelanggan adalah jumlah total dari skor layanan dikurangi skor harapan, yang dikalikan dengan bobot berupa skor kepentingan, yang kemudian dibagi oleh jumlah total skor kepentingan. Apabila hasilnya nol atau positif artinya responden telah puas atas layanan yang diberikan. Hal ini dikarenakan layanan yang diberikan telah sama bahkan melebihi harapan yang diinginkan.

The Customer Satisfaction Index is the total service score minus customer expectations, which is multiplied by the weighted importance score, and then divided by the total importance score. If the score is zero or positive, this means the customers were satisfied with the provided services. This is because the services provided have met or exceeded customer expectations.

Pada kajian ini IKP tertinggi dimiliki oleh Wilayah Maluku (-0,6195), sementara rata-rata mutu layanan yang diberikan rendah (3,914). Hal ini dipengaruhi oleh rendahnya ratarata harapan pelanggan (4,505). Sebaliknya dapat dilihat pada IKP wilayah Kalimantan Timur yang tergolong rendah (-1,2756) padahal tingkat mutu layanan rata-rata cukup tinggi (4,054), Rendahnya IKP Kalimantan Timur ternyata dipengaruhi oleh tingginya rata-rata harapan (5,332) pelanggan di daerah itu.

In this study, the highest IKP went to Maluku (-0,6195), while the average service quality of service provided was low (3.914). This is influenced by the low average customer expectation (4.505). Reversely, it can be seen that the IKP of East Kalimantan was low (-1,2756), while the average level of service quality was quite high (4.054). East Kalimantan’s low IKP was influenced by the high customer expectations level (5.332) in the area.

Indeks kepuasan pelanggan secara keseluruhan di Indonesia berada pada kategori kurang puas dengan nilai (-0,9929). Sementara untuk IKP responden rumah tangga dan IKP non responden rumah tangga juga berada dalam kategori kurang puas dengan nilai (-1,0343) dan (-0,9979).

The overall customer satisfaction index in Indonesia fell into the “not satisfied” category (-0.9929). While household IKP respondents, and household IKP non-respondents were also in the not satisfied category (-1,0343) and (-0,9979).

Permasalahan yang dihadapi PT PLN (Persero) dalam meningkatkan kepuasan pelanggannya adalah aspekaspek yang berada pada Kuadran I, yakni kuadran dengan kinerja rendah sedangkan tingkat kepentingan di mata pelanggan tinggi. Prioritas utama yang harus dibenahi adalah lama gangguan dan frekuensi gangguan.

Problems faced by PLN in improving customer satisfaction are aspects in Quadrant 1, which is the quadrant with the lowest performance while the level of importance in the eyes of the customer is high. The main problems that must be addressed are the duration of disruption and the frequency of disruption.

Fakta ini menunjukkan masih lemahnya pengelolaan PT PLN terutama dalam penyediaan pasokan/suplai tenaga listrik untuk dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, sehingga durasi yang panjang dan frekuensi pemadaman sering terjadi antara lain kebijakan pemadaman bergilir yang dilakukan. Bagi sistem yang telah terpenuhi pasokannya maka perawatan sistem perlu dilakukan untuk meminimalkan terjadinya pemadaman karena gangguan.

These factors shows that there are still weaknesses in PLN’s management, especially in providing electricity supply to meet customer needs, resulting in long and frequent power outages and policies such as rolling blackouts. For systems whose supply has been filled, maintenance systems need to be carried out to minimize power outages due to interferences.

Kepuasan Pelanggan (KP) dan Indeks Kepuasan Pelanggan (IKP) dipengaruhi oleh faktor di luar kendali wilayah, yaitu harapan pelanggan pada wilayah tersebut. Tinggi rendahnya harapan dipengaruhi oleh berbagai hal antara lain pendidikan, akses terhadap pengetahuan baru, kesejahteraan masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan tersier yang memerlukan fasilitas listrik dan masih banyak lagi. Oleh karena itu rekomendasi bagi wilayah yang ingin meningkatkan kepuasan pelanggan adalah dengan selalu fokus pada perkembangan masyarakat di wilayahnya. Kemampuan memahami kebutuhan masyarakat serta kemampuan memaksimalkan layanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam mencapai tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi.

Customer Satisfaction and the Customer Satisfaction Index is influenced by factors beyond a region’s control, namely customer expectations in that region. High and low expectations are influenced by various things, including education, access to new information, public welfare and tertiary needs that require electricity facilities and many other things. Therefore, the recommendation for regions that wish to improve customer satisfaction is to always focus on community development in the area. The ability to understand the needs of the public is key to succeeding in achieving a high customer satisfaction level.


153 IKP Summary Table

Tabel Ringkasan IKP

WILAYAH REGION

NO

IKP

1

Wilayah Maluku Maluku Region

-0.6195

2

Distribusi Bali Distribution of Bali

-0.6405

3

Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah South and Central Kalimantan Region

-0.6898

4

Distribusi Jawa Tengah Distribution of Central Java

-0.7507

5

Distribusi Jawa Timur Distribution of East Java

-0.7607

6


-0.8416

7

Distribusi Jawa Barat Distribution of West Java

-0.8758

8

Distribusi Jakarta Raya & Tangerang Distribution of Greater Jakarta & Tangerang

-0.8789

9

Wilayah NTB West Nusa Tenggara Region

-0.9248

10


-1.0341

11

Wilayah Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo North and Central Sulawesi and Gorontalo Region

-1.0514

12


-1.0574

13

Wilayah Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara Region

-1.1128

14

Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat South, South East and West of Sulawesi Region

-1.1511

15


-1.1568

16

Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Riau and Riau Island Region

-1.1942

17

Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu South Sumatera, Jambi and Bengkulu Region

-1.2009

18

Wilayah Kalimantan Timur East Kalimantan Region

-1.2756

19

Wilayah Papua Papua Region

-1.3756

20


-1.5194

21


-1.6151

Tabel Ringkasan KtP dan Kepuasan Pelanggan NO.

KtP and Customer Satisfaction Summary Table

PLN Wilayah & distribusi PLN DISTRIBUTION

KtP

KP

1


2.43%

82.17%

2

Distribusi Jawa Tengah dan DIY Distribution of Central Java and DI Jogjakarta

5.92%

87.77%

3

Distribusi Jawa Timur Distribution of East Java

5.93%

85.89%

4


6.11%

85.45%

5

Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah South and Central Kalimantan Region

8.13%

88.48%

6

Distribusi Bali Distribution of Bali

9.88%

89.59%

7

Distribusi Jakarta Raya & Tangerang Distribution of Greater Jakarta & Tangerang

10.32%

88.36%

11.12%

80.38%

12.48%

81.05%

8 9

Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat

South, South East and West of Sulawesi Region Wilayah Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo

North and Central Sulawesi and Gorontalo Region

10

Wilayah Maluku Maluku Region

13.90%

88.07%

11


14.01%

80.43%

12

Distribusi Jawa Barat dan Banten Distribution of West Java and Banten

14.13%

83.79%

13

Wilayah Nusa Tenggara Barat West Nusa Tenggara Region

14.63%

83.15%


154 NO.

PLN Wilayah & distribusi PLN DISTRIBUTION

KtP

KP

14

Wilayah Papua Papua Region

14.86%

74.73%

15

Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Riau and Riau Island Region

14.97%

78.14%

16


16.34%

81.29%

16.84%

83.93%

17

Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu

South Sumatera, Jambi and Bengkulu Region

18

Wilayah Kalimantan Timur East Kalimantan Region

17.05%

77.20%

19


17.97%

72.83%

20

Wilayah Nusa Tenggara Timur East Nusa Tenggara Region

22.51%

82.44%

21

Wilayah Bangka dan Belitung Bangka and Belitung Region

36.97%

70.79%

Tindak lanjut perbaikan yang memerlukan biaya dan waktu perbaikan berjangka panjang, dimasukkan dalam Rencana Jangka Panjang (RJP), sedangkan untuk yang berjangka pendek dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Penggunaan sumber daya untuk perbaikan yang dialokasikan dalam RKAP maupun RJP tersebut diukur dengan perbaikan target kinerja produk atau layanan.

Follow-up improvements that require substantial cost and a long repair time are included in the Long Term Plan (RJP), whereas short-term improvements are included in the Company Budget and Work Plan (RKAP). The use of power resources for repairs that are allocated within the RJP and RKAP are measured against service and product performance improvement targets.

Hasil pengukuran kepuasan dan keterikatan pelanggan ini juga disampaikan kepada pihak internal terkait yang selanjutnya akan dicantumkan sebagai target perbaikan kinerja dan dituangkan pada dokumen Service Level Agreement (SLA) yang disepakati dalam kontrak alih daya (outsourcing).

The result of customer satisfaction and engagement measurements are also forwarded to relevant internal parties to be later recorded as performance improvement targets and put into Service Level Agreement (SLA) documents, which are agreed to in outsourcing contracts.


155 TINGKAT LAYANAN – MUTU DAN KEANDALAN Perusahaan melaksanakan program peningkatan mutu layanan kepada konsumen secara bertahap sesuai dengan kemampuan pendanaan, melalui kegiatankegiatan berikut: • Mengembangkan komunikasi mutu layanan kepada publik secara transparan. • Melakukan klasifikasi tingkat mutu layanan secara nasional. • Menjadikan tingkat mutu layanan sebagai dasar penyusunan kegiatan investasi.

SERVICE QUALITY AND RELIABILITY RATING The company carries out customer service quality improvement programs in stages according to financial capacity, through the following activities:

Tingkat keandalan mutu layanan diukur melalui jumlah frekuensi pemadaman yang dialami pelanggan selama setahun yang dinyatakan dalam System Average Interruption Frequency Index (SAIFI), dan berapa lama waktu pemadaman yang dialami pelanggan yang dinyatakan dalam System Average Interruption Duration Index (SAIDI). (EU 28, EU 29)

The level of service quality reliability is measured by the frequency of power outages experienced by customers during the year as stated in the System Average Interruption Frequency Index (SAIFI), and the duration of the power outage experienced by customers as stated in the System Average Interruption Duration Index (SAIDI). (EU 28, EU 29)

Program jangka pendek yang telah dilakukan Perusahaan untuk meningkatkan mutu layanan kepada pelanggan adalah: (EU 6) • Menunda jadwal pemeliharaan pembangkit; • Melakukan sewa genset; • Memanfaatkan kelebihan daya listrik (excess power) dari perusahaan yang memiliki pembangkit sendiri; • Melakukan relokasi mesin pembangkit dari daerah yang tidak mengalami kekurangan pasokan daya ke daerah yang mengalami kekurangan pasokan daya; • Menurunkan beban puncak dengan melaksanakan program demand side management.

The short-term programs carried out by the Company to improve the quality of services to the customer’s area: (EU 6)

Dalam jangka panjang untuk meningkatkan mutu dan keandalan pasokan listrik, Perseroan tengah berusaha mempercepat penyelesaian proyek pembangunan pusat pembangkit tenaga listrik 10.000 MW tahap I yang akan diikuti tahap II serta penyelesaian jaringan transmisi distribusi.

To improve the quality and reliability of power supply in the long term, the Company is currently accelerating the completion of stage I of the 10,000 MW electrical power generator station development project, with stage II to follow, and the completion of the transmission and distribution network.

Capaian angka SAIDI tahun 2011 sebesar 4,71 jam/ pelanggan/tahun, menurun secara signifikan dari angka SAIDI tahun 2010 sebesar 6,96jam/pelanggan/tahun. Begitu pula dengan pencapaian angka SAIFI tahun 2011 sebesar 4,9 kali/pelanggan, lebih baik dari tahun sebelumnya sebesar 6,82 kali/pelanggan. Ukuran keandalan mutu selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut.

The SAIDI achievement rate in 2011 was 4.71 hours/customer/ year, a significant decrease from the SAIDI rate in 2010 of 6.96 hours/customer/year. Similarly, the SAIFI achievement rate in 2011 was 4.9 times/customer, better than the previous year’s 6.82 times/customer. The measurement of reliability levels over the last five years is as follows:

• Develop transparent and quality customer communication services. • Carry out classification of service quality levels nationwide. • Make quality of service the basis for the preparation of investment activities.

• Postpone power station maintenance; • Rent portable generators; • Utilize excess power from companies that own their own power generators; • Relocate power generator engines from areas that are not experiencing power supply shortages to areas that are experiencing power supply shortages; • Decrease peak loads by implementing the demand side management program.

Tabel SAIDI / SAIFI (EU 28, EU 29) SAIDI SAIFI

menit/pelanggan kali/pelanggan

2007 28,90 12,77

2008 80,90 13,33

2009 16,70 10,78

2010 6,96 6,82

2011 4,71 4,90


156

PEMASARAN DAN PROMOSI marketing and promotion

Usaha-usaha terkait kegiatan pemasaran yang dilakukan pada tahun 2011 antara lain meneruskan promosi listrik prabayar ke seluruh wilayah kerja PLN. Implementasi listrik prabayar telah menjangkau 3.645.142 pelanggan di seluruh Indonesia. Secara rinci di wilayah Jawa Bali implementasi listrik prabayar telah menjangkau 2.854.321 pelanggan, di Indonesia Barat sebanyak 293.858 pelanggan, dan di Indonesia Timur sebanyak 496.963 pelanggan.

Efforts related to marketing carried out in 2011 include continuing to promote prepaid electricity in all of PLN’s operational areas. Implementation of prepaid electricity has reached 3,645,142 customers throughout Indonesia. Specifically, in the Bali and Java region, the implementation of prepaid electricity has reached 2,854,321 customers, and in western Indonesia total of 293,858 customers, and in eastern Indonesia total of 496,963 customers.

Program penuntasan daftar tunggu dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melaksanakan gerakan sejuta sambungan dalam sehari bagian ke dua (GRASSS 2) pada tahun 2011. Dalam rangka memberikan kemudahan pada pelanggan, PLN juga melaksanakan program Tambah Daya Gratis dari 450/900 VA ke 1300/2200 VA.

The waiting list completion program was carried out in several ways, including conducting the second stage of the one million connections a day program in 2011. As part of providing convenience for customers, PLN also carried out the Increase Free Energy program from 450/900 to 1300/2200 VA.


157

IMPLIKASI KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM (EC 2) Financial Implications of Climate Change (EC 2)

Kegiatan operasional PLN yang meliputi seluruh wilayah Indonesia dan mayoritas dilaksanakan di luar ruang, tentu sangat rentan terhadap perubahan iklim. Kondisi cuaca ekstrem saat ini, baik berupa kemarau berkepanjangan maupun musim hujan yang berkepanjangan memberikan dampak terhadap kelancaran operasional PLN dan berimplikasi pada peningkatan biaya operasional.

All of PLN’s operational activities that cover all regions in Indonesia, and that are conducted mostly in outdoor spaces, are highly vulnerable to climate change. The current extreme weather conditions, whether in the form of prolonged draughts or the prolonged rainy season, have an impact on the smoothness of PLN’s operations and are implicated in the increase in operational costs.

Sejalan dengan visi perusahaan yaitu Menjalankan Kegiatan Usaha yang Berwawasan Lingkungan, PT PLN (Persero) selalu berusaha untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan setiap kegiatannya. PLN telah dan akan terus mengupayakan pengurangan pencemaran tanah, air dan udara oleh zat-zat polutan termasuk didalamnya adalah pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Upaya ini dilakukan secara menyeluruh dalam semua kegiatan penyediaan listrik oleh PLN baik itu instalasi Pembangkit, Transmisi/Gardu Induk dan Distribusi.

In line with the company’s vision – Applying Environment Oriented Business Activities – PLN always strives to pay attention to environmental aspects in running each of its activities. PLN has and will always seek to reduce air, water and soil contamination caused by polluting chemicals including through the reduction of Greenhouse Gases. These efforts are carried out across all of PLN’s electricity production activities including at power stations, transmitters, substations and distribution stations.

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut di atas, perusahaan telah menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu unsur penilaian dalam kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia. Melalui penilaian kinerja ini, perusahaan dapat mengevaluasi pemenuhan komitmennya dalam bidang lingkungan. a. Instalasi PLN secara rutin melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL). b. Pembinaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan atau dikenal dengan PROPER yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). c. Partisipasi pada upaya penurunan gas rumah kaca melalui skema Clean Development Mechanism (CDM) telah dilakukan dengan dikembangkannya proyek CDM antara lain PLTP Kamojang IV, PLTP Lahendong II, PLTP Lahendong III, PLTA Genyem, PLTMH Lobong, PLTMH Mongango, PLTMH Merasap dan PLTMG Bontang.

The Company has outlined environmental aspects as one of the elements in appraising the performance of PLN’s business units throughout Indonesia. Through this performance appraising, the company can evaluate the fulfillment of its commitments related to the environment.

d. Selain melalui mekanisme CDM, PLN juga memanfaatkan mekanisme pasar karbon sukarela (Voluntary Carbón Mechanism/VCM) untuk mendapatkan insentif dari hasil penjualan kredit karbon pembangkit energi terbarukan.

a. PLN installations routinely carry out environment management and monitoring in accordance with environmental documentation (AMDAL/UKL-UPL). b. Development of the Company Performance Improvement Rating in Environment Management program, which is also known as PROPER, which is carried out by the Ministry of Environment. c. Participation in efforts to reduce greenhouse gas emissions through the Clean Development Mechanism (CDM), which is carried out with the support of CDM projects including Geothermal Power Plant Kamojang IV, Geothermal Power Plant Lahendong II, Geothermal Power Plant Lahendong III, Hydro Power Plant Genyem, Micro Hydro Power Plant Lobong, Micro Hydro Power Plant Mongango, Micro Hydro Power Plant Merasap and Gas & Fuel Power Plant Bontang. d. As well as through CDM, PLN also utilizes voluntary carbon markets (Voluntary Carbon Mechanism/VCM) to gain incentives from the sale of carbon credits produced through renewable energy production.


158 e. Pembangkit energi terbarukan yang sedang dikembangkan sebagai proyek VCM adalah PLTA Renun, PLTA Sipansihaporas dan PLTA Musi. f. Pada triwulan IV tahun 2011, perkembangan proyek CDM dan VCM sebagai berikut: • PLTP Kamojang IV: sudah mendapatkan persetujuan revisi dokumen monitoring plan dari UNFCCC. • PLTP Lahendong II: sudah dilaksanakan site visit verifikasi oleh DOE untuk periode kredit Desember 2009-Desember 2010. • PLTA Renun sudah memperoleh penerbitan kredit karbon dari Voluntary Carbon Standard. • Project Design Document (PDD) PLTMH Lobong, PLTMH Mongango, PLTMH Merasap dan PLTA Genyem dalam proses penyusunan.

e. Renewable energy power plants that are currently being developed as VCM projects are the Renun Hydro Power Plant, the Sipansihaporas Hydro Power Plant and the Musi Hydro Power Plant. f. In the fourth quarter of 2011, the development of CDM and VCM projects was as follows: • Kamojang IV Geothermal Power Plant: Monitoring plan document revision has been agreed to by UNFCCC. • Lahendong II Geothermal Power Plant:Site visit verification has been carried out by DOE for the December 2009-December 2010 crediting period. • Renun Hydro Power Plant hasalready obtained the issuance of carbon credits from the Voluntary Carbon Standard. • The Project Design Documents (PDD) of the Lobon Micro Hydro Power Plant, the Mongagno Micro Hydro Power Plant, the Merasap Micro Hydro Power Plant and the Genyem Hydro Power Plant are currently in the drafting process.


159

PENGELOLAAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN Environmental Management and Protection

PT PLN (Persero) pengelolaan dan perlindungan lingkungan Environmental Management and Protection

160

Sejalan dengan visi perusahaan yaitu Menjalankan Kegiatan Usaha yang Berwawasan Lingkungan, PT PLN (Persero) berusaha untuk memperhatikan aspek lingkungan dalam menjalankan setiap kegiatannya. PLN telah dan akan terus mengupayakan pengelolaan lingkungan secara terus menerus dan melakukan pemantauan lingkungan secara periodik. Upaya ini dilakukan secara menyeluruh dalam semua kegiatan penyediaan listrik oleh PLN baik itu instalasi Pembangkit, Transmisi/Gardu Induk dan Distribusi.

In line with the company’s vision, “Running Environment Oriented Business Activities”, PLN strives to take into account environmental aspects in running all of its activities. PLN has and will continue to seek to pursue continuous environmental management and periodic environmental monitoring. This effort is carried out across all of PLN’s electricity supply activities at power generators, transmitters/substations and distribution terminals.

Bukti komitmen itu ditunjukkan dengan ketaatan Perseroan pada peraturan, seperti diamanatkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap instalasi memiliki dokumen lingkungan yang mendukung pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan lain seperti AMDAL dan UKL-UPL. Dokumendokumen ini telah disusun dan dipresentasikan kepada seluruh pemangku kepentingan sebelum dilakukannya pembangunan pembangkit listrik maupun jalur transmisi dan distribusi baru, sehingga setiap aktivitas operasional Perseroan akan tunduk pada prasyarat dan parameter yang tercantum dalam dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL) dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Ketaatan pada aturan ini sebagai upaya Perseroan untuk mendukung keberlanjutan pembangunan, sejalan dengan usaha untuk mempertahankan kualitas lingkungan serta memberi manfaat positif bagi masyarakat. (1.2)

Our commitment is evinced by the Company’s compliance with regulations, such as those stipulated in Law No.32 2009 on Environmental Management and Protection. Every installation has an environmental document that encourages environmental management, protection and preservation, such as AMDAL and UKL-UPL. These documents have been prepared and presented to all stakeholders prior to the construction of power plants as well as new transmitters and distribution terminals. The result is that each of the Company’s operational activities is subject to the preconditions and parameters stipulated in the environmental documents (AMDAL and UKL-UPL) as well as the prevailing environmental regulations. Compliance with these regulations is the Company’s effort to support sustainable development, in line with operations to maintain environmental quality and provide positive benefits for the public. (1.2)


161

KEBIJAKAN LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL POLICY

Untuk menjabarkan visi tersebut, PLN telah menetapkan Kebijakan Lingkungan dengan Komitmen Perusahaan sebagai berikut: a. Mencegah pencemaran lingkungan dan degradasi keanekaragaman hayati; wilayah kerja perusahaan. b. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan lain serta mengendalikan aspek dan dampak penting lingkungan setiap kegiatan, proses dan produk dari berbagai unit kerja dan anak perusahaan. c. Mendokumentasikan, mengimplementasikan, memelihara dan mengkaji ulang secara periodik kebijakan lingkungan ini sehingga senantiasa relevan, sesuai dan menjadi pedoman dasar bagi manajemen lingkungan, yang diterapkan secara spesifik di setiap unit kerja dan anak perusahaan. d. Menjadikan kebijakan ini sebagai landasan untuk penetapan dan evaluasi pencapaian tujuan dan sasaran manajemen lingkungan. e. Mendorong setiap unit kerja dan anak perusahaan terus menerus melakukan perbaikan kinerja sistem manajemen lingkungan. f. Menyediakan dan memfasilitasi sumber daya yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan dan memelihara kebijakan lingkungan ini sehingga setiap unit kerja, anak perusahaan dan para mitra kerja dapat menerapkan kebijakan ini secara bertahap dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan kondisi lingkungan setempat. g. Menjadikan pengelolaan lingkungan hidup sebagai sikap dan perilaku setiap lini manajemen dan individu karyawan perusahaan. h. Mendorong pengembangan masyarakat di sekitar unit-unit kerja dan anak perusahaan sebagai upaya menjadikan perusahaan sebagai bagian integral dengan masyarakat di sekitarnya. i. Berpartisipasi dalam program Pemerintah untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. j. Menjamin kebijakan ini senantiasa tersedia bagi pihakpihak yang berkepentingan seperti pihak pendana (lender) dan masyarakat luas

To outline this vision, PLN has established the Environmental Policy with Company Commitment, as follows: a. Prevent environmental pollution and biodiversity degradation in company operational areas. b. Obey laws and regulations and control important environmental aspects and impacts in all activities, processes and products at all operational units and subsidiaries. c. Document, implement, maintain and periodically review these environmental policies to ensure their relevancy, in accordance with and serve as basic guidelines for environmental management, which apply to each specific unity at every operational unit and subsidiary. d. Make these policies the basis for determining and evaluating the achievement of environmental management goals and objectives. e. Encourage each unit and subsidiary to continue to carry out improvements to environmental management systems. f. Provide and facilitate resources needed to implement and maintain these environmental policies so that each operational unit, subsidiary and business partner can implement these policies in stages, by taking into account the company’s abilities and the condition of the environment in the area. g. Imbue environmental management into the behavior and attitude of every line management and individual employee. h. Encourage community development in unit and subsidiary operational areas in an effort to make the company an integral part of the local community. i. Participate in Government programs to reduce greenhouse gas emissions. j. Ensure that these policies are readily available for interested parties, such as lenders and the wider community.


162

PENGELOLAAN LINGKUNGAN DENGAN SISTEM TERAKREDITASI ACCREDITED SYSTEM ON ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Sebagian besar instalasi Pengelolaan lingkungan yang dilakukan oleh PLN sudah terakreditasi secara internasional menurut standar ISO 14001:2004 dan ISO 14001: 2005. Dengan sistem yang terakreditasi maka pengelolaan lingkungan di PLN bisa meningkat dari sisi efektivitasnya yang mencakup sistem manajemen lingkungan, audit lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan, kajian daur hidup pokok serta menjaga kredibilitas Perseroan dalam pengelolaan lingkungan.

Most of the environmental management of installations carried out by PLN has been internationally accredited through the ISO 14001:2004 and ISO 14001: 2005 standards. With accredited systems, PLN’s environmental management can increase their effectiveness in terms of covering environmental management systems, environmental auditing, environmental performance evaluation, basic life cycle assessments and maintaining the Company’s credibility in environmental management.

PLN melaksanakan 5 kegiatan utama dalam bidang lingkungan hidup, yaitu:

PLN carries out five main activities in the environmental sector, which are:

Studi Lingkungan Sebagai wujud ketaatan terhadap peraturan-peraturan di bidang Lingkungan Hidup, PLN selalu membuat studi lingkungan baik berupa AMDAL dan UKL-UPL dalam tahapan perencanaan pembangunan pembangkit dan jaringan transmisi. Pada tahun 2011, PLN telah menyelesaikan 6 studi lingkungan yang menjadi rujukan untuk mengindentifikasi dan mengatasi dampak pembangunan instalasi pembangkit, maupun jaringan transmisi dan distribusi selama masa pembangunan maupun pengoperasian terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar. (SO 1, EU 22)

Environmental Studies As part of the Company’s commitment to regulations in the environmental sector, PLN continuously conducts environmental studies in the form of AMDAL and UKL-UPL in the planning stage of power plant or transmission network development. In 2011, PLN completed six studies that became references for identifying and overcoming power generator, as well as transmission and distribution network installation development impacts during development and operations, which affected the environment and lives of the local community. (SO 1, EU 22)

Selain pembuatan AMDAL atau UKL-UPL, Perseroan juga membuat beberapa Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) bagi kegiatankegiatan yang belum memiliki dokumen lingkungan.

Apart from making AMDAL and UKL-UPL reports, the Company also produces several Environmental Management and Monitoring Documents (DPPL), Environmental Management Documents (DPLH) for activities that do not yet have environmental documentation.

Studi LARAP dan Laporan LARAP oleh IMA Studi Land Acquisition and Resettlement Plan (LARAP) dan Laporan Evaluasi Implementasi LARAP oleh Independent Monitoring Agency (IMA), merupakan dokumen perencanaan pembebasan tanah sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan pendana proyek. Dokumen Laporan Evaluasi implementasi LARAP disusun oleh pihak eksternal yang independen yang bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan pembebasan tanah yang telah dilaksanakan. Hasil studi ini menjadi panduan Perseroan untuk melakukan pembebasan lahan, selain menggunakan pendekatan persuasif, sehingga tidak ada sengketa lahan dengan penduduk asli maupun penduduk setempat. (HR 9)

LARAP Studies and LARAP Reports by the IMA Land Acquisition and Resettlement Plan (LARAP) studies and LARAP Implementation Evaluation Reports by the Independent Monitoring Agency (IMA), consist of land clearance planning documents in accordance with the Indonesian government regulations and project founder regulations. LARAP Implementation Evaluation Reports are prepared by external independent parties who aim to evaluate land clearance that has been carried out. The results of these studies become Company guidelines for carrying out land clearance, and employ a persuasive approach so that there are no land disputes with indigenous people or residents in the area. (HR 9)


163

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Di setiap instalasi PLN secara rutin dilaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL). Laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup disampaikan kepada instansi terkait.

Environmental Monitoring and Management Every PLN installation routinely carries out environmental management and monitoring in accordance with environmental documents (AMDAL and UKL-UPL). Reports on environmental management and monitoring are sent to the related agency.

Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan Untuk mewujudkan visi PLN menjadi perusahaan kelas dunia, PLN menerapkan standar internasional sistem manajemen lingkungan ISO 14001 khususnya di unitunit pembangkit. Sampai dengan akhir tahun 2011 sudah ada 46 unit PLN yang tersebar di seluruh Indonesia yang mendapatkan sertifikat ISO 14001. (4.12)

Applying the Environmental Management System To realize PLN’s vision of becoming a world-class company, PLN adopts the ISO 14001 international standard environmental management system, especially at power plants. As of the end of 2011, the 46 largest PLN units in Indonesia were certified with ISO 14001. (4.12)

Kegiatan terkait Mitigasi Perubahan Iklim PLN turut mendukung program Pemerintah dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan membangun pembangkit listrik energi terbarukan seperti pembangkit tenaga panas bumi, tenaga surya dan pembangkit tenaga air.

Climate Change Mitigation Activities PLN participates in supporting Government programs in an effort to mitigate climate change by building renewable energy power plants such as geothermal, solar and hydro plants.

Keberhasilan pelaksanaan program-program tersebut diukur melalui pemenuhan terhadap serangkaian parameter Baku Mutu Lingkungan (BML) yang ditetapkan sesuai dengan peraturan daerah setempat/pemerintah pusat atau standar akreditasi yang digunakan dan pengukurannya dilaksanakan oleh pihak-pihak independen yang kompeten.

The success of these programs can be measured through the fulfillment of a series of Environmental Quality Standard (BML) parameters, which are set in accordance with regional/central government regulations or accreditation standards that are used and whose measurement is carried out by competent independent parties.


164

PENGELOLAAN LINGKUNGAN SEKITAR INSTALASI Management of Installation Environment

Sebagai implementasi dari kebijakan tersebut di atas, PLN telah menetapkan aspek lingkungan sebagai salah satu unsur penilaian dalam kinerja unit bisnis PLN di seluruh Indonesia. Melalui penilaian kinerja ini, Perseroan dapat mengevaluasi pemenuhan komitmen perusahaan dalam bidang lingkungan.

To implement the above policies, PLN has set out environmental aspects as one of the means to judge performance at PLN’s operational units throughout Indonesia. Through this performance rating, the Company can evaluate the fulfillment of the company’s commitments in the field of the environment.

• Pada setiap instalasi PLN secara rutin dilaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen lingkungan (AMDAL dan UKLUPL). Sebanyak 34 unit PLN yang tersebar di seluruh Indonesia sudah mendapatkan sertifikat ISO 14001 dan sebanyak 32 unit sudah mendapatkan sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). • Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan atau dikenal dengan PROPER yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2011 sudah

• Each PLN installation routinely carries out environmental management and monitoring in accordance with environmental documents (AMDAL and UKL-UPL). A total of 34 of PLN’s largest nits in Indonesian have achieved ISO 14001 certification and a total of 32 units have achieved Occupational Safety and Health Management System (SMK3) certification. • The Company’s Environmental Management Performance Improvement Rating Program, also known as PROPER, which was conducted by the Ministry of the Environment (KLH) in 2011 has been carried out at 43 power station


165

Ketaatan pada aturan sebagai upaya Perseroan mendukung keberlanjutan pembangunan, sejalan dengan usaha mempertahankan kualitas lingkungan serta memberi manfaat bagi masyarakat. Compliance with regulations is the Company’s effort to support sustainable development, in line with operations to maintain environmental quality and provide positive benefits for the public.

dilaksanakan di 43 unit pembangkit dengan peringkat hijau = 5 unit, peringkat biru = 22 unit, peringkat merah = 16 unit sedangkan untuk peringkat hitam tidak ada. Upaya untuk melestarikan lingkungan juga dilakukan dengan melakukan penghijauan pada area instalasi, melakukan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) terpadu, kerja sama dengan universitas untuk melakukan kajian pemanfaatan abu batu bara dan lain-lain.

units with five units achieving green rating, 22 units achieving blue rating, 16 units achieving red rating, and none receiving the black rating. Efforts to preserve the environment are also carried out through re-greening in installation areas, integrated river flow management (DAS), and cooperations with universities to carry out coal ash utilization studies and others.

Dalam rangka pengelolaan lingkungan tersebut Perseroan melakukan pengukuran dan pemantauan indikator utama pada area sekitar instalasi, baik instalasi pembangkit tenaga diesel (PLTD), pembangkit tenaga uap, pembangkit tenaga uap (PLTU), pembangkit tenaga gas (PLTG) dan pembangkit tenaga gas uap (PLTGU). Berikut adalah hasil pengukuran pemantauan lingkungan pada beberapa instalasi pembangkit di tahun 2011. (EN 20)

In the framework of environment management, the Company carries out measuring and monitoring of major indicators in areas near installations, as well as Diesel Power Plant, Steam Power Plant, Gas Power Plant and Combined Cycle Power Plant. The following are the results of environmental monitoring and measuring conducted at several power stations in 2011. (EN 20)


166 Hasil Monitoring Emisi dan Udara Ambien Pembangkitan Pltd, Pltu, Pltg & Pltgu

pada

Emission and Ambience Air Monitoring Result at the Diesel Power Plant, Steam Power Plant, Gas Power Plant & Combined Cycle Power Plant.

NAMA INSTALASI

JENIS KOMPONEN YANG DIPANTAU

PARAMETER YANG DIPANTAU

TITIK PANTAU

HASIL PEMANTAUAN

NAME OF INSTALLATION

TYPES OF MONITORED COMPONENT

MONITORED PARAMETERS

POINTS OF MONITORING

PLTD Kotabaru, Emisi PLTD Kalimantan Diesel Power Plant Emission Selatan

Kotabaru Diesel Power Plant, South Kalimantan

SO2 NO2

Cerobong PLTD

Diesel Power Plant Chimney

CO Partikulat

SO2 NO2

Lokasi PLTD

Diesel Power Plant Location

SO2 NO2 Partikulat

Particulate Opasitas

Opacity

Udara Ambien

Air Ambience

SO2 NO2 CO

Pemukiman Penduduk

People Residences

SO2 NO2

Muara Tawar Gas Power Plant Unit 3.1, West Java

Gas Power Plant Emission

Environment Minister Regulation No. 21/2008 of emission quality for business sector / activities of thermal Power Plant.

PP 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

75,98 ug/Nm3 86,13 ug/Nm3 3

Government Regulation No. 41/1999 of air pollution control.

68,68 ug/Nm

Steam Power Plant Unit 1 Chimney 200 m dari Cerobong #1

200 m from chimney 1

People Residences

600 mg/Nm3 150 mg/Nm3 20% 900 ug/Nm3 400 ug/Nm3 30.000 ug/Nm3 230 ug/Nm3 900 ug/Nm3

3

86,13 ug/Nm

400 ug/Nm3

3.599,08 ug/Nm3

30.000 ug/Nm3

3

230 ug/Nm3 Permen LH No. 21/2008

0,18 mg/Nm

3

66,52 mg/Nm3

Environment Minister Regulation No. 21/2008

750 mg/Nm3 850 mg/Nm3

2,06 mg/Nm3

150 mg/Nm3

15%

20% PP 41 Tahun 1999

3,02 ug/Nm3 12,05 ug/Nm3 550,10 ug/Nm

Government Regulation No. 41/1999

12,07 ug/Nm3

400 ug/Nm3

230 ug/Nm3 PP 41 Tahun 1999

9,73 ug/Nm3

900 ug/Nm3

30.000 ug/Nm3

3

215,22 ug/Nm3 Pemukiman Penduduk

1.000 mg/Nm3

Government Regulation No. 41/1999

900 ug/Nm3 400 ug/Nm3

CO

614,75 ug/Nm

Debu Dust

69,42 ug/Nm3

230 ug/Nm3

SO2

3,52 ug/Nm3

900 ug/Nm3

17,18 ug/Nm3

400 ug/Nm3

471,66 ug/Nm3

30.000 ug/Nm3

363,60 ug/Nm3

230 ug/Nm3

CO

Emisi PLTG

452,16 mg/Nm3

91,74 ug/Nm3 Cerobong PLTU Unit 1

Debu Dust

NO2

PLTG Muara Tawar Unit 3.1, Jawa Barat

800 mg/Nm3

30,58 ug/Nm3

Debu Dust

Asam-asam Steam Power Plant Unit 1, South Kalimantan

Permen LH No. 21 Tahun 2008 tentang Mutu Emisi Bagi Usaha dan/atau kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal.

Debu Dust

CO

Steam Power Plant Emission

305,49 mg/Nm

4.240,60 ug/Nm

NO2

Emisi PLTU

QUALITY STANDARDS

CO

SO2

PLTU Asamasam Unit 1, Kalimantan Selatan

BENCHMARK

3

13%

Opacity

Udara Ambien

MONITORING RESULT

66,45 mg/Nm3

Opasitas

Air Ambience

BAKU MUTU

477,21 mg/Nm3

Particulate

TOLAK UKUR

Pemukiman Karyawan PLTU

Debu Dust

Steam Power Plant Employee Residences

SO2

Cerobong PLTG Unit 3.1

NO2 Partikulat

Particulate Opasitas

Opacity

Gas Power Plant Unit 3.1

3

117,56 mg/Nm3 293,42 mg/Nm3 25,84 mg/Nm3

10%

Permen LH No. 21 Tahun 2008 tentang Mutu Emisi Bagi Usaha dan/atau kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal

Environment Minister Regulation No. 21/2008 of emission quality for business sector / activities of thermal Power Plant

30.000 ug/Nm3

150 mg/Nm3 400 mg/Nm3 30 mg/Nm3

20%


167 NAMA INSTALASI

JENIS KOMPONEN YANG DIPANTAU

PARAMETER YANG DIPANTAU

TITIK PANTAU

HASIL PEMANTAUAN

NAME OF INSTALLATION

TYPES OF MONITORED COMPONENT

MONITORED PARAMETERS

POINTS OF MONITORING

MONITORING RESULT

SO2

Cerobong PLTGU Unit 1.3

PLTGU Muara Tawar Unit 1.3, Jawa Barat

Muara Tawar Combined Cycle Power Plant Unit 1.3, West Java

Emisi PLTGU

Combined Cycle Power Plant Emission

NO2 Partikulat

Particulate

Combined Cycle Power Plant Chimney Unit 1.3

Opasitas

Udara Ambien

SO2

NO2 CO Debu Dust SO2 NO2 CO

65,74 mg/Nm3 8,71 mg/Nm3

<5%

Opacity

Air Ambience

20,86 mg/Nm3

Lokasi PLTG dan PLTGU

35,97 ug/Nm3

Gas Power Plant and Combined Cycle Power Plant Location Pemukiman Penduduk

<114,5 ug/Nm

3

169,34 ug/Nm3 31,96 ug/Nm

3

BAKU MUTU

BENCHMARK

QUALITY STANDARDS

Permen LH No. 21 Tahun 2008 tentang Mutu Emisi Bagi Usaha dan/atau kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal.

Environment Minister Regulation No. 21/2008 of emission quality for business sector / activities of thermal Power Plant. PP 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Government Regulation No. 41/1999 of air pollution control.

150 mg/Nm3 400 mg/Nm3 30 mg/Nm3

20%

900 ug/Nm3 400 ug/Nm3 30.000 ug/Nm3 230 ug/Nm3 900 ug/Nm3

20,82 ug/Nm

400 ug/Nm3

171,75 ug/Nm3

30.000 ug/Nm3

164,97 ug/Nm3

230 ug/Nm3

3

People Residence

Debu Dust

28,20 ug/Nm

3

TOLAK UKUR

Berdasarkan hasil-hasil pemantauan atas kualitas lingkungan sekitar instalasi tersebut, Perseroan kemudian menjalankan program-program pengelolaan lingkungan, di antaranya melalui kegiatan pemeliharaan tanaman; pembibitan dan penanaman; penanggulangan erosi; penelitian dan pengembangan; penanganan limbah B3, Emisi dan Effulent serta program kemitraan dan bina lingkungan.

Based on the results of monitoring the quality of the environmental effects, in the said installation areas, the Company subsequently carries out environmental management programs, including the maintenance of plant life, seeding and planting, preventing soil erosion, research and development, B3 waste management, emissions and effluent as well as partnership programs and environmental development.

Perseroan menggunakan standar parameter yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah mengenai Baku Mutu Lingkungan (BML) Emisi Sumber Tidak Bergerak (STB) untuk mengelola emisi, effluent dan limbah. Hasil pemantauan menunjukkan seluruh indikator berada di bawah baku mutu yang ditetapkan, sehingga selama periode pelaporan tidak ada denda moneter yang dibebankan terhadap Perseroan sehubungan dengan pelanggaran di bidang lingkungan. (EN 28)

The Company uses standard parameters set by the Company’s Head Office as well as the Regional Government on Environmental Quality Standards (BML), Stationary Emissions Sources (STB) to manage emissions, effluent and waste. Monitoring results have shown that all indicators are below the defined quality standards, with the result that during the reported period, there were no fines incurred on the Company related to environmental violations. (EN 28)

Sesuai dengan dampak lingkungan yang ditimbulkannya, selanjutnya penjelasan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan sekitar instalasi seperti tersebut di atas diuraikan pada sub-sub topik bahasan sebagai berikut.

In accordance with environmental impacts caused, further explanation of environmental management programs in the vicinity of installations such as those described above are described in the following sub-topics.

PEMAKAIAN BAHAN PLN menjalankan usaha penyaluran daya listrik melalui serangkaian kegiatan meliputi pembangunan stasiun pembangkit listrik, pembangunan gardu induk, jaringan transmisi dan distribusi, beserta gardu-gardu berukuran lebih kecil yang dilengkapi trafo dengan berbagai kapasitas sebagai stasiun penurun tegangan, dan gardu pembagi daya untuk menyalurkan daya listrik kepada para pelanggan. Untuk menyalurkan daya tersebut, bahanbahan utama yang digunakan adalah kabel-kabel berbagai ukuran, insulator keramik tahan panas dan tiang-tiang listrik berbagai ukuran.

MATERIAL USAGE PLN runs electricity distribution operations through a series of activities covering power station construction, substation construction, the transmission and distribution network, as well as smaller substations equipped with transformers with various capacities that act as voltage step-down stations and power divider relay stations for distributing electricity to customers. To distribute this power, the main materials used are cables of various sizes, ceramic heat-resistant insulators and electricity pylons of various sizes.


168 Ketinggian tiang listrik penyangga kabel bervariasi sesuai dengan besar tegangan yang melalui jaringan sesuai aturan yang berlaku. Hampir seluruh kabel penyalur listrik ke kawasan akhir pengguna rumah tangga terbungkus isolator untuk menjaga keamanan penyaluran, sehingga tidak ada dampak bagi penduduk atau biota yang ada di dekatnya. (EN 26, EN 29)

The height of cable-carrying electricity pylons varies depends on the level of voltage flowing through the network in accordance with the prevailing regulations. Almost all cables distributing electricity to the neighborhoods of household end-users are wrapped in insulation to protect the supply, so that there is no impact on residents, plant or animal life in the vicinity. (EN 26, EN 29)

Sementara bahan lain yang digunakan dalam proses pembangkitan terutama adalah pelumas untuk menjaga kinerja generator pembangkit agar tidak aus serta pelumas untuk kendaraan operasional PLN. (EN 1)

Meanwhile, other materials are used in the power generating process, especially lubricants for maintaining the performance of power station generators so that they do not suffer wear, as well as lubricants for PLN’s operational vehicles. (EN 1)

Kabel-kabel transmisi dan distribusi baik yang dibentangkan di atas tanah maupun di dalam tanah umumnya digunakan dalam waktu yang cukup lama dan jarang mengalami proses penggantian, sehingga kebutuhan bahan ini akan sejalan dengan proses ekspansi atau penambahan jaringan transmisi dan distribusi. Seiring dengan misi PLN untuk menjangkau seluruh wilayah operasi di Indonesia, panjang jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki PLN terus bertambah. Hingga akhir tahun pelaporan, panjang seluruh jaringan transmisi dan distribusi yang dimiliki oleh PLN adalah sebagai berikut. (EN 1, EU 4)

Transmission and distribution cables that are laid on the ground, or under the ground, are generally used for a long time and rarely need to be replaced. As a result, these materials are needed for distribution and transmission network expansion or additions. In line with PLN’s mission to reach all of Indonesia’s regions, PLN’s expansive distribution and transmission network continues to grow. As of the end of the reported year, the total length of PLN’s transmission and distribution networks were as follows: (EN 1, EU 4)

Panjang Jaringan Transmisi (kms) di tahun 2011

Transmission Network Length (in kmc) in 2011 TEGANGAN VOLTAGE

SATUAN PLN/PROVINSI

PLN UNIT/PROVINCE

25 – 30 kV

70 kV

150 kV

275 kV

JUMLAH

TOTAL

500 kV


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wilayah Riau dan Kepulauan Riau Riau and Riau

Island Region Riau Kepulauan Riau Riau Island Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu

South Sumatera, Jambi & Bengkulu Region Sumatera Selatan South Sumatera

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jambi Bengkulu

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

Wilayah Lampung Lampung Region Wilayah Kalimantan Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

293,77

-

-

293,77

-

123,08

1035,82

-

-

1.158,90

-

123,08

748,14

-

-

871,22

-

-

287,68

-

-

287,68

-

-

350,60

-

-

350,60

0,76

377,02

979,90

-

-

1.357,68 608,51

West Kalimantan Region Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

South Kalimantan & Central Kalimantan Region Kalimantan Selatan South Kalimantan Kalimantan Tengah Central Kalimantan Wilayah Kalimantan Timur

East Kalimantan Region Wilayah Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo

North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo Region Sulawesi Utara North Sulawesi

0,76

275,82

331,93

-

-

Gorontalo

-

-

647,97

-

-

647,97

Sulawesi Tengah Central Sulawesi

-

101,20

-

-

-

101,20


169 SATUAN PLN/PROVINSI

PLN UNIT/PROVINCE

Wilayah Sul Selatan, Sultra dan Sulbar

South Sulawesi, South East Sulawesi & West Sulawesi Sulawesi Selatan South Sulawesi Sulawesi Tenggara South East Sulawesi Sulawesi Barat West Sulawesi

25 – 30 kV

TEGANGAN VOLTAGE 70 kV 150 kV 275 kV

JUMLAH

TOTAL

500 kV

11,20

150,70

2.007,73

-

-

2.169,63

11,20

150,70

2.007,73

-

-

2.169,63

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wilayah Maluku dan Maluku Utara

Maluku and North Maluku Region Maluku

-

-

-

-

-

-

Maluku Utara North Maluku

-

-

-

-

-

-

Wilayah Papua Papua Region Papua

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Papua Barat West Papua

-

-

-

-

-

-

Distribusi Bali Distribution of Bali Wilayah Nusa Tenggara Barat

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

157,83 -

-

-

157,83 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

331,89

8439,14

1028,30

-

9.799,34

982,69 13.264,79

1.028,30

-

15.287,75

West Nusa Tenggara Region Wilayah Nusa Tenggara Timur

East Nusa Tenggara Region PT PLN Batam PT PLN Tarakan Pembangkitan Sumatera Bagian Utara

North Sumatera Power Plant Pembangkit Sumatera Bagian Selatan

South Sumatera Power Plant P3B Sumatera

Transmission and Load Dispatching Center of Sumatera Luar Jawa Outside Java

11,96

Disttribusi Jawa Timur Distribution of East Java Distribusi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.474,00 12.906,00

-

5.052,00

21.432,00

-

3.474,00 12.906,00

-

5.052,00

21.432,00

11,96

4.456,69 26.170,79

1.028,30

5.052,00

36.719,74

Distribution of Central Java and DI Yogyakarta - Jawa Tengah Central Java DI Yogyakarta Distribusi Jawa Barat dan Banten

Distribution of West Java and Banten - Jawa Barat West Java Banten Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang

Distribution of Greater Jakarta and Tangerang PT Indonesia Power PT PJB P3B Jawa Bali

Transmission and Load Dispatching Center of Java Bali Jawa Java Indonesia Panjang Jaringan Distribusi (kms) di tahun 2011 SATUAN PLN/PROVINSI

PLN UNIT/PROVINCE

Wilayah Aceh Aceh Region Wilayah Sumatera Utara North Sumatera Region Wilayah Sumatera Barat West Sumatera Region Wilayah Riau dan kepulauan Riau Riau and Riau Island Region Riau Kepulauan Riau Riau Island

Transmission Distribution Length (in kmc) in 2011 TEGANGAN MENENGAH MEDIUM TEGANGAN VOLTAGE RENDAH 6 – 7 kV -

10 – 12 kV -

15 – 20 kV 13.994,00 23.195,21 8.338,00 6.778,00 5.789,00 989,00

LOW VOLTAGE 13.412,00 25.075,92 10.556,00 9.754,29 8.803,09 951,20


170 SATUAN PLN/PROVINSI

PLN UNIT/PROVINCE

Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu

South Sumatera, Jambi & Bengkulu Region Sumatera Selatan South Sumatera Jambi Bengkulu Wilayah Bangka Belitung

Bangka Belitung Region Wilayah Lampung Lampung Region Wilayah Kalimantan Barat

West Kalimantan Region Wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah

South Kalimantan & Central Kalimantan Region Kalimantan Selatan South Kalimantan Kalimantan Tengah Central Kalimantan Wilayah Kalimantan Timur

East Kalimantan Region Wilayah Sul Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo

North Sulawesi, Central Sulawesi and Gorontalo Region Sulawesi Utara North Sulawesi Gorontalo Sulawesi Tengah Central Sulawesi Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara dan Sulawesi Barat

South Sulawesi, South East Sulawesi & West Sulawesi Sulawesi Selatan South Sulawesi Sulawesi Tenggara South East Sulawesi Sulawesi Barat West Sulawesi Wilayah Maluku dan Maluku Utara

Maluku and North Maluku Region Maluku Maluku Utara North Maluku Wilayah Papua Papua Region Papua Papua Barat West Papua Distribusi Bali Distribution of Bali Wilayah Nusa Tenggara Barat

West Nusa Tenggara Region Wilayah Nusa Tenggara Timur

East Nusa Tenggara Region PT PLN Batam PT PLN Tarakan Kit Sumbagut North Sumatera Power Plant Kit Sumbagsel South Sumatera Power Plant P3B Sumatera

Transmission and Load Dispatching Center of Sumatera Luar Jawa Outside Java Distribusi Jawa Timur Distribution of East Java Distribusi Jawa Tengah dan Yogyakarta

Distribution of Central Java and Yogyakarta - Jawa Tengah Central Java DI Yogyakarta Distribusi Jawa Barat dan Banten

Distribution of West Java and Banten - Jawa Barat West Java Banten Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang

Distribution of Greater Jakarta and Tangerang PT Indonesia Power PT PJB P3B Jawa Bali

Transmission and Load Dispatching Center of Java Bali Jawa Java Indonesia

TEGANGAN MENENGAH MEDIUM

VOLTAGE

6 – 7 kV

10 – 12 kV

15 – 20 kV

TEGANGAN RENDAH LOW VOLTAGE

-

242,26

15.574,49

15.314,58

-

242,26 -

8.523,04 4.564,33 2.487,12

7.424,28 3.826,07 4.064,23

-

-

2.573,53

2.021,04

7,38

-

7.625,87

10.273,80

-

-

8.729,67

8.582,14

3,68

-

10.895,45

9.936,99

3,68 -

-

7.056,30 3.839,15

6.791,38 3.145,61

-

-

4.602,00

4.607,00

46,68

-

10.852,10

10.186,29

46,68 -

-

3.848,49 1.699,99 5.303,62

3.930,07 2.016,69 4.239,53

-

-

14.025,99

17.098,00

-

-

10.118,50 2.992,60 914,89

12.144,76 4.065,90 887,34

-

-

4.812,54

2.718,36

-

-

3.055,43 1.757,11 2.718,00 1.631,00 1.087,00 5.358,86

1.741,92 976,44 3.637,00 2.304,00 1.333,00 7.403,14

-

-

4.065,74

3.888,31

-

-

4.401,96

4.473,90

-

-

1.143,19 153,06 -

1.616,11 255,85 -

-

-

-

-

57,74 -

242,26 -

149.837,66 31.795,39

160.810,72 59.159,10

-

-

48.101,94

54.688,36

-

-

43.136,61 4.965,33

46.965,29 7.723,07

-

-

40.316,02

91.175,59

-

-

34.511,43 5.804,59

79.034,41 12.141,18

-

-

18.368,35

24.871,17

-

-

-

-

-

-

-

-

57,74

242,26

138.581,70 288.419,36

229.894,22 390.704,94


171 Bahan utama lain yang digunakan adalah tiang-tiang listrik dari beton/besi dan insulator keramik tahan panas maupun bahan kimia, yang juga jarang mengalami penggantian, kecuali insulator yang akan diganti jika pada saat inspeksi ditemukan kerusakan. (EN 1)

The main other material used is electricity pylons made from steel or concrete and ceramic heat-resistant insulation as well as chemical materials, which also rarely need to be replaced, except insulation, which is replaced if damage is found during inspections. (EN 1)

PLN juga menggunakan bahan-bahan lain yang tidak langsung berkaitan dengan aspek produksi listrik maupun transmisi dan distribusi, yakni kertas, plastik insulator, tinta printer dan sejenisnya untuk keperluan administrasi. Seluruh bahan-bahan bekas keperluan administrasi ini setiap saat dikumpulkan untuk dikelola sebagai bahan daur ulang oleh pihak yang berkompeten. (EN 2)

PLN also uses other materials that are not directly related to electricity production, transmission and distribution, namely paper, plastic insulation, printer ink, and others used for administrative purposes. All used administrative materials are collected for recycling by a competent party. (EN 2)

PENGGUNAAN ENERGI PLN menggunakan berbagai sumber energi primer sebagai bahan bakar langsung untuk menggerakkan turbin generator pembangkit listrik utama. Bahan bakar langsung yang digunakan adalah batu bara, minyak diesel dan gas. Selain tiga bahan bakar fosil, turbin generator PLN juga digerakkan oleh tenaga air dan panas bumi sebagai sumber energi tidak langsung. Minyak diesel/solar dan BBM lain (bensin) juga digunakan PLN sebagai bahan bakar bagi kendaraan operasional.

ENERGY USAGE PLN uses a variety of primary energy sources for direct fuels to turn the main generator turbines at power plant. The direct fuels used are coal, fuel oil, diesel, and gas. Apart from these three fossil fuels, PLN’s generator turbines are also powered by hydro or geothermal as indirect energy sources. Diesel fuel, solar power and gasoline are also used by PLN as fuel for vehicles.

Seiring dengan peningkatan kapasitas pembangkit, jumlah penggunaan energi primer Perseroan terus bertambah. Komposisi dan jumlah penggunaan energi langsung sebagai bahan bakar penggerak generator disajikan pada tabel berikut.

In line with power plant capacity improvements, the Company’s total primary energy use continues to grow. The composition and total usage of direct energy as fuel to power generators is presented in the following the table.

Tabel penggunaan bahan bakar sebagai sumber energi langsung. (EN 3)

Table showing the use of fuels as a direct energy source. (EN 3)

BAHAN BAKAR FUEL Batu bara Coal Minyak diesel Diesel petrol Gas Gas

SATUAN UNIT

2010

2011

%

Juta ton million tons

23.958

27.434

14,5

Juta liter million litters

9.324

11.466

22,9

283.274

285.722

0,8

MMcft

Mengingat sumber bahan bakar fosil tersebut kurang ramah lingkungan dan merupakan sumber tidak terbarukan, PLN telah menyiapkan dan melaksanakan program untuk melakukan konservasi penggunaan energi untuk meningkatkan efisiensi PLTU melalui pemilihan teknologi PLTU yang lebih efisien, seperti “super-critical”. Salah satu program untuk mengurangi penggunaan bahan bakar minyak yaitu dengan membangun pembangkit berbahan bakar batu bara, selain itu untuk mendukung program Pemerintah RI dalam meningkatkan pemanfaatan sumber energi terbarukan (renewable energy) dan megurangi emisi CO2 maka PLN juga membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP), pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Terkait dengan hal ini, dalam RUPTL 2010-2019 PLN telah merencanakan pembangunan pembangkit energi terbarukan sebesar 8.655 MW. Langkah lain yang dilaksanakan adalah dengan menjaga unjuk

Given that these fossil fuels are not environmentally friendly and are not renewable, PLN has prepared and implemented programs to conserve energy usage by increasing power of the steam power plant efficiency by choosing more efficient steam power plant technologies, like “super-critical”. One of the programs to reduce oil consumption is to build coal-fired power plants, as well as supporting Government programs to increase the utilization of renewable energy sources and reduce CO2 emissions. Thus, PLN has built Geothermal Power Plant and Hydro Power Plant. Concordantly, in the 2010-2019 RUPTL, PLN has already planned the construction of renewable energy power plant amounting to a total of 8,655 MW. Other steps taken are to maintain the performance of generators through


172

kerja generator melalui perawatan berkala, sehingga kinerjanya efisien dan mampu mengurangi volume bahan bakar per satuan daya listrik yang dihasilkan. (EN 5, EN 6)

regular maintenance, resulting in efficient performance and a reduction in the volume of fuel per unit of electrical power generated. (EN 5, EN 6)

Untuk mengurangi konsumsi energi tak langsung (energi yang digunakan untuk kendaraan operasional), Perseroan juga melakukan langkah-langkah penghematan, baik melalui perawatan rutin kendaraan operasional maupun dengan penyediaan sarana perumahan pegawai di sekitar instalasi utama. Sementara Langkah maupun kebijakan yang ditempuh untuk menghemat pemakaian listrik mencakup: (EN 7) • Pemanfaatan bank kapasitor; • Sosialisasi dan implementasi ke karyawan untuk : - Menaikkan setting AC temperatur ke 25oC; - Mengurangi jumlah AC pada ruangan yang menggunakan AC Over Capacity; - Pemanfaatan cahaya alami: • Pengantian lampu-lampu listrik yang hemat energi dari lampu TL ke lampu SL secara bertahap; • Penggantian AC (Biasa) ke AC Split (Inverter dan Bio); • Pembenahan kualitas kelistrikan.

To reduce indirect energy consumption (energy used for operational vehicles), the Company has also taken austerity measures, not only comprising routine vehicle maintenance but also by providing housing for employees in the vicinity of main installations. The adopted steps and policies to save on energy usage are: (EN 7)

Upaya-upaya ini berhasil menurunkan konsumsi BBM dan mengurangi penggunaan listrik di tahun 2011. (EN 7)

These efforts helped reduce fuel consumption and reduce electricity use in 2011. (EN 7)

• Utilize capacitor banks; • Raise awareness among employees concerning the following: - Set air conditioning units to 25oC. - Reduce the number of air conditioners in rooms that already have too many units (AC Over Capacity) - Utilize natural light: • Replace light bulbs with energy-saving light bulbs; from TL bulbs to SL bulbs, in stages; • Replace normal air conditioner units with split air conditioners (Inverter and Bio); • Improve the quality of electricity.


173 PENGGUNAAN AIR dan UAP PANAS BUMI Air digunakan untuk dua hal, yakni sebagai pendingin dan sebagai sumber energi tak langsung. Air digunakan diubah menjadi uap bertekanan yang kemudian menggerakkan turbin generator. Pola ini digunakan pada stasiun PLTU maupun PLTP (panas bumi).

USE OF WATER and GEOTHERMAL Water can be used for two things, namely as a coolant and as an indirect energy source. Water is used to generate compressed steam, which is then used to turn generator turbines. This system is used in Steam power plant as well as Geothermal Power Plant (geothermal) power plant.

Sumber air yang digunakan dalam produksi tenaga listrik pada umumnya berasal dari air permukaan. (EN 8, EN 9) Seluruh air untuk kondensat setelah ditampung di kolam, kemudian digunakan kembali sebagai kondensat dengan pola closed loop system. (EN 10)

Water sources used in electricity production generally derive from surface water. (EN 8, EN 9) All water formed through condensation is stored in a pool, and then reused in a closed loop system. (EN 10)

Untuk meminimalisasi penggunaan air dan memperbaiki kualitas air limbah, Perseroan mengambil langkahlangkah di antaranya: • Merencanakan jumlah air yang akan digunakan dalam proses pembangkitan tenaga listrik sejak awal dengan membuat neraca air; • Air limbah yang dihasilkan diolah dalam instalasi pengolahan air limbah (IPAL) sebelum dibuang ke badan air penerima. Kuantitas dan kualitas air limbah dipantau secara rutin untuk memastikan bahwa parameter pencemar yang terkandung dalam air limbah memenuhi baku mutu lingkungan. Hasil pemantauan kualitas air limbah dilaporkan secara rutin kepada instansi terkait antara lain Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD). Hasilnya menunjukkan, tidak ada pengaruh negatif dari buangan air terhadap keanekaragaman hayati. Hasil pemantauan Biota Perairan yang dilakukan menunjukan bahwa perairan sekitar lokasi kegiatan tidak mengalami gangguan. Hal ini ditunjukkan dengan pemantauan selama tahun pelaporan, dimana nilai indeks keanekaragamannya sedang, tetapi secara umum cukup baik dan masih dapat mendukung kehidupan biota perairan. (EN 12, EN 21, EN 25)

To minimize the use of water and to improve the quality of waste water, the Company takes the following steps:

Dalam rangka menjaga ketersediaan air permukaan dan memelihara kelestarian lingkungan, khususnya sumber air, Perseroan juga melakukan kegiatan konservasi sumber daya air melalui beberapa kegiatan, yakni: (EN 10, EN 21) • Pemanfaatan air hujan untuk keperluan MCK; • Penggunaan air dengan sistem tertutup (closed loop); • Pembuatan embung-embung air untuk konservasi air dan lubang Biopori di perkantoran dan pemukiman sekitar instalasi.

In the framework of maintaining the availability of surface water and preserving the environment, especially water sources, the Company also carries out water source conservation through several activities, which are: (EN 10, EN 21) • Utilize rain water for MCK needs; • Use water in a closed loop system; • Create ponds for water conservation and bio pore holes in office and residential areas in the vicinity of installations.

Melalui langkah-langkah tersebut, Perseroan berpartisipasi untuk memelihara dan melestarikan sumber air permukaan yang digunakan sesuai kaidah pelestarian lingkungan yang dipegang teguh. Dengan seluruh upaya tersebut selama periode pelaporan tidak ada laporan maupun pengaduan yang diterima Perseroan perihal terganggunya sumber air karena turunnya permukaan air akibat pengambilan sumber air. (EN 9)

Through these steps, the Company participates in maintaining and preserving surface water sources that are used in accordance with environmental preservation regulations. Throughout all of the said efforts during the reported period, there were no reports or complaints received by the Company concerning disturbance of water sources owing to a decrease in water levels due to water extraction. (EN 9)

• Determine the amount of water to be used in the electricity production process from the beginning by making a water balance sheet; • Waste water produced is treated in the waste water treatment plant (IPAL) before it is discharged to the water receptacle. The quantity and quality of waste water is routinely monitored to ensure that pollutant parameters contained in the waste water meet the environment quality standard. The results of waste water quality monitoring is reported routinely to the relevant agencies, including the Ministry of the Environment (KLH) and the Regional Environmental Management Body (BPLHD). The results showed that waste water had no negative effects on biodiversity. Aquatic Biota monitoring results showed that water in the vicinity was not impaired. This was shown through monitoring during the reported period, where the biodiversity index level was average, but generally it was quite good and still capable of supporting aquatic biota. (EN 12, EN 21, EN 25)


174 BIODIVERSITAS Beberapa pembangkit dan jalur transmisi PLN berada atau melewati kawasan hutan lindung atau kawasan konservasi. Perseroan mengikuti seluruh mekanisme penggunaan tanah pada kawasan hutan lindung dan kawasan konservasi sesuai ketentuan undang-undang kehutanan dan peraturan turunannya.

BIODIVERSITY Several PLN power plants and transmission lines exist in or pass through protected forests or conservation areas. The Company adheres to all land use mechanisms on protected forest areas and conservation areas in accordance with forestry regulations and provisions.

Untuk menjaga biodiversitas sebagai akibat dari kegiatan pembangkit tenaga listrik, Perseroan melakukan beberapa program, mencakup: (EN 11, EN 13, EN 14, EN 15) • Melakukan transplantasi terumbu karang; • Terumbu karang termasuk spesies yang dilindungi sesuai ketentuan International Union for the Conservation of Nature (IUCN). PLN melakukan upaya untuk melindungi fauna yang dilindungi ini, yaitu di perairan sekitar lokasi pembangunan PLTU Paiton Unit 9. Untuk mengganti kerusakan terumbu karang akibat kegiatan dredging pada proses pembangunan dermaga PLTU Paiton Unit 9, PLN telah melakukan transplantasi terumbu karang pada lokasi lain di perairan yang sama yang memiliki kondisi lingkungan yang mendukung kehidupan terumbu karang. Pemantauan hasil transplantasi karang dilakukan setiap minggu selama satu tahun untuk memastikan bahwa terumbu karang tersebut dapat hidup dengan baik. Berdasarkan hasil pemantauan, 98,98% dari terumbu karang yang ditanam tumbuh dengan baik. (EU 13) • Menyediakan area hijau di daerah sekitar instalasi pembangkit-pembangkit PLN. Tidak ada data luasan area hijau secara detail, namun program penghijauan dilaksanakan secara rutin khususnya pada lokasi catchment area PLTA.

To maintain biodiversity from power plant activities, the Company carries out several programs, including: (EN 11, EN 13, EN 14, EN 15) • Transplanting coral reefs; • Coral reefs belong to a species protected in accordance with the provisions of the International Union for the Conservation of Nature (IUCN). PLN strives to protect this protected species, namely that located in the vicinity of the Paiton Unit 9 Steam power plant. To replace coral reef damaged due to dredging activities during the construction of the dock at the Paiton Unit 9 Steam power plant, PLN has transplanted coral reefs in other locations in the same waters that have the same environmental conditions to support coral reefs. Coral reef transplantation monitoring is carried out every week throughout the year to ensure that the coral reef can thrive. Based on the monitoring results, 98.98 percent of the transplanted coral reef grows well. (EU 13)

PENGENDALIAN EMISI Sumber emisi karbondioksida berasal dari kegiatan pembangkitan listrik terutama pembangkit listrik berbahan bakar fosil seperti PLTU, PLTG, PLTGU dan PLTD. Total emisi dari kegiatan pembangkitan tenaga listrik pada tahun 2010 adalah sebesar 105.263.131 ton CO2 ekuivalen. PLTU batu bara memberikan kontribusi emisi terbesar yakni 62.202.767 ton CO2 ekuivalen, sedangkan pembangkit berbahan bakar gas dan BBM memberikan kontribusi berturut-turut sebesar 16.766.379 ton CO2 ekuivalen dan 26.294.046 ton CO2 ekuivalen. (EN 16)

EMISSIONS CONTROL Carbon dioxide emission sources derive from power plant activities, especially those powered by fossil fuels, like Steam Power Plant, Gas Power Plant, Combined Cycle Power Plant and Diesel Power Plant. The total emission from electrical power generation in 2010 was a total of 105,263,131, tons of CO2 equivalent. Coal-fired Steam power plants contributed the largest amount of emissions, totaling 62,202,767 tons of CO2 equivalent, while gas-fired power plants and oil-fired power plants contributed 16,766,379 tons of CO2 equivalent and 26,294,046 tons of CO2 equivalent, respectively. (EN 16)

Untuk mengetahui kualitas emisi dari stasiun pembangkit, PLN melakukan uji emisi pada setiap pembangkit sebagai bagian dari uji kelayakan operasi pembangkit. Selanjutnya uji emisi dilaksanakan secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen AMDAL dan UKL-UPL. (EN 17)

To comprehend the quality of emissions from power stations, PLN carries out emissions testing at every power plant as part of due diligence. Subsequent emission testing is carried out routinely in accordance with the prevailing regulations and with the environmental monitoring plan, which is recorded in the AMDAL and UKL-UPL documents. (EN 17)

• Provide green areas in PLN power plant installation areas. Although there is no available detailed data on the amount of green areas, the greening program is carried out routinely, especially in Hydro Power Plant catchment areas.


175 Untuk menekan emisi CO2 ini Perseroan melaksanakan beberapa program, yakni: (EN 18) • Menambah pembangunan pembangkit dengan sumber energi yang terbarukan, yakni PLTP dan PLTA; • Membangun pembangkit tenaga surya (PLTS) di 5 pulau yang dilaksanakan pada tahun 2010 sebesar 920 kWp. Jumlah ini mengurangi emisi sebesar 967 ton CO2 ekuivalen per tahun dengan asumsi PLTS tersebut menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel yang berbahan bakar solar (HSD); • Membangun PLTM Merasap, Lobong, Mongango sehingga mengurangi emisi per tahun sebesar 16.000 ton CO2 ekuivalen; • Memanfaatkan salah satu mekanisme Protokol Kyoto yaitu Clean Development Mechanism (CDM) dan Voluntary Carbon Market (VCM) untuk mendapatkan kredit dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca dari pembangunan beberapa pembangkit menggunakan sumber energi terbarukan.

To reduce CO2 emissions, the Company carries out several programs, which are: (EN 18) • Add more renewable energy power plants, namely Geothermal Power Plant and Hydro Power Plant. • Construction of Solar Power Plants on five islands carried out in 2010, totaling 920 kWp. This reduced emissions by 967 tons of CO2 equivalent per year based on the assumption that the said Solar Power Plant replaced dieselpowered generators. • Construction of the Merasap, Lobong and Mongango PLTM plants resulting in emissions reduction of 16,000 tons of CO2 equivalent per year. • Utilization of one of the Kyoto Protocol mechanisms, namely the Clean Development Mechanism (CDM) and Voluntary Carbon Market (VCM) to obtain carbon credits from greenhouse gas emissions reduction efforts through the construction of power plants that use renewable energy.

Selain upaya mengurangi emisi CO2, Perseroan juga berupaya mengurangi emisi debu dari stasiun pembangkit berbahan bakar batu bara. Upaya-upaya yang dilakukan mencakup: • Pemasangan electrostatic precipitator; • Pembangunan sarana penyimpanan fly ash dan bottom ash; • Kerjasama untuk pemanfaatan kembali fly ash dan bottom ash; • Menutupi bagian bak belakang kendaraan pengangkut fly ash dan bottom ash; • Menyiram area penyimpanan batu bara untuk mengurangi debu.

Apart from efforts to reduce CO2 emissions, the Company also strives to reduce dust emissions at coal-fired power stations. The efforts carried out are as follows:

Kegiatan pemantauan kadar debu di udara kemudian dilaksanakan secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku dan sesuai dengan rencana pemantauan lingkungan yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL. Perseroan sampai saat ini belum melaksanakan program terkait upaya menekan pelepasan bahan perusak ozon lainnya, seperti CFC (freon). (EN 19)

Airborne dust content monitoring activities are then carried out routinely in compliance with the prevailing regulations and in accordance with the environmental monitoring plan, which is recorded in AMDAL and UKL-UPL documents. So far, the Company has not carried out any program related to reducing the release of ozone depleting substances, such as CFCs (freon). (EN 19)

PENGELOLAAN DAN PENGOLAHAN LIMBAH Proses pembangkitan listrik pada instalasi pembangkit dan transmisi listrik menghasilkan beberapa limbah spesifik, yakni: • Limbah cair, berupa air dari pembangkit PLTU; • Limbah cair berupa pelumas bekas yang termasuk B3 (hazardous waste); • Limbah padat seperti insulator keramik, kabel bekas, aki bekas kendaraan operasional dan tiang-tiang listrik.

Waste Management and Processing Electricity generation at electricity transmission and power plant installations produces several specific kinds of waste, which are: • Liquid waste, in the form of water from steam power plants. • Liquid waste in the form of used lubricant, including B3 (hazardous waste). • Solid waste such as ceramic insulation, used cables, used batteries from operational vehicles and electricity pylons.

• Install electrostatic precipitators; • Construct fly ash and bottom ash storage facilities; • Conduct cooperations to utilize fly ash and bottom ash; • Cover the backs of fly ash and bottom ash transportation vehicles. • Water down fly ash and bottom ash storage areas to decrease dust.


176 Untuk mengelola limbah-limbah tersebut, Perseroan menempuh beberapa cara pengelolaan, yakni: (EN 22, EN 23) 1. Pengelolaan Limbah Cair Limbah cair dari kegiatan pembangkitan tenaga listrik diolah dalam Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebelum dialirkan ke badan air penerima. Pada beberapa pembangkit, air yang telah diolah dimanfaatkan kembali untuk berbagai keperluan antara lain menyiram tanaman. 2. Limbah Cair B3 Pengelolaan limbah cair B3 seperti pelumas bekas dilakukan sesuai dengan PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah B3 serta peraturan-peraturan menteri terkait pengelolaan limbah B3. PLN sebagai penghasil limbah cair B3 tidak melakukan pengolahan secara langsung, namun hanya menyimpan sementara limbah cair B3 tersebut sebelum diserahkan ke pihak ke-3 yang memiliki izin pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3. 3. Pengelolaan bahan-bahan bekas selain limbah B3 Bahan-bahan bekas selain limbah B3 dimusnahkan sesuai dengan mekanisme pemusnahan aset yang berlaku di Perseroan. 4. Sepanjang tahun 2011 tidak ada kejadian tumpahan limbah B3 yang mencemari lingkungan. (EN 23)

To manage the said waste, the Company carries out several management schemes, including: (EN 22, EN 23) 1. Liquid Waste Management Liquid waste produced through electrical power generation is processed in a Waste Water Treatment Plant (IPAL) before it flows to the water catchment receptacle. At several power stations, processed waste water is reused for various purposes including water plants. 2. Hazardous waste water The management of hazardous liquid waste, such as used lubricant is done in accordance with Government Regulation No.18/1999 on the Management of Hazardous Waste as well as ministry regulations related to the management of hazardous liquid waste. PLN, as a company that produces hazardous liquid waste, does not carry out waste management directly, but rather briefly stores the hazardous liquid waste before handing it over to third parties who have permission to manage and utilize hazardous (B3) waste. 3. Management of non-hazardous used materials Non-hazardous used materials are destroyed in accordance with the prevailing asset destruction mechanism at the Company. 4. Throughout 2011, there were no hazardous waste spills that contaminated the environment. (EN 23)


177

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN research and development

Perseroan melakukan sejumlah kajian dan penelitian yang ditujukan untuk meningkatkan tingkat efisiensi penyaluran daya listrik, mencari bahan-bahan insulator yang tahan lama, mencari alternatif pembangkit yang ramah lingkungan dan berpartisipasi pada upaya perlindungan lingkungan. Beberapa kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan pada tahun 2011 adalah Studi identifikasi potensi pembangkit hydro di Indonesia.

The Company carried out a number of studies and research aimed at improving the level of efficiency of electricity distribution, as well as searching for highly durable insulation materials, searching for alternative environmentally friendly power stations and participating in environmental protection efforts. One of the research and development activities carried out in 2011 was a study to identify hydro-electric potential in Indonesia.

KEGIATAN TERKAIT MITIGASI PERUBAHAN IKLIM climate change mitigation ACTIVITIES

PLN turut mendukung program Pemerintah dalam upaya mitigasi perubahan iklim dengan membangun pembangkit listrik energi terbarukan seperti pembangkit tenaga panas bumi dan pembangkit tenaga air. PLN memanfaatkan salah satu mekanisme protokol Kyoto yaitu Clean Development Mechanism (CDM) untuk mendapatkan kredit dari upaya penurunan emisi gas rumah kaca beberapa pembangkit energi terbarukan. (EU 5)

PLN also supports Government programs to mitigate climate change by building renewable energy power stations such as hydro-electric and geothermal power stations. PLN utilizes one of the Kyoto Protocol mechanisms, namely the Clean Development Mechanism (CDM) to earn credit through greenhouse gas emission reduction efforts at several renewable energy power stations. (EU 5)

Mekanisme CDM merupakan kerja sama antara negara maju yang telah meratifikasi protokol Kyoto (ANNEX – 1 COUNTRY) dengan negara berkembang (Non ANNEX – 1 COUNTRY) dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Keuntungan CDM bagi negara maju adalah untuk memenuhi komitmennya dalam Protokol Kyoto, sedangkan bagi negara berkembang mekanisme ini berkontribusi dalam upaya melaksanakan pembangunan berkelanjutan (sustainability development).

The CDM mechanism constitutes cooperation between developed countries that have ratified the Kyoto Protocol (ANNEX – 1COUNTRY) and developing countries (Non ANNEX – 1COUNTRY) in greenhouse gas emission reduction efforts. The benefit of CDM for developed countries is to fulfill their Kyoto Protocol commitments, while for developing countries this mechanism contributes to efforts to implement sustainability development.

Beberapa proyek CDM yang sedang dikembangkan PLN antara lain: PLTP Kamojang IV, PLTP Lahendong II, PLTA Genyem, PLTMH Lobong, PLTMH Mongango, PLTMH Merasap dan PLTMG Bontang dengan potensi Certified Emission Reduction (CER) yang akan dihasilkan sebesar 2,5 juta ton sampai dengan tahun 2012.

Some CDM projects are currently being developed by PLN, including: the Kamojang IV Geothermal Power Plant, the Lahendong II Geothermal Power Plant, the Genyem Geothermal Power Plant, the Lobong Micro Hydro Power Plant, the Mongango Micro Hydro Power Plant, the Merasap Micro Hydro Power Plant and the Bontang Gas & Fuel Power Plant, with a total potential Certified Emission Reduction (CER) of 2.5 million tons in 2012.

Selain melalui mekanisme CDM, PLN juga memanfaatkan mekanisme pasar karbon sukarela (Voluntary Carbón Mechanism/VCM) untuk mendapatkan insentif dari hasil penjualan karbon kredit pembangkit energi terbarukan. Pembangkit energi terbarukan yang sedang dikembangkan sebagai proyek VCM adalah PLTA Renun, PLTA Sipansihaporas dan PLTA Musi.

In addition to CDM, PLN also utilizes a voluntary carbon market mechanism (Voluntary Carbón Mechanism/VCM) to obtain incentives from the proceeds of carbon credit sales from renewable energy generation. Renewable energy power plants currently in development as VCM projects are the Renun Hydro Power Plant, the Sipansihaporas Hydro Power Plant and the Musi Hydro Power Plant.

Pada tahun 2011, perkembangan proyek CDM dan VCM sebagai berikut: PLTP Kamojang IV: sudah mendapatkan issuance CER’s dari periode monitoring 16 Desember 2010 s.d. 28 Februari 2011 sebanyak 92691 tCER’s.

In 2011, the development of CDM and VCM projects was as follows: Kamojang IV Geothermal Power Plant: Has already obtained CER issuance from the December 16, 2010 to February 28, 2011 monitoring period, totaling 92691 tCER.


178

BIAYA DAN PENGHARGAAN UNTUK PENGELOLAAN DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT AND PRESERVATION COSTS AND REWARDS PLN telah menyisihkan dana untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Biaya pengelolaan dan pemantauan ini dimasukkan ke dalam komponen biaya operasional pembangkit dari masingmasing unit bisnis. (EN 30)

PLN has allocated funds for environmental management and monitoring activities. The cost of these activities is incorporated into the power plant operational cost component of each business unit. (EN 30)


179

Referensi Silang dengan GRI – G 3.0Industri Listrik dan Utilitas Lain CROSS REFERENCES GRI - G 3.0 - electricity industry and other utilities

PT PLN (Persero) referensi silang dengan gri -g3.0- industri listrik dan utilitas lain

Cross References GRI -G3.0 - Electricity Industry and Other Utilities

180 INDEKS

INDIKATOR

INDEX

INDICATOR

HAL

PAGE

Profil PROFILE 1

1.1

Strategi dan Analisis Strategy and Analysis Pernyataan dari pejabat pembuat kebijakan yang paling senior dalam organisasi (misalnya CEO, ketua, atau posisi senior sejenis) mengenai relevansi keberlanjutan terhadap organisasi dan strateginya.

6, 19

Statement from the most senior decision maker of the organization (e.g., CEO, Chairman, or equivalent senior position). 1.2

Deskripsi dampak, risiko, dan peluang utama.

Description of key impacts, risks, and opportunities. 2 2.1 2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

8, 160

Profil Organisasi Organizational Profile Nama organisasi. Name of the organization.

1

Merek, produk, dan atau jasa utama. Primary brands, products, and/or services.

13

Struktur operasional organisasi, termasuk di dalamnya divisi utama, perusahaan yang menjalankan usaha (operating companies), anak perusahaan dan usaha patungan.

Operational structure of the organization, including main divisions, operating companies, subsidiaries, and joint ventures. Lokasi kantor pusat organisasi. Location of organization’s headquarters. Jumlah negara di mana perusahaan beroperasi, serta nama negara di mana operasi utama dilaksanakan, atau yang relevan dengan isu keberlanjutan yang dicakup dalam laporan.

Number of countries where the organization operates, and names of countries with either major operations or that are specifically relevant to the sustainability issues covered in the report. Sifat kepemilikan dan bentuk legal. Nature of ownership and legal form. Pasar yang dilayani (termasuk di dalamnya diperinci berdasarkan geografi, sektor yang dilayani dan jenis konsumen/penerima manfaat).

Markets served (including geographic breakdown, sectors served, and types of customers/beneficiaries).

20, 26

1

15, 25

15

13, 26

2.8

Skala organisasi. Scale of the reporting organization.

15

2.9

Perubahan signifikan yang terjadi selama periode laporan terkait ukuran, struktur, dan kepemilikan.

15

Significant changes during the reporting period regarding size, structure, or ownership. 2.10 EU1 EU2 EU3

EU4

Penghargaan yang diterima dalam periode laporan.

Awards received in the reporting period. Kapasitas terpasang, diuraikan menurut sumber energi dan aturan.

Installed capacity, broken down by primary energy source and by regulatory regime. Kapasitas pembangkit bersih, diuraikan menurut sumber energi dan aturan.

Net energy output broken down by primary energy source and by regulatory regime. Jumlah pelanggan rumah tangga, industri, lembaga dan kawasan komersial.

Number of residential, industrial, institutional and commercial customer accounts. Panjang jaringan transmisi dan distribusi diatas dan dibawah tanah yang sesuai aturan yang berlaku.

53, 130 141 141, 142 149

169

Length of above and underground transmission and distribution lines by regulatory regime. EU5

Alokasi cadangan atau kompensasi untuk emisi CO2, dirinci menurut ketentuan kerangka perdagangan karbon.

177

Allocation of CO2 emissions allowances or equivalent, broken down by carbon trading framework. 3

PARAMETER LAPORAN REPORT PARAMETERS Profil Laporan Report Profile

3.1 3.2 3.3

Periode pelaporan. Reporting period (e.g., fiscal/calendar year) for information provided. Tanggal dari laporan sebelumnya yang paling baru (jika ada).

Date of most recent previous report (if any). Siklus Pelaporan (tahunan, dua tahun sekali, dan sebagainya).

Reporting cycle (annual, biennial, etc.)

3 2 3


181 INDEKS

INDIKATOR

INDEX 3.4

INDICATOR

Alamat Kontak apabila ada pertanyaan terkait laporan dan isinya.

Contact point for questions regarding the report or its contents.

HAL

PAGE 4

3.5

Proses dalam menetapkan isi laporan. Process for defining report content.

3

3.6

Batasan laporan. Boundary of the report.

3

3.7

3.8

3.9

3.10

Nyatakan setiap keterbatasan ruang lingkup atau batasan laporan.

State any specific limitations on the scope or boundary of the report. Dasar untuk melaporkan usaha patungan, anak perusahaan, fasilitas yang disewakan, kegiatan melalui outsourcing, serta entitas lainnya yang berpengaruh signifikan dan dapat diperbandingkan informasinya setiap saat / antar organisasi.

Basis for reporting on joint ventures, subsidiaries, leased facilities, outsourced operations, and other entities that can significantly affect comparability from period to period and/or between organizations. Teknik pengukuran data dan dasar perhitungannya.

Data measurement techniques and the bases of calculations. Penjelasan dampak dari pernyataan ulang terhadap informasi yang disediakan dalam laporan sebelumnya.

2

2

3

4

Explanation of the effect of any re-statements of information provided in earlier reports. 3.11

Perubahan signifikan dari laporan periode sebelumnya.

Significant changes from previous reporting periods.

3

Indeks Isi GRI GRI Table Index 3.12

Tabel yang menunjukan lokasi dari Standar Pengungkapan dalam laporan.

Table identifying the location of the Standard Disclosures in the report.

180

Assurance Assurance 3.13 4

Kebijakan dan praktik saat ini yang ditujukan untuk mencari assurance eksternal untuk laporan.

Policy and current practice with regard to seeking external assurance for the report.

3

TATA KELOLA, KOMITMEN DAN KETERLIBATAN

GOVERNANCE, COMMITMENTS, AND ENGAGEMENT Tata Kelola Governance

4.1

Struktur tata kelola organisasi, termasuk komite di bawah badan pengelola tertinggi yang bertanggung jawab untuk tugas khusus, seperti dalam menetapkan strategi atau mekanisme pengawasan organisasi.

46, 50

Governance structure of the organization, including committees under the highest governance body responsible for specific tasks, such as setting strategy or organizational oversight. 4.2

4.3

Tunjukkan apakah Ketua dari badan pengelola tertinggi juga merangkap pejabat eksekutif.

Indicate whether the Chair of the highest governance body is also an executive officer. Untuk organisasi yang memiliki struktur satu dewan, nyatakan jumlah anggota dari badan pengelola tertinggi yang berasal dari kelompok independen dan atau anggota noneksekutif.

47

47

For organizations that have a unitary board structure, state the number of members of the highest governance body that are independent and/or non-executive members. 4.4

4.5

4.6

Mekanisme untuk pemegang saham dan pegawai dalam menyampaikan rekomendasi atau arahan kepada badan pengelola tertinggi.

Mechanisms for shareholders and employees to provide recommendations or direction to the highest governance body. Hubungan antara kompensasi untuk anggota badan pengelola tertinggi, manajer senior, dan eksekutif (termasuk dalam hal pengaturan perjalanan) dengan kinerja organisasi (termasuk didalamnya kinerja sosial dan lingkungan).

Linkage between compensation for members of the highest governance body, senior managers, and executives (including departure arrangements), and the organization’s performance (including social and environmental performance). Proses yang ada di dalam badan pengelola tertinggi untuk dalam menjamin terhindarnya konflik kepentingan.

Processes in place for the highest governance body to ensure conflicts of interest are avoided.

46

49

55



182 INDEKS

INDEX 4.7

4.8

4.9

4.10

INDIKATOR

INDICATOR

Proses dalam menentukan kualifikasi dan keahlian dari anggota badan pengelola tertinggi dalam mengarahkan strategi organisasi terkait topik ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Process for determining the qualifications and expertise of the members of the highest governance body for guiding the organization’s strategy on economic, environmental, and social topics. Pengembangan secara internal pernyataan misi atau nilai, kode tingkah laku, dan prinsip yang relevan dengan kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial serta status dari implementasinya.

Internally developed statements of mission or values, codes of conduct, and principles relevant to economic, environmental, and social performance and the status of their implementation. Prosedur dalam badan pengelola tertinggi untuk mengawasi manajemen dan identifikasi organisasi terhadap kinerja ekonomi, lingkungan dan sosial, termasuk di dalamnya risiko dan peluang yang relevan.

Procedures of the highest governance body for overseeing the organization’s identification and management of economic, environmental, and social performance, including relevant risks and opportunities. Proses dalam mengevaluasi kinerja dari badan pengelola tertinggi, khususnya yang terkait dengan kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Processes for evaluating the highest governance body’s own performance, particularly with respect to economic, environmental, and social performance.

HAL

PAGE 46, 47

17

47, 55

47

Komitmen Terhadap Inisiatif Eksternal Commitments to External Initiatives

4.11

4.12

4.13

Penjelasan mengenai bagaimana pendekatan atau prinsip pencegahan digunakan oleh organisasi.

Explanation of whether and how the precautionary approach or principle is addressed by the organization. Piagam, prinsip, atau insiatif lainnya yang dikembangkan secara eksternal terkait ekonomi, lingkungan, dan sosial yang turut didukung/diadopsi oleh organisasi.

Externally developed economic, environmental, and social charters, principles, or other initiatives to which the organization subscribes or endorses. Keanggotaan dalam asosiasi (seperti asosiasi industri) dan atau organisasi advokasi nasional/internasional.

Memberships in associations (such as industrial associations) and/or national/international advocacy organizations.

53

163

59

Keterlibatan Pemangku Kepentingan Stakeholder Engagement 4.14

4.15

Daftar kelompok pemangku kepentingan yang dilibatkan oleh organisasi.

List of stakeholder groups engaged by the organization. Dasar yang digunakan dalam mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan yang akan dilibatkan.

61, 62

61, 62

Basis for identification and selection of stakeholders with whom to engage. 4.16

4.17

Pendekatan yang digunakan untuk melibatkan pemangku kepentingan, termasuk di dalamnya frekuensi pelibatan berdasarkan jenis dan kelompok pemangku kepentingan.

Approaches to stakeholder engagement, including frequency of engagement by type and by stakeholder group. Topik dan perhatian utama yang dimunculkan melalui pelibatan pemangku kepentingan, dan bagaimana organisasi merespons topik dan perhatian utama tersebut, termasuk melalui pelaporannya.

61, 62

61, 62

Key topics and concerns that have been raised through stakeholder engagement, and how the organization has responded to those key topics and concerns, including through its reporting. Aspek: Ketersediaan dan Keandalan Aspect: Availability and Reliability EU6

Pendekatan manajemen untuk memastikan ketersediaan dan keandalan tenaga listrik dalam jangka pendek maupun panjang.

155

Management approach to ensure short and long-term electricity availability and reliability. Aspek: Demand-side management Aspect: Demand-side management

EU7

Pogram demand-side management termasuk program pelaksanaan pemasangan listrik untuk area perumahan, komersial, lembaga dan kawasan industri.

Demand-side management programs including residential, commercial, institutional and industrial programs.

145


183 INDEKS

INDEX

INDIKATOR

INDICATOR

HAL

PAGE

Aspect: Penelitian dan pengembangan Aspect: Research and Development

EU8

Kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menjamin keandalan penyaluran listrik dan mendukung pembangunan berkelanjutan, melingkupi kegiatan dan biaya.

Research and development activity and expenditure aimed at providing reliable electricity and promoting sustainable development.

24

Aspek: Plant Decomissioning Aspect: Plant Decomissioning EU8

Cadangan untuk mengembangkan pusat pembangkit tenaga listrik.

Provisions for decommissioning of nuclear power sites.

24

INDIKATOR KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE INDICATORS Aspek : Kinerja Ekonomi Aspect: Economic Performance

EC1

EC2

EC3 EC4

Perolehan dan distribusi nilai ekonomi langsung, meliputi pendapatan, biaya operasi, imbal jasa karyawan, donasi, dan investasi komunitas lainnya, laba ditahan, dan pembayaran kepada penyandang dana serta pemerintah.

Direct economic value generated and distributed, including revenues, operating costs, employee compensation, donations and other community investments, retained earnings, and payments to capital providers and governments. Implikasi finansial dan risiko lainnya akibat perubahan iklim serta peluangnya bagi aktivitas organisasi.

Financial implications and other risks and opportunities for the organization’s activities due to climate change. Jaminan kewajiban organisasi terhadap program imbalan pasti.

Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations Bantuan finansial yang signifikan dari pemerintah.

Significant financial assistance received from government.

134

150

114 137

Aspek : Kehadiran Pasar Aspect: Market Presence

EC5

EC6

EC7

Rentang rasio standar upah terendah dibandingkan dengan upah minimum setempat pada lokasi operasi yang signifikan.

Range of standard entry level wage ratios compared to local minimum wage at significant locations of operation.

99

Kebijakan, praktek, dan proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal pada lokasi operasi yang signifikan.

Policy, practices, and proportion of spending on locally-based suppliers at significant locations of operation. Prosedur penerimaan pegawai lokal dan proporsi manajemen senior lokal yang dipekerjakan pada lokasi operasi yang signifikan.

Procedures for local hiring and proportion of senior management hired from the local community at locations of significant operation.

109

Aspek : Dampak Ekonomi Tidak Langsung Aspect: Indirect Economic Impacts

EC8

EC9

Pembangunan dan dampak dari investasi infrastruktur serta jasa yang diberikan untuk kepentingan publik secara komersial, natura, atau pro bono.

Development and impact of infrastructure investments and services provided primarily for public benefit through commercial, inkind, or pro bono engagement. Pemahaman dan penjelasan dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan, termasuk seberapa luas dampaknya.

Understanding and describing significant indirect economic impacts, including the extent of impacts.

84

85, 138

Aspek: Ketersediaan dan Keandalan Aspect: Availability and Reliability EU10

Rencana pembangunan berdasarkan proyeksi kebutuhan tenaga listrik dalam jangka panjang dirinci menurut sumber energi pembangkit dan peraturan yang berlaku.

Planned capacity against projected electricity demand over the long term, break down by energy source and applied regulatory.

142



184 INDEKS

INDIKATOR

INDEX

INDICATOR

HAL

PAGE

Aspek: Demand-side management Aspect: Demand-side management EU11

Rata-rata tingkat efisiensi pembangkit tenaga uap dirinci menurut bahan bakar dan menurut aturan yang berlaku.

141

Average generation efficiency of thermal plants by energy source and by applied regulatory. Aspek: System Efficiency Aspect: System Efficiency EU12

Tingkat kehilangan (loss) dari jaringan transmisi dan distribusi dari total daya listrik.

Transmission and distribution losses as a percentage of total energy.

143

INDIKATOR KINERJA LINGKUNGAN ENVIRONMENTAL PERFORMANCE INDICATORS Aspek : Material Aspect: Materials EN1 EN2

Penggunaan Bahan; diperinci berdasarkan berat atau volume.

Materials used by weight or volume. Persentase Penggunaan Bahan Daur Ulang. Percentage of recycled materials used.

169, 171 171

Aspek : Energi Aspect: Energy EN3 EN4 EN5

EN6

Penggunaan Energi Langsung dari Sumberdaya Energi Primer.

Direct energy consumption by primary energy source. Pemakaian Energi Tidak Langsung berdasarkan Sumber Primer.

Indirect energy consumption by primary source. Penghematan Energi melalui Konservasi dan Peningkatan fisiensi.

Energy saved due to conservation and efficiency improvements. Inisiatif untuk mendapatkan produk dan jasa berbasis energi efisien atau energi yang dapat diperbarui, serta pengurangan persyaratan kebutuhan energi sebagai akibat dari inisiatif tersebut.

171 142 84, 172

84, 172

Initiatives to provide energy-efficient or renewable energy based products and services, and reductions in energy requirements as a result of these initiatives. EN7

Inisiatif untuk mengurangi konsumsi energi tidak langsung dan pengurangan yang dicapai.

172

Initiatives to reduce indirect energy consumption and reductions achieved. Aspek : Air Aspect : Water EN8 EN9 EN10

Total pengambilan air per sumber. Total water withdrawal by source. Sumber air yang terpengaruh secara signifikan akibat pengambilan air.

Water sources significantly affected by withdrawal of water. Persentase dan total volume air yang digunakan kembali dan didaur ulang.

Percentage and total volume of water recycled and reused.

173 173 173

Aspek : Biodiversitas (Keanekaragaman Hayati) Aspect : Biodiversity

EN11

Lokasi dan luas tanah dimiliki, disewa, dikelola oleh pelapor yang berlokasi di dalam, atau berdekatan dengan daerah yang dilindungi yang memiliki nilai keanekaragaman hayati yang tinggi di luar daerah yang diproteksi.

174

Location and size of land owned, leased, managed in, or adjacent to, protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas.

EN12

Uraian atas berbagai dampak signifikan yang diakibatkan oleh aktivitas, produk, dan jasa org pelapor thp biodiversivitas diproteksi (dilindungi) dan yang memiliki keanekaragaman hayati bernilai tinggi di luar daerah yang diproteksi (dilindungi).

173

Description of significant impacts cause by activities, products, and services on biodiversity in protected areas and areas of high biodiversity value outside protected areas. EU13 EN13 EN14

Biodiversitas dari daerah penggganti dibandingkan biodiversitas areal awal.

Biodiversity of offset habitats compared to the biodiversity of the affected areas. Perlindungan dan Pemulihan Habitat. Habitats protected and restored. Strategi, tindakan, dan rencana pengelolaan dampak terhadap biodiversitas.

Strategies, current actions, and future plans for managing impacts on biodiversity.

174 174 174


185 INDEKS

INDIKATOR

INDEX EN15

INDICATOR

Jumlah spesies yang masuk dalam Daftar Merah IUCN dan yang masuk dalam daftar konservasi nasional di daerah yang terkena dampak operasi berdasar tingkat kepunahan.

Number of IUCN Red List species and national conservation list species with habitats in areas affected by operations, by level of extinction risk.

HAL

PAGE 174

Aspek : Emisi, Efluen dan Limbah. Aspect : Emissions, Effluents and Waste EN16 EN17 EN18 EN19 EN20

Jumlah emisi gas rumah kaca langsung maupun tidak langsung, berdasarkan berat.

Total direct and indirect greenhouse gas emissions by weight. Emisi gas rumah kaca tidak langsung lainnya diperinci berdasarkan berat.

Other relevant indirect greenhouse gas emissions by weight. Inisiatif untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan pencapaiannya.

Initiatives to reduce greenhouse gas emissions and reductions achieved. Emisi bahan kimia yang merusak lapisan ozon, dirinci berdasarkan berat.

Emissions of ozone-depleting substances by weight. NOx, SOx dan emisi udara signifikan lainnya, berdasarkan jenis dan berat.

NOx, SOx, and other significant air emissions by type and weight. EN21 EN22 EN23

EN24

EN25

Jumlah buangan air menurut kualitas dan tujuan.

Total water discharge by quality and destination. Jumlah berat limbah menurut jenis dan metode pembuangan.

Total weight of waste by type and disposal method. Jumlah dan volume tumpahan yang signifikan.

Total number and volume of significant spills.

174 174 175 175 165 173 176 176

Berat limbah yang diangkut, diimpor, diekspor, atau diolah yang dianggap berbahaya menurut Lampiran Konvensi Basel I, II, III dan VIII, dan persentase limbah yang diangkut secara internasional.

Weight of transported, imported, exported, or treated waste deemed hazardous under the terms of the Basel Convention Annex I, II, III, and VIII, and percentage of transported waste shipped internationally. Identitas, ukuran, status proteksi dan nilai keanekaragaman hayati badan air serta habitat terkait yang secara signifikan dipengaruhi oleh pembuangan dan limpasan air.

Identity, size, protection status, and biodiversity value of water bodies and related habitats significantly affected by the reporting organization’s discharges of water and runoff.

173

Aspek : Produk dan Jasa. Aspect : Product and Services

EN26

EN27

Inisiatif untuk mengurangi dampak lingkungan produk dan jasa dan sejauh mana dampak pengurangan tersebut.

Initiatives to mitigate environmental impacts of products and services, and extent of impact mitigation. Persentase produk terjual dan bahan kemasannya yang ditarik menurut kategori.

Percentage of products sold and their packaging materials that are reclaimed by category.

168

n.a.

Aspek : Kepatuhan. Aspect : Compliance

EN28

Nilai yang signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter atas pelanggaran terhadap hukum dan regulasi lingkungan.

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for noncompliance with environmental laws and regulations.

167

Aspek : Pengangkutan/Transportasi. Aspect : Transport

EN29

Dampak lingkungan yang signifikan akibat pemindahan produk dan barang-barang lain serta material yang digunakan untuk operasi perusahaan, dan tenaga kerja yang memindahkan.

Significant environmental impacts of transporting products and other goods and materials used for the organization’s operations, and transporting members of the workforce.

168



186 INDEKS

INDIKATOR

INDEX

INDICATOR

HAL

PAGE

Aspek : Menyeluruh. Aspect : Overall EN30

Jumlah pengeluaran untuk proteksi dan investasi lingkungan menurut jenis.

Total environmental protection expenditures and investments by type.

178

PRAKTIK TENAGA KERJA DAN PEKERJAAN YANG LAYAK

LABOR PRACTICES and DECENT WORK PERFORMANCE INDICATORS Aspect : Ketenagakerjaan khusus untuk bidang listrik dan utilitas.

Aspect : Employment for Specific Electric Utilities EU14

EU15

EU16

Program dan proses untuk menjamin ketersediaan tenaga terampil.

Programs and processes to ensure the availability of a skilled workforce. Pesentase jumlah tenaga kerja yang akan pensiun 5 dan 10 thn mendatang, dirinci menurut jenis pekerjaan dan tempat kerja.

Percentage of employees eligible to retire in the next 5 and 10 years break down by job category and by region. Kebijakan yang diterapkan mengenai kesehatan dan keselamatan pekerja pelapor maupun pekerja kontraktor dan subkontraktor.

Policies and requirements regarding health and safety of employees and employees of contractors and subcontractors.

109

107

120

Aspek : Ketenagakerjaan. Aspect : Employment LA1

LA2

Jumlah angkatan kerja menurut jenis pekerjaan, kontrak pekerjaan, dan wilayah.

Total workforce by employment type, employment contract, and region. Jumlah dan tingkat perputaran karyawan menurut kelompok usia, jenis kelamin, dan wilayah.

103, 104

99

Total number and rate of employee turnover by age group, gender, and region. EU17

EU18

LA3

Jumlah hari kerja dari pekerja kontraktor and subkontraktor yang terlibat dalam kegiatan konstruksi, pengoperasian dan perawatan.

Days worked by contractor and subcontractor employees involved in construction, operation & maintenance activities. Persentasi pekerja kontraktor dan subkontraktor yang pernah mengikuti pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Percentage of contractor and subcontractor employees that have undergone relevant health and safety training. Manfaat yang disediakan bagi karyawan tetap (purna waktu) yang tidak disediakan bagi karyawan tidak tetap (paruh waktu) menurut kegiatan pokoknya.

Benefits provided to full-time employees that are not provided to temporary or part-time employees, by major operations.

104

123

114

Aspek : Tenaga kerja / Hubungan Manajemen. Aspect : Labor/Management Relations. LA4

LA5

Persentase karyawan yang dilindungi perjanjian tawar-menawar kolektif tersebut.

Percentage of employees covered by collective bargaining agreements. Masa pemberitahuan minimal tentang perubahan kegiatan penting, termasuk apakah hal itu dijelaskan dalam perjanjian kolektif tersebut.

Minimum notice period(s) regarding operational changes, including whether it is specified in collective agreements.

96

97, 99

Aspek: Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Aspect: Occupational Health and Safety

LA6

Persentase jumlah angkatan kerja yang resmi diwakili dalam panitia Kesehatan dan Keselamatan antara manajemen dan pekerja yang membantu memantau dan memberi nasihat untuk program keselamatan dan kesehatan kerja.

121

Percentage of total workforce represented in formal joint management–worker health and safety committees that help monitor and advise on occupational health and safety programs. LA7

Tingkat kecelakaan fisik, penyakit karena jabatan, hari-hari yang hilang, dan ketidakhadiran, dan jumlah kematian karena pekerjaan menurut wilayah.

Rates of injury, occupational diseases, lost days, and absenteeism, and number of work related fatalities by region.

123, 129


187 INDEKS

INDIKATOR

INDICATOR

PAGE

LA8

Program pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pencegahan, pengendalian risiko setempat untuk membantu karyawan, anggota keluarga/masyarakat, mengenai penyakit berat/ berbahaya.

122, 123, 129

INDEX

HAL

Education, training, counseling, prevention, and risk-control programs in place to assist workforce members, their families, or community members regarding serious diseases. LA9

Aspek Kesehatan dan Keselamatan yang tercakup dalam perjanjian dengan serikat karyawan.

121, 130

Health and safety topics covered in formal agreements with trade unions. Aspek: Pelatihan dan Pendidikan. Aspect: Training and Education LA10

LA11

LA12

Rata-rata jam pelatihan tiap tahun tiap karyawan menurut kategori/kelompok karyawan.

Average hours of training per year per employee by employee category. Program untuk pengaturan keterampilan dan pembelajaran sepanjang hayat yang menujang kelangsungan pekerjaan karyawan dan membantu mereka dalam mengatur akhir karier.

Programs for skills management and lifelong learning that support the continued employability of employees and assist them in managing career endings. Persentase karyawan yang menerima peninjauan kinerja dan pengembangan karier secara teratur.

109, 110

110, 111

111

Percentage of employees receiving regular performance and career development reviews. Aspek: Keberagaman dan Kesempatan Setara. Aspect: Diversity and Equal Opportunity

LA13

Komposisi badan pengelola/penguasa dan perincian karyawan tiap kategori/kelompok menurut jenis kelamin, kelompok usia, keanggotaan kelompok minoritas, dan keanekaragaman indikator lain.

106

Composition of governance bodies and breakdown of employees per category according to gender, age group, minority group membership, and other indicators of diversity. LA14

Perbandingan/rasio gaji dasar pria terhadap wanita menurut kelompok karyawan.

Ratio of basic salary of men to women by employee category. INDIKATOR KINERJA HAK ASASI MANUSIA HUMAN RIGHTS PERFORMANCE INDICATORS Aspek : Praktek Investasi dan Pengadaan. Aspect: Investment and Procurement Practices

HR1

HR2

HR3

Persentase dan jumlah perjanjian investasi signifikan yang memuat klausul HAM atau telah menjalani proses skrining/ filtrasi terkait dengan aspek hak asasi manusia.

Percentage and total number of significant investment agreements that include human rights clauses or that have undergone human rights screening.

139

Persentase pemasok dan kontraktor signifikan yang telah menjalani proses skrining/ filtrasi atas aspek HAM.

Percentage of significant suppliers and contractors that have undergone screening based on human rights and actions taken. Jumlah waktu pelatihan bagi karyawan dalam hal kebijakan serta prosedur terkait dengan aspek HAM yang relevan dengan kegiatan organisasi, termasuk persentase karyawan yang telah menjalani pelatihan.

101

Total hours of employee training on policies and procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations, including the percentage of employees trained. Aspek: Nondiskriminasi. Aspect: Non-discrimination HR4

Jumlah kasus diskriminasi yang terjadi dan tindakan yang diambil/dilakukan.

Total number of incidents of discrimination and actions taken.

111

Aspek: Kebebasan Berserikat dan Berkumpul.

Aspect: Freedom of Association and Collective Bargaining HR5

Segala kegiatan berserikat dan berkumpul yang diteridentifikasi dapat menimbulkan risiko yang signifikan serta tindakan yang diambil untuk mendukung hak-hak tersebut.

Operations identified in which the right to exercise freedom of association and collective bargaining may be at significant risk, and actions taken to support these rights.

97, 98, 101



188 INDEKS

INDIKATOR

INDEX

HAL

INDICATOR

PAGE

Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko signifikan dapat menimbulkan kasus pekerja anak, dan tindakan ditempuh untuk mendukung upaya penghapusan pekerja anak.

102

Aspek: Pekerja Anak. Aspect: Child Labor

HR6

Operations identified as having significant risk for incidents of child labor, and measures taken to contribute to the elimination of child labor. Aspek: Kerja Paksa dan Kerja Wajib. Aspect: Forced and Compulsory Labor

HR7

Kegiatan yang teridentifikasi mengandung risiko signifikan dapat menimbulkan kasus kerja paksa atau kerja wajib, dan tindakan untuk menghapus kerja paksa atau kerja wajib.

Operations identified as having significant risk for incidents of forced or compulsory labor, and measures to contribute to the elimination of forced or compulsory labor.

102

Aspek: Praktek/Tindakan Pengamanan. Aspect: Security Practices

HR8

Persentase personel penjaga keamanan yang terlatih dalam hal kebijakan dan prosedur organisasi terkait dengan aspek HAM yang relevan.

Percentage of security personnel trained in the organization’s policies or procedures concerning aspects of human rights that are relevant to operations.

101

Aspek: Hak Penduduk Asli. Aspect: Indigenous Rights HR9

Jumlah kasus pelanggaran yang terkait dengan hak penduduk asli dan langkah-langkah yang diambil.

143, 162

Total number of incidents of violations involving rights of indigenous people and actions taken. INDIKATOR KINERJA MASYARAKAT SOCIETY PERFORMANCE INDICATORS Aspek: Keterbukaan Thd Masyarakat Untuk Sektor Listrik dan Utilitas.

Aspect: Community Disclosure Specific for Electricity and Utilities. EU19

EU20

Keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan menyangkut rencana penggunaan energi dan pengembangan prasarana/infrastruktur.

Stakeholder participation in the decision making process related to energy planning and infrastructure development. Pendekatan yang dilakukan dalam mengelola dampak pemindahan.

Approach to managing the impacts of displacement.

143

143

Aspek: Bencana thd Masyarakat /Rencana Tanggap Darurat Khusus untuk Bidang Usaha Listrik dan Utilitas.

Aspect: Community Disaster/Emergency Planning and Response Disclosure Specific for Electricity and Utilities. EU21

Ukuran Perencanaan wajib, rencana penanggulangan bencana/ pengelolaan tanggap darurat, pelatihan dan rencana rehabilitasi/restorasi.

Contingency planning measures, disaster/emergency management plan and training programs, and recovery/restoration plans. Aspek: Komunitas. Aspect: Community.

SO1

Sifat dasar, ruang lingkup dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat baik pada saat memulai, saat beroperasi dan saat mengakhiri.

162

Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and manage the impacts of operations on communities, including entering, operating, and exiting.

EU22

Sifat dasar, ruang lingkup dan keefektifan setiap program dan praktek yang dilakukan untuk menilai dan mengelola dampak operasi terhadap masyarakat baik pada saat memulai, saat beroperasi dan saat mengakhiri.

162

Nature, scope, and effectiveness of any programs and practices that assess and manage the impacts of operations on communities, including entering, operating, and exiting. Aspek: Korupsi. Aspect: Corruption SO2 SO3

Persentase dan jumlah unit usaha yang memiliki risiko terhadap korupsi.

Percentage and total number of business units analyzed for risks related to corruption. Persentase pegawai yang dilatih dalam kebijakan dan prosedur antikorupsi.

Percentage of employees trained in organization’s anti-corruption policies and procedures.

55 54


189 INDEKS

INDIKATOR

INDEX SO4

HAL

INDICATOR

PAGE

Tindakan yang diambil dalam menanggapi kejadian korupsi.

54, 55

Actions taken in response to incidents of corruption. Aspek: Kebijakan Publik. Aspect : Public Policy

SO5

Kedudukan kebijakan publik dan partisipasi dalam proses melobi dan pembuatan kebijakan publik.

Public policy positions and participation in public policy development and lobbying. SO6

Nilai kontribusi finansial dan natura kepada partai politik, politisi, dan institusi terkait berdasarkan negara di mana perusahaan beroperasi.

Total value of financial and in-kind contributions to political parties, politicians, and related institutions by country.

55

Aspek: Kelakuan Tidak Bersaing. Aspect: Anti-Competitive Behavior

SO7

Jumlah tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan antipersaingan, anti-trust, dan praktek monopoli serta sanksinya.

Total number of legal actions for anticompetitive behavior, anti-trust, and monopoly practices and their outcomes.

n.a

Aspek: Kepatuhan. Aspect: Compliance

SO8

Nilai uang dari denda signifikan dan jumlah sanksi nonmoneter untuk pelanggaran hukum dan peraturan yang dilakukan.

Monetary value of significant fines and total number of non-monetary sanctions for noncompliance with laws and regulations.

76

INDIKATOR KINERJA TANGGUNG JAWAB PRODUK

PRODUCT RESPONSIBILITY PERFORMANCES INDICATORS Aspek: Access Disclosure Specific for Electricity and Utilities.

Aspect: Access Disclosure Specific for Electricity and Utilities. EU23

Program-program, termasuk kerjasama dengan pemerintah untuk meningkatkan atau memelihara akses terhadap listrik dan layanan kepada pelanggan.

Programs, including those in partnership with government, to improve or maintain access to electricity and customer support services. Aspek: Pengawasan ketenagalistrikan.

keterbukaan

tentang

informasi

yang

spesifik

123, 142

mengenai

Aspect: Provision of Information Disclosure Specific for Electricity and Utilities.

EU24

Praktek bimbingan pada para penyandang cacat, bisu, buta huruf dan berpendidikan rendah lainnya untuk dapat menggunakan listrik dengan aman dan kegiatan pelayanan pelanggan yang mendukungnya.

83

Practices to address language, cultural, low literacy and disability related barriers to accessing and safely using electricity and customer support services. Aspek: Kesehatan dan Keselamatan Pelanggan. Aspect: Customer Health and Safety

PR1

EU25

Tahapan daur hidup di mana dampak produk dan jasa yang menyangkut kesehatan dan keamanan dinilai untuk penyempurnaan, dan persentase dari kategori produk dan jasa yang penting yang harus mengikuti prosedur tersebut

Life cycle stages in which health and safety impacts of products and services are assessed for improvement, and percentage of significant products and services categories subject to such procedures. Jumlah korban luka ringan dan berat di kalangan masyarakat akibat kecelakaan yang melibatkan aset perusahaan, termasuk perkara hukum dalam penyelesaian maupun yang masih dalam proses.

Number of injuries and fatalities to the public involving company assets, including legal judgments, settlements and pending legal cases of diseases.

140

n.a



190 INDEKS

INDIKATOR

INDEX

INDICATOR

HAL

PAGE

Aspek: Akses keterbukaan secara spesifik mengenai ketenagalistrikan

Aspect: Access Disclosure Specific for Electricity and Utilities EU26

EU27

Persentasi populasi yang belum terlayani di areal distribusi yang dikuasakan.

Percentage of population unserved in licensed distribution or service areas. Jumlah pemutusan aliran listrik, dirinci berdasarkan keterlambatan pembayaran maupun oleh peraturan lain yang diberlakukan.

Number of residential disconnections for non-payment, break down by duration of disconnection and by regulatory regime.

149

144

EU28

Frekuensi pemadaman listrik. Power outage frequency.

155

EU29

Rata-rata lama pemadaman listrik. Average power outage duration.

155

EU30

Rata-rata jumlah pembangkit menurut sumber energi maupun menurut ketentuan lain yang berlaku.

141, 142

Average plant availability factor by energy source and by regulatory regime. PR2

Jumlah pelanggaran terhadap peraturan dan etika mengenai dampak kesehatan dan keselamatan suatu produk dan jasa selama daur hidup, per produk.

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning health and safety impacts of products and services during their life cycle, by type of outcomes.

140

Aspek: Pemasangan Label bagi Produk dan Jasa. Aspect : Product and Service Labeling

PR3

PR4

PR5

Jenis informasi produk dan jasa yang dipersyaratkan oleh prosedur dan persentase produk dan jasa yang signifikan yang terkait dengan informasi yang dipersyaratkan tersebut.

Type of product and service information required by procedures, and percentage of significant products and services subject to such information requirements. Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes mengenai penyediaan informasi produk dan jasa serta pemberian label, per produk.

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning product and service information and labeling, by type of outcomes. Praktek yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan termasuk hasil survei yang mengukur kepuasaan pelanggan.

Practices related to customer satisfaction, including results of surveys on measuring customer satisfaction.

140

140, 150

151

Aspek: Komunikasi Pemasaran. Aspect : Marketing Communications.

PR6

Program-program untuk ketaatan pada hukum, standar dan voluntary codes yang terkait dengan komunikasi pemasaran, termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship.

Programs for adherence to laws, standards, and voluntary codes related to marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship.

150

Jumlah pelanggaran peraturan dan voluntary codes sukarela mengenai komunikasi pemasaran termasuk periklanan, promosi, dan sponsorship, menurut produknya. PR7

Total number of incidents of non-compliance with regulations and voluntary codes concerning marketing communications, including advertising, promotion, and sponsorship by type of outcomes.

n.a.

Aspek: Keleluasaan Pribadi (privacy) Pelanggan. Aspect : Customer Privacy

PR8

Jumlah keseluruhan dari pengaduan yang berdasar mengenai pelanggaran keleluasaan pribadi (privacy) pelanggan dan hilangnya data pelanggan.

Total number of substantiated complaints regarding breaches of customer privacy and losses of customer data.

150

Aspek: Kepatuhan. Aspect: Compliance

PR9

Nilai moneter dari denda pelanggaran hukum dan peraturan mengenai pengadaan dan penggunaan produk dan jasa.

Monetary value of significant fines for noncompliance with laws and regulations concerning the provision and use of products and services.

76, 151

PT PLN (Persero) Jl. Trunojoyo Blok M I No.135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160 Indonesia T. 62 21 725 0550 F. 62 21 722 2328

www.pln.co.id

Bekerja Secara Berkelanjutan. Work Sustainably. Laporan KEBERLANJUTAN 2011 SUSTAINABILITY Report

Recommend Documents