PENGELOLAAN KEGIATAN PHLN DI KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana Akmani, 6 Nopember 2014
DASAR PELAKSANAAN Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah Permeneg PPN/Ka. Bappenas Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri Hibah Permeneg PPN/Ka. Bappenas Nomor 02 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pinjaman dan atau Hibah Luar Negeri Di Kementerian Negara PPN/Bappenas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230 Tahun 2011 tentang Sistem Akutansi Hibah (SIKUBAH)
Peran Kementerian PPN/Bappenas REGULATOR Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah • Mengatur PHLN di tingkat nasional (K/L dengan Kemeneg PPN/Bappenas dan Depkeu dalam pengelolaan PHLN).
K/L Permeneg PPN/Ka Bappenas Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan yang dibiayai PHLN di Kemeneg PPN/Bappenas. • Mengatur hubungan kerja antar unit kerja dalam pengelolaan PHLN internal, dan kewenangan oleh Meneg PPN/Ka Bappenas cq Sesmeneg PPN/ Sestama Bappenas
PENGELOLAAN KEGIATAN YANG DIBIAYAI PHLN DIKEMENTERIAN PPN/BAPPENAS KETENTUAN UMUM a. kegiatan yang sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara PPN/Bappenas, termasuk kegiatan yang sifatnya perencanaan lintas program/bidang. b. berdasarkan kebutuhan jangka menengah mengacu pada Renstra Kementerian Negara PPN/Bappenas; c. kebijakan satu pintu (one gate policy), d. memperhatikan jadual penyusunan DRPHLN-JM dan/atau mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
KRITERIA PENGUSULAN
PERSYARATAN PENGUSULAN
a. harus sesuai dengan arah dan sasaran RPJMN; b. ditujukan untuk mencapai sasaran program yang merupakan prioritas pembangunan nasional; c. harus sesuai dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas; d. harus sesuai dengan tusi UKE I Pengusul dan/atau Unit Kerja Pelaksana Kegiatan; e. harus memberikan manfaat langsung pada pelaksanaan tusi Kementerian PPN/Bappenas atau penugasan lainnya dari Presiden; f. harus mempertimbangkan ketersediaan dukungan, yang meliputi sumberdaya manusia, fasilitas penunjang, dan anggaran (pinjaman/hibah luar negeri dan dana pendamping); g. harus mempertimbangkan keamanan secara politis, yuridis, dan teknis, terutama untuk kegiatan yang dilaksanakan di daerah konflik dan bencana alam
Usulan kegiatan yang akan dibiayai PHLN dilengkapi dengan dokumen administrasi sebagai berikut : a. Daftar Isian Pengusulan Kegiatan; b. Kerangka Acuan Kerja (KAK); c. Dokumen Studi Kelayakan Kegiatan, terutama untuk kegiatan yang akan dibiayai pinjaman luar negeri; d. Rincian biaya per kategori kegiatan; e. Indikator kinerja, meliputi indikator keluaran (output) dan indikator hasil (outcomes); dan f. Pernyataan kesanggupan dari Unit Kerja Eselon I Pengusul/Unit Kerja Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (mengikuti format sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran).
PENGELOLAAN KEGIATAN HIBAH DIKEMENTERIAN PPN/BAPPENAS
Biro Renortala 1. Permohonan Nomor Register 2. Pembukaan Nomor Rekening 3. Pengusulan/Penyesuaian Hibah dalam DIPA 4. Pelaporan
1. TAHAPAN PENGUSULAN REGISTRASI
MEKANISME PERMOHONAN NOMOR REGISTER 1. Unit Kerja Eselon I/II menyampaikan memorandum Permohonan nomor register dilampiri Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan dan Ringkasan Hibah (Grant Summary) kepada Sesmen PPN/Sestama Bappenas dengan tembusan Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana 2. Sesmen PPN/Sestama Bappenas memberikan disposisi kepada Biro Renortala untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku 3. Selanjutnya Kepala Biro Renortala memberikan disposisi kembali kepada Kepala Bagian Pengembangan Kerjasama untuk dilakukan penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen Permohonan nomor register serta membuat konsep surat permohonan nomor register. 4. Kepala Bagian Pengembangan Kerjasama menyampaikan hasil penelitian dan pemeriksaan kelengkapan dokumen Permohonan nomor register kepada Kepala Biro Renortala. 5. Kepala Biro Renortala menerima hasil penelitian dan pemerikasaan kelengkapan dokumen serta serta konsep surat permohonan nomor register 6. Apabila tidak Kepala Biro Renortala mengembalikan kelengkapan dokumen kepada Unit Kerja pengusul, dan apabila ya Kepala Biro Renortala langsung menyampaikan surat berserta kelengkapannya untuk ditandatangani. 7. Setelah ditandatangani surat permohonan dan dokumen kelengkapan permohonan, selanjut surat di kirim DJPU c.q Direktorat EAS melalui Biro Renortala
MEKANISME PERMOHONAN NOMOR REGISTRASI HIBAH KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS UKE I / II
KABAG PENGEMBANGAN KERJASAMA
BIRO RENORTALA
Memorandum
dilengkapi dengan: 1. NPH (Grant Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan 2. Ringkasan Hibah (Grant Summary)
SESMEN PPN/ SESMEN BAPPENAS
DJPU c.q DIREKTORAT EAS
Disposisi
Disposiisi
- Memeriksa dan meneliti dokumen - Konsep surat permohonan registrasi Tidak
Ya
Surat Permohonan Nomor Regiister
Menerima Surat Permohonan Register
8
PERSYARATAN PERMOHONAN NOMOR REGISTER HIBAH LANGSUNG Bentuk Uang –
–
Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Ringkasan Hibah (Grant Summary)
Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga –
Perjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan – Ringkasan Hibah (Grant Summary) Dalam hal tidak terdapat dokumen NPH, permohonan nomor register dilampiri dengan: – Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH), dan – Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung (SPTMHL)
4. PELAPORAN KEGIATAN PHLN
MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN TRIWULANAN 1. Biro Renortala membuat konsep Memorandum SesmenPPN/Sestama Bappenas kepada Pejabat Eselon I dan II serta PPK perihal penyampaian Laporan Triwulanan 2. Sesmen PPN/Sestama Bappenas mensahkan Memorandum dan menyampaikan pada Pejabat Eselon I dan II serta PPK 3. UKE I dan II serta PPK melakukan koordinasi untuk menyusun Laporan Triwulanan selanjutnya disampaikan pada Biro Renortala 4. Biro Renortala melakukan rekapitulasi dan analisis Laporan Triwulanan dari Unit Kerja disusun menjadi Konsep Laporan Triwulanan Lembaga untuk disampaikan pada Sesmen PPN/Sestama Bappenas 5. Sesmen PPN/Sestama Bappenas mensahkan Laporan Triwulanan Kementerian PPN/Bappenas selanjutnya disampaikan kepada Kedeputian Bidang Pendanaan Pembangunan, UKE I dan II, dan Biro Renortala Kementerian PPN/Bappenas dan Ditjen PU Kementerian Keuangan, 11
FORMULIR LAPORAN TRIWULANAN (Lampiran PMK No. 180/PMK.08/2012 Jo. PMK No. 224/PMK.08/2011)
LAMPIRAN I - VI Dananya bersumber dari: Pinjaman Luar Negeri dan/atau Hibah yang direncanakan Dalam hal ini Hibah yang pencairannya melalui BUN/KPPN
LAMPIRAN VII DAN VIII Dananya bersumber dari: Hibah Langsung Dalam hal ini Hibah yang pencairannya tidak melalui BUN/KPPN
JENIS LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN • Laporan Bulanan Pelaksanaan Kegiatan • Laporan Triwulanan Pelaksanaan Kegiatan (I, II, III, dan IV) • Laporan Semester Pelaksanaan Kegiatan (I dan II) • Laporan Akhir Kegiatan (Project Completion Report) atau dokumen lain yang sejenis
Laporan Pinjaman dan Hibah Terencana Data Umum/Diskripsi Hibah (Formulir A)
Ringkasan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Berjalan - Keuangan (Formulir B1) - Pelaksanaan Fisik Kegiatan ( Formulir B2)
Status Permasalahan (Formulir B2) Status Paket Kontrak (Formulir D Rincian Dokumen Anggaran (Formulir E)
Laporan Hibah Langsung Bentuk Uang
- Data Umum/Diskripsi Hibah (Formulir VII-1) - Lamp. Pelaksanaan Hibah (Formulir VII-2 dan VII-3)
Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga - Data Umum/Diskripsi Hibah (Formulir VIII-1) - Lamp. Pelaksanaan Hibah (Formulir VIII-2)
Terima Kasih
