BANTUAN SARANA PRASARANA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS
DIREKTORAT POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DIREKTORAT JENDERAL BINA ADMINISTRASI KEWILAYAHAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
UU NO. 23 TAHUN 2014 TTG PEMERINTAHAN DAERAH PASAL 12 AYAT (1) Huruf e
PASAL 65 AYAT (1)
PASAL 255 AYAT (1)
Huruf b URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR MELIPUTI KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KEPALA DAERAH MEMPUNYAI TUGAS MEMELIHARA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT
DIBENTUK SATPOL PP UNTUK MENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA, MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN, SERTA MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SATPOL PP MERUPAKAN APARAT PEMERINTAH DAERAH YG MENJALANKAN FUNGSI MENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA, MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN SERTA MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
MELALUI PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH SERTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT, SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KONSISTEN MENJAGA CITRA DAN WIBAWA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
DASAR HUKUM PP No. 6 TAHUN 2010 TENTANG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PASAL 30 (1) MENTERI DALAM NEGERI MELAKUKAN PEMBINAAN UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA.
(2) GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA MELAKUKAN PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL SATPOL PP. PASAL 32 (1) PENDANAAN UNTUK PEMBINAAN UMUM SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 30 AYAT (1) DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DENGAN BERPEDOMAN PADA PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN.
PASAL 7 (1) POLISI PAMONG PRAJA MEMPUNYAI HAK SARANA DAN PRASARANA SERTA FASILITAS LAIN SESUAI DENGAN TUGAS DAN FUNGSINYA BERDASARKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN. 1
PEMBINAAN UMUM KEMENTERIAN DALAM NEGERI TERHADAP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI DAERAH
• PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN • PENINGKATAN KAPASITAS SDM • PENINGKATAN KAPASITAS ANGGARAN • PENINGKATAN KAPASITAS SARPRAS 4
POTENSI KEKUATAN DAN DUKUNGAN TERHADAP SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PADA SAAT INI
1. DASAR HUKUM YANG KUAT 2. ADA PEMBINA UMUM, PEMBINA TEKNIS OPERASIONAL DAN DUKUNGAN LEGISLATIF 3. ADA SIM POL PP (DATA POL PP SE INDONESIA) 4. JUMLAH ANGGOTA SATPOL PP 68.901 ORANG 5 5. JUMLAH PERDA YANG DITEGAKKAN SIGNIFIKAN 6. STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG POL PP
TANTANGAN YANG DIHADAPI DALAM PENGEMBANGAN PELAKSANAAN TUGAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
INTERNAL 1 : 1. 2.
3.
INTERNAL 2 :
PEMBINA UMUM (DATA MASIH MINIM) PEMBINA TEKNIS OPERASIONAL (KURANGNYA PEMAHAMAN TENTANG TUPOKSI POL PP) DPRD (KURANG PEMAHAMAN TENTANG TUPOKSI POL PP)
1. 2.
3. 4.
KELEMBAGAAN MASIH BELUM SESUAI SDM BELUM SESUAI KOMPETENSINYA ANGGARAN BELUM MENCUKUPI SARPRAS BELUM MENUNJANG
EKSTERNAL :
1.
2.
OPINI MASYARAKAT BAHWA POL PP AROGAN DAN MUSUH MASYARAKAT PEMBERITAAN PERS YANG TIDAK BERIMBANG
TIGA PILAR UTAMA DALAM MENUNJANG PEMBINAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI DAERAH
MENTERI DALAM NEGERI (PEMBINA UMUM)
KDH (GUB, BUP/WALIKOTA) PEMBINA TEKHNIS OPERASIONAL
LEGISLATIF (DPR/DPRD) DUKUNGAN POLITIS
APARAT SATPOL PP YANG PROFESIONAL MELALUI PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN, SUMBER DAYA MANUSIA (SDM), ANGGARAN DAN SARANA PRASARANA.
PROGRAM PRIORITAS MENDESAK YANG PERLU DILAKSANAKAN
I. PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMO 40 & 41 TAHUN 2011 IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 69 TAHUN 2012 PENYUSUNAN MODUL PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT MELALUI PENEGAKKAN PERDA PENCITRAAN SATPOL PP MELALUI ACARA DI MEDIA TELEVISI SEMINAR TENTANG EFEKTIVITAS PENCITRAAN SATPOL PP UPDATING DATA KELEMBAGAAN, SDM, ANGGAAN & SARPRAS POL PP SELUUH INDONESIA PROGAM FASILITASI KEGIATAN TERTIB DAN DISIPLIN NASIONAL MELALUI PENEGAKKAN PERDA.
II. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) 1. Percepatan Pelaksanaan Diklat Dasar Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja; 2. Implementasi Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja; 3. Fasilitasi Penempatan dan Pemenuhan Formasi PNS di Satuan Polisi Pamong Praja; 4. Dana Dekonsentrasi Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP dalam Bentuk Bimbingan Teknis; 5. Penghentian Rekruitment tenaga Non PNS di Satuan Polisi Pamong Praja; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka kreditnya; 7. Pelaksanaan Bimtek untuk PPNS dan MOU dengan POLRI untuk pelaksanaan diklat PPNS di Lemdik Polri; 8. Pelaksanaan Bimtek HAM untuk Anggota Satpol PP; 9. Pelaksanaan Bimtek untuk anggota Linmas. 9
III. ANGGARAN
APBN :
APBD :
• DANA DEKONSENTRASI • DANA TUGAS PEMBANTUAN • DANA ALOKASI KHUSUS
•PROVINSI •KABUPATEN / KOTA
6
IV. SARANA DAN PRASARANA •
Implementasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Operasional Satpol PP.
•
Implementasi Permendagri Nomor 44 Tahun 2010 tentang Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Penegakan HAM.
•
Implementasi Permendagri Nomor 27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja. Percepatan Rancangan Pemendagri tentang Kode Etik Satpol PP dan Povinsi mengkoordinasi kabupaten/kota dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Standarlisasi peralatan operasional Satpol PP sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI). Memberikan bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK)
• •
•
PEMETAAN BERDASARKAN DATA YANG ADA PADA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SATPOL PP (SIM POL. PP) BANYAK DAERAH YANG KAPASITAS SARANA DAN PRASARANANYA KURANG MEMADAI UNTUK MENUNJANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI APARAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENEGAKAN PERDA SERTA PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT. (TERLAMPIR) SARANA PRASARANA TERSEBUT ANTARA LAIN : 1. GEDUNG KANTOR. 2. KENDARAAN OPERASIONAL (RODA DUA DAN RODA EMPAT). 3. PERLENGKAPAN OPERASIONAL (HELM, TAMENG, ROMPI, ALAT KOMUNIKASI, PENTUNGAN, DAN LAIN SEBAGAINYA).
8
TARGET CAPAIAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2015 - 2019 NO
KEGIATAN
TARGET CAPAIAN 2015 2016 2017 2018 2019
1
Terbangunnya Gedung Kantor Satpol PP (Gedung, Aula)
50
105
120
130
135
2
Terdukungnya Kendaraan Opeasional (Mobil, Motor, Speadbot utk daerak Kepulauan)
40
90
105
120
130
3
Terdukungnya Alat PHH
20
95
108
122
133
4
Pos Pemantau Trantibum
Catatan : Tahun 2015 : 126 M utk 54 SKPD, dari 18 Prov.
Tahun 2016 : 67 M utk 5 Prov, 11 Kota & 38 Kab.
Alokasi DAK Tahun 2016 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
PROV/KAB/KOTA Kab. Pidie Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kab. Gayo Lues Kab. Aceh Jaya Kab. Tapanuli Tengah Kab. Pakpak Bharat Kab. Hubang Asudutan Kab. Padang Lawas Kab. Solok Selatan Kab. Kampar Kota Pekanbaru Prov. Jambi Kab. Bungo Kab. Tebo Prov. Kepulauan Riau Kab. Lingga Kab. Bangka Selatan Kota Pagar Alam Kab. Banyuasin Kab. Pesawaran Kab. Cirebon Kab. Majalengka Kab. Bandung Barat Kab. Brebes Kab. Jepara
ALOKASI 590.930 462.700 944.040 421.320 2.153.610 1.436.330 2.420.580 1.302.860 684.720 668.040 1.066.120 1.375.410 300.490 1.443.230 615.590 574.140 5.564.310 514.380 660.940 147.070 1.610.700 306.120 3.086.540 965.630 1.765.580 1.820.880 1.810.710 34.712.970
NO 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
(dalam ribu)
PROV/KAB/KOTA Kab. Karanganyar Kab. Magelang Kab. Wonosobo Kab. Minahasa Kota. Bitung Kab. Minahasa Utara Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro Prov. Sulawesi Tengah Kab. Banggai Kab. Banggai Kepulauan Kota. Palu Prov. Sulawesi Barat Kab. Tojo Una Una Kota. Palopo Kab. Sinjai Kota Makasar Kab. Bone Bolango Kab. Gorontalo Utara Kab. Kolaka Kab. Karang Asem Prov. Maluku Kab. Kepulauan Aru Kota Tual Kab. Asmat Kota Ternate Kab. Kaimana Kab. Pegununungan Arfak 31.884.560
ALOKASI 178.110 697.260 736.820 524.160 403.200 490.800 219.110 1.268.870 1.756.380 622.520 2.208.180 3.354.470 2.546.280 1.533.300 1.957.300 1.374.430 1.194.870 624.070 1.117.060 763.850 2.353.350 889.910 372.750 1.741.040 679.650 968.110 1.308.710 66.597.530
KESIMPULAN 1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SESUAI PASAL 255 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH MENEGAKKAN PERDA DAN PERKADA, MENYELENGGARAKAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN SERTA MENYELENGGARAKAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT. 2. MOTTO POLISI PAMONG PRAJA ADALAH “PRAJA WIBAWA” YANG ARTINYA PEMERINTAHAN YANG WIBAWA. 3. WIBAWA PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DAERAH HARUS DI MULAI DARI TERWUJUDNYA SUASANA KONDUSIF, TERTIB & TENTERAM DI MASYARAKAT MELALUI PENEGAKKAN PERATURAN DAERAH DAN PERKADA. INI DAPAT DIBANGUN OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA YANG MEMILIKI KELEMBAGAAN YANG KUAT, SUMBER DAYA MANUSIA YANG PROFESIONAL, KOMPETEN DAN BERINTEGRITAS TINGGI SERTA DIDUKUNG DENGAN ANGGARAN DAN SARANA PRASARANA YANG MEMADAI.
TERIMA KASIH
