PENGARUH PARTISIPASI PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA TERHADAP KEPUASAN KERJA DI PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI POLITIK ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING Bambang Wicaksono Fakultas Ekonomi, Untag Banyuwangi ABSTRACT Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebesar apa pengaruh partisipasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta tingkat kesesuaiannya dengan politik organisasi terhadap kepuasan kerja di pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini dilakukan terhadap pejabat level manajer di 21 kecamatan, badan perencanaan pembangunan Kabupaten Banyuwangi, Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Banyuwangi dan Anggaran di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengedarkan angket pertanyaan kepada responden yang dituju. Untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan Regresi Berganda yang dihitung dengan SPSS (Statistical Package For Social Sciences). Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam penyusunan APBD tidak mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja serta variabel politik organisasi tidak memenuhi persyaratan kondisional atau efektivitas dari partisipasi penyusunan APBD sehingga tidak mampu meningkatkan kepuasan kerja. Kata Kunci : Partisipasi dalam Penyusunan APBD, Kepuasan Kerja, Politik Organisasi.
A. PENDAHULUAN Pelaksanaan otonomi daerah yang dikukuhkan dengan keluarnya peraturan perundang-undangan yakni, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang ketiganya menjadi satu paket dalam Undang-Undang Otonomi Daerah, menjadikan otonomi daerah sebagai
isu yang marketable di berbagai lapisan masyarakat. Wacana otonomi daerah memunculkan banyak sekali dialektika yang masih tetap dalam koridor pro dan kontra. Karena bagaimanapun juga disadari, karena terlalu lamanya bangsa Indonesia terkungkung dalam model pemerintahan sentralistik, ketika beralih kedalam bentuk pemerintahan desentralistik maka perlu adanya penyesuaian (baca: perubahan) dalam berbagai pranata kenegaraan dan kepemerintahan. Sebab jika hal tersebut tidal dilakukan, dikhawatirkan pelaksanaan otonomi
daerah tidak lebih sekedar pemindahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dari tingkat pusat ketingkat daerah seperti yang ditulis oleh Jawa Pos dalam rubrik Pro otonomi (Edisi Senin Legi 17 September 2001 : 13) bahwa, “sistem anggaran di daerah perlu segera disempurnakan meski aturan teknis UU. Nomor 25 Tahun 1999 terlambat diterbitkan. Diduga kuat itu menjadikan pertanggung jawaban APBD cukup rentan sebagai komoditas politik.” Ditambah lagi dengan dikotomi antara pengertian otonomi yang lebih mengarah kepada disintegrasi dan disentralisasi. Memang kalau dicermati akan muncul pengertian yang berbeda antara otonomi dan disentralisasi. Otonomi lebih cenderung pada aspek politik dan disentralisasi cenderung pada aspek administratif. Akan tetapi sesungguhnya pengertian otonomi seringkali terjalin keindahan dan tidak dapat dipisahkan dengan istilah disentralisasi. Agar otonomi daerah menjadi kontribusi yang lebih baik dan lebih efektif bagi tegaknya demokrasi serta terpenuhinya hak-hak rakyat, pemerintahan daerah membutuhkan otonomi finansial, struktur organisasi yang memadahi dan pengembangan praktik-praktik manajerial untuk mendukung terlaksananya otonomi daerah itu sendiri, seperti yang dikatakan oleh Prof. H. Rozali Abdullah, SH (2000:7 ) bahwa dengan pelaksanaan otonomi daerah akan membawa dampak implikasi yang tidak hanya berlaku untuk pemerintahan pusat akan tetapi juga berlaku untuk pemerintahan daerah, diantaranya yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah adalah reorientasi sistem pemerintahan daerah, refungsionalisasi sistem pemerintahan
daerah dan restrukrisasi sistem pemerintahan daerah. Disini semakin jelas bahwa, untuk sampai pada tujuan otonomi daerah yakni penciptaan good corporate governance membutuhkan sistem yang mampu mendukung pelaksanaan peran atau fungsi negara yaitu fungsi pelayanan masyarakat. Sistem-sistem pendukung tersebut harus terdiri dari good leader sytem, good public system dan good social system yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas. Sebagai konsekwensi dari penyerahan kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan dan sesuai dengan UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, maka biaya penyelenggaraan otonomi daerah harus ditanggung melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Daerah harus mampu menggali sumber-sumber keuangan yang ada didaerah, selain didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antara Propinsi dan Kabupaten atau Kota. Salah satu aspek penting yang harus diperhatikan dalam menyusun APBD adalah tingkat parisipasi yang maksimal dari pihak manajemen dalam setiap unit pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk menyusun APBD, dan ini berarti persoalan kinerja manajerial menjadi syarat yang dianggap terpenuhi oleh adanya partisipasi tersebut. Secara definitif yang dimaksudkan partisipasi adalah penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi
dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian di setiap pertanggung jawaban bersama, (Drs. H. Inu Kencana Syaiful, M.Si. 2001 : 142). Kalau definisi diatas, ditarik kedalam partisipasi dalam sebuah institusi pemerintahan, maka ini memiliki keterkaitan dengan politik organisasi dari intitusi tersebut, atau bisa disebut dengan partisipasi politik. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Covaliski dan Dirsmith (1996) menyimpulkan bahwa memberikan peran politik kepada bawahan akan mempengaruhi efektivitas anggaran partisipasi dalam rangka peningkatan kinerja manajerial dan kepuasan kerja. Rumusan Masalah 1) Apakah partisipasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah akan meningkatkan kepuasan kerja? 2) Apakah tingkatan kesesuaian antara partisipasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan politik organisasi akan lebih meningkatkan kepuasan kerja? Tujuan Penelitian Untuk mengetahui sebesar apa pengaruh partisipasi dalam penyusunan Anggaran dan Belanja Daerah serta tingkat kesesuaian dengan politik organisasi terhadap kepuasan kerja di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Hipotesis Bertitik dari latar belakang dan tujuan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka disusunlah suatu hipotesa sebagai berikut :
1. Diduga semakin tinggi tingkat partisipasi dalam penyusunan APBD semakin tinggi tingkat kepuasan kerja. 2. Diduga semakin tinggi kesesuaian antara partisipasi penyusunan APBD dan politik organisasi, semakin tinggi kepuasan kerja. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesesuaian antara partisipasi penyusunan APBD dan politik organisasi yang dimiliki pejabat level manajer, semakin rendah kepuasan kerja. METODOLOGI Pengumpulan Data dan Penentuan Sampel Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah pejabat level manajer di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi, sedangkan sampel yang diambil adalah 21 Kantor Kecamatan, Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Banyuwangi, Dinas-dinas di Kabupaten Banyuwangi, Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Banyuwangi dan Bagian Anggaran di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dengan jumlah kuesioner yang diedarkan sebanyak 100 buah. Data yang dikumpulkan melalui kuesioner, sebanyak 20% (20 buah) dikirimkan melalui jasa pos (mail survey), sedangkan sisanya yakni sebesar 80% (80 buah) dikirimkan secara langsung. Definisi Operasional Variabel 1) Partisipasi dalam Penyusunan APBD Definisi partisipasi menurut Mia L dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Managerial Attitude, Motivation and Effectiveness of Budget Participation”, yang
Dikutip oleh Tjahyaning Poerwati, adalah tingkat ketelibatan dan pengaruh para individu dalam proses penyusunan anggaran (2002). Untuk mengukur varibel digunakan Instrumen Milani (1975) yang banyak digunakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Yang terdiri dari 6 pertanyaan dengan memilih skala atau skor 1 sampai 7. Skala rendah (poin 1) menunjukkan partisipasi tinggi dan skala tinggi (poin 7) menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah. 2) Kepuasan Kerja Kepuasan kerja didefinisikan sebagai tingkat kepuasan individu dengan posisinya dalam organisasi secara relatif dibandingkan dengan teman sekerja lain. Kepuasan kerja pada penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Brayfield and Rothe (1995), terdiri dari 7 pertanyaan dengan memilih pointer berikut ini : Sangat Tidak Setuju :1 Tidak Setuju :2 Netral atau Ragu-ragu : 3 Setuju :4 Sangat Setuju :5 3) Politik Organisasi Politik didefinisikan sebagai aktivitas untuk mendapatkan, mengembangkan, menggunakan kekuasaan dan sumber-sumber lainnya untuk memperoleh hasil yang diinginkan dalam situasi dimana adanya ketidakpastian tentang suatu pilihan (Gitosudarmo, 2000 : 88). Politik organisasi dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh J.F. Baynes, terdiri dari 10 pertanyaan dengan memilih pointer Benar dan salah, sedangkan skornya adalah sebagai berikut :
Benar : 1 Salah : 0 Metode Analisis 1) Statistik Deskriptif Dalam statistik deskriptif ini dicari nilai-nilai Outliers, Standar Deviasi, Mean (Nilai rata-rata), dan Median. 2) Uji Kualitas Data a) Uji Reliabilitas Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat keandalan suatu alat pengukur, dengan menggunakan Cronbach’s Alpha. Instrumen dan dikatakan andal (realible) jika alpha > 0.60 (nunnaly, 1978). b)
Uji Validitas Digunakan untuk mengetahui seberapa jauh alat ukur yang dipakai benar-benar mengukur apa yang ingin diukur dalam sebuah penelitian dengan Korelasi Pearson Product Moment dan dikatakan valid jika korelasi signifikan pada level (≤ 0.01 – 0.05) yang ditunjukkan pada output SPSS.
3) Uji Hipotesis Digunakan untuk mengetahui pengaruh dari 2 variabel independen (Anggaran Partisipatif dan Politik Organisasi) terhadap variabel dependen (Kepuasan Kerja), dengan memakai formulasi Regresi Berganda yang dihitung dengan Statistical Package for Social Sciences (SPSS).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
a. Analisa Data Berikut ini akan diuraikan mengenai uji kualitas data yang terdiri dari uji reliabilitas dan uji validitas.
Analisa dan Pengujian Hipotesis Tabel 1. Reliabilitas Analysis Penyusunan APBD
Nomor Pertanyaan
Scale Mean if Item Deleted
1 22.0000 2 22.7667 3 22.3333 4 22.5333 5 21.6000 6 22.4333 Reliability Coefficients N of Cases = 30.0 Alpha = 0.6051
–
Scale
(Alpha)
Varibel
Item – total Statistics Scale Corrected Variance Item - Total If Item Correlation Deleted 14.6897 0.3580 14.3230 0.2390 14.9885 0.4109 13.3609 0.4144 14.3862 0.2299 12.8747 0.4459
Partisipasi
Alpha if Item Deleted 0.5554 0.6071 0.5443 0.5280 0.6114 0.5125
N of Items = 6
Dari tabel diatas diketahui bahwa cronbach’s alpha dari variabel kepuasan kerja adalah 0.6051, ini berarti instrumen partisipasi Penyusunan APBD memiliki reliabilitas yang tinggi karena > dari 0.60. Tabel 2. Reliability Analysis – Scale (Alpha) Varibel Kepuasan Kerja
Nomor Pertanyaan
Scale Mean If Item Deleted 1 17.9667 2 17.8000 3 18.1333 4 18.9000 5 18.2333 6 18.5333 7 18.0333 Reliability Coefficients N of Cases = 30.0 Alpha = 0.6421
Item – Total Statistics Scale Corrected Variance if Item–Total Deleted Correlation 8.9989 0.3193 10.5793 0.5867 9.9126 0.4379 10.5759 0.2769 11.0816 0.2774 11.5678 0.1993 10.1713 0.5758
Alpha if Deleted 0.6385 0.5627 0.5783 0.6310 0.6271 0.6472 0.5530
N of Items =
7
Dari tabel diatas diketahui bahwa cronbach’s alpha dari variabel kepuasan kerja adalah 0.6421, ini
berarti instrumen kepuasan kerja memiliki realiabilitas yang tinggi karena > dari 0.60.
Tabel 3. Reliabilitiy Analysis – Scale (Alpha) Variabel Poltik Organisasi
Nomor Pertanyaan
Scale Mean if Item Deleted 1 6.1000 2 6.1000 3 6.1000 4 6.1333 5 6.2667 6 6.4000 7 6.2333 8 6.5333 9 6.1000 10 6.1333 Realiability Coefficients N of Cases = 30.0 Alpha = 0.6101
Item – Total Statistics Scale Corrected Variance if Item-Total Item Deleted Correlation 3.9552 .1960 3.8862 .2408 3.5414 .4774 3.4989 .4685 3.9264 .1397 3.4897 .3630 3.8402 .1957 3.6368 .3001 3.9552 .1960 3.9552 .1960
Dari tabel diatas diketahui bahwa cronbach’s alpha dari variabel kepuasan kerja adalah sebesar 0.6101, ini berarti instrumen politik
Alpha if Item Deleted .6029 .5936 .5419 .5411 .6205 .5632 .6061 .5803 .6029 .6029
N of Items = 10 organisasi memiliki reliabilitas yang tinggi karena > dari 0.60. Sedangkan uji validitasnya adalah sebagai berikut :
Tabel 4. Output SPSS : Uji Validitas Variabel Partisipasi, Kepuasan Kerja dan Politik Organisasi Variabel
Partisipasi
Kepuasan Kerja
Item Pertanyaan X1_1 X1_2 X1_3 X1_4 X1_5 X1_6 Y1_1 Y1_2 Y1_3 Y1_4 Y1_5
Pearson Correlation 0.565 0.532 0.581 0.642 0.525 0.672 0.629 0.694 0.633 0.520 0.485
Sig. (2 – tailed) 0.001 0.003 0.001 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000 0.000 0.003 0.007
Politik Organisasi
Y1_6 Y1_7 X3_1 X3_2 X3_3 X3_4 X3_5 X3_6 X3_7 X3_8 X3_9 X3_10
0.412 0.701 0.378 0.418 0.620 0.620 0.364 0.563 0.410 0.504 0.378 0.468
0.024 0.000 0.039 0.021 0.000 0.000 0.048 0.001 0.025 0.004 0.039 0.009
Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa ketiga instrumen dalam penelitian ini memiliki validitas yang tinggi karena ≤ 0.01 – 0.05. a.
Uji Hipotesis Hipotesis 1 Dari nilai-nilai yang ditunjukkan oleh Tabel 1 – 4, dapat diketahui koefisien regresi sebesar 0.202 dengan tingkat signifikansi p = 0.203 (p ≥ 0.05). Maka hasil penelitian ini menolak hipotesis 1 dan berarti partisipasi dalam penyusunan APBD tidak mempunyai pengaruh secara langsung terhadap kepuasan kerja, dengan kata lain, partisipasi hanya berpengaruh terhadap kepuasan kerja yang 94.3% dipengaruhi faktor lain misalnya, gaya kepemimpinan dan motivasi lainnya diluar partisipasi (kebutuhan aktulisasi diri – self actualization needs). Tidak adanya pengaruh partisipasi penyusunan anggaran terhadap kepuasan kerja ini dimungkinkan karena sebelum diberlakukannya otonomi daerah, pendekatan yang digunakan dalam penyusunan APBD adalah pendekatan sentralistik atau menggunakan patokan APBN yang telah disusun oleh Pemerintah Pusat. Hipotesis 2 Pengujian hipotesis (2) dilakukan untuk mengetahui interaksi
partisipasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan politik organisasi. Hasil analisis regresi pada tabel 5 sampai dengan tabel 10 menunjukkan koefisien interaksi partisipasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan variabel politik organisasi sebesar 0.074 pada tingkat signifikan sebesar 0.086 (p ≥ 0.05), dengan nilai F sebesar 2.815 dan signifikansi sebesar 0.059. Maka hasil penelitian ini menolak hipotesis (2) dan berarti tingkat kesesuaian antara partisipasi dalam penyusunan APBD dengan politik organisasi yang memiliki atau dilakukan oleh pejabat level manajer di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi bukanlah kesesuaian terbaik. Artinya variabel politik organisasi tidak memenuhi prasyarat kondisional atau efektivitas dari partisipasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sehingga tidak mampu meningkatkan kepuasan kerja. Interaksi partisipasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan politik organisasi hanya mampu mempengaruhi kepu-
asan kerja sebesar 24.5% terhadap kepuasan kerja, yang 75.5% dipengaruhi oleh faktor lain misalnya gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, kondisi kerja dan motivasi-motivasi lainnya diluar partisipasi (kebutuhan aktualisasi diri–self actualization needs). Pengujian hipotesis (2) menunjukkan penolakan terhadap hipotesis tersebut. Politik organisasi memiliki tingkat kesesuaian yang rendah sebagai variabel moderating (mempunyai pengaruh moderating yang rendah) terhadap hubungan partisipasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan kepuasan kerja. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan 1) Hasil pengujian hipotesis (1) menunjukkan partisipasi penyusunan Anggaran Pendapatan secara langsung terhadap kepuasan kerja dengan koefisien regresi sebesar 0.202 dengan tingkat signifikan p = 0.203 (p ≥ 0.05) dan pengaruh yang diberikan hanya sebesar 5.75 terhadap kepuasan kerja sedangkan 94.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang harus dipertimbangkan dalam hubungan antara partisipasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kepuasan kerja. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Hansen dan Mowen (1995) yang menyimpulkan peningkatan tanggung jawab dan tantangan intern dalam proses penyediaan insentif non moneter yang bisa menimbulkan tingkat kinerja dan kepuasan lebih tinggi.
2)
Hasil pengujian hipotesis (2) menunjukkan tingkat kesesuaian antara partisipasi dalam penyusunan APBD dengan politik organisasi yang dimiliki atau dilakukan oleh pejabat level manajer di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi bukanlah kesesuaian terbaik dan artinya variabel politik organisasi tidak memenuhi prasyarat kondisional atau efektivitas dari partisipasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga tidak mampu meningkatkan kepuasan kerja. Nilai Koefisien Regresi yang ditunjukkan dalam uji hipotesis (2) ini hanya sebesar 0.074 dengan tingkat signifikan p = 0.086 (p ≥ 0.05), dengan nilai F sebesar 2.815 dengan signifikan sebesar 0.059 dan hanya memberikan pengaruh sebesar 24.5% terhadap kepuasan kerja, sedangkan yang 75.5% kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain yang harus dipertimbangkan dalam meneliti variabel moderating yang bisa memberikan pengaruh terhadap hubungan partisipasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan kepuasan kerja. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Govindarajan pada tahun 1986 dan L. Kern pada tahun 1992. Hasil penelitian Govindarajan menemukan bukti empiris bahwa ketidakpastian lingkungan bisnis berpengaruh signifikan terhadap efektivitas partisipasi penyusunan anggaran.
Saran – saran 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi
praktisi organisasi sektor publik (Pemerintah Daerah) dalam upaya peningkatan kepuasan kerja para pegawai negeri sipil disetiap lini institusi. Faktor politik memiliki kemungkinan untuk menjadi faktor kondisional yang harus dipertimbangkan dalam rangka peningkatan efektivitas partisipasi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta pengaruhnya terhadap kepuasan kerja. Faktor tersebut penting dalam era globalisasi saat ini yang penuh dengan ketidakpastian lingkungan. 2) Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi praktisi akuntansi prilaku dan akuntansi manajemen pada khususnya, untuk pengembangan serta penerapan partisipasi penyusunan anggaran. 3) Bagaimanapun pengaruh tingkat kesesuaian faktor partisipasi penyusunan APBD dan politik organisasi terhadap kepuasan kerja masih perlu diuji kembali dalam penelitian-penelitian berikutnya untuk melihat konsistensi
hasil penelitian ini, dengan mempertimbangkan variabelvariabel lainnya, seperti locus of control, struktur organisasi, pelimpahan wewenang, motivasimotivasi selain self actialization needs dan budaya Indonesia. 4) Dan penelitian ini perlu ditindaklanjuti dengan melihat apakah setelah diberlakukannya otonomi daerah dan dikeluarkannya PP. No. 105 Tahun 2000 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, yang digunakan sebagai acuan dan pendekatan dalam penyusunan APBD, apakah menghasilkan nilai yang sama dengan penelitian ini atau sebaliknya. 5) Dalam penelitian berikutnya perlu digunakan model penskalaan yang menggunakan range antara 1 sampai dengan 10. 6) Pengujian dalam penelitian berikutnya hendaknya disempurnakan dengan menambah uji klasik yaitu uji normalitas, uji heterodexitas dan uji multilinearity
DAFTAR PUSTAKA Abdullah, Rozali, Prof., H., 2000. Pelaksanaan Otonomi Daerah dan Federalisme sebagai Suatu Alternatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta. Adiningsih, Sri, Dr., 1998. Statistik. Edisi Pertama, BPFE UGM, Yogyakarta. Baldrick Siregar dan Bony Siregar, 1995. Anggaran Perusahaan, BPFE UGM, Yogyakarta. Baswir Revrisond, 1998. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia, BPFE UGM, Yogyakarta. Chamber, Robert, 1983. Pembangunan Desa, Mulai dari Belakang, LP3ES, Jakarta.
Departemen Dalam Negeri, 2000. PP No. 105 Tahun 2000, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta. Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2002. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Departemen Keuangan RI, Jakarta. Faqih, Mansour, Dr., et al, 1999. Panduan Pendidikan Politik untuk Rakyat, INSIST Press dan Pact, Yogyakarta. Gibson, Ivanchevich, Donnelly, 1985. Organisasi, Airlangga, Jakarta. Gitosudarmo, Indriyo, M. Com., Hons., I Nyoman Sudita, Drs. MM., 2000. Perilaku Keorganisasian, Cetakan Kedua, BPFE UGM, Yogyakarta. Jawa Post, 2001. Rubrik Pro Otonomi, Jawa Post edisi Senin, 17 September 2001, Surabaya. Mardiasmo, Drs. MBA., Ak., 2002. Akuntansi Sektor Publik, Penerbit Andi. Munandar, M., Drs., 1994. Budgeting, Cetakan Ketujuh, STIE YKPN, Yogyakarta. Nasution, Andi Hakim, Fauzi, 1980. Metode Statistik untuk Penatikan Kesimpulan, PT. Gramedia, Jakarta. Nawawi, Hadari, H., 2000. Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan: dengan Ilustrasi Dibidang Pendidikan, Gajahmada University Press. Osborn, David, Ted Gabler, 2001. Mewirausahakan Birokrasi, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
