BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA

BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 30 Juni 2014

Komplek Pasar Wisata Kedensari Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah

yang

berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana

telah

diubah

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

233/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha

untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

Sidoarjo,

Juli 2014

Kepala,

E. Ratna Utarianingrum NIP.196410231994032001

i

DAFTAR ISI Hal Kata Pengantar Pernyataan Tanggung Jawab Ringkasan I. Laporan Realisasi Anggaran II. Neraca III. Catatan atas Laporan Keuangan A. Penjelasan Umum A.1. Dasar Hukum A.2. Kebijakan Teknis A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan A.4. Kebijakan Akuntansi B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan Negara dan Hibah B.2. Belanja Negara C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca C.1. Aset Lancar C.2. Aset Tetap C.3. Aset Lainnya C.4. Kewajiban Jangka Pendek C.5. Ekuitas Dana Lancar C.6. Ekuitas Dana Investasi D. Pengungkapan Penting Lainnya D.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca D.2. Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK D.3. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual D.4. Rekening Pemerintah D.5. Pengungkapan Lain-lain Laporan-laporan Pendukung LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja Neraca Percobaan Laporan Barang Pengguna

i iv v 1 4 7 7 7 7 8 9 16 16 16 20 20 21 24 25 26 26 27 27 27. 27 27 27

DAFTAR TABEL Hal Tabel 1

: Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Per 30 Juni 2014 dan 2013

vi

Tabel 2

: Ringkasan Neraca Per 30 Juni 2014 dan 2013

vii

Tabel 3

: Penggolongan Kualitas Piutang

14

Tabel 4

: Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP

16

Tabel 5

: Perbandingan Realisasi PNBP Per 30 Juni 2014 dan 2013

16

Tabel 6

: Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2014

17

Tabel 7

: Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2014 dan 2013

18

Tabel 8

: Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2014 dan 2013

18

Tabel 9

: Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2014 dan 2013

19

Tabel 10

: Perbandingan Belanja Modal Per 30 Juni 2014 dan 2013

19

Tabel 11

: Rincian Aset Lancar Per 30 Juni 2014 dan 2013

20

Tabel 12

: Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2014 dan 2013

20

Tabel 13

: Rincian Persediaan

21

Tabel 14

: Rincian Aset Tetap

21

Tabel 15

: Perbandingan Posisi Peralatan dan Mesin

22

Tabel 16

: Perbandingan Posisi Jalan, Irigasi dan Jaringan

23

Tabel 17

: Perbandingan Posisi Aset Tetap Lainnya

23

Tabel 18

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

24

Tabel 19

: Rincian Aset Lainnya

24

Tabel 20

: Rincian Aset Tak Berwujud

24

Tabel 21

: Perbandingan Posisi Aset Lain-lain

25

Tabel 22

: Rincian Kewajiban Jangka Pendek

25

Tabel 23

Rincian Ekuitas Dana Lancar

26

BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Komplek Pasar Wisata Kedensari Tanggulangin Sidoarjo Jawa timur Telephone 0318855149 Faksimile 0318855149

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode yang berakhir 30 Juni 2014 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sidoarjo,

Juli 2014

Kepala,

E. Ratna Utarianingrum NIP. 19641023 199403 2 001

iv

Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2014

RINGKASAN

v


RINGKASAN Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan

Pemerintah

Pusat,

Menteri/Pimpinan

Lembaga

selaku

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia untuk periode yang berakhir 30 Juni 2014 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan

Pemerintah

Nomor 71

Tahun

2010

tentang

Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2014. Realisasi Pendapatan Negara per 30 Juni 2014 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 492.000,00 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp. 0,00. Realisasi Belanja Negara per 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp 4.469.467.294,00 atau mencapai 49,66 % (persen) dari alokasi anggaran sebesar Rp 9.000.000.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Per 30 Juni 2014 TA 2014 dan 2013 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Per 30 Juni TA 2014 dan 2013

(dalam rupiah)

Per 30 Juni 2014

Uraian Anggaran Pendapatan Negara Belanja Negara

0 9.000.000.000,00

Per 30 Juni 2013

% Realisasi Realisasi thd Anggaran 492.000,00 0,00 615,390,00 4.469.467.294,00 49,66 4.842.771.528,00 Realisasi

vi


2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013. Jumlah Aset adalah sebesar Rp 6.939.816.184,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp150.531.835,00, Aset Tetap sebesar Rp6.339.109.349,00, dan Aset Lainnya sebesar Rp450.175.000,00.

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp.100.000.000,00.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp6.839.816.184,00 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp50.531.835,00 dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp6.789.284.349,00

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 dapat disajikan sebagai berikut: Tabel 2 Ringkasan Neraca Per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 Tanggal Neraca Uraian

30 Juni 2014 (Rp)

Kenaikan/ (penurunan)

31 Des 2013 (Rp)

(Rp)

%

Aset Aset Lancar Aset Tetap Aset Lainnya Jumlah Aset

150.531.835

22.082.635

128.449.200

581,67

6.339.109.349

7.181.984.052

(842.874.703)

(11.73)

450.175.000

450.175.000

0

6.939.816.184

7.654.241.687

(714.425.503)

100.000.000

0

100.000.000

0

100.000.000

0

100.000.000

0

50.531.835

22.082.635

28.449.200

128,83

6.789.284.349

7.632.159.052

(842.874.703)

(11,04)

6.839.816.184

7.654.241.687

(814.425.503)

(10,64)

7.654.241.687

20.313.768.203

(12.659.526.516)

(62.31)

0 (9,33)

Kewajiban Kewajiban Jangka pedek Jumlah Kewajiban Ekuitas Dana Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Investasi Jumlah Ekuitas Dana Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan vii


serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

viii


I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

1


II. NERACA

4


III. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Dasar Hukum

A. PENJELASAN UMUM A.1 DASAR HUKUM 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

4.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

5.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman

Pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan

dan

Belanja

Negara

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 6.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

7.

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar.

8.

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/2013 tentang

Pedoman

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Kementerian

Negara/Lembaga. Dasar Hukum

A.2 KEBIJAKAN TEKNIS BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Tantangan dalam pengembangan IKM alas kaki nasional masih membutuhkan effort yang cukup besar. BPIPI (Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia) sebagai salah satu stakeholder dalam pengembangan kluster industri alas kaki di Indonesia memegang peranan sentral dalam perkuatan dukungan layanan bagi IKM alas kaki nasional. Perencanaan yang baik dan implementasi program yang tepat sasaran memerlukan dukungan banyak pihak agar mampu memberikan dampak langsung bagi IKM. Sebuah tantangan sekaligus ancaman. Tergantung perspektif sisi mana kita gunakan sebagai masyarakat industri alas kaki Indonesia. Perspektif ini harus Catatan Atas Laporan Keuangan 7


digunakan secara proporsional, karena keduanya (tantangan dan ancaman) akan sangat berguna untuk menyusun strategi kedepan secara sistematis dan terukur. Perspektif Tantangan, adalah sebuah sudut pandang positif bagaimana melihat masa depan industri alas kaki dari sisi skenario /gambaran /kondisi terbaik yang akan dicapai. Berawal dari titik ini, Industri Alas Kaki harus menyiapkan diri dan potensi internalnya untuk memperoleh manfaat dan nilai tambah sebesarsebesarnya bagi masyarakat. Diperlukan strategi untuk menangkap peluang di masa depan. Perspektif Ancaman, sebuah sudut pandang (bukan negatif) yang melihat masa depan industri alas kaki dari sisi skenario/gambaran/kondisi terburuk yang akan diterima atas konsekuensi perubahan di masa depan. Volume pasar, sumber daya manusia dan ketersediaan bahan baku merupakan potensi natural yang dimiliki oleh masyarakat industri alas kaki Indonesia. Keunggulan tersebut harus dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh industri lokal dan menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Namun yang perlu diwasapadai, dalam jangka panjang potensi natural IKM alas kaki nasional (Volume pasar, sumber daya manusia dan ketersediaan bahan baku) tidak bisa menjadi acuan utama strategi pengembangan industri, akan lebih banyak faktor eksternal (tantangan sekaligus ancaman) yang akan mereduksi nilai manfaat potensi tersebut. Faktor eksternal tersebut seperti perubahan demografi, perilaku dan struktur pasar, perkembangan teknologi dan perubahan pada etika dan aturan bisnis bahkan lingkungan. Dengan tetap konsisten pada rencana strategi lima tahun yang sudah tersusun (2010 – 2014), BPIPI mencoba sebuah pendekatan 5 (lima) pilar strategi organisasi dalam mengimplementasikan strategi tersebut antara lain : 1. Pendidikan dan Pelatihan 2. Memberikan bantuan konsultasi teknis dan manajemen 3. Mengembangkan pusat desain persepatuan 4. Memberikan informasi teknologi dan promosi persepatuan 5. Memberikan pelayanan pengujian mutu / sertifikasi Pendekatan Penyususnan Laporan

A.3 PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2014 ini merupakan laporan Catatan Atas Laporan Keuangan 8

Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2014 Keyuangan

yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia.

Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem

Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan

Akuntansi

Barang

Milik

Negara

(SIMAK-BMN).

SAI

dirancang

untuk

menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara

serta laporan manajerial

lainnya. A.4 Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2014 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan

kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah sebagai berikut: Pendapatan

(1) Pendapatan Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam

periode

tahun

yang

bersangkutan

yang

tidak

akan

diperoleh

Catatan Atas Laporan Keuangan 9


pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada lembar muka laporan keuangan

menurut klasifikasi

ekonomi/jenis belanja. Aset

(1) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Aset Lancar

a. Aset Lancar Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPA/TGR. Catatan Atas Laporan Keuangan 10


Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barangbarang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dicatat di neraca berdasarkan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian, harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri, dan harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Aset Tetap

Aset Tetap Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 30 Juni 2014 berdasarkan harga perolehan. Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: (a). Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan (b). Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). (c). Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian..

Piutang

Piutang Jangka Panjang

Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, dan Piutang Jangka Panjang Lainnya. TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset Catatan Atas Laporan Keuangan 11


pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran. TP ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/daerah. TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya. TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya. Aset Lainnya

Aset Lainnya Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan franchise; hak cipta (copyright), paten, goodwill, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset

Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke

Kemitraan

dengan

Pihak

Ketiga,

maupun

Dana

yang

Dibatasi,

Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Kewajiban

(2) Kewajiban

Kewajiban

adalah

utang

yang

timbul

dari

peristiwa

masa

lalu

yang

penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Catatan Atas Laporan Keuangan 12


Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (accrued interest) dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut. Ekuitas Dana

(3) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

(4) Kebijakan Akuntansi atas Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Catatan Atas Laporan Keuangan 13


Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga Dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih . Tabel 3 Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang

Uraian

Lancar Kurang Lancar

Diragukan Macet

Penyisihan

Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1.

Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat

0.5% 10%

50% 100%

Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.

Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN

Penyusutan Aset Tetap

(5) Kebijakan Akuntansi atas Penyusutan Aset Tetap



Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri keuangan no. 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah pusat.



Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: 

Tanah



Konstruksi dalam Pekerjaan (KDP)



Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.



Nilai yang disusutkan pertama kali adalah nilai yang tercatat dalam pembukuan per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2012. Sedangkan untuk Aset Tetap yang diperoleh setelah 31 Desember 2012, nilai yang disusutkan adalah berdasarkan nilai perolehan. Catatan Atas Laporan Keuangan 14




Penghitungan dan pencatatan Penyusutam Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.



Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.



Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap

Masa Manfaat

Peralatan dan Mesin

2 s.d. 20 Tahun

Gedung dan Bangunan

10 s.d. 50 Tahun

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5 s.d. 40 Tahun

Aset Tetap Lainnya

4 Tahun



B. Realisasi Pendapatan Negara dan

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan Negara dan Hibah Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2014

Hibah

adalah sebesar Rp492.000,00 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatan

Rp492.000,00

yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah merupakan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL. Rincian estimasi pendapatan dan realisasi PNBP lainnya per tanggal pelaporan dapat dilihat dalam Tabel berikut ini: Tabel 4 Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi PNBP (dalam rupiah) No

Uraian

Estimasi

Realisasi

%

Pendapatan

1

Pendapatan Lain-Lain Jumlah

0

492.000

0

0

492.000

0,00

Berdasarkan Tabel 5 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni 2014 dan 2013 menunjukkan bahwa realisasi untuk periode yang Berakhir 30 Juni 2014 mengalami penurunan sebesar Rp 123.390 atau 20,05 % (persen) dibandingkan periode yang sama TA 2013 yang disebabkan oleh berakhirnya penerimaan kembali persekot/uang muka gaji. Perbandingan realisasi PNBP untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2014 dan 2013 disajikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 5 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2014 dan 2013 No

Uraian

TA 2014 (Rp)

TA 2013 (Rp)

Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)

1

Pendapatan Lain-lain Jumlah

%

492.000

615.390

(123.390)

(20,05)

492.000

615.390

(123.390)

(20,05)

B.2. Belanja Negara Realisasi Belanja Negara Rp4.469.467.294, 00

Realisasi belanja Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2014 adalah sebesar Rp4.469.467.294,00 atau sebesar 49,66% (persen) dari anggarannya setelah dikurangi pengembalian belanja. Anggaran dan realisasi belanja untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2014 dapat dilihat pada Tabel berikut ini: Catatan Atas Laporan Keuangan 16


Tabel 6 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni 2014 Rp. Uraian Jenis Belanja

Anggaran

Belanja Pegawai Belanja Barang Belanja Modal Total Belanja Kotor

Realisasi

(%)

963.229.000

469.035.328

48,69

7.136.771.000

4.000.432.118

56,05

900.000.000

0

9.000.000.000

4.469.467.446 152

Pengembalian Belanja Belanja Netto

9.000.000.000

4.469.467.294

0 49,66 0 49,66

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2014

8.000.000.000 7.000.000.000 6.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 Belanja Pegawai

Belanja Barang

Anggaran

Belanja Modal

Realisasi

Dibanding dengan periode yang sama TA 2013, realisasi belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2014 mengalami kenaikan sebesar Rp.312.238.822,00 atau 7,51 % (persen) antara lain kenaikan pada belanja pegawai dan belanja barang. Perbandingan realisasi belanja untuk periode yang berakhir 30 Juni 2014 dan 2013 dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2014 dan 2013 Kode Jenis Belanja

Uraian Jenis Belanja

51

Belanja Pegawai

52

Belanja Barang

53

Belanja Modal Jumlah

Belanja Pegawai Rp469.035.176,0 0

Realisasi Belanja (Rp)

Naik/ (Turun)

TA 2014

TA 2013

Rp

%

469.035.176

337.265.164

131.770.012

39.07

4.000.432.118

3.670.463.308

329.968.810

8.99

0

149.500.000

(149.500.000)

(0)

4.469.467.294

4.157.228.472

312.238.822

7.51

B.2.1 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Pegawai pada TA 2014 meliputi: Belanja Gaji dan Tunjangan PNS serta Belanja Lembur. Realisasi belanja pegawai untuk periode yang berakhir 30 Juni 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp469.035.176,00 dan Rp337.265.164,00. Terjadi kenaikan sebesar 39,07% (persen). Kenaikan realisasi belanja pegawai antara lain disebabkan karena bertambahnya jumlah pegawai. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni 2014 dan 2013 Uraian Belanja Gaji Pokok PNS

%

72.346.900

33.70

5.756

4.154

1.602

38.57

22.623.386

13.894.160

8.729.226

62.83

6.429.678

3.637.378

2.792.300

76.77

17.280.000

20.160.000

(2.880.000)

(14.29)

0

0

0

0

2.917.408

4.405.082

(1.487.674)

(33.77)

Belanja Tunj. Beras PNS

26.595.000

11.475.000

15.120.000

131.76

Belanja Uang Makan PNS

40.937.000

28.537.000

12.400.000

43.45

0

0

0

0

Belanja Tunj. Umum PNS

19.950.000

10.220.000

9.730.000

95.21

Belanja Uang Lembur

45.257.000

30.240.000

15.017.000

49.66

469.035.328

337.265.974

131.769.354

39.07

152

810

(658)

81.23

469.035.176

337.265.164

131.770.012

39.07

Belanja Tunj. Anak PNS Belanja Tunj. Struktural PNS Belanja Tunj. Fungsional PNS Belanja Tunj. PPh PNS

Belanja Tunj. Lain-lain PNS

Realisasi Belanja Bruto Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

8,00

Naik/ (Turun)

214.693.200

Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

Rp.4.000.432.11

TA 2013 (Rp)

287.040.100

Belanja Pembualatan Gaji PNS

Belanja Barang

TA 2014 (Rp)

B.2.2 Belanja Barang Realisasi belanja barang untuk periode yang berakhir 30 Juni 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp4.000.432.118,00 dan Rp3.670.463.308,00. Kenaikan realisasi Belanja Barang sebesar 8,99% (persen) antara lain disebabkan Catatan Atas Laporan Keuangan 18


kenaikan belanja barang non operasional dan belanja barang perjalanan dinas. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2014 dan 2013 Uraian Belanja Barang Operasional Belanja Barang Non Operasional Belanja Jasa Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dinas Realisasi Belanja Bruto

TA 2014 (Rp)

Belanja Modal Rp0,00

Naik/ (Turun) (175.320.615)

%

137.622.815

312.943.430

2.140.660.110

1.868.481.824

272.178.286

14,67

323.709.594

418.297.675

(94.588.081)

(22,61)

(56,02)

(67,89)

70.138.973

218.439.279

(148.300.306)

1.328.300.626

852.731.100

475.569.526

55,77

4.000.432.118

3.670.893.308

329.538.810

8,98

0

430.000

(430.000)

4.000.432.118

3.670.463.308

329.968.810

Pengembalian Belanja Realisasi Belanja Netto

TA 2013 (Rp)

8,99

B.2.3 Belanja Modal Realisasi Belanja Modal untuk periode yang berakhir 30 Juni 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp149.500.000,00. Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan sebesar Rp149.500.000,00 disebabkan karena belum adanya realisasi Belanja Modal sampai dengan Semester I Tahun 2014. Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini: Tabel 10 Perbandingan Realisasi Belanja Modal per 30 Juni 2014 dan 2013 Uraian

TA 2014 (Rp)

TA 2013 (Rp)

Naik/ (Turun) Rp

%

Belanja Modal Tanah

-

-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin

-

149.500.000

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

-

-

-

-

Belanja Modal Fisik Lainnya

-

-

-

-

Realiasi Belanja Bruto

-

149.500.000

Pengembalian Belanja

-

-

Realisasi Belanja Netto

-

149.500.000

(149.500.000)

(149.500.000) (149.500.000)

(-)

(-) (-)



RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA C.1. Aset Lancar Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.150.531.835,00 dan Rp.22.082.635,00. Aset

lancar merupakan aset

yang

diharapkan

segera

untuk dapat

direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Rincian Aset Lancar pada Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indoensia per 30 Juni 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 11. Tabel 11 Rincian Aset Lancar Per 30 Juni 2014 dan 2013 No

Aset Lancar

1

Kas di Bendahara Pengeluaran

2

Persediaan

30 JUNI 2014

Jumlah

TA 2013

100.000.000,00

0,00

50.531.835,00

22.082.635,00

150.531.835,00

22.082.635,00

Kas di Bendahara Pengeluaran

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2014 dan 2013 masingmasing sebesar Rp.100.000.000,00 dan Rp.0,00 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian saldo Kas di Bendahara Pengeluaran tersaji pada Tabel 12. Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Per 30 Juni 2014 dan 2013 (dalam Rp.)

NO

1

Balai Pengembangan Industri Perseptauan Indonesia Kas di Bendahara Pengeluaran TOTAL

30 Juni 2014

31 Desember 2013

KENAIKAN/ (PENURUNAN)

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00


Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2014 Persediaan Rp.50.531.835,00 (Lima puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah)

C.1.2.

Persediaan

Persediaan per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp.50.531.835,00 dan Rp.22.082.635,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan per 30 Juni 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 13. Tabel 13 Rincian Persediaan (dalam Rp.) NO

KODE AKUN

1 2 3

117111 117131 117199

URAIAN AKUN

30 Juni 2014

Barang Konsumsi Bahan Baku Persediaan Lainnya TOTAL

31 Desember 2013

22.556.335,00 27.735.500,00 240.000,00

21.198.735,00 643.900,00 240.000,00

50.531.835,00

22.082.635,00

Rincian semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Aset Tetap Rp.6.339.109.349, 00 (Enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus sembilan ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah)

C.2. Aset Tetap Saldo

Aset

Tetap

per

30

Juni

2014

dan

Rp.6.339.109.349,00

dan

Rp.7.181.984.052,00,

2013 yang

tersaji

sebesar

merupakan

aset

berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Rincian Aset Tetap Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia per 30 Juni 2014 tersaji pada Tabel 14. Tabel 14 Rincian Aset Tetap (dalam Rp.)

00,00 22.130.428.428,00 00,00 6.000.000,00 30.511.250,00

Jumlah

22.166.939.678,00

22.166.939.678,00

00,00

00,00

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

15.827.830.329,00

14.984.955.626,00

842.874.703,00

5,62

Nilai Buku Aset Tetap

6.339.109.349,00

7.181.984.052,00

(842.874.703,00)

(11,73)

NO 1 2 3 4 5

KENAIKAN/(PENURUNAN) Rp % 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00 00,00

31 Desember TA. 2013 00,00 22.130.428.428,00 00,00 6.000.000,00 30.511.250,00

JENIS Tanah Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya

30 Juni TA. 2014


Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2014 Tanah Rp. 00,00 (nihil)

C.2.1. Tanah Nilai Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki per 30 Juni 2014 dan 2013 adalah masing-masing sebesar Rp.00,00 dan Rp.00,00. Nilai aset tetap berupa tanah seluas 5.500 m2 sebesar Rp.0,00 dikarenakan tanah yang dipakai merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang statusnya adalah pinjam pakai.

Peralatan dan Mesin Rp.22.130.428.428,0 0 (Dua puluh dua miliar seratur tiga puluh juta empat ratus dua puluh delapan ribu empat ratus dua puluh delapan rupiah)

C.2.2. Peralatan dan Mesin Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2014 dan 2013 adalah

Rp.22.130.428.428,00

Peralatan

dan

Mesin

dan

pada

Rp.22.130.428.428,00.

tanggal

pelaporan

Nilai

adalah

Buku

sebesar

Rp.6.303.873.099,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp.15.826.555.329,00. Tidak terjadi perubahan nilai terhadap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia selama Tahun 2014. Perbandingan posisi Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2014 tersaji pada tabel 15. Tabel 15 Perbandingan Posisi Peralatan dan Mesin (dalam Rupiah) No. 1

Uraian Peralatan dan Mesin

30 Juni 2014

31 Desember 2013

22.130.428.428,00

22.130.428.428,00

Jumlah

22.130.428.428,00

22.130.428.428,00

Akumulasi Penyusutan

15.826.555.329,00

15.826.555.329,00

Nilai Buku Peralatan dan Mesin

6.303.873.099,00

6.303.873.099,00

Gedung dan Bangunan

C.2.3. Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan di per 30 Juni 2014 dan 2013 adalah Rp.00,00

Rp. 00,00 (nihil)

dan Rp.00,00. Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangungan seluas 3.500 m2 sebesar Rp.0,00 dikarenakan Gedung dan Bangunan yang dipakai Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang statusnya adalah pinjam pakai

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.6.000.000,00 (Enam juta rupiah)

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2014 dan 2013 adalah masingmasing sebesar Rp.6.000.000,00 dan Rp.6.000.000,00. Nilai Buku Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp.4.725.000,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp.1.275.000,00. Tidak terjadi perubahan nilai terhadap Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang dimiliki oleh Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Catatan Atas Laporan Keuangan 22


selama Tahun 2014. Perbandingan posisi Jalan, Irigasi dan Jaringan per 30 Juni 2014 tersaji dalam Tabel 16. Tabel 16 Perbandingan Posisi Jalan, Irigasi dan Jaringan (dalam Rupiah) No.

Jalan, Irigasi dan Jaringan

1

Aset Tetap Lainnya Rp. 30.511.250,00 (Tiga puluh juta lima ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah)

30 Juni 2014

Instalasi

31 Desember 2013

6.000.000,00

6.000.000,00

Jumlah

6.000.000,00

6.000.000,00


1.275.000,00

1.200.000,00

Nilai Buku Jalan, Irigasi dan Jaringan

4.725.000,00

4.800.000,00

C.2.5. Aset Tetap Lainnya Saldo

Aset

Tetap

Lainnya

per

30

Juni

2014

dan

2013

adalah

Rp.30.511.250,00 dan Rp.30.511.250,00 yang merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset Tetap Lainnya tersebut berupa Bahan Perpustakaan Tercetak. Nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebesar Rp.30.511.250,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp.0,00. Tidak terjadi perubahan nilai terhadap Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Perbandingan Posisi Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2014 tersaji pada tabel 17. Tabel 17 Perbandingan Posisi Aset Tetap Lainnya (dalam Rupiah) No. 1

Aset Tetap Lainnya

30 Juni 2014 30.511.250,00

30.511.250,00

Jumlah

30.511.250,00

30.511.250,00

0,00

0,00

30.511.250,00

30.511.250,00

Akumulasi Penyusutan Nilai Buku Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Tetap Rp.15.827.830.329,0 0 (Lima belas miliar delapan ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus dua puluh sembilan)

C.2.6.

31 Desember 2013

Bahan Perpustakaan

Akumulasi Penyusutan Aset tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2014 dan 2013 adalah masing-masing Rp.15.827.830.329,00 dan Rp.14.984.955.626,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2014 tersaji pada Tabel 18.



Tabel 18 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap No 1 2 3 4

Aset Lainnya Rp.450.175.000,00 (Empat ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Aset Tetap Peralatan dan Mesin Gedung dan Bangunan Jalan, Irigasi dan Jaringan Aset Tetap Lainnya Akumulasi Penyusutan

Nilai Perolehan 22.130.428.428,00 0,00 6.000.000,00 30.511.250,00 22.166.939.678,00

(dalam Rp) Nilai Buku 6.303.873.099,00 0,00 4.725.000,00 30.511.250,00 6.339.109.349,00

Akm. Penyusutan 15,826,555,329,00 0,00 1.275.000,00 0,00 15.827.830.329,00

C.3. Aset Lainnya Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2014 dan 2013 adalah Rp.450.175.000,00 dan Rp.450.175.000,00, yang merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap. Rincian Nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersaji pada Tabel 19. Tabel 19 Rincian Aset Lainnya NO

URAIAN

1 2

Aset Tak Berwujud Rp.450.175.000,00 (Empat ratus lima puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

30 Juni 2014

31 Desember 2013

KENAIKAN/ (PENURUNAN) Rp % 00,00 00,00 00,00 00,00

450.175.000,00 134.292.000,00

450.175.000,00 134.292.000,00

Jumlah

584.467.000,00

584.467.000,00

00,00

00,00


134.292.000,00

134.292.000,00

00,00

00,00

Nilai Buku

450.175.000,00

450.175.000,00

00,00

00,00

Aset Tak Berwujud Aset Lain-Lain

C.3.1. Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2014 dan 2013 adalah Rp.450.175.000,00 dan Rp. 450.175.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Nilai ATB tersaji pada lingkup Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia per 30 Juni 2014 dan 2013 tersaji pada Tabel 20. Tabel 20 Rincian Aset Tak Berwujud (dalam Rp)

NO

Aset Tak Berwujud

1

Software Original Ruizhou (RecardVer2008)

2

Adobe CS6

3

Microsoft Office TOTAL

30 Juni 2014

31 Desember 2013

KENAIKAN/ (PENURUNAN)

419.540.000,00

419.540.000,00

0,00

25.685.000,00

25.685.000,00

0,00

4.950.000,00

4.950.000,00

0,00

450.175.000,00

450.175.000,00

0,00


Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2014 Aset Lain-Lain Nilai Perolehan: Rp. 134.292.000,00 (Seratus tiga puluh empat juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)

C.3.2. Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-Lain per 30 Juni 2014 dan 2013 adalah Rp. 134.292.000,00 dan Rp.134.292.000,00. yang merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia serta dalam proses penghapusan dari BMN. Nilai buku Aset Lain-lain pada tanggal pelaporan yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan adalah sebesar Rp0,00. Nilai buku Aset lain-lain sebesar Rp.0,00 dikarenakan nilai penyusutan sebesar Rp.134.292.000,00. Tidak terjadi perubahan nilai Aset Lain-lain yang dimiliki oleh Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Perbandingan Posisi Aset Lain-Lain per 30 Juni 2014 terdapat pada tabel 21. Tabel 21 Perbandingan Posisi Aset Lain-Lain (dalam Rupiah) No. 1

Aset Lain-Lain

30 Juni 2014

Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam operasi pemerintahan

31 Desember 2013

134.292.000,00

134.292.000,00

Jumlah

134.292.000,00

134.292.000,00


134.292.000,00

134.292.000,00

0,00

0,00

Nilai Buku Aset Tetap Lainnya

KEWAJIBAN C.4. Kewajiban Jangka Pendek Nilai Kewajiban Jangka pendek per 30 Juni 2014 dan 2013 tersaji sebesar Rp100.000.000,00 dan Rp.0,00. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada Tabel 22. Tabel 22 Rincian Kewajiban Jangka Pendek (dalam Rupiah) Aset Lancar Uang Muka dari KPPN Jumlah

Utang Muka dari KPPN Rp.100.000.000,00 (seratus juta

Per 30 Juni 2014

Per 31 Desember 2013

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

C.4.1. Uang Muka dari KPPN Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp.100.000.000,00 dan Rp.0,00.

rupiah)



Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

EKUITAS Ekuitas Dana Lancar

C.5. Ekuitas Dana Lancar Ekuitas Dana Lancar merupakan penyimbang beberapa akun yang ada di

Rp. 50.531.835,00 (Lima puluh juta lima ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga

Aset Lancar dengan rincian nilai Ekuitas. Dana Lancar per 30 Juni 2014 dan 31 Desember 2013 tersaji pada Tabel 23. Tabel 23 Rincian Ekuitas Dana Lancar

puluh lima rupiah)

(dalam Rupiah) No. 1

Aset Lancar

TA 2014

Cadangan Persediaan Jumlah

TA 2013

50.531.835,00

22.082.635,00

50.531.835,00

22.082.635,00

C.5.1. Cadangan Persediaan Jumlah Cadangan Persediaan per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp.50.531.835,00 dan Rp.22.082.635,00. Merupakan jumlah ekuitas dana lancar lingkup Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia dalam bentuk persediaan. Ekuitas Dana Investasi

C.6. Ekuitas Dana Investasi C.6.1.

Rp.6.789.284.349,00 (Enam miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh

Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Nilai Diinvestasikan dalam Aset Tetap tersaji per 30 Juni 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp.6.339.109.349,00 dan Rp.7.181.984.052,00. Diinvestasikan dalam Aset Tetap merupakan ekuitas dana yang diinvestasikan dalam bentuk Aset Tetap.

sembilan rupiah)

C.6.2.

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

NIlai Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 30 Juni 2014 dan 2013 adalah masing-masing

sebesar

Rp.450.175.000,00

dan

Rp.450.175.000,00.

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya merupakan jumlah ekuitas dana yang dalam bentuk Aset Lainnya. Catatan Atas Laporan Keuangan 26

Laporan Keuangan Balai Pengembangan Indutri Persepatuan Indonesia untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2014

D. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA D.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA -

D.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK -

D.3 INFORMASI PENDAPATAN DAN BELANJA AKRUAL

-

D.4 REKENING PEMERINTAH Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah



Bank Mandiri A/C 141-00-1083519-7 a.n. Bendahara Pengeluaran Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia

D.5 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

-


BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA

Recommend Documents