KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HIJAU DI INDONESIA
OLEH LINTONG SOPANDI HUTAHAEAN (KEPALA PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HIJAU DAN LINGKUNGAN HIDUP – KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN) Bekasi, Hotel Santika 7 Febuari 2017
1. LATAR BELAKANG
A. DAMPAK PERTUMBUHAN PENDUDUK PROGRAM PEMERINTAH
PENINGKATAN KEBUTUHAN
DAMPAK LINGKUNGAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
B. TINGKAT KONSUMSI SUMBER DAYA ALAM
Source: World Bank, 2015; UNEP, 2011; Statistic Indonesia, 2016
Source: World Bank, 2015; UNEP, 2011; Statistic Indonesia, 2016
C. KONVENSI DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL
2. INDUSTRI HIJAU
INDUSTRI HIJAU DASAR HUKUM UU No. 3/2014 tentang Perindustrian pasal 77 - 83 DEFINISI Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberi manfaat bagi masyarakat ” (UU No. 3/2014 tentang Perindustrian)
STRATEGI PENGEMBANGAN INDUSTRI HIJAU Greening of Existing Industries Mengembangkan Industri yang sudah ada menuju Industri Hijau
Creation of New Green Industries Membangun Industri baru dengan prinsip Industri Hijau
PRINSIP INDUSTRI HIJAU PROSES PRODUKSI KONVENSIONAL
PROSES PRODUKSI INDUSTRI HIJAU
TEKNOLOGII YANG SUDAH TUA
- Penggunaan Air >> - Penggunaan Bahan Baku/Penolong >>
Boros Konsumsi SDA
Produktivitas Rendah
PERUBAHAN PARADIGMA
TEKNOLOGI YANG BARU DAN HEMAT
- Penggunaan Energi >> - Penggunaan Energi << Pembelian Peralatan/ Mesin Baru
- Penggunaan Air << - Penggunaan Bahan Baku/Penolong << Efisien dalam penggunaan SDA
Modifikasi Peralatan/ Mesin
Produktivitas Tinggi
Volume Limbah Kecil / Tidak ada Limbah
Volume Limbah Besar INVESTASI HIJAU
Cost Recovery
KARAKTERISTIK INDUSTRI HIJAU HEMAT DALAM MENGGUNAKAN BAHAN BAKU/PENOLONG, ENERGI DAN AIR
PROSES PRODUKSI
MENGGUNAKAN KEMASAN YANG DAPAT DI DAUR ULANG DAN EKONOMIS
MENGGUNAKAN ENERGI ALTERNATIF
DILAKSANAKAN DENGAN PENERAPAN: REDUCE, REUSE, RECYCLE, RECOVERY
DAMPAK
RECYCLE DAN RECOVERY LIMBAH
LIMBAH YANG DIHASILKAN SEDIKIT
PENERAPAN INDUSTRI HIJAU DI SEKTOR INDUSTRI SEMEN
PEMANFAATAN BIOMASS SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF
PEMBANGUNAN VERTIKAL FINISH MILL YANG DAPAT MENURUNKAN KONSUMSI ENERGI
PEMANFAATAN GAS PANAS BUANG COOLER UNTUK PENGERINGAN MATERIAL DI BALL MILL
PEMANFAATAN GAS BUANG WASTE HEAT RECOVERY POWER GENERATION (WHRPG)
DAMPAK PENERAPAN INDUSTRI HIJAU Raw Material Usage efficiency ( 1,70%) Raw Material Subtitution Rate (10,11%) Energy Efficiency
(6,15%)
INDUSTRI SEMEN
Alternative Energy Rate (5,79%)
Water Ratio Reduction (10,25%) CO2e Emission Reduction (797.010 ton CO2e)
SUMBER : DATA PRIMER PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU TAHUN 2014
PENERAPAN INDUSTRI HIJAU DI SEKTOR INDUSTRI PUPUK
GASIFIKASI BATU BARA SEBAGAI ALTERNATIF BAHAN BAKU PENGGANTI GAS ALAM
PEMANFAATAN BIODIESEL DARI LIMBAH RUMAH TANGGA UNTUK BBM FORKLIFT PEMANFAATAN EKSES GAS SEBAGAI MAKEUP BAHAN BAKAR
PEMASANGAN UNIT PURGE GAS RECOVERY UNIT UNTUK MERECOVERY SUMBER DAYA GAS
DAMPAK PENERAPAN INDUSTRI HIJAU Raw Material Usage efficiency ( 1,82%) Energy Efficiency (4,26%)
INDUSTRI PUPUK
Alternative Energy Rate (0,01%) Water Ratio Reduction (8,94%) CO2e Emission Reduction (727.594 ton CO2e)
SUMBER : DATA PRIMER PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU TAHUN 2014
PENERAPAN INDUSTRI HIJAU DI SEKTOR INDUSTRI PULP DAN KERTAS
PEMANFAATAN KULIT KAYU YANG DIHASILKAN PADA PROSES DEBARKING UNTUK BAHAN BAKAR PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
PEMAKAIAN BLACK LIQOUR YANG DIHASILKAN PULP KRAFT CYCLE PROCESS SEBAGAI BAHAN BAKAR
PENINGKATAN EFISIENSI DALAM PENGGUNAAN ENERGI DAN STEAM MELALUI PENAMBAHAN AIR HEATER UNTUK PEMANASAN AWAL SEBELUM KE DRIER
DAMPAK PENERAPAN INDUSTRI HIJAU Raw Material Usage efficiency ( 3,71%) Energy Efficiency (12,07%)
INDUSTRI PULP DAN KERTAS
Alternative Energy Rate (42,58%) Water Ratio Reduction (6,79%) CO2e Emission Reduction (568.963 ton CO2e)
SUMBER : DATA PRIMER PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU TAHUN 2014
POTENSI INDUSTRI MENUJU INDUSTRI HIJAU Penggunaan Material Input
• Mencari alternatif bahan baku/penolong dengan memperhatikan aspek lingkungan (penggunaan bahan hemat energi dan air), aspek ekonomis (sustain, shiping, kompetitif dari harga dan kualitas), serta aspek kesehatan. Material handling dan inventory yang tepat
• Menjaga kualitas bahan baku pada saat handling maupun penyimpanan Selektif dalam Pemilihan Bahan Baku & Penolong • Mengoptimalkan rasio produk • Mengurangi resiko produk dengan kualitas di luar spec yang diinginkan
Rekayasa Teknologi • Melakukan modifikasi peralatan yang digunakan saat ini • Mengganti dengan mesin baru yang lebih efisien Rekayasa Proses • Pemanfaatan energi panas buangan (ekses gas) untuk proses pre-heating • Optimalisasi pemakaian air sisa proses produksi sebagai air coolant, umpan boiler, make up water untuk proses.
Pemanfaatan Limbah padat yang masih memiliki nilai kalor tinggi sebagai RDF (Refuse-derived fuel) • Penggunaan plastik dan kertas Pemilahan terhadap limbah hasil proses yang masih dapat digunakan sebagai energi maupun bahan baku industri lain • Penggunaan cangkang kelapa sawit sebagai biomass • Pembuatan Biodiesel dari limbah rumah tangga
UPAYA YANG SEDANG DAN AKAN DILAKUKAN PEMBERIAN PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU PENYUSUNAN STANDAR INDUSTRI HIJAU PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDUSTRI HIJAU; KOMITE OTORISASI, LEMBAGA SERTIFIKASI, DAN AUDITOR INDUSTRI HIJAU PELATIHAN INDUSTRI HIJAU PROMOSI PERUSAHAAN HIJAU (2015) SERTIFIKASI STANDAR INDUSTRI HIJAU UNTUK INDUSTRI (2017)
PENYUSUNAN REGULASI PENDUKUNG INDUSTRI HIJAU
PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU Tahun 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Level 3 44 19 0 5 11 12
Level 4 9 8 19 34 32 43
Level 5 15 10 32 35 69 59
Total 68 37 51 74 112 114
PENGHARGAAN INDUSTRI HIJAU 1
2
Kemenperin mengadakan kegiatan Penghargaan Industri Hijau secara rutin tiap tahunnya untuk mengapresiasi upaya perusahaan industri dalam menerapkan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksinya Pada tahun penyelenggaraan genap, Penghargaan diserahkan oleh Presiden RI di Istana Negara (gbr. 1); sedangkan tahun ganjil diserahkan oleh Menteri Perindustrian di Gedung Kementerian Perindustrian (gbr. 2)
STANDAR INDUSTRI HIJAU • Standar Industri Hijau disusun berdasarkan Kelompok Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 5 digit. • 8 SIH telah disahkan melalui Keputusan Menteri yaitu: Ubin Keramik; Tekstil Pencelupan, Pencapan dan Penyempurnaan; Semen Portland; dan Pulp dan Pulp Terintegrasi Kertas; Pupuk Buatan Tunggal Hara Makro Primer; Susu Bubuk, Karet Remah (Crumb Rubber); dan Karet Konvensional (Ribbed Smoked Sheet Rubber/RSS); • 10 SIH sudah mencapai konsensus dan akan segera disahkan: Gula Kristal Putih; Kaca Lembaran; Kaca Kemasan; Kaca Lainnya; Kaca Pengaman Diperkeras; Kaca Pengaman Dilapisi; Penyamakan Kulit; Pengawetan Kulit.; Baja Long Product; dan Baja Flat Product. • 1 SIH masih dalam proses konsensus Oleokimia Dasar. • Dalam mendukung penerapan SIH, saat ini sedang disusun regulasi terkait pedoman sertifikasi industri hijau dan persiapan pembentukan Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH). • SIH pada awalnya akan diberlakukan secara sukarela (voluntary); dan secara bertahap akan diberlakukan wajib (mandatory). • Bagi perusahaan yang telah memenuhi SIH, maka akan mendapatkan sertifikat Industri Hijau dan berhak menggunakan logo Industri Hijau.
1. Perkembangan IPTEK 2. Tuntutan Konsumen 3. Usulan dari Asosiasi 4. Konsensus Semua Pihak
1
VOLUNTARY DAN MANDATORY DALAM SIH 2
Penerapan Standar Industri Hijau Sukarela
Penerapan Standar Industri Hijau Wajib
Memenuhi
Pemberian Fasilitas
Tidak Memenuhi
LOGO INDUSTRI HIJAU
BACK
Perusahaan industri yang telah mendapatkan Sertifikat Industri Hijau berhak menggunakan Logo Industri Hijau Logo Industri Hijau boleh digunakan di tempat yang mudah terlihat Logo Industri Hijau diharapkan dapat meningkatkan brand value suatu produk karena logo tersebut merupakan jaminan bahwa perusahaan industry telah menerapkan proses produksi yang berkelanjutan
PELATIHAN INDUSTRI HIJAU NATIONAL EXPERT TRAINING UNTUK ISO 50001 PELATIHAN ISO 9001 PELATIHAN ISO 14001 PELATIHAN INDUSTRI HIJAU
PELATIHAN SISTEM INFORMASI GRK
PELATIHAN INVENTORY EMISI GRK PADA PERUSAHAAN INDUSTRI
REGULASI PENDUKUNG KEBIJAKAN INDUSTRI HIJAU
BACK
PERATURAN PEMERINTAH • PP NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG RIPIN • PP NO. 41 TAHUN 2015 TENTANG PEMBANGUNAN SUMBER DAYA INDUSTRI
PERMENPERIN • PERMENPERIN NO. 51/M-IND/PER/6/2015 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN SIH. • DRAFT PERMENPERIN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU.
SK MENPERIN • SK MENPERIN NO. 448/M-IND/KEP/10/2015 TENTANG LOGO INDUSTRI HIJAU • SK MENPERIN TENTANG PENETAPAN STANDAR INDUSTRI HIJAU (UNTUK 8 KOMODITI: UBIN KERAMIK; SEMEN PORTLAND, TEKSTIL PENCELUPAN, PENCAPAN DAN PENYEMPURNAAN; PULP DAN PULP TERINTEGRASI KERTAS; KARET REMAH, RSS, SUSU BUBUK, DAN PUPUK BUATAN TUNGGAL HARA MAKRO PRIMER • DRAFT SK MENPERIN TENTANG PENETAPAN STANDAR INDUSTRI HIJAU (UNTUK 8 KOMODITI: GULA KRISTAL PUTIH; OLEOKIMIA DASAR; KACA LEMBARAN; KACA KEMASAN; KACA LAINNYA; KACA PENGAMAN DIPERKERAS; PENYAMAKAN KULIT DAN PENGAWETAN KULIT.) • DRAFT SK KEMENPERIN TENTANG KOMITE OTORISASI LEMBAGA SERTIFIKASI INDUSTRI HIJAU
TERIMA KASIH
