BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Laporan Keuangan Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2015
Komplek Pasar Wisata Kedensari Tanggulangin Sidoarjo Jawa Timur
KATA PENGANTAR Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
bahwa
Menteri/Pimpinan
Lembaga
sebagai
Pengguna
Anggaran/Barang
mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Kantor Balai Pengembangan Industri Perseapatuan Indonesia adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah yang berkewajiban menyelenggarakan
akuntansi
dan
laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akruai sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna
laporan
pertanggungjawaban
khususnya dan
sebagai
sarana
untuk
transparansi pengelolaan
meningkatkan
keuangan
negara
akuntabilitas/ pada
Balai
Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Sidoarjo,
Januari 2016 Kepala,
E. Ratna Utarianingrum NIP.19641023199403200
Kata Pengantar
i
DAFTAR ISI Kata Pengantar
Hal i
Daftar Isi
ii
Pernyataan T anggung Jawab
iii
Ringkasan
1
I. Laporan Realisasi Anggaran
3
II. Neraca
4
III. Laporan Operasional
5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas
7
V. Catatan atas Laporan Keuangan
8
A. Penjelasan Umum A.1. Profil dan Kebijakan Balai Pengembangan Industri Persepatuan
8 8
Indonesia A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
8
A.3. Basis Akuntansi
9
A.4. Dasar Pengukuran
9
A.5. Kebijakan Akuntansi
10
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran B.1. Pendapatan
17
B.2. Belanja
18
B.3. Belanja Pegawai
19
B.4. Belanja Barang
19
B.5. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca
Daftar Isi
17
21
C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran
21
C.2. Persediaan
21
C.3. Tanah
21
C.4. Peralatan dan Mesin
22
C.5. Gedung dan Bangunan
22
C.6. Jalan, Irigasi dan Jaringan
22
C.7. Aset Tetap Lainnya
22
C.8. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
23
C.9. Aset Tak Berwujud
23
C.10. Aset Lain-Lain
24
C.11. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
24
C.12. Uang Muka dari KPPN
25
C.13. Ekuitas
25 ii
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional
26
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak
26
D.2. Beban Pegawai
26
D.3. Beban Persediaan
27
D.4. Beban Barang dan Jasa
27
D.5. Beban Pemeliharaan
28
D.6. Beban Perjalanan Dinas
28
D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi
29
D.8. Kegiatan Non Operasional
29
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
30
E.1. Ekuitas Awal
30
E.2. Surplus (Defisit) LO
30
E.3. Ekuitas Akhir
30
F. Pengungkapan Penting Lainnya
30
F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
30
F.2. Pengungkapan Lain-Lain
30
VI. Lampiran dan Daftar
Daftar Isi
iii
BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Komplek Pasar Wisata Kedensari Tanggulangin Sidoarjo Jawa timur Telephone 0318855149 Faksimile 0318855149
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk Periode yang berakhir 31 Desember 2015 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
Sidoarjo,
Januari 2016 Kepala,
E. Ratna Utarianingrum NIP. 19641023 199403 2 001
iii
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Semester 2 Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi : 1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desembef 2015. Realisasi Pendapatan Negara pada Semester 2 TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp19.438.588,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatanLRA sebesar Rp0,00. Realisasi Belanja Negara pada Semeseter 2 TA 2015 adalah sebesar Rp.13,384.712.849,00 atau mencapai 96.82 % (persen) dari alokasi anggaran sebesar Rp13.825.000.000,00. 2. NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015. Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp 9.975.566.053,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp 3.414.800,00; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 8.495.522.253,00; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 1.476.629.000,00; Nilai Kewajiban dan Ekutias masing-masing sebesar Rp 0 dan Rp 9.975.566.053,00. 3. LAPORAN OPERASIONAL Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan
surplus/defisit-LO, yang diperlukan
Pendapatan-LO untuk
periode
untuk
penyajian yang
wajar.
sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar
Rp18.838.429 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 10.188.516.723 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional
senilai Rp(10.169.678.294). Kegiatan Non
1
Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 600.159 dan defisit sebesar Rp(0,00)sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp(10.169.078.135) 4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp6.790.940.386,00 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp(10.169.078.135) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 13,354,715,472 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2015 adalah senilai Rp. 9,975,566,053. 5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Catatan atas laporan
Keuangan (CalK)
menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK
adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan basis akrual.
2
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN UMUM A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN BALAI PENGEMBANGAN INDUSTRI PERSEPATUAN INDONESIA Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis
Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia (BPIPI) merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementrian Perindustrian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah (IKM). Didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan Pelayanan jasa kegiatan pendidikan pelatihan, pengembangan desain dan konsultasi di bidang persepatuan. Organisasi dan tata kerja entitas diatur
dengan
IND/PER/12/2008
Peraturan
Menteri
tentang
Organisasi
Perindustrian dan
Tata
Nomor Kerja
:
103/M-
Kementerian
Perindustrian. Entitas berkedudukan di Komplek Pasar Wisata Kedensari Tanggulangin Sidoarjo. Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pelatihan, pengembangan desain dan pelayanan konsultasi di bidang persepatuan. Untuk mewujudkan tujuan di atas, Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia mempunyai visi Mewujudkan Pusat Pelayanan yang Profesional Menuju Industri Persepatuan Berdaya Saing Global. Untuk mewujudkannya akan dilakukan bebarapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :
Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
Penyusunan rencana, program dan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang persepatuan; Pelaksana layanan bimbingan teknis produksi sepatu dan manajeman persepatuan; Pelaksanaan pemgambangan desain di bidang persepatuan; Pelayanan informasi teknologi persepatuan; Pelaksanaan urusan kepegawian, keuangan, inventarisasi barang milik Negara, tata persuratan, perlengkapan, kearsipan, rumahtangga, koordinasi penyusunan bahan rencana dan program, penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, serta pengelolaan perpustakaan BPIPI.
A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN Laporan Keuangan Semester 2 Tahun 2015 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia.
8
Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. SAl terdiri dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAl dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan
Ekuitas.
Sedangkan
SIMAK-BMN
adalah
sistem
yang
menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya Basis Akuntansi
A.3 Basis Akuntansi Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia. menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan
Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan
penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang yang mengakui pengaruhi transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dasar Pengukuran
A.4 Dasar Pengukuran Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk menqakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang
9
digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah Kebijakan Akuntansi
A.5 Kebijakan Akuntansi Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester II TA Tahun 2015 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturanaturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian yang merupakan entitas pelaporan
dari
Disamping
Balai Pengambangan Industri Persepatuan Indonesia.
itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan
akuntansi
yang
penting
yang
digunakan
dalam
penyusunan Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia adalah sebagai berikut : PendapatanLRA
(1) Pendapatan-LRA Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Pendapatan-LO
(2) Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah
ekuitas
dalam
periode
tahun
bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
10
anggaran
yang
Pendapatan-LO
diakui pada saat
timbulnya
hak
atas
pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
Secara
khusus
pengakuan
pendapatan-LO pada Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut: 1)
Pendapatan jasa diakui setelah jasa selesai dilaksanakan.
2)
Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
3)
Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Belanja
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan
(3) Belanja Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
Beban
(4) Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekutias, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Beban disajikan
menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan
11
Aset
(5) Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.
Aset Lancar
a. Aset Lancar
Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau
yang
dipersamakan,
yang
diharapkan
diterima
pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian; harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya. Aset Tetap
b. Aset Tetap
Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh
pemerintah
maupun
untuk
kepentingan
publik
yang
mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.
Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut: a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan
12
peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah); b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah); c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Piutang Jangka
c. Piutang Jangka Panjang
Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan
Penjualan
Angsuran
(TPA),
Tagihan
Tuntutan
Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksan Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau
perbuatan
melawan
hukum
mengakibatkan
kerugian
Negara/daerah
Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
13
Aset Lainnya
d. Aset Lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.
Kewajiban
(6) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. a. Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya. b. Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
14
Ekuitas
(7) Ekuitas Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas
Penyisihan
(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih
Piutang Tak Tertagih
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014
tentang
Penentuan
Kualitas
Piutang
dan
Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut :
Kualitas Piutang
Lancar Kurang Lancar
Diragukan Macet
Uraian
Penyisihan
Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan 1.
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat
0.5% 10%
50% 100%
Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2.
Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
Penyusutan Aset Tetap
(9) Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan
aset
tetap
adalah
penyesuaian
nilai
sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri 15
Keuangan No.01/PMK.06/2013 sebagaimana diubah dengan PMK No 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.
Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap: a. Tanah b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
Masa
Manfaat
Aset
Tetap
ditentukan
dengan
berpedoman
Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut : Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap
Kelompok Aset Tetap Peralatan dan Mesin
2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan
10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi
5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)
Implementasi
Masa Manfaat
(10)
4 tahun
Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Pertama Kali
Akuntansi
Mulai
tahun
2015
Pemerintah
mengimplementasikan
akuntansi
Pemerintah
berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang
Berbasis Akrual Pertama Kali
Standar Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama. Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis cash toward accrual direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan 16
Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.
17
B. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp19.438.588
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
B.1 Pendapatan Realisasi Pendapatan yang berakhir 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp19.438.588 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,00. Pendapatan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan Mesin, Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro), Pendapatan Denda keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerinta dan Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL. Rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasinya adalah sebagai berikut : Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2015 Uraian
Anggaran
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN 2, Pendapatan Jasa 3, Pendapatan Iuran dan Denda 4, Pendapatan Lain-lain 5. Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah
Realisasi 0 0 0 0 0 0
600.000 218.799 18.619.630 159 0 19.438.588
% Real Angg. 3,09 1,12 95,79 0,00 0,00 100,00
Berdasarkan Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester 2 TA 2015 dan Semester 2 TA 2014 menunjukkan bahwa realisasi untuk periode yang Berakhir 31 Desember 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp.16.946.588,00 dibandingkan periode yang sama TA 2014 yang disebabkan oleh Pendapatan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia terdiri dari Pendapatan dari Penjualan Peralatan Mesin Rp.600.000,00, Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) Rp.218.799,00, Pendapatan Denda keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah Rp. 18.619.630,00 dan Pendapatan atas penerimaan kembali belanja tahun anggaran yang lalu Rp.159,00. Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester 1 TA 2015 dan Semester 1 TA 2014
URAIAN
REALISASI T.A. 2015
Pendapatan Jumlah
17
REALISASI T.A. 2014
NAIK (TURUN) %
19.438.588
2.492.000 680,04
19.438.588
2.492.000 680,04
B.2. Belanja Realisasi Belanja Negara Rp 13.384.712.849
Realisasi belanja instansi pada Semester 2 TA 2015 adalah sebesar Rp13.384.712.849 atau 96,82 % (persen) dari anggaran belanja sebesar Rp13.825.000.000,00. Rincian Anggaran dan realisasi belanja S e m e s t e r 2 TA 2015 adalah sebagai berikut : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Semester 1 TA 2015 URAIAN
ANGGARAN
REALISASI
Belanja Pegawai
1.309.896.000
1.276.387.917
Belanja Barang
7.407.372.000
7.139.337.232
Belanja Modal
5.107.732.000
4.968.987.700
Belanja Bantuan Sosial Total Belanja Kotor
0
0
13.825.000.000
13.384.712.849 10.558.789 13.395.271.638
Pengembalian Belanja
13.825.000.000
Belanja Netto
% 97,44 96,38 97,28 0 96,82 0 96,89
Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini: Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja Per 31 Desember 2015
8.000.000.000 7.000.000.000 6.000.000.000 5.000.000.000 4.000.000.000 3.000.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 Belanja Pegawai
Belanja Barang
Anggaran
Belanja Modal
Realisasi
Dibandingkan dengan Semester 2 TA 2014 Realisasi Belanja Semester 2 TA 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp.4.584.634.632,- atau 52,10 % (persen). Kenaikan realisasi disebabkan antara lain oleh kenaikan realisasi belanja barang. Perbandingan Realisasi Belanja Semester 2 TA 2015 dan Semester 2 TA 2014 URAIAN Belanja Pegawai
REALISASI SEM 2 TA 2015 1.276.387.917
REALISASI SEM 2 TA NAIK (TURUN) % 2014 1.042.826.715 22,40
Belanja Barang
7.139.337.232
6.878.560.502
Belanja Modal
4.968.987.700
878.691.000
13.384.712.849
8.800.078.217
Jumlah Belanja
18
3,79 465,50 52,10
Belanja Pegawai Rp1.276.387.917
B.3 Belanja Pegawai Realisasi Belanja Semester 2 TA 2015 dan Semester 2 TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp 1.276.387.917 dan Rp 1.042.820.927,00. Realisasi belanja Semester 2 TA 2015 mengalami kenaikan sebesar 22,40 % (persen) dari Semester 2 TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh : 1. Adanya penambahan pegawai dalam rangka mendukung program maupun kegiatan dalam beberapa tahun mendatang. Perbandingan Belanja Pegawai Semester 2 TA 2015 dan TA 2014 REALISASI SEM 2 T.A. 2015
URAIAN JENIS BELANJA
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS Belanja Honorarium Belanja Lembur Belanja Vakasi Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Pegawai Jumlah Belanja Bersih
Belanja Barang Rp7.139.337.232,00
REALISASI SEM 2 T.A. 2014
1.242.991.917
975.406.927
33.396.000 1.276.387.917 1.495.189 1.274.892.728
67.414.000 1.042.820.927 212 1.042.820.715
Naik (Turun) %
27,43 22,40 705.177,83 22,25
B.4 Belanja Barang Realisasi Belanja Barang Semester 1 TA 2015 dan TA 2014 adalah masingmasing sebesar Rp. 7.139.337.232,00 dan Rp 6.900.488.802,00. Realisasi Belanja Barang Semester 2 TA 2015 mengalami peningkatan sebesar 3,46 persen dari Realisasi Belanja Barang Semester 2 TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh peningkatan Belanja Barang Non Operasional, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dalam Negeri, dan Belanja Perjalanan Luar Negeri. Perbandingan Belanja Barang Semester 1 TA 2015 dan TA 2014 URAIAN JENIS BELANJA
REALISASI T.A 2015 REALISASI T.A 2014
Belanja Barang Operasional
450.394.500
439.144.343
Belanja Barang Non Operasional
1.881.827.804
2.788.352.270
Belanja Persediaan
1.164.540.180
0
Belanja Jasa
1.567.617.237
980.360.772
559.322.408
373.819.558
1.470.297.809
2.187.269.793
Belanja Pemeliharaan Belanja Perjalanan Dalam Negeri Belanja Perjalanan Luar Negeri Jumlah Belanja Kotor Pengembalian Belanja Jumlah Belanja Bersih
19
45.337.294
131.542.066
7.139.337.232 9.063.600 7.130.273.632
6.900.488.802 36.153.000 6.864.335.802
Naik (Turun) %
2,56 (32,51) 59,90 49,62 (32,78) (65,53) 3,46 3,87
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp4.968.987.700
B.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester 2 TA 2015 dan TA 2014
adalah
masing-masing
sebesar
Rp.4.968.987.700,00
dan
Rp878.691.000,00. mengalami peningkatan sebesar 465,50 persen dari Realisasi Belanja Barang Semester 2 TA 2014. Hal ini disebabkan antara lain oleh peningkatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin di Semester 2 TA 2015.
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Semester 1 TA 2015 dan TA 2014 REALISASI SEM 1 T.A. 2015
URAIAN JENIS BELANJA
REALISASI SEM 1 T.A. 2014
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
4.968.987.700
Jumlah Belanja Kotor
4.968.987.700
Pengembalian Belanja Modal
0
4.968.987.700
Jumlah Belanja Bersih
20
Naik (Turun) %
878.691.000 465,50 878.691.000 465,50 0 0,00 878.691.000 465,50
C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 0,00
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing adalah sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00 yang merupakan Kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluran adalah sebagai berikut : Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Keterangan
30 Juni 2015
BRI No Rek. 010086-01-0020-13-30-4 Uang Tunai
Persediaan Rp. 3.414.800,00
31 Desember 2014
-
-
C.2 Persediaan Nilai Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014
masing-
masing adalah sebesar Rp.3.414.800,00 dan Rp.22.567.870,00 Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut : Rincian Persediaan No 1 2 3 4 5
Persediaan Barang Konsumsi Barang untuk Pemeliharaan Suku Cadang Bahan Baku Persediaan Lainnya Jumlah
30 Juni 2015 1.645.100 1.769.700 3.414.800
31 Desember 2014 12.834.270 7.280.000 2.453.600 22.567.870
Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik. Tanah Rp.0,00
C.3 Tanah Nilai Aset Tetap berupa tanah yang dimiliki per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2015 adalah masing-masing sebesar Rp.00,00 dan Rp.00,00. Nilai aset tetap berupa tanah seluas 5.500 m2 sebesar Rp.0,00 dikarenakan tanah yang dipakai merupakan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang statusnya adalah pinjam pakai. 21
Peralatan dan Mesin
C.4 Peralatan dan Mesin
Rp.26.951.653.128,00
Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp.26.951.653.128,00 dan Rp.22.863.523.428,00. Nilai Buku
Peralatan
dan Mesin
pada
tanggal pelaporan adalah
sebesar
Rp.8.495.522.253,00 yaitu nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp.18.492.642.125,00. Tidak terjadi perubahan nilai terhadap Peralatan dan Mesin yang dimiliki Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia selama Tahun 2015. Rincian set tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Gedung dan Bangunan Rp.0,00
C.5 Gedung dan Bangunan Nilai Gedung dan Bangunan di per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp.00,00 dan Rp.00,00. Nilai aset tetap berupa Gedung dan Bangungan seluas 3.500 m2 sebesar Rp.0,00 dikarenakan Gedung dan Bangunan yang dipakai Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia merupakan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo yang statusnya adalah pinjam pakai.
Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp.6.000.000,00
C.6 Jalan, Irigasi dan Jaringan Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.6.000.000,00 dan Rp.6.000.000,00. Aset tetap tersebut berupa instalasi gardu listrik. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.
Aset Tetap Lainnya Rp.30.511.250,00
C.7 Aset Tetap Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan daiam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, Irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah Rp30.511.250,00 dan Rp30.511.250,00. Aset tetap tersebut berupa bahan perpustakaan tercetak. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini per tanggal pelaporan.
22
Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp(18.492.642.125,00)
C.8 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing Rp (18.492.642.125,00) dan
Rp
(16.727.433.162,00). Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun
Aset
Tetap
yang
disajikan
berdasarkan
pengakumulasian
atas
penyesuaian Saldo sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember adalah sebagai berikut : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
No 1 2 3 4 5
Aset Tak Berwujud Rp.1.476.629.000,00
Aset Tetap
Akumulasi Nilai Buku Penyusutan 26.951.653.128 Rp 18.492.642.125 Rp 8.459.011.003 - Rp - Rp 6.000.000 Rp - Rp 6.000.000 Rp 30.511.250 Rp - Rp 30.511.250 26.988.164.378 Rp 18.492.642.125 Rp 8.495.522.253
Nilai Perolehan
Peralatan dan Mesin Rp Gedung dan Bangunan Rp Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp Aset Tetap Lainnya Rp Akumulasi Penyusutan Rp
C.9 Aset Tak Berwujud Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing Rp. 1.476.629.000,00 dan Rp.595.771.000,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunya wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas Aset Lainnya ini per tanggal pelaporan.
23
Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : Rincian Aset Tak Berwujud
Uraian
Nilai
Software Original Ruizhou (RecardVer2008) Adobe CS 6 Microsoft Office Crispin Lastmaker Crispin Shoemaker Pro Drispin Engineer Pro (Grading Crispin Pattern Cut Jumlah Aset Lain-Lain Rp.26.082.000,00
Rp 640.266.000 Rp 25.685.000 Rp 4.950.000 Rp 140.407.000 Rp 330.773.000 Rp 274.189.000 Rp 60.359.000 Rp 1.476.629.000
C.10 Aset Lain-Lain Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah masing-masing Rp. 26.082.000,00 dan
Rp.134.292.000,00. Aset lain-lain
merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas Aset Lainnya ini per tanggal pelaporan.
Rincian aset lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp(26.082.000,00)
C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2015 dan 31 Desember
2014
adalah
masing-masing
Rp(26.082.000)
dan
Rp(134.292.000,00). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2015 adalah sebagai berikut : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya
No
Aset Lainnya
1 Aset Lain-lain Akumulasi Penyusutan
Akumulasi Nilai Buku Penyusutan 26.082.000 Rp 26.082.000 Rp 26.082.000 Rp 26.082.000 Rp
Nilai Perolehan Rp Rp
24
-
Uang muka dari KPPN
C.12 Uang Muka dari KPPN
Rp .0,00
Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 masing-masing sebesar Rp. 0,00 dan Rp.0,00. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Muka (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja dan masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok Aset Lancar. Ekuitas Rp.9.975.566.053,00
C.13 Ekuitas Ekuitas per 31 Desember
2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar
Rp.9.975.566.053,00 dan Rp.6.790.940.386,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan Laporan Perubahan Ekuitas.
25
D. Pendapatan PNBP Rp.18.838.429,00
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebesar Rp.18.838.429,00 dan Rp.0,00 . Pendapatan tersebut terdiri dari : Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak
REALISASI SEMESTER 2 T.A. 2015
URAIAN
REALISASI SEMESTER 2 T.A. 2014
NAIK (TURUN) %
1. Pendapatan dari Pengelolaan BMN
-
-
0,00
2. Pendapatan Jasa
-
-
0,00
3. Pendapatan Iuran dan Denda
-
-
0,00
3. Pendapatan Lain-lain
18.838.429
-
0,00
Jumlah Pendapatan
18.838.429
-
0,00
Pendapatan Lain-lain merupakan Pendapatan LO yang diperoleh dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro). Beban Pegawai Rp.1.274.892.728,00
D.2 Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai Semester 2 TA 2015 dan Semester 2 TA 2014 adalah masingmasing sebesar Rp.1.274.892.728,00 dan Rp.0,00. Beban pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal
Rincian Beban Pegawai Semester 2 TA 2015 dan TA 2014 URAIAN JENIS BEBAN
SEM 2 T.A. 2015
Beban Gaji Pokok PNS Beban Pembulatan Gaji PNS Beban Tunj. Suami/Istri PNS Beban Tunj. Anak PNS Beban Tunj. Struktural PNS Beban Tunj. PPh PNS Beban Tunj. Beras PNS Beban Uang Makan PNS Beban Tunj. Umum PNS Beban Uang Lembur Jumlah Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS Pengembalian Beban Uang Lembur Jumlah
26
848.654.160 19.805 65.152.848 18.874.108 36.360.000 13.322.376 58.669.620 154.989.000 46.950.000 33.396.000 1.276.387.917
Naik (Turun) %
SEM 2 T.A. 2014
-
-
(1.333.000)
-
-
(2.589) (159.600) 1.274.892.728
-
-
Beban Persediaan Rp.1.239.592.577,0 0
D.3 Beban Persediaan Jumlah Beban Persediaan pada Semester 2 TA 2015 dan Semester 2 TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.1.239.592.577,00 dan Rp0,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Semester 2 Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut : Rincian Beban Persediaan Semester 2 TA 2015 dan TA 2014 URAIAN JENIS BEBAN
SEM 2 T.A. 2015
Beban Persediaan Konsumsi Beban Persediaan Bahan Baku Beban Persediaan Lainnya Jumlah Beban Barang dan Jasa Rp. 3.772.228.842,00
Naik (Turun) %
SEM 2 T.A. 2014
403.458.977 836.037.908 95.692 1.239.592.577
-
-
-
D.4 Beban Barang dan Jasa Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Semester 2 TA 2015 dan Semester 2 TA 2014 adalah masing-masing sebesar 3.772.228.842,00 dan Rp.0,00 Beban Barang dan Jasa
adalah
konsumsi
atas
Barang-barang
dan
jasa-jasa
dalam
rangka
penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Semester 2 Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut : Rincian Beban Jasa Semester 2 TA 2015 dan TA 2014 URAIAN JENIS BEBAN
SEM 2 T.A. 2015
Beban Keperluan Perkantoran Beban Honor Operasional Satuan Kerja Beban Barang Operasional lainnya Beban Bahan Beban Honor Output Kegiatan Beban Barang Non Operasional lainnya Beban Langganan Listrik Beban Langganan Telepon Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya Beban Jasa Konsultan Beban Sewa Beban Jasa Profesi Beban Jasa Lainnya Jumlah Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan Pengembalian Beban Jasa Lainnya Jumlah
27
161.503.801 135.080.000 35.200.000 898.188.050 636.150.000 347.489.754 118.929.973 19.852.614 9.244.750 709.780.000 12.500.000 71.200.000 626.109.900 3.781.228.842 (3.000.000) (6.000.000) 3.772.228.842
SEM 2 T.A. 2014
-
Naik (Turun) %
-
Beban Pemeliharaan Rp.622.878.510,00
D.5 Beban Pemeliharaan Beban Pemeliharaan pada Semester 2 TA 2015 dan Semester 2 TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 622.878.510,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Semester 2 Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut : Rincian Beban Pemeliharaan Semester 2 TA 2015 dan TA 2014 URAIAN JENIS BEBAN
SEM 2 T.A. 2015
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan Beban Persediaan Suku Cadang Jumlah Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Jumlah Beban Perjalanan Dinas Rp.1.515.635.103,0 0
SEM 2 T.A. 2014
Naik (Turun) %
309.891.120
0
-
99.631.288
0
-
13.677.702 199.742.000 622.942.110
0 0 0
-
(63.600) 622.878.510
0 0
-
D.6 Beban Perjalanan Dinas Beban Perjalanan Dinas pada Semester 2 TA 2015 dan Semester 2 TA 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.1.515.635.103,00 dan Rp.0,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Semester 2 Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut : Rincian Beban Perjalanan Dinas Semester 2 TA 2015 dan TA 2014 URAIAN JENIS BEBAN
SEM 2 T.A. 2015
Beban Perjalanan Biasa Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri Jumlah
466.715.865
SEM 2 T.A. 2014
Naik (Turun) %
0
-
754.881.450
0
-
236.780.494
0
-
45.337.294 1.515.635.103
0
-
11.920.000
28
Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp .1.763.288.963, 00
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester 2 Tahun 2015 dan Semester 2 2014 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.763.288.963,00 dan Rp.0,00. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak Berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester 2 Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Semester 2 TA 2015 dan TA 2014 URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
Beban Pernyusutan Peralatan dan Mesin Beban Penyusutan Jaringan Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Rp .600.159,00
SEM 2 T.A. 2015
Naik (Turun) %
SEM 2 T.A. 2014
1.763.138.963
-
150.000 1.763.288.963
-
-
D.8 Kegiatan Non Operasional Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas terdiri dari surplus Pelepasan Aset non lancar Rp.600.000,00, dan surplus atas kembali belanja tahun anggaran yang lalu Rp.159,00. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Semester 2 Tahun 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut : Rincian Kegiatan Non Operasional Semester 2 TA 2015 dan TA 2014
URAIAN JENIS BEBAN
SEM 2 T.A. 2015
SEM 2 T.A. 2014
Surplus/(Defisit) Pelepasan aset Non Lancar
600.000
0
-
0
0
-
159
0
-
600.159
0
-
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional
29
Naik (Turun) %
E. Ekuitas Awal
PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
E.1 Ekuitas Awal
Rp.6.790.940.386,0 0
Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.6.790.940.386,00 dan Rp.0,00.
Defisit LO
E.2 Surplus (Defisit) LO
Rp(10.169.078.135,0 0)
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebesar Rp(10.169.078.135,00) dan Rp 0,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antar surplus/defisit kegiatan operaisonal, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.
Ekuitas Akhir Rp.9.975.566.053,0 0
E.3 Ekuitas Akhir Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah masing-masing sebesar Rp.9.975.566.053,00 dan Rp.0,00.
F.
PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA
F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Tidak ada kejadian setelah tanggal neraca di Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia yang dapat mempengaruhi penyajian pada Laporan Keuangan Balai Pengembangan Industri Persepatuan Indonesia Semester II Tahun Anggaran 2015. F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN F.2.1. KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA Tidak ada kejadian setelah tanggal neraca di Kementerian Perindustrian yang dapat
mempengaruhi
penyajian
pada
Laporan
Keuangan
Kementerian
Perindustrian Semester II Tahun Anggaran 2015. F.2.2. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK RI Daftar temuan dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagaimana dalam lampiran.
30
