kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan pengurus;
BADAN PUSAT STATISTIK
istilah non-profit tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya digunakan kembali pada kegiatan sejenis
PEDOMAN PENGUMPULAN DATA DIREKTORI LNPRT TAHUN 2015
I.
PENGERTIAN
LNP (Lembaga Non-profit)
i
Pendahuluan LNPRT (Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga) merupakan unit institusi yang melakukan kegiatan produksi, konsumsi dan akumulasi aset. Keberadaannya diakui oleh hukum atau masyarakat, terpisah dari orang atau entitas lain yang memiliki atau mengendalikan. Kaitannya dengan pemerintah, LNPRT merupakan mitra dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti penegakan hukum, perlindungan konsumen, pengentasan kemiskinan dan pelestarian lingkungan hidup.
Terlibat dalam Produksi Pasar
Melayani Ruta Contoh: RS, Sekolah
ii Konsep dan Definisi Lembaga Non-Profit (LNP) LNP adalah entitas legal atau sosial yang diciptakan dengan tujuan untuk memproduksi barang dan jasa, dimana status non-profit yang disandang tidak mengijinkan lembaga ini menjadi sumber pendapatan atau keuntungan bagi unit yang menciptakan, mengendalikan atau mendanai. Untuk menjalankan kegiatannya, lembaga ini bisa memperoleh dana yang berasal dari sumbangan. Dengan cara ini, LNP mampu memperoleh aset yang dapat menghasilkan tambahan pendapatan berupa pendapatan kepemilikan.
Terlibat dalam Produksi Non-pasar
Dikendalikan Pemerintah Contoh: Bazda, Panti Pemerintah
Tidak Dikendalikan Pemerintah
Pemerintahan Umum
LNPRT
Melayani Perush Contoh: KADIN, GAIKINDO
Korporasi
Diagram di atas menggambarkan posisi LNPRT dalam kerangka LNP, bahwa LNPRT adalah bagian dari LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar dan tidak dikendalikan pemerintah.
Ciri-ciri unit LNP adalah sebagai berikut:
Dilihat dari keterlibatannya dalam produksi, LNP dibagi menjadi dua kelompok berikut:
LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
1. LNP yang terlibat dalam produksi pasar LNP yang terlibat dalam produksi pasar menjual sebagian besar atau seluruh outputnya pada harga yang berarti secara ekonomi, yaitu harga yang memiliki pengaruh signifikan terhadap banyaknya output yang ditawarkan produsen dan yang dibeli konsumen. Aturan praktis untuk mengidentifikasi apakah harga berarti secara ekonomi adalah ketika harga yang dikenakan dapat menutup separuh biaya produksi. LNP tipe ini melayani korporasi dan rumahtangga.
pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang mempunyai hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan penting yang diambil lembaga; setiap anggota lembaga mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai profit atau surplus, karena profit yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga; 1
a. LNP yang menyediakan jasa bagi korporasi
Indikator kendali pemerintah menjadi pedoman untuk menentukan LNP nonpasar diklasifikasikan sebagai LNP Pemerintah atau LNPRT. Ada lima indikator yang harus dipertimbangkan sebagai berikut :
Kelompok ini membatasi kegiatannya untuk melayani produsen tertentu, menyediakan jasa bagi korporasi dengan pungutan atau iuran untuk menutup biaya penyediaan jasa tersebut. Iuran ini tidak diperlakukan sebagai transfer melainkan sebagai pembayaran jasa yang diberikan. Tingkat biaya atau harga keanggotaan termasuk dalam kriteria harga yang berarti secara ekonomi (economically significant price). LNP semacam ini umumnya berbentuk asosiasi yang didirikan oleh korporasi untuk menyediakan jasa khususnya bagi anggota, dan sebagian besar dirancang untuk kepentingan promosi, lobi politik serta asistensi bagi anggota. Contoh: kamar dagang, asosiasi produsen pertanian, asosiasi perusahaan manufaktur atau perdagangan, organisasi pengusaha penelitian dan pengujian laboratorium . Dalam pengklasifikasian sektor institusi, LNP tipe ini dimasukkan dalam sektor institusi Korporasi.
a. Penunjukan petugas Pemerintah berhak menunjuk petugas pengelola LNP berdasarkan konstitusi, anggaran dasar, atau instrumen lain maka LNP tersebut adalah LNP Pemerintah. b. Ketentuan lain Instrumen yang berisi ketentuan selain penunjukkan petugas yang memungkinkan pemerintah menentukan aspek penting dari kebijakan umum atau program LNP, maka LNP tersebut adalah LNP Pemerintah. c. Perjanjian kontrak Keberadaan perjanjian kontrak antara pemerintah dan LNP memungkinkan pemerintah menentukan aspek kunci dari kebijakan umum atau program LNP, maka LNP tersebut adalah LNP Pemerintah.
b. LNP yang menyediakan barang dan jasa bagi rumahtangga LNP tipe ini menyediakan barang dan jasa ke rumahtangga pada tingkat harga yang berarti secara ekonomi. Yang termasuk dalam kelompok ini misalnya sekolah, universitas, klinik dan rumah sakit. Tujuan LNP tipe ini bukan untuk amal, namun untuk menyediakan pendidikan, kesehatan atau jasa lainnya dengan kualitas tinggi. Output LNP ini merupakan pengeluaran konsumsi akhir rumahtangga.
d. Tingkat pembiayaan LNP yang utamanya dibiayai oleh pemerintah dapat dikontrol oleh pemerintah, namun pembiayaan dari pemerintah tersebut tidak ekuivalen dengan pengendalian oleh pemerintah. Secara umum, jika LNP dapat menentukan kebijakan atau program yang berarti sepanjang garis yang tersebut pada indikator sebelumnya, maka tidak dianggap dikontrol oleh pemerintah sehingga LNP tersebut adalah LNPRT (bukan LNP Pemerintah).
2. LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar menyediakan barang dan jasa ke individu atau kelompok masyarakat secara gratis atau dengan harga yang tidak berarti secara ekonomi. Artinya harga yang dikenakan tidak dapat menutup separuh biaya produksi sehingga barang dan jasa yang disediakan berbasis non-pasar.
e. Ekposur risiko Jika pemerintah secara terbuka dimungkinkan untuk terkena semua atau sebagian besar risiko finansial terkait dengan aktivitas LNP, maka pengaturan tersebut merupakan kontrol dan LNP tersebut adalah LNP Pemerintah.
Untuk mendanai kegiatannya, LNP tipe ini tidak dapat mengandalkan dana dari penerimaan atas penjualan yang berasal dari unincorporated enterprise within NPISH (seperti usaha warung sembako yang tidak terpisah laporan keuangannya dengan panti asuhan yang memilikinya). Dana bagi LNP ini umumnya berasal dari iuran rutin yang dibayar anggota asosiasi yang mengendalikan atau sumbangan pihak ketiga termasuk pemerintah.
LNP yang dikendalikan pemerintah dimasukkan dalam sektor institusi Pemerintahan Umum. Sedangkan LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar dan tidak dikendalikan pemerintah muncul sebagai sektor institusi tersendiri yaitu LNPRT. Sehingga LNPRT adalah lembaga yang menyediakan barang
dan jasa secara gratis atau pada harga yang tidak berarti secara ekonomi kepada anggotanya atau kelompok rumahtangga dan tidak dikontrol oleh pemerintah. Output LNPRT yang menyediakan jasa ke individu
LNP yang terlibat dalam produksi non-pasar memisahkan LNP yang dikendalikan pemerintah dan LNP yang tidak dikendalikan pemerintah. 2
Organisasi profesi di bidang Ilmu Pasti, seperti ISI, IDI, dsj.
anggota atau individu rumahtangga dihitung sebagai pengeluaran konsumsi akhir LNPRT dan pengeluaran konsumsi akhir aktual rumahtangga. Sedangkan output LNPRT yang menyediakan jasa kolektif ke sebagian besar masyarakat dianggap tidak hanya sebagai pengeluaran konsumsi akhir LNPRT, namun juga sebagai pengeluaran konsumsi akhir aktual LNPRT. Jasa kolektif biasanya dikonsumsi oleh seluruh masyarakat, misalnya hasil penelitian LNPRT yang dapat diakses setiap orang. Jasa kolektif ini identik dengan barang publik dalam teori ekonomi publik.
d. Perkumpulan Sosial/Kebudayaan/Olahraga/Hobi Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat yang berminat mengembangkan kemampuan/apresiasi budaya, olahraga, hobi, kegiatan yang bersifat sosial. Terdiri dari: Perkumpulan sosial seperti Perkumpulan Rotari Indonesia, WIC Organisasi Kebudayaan seperti Padepokan Seni dan Budaya Organisasi Olahraga seperti PSSI, PBSI, Ikatan Motor Indonesia Organisasi Hobi seperti Ikatan Penggemar Anggrek, ORARI, dan Wanadri SLS dibawah desa seperti RT/RW, desa adat, dsj
iii Jenis LNPRT Lingkup LNP yang menjadi fokus pembahasan di sini adalah LNPRT, yang dibagi menjadi 7 (tujuh) bentuk organisasi yaitu: organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan partai politik, organisasi sosial (Orsos), organisasi profesi (Orprof), perkumpulan sosial/kebudayaan/olah raga/hobi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.
e. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud kesadaran dan partisipasinya dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat atas dasar kemandirian atau swadaya. Terdiri dari: LSM Penyebar Informasi seperti PKBI, YLKI, Walhi LSM Pendidikan dan Pelatihan seperti LP3ES, Yayasan Bina Swadaya LSM Konsultasi dan Advokasi seperti YLBHI LSM Penelitian dan Studi Kebijakan seperti Lembaga Studi Pembangunan (LSP), Lembaga Pengkajian Strategis Indonesia (LPSI)
a. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Partai Politik Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan fungsi, terdiri dari: ormas keagamaan, seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama ormas kepemudaan, seperti KNPI, HMI, Pemuda Pancasila ormas wanita, seperti Fatayat, Kalyana Mitra Wanita ormas lainnya, seperti Kosgoro, dan Pepabri partai politik, seperti Golkar, Demokrat, dan PDIP
f. Lembaga Keagamaan Lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat dengan tujuan membina, mengembangkan, mensyiarkan agama. Terdiri dari: Tempat ibadah, seperti Masjid, Gereja, Pura, Wihara Lembaga Islam, seperti Lembaga Dakwah, Remaja Masjid, Majelis Taklim Lembaga Kristen/Protestan, seperti PGI, KWI, HKBP Lembaga Hindu/Budha seperti Walubi, Parisadha Hindu Dharma Perkumpulan Jamaah Masjid Perkumpulan Jemaat Gereja/tempat ibadah lain
b. Organisasi Sosial (Orsos) Organisasi atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh anggota masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak, sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial. Terdiri dari panti asuhan, panti wreda, dan panti lainnya seperti yayasan pendidikan anak cacat (YPAC), panti tuna netra, dan sejenisnya.
Pondok pesantren salafiyah/tradisional, seminari, dsj
c. Organisasi Profesi (Orprof)
g. Organisasi Bantuan Kemanusiaan dan Beasiswa
Organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat dari disiplin ilmu yang sama atau sejenis, sebagai sarana meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sebagai wahana pengabdian masyarakat. Terdiri dari: Organisasi profesi di bidang Ilmu Sosial, seperti: ISEI, Ikatan Akuntan Indonesia, dsj.
Organisasi yang dibentuk oleh masyarakat dengan tujuan memberikan bantuan kepada korban bencana atau penerima beasiswa atas dasar kemanusiaan, cinta sesama dan solidaritas. Terdiri dari: 3
Lembaga Bantuan Kemanusiaan, seperti Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Sehat, MERCI Lembaga Bantuan Pendidikan seperti GNOTA, Yayasan Supersemar Lembaga Bantuan Lainnya
II.
Keterangan: Unit sampel prioritas adalah dinas prov/kab/kota; Nama dinas disesuaikan dengan nomenklatur yang terdapat pada tiap prov/kab/kota; Unit sampel di prov/kab/kota tidak terbatas pada dinas sebagaimana contoh di atas; Jika dinas yang memiliki data direktori < 10 dinas, maka data direktori diperoleh dari sumber data lainnya, seperti: a. Muhammadiyah/NU di tingkat prov/kab/kota: untuk memperoleh daftar organisasi tersebut hingga level ranting; b. KONI: untuk mendapatkan daftar organisasi bidang olahraga menurut jenis olahraga (bulu tangkis, bola voli, sepak bola, dsb) misalnya hingga level kecamatan; c. Lembaga lainnya yang diperkirakan memiliki banyak cabang/ranting di prov/kab/kota bersangkutan. Referensi waktu data yang dikumpulkan mengacu pada data terkini yang dimiliki dinas.
PELAKSANAAN i.
Unit Sampel Kegiatan pengumpulan direktori LNPRT dilakukan di 34 provinsi dan 505 kab/kota. Sampel untuk setiap prov/kab/kota sebanyak 10 unit. Unit sampel adalah dinas prov/kab/kota yang berpotensi memiliki daftar LNPRT dan sumber data lainnya. Berikut adalah contoh dinas yang berpotensi memiliki daftar LNPRT: 1. 2.
Nama Dinas Dinas Kesbanglinmas dan politik Kanwil/Kandep Agama
3. 4.
Dinas Pemuda dan OR Dinas Pendidikan
5.
Dinas Kesehatan
6.
Dinas Sosial
7.
Jenis LNPRT Organisasi kemasyarakatan, Partai Politik, LSM Organisasi keagamaan (tempat ibadah, majelis taklim, pondok pesantren salafiyah/tradisional, lembaga keagamaan lainnya seperti MUI, PGI, KWI, PHDI, dsj) Organisasi kepemudaan dan OR Organisasi pendidikan dan organisasi profesi di bidang pendidikan (misal: Ikatan Guru, dsb) Organisasi kesehatan dan organisasi profesi di bidang kesehatan (misal: Ikatan Bidan, Ikatan Dokter, dsb) Panti non-pemerintah (anak, wreda, lainnya), WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat) dan organisasi sosial lainnya Organisasi buruh/serikat pekerja
ii. Tugas dan Tanggung Jawab BPS Provinsi/Kab/Kota
Tugas dan Tangung Jawab BPS Kab/Kota: 1. Mengumpulkan direktori yang tersedia di dinas kab/kota; 2. Melakukan entri data point (1) pada file excel yang sudah disiapkan BPS Pusat (form 1A); 3. Melakukan rekapitulasi point (2) pada form 1B; 4. Mengirimkan softcopy direktori kab/kota (form 1A dan form 1B) ke BPS Provinsi. Tugas dan Tanggung Jawab BPS Provinsi:
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8. Dinas Lingkungan Hidup Organisasi lingkungan hidup 9. Dinas Dukcapil/Biro Pemerintahan SLS dibawah desa (misal: RT/RW, desa adat, dsb) 10. Kanwil Kumham (khusus sampel Organisasi Kemasyarakatan berbadan hukum provinsi) (yayasan dan perkumpulan)
1. Mengumpulkan direktori: a. Ormas tingkat provinsi (SKT dikeluarkan oleh kesbangpol provinsi) dan
ormas tingkat kab/kota (SKT dikeluarkan oleh kesbangpol kab/kota) di kesbangpol provinsi; b. Ormas berbadan hukum yang terdaftar di Kanwil Kumham provinsi bersangkutan; c. Lembaga kab/kota sesuai catatan dinas provinsi, yang dikumpulkan dinas provinsi bersangkutan dari dinas kab/kota yang menjadi lingkupnya; 4
2. Melakukan entri data point (1a dan 1b) dengan form 2A dan point (1c)
iv. Form Pengumpulan Direktori
dengan form 2B; 3. Melakukan rekapitulasi: a. file direktori yang diperoleh dari dinas provinsi menggunakan form 3A; b. file direktori seluruh kab/kota yang sudah dikirim dari BPS kab/kota menggunakan form 3B; 4. Mengevaluasi pemasukan direktori dari BPS kab/kota secara periodik; 5. Mengirimkan softcopy direktori provinsi dan kab/kota (form 2A, 3A dan 3B) ke BPS RI via email ke:
[email protected] Catatan: Kegiatan pengumpulan direktori pada tahun 2015 merupakan kegiatan inisial untuk memperoleh pelaku LNPRT by name by address. Tugas BPS Provinsi sampai dengan tahap agregasi direktori dari seluruh kab/kota dan direktori provinsi. Proses matching direktori versi provinsi dan versi kab/kota menjadi agenda prioritas pada kegiatan tahun berikutnya.
Format pengumpulan direktori mengikuti form terlampir. Prioritas informasi utama yang diperoleh adalah daftar lembaga by name by address yaitu mengisi kolom nama lengkap lembaga serta kolom alamat dan nomor telepon lembaga. Prioritas berikutnya adalah mengisi kolom kegiatan lembaga dan kode kegiatan lembaga. Kode kegiatan lembaga diiisi oleh BPS prov/kab/kota. Sedangkan kolom-kolom berikutnya adalah opsional, tergantung ketersediaan informasi dari dinas/sumber data lainnya. Berikut adalah uraian kode kegiatan LNPRT: Kode
iii. Jadwal Kegiatan
Kegiatan 1. Persiapan di BPS Pusat a. Perancangan format pengumpulan data dan pedoman b. Pencetakan pedoman c. Pengiriman pedoman ke daerah
Jadwal
Januari - Februari 2015
2. Pengumpulan Data
Maret - Mei 2015
3. Pengawasan
Juni 2015
4. Entri Data
Juni 2015
5. Pengiriman file hasil entri ke provinsi
Juni - Juli 2015
6. Rekapitulasi di provinsi a. Rekap hasil entri seluruh kabkota b. Rekap hasil entri provinsi 7. Pengiriman file hasil rekapitulasi provinsi ke pusat
Juli - Agustus 2015
Agustus - September 2015
8. Tabulasi hasil rekapitulasi di pusat
Oktober - November 2015
9. Laporan
Desember 2015
5
Kegiatan
1
Perumahan
2
Kesehatan
3
Rekreasi dan Kebudayaan
4
Pendidikan
5
Perlindungan/Jaminan Sosial
6
Keagamaan
7
Partai Politik, Organisasi Buruh dan Organisasi Profesi
8
Lingkungan Hidup
9
Jasa-jasa
L A M P I R A N (untuk BPS Kab/Kota)
FORM 1A
Direktori Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) Kab/Kota Nama dan (Kode) Provinsi:
………….
Nama dan (Kode) Kabupaten/Kota:
………….
Nama Dinas/sumber data lainnya:
………….
No
Nama Lengkap Lembaga
(1)
(2)
Alamat Lembaga (3)
Telp (4)
Keterangan SKT
Pengurus
Kegiatan Lembaga
Kode Kegiatan Lembaga
Nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
(Perpanjangan/Baru)
Nama/Jabatan
Periode
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
FORM 1B
Rekapitulasi Direktori Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) Kab/Kota Nama dan Kode Provinsi:
……………….
Nama dan Kode Kabupaten/Kota:
……………….
No (1)
Nama Lengkap Lembaga (2)
Alamat Lembaga (3)
Telp (4)
Keterangan SKT
Pengurus
Kegiatan Lembaga
Kode Kegiatan Lembaga
Nomor Surat Keterangan Terdaftar (SKT)
(Perpanjangan/Baru)
Nama/Jabatan
Periode
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
6
Sumber Data (11)
L A M P I R A N (untuk BPS Provinsi)
FORM 2A (kesbangpol prov)
Direktori Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) berbentuk Ormas tingkat provinsi yang terdaftar di dinas kesbangpol provinsi (SKT dikeluarkan kesbangpol provinsi) Nama dan (Kode) Provinsi:
……………..
Nama Dinas/sumber data lainnya:
Kesbangpol provinsi
No (1)
Nama Lengkap Lembaga
Alamat Lembaga
(2)
(3)
Kab/Kota (4)
Telp (5)
Keterangan SKT
Kegiatan Lembaga
Kode Kegiatan Lembaga
Nomor SKT
(6)
(7)
(8)
Pengurus
(Perpanjangan/Baru)
Nama/Jabatan
Periode
(9)
(10)
(11)
FORM 2A (kesbangpol prov)
Direktori Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) berbentuk Ormas tingkat kab/kota yang terdaftar di dinas kesbangpol kab/kota
Nama dan (Kode) Provinsi:
……………..
Nama Dinas/sumber data lainnya:
Kesbangpol provinsi
No
Nama Lengkap Lembaga
Alamat Lembaga
Kab/Kota
Telp
Kegiatan Lembaga
Kode Kegiatan Lembaga
Nomor SKT
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Keterangan SKT
*)
Pengurus
(Perpanjangan/Baru)
Nama/Jabatan
Periode
(9)
(10)
(11)
Keterangan: Ormas yang terdaftar di dinas kesbangpol kabkota (SKT dikeluarkan oleh kesbangpol kab/kota), yang dikumpulkan oleh dinas kesbangpol provinsi dari seluruh dinas *) kabkota yang menjadi lingkupnya
7
FORM 2B
Direktori Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tingkat kab/kota yang tercatat di Dinas Provinsi Nama dan (Kode) Provinsi:
……………
Nama Dinas Provinsi/sumber data lainnya:
……………
No
Nama Lengkap Lembaga
Alamat Lembaga
Kab/Kota
Telp
Kegiatan Lembaga
Kode Kegiatan Lembaga
Nomor SKT
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
Keterangan SKT
Pengurus
(Perpanjangan/Baru)
Nama/Jabatan
Periode
(9)
(10)
(11)
FORM 3A
Rekapitulasi Direktori Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dari Dinas Provinsi Nama dan Kode Provinsi:
No
Nama Lengkap Lembaga
(1)
………….
Alamat Lembaga
(2)
(3)
Kab/Kota (4)
Telp (5)
Kegiatan Lembaga
Keterangan SKT
Pengurus
Kode Kegiatan Lembaga
Nomor SKT/BH
(Perpanjangan/Baru)
Nama/Jabatan
Periode
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(6)
Sumber Data (12)
FORM 3B
Rekapitulasi Direktori Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) dari BPS Kab/Kota Nama dan Kode Provinsi:
No (1)
Nama Lengkap Lembaga (2)
………….
Alamat Lembaga (3)
Kab/Kota (4)
Telp (5)
Keterangan SKT
Kegiatan Lembaga
Kode Kegiatan Lembaga
Nomor SKT
(6)
(7)
(8)
8
Pengurus Sumber Data
(Perpanjangan/Baru)
Nama/Jabatan
Periode
(9)
(10)
(11)
(12)
