BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( B A P P E D A ) Jl. Piliang No. 1 Telp , Fax. (0752) Lubuk Basung

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

( BAPPEDA ) Jl. Piliang No. 1 Telp. 76308, 76370 Fax. (0752) 76370 Lubuk Basung

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR

TAHUN 2012 TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2010-2015,

Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap Proses Penyelenggaraan Perencanaan di Daerah, Satuan Kerja Perangkat Derah (SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (Renstra), dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. b. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2006-2025 ( Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 11 ); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Agam Tahun 2010 - 2015 ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 8). MEMUTUSKAN Menetapkan

:

Kesatu

:

:

Menetapkan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.

Kedua

:

Rencana

Strategis

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 merupakan : a. Rencana strategis Bappeda yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Bappeda adalah dokumen perencanaan Bappeda untuk periode 5 (lima) tahun. b. Renstra Bappeda disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda berdasarkan Perda Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015 dan bersifat indikatif. c. Renstra Bappeda memuat: visi; misi; tujuan; strategi; kebijakan; program; dan kegiatan, dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015

Ketiga

:

Maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Bappeda ini adalah untuk menetapkan

visi

dan

misi

Bappeda

dalam

rangka mendukung

terwujudnya visi dan misi Kabupaten Agam 2010-2015 serta tersusunnya strategi, kebijakan dan prioritas program kegiatan sebagai pedoman seluruh komponen di Bappeda Kabupaten Agam dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Keempat

:

Keputusan Kepala Bappeda ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal Januari 2012 KEPALA BADAN PERENCANAAN DAERAH KABUPATEN AGAM,

Ir. ERNIWANI, NIP. 19640307 199202 2 001

Tembusan: 1. Bapak Bupati Agam 2. Kepala Inspektorat Kabupaten Agam 3. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Agam

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah, akhirnya kami dapat menyelesaikan penyusunan buku Rencana Strategis Bapeda Agam Tahun 2010-2015 Buku ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan programprogram pembangunan Bappeda Agam selama lima tahun kedepan (2010-2015), karena buku ini secara umum mengambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator penilaian keberhasilan suatu program/kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian diharapkan program-proram dan kegiatankegiatan

yang

akan dilaksanakan merupakan kegiatan

yang

simultan

dan

berkesinambungan agar mampu mencapai visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan. Demikianlah buku ini disusun agar dapat dipedomani, dipergunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Kepala Bappeda Kabupaten Agam,

CAP/DTO Ir. ERNIWATI, MSP. NIP.19640307.199202.2.001.

Renstra Bappeda Agam 2010 - 2015

ii

DAFTAR ISI

Kata pengantar

ii

Daftar isi

iii

BAB.1 Pendahuluan

1

1.1. Latar Belakang

1

1.2. Landasan Hukum

2

1.3. Maksud dan Tujuan

2

1.4. Sistematika Penulisan

3

BAB.2 Gambaran Pelayanan SKPD 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD

4 4

2.1.1 Tugas Pokok

4

2.1.2 Fungsi

4

2.1.3 Struktur Organisasi

5

2.1.4 Kepala

5

2.1.5 Sekretariat

5

2.1.6 Bidang Ekonomi

6

2.1.7 Bidang Sosial Budaya

7

2.1.8 Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana

8

2.1.9 Bidang Evaluasi dan Pelaporan

9

2.1.10 Kelompok Jabatan Fungsional

9

2.2. Sumber Daya SKPD

10

2.3. Kinerja Pelayanan SKPD

10 10

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD BAB.3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda

3.2

18

Telaahan Renstra Bappenas, Renstra Bappeda Sumatera Barat dan Renstra Bappeda Kabupaten Agam

3.4

16

Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.3

15

Penentuan Isu- Isu Strategis


20 20

iii

BAB.4 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

22

4.1 Visi dan Misi SKPD

22

4.2 Misi

23

4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD

23

4.4 Strategi dan Kebijakan

24

4.4.1. Analisa Lingkungan Internal (ALI)

25

4.4.2. Analisa Lingkungan Ekternal (ALE)

25

4.4.3. Analis SWOT dan Faktor Penentu Keberhasilan

27

BAB.5 Rencana Program, dan Kegiatan, Indikator Kinerja , Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAB.6 Isu Strategis, Tujuan, Sasaran Dan Strategi

32 ii 35


iv

DAFTAR TABEL / BAGAN

Tabel 2.1

: Status dan Strata Pendidikan Pegawai

10

Tabel 2.2

: Status dan Pangkat/Golongan Pegawai

10

Tabel 2.3

: Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kab. Agam

Tabel 2.4

: Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Kab.Agam

13 15

Tabel 3.1

: Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD.

17

Tabel 3.2

: Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tabel 3.3

19

Komparasi Capaian Sasaran Bappeda Kabupaten Agam terhadap Sasaran Renstra Bappeda Sumatera Barat dan Renstra Bappenas

20

Tabel 3.4

: Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal).

21

Tabel 4.1

: Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

24

Tabel 4.2

: Perumusan Asumsi Prioritas Melalui Pembobotan ALI & ALE

26

Tabel 4.3

: Model Matriks Analisis SWOT Renstra Bappeda

28

Tabel 4.4

: Analisis Faktor Penentu (FPK)

29

Tabel 4.5

: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

30

Tabel 5.1

: Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Tabel 6.1

32

: Indikator Kinerja Bappeda Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kab.Agam


35

v

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( B A P P E D A ) Kabupaten Agam Jl.Piliang No.1.Lubuk Basung, Telp. (0752) – 76308 / 76370


vi

BAB I Pendahuluan 1.1

Latar Belakang Mewujudkan Pembangunan Kabupaten Agam sesuai dengan harapan yang diinginkan seluruh lapisan masyarakat tidak lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan (Stakeholder), yang berlandasan komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan merupakan modal utama untuk meweujudkan harapan itu. Berdasarkan

dari

keinginan

mewujudkan

harapan

itu

dibutuhkan

perencanaan pembangunan yang baik. Perencanaan pembangunan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah. Sebagai SKPD pelaksana penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Agam mewujudkan sistem perencanaan daerah yang partisipatif, koordinatif, sinergi dan komprehensif serta tersusun secara sistematis dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2010-2015. Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sebagai petunjuk pelaksananya, diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan. Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD, adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dimana penyusunan Renstra tersebut diselaraskan dengan

tujuan, strategi, kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD.

Renstra Bappeda 2010-2015

-1-

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Agam nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015, untuk itu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyusun Rencana Strategi (Renstra) sebagai penjabaran dari RPJMD. 1.2

Landasan Hukum 1.

2.

1.3

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

4.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010- 2014;

5.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akutanbilatas Kinerja Instansi Pemerintah;

6.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;

8.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2005-2025;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015;

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini adalah untuk menetapkan visi dan misi Bappeda dalam rangka mendukung terwujudnya visi dan misi

Kabupaten


Agam

serta

tersusunnya

strategi,

kebijakan

dan

prioritas -2-

program kegiatan. Juga ditetapkan terget dan indikator yang akan dicapaii di lingkungan Bappeda selama kurun waktu 5 tahun ke depan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 1.4

Sistematika Penulisan Bab I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang 1.2 Landasan Hukum 1.3 Maksud dan Tujuan 1.4 Sistematika Penulisan Bab II. Gambaran Pelayanan SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 2.2 Sumber Daya SKPD 2.3 Kinerja Pelayanan SKPD 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD Bab III. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 3.3 Telaahan Renstra Bappenas dan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Bab IV. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan 4.1 Visi dan Misi SKPD 4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD 4.3 Strategi dan Kebijakan Bab V. Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Bab VI. Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD


-3-

Bab II Gambaran Pelayanan SKPD 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam berkedudukan sebagai unsur pelaksana penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Agam melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Agam. 2.1.1 Tugas Pokok Sesuai dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011, Bappeda Kabupaten Agam mempunyai tugas pokok membantu Bupati Agam dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang perencanaan pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah. 2.1.2 Fungsi Untuk menyelenggarakan tugasnya tersebut, Bappeda Kabupaten Agam mempunyai fungsi ; a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah untuk penyusunan rencana pembangunan selannjutnya, kesinambungan dan sinkronisasi program; b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah. c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan

evaluasi

serta

pelaporan

pelaksanaan

rencana

program

kegiatan

pembangunan daerah. d. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


-4-

2.1.3 Struktur Organisasi Susunan

Organisasi

dan

Struktur

Kerja

Bappeda

Kabupaten

Agam

sebagaimana ditetapkan dalam dalam Perda Kabupaten Agam Nomor 7 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 adalah : a. Kepala b. Sekretariat c. Bidang Ekonomi d. Bidang Sosial dan Budaya e. Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana f.

Bidang Statistik Evaluasi dan Pelaporan

g. Kelompok Jabatan Fungsional 2.1.4 Kepala Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengawasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Bappeda serta tugas – tugas lain yang diberikan Bupati. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut,

Kepala Bappeda mempunyai

fungsi ; a.

Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan.

b.

Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan.

c.

Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan.

d.

Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.5 Sekretariat Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga, surat

menyurat,

perlengkapan,

asset,

kearsipan,

penyusunan perencanaan dan pelaporan Bappeda.

kepegawaian,

keuangan,

Sekretariat dipimpin oleh

seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi : a.

Pengelolaan urusan rumah tangga yang meliputi; administrasi, surat menyurat, perlengkapan, asset, kearsipan dan kepegawaian Bappeda;


-5-

b. Pengelolaan administrasi keuangan Bappeda; c.

Penyusunan program, anggaran dan pelaporan Bappeda;

d.

Pengkoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan daerah bersama bidang-bidang lain;

e.

pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan atasan.

Sekretariat terdiri dari ; a.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi umum dan kepegawaian Bappeda.

b.

Sub Bagian Keuangan; Sub Bagian Keuangan

mempunyai tugas menyelenggarakan adminstrasi

keuangan Bappeda c.

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan perencaan dan pelaporan Bappeda. Masing – masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

2.1.6 Bidang Ekonomi Bidang Ekonomi mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dibidang ekonomi. Bidang Ekonomi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Ekonomi mempunyai fungsi : a.

Perumusan kebijakan perencanaan dibidang pertanian tanaman pangan dan holtikultura,

peternakan,

perkebunan,

kehutanan,

perikanan,

kelautan,

ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; b.

Pengkoordinasian perencanaan

penyelenggaraan

pertanian

tanaman

pemerintahan

pangan

dan

daerah

holtikultura,

dibidang peternakan,

perkebunan, kehutanan, perikanan, kelautan, ketahanan pangan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; c.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.


-6-

Bidang Ekonomi terdiri dari ; a.

Sub Bidang Pertanian, Kehutanan dan Kelautan. Sub

Bidang

Pertanian,

Kehutanan

dan

Kelautan

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan dan merumuskan rencana program bidang pertanian, kehutanan dan kelautan. b.

Sub Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sub

Bidang

Usaha

Mikro,

Kecil

dan

Menengah

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan dan merumuskan rencana program dibidang usaha ekonomi mikro, kecil dan menengah Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi. 2.1.7 Bidang Sosial Budaya Bidang

Sosial

dan

Budaya

mempunyai

tugas

menyusun

dan

mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dibidang sosial dan budaya. Bidang Bidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi : a.

Perumusan

kebijakan

kependudukan

dan

perencanaan

catatan

sipil,

dibidang

pendidikan,

pemberdayaan

kesehatan,

perempuan,

keluarga

berencana, sosial, tenaga kerja, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan umum. b.

Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pendidikan, kesehatan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, keluarga berencana, sosial, tenaga kerja, kebudayaan, pariwisata, pemuda dan olahraga, kesatuan bangsa, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan umum.

c.

Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan atasan.

Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari ; a.

Sub Bidang Sumber Daya Manusia; Sub Bidang Sumber Daya Manusia mempunyai tugas mengkoordinasikan dan merumuskan rencana program dibidang sumber daya manusia.


-7-

b.

Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya; Sub

Bidang

Pemerintahan,

Sosial

dan

Budaya

mempunyai

tugas

mengkoordinasikan dan merumuskan rencana program dibidang pemerintahan, sosial dan budaya. Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sosial dan Budaya. 2.1.8 Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana mempunyai tugas menyusun dan mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah dibidang sumber daya alam dan prasarana. Bidang Sumber Daya Alam dan Prasaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan perencanaan dibidang penataan ruang, lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya air, energi dan sumberdaya mineral, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan; b. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penataan ruang, lingkungan hidup, pengelolaan sumber daya air, energi dan sumberdaya mineral, pekerjaan umum, perhubungan, perumahan; c. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan atasan. Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana terdiri dari ; a. Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mengkoordinasikan dan merumuskan rencana program dibidang penataan ruang dan lingkungan hidup. b. Sub Bidang Prasarana Wilayah Sub Bidang Prasarana Wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan dan merumuskan rencana program dibidang prasarana wilayah. Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Sumber Daya Alam dan Prasarana.


-8-

2.1.9 Bidang Evaluasi dan Pelaporan Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas merencanakan, menyusun, mengkoordinasikan dan melaksanakan evaluasi terhadap proses perencanaan dan hasil

pelaksanaan rencana. Evaluasi dilaksanakan bukan hanya terhadap

perencanaan anggaran APBD Kabupaten saja tetapi juga mencakup evaluasi terhadap kesinambungan perencanaan APBD Kabupaten dengan APBD Propinsi dan APBN. Bidang Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan terhadap mekanisme evaluasi dan pelaporan program kegiatan baik yang didanai dari APBD Kabupaten, APBD Proinsi, APBN dan sumber-sumber lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka evaluasi dan pelaporan; c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan; d. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari ; a. Sub Bidang Statistik Sub Bidang Statistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan data statistik daerah. b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan monitoring,

evaluasi

dan

pelaporan

mempunyai tugas melaksanakan, pelaksananaan

rencana

program

pembangunan daerah. Masing - masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Evaluasi dan Pelaporan. 2.1.10 Kelompok Jabatan Fungsional Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebahagian tugas Bappeda sesuai dengan keahlian dan kebutuhan yang jumlah dan jenis serta jenjang tenaga fungsionalnya ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang

tenaga fungsional senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. Renstra Bappeda 2010-2015

-9-

2.2

Sumber Daya SKPD Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor

8 Tahun 2011

tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, fungsi Bappeda tidak lagi hanya sebagai perencanaan pembangunan daerah tetapi juga termasuk fungsi evaluasi dan pelaporan serta fungsi penelitian dan pengembangan. Fungsi penelitan dan pengembangan sebelum berada pada SKPD Kantor Peneletian dan Pengembangan Kabupaten Agam. Dari sumberdaya manusia yang ada Bappeda berjumlah sebanyak 33 orang yang terdiri dari 25 orang PNS, 3 orang CPNS, 2 orang PTT dan 3 orang Tenaga Kontrak. kondisi kepegawaian pada Bappeda Kabupaten Agam dapat digambarkan dalam tabel berikut. Tabel 2.1 : Status dan Strata Pendidikan Pegawai S2 NO

S1

D3

SLTA

SLTP

Jumlah

P

L

P

L

P

L

1

2

1

9

14

2

1

1

1

1

2

1

3

Status

1

PNS

2

CPNS

3

PTT

4

Tenaga Kontrak

P

L

P

L

4

7

4

4

P

1

1

L

1 1

1

1

Tabel 2.2 : Status dan Pangkat/Golongan Pegawai I NO

2.3

II

III

IV

Status

1

PNS

2

CPNS

a b c

d a b c

1

1 1 0 2

d a b c

d a b c

d

2 4 3 6 2 1 1 1

Kinerja Pelayanan SKPD


- 10 -

Capaian kinerja yang dilakukan Bappeda sesuai dengan dengan tupoksinya selama kurun 5 (lima) tahun terakhir yang mengaju kepada Renstra Bappeda Tahun 2006-2010 telah banyak menunjukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan visi dan misinya. Pada sisi lain, memang diakui bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan baik dalam proses, mekanisme maupun hasilnya. Diantara hasil kinerja yang telah dicapai oleh Bappeda selaku satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Agam adalah, dapat dilihat beberapa indikator sebagai berikut ; a. Terlaksananya sistem perencanaan yang sistematis, terstruktur dan akuntabel sesuai amanat

Undang-Undang

Nomor

25 Tahun 2004 tentang

Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dengan sasaran kegitan yaitu : 

Terlaksananya Musyawarah Pembangunan, mulai dari tingkat Nagari, Kecamatan dan Kabupaten;



Tersusun dan tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2025;



Tersusun dan tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Agam Tahun 2010-2015;



Tersusun

dan

tersedianya

dokumen

Penyusunan

Rencana

Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Agam setiap tahunnya; 

Tersusun dan tersedianya dokumen Rencana Kerja (Renja) Bappeda setiap tahunnya;



Tersusun dan tersedianya dokumen Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penetapan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD dan KUA – PPAS APBD Perubahan setiap tahunnya;

b. Tersedianya Data Base dan Dokumen perencanaan dengan sasaran kegitan yaitu: 

Tersusun dan tersedianya Buku “Agam Dalam Angka” setiap tahunnya;



Tersusun dan tersedianya Buku “Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahunnya;



Tersusun dan tersedianya Buku IPM;



Tersusun dan tersedianya Master Plan Air Minum;



Tersusunya dan tersedianya Kajian Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan;.



Tersusunya dan tersedianya Profil Derah;



Tersusunya dan tersedianya Derah Rawan Bencana;


- 11 -



Tersusunya dan tersedianya Georafis Information System (GIS) Bidang Pendidikan;



Tersusunya dan tersedianya Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;



Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan dengan sasaran kegiatan yaitu:



Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Sosbud



Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Prasarana Wilayah



Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Ekonomi

Pencapaian kenerja Renstra Bappeda Kabupaten Agam Tahun 2006 – 2010 terlihat dalam tabel berikut:


- 12 -

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006 2007 2008

2009

2010

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

- Terlaksananya Musrenbang RKPD

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

- RPJMD Kab. Agam tahun 2010-2015

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

- KUA dan KUA-P

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

- PPAS dan PPAS-P

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

- Evaluasi pelaksanaan RPJMD

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

- Penyusunan dan pengumpulan data PDRB

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

- Penyusunan Agam Dalam Angka

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

- Tersusun dan tersedianya Buku IPM

1

- Tersusun Master Plan Air Minum

1

1

100

- Tersusunnya Kajian Ketimpangan Pembangunan Antar Kecamatan;.

1

1

100

(1)

(2)

Terlaksananya sistem perencanaan yang sistematis, terstruktur dan akuntabel

-

RKPD

100

100

Tersedianya Data Base dan Dokumen perencanaan


1

1

1

- 13 -

100

100

NO

Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

(1)

(2)

Target Renstra SKPD Tahun

Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun ke-

2006

2007

2008

2009

2010

2006

2007

2008

2009

2010

2006 2007 2008

2009

2010

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(16)

(17)

- Tersusunya Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

1

1

(14)

(15)

100

- Tersusunya Derah Rawan Bencana

1

1

100

- Tersusunya Georafis Information System (GIS) Bidang Pendidikan;

1

1

100

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan - Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Sosbud

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket 1 Paket 1 Paket 80% 80% 80%

80%

80%

- Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Prasarana Wilayah

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket


80%

80%

- Terwujudnya Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bid. Ekonomi

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket


80%

80%


- 14 -

Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam

Anggaran pada Tahun ke- (jutaan) Uraian ***)

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

2007

2008

2009

2010

2007

2008

2009

2010

BELANJA DAERAH

3,769.20

2,695.11

2,407.88

2,531.25

2,852.81

2,425.87

2,175.42

Belanja tidak langsung

1,259.27

1,140.79

1,218.55

1,155.69

949.82

1,072.52

- Belanja pegawai

1,259.27

1,140.79

1,218.55

1,155.69

949.82

Belanja langsung

2,509.94

1,554.33

1,189.33

1,375.56

712.55

434.19

358.74

1,669.92

1,099.94

127.47

20.19

- Belanja pegawai - Belanja barang dan jasa - Belanja modal


Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-

Rata-rata Pertumbuhan

2007

2008

2009

2010

Anggaran

Realisasi

2,350.56

0.76

0.93

0.87

0.96

(60.21)

(1.19)

1,168.30

1,186.71

0.75

0.94

0.96

1.03

(25.89)

59.22

1,072.52

1,168.30

1,186.71

0.75

0.94

0.96

1.03

(25.89)

59.22

1,902.99

1,353.36

1,007.12

1,163.85

0.77

0.91

0.78

0.88

(94.53)

(61.59)

525.05

511.86

377.53

318.50

463.21

0.72

0.87

0.89

0.88

(46.88)

(12.16)

725.57

834.27

1,288.30

955.79

625.10

685.26

0.77

0.87

0.86

0.82

(208.91)

(150.76)

105.02

16.24

102.83

20.03

63.52

15.38

0.81

0.99

0.60

0.95

(27.81)

(21.86)

- 15 -

Dari tabel di atas, data yang ditampilkan dari tahun 2007 sampai Tahun 2010 hal ini dikarenakan sesuai format mengacu kepada pelaksanaan Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang implementasinya dimulai pada Tahun 2007.

Plafon Anggaran pada Bappeda dari tahun 2007 sampai 2009

cendrung turun terutama dari Belanja Langsung, namun Tahun 2010 meningkat dari tahun 2009. Hal ini sangat dipengaruhi pekembangan APBD Kabupaten Agam terutama untuk Belanja Langsung, Dimana pada

Belanja Langsung setelah dipisahkan berdasarkan

penggunaan dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) centrung turun. Pada ralisasi anggaran dari tahun 2007 sampai 2010 cendrung meningkat, hal ini menunjukan meningkatnya efisinsi dan efektivitas kinerja anggran tiap tahunnya. 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 1) Tantangan (Threat) a. Adanya sikap egosektoral antar instansi baik pusat maupun daerah b. Adanya

perubahan-perubahan

peraturan

perundang-undangan

dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. c. Meningkatnya tuntutan pelaksanaan good governance.

2) Peluang (Opportunities) a. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005, peraturan-peraturan sektoral dan berbagai Peraturan Daerah. b. Tersedianya peluang peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. c. Adanya kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.


- 16 -

Bab III

Isu–Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, terdapat lima tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu; a) untuk mendukung koodinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkroniasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya pengunaaan sumberdaya secara efisien,efektif, keadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, Bappeda Kabupaten Agam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah menemukan berbagai permasalahan, yang teridentifikasi dalam tabel berikut: Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)

Permasalahan Pelayanan SKPD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5

SKPD kurang memperhatikan dokumen perencanaan sebagai acuan dalam menyusun program kegiatan

Dokumen perencanaan pembangunan belum digunakan secara konsisten

Terdapatnya perbedaan persepsi dg SKPD/instansi ttg data yang diminta atau yang diberikan

Ketersedian data dan informasi kurang akurat

Kesesuaian antara rencana pembangunan dan implementasi pembangunan

Ketersediaan dan keakuratan data


Terdapatnya program kegiatan yg tidak sinkon dengan dokumen perencanaan

Tersedianya data belum akurat

Terbatasnya sumberdaya yang tersedia


- 17 -

Faktor yang Mempengaruhi Aspek Kajian

Capaian/Kondisi Saat ini

INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)

EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPD)


(1)

(2)

(3)

(4)

(5

Koordinasi Pelaksanaan program/kegiatan

Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan

Koordinasi antar SKPD/Intansi terkait belum optimal

Evaluasi yg dilakuan belum optimal



Adanya sikap egosektoral antar instansi baik pusat maupun daerah

Evaluasi yang dilaukan SKPD belum akurat

Koordinasi antar SKPD/Intansi terkait belum optimal; kurang mampu memenimalkan ketidak sesuaian rencana dengan implementasi pembangunan Hasil evaluasi kurang memberikan konstribusi sebagai acuan/dasar rencana pembangunan berikutnya

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Agam 2010-2015, dimana Bappeda dalam kedudukannya berfungsi membantu Bupati sebagai menyelenggarakan Pemerintahan Daerah

dibidang

perencanaan

pembangunan

dan

evaluasi

serta

pelaporan

pelaksanaan rencana program kegiatan pembangunan daerah, terkait dengan misi pertama RPJMD Kabupaten Agam 2010-2015 yaitu Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Profesional dengan sasaran Mensinkronkan kebijakan Nasional, Kebijakan Pemerintahan Provinsi dengan Kebijakan Kabupaten dan meningkatnya pemantapan sistem perencanaan daerah yang terpadu dan berkelanjutan Dari misi dan sasaran tersebut dilakukan penelaah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi SKPD tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah


- 18 -

dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan SKPD. Adapun identifikasi tersebut tergambar pada tabel berikut: Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Visi : Meujudkan Kabupaten Agam Yang Agamais, Lestari, Adil, Mandiri dan Indah (ALAMI) Dalam Rangka Memperkokoh Landasaan Mencapai Agam Mandiri, Berpestasi Yang Mandiri No

Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih


(1)

(2)

1

Misi : Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik Bersih dan Profesional Sasaran : Mensinkronkan kebijakan Nasional, Kebijakan Pemerintahan Provinsi dengan Kebijakan Kabupaten dan meningkatnya pemantapan sistem perencanaan daerah yang terpadu dan berkelanjutan Program perencanaan pembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan ekonomi Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Faktor Penghambat

Pendorong

(3)

(4)

(5)

SKPD kurang memperhatikan dokumen perencanaan sebagai acuan dalam menyusun program kegiatan

Masih Kurangnya kualitas SDM Perencana

Hasil evaluasi kurang memberikan konstribusi sebagai acuan/dasar rencana pembangunan berikutnya Koordinasi antar SKPD/Intansi terkait belum optimal; kurang mampu memenimalkan ketidak sesuaian rencana dengan implementasi pembangunan

Belum efektifnya evaluasi yang dilakukan

Adanya Diklat/Bintek yang diadakan Oleh lembaga Resmi Pemerintah Permendagri no. 54/2010

Belum sinerginya antar SKPD dlm koordinasi

Permendagri no. 54/2010

Ketersedian data dan informasi kurang akurat

Belum samanya persepsi antar SKPD/instansi terhadap indikator penyusunan Data

Melakukan kerjasama dg Perguruan Tinggi dan Lembaga Pemerintah kompenten

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Program Pengembangan Data/ Informasi / Statistik daerah


- 19 -

3.3

Telaahan Renstra Bappenas, Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Bappeda Kabupaten Agam

Tabel 3.3 Komparasi Capaian Sasaran Renstra Bappeda Kab. Agam, terhadap Sasaran Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat dan Renstra Bappenas No

Indikator Kinerja

(1)

(2)

1

2

3

Terlaksananya sistem perencanaan yang sistematis, terstruktur dan akuntabel

Tersedianya Data Base dan Dokumen perencanaan

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan

Capaian Sasaran Renstra Bappeda Kab. Agam (3) Terciptanya sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang terstruktur, partisipatif dan akuntabel Tersedianya data dan informasi statistik pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan


Sasaran Renstra Bappeda Provinsi

Sasaran Renstra Bappenas

(4)

(5)

Meningkatnya pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan tepat waktu sesuai dengan kalender perencanaan Tersedianya data dan informasi statistik pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan Meningkatnya koordinasi, integrasi sinkronisasi dan sinergitas program dan kegiatan pembangunan daerah

Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerinta, maupun antar perencanaan penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yan diukur dari (indikator) RPJMN 2010-2014 dan RKP tahun 2010 s/d 2014.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapantahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan SKPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan. Selanjutnya, dianalisis isu-isu strategis yang berhubungan atau mempengaruhi fungsi Bappeda dari faktor-faktor eksternal lainnya terlihat dalam tabel berikut: Renstra Bappeda 2010-2015

- 20 -

Tabel 3.4

Identifikasi Isu-Isu Strategis (Lingkungan Eksternal) Isu Strategis No

Dinamika Internasional

(1)

(2) Semakin meningkatnya peran swasta dan masyarakat internasional Semakin meningkatnya perkembangan teknologi da ilmu pengetahuan

1

2

Dinamika Nasional (3) Kemampuan persaingan yang lemah Perubahan lingkungan strategis

Dinamika Regional/Lokal (4) Belum optimalnya kerjasama antar daerah Kemampuan sumberdaya yang masih terbatas

Selanjutnya Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bappeda dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Bappeda diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Bappeda di masa lima tahun mendatang. Maka isu strategis Bappeda Kabupaten Agam untuk masa lima tahun kedepan adalah sebagai berikut: a. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia perencana; b. Belum optimalnya kerjasama antar daerah; c. Semakin Meningkatnya peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan; d. Berkembangnya Iptek dan informatika; e. Sarana dan Prasarana belum memadai; f.

Belum optimal koordinasi antar SKPD dan instansi vertikal;

g. Belum konsistennya aparat birokrasi terhadap penerapan dokumen perencanaan pembangunan; h. Adanya perubahan lingkungan strategis; i.

Kurangnya ketersediaan dan keakuratan data;

j.

Sangat terbatasnya sumber pembiayaan pembangunan daerah.


- 21 -

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

4.1 Visi Sesuai dengan dengan permasalahan permasalahan yang dihadapi Bappeda dalam penyusunan perencanaan daerah guna mewujudkan visi misi daerah dan kepala daerah yang terpilih dan harapan-harapan ideal yang diinginkan oleh Bappeda, maka perlu ditetapkan visi dan misi Bappeda itu sendiri. Visi merupakan pandangan kedepan, menyangkut arah kemana yang akan dipilih untuk mewujutkan cita-cita dan kondisi yang lebih baik, yang akan dicapai pada masa yang akan datang. Adapun visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam adalah ;

“Terwujudnya

Perencanaan

Pembangunan

yang

Akuntabel,

Partisipatif,

Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Menuju Kabupaten Agam yang Agamais, Lestari, Adil, Mandiri dan Indah” Makna ; Akuntabel

Mengandung makna bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap perencanaan pembangunan daerah dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;.

Partisipatif

Mengandung makna bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah harus mengikut sertakan dan melibatkan peranan masyarakat

Berkelanjutan

Mengandung makna bahwa perencanaan pembangunan daerah itu dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki dengan memperhatian keberlanjutan program pembangunan sebelumnya sehingga memberikan manfaat kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berwawasan Lingkungan

Mengandung makna bahwa segala kegiatan pembangunan harus memeperhatian aspek kelestarian lingkungan dan memperhatian dampak lingkungan secara menyeluruh.


- 22 -

4.2 Misi Untuk mewujudkan visi Bappeda sebagaimana yang telah dirumuskan tersebut di atas, maka ditetapkan misi sebagai; a. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas perencanaan pembangunan; b. Meningkatkan sumber daya perencana pembangunan; c. Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik daerah; d. Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah; e. Meningkatkan sinergitas, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;. Makna yang terkandung dari misi tersebut di atas adalah adanya suatu perencanaan pembangunan yang dapat diterapkan dan dipertanggung-jawabkan, didukung dengan seluruh sumberdaya perencanaan, satu kesatuan koordinasi menuju terwujudnya perencanaan pembangunan yang Akuntabel, Partisipatif, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Menuju Kabupaten Agam yang Agamis, Lestari, Adil, Mandiri dan Indah” 4.3 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD Tujuan merupakan target kualitatif organisasi dan merupakan penjabaran atau implementasi pernyataan visi dan misi. Tujuan dimaksudkan untuk dicapai dalam waktu yang cukup panjang atau lebih dari satu tahun.

Tujuan organisasi harus konsisten

dengan tugas dan fungsinya. Dengan pernyataan tujuan, organisasi sudah semakin jelas menentukan arah mana yang akan dituju dalam bebrapa tahun kedepan. Berdasarkan visi dan misi serta dengan mempedomani 4 faktor penentu keberhasilan (FPK) yang telah ditetapkan sebelumnya, maka dirumuskan tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Agam sebagai berikut ; a. Menciptakan

sistem

dan

mekanisme

perencanaan

pembangunan

yang

komprehensif, aspiratif dan aplikatif. b. Meningkatkan profesionalisme (brainware) tenaga perencana. c. Melengkapi sarana penunjang (software-hardware) kegiatan perencanaan. d. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.


- 23 -

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD NO.

TUJUAN

SASARAN

INDIKATOR SASARAN

(1)

(2)

(3)

(4)

1.

Menciptakan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang komprehensif, aspiratif dan aplikatif

1. Terciptanya

sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang terstruktur, partisipatif dan akuntabel 2. Tersedianya data pokok perencanaan pembangunan

2.

3.

4.

5.

TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2011

2012

2013

2014

2015

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

a. Terlaksananya sistem perencanaan yang sistematis, terstruktur dan akuntabel

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

b. Ketersediaan pedoman perencanaan pembangunan

100 % 100 % 100 %

100 %

100 %

Meningkatkan 1. Terwujudnya a. Jumlah personil profesionalisme tenaga yang mengikuti (brainware) tenaga profesional di pelatihan teknis perencana bidang dan fungsional perencanaan Melengkapi sarana 1. Tersedianya a. Ketersediaan penunjang sarana dan sarana dan (softwareprasarana prasarana hardware) kegiatan pendukung tugas pendukung tugas perencanaan. perencanaan perencanaan

2 org 2 org

75%

80%

85%

85%

85%

Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelksanaan program kegiatan

80%

85%

85%

90%

90%

80%

85%

85%

90%

90%

1. Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan

b. Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terkoordinasikan

1. Terlaksananya a. Pelaksanaan evlap monitoring, program/kegiatan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiata n secara berkala.

2 org

2 org

2 org

4.4 Strategi dan Kebijakan Untuk mendapatkan hasil suatu pembangunan yang baik sangat diperlukan suatu proses

penyusunan

perencanaan

yang

matang.

Salah

satu

tahap

proses

penyusunannya adalah dengan menjabarkan strategi dan program pembangunan itu sendiri.

Dalam hal menentukan isu strategi prioritas ini digunakan analisa SWOT

terhadap lingkungan internal dan ekternal yang sangat menentukan dan berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan visi dan misi Bappeda. Renstra Bappeda 2010-2015

- 24 -

4.4.1

Analisa Lingkungan Internal (ALI) Analisa Lingkungan Internal dilakukan dengan fokus mencermati terhadap

lilngkungan internal Bappeda sendiri dalam menilai atau mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dapat mendukung atau menghambat kinerja Bappeda, yaitu 1. Kekuatan (Strength) a. Adanya kewenangan dan lingkup perencanaan pembangunan

yang lebih

luas/lintas sektor. b. Tersedianya Sumber Daya Manusia c. Adanya fungsi koordinasi antar SKPD dan instansi vertikal. d. Adanya akses informasi yang luas dan cepat dengan Pemerintah propinsi dan pusat 2. Kelemahan (Weakness) a. Sarana dan Prasarana belum memadai b. Masih kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia perencana c. Kurangnya ketersediaan dan keakuratan data. d. Kurangnya anggaran 4.4.2

Analisa Lingkungan Ekternal (ALE) Analisa Lingkungan Ekternal dilakukan terhadap kekuatan lain diluar lingkungan Bappeda baik itu berupa peluang maupun tantangan yang juga akan mempengaruhi kinerja Bappeda, yaitu ; 1) Peluang (Opportunities) a. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005,

peraturan-peraturan sektoral dan berbagai

Peraturan

Daerah. b. Adanya peluang peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. c. Adanya kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah d. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. e. Berkembangnya Iptek dan informatika 2) Tantangan (Threat) a. Adanya sikap egosektoral antar instansi baik pusat maupun daerah b. Adanya

perubahan-perubahan

peraturan

perundang-undangan

dalam

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Renstra Bappeda 2010-2015

- 25 -

c. Meningkatnya tuntutan pelaksanaan good governance. d. Kurangnya konsistensi aparat birokrasi terhadap penerapan dokumen perencanaan pembangunan. Dari analisa faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal diatas dilakukan perumusan asumsi melalui pembobotan faktor-faktor lingkungan internal (ALI) dan ekternal (ALE) sebagai berikut :

Tabel 4.2. Perumusan asumsi prioritas melalui pembobotan ALI & ALE. Bobot (B)

Rating (R)

Skor BxR

Prioritas

0,20

4

0,80

I

0,10

3

0,30

III

Adanya fungsi koordinasi antar SKPD dan instansi vertikal

0,15

3

0,45

II

Adanya akses informasi yang luas dan cepat dengan Pemerintah propinsi dan pusat

0,05

2

0,10

IV

Sarana dan Prasarana belum memadai.

0,20

3

0,60

I

Masih kurangnya kualitas SDM perencana

0,05

4

0,20

IV

Kurangnya ketersediaan dan keakuratan data.

0,15

3

0,45

II

Kurangnya anggaran.

0,10

3

0,30

III

Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005, peraturanperaturan sektoral dan berbagai Peraturan Daerah

0,20

4

0,80

I

Tersedianya peluang peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan

0,15

3

0,45

II

Adanya kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah

0,10

3

0,30

III

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

0,05

2

0,20

IV

Berkembangnya Iptek an informatika

0,05

2

0,20

V

Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal Kekuatan (Sterngth) Adanya kewenangan dan lingkup perencanaan pembangunan yang lebih luas/lintas sektor Tersedianya Sumber Daya Manusia

Kelemahan (Weakness)

Peluang (Opportunities)


- 26 -

Bobot (B)

Rating (R)

Skor BxR

Prioritas

Adanya sikap egosektoral antar instansi baik pusat maupun daerah

0,20

2

0,40

II

Adanya perubahan-perubahan peraturan perundangundangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

0,10

2

0,20

III

Meningkatnya tuntutan pelaksanaan good governance.

0,15

3

0,45

I

Kurangnya konsistensi aparat birokrasi terhadap penerapan dokumen perencanaan pembangunan.

0,05

2

0,10

IV

Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

Tantangan (Threat).

Keterangan :

Klasifikasi nilai rating ; 4 = sangat penting 3 = Penting

2 = cukup penting 1 = tidak penting.

Dari perumusan melalui pembobotan ALI dan ALE diatas diperoleh asumsi faktor-faktor yang dominan mempengaruhi proses perencanaan sebagai berikut : a. Adanya Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang

Nomor

25

Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara

Penyusunan,

Pengendalian

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah yang diimplentasikan dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 serta berbagai Peraturan Daerah. b. Adanya kewenangan dan lingkup perencanaan pembangunan

yang lebih

luas/lintas sektor. c. Tersedianya peluang peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. d. Adanya fungsi koordinasi antar SKPD dan instansi vertikal. e. Meningkatnya tuntutan pelaksanaan good governance. f.

Sarana dan Prasarana belum memadai.

g. Adanya sikap egosektoral antar instansi baik pusat maupun daerah. h. Kurangnya ketersediaan dan keakuratan data. 4.4.3 Analisis SWOT dan Faktor Penentu Keberhasilan Untuk memperoleh formulasi strategi dan prioritas yang tepat, digunakan analisis SWOT, yang telah diawali dengan dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Berdasarkan hasil identifikasi faktor-faktor tersebut, kemudian dilakukan


- 27 -

pembobotan dari keterkaitan masing-masing strategi dengan Visi, misi dan nilai-nilai, seperti pada tabel 2 berikut: Tabel 4.3. Model Metriks Analisis SWOT Renstra Bappeda.

Faktor Internal

Kekuatan (K)

Kelemahan (L)

1.

1. Sarana dan Prasarana belum memadai 2. Kurangnya tenaga staf 3. Kurangnya ketersediaan dan keakuratan data. 4. Belum efektifnya Monitoring dan Evlap Program/kegiatan 5. Kurangnya anggaran

2. 3. 4.

Faktor

Adanya kewenangan dan lingkup perencanaan pembangunan yang lebih luas/lintas sektor. Tersedianya tenaga perencanaan dengan kualifikasi yang baik. Adanya fungsi koordinasi antar SKPD dan instansi vertikal. Adanya akses informasi yang luas dan cepat dengan Pemerintah propinsi dan pusat.

Eksternal Peluang ( P)

Strategi KP

Strategi LP

1. Adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2005, peraturan-peraturan sektoral dan berbagai Peraturan Daerah. 2. Tersedianya peluang peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. 3. Adanya kerjasama perencanaan pembangunan antar daerah 4. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 5. Berkembangnya Iptek dan informatika Tantangan ( T )

1. Peningkatan efektifitas perencanaan program pembangunan. 2. Peningkatan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif. 3. Peningkatan kerjasama antar daerah, antar instansi/lembaga dan masyarakat. 4. Peningkatan transparansi pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 5. Penigkatan pengunaan Iptek dan informatika dlm mengefektifkan sistem perencanaan Strategi KT

1. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana perencanaan pembangunan. 2. Peningkatan profesionalisme tenaga perencana pembangunan. 3. Peningkatan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pembangunan. 4. Pengembangan peranserta masyarakat dan swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 5. Peningkatan Efektifitas monitoring dan evlap secara berkala Strategi LT

1. Adanya sikap egosektoral antar instansi baik pusat maupun daerah 2. Adanya perubahan-perubahan peraturan perundang-undangan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Meningkatnya tuntutan pelaksanaan good governance. 4. Kurangnya konsistensi aparat birokrasi terhadap penerapan dokumen perencanaan pembangunan.

1. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. 2. Peningkatan jumlah dokumen pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Peningkatan sistem informasi perencanaan pembangunan (e-gov). 4. Peningkatan konsistensi aparat birokrasi terhadap penerapan dokumen perencanaan pembangunan.

1. Peningkatan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana. 2. Penyempurnaan penyediaan data dan informasi untuk perencanaan. 3. Penyiapan pedoman penunjang peraturan perencanaan pembangunan. 4. Peningkatan kepastian hukum dan penegasan pelaksanaan dokumen perencanaan (Perda, Perbup).


- 28 -

Hasil dari strategi KP, LP, KT dan LT kemudian dianalisis keterkaitannya dengan visi, misi dan nilai-nilai yang menghasilkan faktor penentu keberhasilan (critical success faktor) dari strategi yang akan dikembangkan, seperti tercantum pada Tabel 3 berikut : Tabel 4.4 : Analisis Faktor Penentu Keberhasilan ( FPK ) Nilai urutan ( FPK ) Strategi 1

2

3

4

1. Peningkatan efektifitas perencanaan program pembangunan.

3

2

2

4

19 (VI)

2. Peningkatan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif.

4

4

3

4

24 (I)

3. ingkatan kerjasama antar daerah, antar instansi/lembaga dan masyarakat.

2

1

1

2

10 (XV)

3

2

2

2

17 (VIII)

4

4

3

3

22 (III)

4

4

3

3

23 (II)

2

2

1

1

11 (XIV)

1

1

2

1

9 (XVI)

4

3

2

4

21 (IV)

3

2

2

1

13 (XII)

2

2

2

1

12 (XIII)

3

2

3

3

18 (VII)

Strategi KP

4. Peningkatan transparansi pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Strategi LP

1. Peningkatan pengadaan sarana dan

prasarana perencanaan pembangunan.

2. Peningkatan profesionalisme tenaga perencana pembangunan.

3. Peningkatan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pembangunan.

4. Pengembangan peranserta masyarakat dan swasta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Strategi KT

1. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. 2. Peningkatan jumlah dokumen pedoman perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 3. Peningkatan sistem informasi perencanaan pembangunan (e-gov).

4. Peningkatan konsistensi aparat birokrasi

terhadap penerapan dokumen perencanaan pembangunan. Strategi LT 2.

ingkatan efektifitas pemanfaatan sarana dan prasarana.

3

2

2

2

16 (IX)

3.

Penyempurnaan penyediaan data dan informasi untuk perencanaan.

4

4

2

3

20 (V)


- 29 -

4.

Penyiapan pedoman penunjang peraturan perencanaan pembangunan.

3

2

2

2

14 (X)

5.

Peningkatan kepastian hukum dan penegasan pelaksanaan dokumen perencanaan (Perda, Perbup).

4

3

2

4

21 (IV)

Keterangan : Klasifikasi nilai keterkaitan : 4 = Sangat terkait 3 = Berkaitan

2 = Cukup berkaitan 1 = Tidak berkaitan

Perumusan Kebijakan Dari analisis Faktor Penentu Keberhasilan (FPK) dirumuskan kebijakan yaitu: 1. Mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif 2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam perencanaan pembangunan 3. Melakukan pemukhtahiran data dengan mengunakan teknologo informatika secara kontiniu. 4. Mengusulkan pengiriman tenaga staf yang memenuhi syarat, mengikuti diklat teknis dan fungsional 5. Menyediakan sarana prasarana pendukung tugas perencanaan sesuai kebutuhan 6. Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan 7. Meningkatkan monitoring dan Evlap secara berkala Hubungan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan terbambar dalam tabel berikut: Tabel 4.5 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan VISI

: “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Akuntabel, Partisipatif, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Menuju Kabupaten Agam yang Agamais, Lestari, Adil, Mandiri dan Indah” MISI I : .Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas perencanaan pembangunan Tujuan Menciptakan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang komprehensif, aspiratif dan aplikatif


Sasaran 1. Terciptanya sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang terstruktur, partisipatif dan akuntabel

Strategi

Kebijakan

1. Peningkatan efektifitas 1. Mengembangkan sistem dan perencanaan program mekanisme pembangunan. perencanaan 2. Peningkatan sistem pembangunan dan mekanisme partisipatif perencanaan 2. Meningkatkan peran pembangunan aktif masyarakat dan partisipatif. swasta dalam 3. Peningkatan perencanaan pembangunan kerjasama antar daerah, antar instansi/lembaga dan masyarakat. 4. Peningkatan transparansi pelaksanaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

- 30 -

VISI

: “Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang Akuntabel, Partisipatif, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan Menuju Kabupaten Agam yang Agamais, Lestari, Adil, Mandiri dan Indah” MISI I : .Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas perencanaan pembangunan Tujuan

Sasaran 2. Tersedianya data dan informasi statistik pembangunan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabk an

MISI II

Strategi

5. Peningkatan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data pembangunan

Kebijakan 3. Melakukan

pemukhtahiran data dengan mengunakan teknologi informatika secara kontiniu

: Meningkatkan sumber daya perencana pembangunan Tujuan

Sasaran

Meningkatkan profesionalisme (brainware) tenaga perencana

1. Terwujudnya tenaga profesional di bidang perencanaan

MISI III

Strategi 1. Peningkatan

profesionalisme tenaga perencana pembangunan.

Kebijakan 1. Mengusulkan pengiriman tenaga staf yang memenuhi syarat, mengikuti diklat teknis dan fungsional.

: Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana perencanaan pembangunan.

Tujuan

Sasaran

Strategi

Kebijakan

Melengkapi sarana Tersedianya sarana dan 1. Menyediakan sarana Peningkatan pengadaan penunjang prasarana pendukung prasarana pendukung sarana dan prasarana (softwaretugas perencanaan perencanaan tugas perencanaan hardware) pembangunan sesuai kebutuhan kegiatan perencanaan. MISI IV : Meningkatkan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah Tujuan Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan MISI V

Sasaran Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan

Strategi Peningkatan

koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.

Kebijakan Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan

: Meningkatkan sinergitas, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah Tujuan Sasaran

Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelksanaan program kegiatan


Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.

Strategi Peningkatan efektifitas monitoring dan Evlap tiap bln

Kebijakan Meningkatkan monitoring dan Evlap secara berkala

- 31 -

Bab V

Rencana Program, dan Kegiatan, Indiktor Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

Tabel 5.1 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Sasaran

Indikator Kinerja Data Program Capaian Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan (outcome) pada Tahun Tahun-1 Tahun-2 dan Awal Kegiatan Perencanaan (output)

Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5

Kondisi Kinerja pada Unit Kerja SKPD akhir Lokasi Penanggungjawab periode Renstra SKPD

target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

(1) Menciptakan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang komprehensif, aspiratif dan aplikatif

(2)

(3)

Terciptanya sistem dan Terlaksananya mekanisme sistem perencanaan perencanaan pembangunan yang sistematis, yang terstruktur dan terstruktur, akuntabel partisipatif dan akuntabel

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan rancangan RPJMD Penyusun rancangan RKPD


32

(20)

(21)


Sasaran


Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD

Tersedianya data pokok perencanaan pembangunan

Ketersediaan pedoman perencanaan pembangunan

Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistk Daerah Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Peny. Dan pengumpulan data PDRB

Meningkatkan profesionalisme (brainware) tenaga perencanaan

Terwujudnya tenaga profesional di bidang perencanaan


jumlah personil yang mengikuti pelatihan teknis dan fungsional

Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan

33

(20)

(21)


Sasaran


Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

daerah Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana................ Dst .......................

Melengkapi sarana penunjang (softwarehardware) kegiatan perencanaan.

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung tugas perencanaan

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung tugas perencanaan

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran..

Penyediaan Komunikasi

Jasa

Rapat koordinasi konsultasi daerah

rapat dan keluar

Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran Penunjang Operasional Perkantoran

Jasa

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Renstra Bappeda 2010-2015

34

(20)

(21)


Sasaran


Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

Aparatur Sarana dan Prasarana Kantor

Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan v

Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terkoordinasika n

Program perencanaan pembangunan ekonomi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Program perencanaan sosial budaya Koordinasi Perumusan Penanggulangan Kemiskinan Koordinasi Perencanaan pembangunan air minum dan penyehatan Renstra Bappeda 2010-2015

35

(20)

(21)


Sasaran


Tahun-3

Tahun-4

Tahun-5



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

lingkungan Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam Koordinasi Penataan ruang dan lingkungan hidup Penyusunan Masterplan transportasi Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumberdaya alam dan wilayah


36

(20)

(21)

*) diisikan dengan nama SKPD **) diisikan dengan nama provinsi/kabupaten/kota


37

Bab VI

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJM

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

(1) 6 6.1 6.2

6.3 6.4

23

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9)

Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100

100

100

100

100

100

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Statistik

23.1

Buku ”kabupaten dalam angka”

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

23.2

Buku ”PDRB kabupaten”

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada


38

Bab V

Rencana Program, dan Kegiatan, Indiktor Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Tabel 5.1 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Agam

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

1 Menciptakan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang komprehensif, aspiratif dan aplikatif

Sasaran

2 Terciptanya sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan yang terstruktur, partisipatif dan akuntabel

Indikator Sasaran

Kode

3 Terlaksananya 01 sistem perencanaan yang sistematis, terstruktur dan akuntabel

4 06 01

Program dan Kegiatan

5 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan rancangan RPJMD Penyusun rancangan RKPD

Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tersedianya data pokok perencanaan pembangunan

Meningkatkan profesionalisme (brainware ) tenaga perencanaan

Terwujudnya tenaga profesional di bidang perencanaan

Ketersediaan pedoman perencanaan pembangunan

jumlah personil yang mengikuti pelatihan teknis dan fungsional

01

01

23 01

06

01

Tersedianya sarana dan prasarana pendukung tugas perencanaan

Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung tugas perencanaan

01

06

01

6 Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran sesuai dengan mekanisme per-UU-an

Tersedianya RPJMD

2011

2012

2013

2014

Unit Kerja SKPD Kondisi Kinerja pada akhir Penanggungjawab periode Renstra SKPD

2015

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

Rp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

1 dok

1 dok

Tersedianya dok :

127,545

1 dok

146,307

144,460

158,906

174,797

250,000

2 dok

192,276

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

5 dok

KUA

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

5 dok

PPAS

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

5 dok

KUPA

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

5 dok

PPASP

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

1 paket

1 paket

59,129

1 paket

102,645

1 paket

112,910

1 paket

124,200

1 paket

Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Tersedianya Data Agam Dalam Angka

Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Tersedianya data IPM

Peny. Dan pengumpulan data PDRB

Tersusunya PDRB Kab. Agam

Penyusunan dan pengumpulan data ICOR

Tersusunannya ICOR Kab. Agam

Penyusunan Tabel Input Output Daerah Penyusunan dan analisis data/informasi perencnaan ivestasi Koordinasi Perencanaan dan pengebangan penanaman modal 20 Program Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah

1 dok

1 dok

Penyusunan Tabel Input Output Daerah Tersedianya data/informasi ttg investasi Terlaksananya Koordinasi pengembangan Terlaksananya kapabilitas aparatur dengan mengikuti pelatihan

Personil yang mengikuti pelatihan

21 Program Pelayanan Terpenuhinya Administrasi Perkantoran kebutuhan pelayanan adm perkantoran

1 dok

94,386

1 dok

47,866

1 dok

105,364

1 dok

1 dok

104,798

1 dok

175,000

1 dok

50,473

2 orang

2 orang

1 dok

115,278

55,520

1 dok

126,806

1 dok

61,072

1 dok

125,000

21 Kab. Agam

Bid. Statistik & Evlap

Kab. Agam

Sekretariat Bappeda

Bappeda

Sekretariat Bappeda

Bappeda

5 dok 136,620

5 paket

535,505

1 dok

139,487

5 dok

580,756

1 dok

200,000

2 dok

375,000

1 dok

67,179

5 dok

282,111

2 dok

230,364

1 dok

200,003

1 paket

19,024

101,201 1 dok

1 paket

1 dok

20 Sekretariat Bappeda

816,746

RKPD

Terlaksananya Musrenbamg RKPD tiap tahunnya

Lokasi

377,545

15 Program Pengembangan Tersusunya data Data/Informasi/ Statistk statistik daerah tiap Daerah tahunnya

Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana Melengkapi sarana penunjang (softwarehardware ) kegiatan perencanaan.

IndikatorKinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

200,003

19,024

2 orang

2 orang

2 orang

2 orang

10 orang

34 Renstra Bappeda 2010-2015

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan Melengkapi sarana penunjang (softwarehardware ) kegiatan perencanaan. 1

Sasaran Tersedianya sarana dan prasarana pendukung tugas perencanaan 2

Indikator Sasaran Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung tugas perencanaan

Kode

3

4

01

06

01



Pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terkoordinasikan

01

06

01

06

01

01

target

Rp

target

Rp

target

Rp

target

12 1 paket

13 47,520

14 1 paket

15 52,272

16 1 paket

17 57,499

18 5 paket

19 236,491

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

1 paket

1 paket

210,086

1 paket

143,780

1 paket

158,158

1 paket

173,974

1 paket

191,371

5 paket

877,369

Penyediaan ATK

Tersedianya ATK Tiap Tahunnya

1 paket

1 paket

1 paket

68,748

1 paket

75,623

1 paket

83,185

1 paket

91,504

5 paket

319,059

Penunjang Operasional Administrasi Perkantoran

Tersedianya operarasional adm perkantoran

1 paket

1 paket

152,939

1 paket

112,951

1 paket

124,246

1 paket

136,671

1 paket

150,338

5 paket

677,144

Penunjang Operasional Jasa Perkantoran

Tersedianya operarasional jasa perkantoran

1 paket

1 paket

100,621

1 paket

93,250

1 paket

102,575

1 paket

112,833

1 paket

124,116

5 paket

533,394

21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan gedung kantor 22 Program perencanaan pembangunan ekonomi

23 Program perencanaan sosial budaya

Meningkatnya sarana & prasarana aparatur

Terlaksananya kegiatan peningkatan sarana & Prasarana Kantor

24 Program perencanaan prasarana wilayah dan sumberdaya alam

16 Program kerjasama pembangunan

1 paket

1 paket

1 paket

104,050

1 paket

201,200

1 paket

114,455

1 paket

125,901

1 paket

138,491

5 paket

482,896

1 paket

201,200

Terkoordinasinya perenc. Bid. Ekonomi

Terlaksananya Koord. Perenc. Lingkup Ekonomi

1 paket

1 paket

137,491

1 paket

155,901

1 paket

171,491

1 paket

188,640

1 paket

207,504

5 paket

1 paket

1 paket

95,674

1 paket

90,270

1 paket

99,297

1 paket

109,227

1 paket

120,149

5 paket

514,617

1 paket

1 paket

119,326

1 paket

111,735

1 paket

122,909

1 paket

135,199

1 paket

148,719

5 paket

637,888

1 paket

1 paket

145,939

1 paket

124,330

1 paket

136,763

1 paket

150,439

1 paket

165,483

5 paket

722,955

Terwujudnya Koordinasi Perenc.Pembangunan Bid. prasarana wilayah dan sumberdaya alam

Tersedianya Masterpan Transportasi Kab. Agam Terlaksanannya Koord. Perenc. Bid. sumberdaya alam dan wilayah

1 paket

1 paket

145,571

1 paket

113,890

1 paket

1 paket

119,434

1 paket

182,655

1 paket

125,279

1 paket

350,000

1 paket

200,921

1 paket

137,807

1 paket

151,588

5 paket

674,134

1 paket

350,000

1 paket

221,013

1 paket

243,114

5 paket

967,136

Terwujudnya kerjasama pembangunan antar tingkat pemerintahan, daerah & dunia usaha

Koordinasi Kerjaama Terlaksananya pembangunan antar daerah kerjasama antar daerah

1 paket

45,000

1 paket

49,500

1 paket

54,450

3 paket

20

21

Sekretariat Bappeda

Bappeda

Bid. Ekonomi

Kab. Agam

861,027

Terwujudnya Koordinasi Perenc. Pembangunan Bid. Sosbud Terkoordinasinya pogram/kegiatan kemiskinan

Lokasi Bappeda

Rp

11 43,200

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sumberdaya alam dan wilayah 01

Rp

10 1 paket

Penyusunan Masterplan transportasi

06

target

Unit Kerja SKPD Sekretariat Kondisi Kinerja pada akhir Penanggungjawab Bappeda periode Renstra SKPD

2015

9 36,000

Koordinasi Penataan ruang Terlaksananya dan lingkungan hidup Koordinasi Perenc.Pembangunan Bid. prasarana wilayah dan sumberdaya alam

01

Rp

2014

8 1 paket

Koordinasi Perencanaan Tersedia data sanitasi pembangunan air minum daerah dan dan penyehatan lingkungan perencanaan strategi sanitasi daerah Koordinasi perencanaan Terlaksananya pembangunan bidang Koordinasi sosial dan budaya Perenc.Pembangunan Bid. Sosbud 06

target

2013

7 1 paket

Koordinasi Perumusan Penanggulangan Kemiskinan

01


2012

6 Terlaksananya pembayaran rekening listrik, telepon, PDAM

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 01

2011

5 Penyediaan Jasa Komunikasi

Sarana dan Prasarana Kantor

Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan program


Bid. Sosbud

Kab. Agam

Bid. SDA & Prasarana

Kab. Agam

Bid. Ekonomi

Kab. Agam

148,950


Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Tujuan

1

Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap pelaksanaan program kegiatan

Sasaran

2

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.

Indikator Sasaran

Kode

3

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

4

01

06

01



5 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga

6 Terlaksananya fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha

Koordinasi dalam pemecahan masalahmasalah daerah

Terlaksananya kood. Dlm pemecahan maalah di daerah

21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Terlaksananya Evaluasi Perencanan Pembangunan Daerah

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Tersusunya buku evaluasi Kinerja Pembangunan

2011

2012

2013


target

Rp

target

Rp

7

8

9

10

11

1 paket

1 paket

25422

1 paket

152470

target

2014

Rp

target

Unit Kerja SKPD Kondisi Kinerja pada akhir Penanggungjawab periode Renstra SKPD

2015

Rp

target

Rp

target

Rp

12 1 paket

13 50,000

14 1 paket

15 55,000

16 1 paket

17 60,500

18 3 paket

19 165,500

1 paket

45,000

1 paket

49,500

1 paket

54,450

3 paket

148,950

1 paket

167,717

1 paket

184488.7

1 paket

202,938

5 paket

Lokasi

20

21

Bid. Statistik & Evlap

Kab. Agam

733,035

Rakor monitoring dan evaluasi Program/kegiatan


Bab VI

Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJM

Tabel 6.1 Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO

Indikator

(1) 6 6.1 6.2

6.3 6.4

23

(2)

Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD

Target Capaian Setiap Tahun

Tahun 0

Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (9)

Perencanaan Pembangunan Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

Ada

100

100

100

100

100

100

Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD Statistik

23.1

Buku ”kabupaten dalam angka”

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada

23.2

Buku ”PDRB kabupaten”

ada

ada

ada

ada

ada

ada

ada


1

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( B A P P E D A ) Jl. Piliang No. 1 Telp , Fax. (0752) Lubuk Basung

Recommend Documents