BAB VIII SIMPULAN DAN SARAN
8.1
Simpulan Berdasarkan pembahasan berkaitan dengan proses penerapan, prinsip-
prinsip pariwisata berbasis masyarakat yang diterapkan, faktor pendukung maupun penghambat penerapan prinsip-prinsip tersebut, serta model pariwisata berbasis masyarakat yang diterapkan di Pantai Kedonganan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 1.
Penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat dilakukan berdasarkan proses perencanaan yang terdiri atas 2 tahap. Penataan Pantai Kedonganan tahap I dilakukan dengan langkah-langkah yaitu 1) munculnya inisiatif, 2) membentuk panitia penataan, 3) melakukan kajian ilmiah/penelitian, 4) sosialisasi hasil penelitian, 5) menggalang dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, 6) melaksanakan penataan, 7) membentuk lembaga pengelola kawasan, dan 8) menyusun perarem (Peraturan Desa Adat Kedonganan). Penataan Pantai Kedonganan Tahap II dilaksanakan dalam 3 langkah, yaitu 1) membentuk panitia penataan, 2) permohonan izin oleh Desa Adat Kedonganan kepada Bupati Badung untuk mengelola Pantai Kedonganan, dan 3) menyusun perarem. Prinsip-prinsip pariwisata berbasis masyarakat yang diterapkan dalam Penataan Pantai Kedonganan Tahap I dan II adalah prinsip konservasi
149
150
alam/lingkungan, prinsip partisipasi masyarakat, prinsip ekonomi lokal dan prinsip konservasi sosial-budaya. 2.
Penerapan konsep pariwisata berbasis masyarakat dalam penataan Pantai Kedonganan sebagai daya tarik wisata didukung oleh 5 faktor yaitu: 1) adanya potensi wisata, 2) aspirasi warga Desa Adat Kedonganan, 3) dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, 4) sinergi di antara 3 lembaga, dan 5) modal sosial (social capital) yang dimiliki oleh warga Desa Adat Kedonganan. Faktor penghambat penerapan konsep tersebut ada dua, yaitu 1) penolakan dari sekelompok warga Desa Adat Kedonganan dan 2) ketidakpahaman warga atas legalitas lahan Pantai Kedonganan.
3.
Model pariwisata berbasis masyarakat yang diterapkan di Desa Adat Kedonganan mencakup: 1). Model kepemilikan dan pengelolaan café dan 2). Model pengelolaan Kawasan Pantai Kedonganan. Penentuan model kepemilikan warga terhadap sebuah café adalah melalui salah satu dari 2 mekanisme berikut, yaitu mekanisme saham sesuai kemampuan, dan mekanisme penyertaan modal/saham secara merata di antara anggota kelompok pemilik sebuah café. Model pengelolaan café dilakukan berdasarkan salah satu dari 2 model berikut, yaitu dikelola bersama atau dikelola oleh profesional. Model pengelolaan kawasan Pantai Kedonganan dilakukan dengan pendekatan kelembagaan, yaitu oleh BPKP2K dengan menerapkan aturanaturan yang tercantum dalam perarem (Peraturan) Desa Adat Kedonganan.
151
8.2
Saran Beberapa saran yang dapat dirumuskan berdasarkan hasil penelitian ini
adalah: 1.
Desa Adat Kedonganan, Kelurahan Kedonganan, LPM Kedonganan (3 Lembaga) dan BPKP2K perlu secara rutin melakukan sosialisasi kepada seluruh warga Desa Adat Kedonganan dan stakeholder untuk menjaga kesamaan
visi
terhadap
pengembangan
kepariwisataan
di
Pantai
Kedonganan. Kesamaan visi sangat diperlukan mengingat dalam sejarahnya pernah terjadi penolakan oleh sekelompok warga terhadap rencana penataan Pantai Kedonganan. Selain itu kesamaan visi sangat diperlukan untuk meminimalisir permasalahan khususnya berkaitan dengan tata-kelola café yang masih dihadapi sekarang, serta untuk menjamin keberlanjutan pariwisata berbasis masyarakat di Kedonganan. 2.
Sosialisasi dapat dilakukan dengan memanfaatkan mekanisme-mekanisme adat seperti misalnya pada saat sangkep maupun paruman.
3.
Materi sosialisasi dapat berupa pengingat terhadap tujuan pengembangan kepariwisataan di Pantai Kedonganan, manfaat yang telah dirasakan dari kepariwisataan, serta konsep dan model pengelolaan kepariwisataan di Pantai Kedonganan.
4.
Perarem juga perlu disosialisasikan untuk meningkatkan pemahaman dan ketaatan stakeholder terhadap aturan-aturan yang ada di dalamnya.
5.
Desa Adat Kedonganan perlu secara terus-menerus melakukan pendekatan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk tetap memberikan
152
dukungan terhadap Desa Adat Kedonganan sebagai pengelola Pantai Kedonganan. 6.
Segera melaksanakan rencana Penataan Pantai Kedonganan Tahap III untuk memastikan rencana (blue print) penataan Pantai Kedonganan dapat terimplementasikan dengan baik. Hal ini penting untuk dilakukan agar pelanggaran terhadap rencana penataan Kawasan Pantai Kedonganan tidak semakin bertambah.
7.
Desa Adat Kedonganan, Kelurahan Kedonganan, LPM Kedonganan dan BPKP2K perlu melakukan advokasi untuk memastikan penataan Pantai Kedonganan dapat menjadi bagian integral dari program pengelolaan dan pengembangan kawasan pesisir di Kabupaten Badung. Hal ini penting untuk menjaga keberlanjutan kepariwisataan di Pantai Kedonganan. Advokasi dilakukan melalui lobby terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Badung maupun DPRD Badung.
8.
Desa Adat, Kelurahan dan LPM Kedonganan, 24 café dan stakeholder yang lain harus memberikan keleluasaan dan dukungan penuh bagi BPKP2K untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pengelola kawasan termasuk 24 café yang ada. Keleluasaan dan dukungan tersebut sangat dibutuhkan agar BPKP2K mampu tampil kuat, berwibawa dan independen dalam menegakkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perarem.
9.
BPKP2K bisa berperan seperti layaknya reservation departement bagi semua café di Pantai Kedonganan. Melalui mekanisme ini, BPKP2K bisa secara adil membagi reservasi yang masuk ke 24 cafe secara adil dan merata
153
sehingga tidak lagi terjadi perang harga dan perang komisi yang sesungguhnya merugikan Kawasan Pantai Kedonganan. 10.
Perlu dilakukan penelitian lanjutan yang lebih terukur mengenai dampak ekonomi,
sosial-budaya
maupun
lingkun
gan dari
pengembangan
kepariwisataan di Pantai Kedonganan. Selain itu pengaruh modal sosial terhadap pengembangan pariwisata berbasis masyarakat di Desa Adat Kedonganan juga merupakan bidang yang perlu ditelti lebih lanjut..
