BAB VIII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
8.1. Kesimpulan. 8.1.1.
Proses Penyusunan APBD Di Eksekutif Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam penyusunan APBD di
eksekutif muncul temuan-temuan tentang alokasi anggaran dengan penetapan pagu anggaran, adanya praktek kegiatan luncuran, penyusunan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RPJMD, penyusunan kegiatan tidak sesuai dengan KUA-PPA, penyusunan kegiatan yang cenderung monoton dan adanya kepentingan politis kepala daerah dalam pengambilan keputusan tentang anggaran. Temuan-temuan tersebut memberikan dampak terhadap pembahasan APBD di legislatif dan keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Magelang tahun anggaran 2010-2014 8.1.2.
Proses Pembahasan APBD Di Legislatif Pada proses pembahasan APBD di legislatif, muncul perbedaan
pendapat antar anggota DPRD meskipun perbedaan itu tidak terlalu kuat. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan prioritas tentang persoalan yang harus di selesaikan dan juga karena membawa aspirasi dari masing-masing daerah pemilihannya. Dalam pembahasan RAPBD di DPRD kontestasi politik anggaran didominasi oleh perbedaan kepentingan eksekutif dan legislatif. Hal ini disebabkan oleh munculnya persoalan-persoalan dalam pembahasan APBD 182
di legislatif
seperti pembahasan KUA-PPAS sebagai aspirasi anggota
DPRD, politisasi anggaran, perbedaan pendapat internal anggota DPRD, hubungan eksekutif dan legislatif dan komiten kerja. Permasalahan tersebut menyebabkan pembahasan APBD oleh di legislatif menjadi sulit untuk mendapatkan titik temu yang akhirnya mengakibatkan keterlambatan penetapan APBD tahun 2010-2014. 8.1.3.
Penyebab Keterlambatan Penetapan APBD Kabupaten Magelang Keterlambatan penetapan ABBD Kabupaten Magelang pada tahun
anggaran 2010-2014 disebabkan karena keterlambatan penyampaian KUAPPAS dari kepala daerah ke DPRD, yang berarti prosesnya ada di eksekutif, dan
proses pembahasan KUA-PPAS maupun pembahasan RAPBD di
DPRD yang berlarut-larut yang berarti prosesnya ada di legislatif. Sedangkan berdasarkan tema permasalahannya keterlambatan penetapan APBD Kabupaten Magelang disebabkan oleh : 1. Terjadinya bencana alam meletusnya Gunung Merapi tahun 2010. 2.
Penyesuaian regulasi pemberian hibah dan bantuan sosial.
3. Pemilihan kepala daerah. 4.
Politisasi anggaran.
5. Inkonsistensi penyusunan anggaran. 6. Kemampuan keuangan darerah. 7. Hubungan eksekutif dan legislatif. 8. Komitmen kerja.
183
8.2. Rekomendasi Untuk Pemerintahan Kabupaten Magelang 1.
Pengaruh budaya politik yang patneralistik dan sentralistik di Pemerintahan Kabupayen Magelang sangat kuat dan adanya praktek-praktek politisasi anggaran daerah, maka eksekutif maupun legislatif harus melakukan perubahan budaya organisasi agar dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungannya yang sangat dinamis sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dimulai dengan menghilangkan adanya rangkap jabatan antara jabatan publik dengan jabatan politik. Kepala daerah dan anggota DPRD tidak memegang jabatan di partai politik sehingga kekuasaan akan terdistribusi secara merata.
2. Pemerintah Kabupaten Magelang dan DPRD harus memperbaiki komunikasi politiknya sehingga terbangun hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan saling menjatuhkan. Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui forum rapat koordinasi antar lembaga eksekutif dan legislatif yang tidak hanya melibatkan kepala daerah dan pimpinan DPRD tetapi juga melibatkan anggota DPRD dan SKPD sebagai mitra kerja DPRD. Pemerintah daerah juga harus lebih transaparan dalam penganggaran publik dengan memberikan informasi yang jelas kepada DPRD dan masyarakat dengan publikasi dan sosialisasi baik melalui media masa maupun kegiatan melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 3. Kemampuan PAD selama kurun waktu 2009-2014 hanya rata-rata 8,94 persen dari total pendapatan daerah maka pemerintahan daerah harus berusaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah (fiscal capacity), dengan 184
mengoptimalkan potensi pendapatan dari PAD namun tidak mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Salah satu cara adalah dengan meningkatan pendapatan dari jasa pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan dengan meningkatkan daya tarik obyek wisata dan meningkatkan lama tingggal bagi wisatawan sehingga dapat meningkatkan pendapatan dari pajak hotel dan restoran, pajak tempat hiburan serta pajak reklame. 4. Ancaman bencana alam Gunung Merapi merupakan suatu siklus yang setiap saat bisa terjadi dan memberikan dampak yang sangat besar.
Untuk
mengatisipasinya Pemerintah Kabupaten Magelang agar membentuk dana cadangan untuk penanggulangan bencana alam Gunung Merapi namun dengan tetap memperhatikan produktifitas anggaran sehingga tidak menimbulkan uang mengendap (idling money)di kas daerah.
8.3. Rekomendasi Untuk Pemerintah Pusat. Meninggat APBD menduduki posisi yang sentral dalam upaya peningkatan efektifitas pemerintah dan pembangunan daerah sedangkan hampir sebagian besar daerah selalu terlambat dalam menetapkan APBD. Maka pemerintah pusat harus segera melaksankan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 312 ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama Raperda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran dalam setiap tahunnya dikenakan sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 bulan. Sanksi ini tidak dikenakan kepada DPRD apabila 185
penyebab keterlambatan karena kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda APBD kepada DPRD. Sanksi penundaan DAU yang selama ini diterapkan, menurut penulis kurang tepat karena akan merugikan kepentingan masyarakat. Karena pada dasarnya keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh kinerja para aktor eksekutif dan legislatif yang kurang baik.
8.4. Rekomendasi Untuk Penelitian Selanjutnya Dalam penelitian ini penulis mengambil rentang waktu selama 5 tahun anggaran proses penyusunan APBD Kabupaten Magelang dari tahun 2010-2014, dengan rentang waktu yang panjang tersebut temuan-temuan yang muncul lebih banyak dan bervariasi, namun kelemahan dalam penelitian ini adalah analisis terhadap temuan-temuan kurang mendalam sehingga dari hasil penelitian perlu penelitian lebih mendalam terhadap tema-tema baru tentang proses penyusunan APBD Kabupaten Magelang dan Penyebab terlambatnya penetapan APBD Kabupaten Magelang tahun 2010-2014, antara lain sebagai berikut : 1. Dampak Bencana Alam Meletusnya Gunung Merapi Terhadap APBD Kabupaten Magelang. 2. Pelaksanaan Regulasi Pemberian Hibah dan Bansos Dalam APBD Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014. 3. Politisasi Anggaran Pada APBD Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014. 4. Dampak Pemilihan Kepala Daerah Terhadap Penetapan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2014.
186
5. Pengaruh Komunikasi Politik Eksekutif dan Legislatif Terhadap Penetapan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014. 6. Inkonsistensi Penngangaran Dalam APBD Kabupaten Magelang
Tahun
2009-2014. 7. Kinerja Eksekutif dan Legislatif Dalam Penyusunan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2010-2014.
187
