BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
7.1. KESIMPULAN UPTPK dibentuk dengan serangkaian tugas dan fungsi untuk mengatasi permasalahan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen . Sebelum UPTPK didirikan kegiatan penyaluran bantuan kemiskinan di Kabupaten Sragen masih terdapat beberapa kendala karena kegiatan penanggulangan kemiskinan belum terintegrasi dan parsial serta ditemukan inclusion dan exlusion error dalam sasaran bantuan kemiskinan dilapangan, pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang belum terpadu masih bersifat ego sektoral yang dikelola oleh berbagai SKPD. Pembentukan UPTPK merupakan upaya mengatasi masalah penanggulangan kemiskinan khususnya dalam hal koordinasi dan pelayanan publik penanggulangan kemiskinan yang belum terpadu. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh hasil penelitian bahwa kapasitas kelembagaan Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan di Sragen masih terdapat kelemahan dan perlu ditingkatkan. Adapun kesimpulan tentang kapasitas variabel kelembagaan UPTPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut : a. Ditinjau dari Kepemimpinan, adanya kepemimpinan strategis dari Bupati Sragen selaku inisiator UPTPK dalam menguatkan kapasitas UPTPK. Bentuk 190
191
kepemimpinan strategis dalam menunjang kapasitas UPTPK terlihat dari keterlibatan aktif dalam proses pembentukan UPTPK, keterlibatan dalam penyusunan program inovatif UPTPK, keterlibatan dalam bentuk monitong dan evaluasi program UPTPK. Komitmen pemimpin terlihat melalui kebijakan
untuk
mendukung tugas dan fungsi UPT-PK dalam program
penanggulangan kemiskinan dengan mengeluarkan 6 Peraturan Bupati terkait tugas dan fungsi UPTPK. UPTPK juga didukung oleh DPRD Kabupaten Sragen dengan menindaklanjuti pembentukan UPTPK dengan membuat Perda Inisiatif No 2 Tahun 013 tanggal 3 Juni 2013. Hal ini menunjukan dukungan politik yang kuat dari local authority dalam mendukung kapasitas UPTPK melaksanakan tugas dan fungsi dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen. b. Ditinjau dari Sumberdaya, UPTPK didukung oleh SDM yang berkualitas yang dipilih dari orang orang terbaik dibidangnya. Kompetensi pegawai pun sesuai dengan latar belakang pendidikan dan direkrut sesuai spesialisasi untuk menguatkan kapasitas UPTPK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu UPTPK didukung oleh sumberdaya Teknologi Informasi dalam pengelolaan database sasaran RTSM sehingga database yang dimiliki UPTPK menjadi lebih valid dan terintegrasi dengan SKPD terkait secara online. Dari aspek Anggaran serta Ketersediaan SDM saat ini kapasitas dimiliki UPTPK masih lemah. Jumlah anggaran yang tersedia sangat terbatas dan UPTPK belum dapat mengelola anggarannya sendiri dengan otonom. Terkait
192
SDM , jumlah personil di beberapa seksi dirasa masih kurang jika dibandingkan tugas dan fungsi yang dimiliki dan perlu adanya penambahan. Sementara itu terkait status kepegawaian,
pegawai di UPTPK masih
menginduk ke SKPD asal, konsekuensinya untuk level eselon di UPTPK masih rangkap jabatan di SKPD lain dan rangkap tanggung jawab terhadap pekerjaan di instansi asalnya masing masing. Kedua kelemahan dalam hal kapasitas anggaran dan kepegawaian ini disebabkan status UPTPK yang masih berbentuk unit non struktural dan belum SKPD sehingga belum bisa mengelola anggaran dan SDM secara otonom. c. Ditinjau dari Program Inovatif, UPTPK telah meluncurkan program inovatif dalam bidang layanan kesehatan, pendidikan dan sosial ekonomi. Disebut inovatif karena program yang ada dikemas dengan prosedur baru yang menerapkan pelayanan di satu atap dengan SOP yang jelas dan terukur sehingga alur birokrasi pelayanan terhadap KK Miskin dapat berlangsung cepat dan tidak berbelit belit. Selain itu program yang ada didukung oleh database yang terintegrasi dengan semua SKPD yang proses pendataaan RTSM melalui proses berupa verifikasi dan validasi data yang di lakukan sendiri oleh personil UPTPK ke lapangan sehingga hasilnya lebih akurat. Dalam melakukan proses verifikasi data , UPTPK juga menggunakan teknik yang tidak dilakukan sebelumnya yaitu
verifikasi menggunakan form
penilaian survey dengan 20 kriteria kemiskinan untuk mengurangi masalah inclusion error dan exclusion error di lapangan. Namun demikian program
193
inovatif yang ada baru menyasar pada pemenuhan kebutuhan dasar KK Miskin
dan belum banyak menyentuh program pemberdayaan dan
pengembangan ekonomi masyarakat. d. Ditinjau dari Stuktur Organisasi dalam terdapat kejelasan pembagian wewenang antara Kepala UPT-PK ,Kasubbag Tata Usaha dan Kepala Seksi. Sebagai bentuk penguatan kapasitas kelembagaan, juga dibentuk UPT-PK Kecamatan. Hal ini juga bertujuan mendekatkan akses pelayanan kepada KK Miskin. UPTPK didukung dengan formalisasi acuan pelayanan melalui SOP yang jelas, serta sikap aparat dalam pelaksanaan tugas berdasarkan acuan dalam SOP. e. Ditinjau dari Koordinasi selama ini koordinasi antara UPTPK dengan SKPD tidak memiliki hambatan. Terlepas dari status UPTPK yang masih unit , namun koordinasi dengan SKPD dengan tingkat eselonisasi yang lebih tinggi berjalan lancar. SKPD berkoordinasi dengan UPTPK terutama masalah pendataan KK Miskin. Secara keseluruhan SKPD terkait menyambut positif keberadaaan UPTPK karena membantu pekerjaan SKPD terutama dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di instansinya agar penyalurannya lebih tepat sasaran. Selain itu Koordinasi antara UPTPK dan Mitra di luar pemerintah seperti Matra dan CFCD selama ini terus dilakukan. Beberapa Komisioner di Matra dan CFCD berasal dari kalangan PNS sehingga memudahkan koordinasi.
194
7.2. REKOMENDASI Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti memberikan saran saran sebagai berikut : 1. UPTPK
Kabupaten Sragen merupakan suatu unit dengan fungsi penting
dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan sehingga harus diperkuat status kelembagaannya. UPTPK merupakan unit khusus yang membantu SKPD proses verifikasi dan validasi data yang akurat serta menyatukan database KK Miskin se-Kabupaten Sragen dalam suatu SIM Kemiskinan yang bernama SIM Saraswati yang merupakan satu-satunya database rujukan bagi penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Sragen. Keberadaan UPTPK dirasakan SKPD maupun masyarakat miskin sebagai suatu hal yang positif dalam program penanggulangan kemiskinan dan perlu dipertahankan keberadaannya. 2. Analisis terhadap kapasitas kelembagaan UPTPK terlihat bahwa keterbatasan Anggaran dan SDM yang merupakan faktor kelemahan yang perlu dibenahi agar kinerja yang dilakukan di UPTPK dapat berjalan efektif dan efisien. Status kelembagaan yang masih bersifat unit mengakibatkan UPTPK memiliki keterbatasan dalam pengelolaan anggaran serta masalah seputar status kepegawaian yang belum sepenuhnya menginduk ke UPTPK. Ditambah lagi jumhlahnya yang masih terbatas. Segenap elemen pemerintah hendaknya membantu mengupayakan peningkatan status kelembagaan UPTPK dari unit menjadi badan atau SKPD tersendiri.
195
3. Perubahan status UPTPK menjadi badan / SKPD dimaksudkan agar UPTPK
kedepannya dapat menjadi badan yang otonom dalam pengelolaan anggaran serta SDM sehingga UPTPK pun kedepannya dapat memperluas program layanan tidak hanya berkutat pada pemenuhan kebutuhan dasar saja, namun juga dapat mengelola program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat miskin.
