233
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 7.1. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulungan periode 2010-2015, yang berhubungan dengan Peran Strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam Validasi Registrasi Penduduk dan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilukada tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat disampaikan beberapa kesimpulan, sebagai berikut ini. 1.
Peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam hal validasi registrasi penduduk adalah berkaitan dengan pemutakhiran data pemilih, untuk pelaksanaan pilkada, dalam hal ini KPUD bukan sebagai lembaga yang melakukan registrasi penduduk, tetapi melainkan sebagai penyelenggara pilkada. Validasi tersebut dilakukan setelah pemerintah daerah dan KPUD melakukan proses serah terima Daftar Agregrat Kependudukan (DAK) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4). Selanjutnya KPUD beserta penyelenggara di tingkat bawah, yaitu PPS dibantu PPDP, RT, RW akan melakukan proses validasi data penduduk, dengan melakukan pencatatan kedalam formulir yang tersedia, menyangkut seluruh nama-nama penduduk atau WNI yang telah memenuhi syarat usia pemilih. Adapun pencatatan validasi registrasi penduduk dilakukan, antara lain berisi : a). Nomor urut; b). Nomor KTP; c). Nomor Induk Kependudukan (NIK); d). Nama lengkap; e). Tempat/ tanggal lahir (umur); f). Jenis Kelamin; g). Status perkawinan; h). Alamat tempat tinggal; i). Jenis cacat yang disandang. 233
234
2.
Peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam melakukan pemutakhiran data pemilih yang digunakan untuk penyelenggaraan pilkada. Adapun peran strategis KPUD tersebut, dengan melakukan pencocokan dan penelitian, kepada : (a). Warga yang telah memenuhi syarat usia pemilih, yaitu sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pilkada sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih; (b). Warga yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah atau pernah menikah; (c). Warga yang statusnya berubah dari anggota TNI dan POLRI menjadi status sipil atau purnatugas atau sebaliknya; (d). Warga yang tidak terdaftar dalam data pemilih yang digunakan untuk penyusunan daftar pemilih dalam pilkada berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah atau pemilu terakhir; (e). Warga yang telah meninggal dunia; (f). Warga yang pindah domisili atau sudah tidak berdomisili di desa atau di kelurahan tersebut; (g). Warga yang terdaftar pada dua atau lebih domisili yang berbeda; (h). Perbaikan penulisan identitas warga yang menjadi pemilih; (i). Warga yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
3.
Secara garis besar hambatan yang dialami dalam proses pemutakhiran data pemilih, pada penyelengaraan Pilkada Kabupaten Bulungan tahun 2010, secara teknis sangat dimungkinkan terjadi untuk pelaksanaan Pemilukada Langsung Kabupaten Bulungan 2015. Adapun hambatan yang dialami pada proses pemutakhiran data pemilih, untuk pelaksanaan Pilkada tersebut, adalah: : (a). Regulasi Pemilukada tentang tatacara Pemutakhiran Data Pemilih; (b). Sumberdaya Manusia Penyelenggara tingkat PPS, KPPS, dan
235
PPDP; (c). Pembiayaan Pelaksanaan Tahapan, Program dan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih; (d) Aksesibilitas dan luas wilayah dalam pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih; (e). Sosialisai tahapan Pemilukada tentang Pemutakhiran Data Pemilih; (f). Keterbatasan jumlah personil sekretariat KPUD. 4.
Peran KPU Kabupaten Bulungan dalam menemukan solusi, untuk mengatasi hambatan dalam pemutakhiran
data
pemilih pada pilkada. Regulasi
Pemilukada tentang tatacara Pemutakhiran Data Pemilih, yang dibuat pada tingkat KPUD sebagai landasan opersional yang bersifat teknis, jika ada beberapa hal yang belum terakomodir maka dituangkan dalam rapat pleno KPUD. Sumberdaya Manusia Penyelenggara tingkat PPS, KPPS, dan PPDP, dapat diatasi dengan memberdayakan PNS yang bertugas di pedalaman maupun daerah pesisir, atau masyarakat yang tidak memenuhi syarat pendidikan membuat surat pernyataan tentang keterbatasan SDM di daerah tersebut selanjutnya ditetapkan melalui rapat pleno KPUD. Berkaitan dengan Pembiayaan Pelaksanaan Tahapan, Program dan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih seharusnya telah tersedia sebelum tahapan persiapan pilkada dilaksanakan, hal ini dapat dikoordinasikan antara KPUD, DPRD dan PEMDA. Pembiayaan Pelaksanaan Tahapan, Program dan Kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih adalah merupakan hambatan yang belum teratasi dengan maksimal, hal ini dapat dilakukan dengan pengadaan HT (hand talky) untuk desa yang jauh dari pusat ibukota kabupaten, sewa mobil dengan double gardan, dan sewa speedboad. Sosialisai tahapan
236
Pemilukada tentang Pemutakhiran Data Pemilih, kurang maksimal, yang selama ini dilakukan pada tingkat kecamatan, maka dirubah polanya bahwa sosialisasi dilakukan pada setiap desa/kelurahan. Mengatasi Keterbatasan jumlah personil Sekretariat KPUD, dapat dilakukan dengan cara membuat surat permintaan penambahan staf sakretariat KPUD kepada Bupati Bulungan, atau membuat surat kepada Sekretaris Jendral KPU pusat untuk penambahan PNS organik yang ditempatkan di KPU Kabupaten Bulungan, dan selanjutnya dengan cara mengangkat tenaga kerja kontrak untuk tupoksi tertentu.
7.2. Rekomendasi. Beberapa rekomendasi atau saran yang dapat disampaikan, berkaitan dengan peran strategis KPU Kabupaten Bulungan dalam pemutakhiran
data
pemilih. Rekomendasi tersebut disampaikan dengan maksud untuk penguatan kelembagaan KPU Bulungan dalam menghadapi Pilkada Kabupaten Bulungan tahun 2015, adalah sebagai berikut : 1.
Berkaitan dengan terbatasnya waktu sosialisasi serta luasnya wilayah kerja, yang mengakibatkan tidak sampainya informasi tentang tahapan pilkada secara menyeluruh terhadap semua lapisan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, bahwa pelaksanaan sosialisasi Pilkada Kabupaten Bulungan pada tahun 2010 hanya dilakukan pada tingkat kecamatan, maka untuk sosialisasi Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2015,
237
yang berkaitan dengan validasi dan pemutakhiran data pemilih, polanya harus dirubah, yaitu sosialisasi dilakukan pada tingkat desa/kelurahan. 2.
Pelaksanaan penandatangan perjanjian dan penyerahan anggaran hibah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan kepada KPU Kabupaten Bulungan, diserahkan sepenuhnya untuk dikelola sebelum memasuki tahapan persiapan Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bulungan tahun 2015. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembayaran tepat waktu terhadap uang kelompok kerja, dan uang lembur maupun honorarium penyelenggara pada tingkat KPU Bulungan, PPK, PPS, KPPS dan PPDP.
3.
Pembuatan SK Bupati Bulungan, tentang standarisasi harga logistik maupun biaya lainnya untuk keperluan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2015, harus diselesaikan sebelum masuk tahapan pilkada. Hal ini dimaksudkan agar setiap Pelaksanaan Tahapan, Program dan Kegiatan Pemilukada Kabupaten Bulungan Tahun 2015, dapat dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
4.
Rapat pleno KPU Kabupaten Bulungan, dalam penetapan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar, untuk Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bulungan. Selanjutnya KPUD menyampaikan DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar tersebut, salah satunya kepada Pemerintah Daerah sebanyak 1 (satu) rangkap dalam bentuk data elektronik (softcopy). Setelah menerima data tersebut maka seharusnya Pemerintah Daerah yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan melakukan validasi terhadap data kependudukan. Hal ini dilakukan
238
karena pada saat pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh KPUD, ditemukan ada beberapa pemilih yang telah meninggal dunia, sementara didata kependudukan yang dikelola oleh pemerintah daerah belum dilakukan perbaikan data penduduk yang meninggal dunia tersebut.
