BAB VI PENYELENGGARARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
A.
KERJASAMA ANTAR DAERAH 1. Kebijakan dan Kegiatan Pasal 195 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang didasarkan pada pertimbangan
efisiensi
dan
efektivitas
pelayanan
publik,
sinergi
dan
saling
menguntungkan, yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah. Kerjasama antar daerah merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah. Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama termaksud, maka kebijakan kerjasama antar daerah diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas antar daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, baik yang dilaksanakan secara bilateral maupun regional sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kewilayahan. 2.
Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan a. Kegiatan Pengembangan Kerjasama Antar Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp.500.000.000,-, realisasi keuangan sebesar Rp.455.236.000,- atau 91%. Adapun Keluaran dari kegiatan ini terdiri dari : 1)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut berperan aktif dalam forum Mitra Praja Utama Tahun 2012 yaitu Rapat Gabungan MPU di Provinsi Banten yang diselenggarakan pada tanggal 11 s.d 13 April 2012, Forum Kerjasama Daerah MPU dimaksud beranggotakan 10 (sepuluh) provinsi, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Lampung, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, dimana dalam Forum Kerjasama MPU ini telah menhasilkan Keputusan Bersama Gubernur anggota MPU tentang jadwal Rapat Kerja Gubernur Anggota FKD MPU VI-1
Tahun 2013, Keputusan Bersama tentang Program Kerjasama Pembangunan Tahun 2013, dan Rekomendesi di bidang ekonomi dan keuangan, lingkungan dan infrastruktur, kesejahteraan sosial dan bidang pemerintahan kepada Pemerintah 2)
Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut aktif dalam serangkaian kegiatan forum kerjasama Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2012 yang telah menghasilkan program kerja APPSI Tahun 2013 yang diantaranya program kerja Rapat Kerja Nasional APPSI pada bulan Juni tahun 2013 serta Fasilitasi kerjasama antar daerah provinsi dalam Forum APPSI yang lebih bersifat kebijakan (rekomendasi) dalam kerangka implementasi otonomi daerah;
3)
kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Barat berperan aktif dalam Forum kerjasama lingkup Badan Kerjasama Pembangunan (BKSP) Jabodetabekjur yang telah menghasilkan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama wilayah Jabodetabekjur tentang Pembangunan Jalur Busway Koridor Utama Regional Jakarta-Bekasi Dan Jakarta-Tangerang, Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (Pmks) Jalanan Provinsi Dki Jakarta Ke Daerah Asal Di Provinsi Jawa Barat, serta dalam bidang Pendidikan dan Kesehatan lintas batas di wilayah Perbatasan Jabodetabekjur.
Pada kesempatan ini, perlu disampaikan keluaran kerjasama antar daerah pada Tahun 2012, sebagai berikut : 1)
Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah
Kabupaten/Kota
se-Jawa
Barat
tentang
Pengembangan
Puskesmas Menjadi Puskesmas Berfungsi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Jawa Barat. 2)
Tersedianya naskah Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat
dengan
Pemerintah
Kabupaten/Kota
se-Jawa
Barat
tentang
Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) di Jawa Barat. 3)
Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota
Di Jawa
Barat
Tentang
Pengembangan
Puskesmas Menjadi Puskesmas Berfungsi Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (Poned) Di Jawa Barat Tahun 2012. 4)
Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Penegakan Peraturan Daerah Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat Dengan Provinsi Dki Jakarta. VI-2
5)
Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Penegakan Peraturan Daerah Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat Dengan Provinsi Jawa Tengah.
6)
Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah
Provinsi
Banten
Tentang
Penyelenggaraan
Pemeliharaan
Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Penegakan Peraturan Daerah Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat Dengan Provinsi Banten. 7)
Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Provinsi Banten Tentang Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelanggaran Peraturan Daerah Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat Dengan Provinsi Banten.
8)
Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta Tentang Penanganan Gangguan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelanggaran Peraturan Daerah Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat Dengan Provinsi Dki Jakarta.
9)
Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah
Provinsi
Jawa
Tengah
Tentang
Penanganan
Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat
Gangguan
Serta Pelanggaran
Peraturan Daerah Di Wilayah Perbatasan Provinsi Jawa Barat Dengan Provinsi Jawa Tengah. 10) Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Provinsi Dki Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kota Bekasi, Dan Pemerintah Kota Tangerang Tentang Pembangunan Jalur Busway Koridor Utama Regional Jakarta-Bekasi Dan Jakarta-Tangerang 11) Keputusan Bersama Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jawa Tengah, Bupati Kuningan, Bupati Cirebon,Walikota Cirebon, Bupati Ciamis, Bupati Cilacap, Walikota Banjar, Bupati Brebes Dan Bupati Majalengka Tentang Badan Kerjasama Antar Daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Kuningan, Cirebon, Ciamis, Cilacap, Majalengka, Brebes Dan Banjar. 12) Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Pengembangan Air Minum Direktorat Jenderal Cipta Karya Dan Dinas Permukiman Dan Perumahan Pemerintah Provinsi
Jawa
Barat
Dan
Pemerintah
Kabupaten
Bandung
Tentang
Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Di Jawa Barat.
VI-3
b. Kegiatan Fasilitasi kegiatan Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama XII Tahun 2012 dengan alokasi anggaran sebesar Rp.750.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.730.100.000,- atau 97%. Adapun keluaran dari kegiatan ini yaitu berupa fasilitasi pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pribumi penyelenggaraan Rapat Kerja Gubernur Mitra Praja Utama XII Tahun 2012, yang menghasilkan Keputusan Bersama Gubernur anggota MPU tentang jadwal Rapat Kerja Gubernur Anggota FKD MPU Tahun 2013, Keputusan Bersama tentang Program Kerjasama Pembangunan Tahun 2013, Rekomendesi di bidang ekonomi dan keuangan, lingkungan dan infrastruktur, kesejahteraan sosial dan bidang pemerintahan kepada Pemerintah. 3.
Permasalahan dan Solusi a. Adanya inkonsistensi ketidakselarasan antara peraturan perundang-undangan yang mengatur kerjasama daerah dengan peraturan perundang-undangan sektoral. Solusi peningkatan konsultasi kepada Pemerintah Pusat dan koordinasi antar organisasi perangkat daerah pelaksana kerjasama. b. Perlu dioptimalkan peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah baik di lingkungan provinsi maupun kabupaten/kota.Solusi intensifikasi pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama khususnya di tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota. c.
Keterbatasan sumber daya manusia pengelola kerjasama baik secara kualitas maupun kuantitas. Solusi peningkatan wawasan/pemahaman aparatur pengelola kerjasama dan optimalisasi peran Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah baik di lingkungan provinsi maupun kabupaten/kota.
d. Belum tersedianya Rencana Induk Kerjasama antar Daerah untuk percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik. Solusi Penyusunan Rencana Induk Kerjasama antar Daerah untuk percepatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik; B.
Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga 1.
Kebijakan dan Kegiatan Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 195, bahwa Daerah dapat mengadakan kerjasama daerah dengan daerah lainnya atau kerjasama dengan pihak ketiga yang didasarkan pada pertimbangan
efisien,
efektivitas,
pelayanan
publik,
sinergi
dan
saling
menguntungkan. Sebagai tindaklanjut undang-undang tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerjasama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 VI-4
Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerjasama Daerah, disamping itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah. 2.
Alokasi dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.400.000.000,-, realisasi anggaran sebesar Rp.395.725.000,- atau 98,93%. Hasil pelaksanaan kegiatan adalah terfasilitasinya kerjasama yang diajukan oleh OPD di lingkungan Pemerintah Jawa Barat dengan pihak ketiga dan tercapainya target setiap OPD yang melibatkan atau yang bekerja sama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan
kegiatan/program
yang
dimiliki
setiap
OPD,
terselenggaranya
bimbingan teknis/advokasi tata cara penyusunan anggaran kerjasama daerah, tersusunnya kajian akademis ajian Akademis Pengembangan Kerjasama Publik Private Partner Ship dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol BIUTR, Soroja dan Cisundawu dan Kajian tentang Pemanfaatan Aset sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah melalui mekanisme Kerjasama. Adapun dalam pelaksanaan kerjasama daerah dengan pihak ketiga, Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memfasilitasi 25 (dua puluh lima) naskah kerjasama daerah dengan Pihak Ketiga, sebagai berikut : a.
Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bogor, PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Dan PT. Cibinong
Center Industrial EstateTentang Penyediaan Akses Jalan Menuju Tempat Pengolahan Dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Di Desa Nambo Dan Desa Lulut Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor. b.
Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II Tentang Konservasi Sumberdaya Air Di Daerah Aliran Sungai Citarum.
c.
Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang Pengembangan, Pembinaan dan Perlindungan Bahasa dan Sastera.
d.
Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kota Bandung dan Institut Teknologi Bandung tentang Penataan Seputar Kampus Institut Teknologi Bandung.
e.
Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Perumahan Rakyat Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentang Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa Provinsi Jawa Barat
VI-5
f.
Perjanjian Kerjasama Antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tentang Pembangunan
Shortcut Jalur Kereta Api Cibungur-Tanjungrasa. g. Kesepakatan Bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Kuningan, Pemerintah Kabupaten Brebes Tentang Pembangunan Bendungan Kuningan Di Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. h.
Perjanjian Kerjasama Antara Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Kabupaten Garut Tentang Penanganan Dan Penyelesaian Pembangunan Daerah Irigasi Leuwi Goong Di Kabupaten Garut.
i.
Perjanjaan Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tenang Pengelolaan Kas Umum Daerah.
j.
Perjanjian Kerjasama UNPAD dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pelatihan dan Fasilitasi Program Low External Input Sustainable Agriculture (LEISA) serta Pelatihan dan Fasilitasi Pengolahan Hasil Pertanian (PHP) dalam Kegiatan Program Hibah Kompetisi Institusi (PHKI).
k.
Kesepakatan Bersama Pembangunan/Pengembangan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Cianjur Sebagai Dampak Pembangunan PLTA
Upper Cisokan Pumped Storage. l.
Perjanjian Kerja Sama Antara Kementerian Pertanian, Kerjasama Tentang Pelaksanaan Program Uji Zuriat Sapi Perah Nasional Periode II.
m. Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) Tentang Penyusunan Kriteria Indikator Green Province Jawa Barat n.
Perjanjian
Kerjasama
Antara
Jhpiego,
Pemerintah
Provinsi
Jawa
Barat,
Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pemerintah Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Karawang, Dan Pemerintah Kabupaten Indramayu, Tentang Pelaksanaan Program Expanding Maternal And Newborn
Survival (Emas) Di Jawa Barat. o.
Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat tentang Penanganan Perkara Bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara di Luar dan di Dalam Pengadilan.
p.
Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Tentang Pemberian Beasiswa Pendidikan Kepada Masyarakat Jawa Barat Dan/Atau Pegawai Negeri Sipil Provinsi Jawa Barat
q.
Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan ITB Tentang Bidang Pendidikan, Pelatihan, Penelitian Dan Pembangunan Jawa Barat. VI-6
r.
Kesepakatan Bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kementerian Perhubungan tentang Pembangunan dan Penyelenggaraan Bandar Udara Baru di Kabupaten Majalengka.
s.
Kesepakatan Bersama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Dan Pemerintah Kabupaten Sumedang, Tentang Pelaksanaan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu SehariHari (Spgdt-S) Di Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat Dan Kabupaten Sumedang.
t.
kesepakatan bersama antara Karang Taruna Provinsi Jawa Barat dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.
u. Addendum Perjanjian Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Perum Bulog Divisi Regional Jawa Barat Tentang Subsidi Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat. v.
Addendum Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan PT.
Bank
Pembangunan
Daerah
Jawa
Barat
Dan
Banten,
Tbk.
TentangPengelolaan Dana Bergulir Bagi Usaha Mikro Dan Kecil. w. Addendum Perjanjina Kerjasama Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Tritunggal Lestari Makmur tentang Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan (Build, Operate and Transfer/BOT) aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa lahan yang terletak dijalan Diponegoro Nomor 27 dan Jalan Surapati Nomor 6 Bandung. x.
Perjanjian antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Pakar Indah tentang kerjasama Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT) aset milik /dikuasai Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupa lahan lapang Golf yang terletak di Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik Kota Bandung.
y. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Barat Tentang Pelaksanaan Program 300 Doktor Luar Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Jawa Barat Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat. z.
Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero) Dengan Tentang Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Dan Rawat Inap Bagi Peserta Askes Sosial.
3.
Permasalahan dan Solusi a.
Masih adanya peraturan perundang-undangan sektoral yang bertentangan dengan perundang-undangan pemerintahan daerah yang berhubungan dengan VI-7
pelaksanaan kerjasama daerah. Solusi, peningkatan koordinasi antar Organisasi Perangkat
Daerah (OPD)
Pemerintah Kabupaten/Kota
sebagai pelaksana
kerjasama serta konsultasi dengan Pemerintah; b.
Belum seluruh kementerian mengetahui dan memahami tentang peraturan kerjasama yang telah dibuat oleh pihak kementerian dan telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang tanpa terlebih dahulu dibahas dengan pemerintah provinsi.
Solusi,
kerjasama
baik
peningkatan di
wawasan/pemahaman
Pemerintah
Provinsi
Jawa
aparatur
Barat
dan
pengelola Pemerintah
Kabupaten/kota melalui sosialisasi peraturan perundang-Undangan tentang kerjasama daerah; c.
Keterbatasan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kerjasama. Solusi, mengusulkan anggaran yang diperlukan, baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
d.
Masih kurangnya minat swasta untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi
Jawa
Barat
dalam
meningkatkan
Pelayanan
Publik
di
dalam
pembangangunan ekonomi khususnya tentang investasi swasta pada bidang bidang infrastruktur di Provinsi Jawa Barat. C.
Kerjasama Pembangunan 1.
Kebijakan dan Kegiatan Pasal 195 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik, daerah dapat mengadakan kerjasama dengan daerah lainnya atau bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang didasarkan pada pertimbangan
efisiensi
dan
efektivitas
pelayanan
publik,
sinergi
dan
saling
menguntungkan, karena hubungan luar negeri masih menjadi domain dari Pemerintah Pusat maka ada Undang-Undang nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri serta dalam pembentukan perjanjian ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Sebagai pedoman pelaksanaan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri selain itu ditambah dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri diatur juga untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kerja sama daerah, VI-8
yang diantaranya mengatur bahwa pembinaan dan pengawasan kerja sama Pemerintah Daerah Pihak Luar Negeri dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, dan pembinaan dan pengawasan kerja sama Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan oleh Gubernur. Kerjasama antar daerah baik di dalam maupun di luar negeri pada hakikatnya merupakan sarana untuk memantapkan hubungan dan keterikatan antara daerah di luar negeri dan badan/lembaga luar negeri dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan dengan rencana pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah. Dengan memperhatikan esensi penyelenggaraan kerjasama termaksud, maka kebijakan kerjasama antar daerah dan badan lembaga luar negeri diarahkan pada peningkatan kerjasama untuk menciptakan sinergitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan antara Provinsi, Kabupaten dan Kota. 2.
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sesuai dengan arah kebijakan termaksud, telah dilakukan kegiatan Revitalisasi Kerjasama dengan Salah Satu Provinsi di Wilayah Asia dan Penjajakan Kerjasama di Wilayah Afrika Selatan serta Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama antar Pemerintah dan dengan Badan/Lembaga Luar Negeri, dengan hasil sebagai berikut : a.
Kegiatan Revitalisasi Kerjasama dengan Salah Satu Provinsi di Wilayah Asia dan Penjajakan Kerjasama di Wilayah Afrika Selatan: 1) Revitalisasi kerjasama dengan salah satu provinsi di wilayah Asia dilakukan melalui kunjungan kerja delegasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke Provinsi Chiang Rai, Kerajaan Thailand. Hasil dari kunjungan tersebut adalah Draft
Agreed Minutes antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Chiang Rai untuk bertukar pengetahuan dan tenaga ahli dalam bidang pertanian, pendidikan, budaya dan pariwisata, perdagangan dan industri, Penawaran beasiswa untuk 2 (dua) orang per tahun serta Intensive Training
Program for Tourism Hospitality Industry untuk 10 (sepuluh) orang selama 1½ bulan dari Universitas Mae Fah Luang, promosi potensi Jawa Barat melalui Indonesian Corner di lingkungan Universitas Mae Fah Luang, dan
Transfer of Knowledge tentang pengelolaan organic farm. 2) Penjajakan Kerjasama di Wilayah Afrika Selatan dilakukan melalui kunjungan kerja delegasi Pemerintah Provinsi Jawa Barat ke 2 (dua) provinsi di Afrika Selatan yaitu Limpopo dan Mpumalanga. Hasil dari kunjungan tersebut adalah Kesepakatan kerjasama antara KADIN Jawa Barat dan National African Federated Chamber of Commerce & Industry (NAFCOC) serta VI-9
Diplomatic & Executive Networking Centre (DENC) tentang Penguatan Kerjasama di Bidang Perdagangan dan Perekonomian, Business Forum antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pengusaha Provinsi Mpumalanga dan Limpopo dan pengusaha Jawa Barat, serta data peluang kerjasama antara Provinsi Jabar dan Limpopo. 3) Rapat Koordinasi Kerjasama Luar Negeri tentang Prospek Kerjasama dengan Provinsi Chiang Rai, Thailand & Provinsi di Afrika Selatan dan Rapat Koordinasi dalam rangka revitalisasi kerjasama dengan salah satu Provinsi di Wilayah Asia & Penjajakan Kerjasama di Wilayah Afrika Selatan. 4) Kajian Pakar Pengembangan Kerjasama Luar Negeri melalui Kerjasama Sister Province Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi di Afrika Selatan
dalam
Penguatan
Kerjasama
Pembangunan
Ekonomi
guna
Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah. b.
Kegiatan Fasilitasi dan Evaluasi Kerjasama antar Pemerintah dan dengan Badan/Lembaga Luar Negeri: 1) Fasilitasi Implementasi
kerjasama
antara
Kementerian Pendidikan &
Kebudayaan, Kementerian Agama dengan Lembaga Pemerintah Amerika Serikat Peace Corps dalam Bidang Pengajaran Bahasa Inggris dan Pelatihan Guru Bahasa Inggris. 2) Kerangka Acuan Kerja Program USAID PRIORITAS antara Pemprov Jabar dan USAID tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar di Jawa Barat. 3) Monitoring ke Kabupaten/Kota dalam rangka Inventarisir dan Evaluasi Kerjasama Kabupaten/Kota di Wilayah
Provinsi Jawa Barat dengan
Pemerintah/Badan/Lembaga di Luar Negeri. 4) Kajian Pemetaan Potensi Unggulan dan Kerjasama Luar Negeri Provinsi Jawa Barat. 5) Nota Pernyataan Kehendak Rencana Kerjasama Bidang Infrastruktur antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Intercorp International Limited, Amerika Serikat, dan New Frontiers Resources, Lebanon. 6) Rapat Koordinasi Kerjasama Luar negeri: Sosialisasi Mekanisme Pinjaman dan Hibah Luar Negeri serta prosedur izin perjalanan dinas Luar Negeri. 3.
Permasalahan dan Solusi a. Belum adanya kesepakatan kegiatan konkrit dari OPD teknis dari kedua daerah. Solusi mengintensifkan koordinasi dan konsultasi, khususnya dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai Instansi Vertikal dan Kementerian Luar Negeri sebagai
VI-10
penanggungjawab urusan hubungan luar negeri untuk menghindari multitafsir peraturan perundang-undangan secara berkesinambungan. b. SDM pengelola kerjasama baik di tingkat provinsi maupun di Kabupaten/Kota di Jawa Barat perlu ditingkatkan. Solusi peningkatan kapasitas aparatur pengelola kerjasama secara berkesinambungan melalui kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan
kerjasama
luar
negeri,
advokasi
teknis
mengenai
tatacara/prosedur dalam penyelenggaraan kerjasama luar negeri guna terciptanya suatu mekanisme pengelolaan kerjasama yang mampu menjaring mitra kerjasama yang potensial dengan kapabilitas dan kompetensi yang sesuai dan pertukaran informasi/pengetahuan dengan melakukan kunjungan kerja ke provinsi di Indonesia yang telah berhasil dalam menjalin kemitraan dengan pihak pemerintah di luar negeri maupun dengan badan/lembaga luar negeri. c. Pengorganisasian dan pelaksanaan penyelenggaraan kerjasama luar negeri masih belum tertata dengan baik serta terkoordinasi di dalam satu atap baik di lingkup OPD maupun Pemerintah Kota/Kabupaten. Solusi peningkatan koordinasi antar pengelola kerjasama luar negeri di lingkungan Provinsi Jawa Barat untuk meciptakan sinergi dan harmonisasi program dan menciptakan jejaring pengelola kerjasama luar negeri. d. Kurangnya komitmen untuk menindaklanjuti kerjasama yang telah dijalin oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui alokasi anggaran dan kegiatan yang konkrit baik di lingkup OPD maupun Pemerintah Kota/Kabupaten sehingga kerjasama cenderung berjalan stagnan. Solusi perlu adanya komitmen dan Political Will yang kuat dari Pimpinan untuk merealisasikan kerjasama yang telah dijalin dan juga komitmen dari OPD serta Pemerintah Kota/Kabupaten melalui pengalokasian anggaran kegiatan. D.
Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Provinsi 1.
Kebijakan dan Kegiatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota. Pemerintahan Daerah provinsi, kabupaten dan kota mengatur dan mengurus
sendiri
urusan
pemerintahan
menurut
asas
otonomi
dan
tugas
pembantuan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi dan tugastugas pembantuan. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah memiliki peran yang sangat kuat dalam menjaga kepentingan nasional dan Pemerintah memiliki kewenangan untuk menjamin bahwa kebijakan nasional dapat dilaksanakan VI-11
secara efektif di seluruh wilayah Indonesia. Penyerahan urusan pemerintahan yang sebagian besar diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota menuntut Pemerintah untuk memastikan bahwa kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan posisi gubernur selaku kepala daerah provinsi sekaligus berkedudukan sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi. Dalam hal ini gubernur mempunyai fungsi menjembatani dan memperpendek rentang kendali
pelaksanaan
tugas
dan
fungsi
Pemerintah
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah provinsi. Dalam Pasal 38 Undang Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi mempunyai tugas dan wewenang: a) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; b) koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota; c) koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Disamping pelaksanaan tugas tersebut gubernur sebagai wakili Pemerintah mempunyai tugas: a) menjaga kehidupan berbangsa, bernegara dalam rangka memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi; c) memelihara stabilitas politik; dan d) menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Peran gubernur sebagai wakil Pemerintah untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan, koordinasi dan penyelarasan kegiatan pembangunan di daerah akan dapat mengurangi ketegangan yang selama ini sering terjadi pada hubungan antara bupati/walikota
dan
gubernur.
Perbedaan
dalam
memahami
pola
hubungan
antarkedua tingkatan pemerintahan tersebut cenderung mempersulit koordinasi dan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota. Pengaturan peran gubernur sebagai wakil pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi jo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, pendanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui mekanisme dana dekonsentrasi yang dituangkan dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian Dalam Negeri. Dekonsentrasi Kementerian Dalam Negeri merupakan VI-12
bagian dari Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dan Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Pusat Dan Daerah serta Kerjasama Daerah. Penguatan fungsi gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi juga dimaksudkan
memperkuat
hubungan
antar
tingkatan
pemerintahan.
Dalam
pelaksanaan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah, maka hubungan antara gubernur dengan bupati/walikota bersifat bertingkat, dimana gubernur dapat melakukan
peran
pembinaan
dan
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Sebaliknya bupati/walikota dapat melaporkan permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah, termasuk dalam hubungan antar kabupaten/kota. Penyelenggaraan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 118-026 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dekonsentrasi Kegiatan Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi Tahun Anggaran 2012 dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun Anggaran 2012 Provinsi Jawa Barat, dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan. Program dan kegiatan dimaksud meliputi: a. Fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah dalam wewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; b. Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi; c.
Fasilitasi kesekretariatan gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi;
d. Koordinasi
perencanaan
dan
pelaporan
kinerja
penyelenggaraan
urusan
pemerintah di wilayah provinsi; e. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan daerah; f.
Koordinasi pengendalian
dan pelaporan administrasi keuangan dan aset
pemerintah di wilayah provinsi; g. Pengendalian urusan pemerintah di wilayah provinsi; dan h. Fasilitasi
peraturan
peraturan
perundang-undangan
yang
dibuat
oleh
kabupaten/kota.
VI-13
2.
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Realisasi pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi pada satuan kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah terselenggaranya rapat pimpinan daerah dalam mewujudkan Ketentraman
dan
ketertiban
masyarakat,
terselenggaranya
rapat
koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah Provinsi dengan pokok bahasan batas daerah, pertanahan, kerjasama daerah, otonomi daerah dan Standar Pelayanan Minimum (SPM), terselenggaranya rapat fasilitasi kesekretariatan gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi, terselenggaranya rapat koordinasi perencanaan dan pelaporan kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintah di wilayah Provinsi, terselenggaranya rapat koordinasi pengendalian dan pelaporan administrasi keuangan dan aset Pemerintah di wilayah Provinsi, terselenggaranya rapat pengendalian penyelenggaraan urusan Pemerintah di wilayah Provinsi dan terselenggaranya rapat penegakan peraturan perundang-undangan. 3.
Permasalahan dan Solusi Pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi masih lemah. Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya pelaksanaan peran gubernur sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi adalah keterbatasan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disediakan untuk mendanai pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil Pemerintah. Beberapa permasalahan dalam
pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Peningkatan Peran
Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi satker Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah keterlambatan dalam penetapan RKAKL menyebabkan kegiatan perencanaan (musrenbangprov) tidak dapat dilaksanakan, belum ada ketentuan yang mengatur mengenai penyampaian laporan keuangan (SAI) dari satker instansi vertikal ke gubernur selaku wakil Pemerintah di daerah, jumlah satker yang ada di Jawa Barat sebanyak 1114 satker sedangkan dalam juklak DIPA/RKAKL hanya dialokasikan untuk 60 satker. Solusi dari permasalahan tersebut, penetapan RKAKL ditetapkan bersamaan dengan JUKLAK nya. dibuat aturan yang jelas tentang kewajiban instansi vertikal di provinsi/kabupaten/kota untuk menyampaikan pelaporan keuangan dan fisik kegiatan setiap triwulan serta penambahan untuk alokasi yang disesuaikan dengan jumlah satker yang berada di Provinsi Jawa Barat.
VI-14
E.
Pembinaan Batas Wilayah 1.
Kebijakan dan Kegiatan Landasan kebijakan dalam pelaksanaan batas daerah, sebagai berikut : a.
Undang Undang yang berlaku sebagai Lex Generalis, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan acuan dasar dan umum terkait segala hal pemerintahan daerah;
b.
Undang Undang yang berlaku sebagai Lex Specialis, yaitu berbagai undangundang tentang Pembentukan Daerah Otonom;
c.
Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2002 jo Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Daerah;
d.
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Ketelitian Peta Tata Ruang;
e.
Peraturan Daerah/Peraturan Pemerintah yang terkait dengan Pembentukan Wilayah Tingkat Kecamatan/Desa;
f.
Kesepakatan Antar Daerah Tentang Batas;
g.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah; dan
h.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 Tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Wilayah Desa. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penegasan Batas Daerah, menyatakan bahwa Penegasan Batas Daerah adalah kegiatan penentuan batas secara pasti di lapangan yang dititikberatkan pada upaya mewujudkan batas daerah yang jelas dan pasti, baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan serta dilakukan dalam rangka menentukan letak dan posisi batas secara pasti di lapangan sampai dengan titik koordinat di atas peta. Beberapa prinsip pokok penegasan batas daerah, yaitu mewujudkan batas antar daerah yang jelas dan pasti baik dari aspek yuridis maupun fisik di lapangan, berpedoman
pada
batas-batas
daerah
tersebut
dalam
undang-undang
pembentukannya daerah, melalui tahapan yang disepakati, dilakukan oleh Tim Penegasan
Batas
Daerah
(PBD)
Pusat,
Provinsi
dan
Kabupaten/kota
serta
penyelesaian perselisihan batas daerah antar provinsi, dan kabupaten/kota. Batas Daerah sangat penting, untuk tertib admisitrasi kewilayahan, tertib penyelenggaraan pembangunan, tertib pelayanan umum dan tertib kegiatan kemasyarakatan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan. bahwa penataan batas daerah bukan berarti mengkotakkan wilayah nusantara, tetapi sifatnya lebih pada penataan batas wilayah kerja administrasi pemerintahan, yang pada gilirannya
VI-15
mempermudah koordinasi pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kehidupan masyarakat di wilayahnya. Jadi kunci suksesnya adalah kesepakatan. Peran Pemerintah Provinsi adalah memfasilitasi penegasan batas daerah, melaksanakan penegasan batas daerah, memfasilitasi penyelesaian perselisihan batas daerah dan koordinator Tim Penegasan Batas Daerah yang bersangkutan. Provinsi Jawa Barat terdiri dari 26 kabupaten/kota memiliki 65 segmen perbatasan, baik yang berbatasan antar kabupaten/kota di Jawa Barat maupun antar kabupaten/kota di Jawa Barat dengan kabupaten/kota di Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Dari 65 segmen batas yang sudah mendapatkan penetapan dari Menteri Dalam Negeri, baru 22 segmen yang sudah ditetapkan. Jadi masih terdapat 43 segmen yang belum ditetapkan. 2.
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Perkembangan penyelesaian penegasan batas daerah di Provinsi Jawa Barat, dari 48 segmen batas daerah yang belum ditetapkan tersebut secara bertahap telah dilaksanakan penegasan batas secara pasti di lapangan dan diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan. Segmen batas daerah yang sudah ditetapkan sebanyak 22 segmen, sebagai berikut: No
Segmen
1.
Kab. Ciamis
Kab. Cilacap Prov.Jateng
2.
Kab. Cirebon
Kab. Brebes Prov.Jateng
3.
Kota Banjar
Kab. Cilacap Prov.Jateng
4.
Kab. Kuningan
Kab. Brebes Prov.Jateng
5.
Kab. Kuningan
Kab. Cilacap Prov.Jateng
6.
Kab. Kuningan
Kabupaten Majalengka
7.
Kab. Subang
Kabupaten Sumedang
8.
Kab. Majalengka
Kabupaten Sumedang
9.
Kab. Indramayu
Kabupaten Sumedang
10.
Kab. Garut
Kabupaten Sumedang
Status Permendagri No. 2 Tahun 2009 Permendagri No. 2 Tahun 2009 Permendagri No. 2 Tahun 2009 Permendagri No. 2 Tahn 2009 Permendagri No. 2 Tahun 2009 Permendagri No.14 Tahun 2009 Permendagri No.13 Tahun 2008 Permendagri No.13 Tahun 2008 Permendagri No.13 Tahun 2008 Permendagri No.13 Tahun 2008
Panjang Batas ±61.2498 KM ±31.5795 KM + 20.5017 KM + 29.8701 KM + 19.3695 KM +34.4655 KM + 46.4979 KM + 84.1491 KM + 43.2234 KM + 36.8076 KM
VI-16
11.
Kab. Bandung
Kabupaten Sumedang
12.
Kab. Ciamis
Kabupaten Kuningan
13.
Kab. Cirebon
Kabupaten Indramayu
14.
Kab. Cirebon
Kabupaten Kuningan
15.
Kab. Cirebon
Kabupaten Majalengka
16.
Kab. Ciamis
Kota Banjar
17.
Kab. Ciamis
Kabupaten Tasikmalaya
18.
Kab. Ciamis
Kota Tasikmalaya
19.
Kab. Ciamis
Kab. Majalengka
20.
Kota Tasikmalaya
Kab. Tasikmalaya
21.
Kab. Bogor
Kab. Lebak Provinsi Banten
22.
Kab. Sukabumi
Kab. Lebak Provinsi Banten
Permendagri No.13 + 44.9661 KM Tahun 2008 Permendagri No.14 + 27.8388 KM Tahun 2009 Kepmendagri No.246 + 41.2587 KM Th 2004 Kepmendagri No.246 + 66.5334 KM Th 2004 Kepmendagri No.246 + 31.3575 KM Th 2004 Permendagri No.59 + 59.9733 KM Tahun 2011 Permendagri No.58 + 118.1484 KM Tahun 2011 Permendagri No.56 + 13.8306 KM Tahun 2012 Permendagri No.54 + 29.5704 KM Tahun 2012 Permendagri No.58 + 67.5213 KM Tahun 2012 Permendagri No.55 + 74.7252 KM Tahun 2012 Permendagri No.57 + 39.6381 KM Tahun 2012
Segmen Batas Daerah yang masih dalam proses penetapan, sebagai berikut: No
Segmen
Status
1
Kab. Indramayu Kab.Majalengka
PBD APBN 2009, Verifikasi 2010
Panjang Batas + 72.594 KM
Tindak Lanjut FINALISASI PERMENDAGRI
Penegasan Batas Daerah yang dilaksanakan Tahun 2012, sebagai berikut: No
SEGMEN
STATUS
PANJANG BATAS
TINDAK LANJUT
1
Kab.Karawang
Kab. Subang
12 Pilar
+ 36.9963 KM
PBD APBN 2012
2
Kab. Bandung
Kota Bandung
25 Pilar
+ 43.0014 KM
PBD APBN 2012
3
Kab. Bekasi
Kota Bekasi
27 Pilar
+ 41.7027 KM
PBD APBN 2012
4
Kab. Bogor
Kota Bogor
37 Pilar
+ 73.3599 KM
PBD APBN 2012
5
Kab. Garut
Kab. Tasikmalaya
41 Pilar
+ 107.2371 KM PBD APBN 2012
VI-17
6
Kota Bandung
Kota Cimahi
5 Pilar
+ 12.2211 KM
PBD APBN 2012
7
Kab. Bogor
Kota Bekasi
21 Pilar
+ 41.7582 KM
PBD APBD 2012
8
Kab. Majalengka
Kab. Tasikmalaya
2 Pilar
+ 6.2271 KM
PBD APBD 2012
Segmen Penegasan Batas Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dengan Provinsi Banten dan DKI. Jakarta Tahun 2012, sebagai berikut : No
SEGMEN
STATUS
PANJANG BATAS
TINDAK LANJUT
1
Kab. Bogor
Kota Tangerang Selatan Prov.Banten
PBD Belum
+ 0.1554 KM
PBD APBN 2012
2
Kota Depok
Kota Tangerang Selatan Prov.Banten
PBD Belum
+ 11.5218 KM
PBD APBN 2012
3
Kab. Bogor
Kabupaten Tangerang Prov.Banten
PBD Belum
+ 50.5272 KM
PBD APBN 2012
4
Kota Depok
Kota Jakarta Selatan Prov.Dki Jkt
PBD Belum
+ 22.9326 KM
PBD APBN 2012
5
Kab. Bekasi
Kota Jakarta Timur Prov.Dki Jkt
PBD Belum
+ 3.0858 KM
PBD APBN 2012
6
Kota Bekasi
Kota Jakarta Timur Prov.Dki Jkt
PBD Belum
+ 38.4171 KM
PBD APBN 2012
7
Kota Depok
Kota Jakarta Timur Prov.Dki Jkt
PBD Belum
+ 15.3846 KM
PBD APBN 2012
8
Kab. Bekasi
Kota Jakarta Utara Prov.Dki Jkt
PBD Belum
+ 6.6378 KM
PBD APBN 2012
Verifikasi Batas Daerah Tahun 2012 untuk proses penetapan Permendagri, sebagai berikut: No
Segmen
Status
Panjang Batas
1.
Kab. Subang
Kab. Indramayu
PBD Selesai
+ 84.1491 KM
2.
Kab.Bandung Barat
Kab.Bandung
PBD Selesai
+ 63.9693 KM
3.
Kab.Bandung Barat
Kota Cimahi
PBD Selesai
+ 24.864 KM
3.
Kab. Karawang
Kab. Purwakarta
PBD Selesai
+ 54.3567 KM
VI-18
3.
Permasalahan dan Solusi Sampai saat kondisi di Jawa Barat masih banyak daerah belum melaksanakan penegasan batas daerah secara pasti di lapangan yang dilaksanakan dengan sistematis dan terkoordinasi. Batas daerah yang ada masih imajiner, hal ini akan memudahkan terjadinya konflik di wilayah perbatasan, sehingga dapat mengganggu penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan menjadi tidak optimal. Agar pelaksanaan penegasan batas daerah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
F.
Pencegahan Dan Penanggulangan Bencana 1.
Bencana Yang Terjadi Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 terdapat 12 potensi bencana di Provinsi Jawa Barat, sebagai berikut : Potensi Bencana Provinsi Jawa Barat POTENSI BENCANA PROVINSI JAWA BARAT BERDASARKAN CATATAN SEJARAH 7. Kekeringan
1.
Banjir
2.
Gelombang ekstrim dan abrasi
8.
Epidemi dan wabah penyakit
3.
Gempa bumi
9.
Konflik Sosial
4.
Kebakaran Hutan dan lahan
10.
Cuaca ekstrim
5.
Gagal teknologi
11.
Tanah Longsor
6.
Letusan gunung Api
12.
Tsunami
Sumber : Data & Informasi Bencana Indonesia 2012 Berdasarkan kecenderungan kejadian 10 tahun terakhir dan tingkat risiko tiaptiap bencana yang ada, Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat memperlihatkan bahwa terdapat beberapa jenis potensi bencana yang membutuhkan prioritas penanganan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tercatat 7 dari 12 jenis potensi bencana menjadi Bencana Prioritas. Bencana Prioritas Provinsi Jawa Barat adalah untuk potensi bencana gempabumi, tsunami, letusan gunung api, banjir, longsor, cuaca ekstrim dan kekeringan. Dengan menggunakan metodologi pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengkajian Risiko Bencana, bencana-bencana prioritas ini dapat mendatangkan kerugian bagi daerah-daerah di Provinsi Jawa Barat seperti yang terlihat pada Tabel 2.
VI-19
Tabel di bawah ini memperlihatkan bahwa masyarakat terdampak terbesar terjadi bila Provinsi Jawa Barat terkena bencana kekeringan. Kerugian terbesar terjadi bila Provinsi Jawa Barat secara masif terkena bencana gempabumi atau kekeringan. Kerusakan lingkungan parah akan terjadi bila Provinsi Jawa Barat terkena bencana longsor secara masif. Longsor masif ini terjadi bila Provinsi Jawa Barat terkena letusan gunung api yang menimbulkan gempabumi dan longsoran sebagai bencana turunannya. Jenis Bencana dan Tingkat Kerugian Bencana Prioritas Provinsi Jawa Barat
32.792.740
734,458
Potensi Kerusakan Lingkungan (Hektar) 3.749.911
Tsunami
126.908
14,624
27.945
Letusan Gunung Api
572.471
45,004
35.150
8.664.638
324,901
670.563
Longsor
37.239.279
734,458
3.753.445
Cuaca Ekstrim
12.538.639
565,423
1.142.105
Kekeringan
37.695.006
734,458
3.696.161
129.629.681
3.153,326
13.075.280
Potensi Bencana Gempabumi
Banjir
Total
Masyarakat Terdampak (orang)
Potensi Kerugian (Trilyun Rupiah)
Sumber: Kajian Risiko Bencana Provinsi Jawa Barat, 2012 Dari 7 bencana prioritas ini, terlihat bahwa 5 diantaranya adalah jenis potensi bencana yang tidak dapat dicegah. Potensi bencana tersebut adalah gempabumi, tsunami, letusan gunung api, cuaca ekstrim dan kekeringan. Untuk potensi-potensi bencana tersebut, pola mitigasi merupakan salah satu strategi yang diharapkan mampu mengurangi dampak kejadian bencana. Mitigasi adalah upaya untuk meredam risiko bencana dengan memberikan penghalang baik secara fisik (struktural) maupun non fisik (non struktural) antara potensi bencana dengan kerentanan wilayah. Pada Tahun 2012 terjadi beberapa kejadian bencana seperti pada tangal 4 april 2012 longsor di Desa Gardujati Dusun Cicadas Kecamatan Penawangan Kab. Ciamis, 25 April 2012 longsor terjadi di Kp. Cigudeg Desa Pasirmadam, Kecamatan Jasinga Kab. Bogor, 10 Mei 2012 Longsor di Kp. Cilimus, Desa Babakan Kecamatan Cipongkor Kab. Bandung Barat, 30 Mei 2012 longsor di Kp. Blok Cimanggu Desa Cimangkuk Kecamatan Sukalarang Kab. Sukabumi, 16 Juni 2012 Kebakaran terjadi di Desa Baranang Siang Kecamatan Cipongkor Kab. Bandung Barat, 5 Mei 2012 Banjir di Desa Awirangan Kab. Kuningan, 1 April 2012 Angin Puting Beliung di Desa Jayaraga Kelurahan Pataruman Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut, Gempa Bumi terjadi di VI-20
Kabupaten Bogor Desa Cibunian dan Desa Purwabakti, dari beberapa kejadian atas mengalami beberapa susulan kejadian. 2.
Penanganan Bencana Provinsi Jawa Barat merupakan wilayah dengan jumlah dan variasi bencana terbanyak di indonesia. Dari mulai gempa bumi, tsunami, gunung berapi, puting beliung, banjir, tanah longsor, banjir bandang dan lain-lain. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Barat telah menangani 574 bencana terjadi pada Tahun 2012 dan diantaranya bencana hidrometeorologi seperti banjir 86 kejadian dan longsor 122 kejadian. Badan Penanggulangan Bencana daerah Provinsi Jawa Barat juga memprediksi bahwa sebanyak 14 Kabupaten/Kota dan 199 Kecamatan berpotensi banjir serta 12 Kabupaten/Kota dan 81 Kecamatan berpotensi terjadi bencana tanah longsor.
3.
Antisipasi Daerah Dalam Menghadapi Kemungkinan Bencana Dalam upaya mengantisipasi kemungkinan bencana, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah mempersiapkan : a. Anggaran APBD TA 2012 untuk kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana sebesar Rp.14.371.542.947,- . b. Personil BPBD sebanyak 64 orang, TRC 50 orang dari unsur PNS, Relawan 2.500 orang dari unsur masyarakat dan Fasilitator RR sebanyak 921 orang dari Kab/Kota di Jawa Barat. c. Kebutuhan dasar logistik dan peralatan yaitu : 1)
Tenda (Tenda Regu sebanyak 20 Unit, Tenda Pleton 20 Unit, Tenda Gulung/Terpal sebanyak 100 buah);
2)
Perahu Karet (Perahu Kapasitas 8 orang sebanyak 4 Unit, Perahu Kapasitas 6 orang sebanyak 14 Unit);
3)
Alat-alat Komunikasi (Handy Talkie sebanyak 20 buah, Rig sebanyak 4 buah, GPS sebanyak 6 buah;
4)
Mobil Dapur Umum Lapangan 2 unit;
5)
Kendaraan Rescue 6 Unit;
6)
Kendaraan Pic up 1 Unit;
7)
Mobil Box 1 Unit, Mobil Tangki Air 1 Unit, Mobil Penjernih Air 1 Unit, Motor Trail 2 Unit;
8)
Genset 16 Unit, Veltbet 100 buah, Cahainshaw 3 Unit, Bronjong 300 m, Tandu 5 buah, Raincoat 50 buah, Kantong Mayat 100 buah;
VI-21
9)
Peralatan Tim Rescue 5 Unit, Personal Equipmen 15 Unit, Sepatu boat 200 buah, Lampu Sorot 14 Unit dan Peralatan bantuan dari Bank Mandiri dan BRI berupa Perahu 5 unit, dan genset 5 Unit, Tenda Pleton 10 serta 5 set Peralatan Dapur Umum Lapangan.
10) Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Bajir dan Tanah Longsor di Jawa Barat; 11) Menyelenggarakan Pelatihan Mitigasi Bencana di tingkat masyarakat, untuk meningkatkan
kemampuan
melaksanakan
kegiatan
masyarakat
pengurangan
dalam
resiko
merencanakan
bencana
di
dan
lingkungan
perumahan dan permukiman; 12) Menyelenggarakan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan dalam Kegiatan Mitigasi Bencana; 13) Menyelenggarakan Sosialisasi Kegiatan Pengurangan Resiko Bencana kepada seluruh Stakeholders kebencanaan Jawa Barat. Serta memetakan Daerah Rawan Bencana secara komprehensif, guna optimalisasi dan sinkronisasi program mitigasi bencana di Jawa Barat. 14) Melakukan Simulasi & Sosialisasi Kebencanaan secara berlanjut kepada masyarakat, sehingga tercapai masyarakat sadar bencana di Jawa Barat, khususnya di daerah rawan bencana. 15) Melakukan Penguatan Kelembagaan Pusdalops BPBD Provinsi Jawa Barat, sebagai basis data pengambilan kebijakan dan pengendalian operasional kebencanaan di Jawa Barat. 16) Menginventarisasi Daerah Rawan Bencana sebagai dasar untuk memetakan ancaman bencana yang terjadi. 17) Menyusun Rencana Kedaruratan Penanggulangan Bencana dan Rencana Mitigasi Bencana. 18) Melakukan sinergi program dan kegiatan lintas SKPD, baik dalam lingkup kab/kota, provinsi maupun dengan Kementerian & Lembaga di tingkat pusat yang dirumuskan dalam Forum OPD Bidang Kebencanaan serta Rakor Kebencanaan di Tingkat wilayah Perwakilan. G.
Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 1.
Kebijakan dan Kegiatan Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan bagian dari tugas umum pemerintahan yang sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan dan pelayanan umum yang dilaksanakan di kabupaten/kota, guna
VI-22
mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum sebagai upaya penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Jawa Barat arah kebijakan ditujukan pada penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum, serta pembinaan kerukunan
hidup
dalam
bermasyarakat
guna
pelaksanaan
penyelenggaraan
ketenteraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif. 2.
Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Realisasi dari pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pemeliharaan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat di Jawa Barat adalah terselenggaranya hubungan dan jalinan kerjasama antar pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dan Instansi terkait yang menangani keamanan dan ketertiban di Jawa Barat.
3.
Permasalahan dan Solusi Belum optimalnya peningkatan dan pemantapan keterpaduan program kegiatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui pemeliharaan ketenteraman, ketertiban umum serta stabilitas daerah, lemahnya evaluasi serta sinergitas dan harmonisasi kebijakan dengan kabupaten/kota. Solusinya adalah meningkatkan koordinasi pemeliharaan ketertiban umum, mengambil langkah-langkah stategis melalui deteksi dini terhadap berbagai
kemungkinan
permasalahan
yang
berkembang,
melakukan
evaluasi
ketenteraman dan ketertiban umum yang tersebar di wilayah kabupaten/kota, mengkoordinasikan dengan memadukan pola pengamanan serta pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum bersama kabupaten/kota.
VI-23
