BAB. V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, PENDANAAN INDIKATIF
A. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN Pelaksanaan
pembangunan
ketenagakerjaan,
ketransmigrasian
dan
kependudukan diwujudkan melalui 6 (enam) program prioritas utama beserta implementasi kegiatannya, yang meliputi : a. Bidang Ketenagakerjaan Terdiri dari 4 (empat) program prioritas, yakni : 1) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja. Untuk mendorong pembentukan tenaga kerja yang memiliki karakter, mampu dalam mengantisipasi perubahan teknologi dan persyaratan kerja, serta mengisi lapangan kerja di dalam maupun luar negeri melalui peningkatan kualitas SDM dan optimalisasi penyelenggaraan pelatihan di UPT Pelatihan Kerja yang akan ditingkatkan dan bertaraf internasional. Implementasi kegiatannya berupa :
RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR 2009 – 2014.
73
(1) Pendidikan kemasyarakatan produktif pada Bidang Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja; (2) Pendidikan
kemasyarakatan
produktif
dalam
rangka
pengembangan standard kompetensi kerja dan sistem sertifikasi kompetensi tenaga kerja; (3) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka peningkatan revitalisasi dan kualitas lembaga pelatihan kerja; (4) Pendidikan
kemasyarakatan
produktif
dalam
rangka
penyelenggaraan program pelatihan kerja berbasis kompetensi; (5) Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau. 2) Program Perluasan dan penempatan Tenaga Kerja. Untuk menciptakan perluasan kesempatan kerja baik di sektor formal maupun sektor informal secara remuneratif, produktif, layak dan sejahtera, baik di dalam maupun di luar negeri, serta mendorong peningkatan pelayanan penempatan formal untuk kebutuhan pasar kerja di dalam dan luar negeri. Implementasi kegiatannya berupa : (1) Pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM); (2) Penciptaan lapangan kerja/perluasan kerja;
RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR 2009 – 2014.
74
(3) Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penempatan tenaga kerja di luar negeri; (4) Pendidikan
kemasyarakatan
produktif
dalam
rangka
penempatan tenaga kerja dalam negeri; (5) Penyempurnaan peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel; (6) Pengembangan dan peningkatan bimbingan jabatan, bursa kerja khusus dan bursa kerja pemerintah dan swasta (BKP/BKS) melalui Pusat Layanan Karir Terpadu (PLKT). 3) Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja. Untuk
perbaikan
pemberdayaan
syarat
lembaga
kerja hubungan
dan
sistem
industrial
pengupahan, serta
fasilitasi
penyelesaian perselisihan dan pembinaan hubungan industrial. Implementasi kegiatannya berupa : (1) Pembinaan dan pengembangan syarat kerja yang harmonis; (2) Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial secara adil, konsisten dan transparan; (3) Mendorong pembentukan dan pemberdayaan lembaga-lembaga ketenagakerjaan; (4) Pemberdayaan mediator, konsiliator dan arbiter.
RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR 2009 – 2014.
75
4) Program Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Untuk
peningkatan
profesionalisme
tenaga
pengawas
ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja perempuan, tenaga kerja anak,
pengawasan
keselamatan dan kesehatan kerja.
Implementasi kegiatannya berupa : (1) Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum ketenagakerjaan; (2) Penguatan
kapasitas
kelembagaan
pengawasan
ketenagakerjaan; (3) Pembinaan dan penerapan keselamatan kerja pada sektor industri dengan resiko kecelakaan kerja tinggi; (4) Peningkatan pencegahan terhadap eksploitasi dari berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak dan pekerja perempuan; (5) Peningkatan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja, baik sektor pekerja formal maupun informal; (6) Peningkatan perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia dan Kesehatan Keselamatan Kerja.
RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR 2009 – 2014.
76
b. Bidang Kependudukan. 5) Program Kependudukan. 1. Untuk mendorong terakomodasinya hak-hak setiap penduduk untuk memperoleh dokumen kependudukan dan meningkatkan kuantitas kepemilikan dokumen kependudukan, mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan serta peningkatan pelayanan publik. 2. Untuk
mewujudkan
komitmen
nasional
dalam
rangka
menciptakan sistem pengenal tunggal berupa NIK bagi seluruh penduduk
Indonesia,
sehingga
data
penduduk
dapat
diintegrasikan dan direlasionalkan dengan data hasil rekaman pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan berlaku nasional
guna membangun sistem yang mampu
menghimpun data kependudukan yang cepat dan akurat serta mengembangkan sarana komunikasi data, jaringan bank data dengan akses Nomor Induk Kependudukan (NIK) tunggal. Implementasi kegiatannya berupa : (1) Penataan administrasi sistema Nomor Induk Kependudukan (NIK); (2) Pembangunan dan pengembangan SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) terpadu;
RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR 2009 – 2014.
77
(3) Fasilitasi
sosialisasi,
koordinasi,
sinkronisasi
dan
evaluasi
kebijakan umum, dan identitas administrasi kependudukan dan catatan sipil. c. Bidang Ketransmigrasian. 6) Program Mobilitas Penduduk. 1. Untuk mendapatkan animo calon transmigran yang memiliki kemampuan, dengan
pengetahuan
kebutuhan
pengembangan
dan
dan
dan
keterampilan
keahlian
yang
pelaksanaan
yang
dibutuhkan
kegiatan
di
sesuai guna daerah
penempatan. 2. Untuk
menjembatani
kepentingan
daerah
asal
(pengirim)
maupun daerah tujuan (penerima) yang tertuang dalam perjanjian formal (MoU). Kerja sama ini sangat bermanfaat sebagai
sarana
saling
berbagi
pengalaman
(sharing
of
experiences), manfaat (sharing of benefits), dan saling memikul tanggung
jawab
pembiayaan
pembangunan
(sharing
of
burdens), terutama untuk pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang menuntut skala ekonomi tertentu agar efisien untuk masing-masing daerah. Implementasi kegiatannya berupa : (1) Kerjasama antar daerah Provinsi, Kab./Kota luar Jawa; (2) Optimalisasi penempatan calon transmigran.
RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR 2009 – 2014.
78
B.
PENDANAAN INDIKATIF a) Bidang Ketenagakerjaan. 1)
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
No
Kegiatan
1.
Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka pengembangan standart kopetensi kerja dan sistem sertifikasi kopetensi tenaga kerja.
2.
Pendanaan Indikatif ( Rp. ) dalam ribuan 2009
2010
2011
2012
2013
2014
--
1.250.000
1.350.000
1.500.000
1.650.000
1.700.000
Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka penyelenggaraan program² pelatihan kerja berbasis kopetensi di UPT-PK se Jatim.
--
16.000.000
17.000.000
17.500.000
18.500.000
19.500.000
3.
Pemdidikan kemasyarakatan produktif pada bidang peningkatan produktivitas tenaga kerja.
--
4.
Pendidikan kemasyarakatan produktif dalam rangka Peningkatan relevansi dan kualitas lembaga pelatihan kerja di UPTPK se Jatim.
--
16.000.000
17.000.000
18.000.000
19.000.000
20.000.000
6.
Penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan bagi tenaga kerja industry hasil tembakau.
--
48.000.000
49.000.000
50.000.000
51.000.000
52.000.000
7.
Perencanaan, pengembangan dan informasi ketenagakerjaan, ketransmigrasian dan kependudukan.
--
4.000.000
4.500.000
5.000.000
5.500.000
6.000.000
17.000.000
18.100.000
19.650.000
RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR 2009 – 2014.
21.200.000
22.250.000
79
2) Program Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja.
No
Kegiatan
1.
Penciptaan lapangan kerja / Perluasan kerja.
2. 3. 4. 5.
6.
2010
2011
2012
2013
2014
--
6.000.000
6.250.000
6.550.000
6.850.000
7.200.000
Pembentukan tenaga kerja mandiri (TKM).
--
3.650.000
4.000.000
3.550.000
4.700.000
5.000.000
Penempatan tenaga kerja dalam negeri Penempatan tenaga kerja luar negeri Pengembangan dan peningkatan bimbingan jabatan, bursa kerja khusus, dan bursa kerja pemerintah dan swasta (BKP/BKS) melalui PLKT, Radio Jab FM.
--
2.500.000
2.750.000
2.800.000
2.850.000
2.900.000
--
7.000.000
7.250.000
7.300.000
7.350.000
7.400.000
--
950.000
1.050.000
1.150.000
1.250.000
1.350.000
Penyempurnaan paraturan dan kebijakan ketenagakerjaan agar tercipta pasar kerja yang fleksibel.
--
1.150.000
1.350.000
1.550.000
1.750.000
1.900.000
3)
Kegiatan
1.
Pemeliharaan dan pengembangan kesempatan kerja yang harmonis antar pelaku produksi. Fasilitasi pencegahan dan penyelesaian permasalahan hubungan industrial secara adil, konsisten dan transparan. Mendorong pembentukan dan pemberdayaan lembaga² ketenagakerjaan. Pemberdayaan mediator, konsiliator dan arbiter.
3.
4.
2009
Program Pengembangan Hubungan Industrial dan syarat kerja.
No
2.
Pendanaan Indikatif ( Rp. ) dalam ribuan
Pendanaan Indikatif ( Rp. ) dalam ribuan 2009
2010
2011
2012
2013
2014
--
2.100.000
2.150.000
2.150.000
2.150.000
2.150.000
--
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
1.250.000
--
650.000
900.000
900.000
1.000.000
900.000
--
450.000
650.000
650.000
650.000
700.000
RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR 2009 – 2014.
80
4)
Program Pengawasan dan Perlindungan Tenaga Kerja. Pendanaan Indikatif ( Rp. ) dalam ribuan
No
Kegiatan
1.
Peningkatan pengawasan, perlindungan, dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
--
450.000
500.000
600.000
650.000
750.000
2.
Penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan.
--
1.250.000
1.400.000
1.650.000
1.850.000
2.125.000
3.
Pembinaan dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada sektor dengan resiko kecelakaan kerja tinggi.
--
650.000
800.000
900.000
1.050.000
1.200.000
4.
Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia (TKI).
--
2.000.000
2.000.000
2.000.000
3.000.000
3.000.000
5.
Peningkatan pencegahan terhadap eksplorasi dan berbagai bentuk pekerjaan terburuk anak dan pekerjaan perempuan.
--
750.000
775.000
800.000
825.000
850.000
6.
Peningkatan kepersertaan jaminan sosial tenaga kerja, baik sektor pekerja formal maupun informal.
--
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
2009
2010
2011
2012
RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR 2009 – 2014.
2013
2014
81
b) Bidang Kependudukan. Program Kependudukan. Pendanaan Indikatif ( Rp. ) dalam ribuan
No
Kegiatan
2011
2012
2013
2014
1.
Penataan administrasi sistem nomor induk kependudukan (NIK).
--
2.800.00
4.250.000
3.250.000
3.600.000
2.250.000
2.
Pembagunan pengembangan terpadu.
dan SIAK
--
2.000.000
4.000.000
2.000.000
1.000.000
750.000
3.
Fasilitasi sosialisasi, koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan umum dan identitas administrasi kependudukan dan catatan sipil.
--
750.000
750.000
1.000.000
1.000.000
750.000
2009
2010
b) Bidang Ketransmigrasian. Program Mobilitas Penduduk.
No
Kegiatan
1.
Kerjasama antar daerah provinsi, Kab/Kota luar Jawa.
2.
Optimalisasi penempatan calon transmigran.
Pendanaan Indikatif ( Rp. ) dalam ribuan 2009
2010
1.532.348
3.000.000
267.652
1.100.000
2011
2012
2013
2014
3.200.000
3.400.000
3.600.000
3.800.000
1.300.000
1.500.000
1.700.000
1.900.000
RENSTRA DISNAKERTRANSDUK PROVINSI JAWA TIMUR 2009 – 2014.
82
