BAB V PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKASI PENDANAAN SANITASI Pelaksanaan program sanitasi, pengaturan dan mekanismenya disesuaikan dengan tugas dan wewenang pelaksana. Untuk kegiatan dengan biaya APBN dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat melalui Satuan Kerja yang terkait di daerah yang berkedudukan di Propinsi. Sedangkan kegiatan dengan biaya APBD dilaksanakan oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten yang dalam pelaksanaannya perlu adanya sinergitas dan koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya yang terkait. Pengelolaan program sanitasi sebagai berupa implementasi dari rencana yang diusulkan sepenuhnya akan dilakukan oleh SKPD teknis terkait sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Bappeda akan memberikan peran koordinasi, dan sebagai bagian dari Tim Pokja Sanitasi akan lebih berperan dalam memonitoring dan mengevaluasi terhadap capaian pembangunan sanitasi sesuai dengan dokumen sanitasi yang telah dihasilkan. Program dan kegiatan untuk pembangunan sanitasi tidak terlepas dari hasil perencanaan dan penyesuaian yang telah disusun dalam beberapa instrumen. Instrumen profil sanitasi menjadi dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang dibutuhkan daerah dan perhitungan jumlah anggaran yang diperlukan dan lokasi-lokasi yang menjadi daerah prioritas untuk pencapaian target sanitasi ditahun 2020. Hasil zoning di instrumen profil sanitasi menjadi dasar dalam instrumen perencanaan setiap subsektor untuk perhitungan kebutuhan prasarana dan kebutuhan biaya untuk prasarana yang akan akan dibangun baik di subsektor air limbah, persampahan dan drainase. Program dan kegiatan pembangunan sanitasi Kabupaten Aceh Besar merupakan hasil kerja dan kesepakatan Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Besar. Khusus program dan anggaran dengan sumber anggaran dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat menjadi kewenangan Pokja Sanitasi Propinsi dalam mengevaluasi dan mengkoreksi program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan yang ada. Program dan kegiatan yang telah dievaluasi oleh Pokja Sanitasi Propinsi kemudian disepakati kembali dengan Pokja Sanitasi Kabupaten dalam Memorandum Program Sektor Sanitasi. 5.1
Ringkasan Berkaitan dengan rencana pendanaan program sanitasi ada tiga hal yang harus
diperhatikan yaitu availability (ketersediaan) sumber dana, staging (pentahapan) program, dan packaging (pemaketan) program, yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar dari strategi pendanaan bagi pelaksanaan MP. Strategi pendanaan dimaksudkan agar target MP dapat tercapai secara efektif dan efisien. Gambaran kebutuhan investasi di sektor sanitasi Kabupaten Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020
V-1
Aceh Besar dari tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar %.1 dan Gambar 5.2. Program yang disepakati untuk pembiayaan sanitasi tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut : A. SUB-SEKTOR AIR LIMBAH 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah a. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah b. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air limbah c. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 2. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Penyuluhan Masayarakat Pola Hidup Sehat 3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat a. Penyuluhan Menciptakan Lingkungan Sehat b. Sosialisasi Kebijakan Lingkungan Sehat B. SUB-SEKTOR PERSAMPAHAN 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan a. Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah b. Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan c. Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan d. Peningkatan kemampuan aparat pengelolaan persampahan 2. Program Kerjasama pengelolaan persampahan a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan b. Monitoring, evaluasi dan pelaporan c. Pembangunan Prasarana Dasar atau fasilitas umum TPA d. Pembangunan Fasilitas Penunjang TPA 3. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat a. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat C. SUB-SEKTOR DRAINASE 1. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong a. Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong b. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong D. PERENCANAAN 1. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan besar a. Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan b. Monitoring dan Evaluasi
Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020
V-2
Tabel 5.1. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 (lima) Tahun NO.
SUBSEKTOR
01 02 03
Indikasi Biaya (juta rupiah) 2016
2017
A. SEKTOR AIR LIMBAH 3.098 9.523 B. PERSAMPAHAN 7.926 15.906 C. DRAINASE 5.700 6.780 TOTAL 16.724 32.209 Sumber Data : Pokja Sanitasi (Hasil Analisis, 2015)
2018
2019
2020
12.241 15.510 5.820 33.571
19.474 12.765 6.180 38.419
8.723 10.406 4.010 23.139
TOTAL 53.059 62.513 28.490 144.062
Keseluruhan indikasi biaya kemudian dibagi dalam beberapa sumber pembiayaan, yaitu antara lain dari sumber APBN, APBD Propinsi Aceh (APBA), APBK, CSR dan Masyarakat. Berikut tabel rekapitulasi pembiayaan menurut sumber pembiayaan. Tabel 5.2. Rekapitulasi Indikasi Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi Untuk 5 (lima) Tahun Tahun Anggaran (Juta Rupiah) Sumber Total Pembiayaan 2016 2017 2018 2019 2020 Anggaran A. Pemerintah APBK 10.194 15.717 15.619 14.999 14.979 71.508 APBA 10.360 5.070 4.800 2.320 22.550 APBN 3.430 6.430 10.730 15.600 7.450 42.640 Jumlah A 13.624 32.507 31.419 35.399 24.749 136.698 B. Non Pemerintah CSR Swasta Masyarakat 827 1.579 1.379 1.580 1.830 7.195 Jumlah B 827 1579 1379 1580 1830 7195 Total (A+B) 14.451 34.086 32.798 36.979 26.579 143.893 Sumber Data : Pokja Sanitasi (Hasil Analisis, 2015) No.
5.2
Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah
A. APBK Pembiayaan dengan sumber Anggaran Kabupaten (APBK) dalam 5 (lima) tahun banyak didominasi dengan kegiatan sektor persampahan. Kebutuhan ini adalah untuk kegiatan pemeliharaan dan operasional di sub sektor persampahan yang memang harus dianggarkan oleh kabupaten. Sedangkan sub sektor air limbah juga kegiatan pemeliharaan dan operasional prasanana air limbah yaitu IPLT dan beberapa pembangunan sarana dan prasarana untuk kawasan penduduk yang kepadatan rendah dengan sistem onsite. Sedangkan disektor drainase adalah pembangunan prasarana drainase lingkungan dan pemeliharaan. Sedangkan dalam sektor non teknis/kelembagaan, indikasi biaya yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020
V-3
Pokja Sanitasi Kabupaten Aceh Besar dalam hal mereview, evaluasi dan monitoring kegiatan Pembangunan Sanitasi di Kabupaten Aceh Besar dan kegiatan kelembagaan dan penyusunan peraturan daerah terkait sektor sanitasi (qanun). Selain dari itu kegiatan yang bersumber dari APBK adalah kegiatan penyuluhan dan promosi kesehatan untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta sosialisasi dan pembentukan kelompok swadaya masyarakat dalam pemeliharaan IPAL Kawasan dan TPS3R Tabel 5.3 Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dengan Sumber Anggaran APBK Aceh Besar No
Sub-Sektor
Indikasi sumber Pembiayaan (juta rupiah)
2016 1.198 01 Sektor Air Limbah 02 Sektor Persampahan 5.596 03 Sektor Drainase 3.400 1.198 04 Non Teknis/Kelembagaan Jumlah 10.194 Sumber Data : Pokja Sanitasi (Hasil Analisis, 2015) B.
2017 2018 2019 2020 3.943 3.241 3.004 3.493 7.464 7.258 7.535 7.476 4.310 5.120 4.460 4.010 3.943 3.241 3.004 3.493 15.717 15.619 14.999 14.979
APBA (PROPINSI) Pembiayaan dengan sumber anggaran dari Propinsi adalah disub sektor persampahan
dengan kegiatan prasarana pendukung di TPA Kota Jantho dan pembangunan serta DED untuk kegiatan prasarana drainase. Berikut gambaran indikasi biaya dari sumber APBA. Tabel 5.4 Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dengan Sumber Anggaran APBA (Propinsi Aceh) No
Sub-Sektor
01
Sektor Air Limbah
02
Sektor Persampahan
03
Sektor Drainase Jumlah Sumber : Hasil Analisis (2015) C.
Indikasi Pembiayaan (Juta Rupiah) 2016 -
2017 1.410 6.650
2018 3.000 800
2019 3.500 600
2020 600
-
2.300
1.270
700
1.720
-
10.360
5.070
4.800
2.320
APBN Kegiatan yang bersumber dari APBN adalah pengadaan sarana dan prasarana untuk
kebutuhan subsektor air limbah (sarana pendukung IPLT), prasarana persampahan dan DED, serta perencanaan master plan untuk ketiga subsektor. Berikut indikasi biaya yang bersumber dari APBN :
Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020
V-4
Tabel 5.5 Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dengan Sumber Anggaran APBN No 01 02 03
Indikasi Biaya (Juta Rupiah)
Sub-Sektor Sektor Air Limbah Sektor Persampahan Sektor Drainase Jumlah
2016 2.100 1.330 -
2017 3.400 1.830 1.200
2018 3.800 6.930 -
2019 11.270 4.330 -
2020 5.120 2.330 -
3.430
6.430
10.730
15.600
7.450
Sumber : Hasil Analisis (2015)
5.3.
Kebutuhan Biaya
Pengembangan Sanitasi dengan Sumber
Pendanaan Non
Pemerintah Kebutuhan biaya yang didanai dengan sumber anggaran non pemerintah adalah berasal dari CSR (Corporate Social Responsibility) dan Masyarakat. Kegiatan-kegiatan yang bisa didanai dengan CSR adalah kegiatan non fisik, yang bekaitan dengan perubahan prilaku masyarakat dengan mengadakan kegiatan-kegiatan kampanye sehat, lomba dan bakti sosial (gotong royong). Sedangkan kegiatan yang bersumber masyarakat di fokuskan pada swadaya masyarakat seperti gerakan ibu PKK dan Dharma Wanita, swadaya lahan untuk lokasi kegiatan fisik, swadaya tenaga kerja dan sumber daya yang dimiliki serta kegiatan gotong royong serta rapat-rapat didesa dalam menyepakati kegiatan. Adapun rekapitulasi kegiatan yang bersumber dari CSR dan Masyarakat dapat dilihat pada Tabel berikut ini. Tabel 5.5 Pembiayaan Pembangunan Sanitasi dengan Sumber Anggaran dari Masyarakat No
Sub-Sektor
01
Sektor Air Limbah
02
Sektor Persampahan
03
Sektor Drainase Jumlah
Indikasi Biaya (Juta Rupiah) 2016 697
2017 1.449
2018 1.249
2019 1.450
2020 1.700
110
110
110
110
110
20
20
20
20
20
827
1.579
1.379
1.580
1.830
Sumber : Hasil Analisis (2015) 5.4.
Antisipasi Funding Gap
Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020
V-5
Funding Gap adalah terjadinya kesenjangan dana dimana jumlah anggaran yang dimiliki tidak mampu memenuhi pendanaan kegiatan yang dibutuhkan. Funding Gap terjadi apabila kemampuan pembiayaan kabupaten kecil, sedangkan kebutuhannya besar. Tabel berikut menjelaskan tentang Daftar Tunggu dan Funding Gap yang terjadi dalam memenuhi kebutuhan pendanaan disektor sanitasi. Tabel 5.6 Kebutuhan Pendanaan dan Funding Gap Sektor Sanitasi Kabupaten Aceh Besar No.
Uraian
1. 2. 3.
Air Limbah Domestik Persampahan Drainase Perkotaan Daftar Tunggu 4. (Funding Gap) Kebutuhan Pendanaan 5. Sanitasi 6. Gap (%) Sumber : Hasil Analisis (2015)
Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Aceh Besar 2016-2020
Tahun Anggaran (juta rupiah)
Total Anggaran
2016 3.098 7.926 5.700
2017 9.523 15.906 6.780
2018 12.241 15.510 5.820
2019 19.474 12.765 6.180
2020 8.723 10.406 4.010
3.430
16.790
15.800
20.400
9.770
66.190
16.724
32.209
33.571
38.419
23.139
144.062
20,51
52,13
47,06
53,10
42,22
43,00
53.059 62.513 28.490
V-6
