Bab 5 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Timur 2015 -2019 2015 Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Timur 2015 - 2019

Bab 5 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi Bagian ini memuat daftar program dan kegiatan yang menjadi prioritas pendanaan sanitasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 – 2020. Program dan kegiatan ini disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran aspek teknis dari masing-masing sektor air limbah, persampahan, drainase, serta aspek non teknis seperti

kebijakan daerah dan kelembagaan, keuangan,

komunikasi, keterlibatan pelaku bisnis dan aspek partisipasi masyarakat, jender dan kemiskinan. Indikasi

program

dan

kegiatan

pendanaan

sanitasi

disusun

sebagai

pengejawantahan dari strategi yang telah dirumuskan untuk mencapai visi, misi pendanaan

sanitasi

yang

merupakan

bagian

tak

terpisahkan

dari

tujuan

pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur. Kebutuhan pendanaan untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang disusun didasarkan pada hasil evaluasi dan prediksi atas potensi dan kebutuhan pembangunan tahunan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undangNomor danPeraturanPemerintahNomor

17 58

Tahun

2003

Tahun

2005

tentangKeuangan

Negara,

tentangPengelolaanKeuangan

Daerah, keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab serta taat pada peraturan perundangundangan dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Oleh sebab itu, perencanaan anggaran pembangunan sektor sanitasi sebagaimana sektor lainnya

76 Pokja Sanitasi Kutai Timur

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Timur 2015 -2019 2015 akan sangat tergantung dari perkembangan struktur pendapatan dan struktur belanja daerah. Sumber penerimaan daerah secara garis besar terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan dari dana perimbangan sebenarnya diluar kendali pemerintah daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh pemerintah pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula dana alokasi umum.

5.1 Ringkasan Dalam proses penyusunan program dan kegiatan secara lengkap dan konprehensif

sesuai petunjuk manual penyususn Pemutakhiran

Strategi Sanitasi

Kabupaten Program PPSP, dikenal adanya kaidah SIDLACOM. Kata Sidlacom yang akan dijadikan pegangan dalam penyusunan program dan kegiatan ini merupakan suatu akronim dari: Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Contruction, Operation and Maintenance - Survei, Penelitian, Perencanaan, Pembebasan Tanah, Pembangunan, Penggunaan dan Pemeliharaan. Sebagai contoh, “program peningkatan layanan air limbah di zona sanitasi X dengan sistem terpusat” bisa terdiri dari beberapa kegiatan (teknis dan non-teknis) seperti; (i) menyiapkan masyarakat agar terjadi peningkatan kebutuhan (demand creation) akan sistem air limbah yang baik, (ii) pembentukan Badan Layanan Umum Daerah untuk pengelolaan sistem jaringan dan pengolahan air limbah (di andaikan sebagai prasyarat untuk mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Pusat), (iii) menyiapkan rencana rinci (Detailed Engineering Design – DED), (iv) penyiapan aturan

biaya

sambungan

konstruksi/implementasi

rumah

fisik,

(vi)

dan

retribusi

ketersediaan

air

biaya

limbah, untuk

(v)

tahapan

operasional

dan

pemeliharaan, dan (vii) kampanye untuk sambungan rumah Kegiatan yang sudah disusun (sebagai bagian dari pelaksanaan sebuah Program) selanjutnya dibuat indikasi jadwal pelaksanaannya, volume kegiatan tersebut, indikasi biaya yang diperlukan, serta indikasi apakah kegiatan itu dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau tidak. Secara umum penyusunan indikasi program dan kegatan sektor sanitasi di Kabupaten Kutai Timur mempertimbangkan antara lain sebagai berikut: 1. Indikasi

biaya

untuk

memperthitungkan

program

kemampuan

dan

kegiatan

pendanaan

yang

yang

disusun

ada,

baik

sudah yang

bersumber dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur sendiri maupun dari 77 Pokja Sanitasi Kutai Timur

Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Timur 2015 -2019 2015 sumber-sumber lainnya seperti pemerintah provinsi, pemerintah pusat, swasta/dunia usaha, masyarakat, atau pihaklainnya. 2. Program dan kegiatan yang disusun sudah mempertimbangkan kebutuhan serta situasi dan kondisi yang ada di Kabupaten Kutai Timur. 3. Program dan kegiatan yang bersifat fisik sudah mempertimbangkan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga SDM yang cakap dan kompeten, baik untuk masa pembangunan maupun masa operasional dan pemeliharaannya. Indikasi program dan kegiatan yang disusun tidak bertentangan dengan kebijakan-kebijakan

pembangunan

lainnya,

baik

yang

bersifat

lokal,

regional,maupun tingkat nasional. Pada bagian ini memuat daftar program dan kegiatan yang menjadi prioritas pendanaan sanitasi di Kabupaten Kutai Timur untuk tahun 2015 – 2019 ini disusun sesuai dengan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dari masing-masing sektor air limbah, persampahan, drainase. Program/kegiatan juga diuraikan dalam porsi pendanaan APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN dan Swasta.

Untuk

mendapatkan gambaran yang rinci dan lengkap terkait daftar program, kegiatan, lokasi, volume, waktu pelaksanaan, indikasi biaya dan sumber pendanaan dapat dilihat pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel 5.1.1 : REKAPITULASI INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI untuk 5 Tahun KABUPATEN/KOTA

: KABUPATEN KUTAI TIMUR

PROVINSI

: KALIMANTAN TIMUR

TAHUN

: 2015 TahunAnggaran

NO

URAIAN KEGIATAN 2016

2017

2018

2019

2020

Total Anggaran (x Rp. 1 jt)

A.

AIR LIMBAH DOMESTIK

2.000

12.930

15.538

16.701

18.815

65.985

B.

PERSAMPAHAN

1.500

29.531

30.478

31.364

32.503

125.374

C.

DRAINASE

-

54.237

53.250

2.491.535

2.499.852

5.098.873

3.500

96.697

99.266

2.539.599

2.551.170

5.290.232

TOTAL ANGGARAN


Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Timur 2015 -2019 2015 Tabel 5.1.2 : REKAPITULASI INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA PENGEMBANGAN SANITASI untuk 5 Tahun per Sumber Anggaran KABUPATEN/KOTA


PROVINSI

: KALIMANTAN TIMUR

TAHUN


NO

SumberAnggaran


2016

2017

2018

2019

2020

3.450

78.972

78.303

1.267.855

1.285.154

2.713.733

A.

Pemerintah

1.

APBD Kabupaten

2.

APBD Provinsi

-

5.950

1.700

777.381

777.499

1.562.530

3.

APBN

-

11.650

18.979

491.442

481.073

1.003.143

3.450

96.572

98.982

2.536.678

2.543.726

5.279.406

Jumlah A B.

Non-Pemerintah

1.

CSR Swasta

-

-

-

675

1.330

2.005

2.

Masyarakat

50

175

275

605

2.964

4.069

50

175

275

1.280

4.294

6.074

3.500

96.747

99.257

2.537.958

2.548.020

5.285.480

Jumlah B TOTAL ( A+B )

5.2 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Pemerintah Pendanaan Program Kegiatan sanitasi untuk jangka menengah yaitu tahun 2016 sampai dengan 2020, Kabupaten Kuta Timur membutuhkan pendanaan untuk pembangunan sanitasi di 3 (tiga) sekto ryaitu Air Limbah Domestik, Sampah, dan Drainase Perkotaan. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk pendanaan sanitasi dalam jangka 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp 5.279.406 ,-dengan perincian per sumber sebagai berikut : 1. APBD Kabupaten Kutai Timur Rp. 2.713.733 ,2. APBD Provinsi Kalimantan Timur Rp. 1.562.530 ,3. APBN Rp. 1.003.143 ,-


Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Timur 2015 -2019 2015 Tabel 5.2.1 : Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten KABUPATEN/KOTA


PROVINSI

: KALIMANTAN TIMUR

TAHUN


NO



2017

2018

2019

2020

A.

AIR LIMBAH DOMESTIK

1.950

5.205

4.675

4.350

2.950

19.130

B.

PERSAMPAHAN

1.500

19.531

20.378

21.264

21.398

84.069

C.

DRAINASE

-

54.237

53.250

1.242.241

1.260.806

2.610.534

3.450

78.972

78.303

1.267.855

1.285.154

2.713.733

TOTAL ANGGARAN

Tabel 5.2.2 : Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBD Provinsi KABUPATEN/KOTA


PROVINSI

: KALIMANTAN TIMUR

TAHUN


NO



2017

2018

2019

2020

A.

AIR LIMBAH DOMESTIK

-

5.950

1.700

1.900

2.018

11.568

B.

PERSAMPAHAN

-

-

-

-

-

-

C.

DRAINASE

-

-

-

775.481

775.481

1.550.962

-

5.950

1.700

777.381

777.499

1.562.530

TOTAL ANGGARAN

Tabel 5.2.3 : Rekapitulasi dengan Sumber Pendanaan APBN KABUPATEN/KOTA


PROVINSI

: KALIMANTAN TIMUR

TAHUN


NO


2017

2018

2019

2020


A.

AIR LIMBAH DOMESTIK

-

1.650

8.979

7.629

7.508

25.766

B.

PERSAMPAHAN

-

10.000

10.000

10.000

10.000

40.000

C.

DRAINASE

-

-

-

473.813

463.565

937.377

-

11.650

18.979

491.442

481.073

1.003.143

TOTAL ANGGARAN


Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Timur 2015 -2019 2015 5.3 Kebutuhan Biaya Pengembangan Sanitasi dengan Sumber Pendanaan Non-Pemerintah Sesuai dengan undang-undang maka Sanitasi merupakan urusan wajib daerah

sehingga

prioritas

utama

pendanaan

sanitasi

adalah

APBD

Kabupaten/Kota, bila APBD Kab./Kota tidak mampu maka prioritas berikutnya adalah APBD Provins isesua dengan Tupoksinya, bila Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak mampu maka prioritas berikutnya adalah bantuan dar iPusat. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bantuan atau partisipasi dari pihak-pihak lain seperti dari CSR, Swasta, BUMN, LSM dsb. Adapun anggaran yang dibutuhkan untuk pendanaan sanitasi dari sumber pendanaan Non-Pemerintah dalam jangka 5 (lima) tahun adalah sebesar Rp 6.074,-, dengan perincian per sumber sebaga iberikut : 1. Swasta/CSR Rp. 2.005 ,2. Masyarakat Rp. 4.069 ,-

Tabel 5.3.1 : Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta/CSR KABUPATEN/KOTA


PROVINSI

: KALIMANTAN TIMUR

TAHUN


NO



2017

2018

2019

2020

A.

AIR LIMBAH DOMESTIK

-

-

-

575

225

800

B.

PERSAMPAHAN

-

-

-

100

1.105

1.205

C.

DRAINASE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

675

1.330

2.005

. TOTAL ANGGARAN


Pemutakhiran Strategi Sanitasi Kabupaten Kutai Timur 2015 -2019 2015 Tabel 5.3.2 : Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Masyarakat KABUPATEN/KOTA


PROVINSI

: KALIMANTAN TIMUR

TAHUN


NO



A.

AIR LIMBAH DOMESTIK

B. C.

2017

2018

2019

2020

50

175

175

605

2.964

3.969

PERSAMPAHAN

-

-

100

-

-

100

DRAINASE

-

-

-

-

-

-

.

TOTAL ANGGARAN

50

175

275

605

2.964

4.069

5.4 Antisipasi Funding Gap Sedangkan untuk mendapatkan dukungan dari stakeholder terkait Program, kegiatan dan penganggaran dari pemerintah Kabupaten maka perlu dilakukan Internalisasi oleh Pokja Sanitasi Kabupaten. Keterbatasan anggaran pemerintah untuk pendanaan sanitasi menyebabkan adanya“gap”pendanaan yang harus dicarikan solusi dengan meng-akses sumbersumber non-pemerintah untuk menutup“fundinggap” tersebut agar target dan sasaran

pengembangan/pelayanan

sanitasi

dapat

tercapai

sesuai

yang

diharapkan sehingga diperlukan akses sumber pendanaan non-pemerintah. Tabel 5.4.1 : Funding Gap KABUPATEN/KOTA


PROVINSI

: KALIMANTAN TIMUR

TAHUN


NO



2017

2018

2019

2020

1.

AIR LIMBAH DOMESTIK

2.000

12.930

15.538

16.701

18.815

65.985

2.

PERSAMPAHAN

1.500

29.531

30.478

31.364

32.503

125.374

3.

DRAINASE PERKOTAAN

-

54.237

53.250

2.491.535

2.499.852

5.098.873

4.

DaftarTunggu (Funding Gap)

25

-

59

1.659

3.200

4.943

5.

KebutuhanPendanaanSanitasi

3.500

96.697

99.266

2.539.599

2.551.170

5.290.232

6.

Gap (%)


Bab 5 Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan Sanitasi

Recommend Documents