Bab 5 Indikasi Permasalahan dan Posisi Pengelolaan Sanitasi

Bab 5 Indikasi Permasalahan dan Posisi Pengelolaan Sanitasi

Penentuan area risiko sanitasi di Kabupaten Bogor dilakukan dengan cara pemberian skoring pada 428 desa/kelurahan berdasarkan beberapa indikator yang berasal dari data sekunder, persepsi SKPD dan studi EHRA. Indikator-indikator yang digunakan merupakan hasil kesepakatan pokja, yaitu: 1. Persepsi SKPD merupakan penilaian berdasarkan pengetahuan dan pengalaman di lapangan dari masingmasing Institusi yang menjadi anggota Pokja AMPL-BM Kabupaten Bogor, dalam hal ini diwakili oleh Bappeda, Badan Lingkungan Hidup, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Dinas Bina Marga dan Pengairan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Tata Bangunan dan Pemukiman, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Komunikasi dan Informasi, PDAM Kab. Bogor, Tim Penggerak PKK Kabupaten Bogor dan LembagaPengabdian Mayarakat Institut Pertanian Bogor (LPM-IPB) terhadap kondisi sanitasi di setiap desa/kelurahan, dengan bobot penilaian sebagai berikut : a. Angka 1 : Sanitasi Kurang Beresiko b. Angka 2 : Sanitasi Beresiko Sedang c. Angka 3 : Sanitasi Beresiko Tinggi d. Angka 4 : Sanitasi Beresiko Sangat Tinggi Adapun kriteria dalam penilaian didasarkan pada hal-hal berikut :  Kondisi wilayah : Meliputi kepadatan penduduk, kondisi genangan air dan daerah terlewati sungai  Kondisi sosial : Meliputi tingkat kemiskinan, tingkat partisipasi dan kelembagaan  Kondisi layanan sanitasi : Meliputi layanan air limbah domestik, persampahan dan drainase 2. Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia di OPD terkait di Kabupaten Bogor sebagai indikator untuk menentukan kondisi area risiko sanitasi, antara lain : a. Kepadatan penduduk : Membandingkan antara jumlah penduduk tiap Desa/Kelurahan wilayah kajian dengan luas wilayah efektif Desa/Kelurahan b. Keluarga Miskin : Merupakan prosentasi antara jumlah penduduk miskin dengan jumlah penduduk seluruh di masing-masing desa/kelurahan wilayah studi c. Tingkat pelayanan air minum PDAM : Merupakan cakupan pelayanan PDAM berupa sambungan rumah dan hidran umum dibandingkan dengan total populasi di masing-masing desa/kelurahan wilayah studi. d. Akses terhadap kepemilikan jamban pribadi : Merupakan perbandingan antara jumlah jamban pribadi dengan jumlah rumah di masing-masing desa/kelurahan wilayah studi. 3. Studi EHRA merupakan data primer yang diambil dari 50 desa/kelurahan dengan jumlah 2000 responden. Beberapa hasil studi EHRA tersebut dipilih dan disepakati oleh Pokja Sanitasi Kabupaten Bogor sebagai indikator penentu area risiko sanitasi.

Pokja AMPL-BM Kabupaten Bogor

5-1

Dari hasil skoring terhadap 3 (tiga) faktor penilaian dapat diidentifikasi 12 desa/kelurahan yang beresiko tinggi (skor tertinggi = 4), yang ditunjukkan dengan warna merah dan 10 desa/kelurahan yang beresiko sedang (skor = 3), yang ditunjukkan dengan warna kuning. Sementara sisanya yaitu sebanyak 229 desa/kelurahan mempunyai resiko sanitasi menengah ditunjukkan dengan warna biru dan sisanya 177 desa/kelurahan merupakan daerah kurang beresiko. Untuk lebih jelasnya sebaran area beresiko sanitasi di wilayah kajian Kabupaten Bogor dapat dilihat pada Gambar 5.1 Peta Area Beresiko Sanitasi.

5.1

Area Berisiko Sanitasi Gambar 5.1 Peta Area Berisiko Sanitasi

Sumber : Pokja AMPL-BM Kabupaten Bogor (Terlampir Peta dalam ukuran A3 pada halaman Lampiran)

Berdasarkan hasil analisis dari Instrumen Buku Putih Sanitasi Kabupaten Bogor, yang meliputi berbagai elemen penilaian kondisi eksisting mulai dari Kondisi Administrasi Wilayah sampai dengan Indeks Resiko Study EHRA, maka didapatkan hasil berupa wilayah-wilayah yang dapat disebut sebagai “Area Beresiko Sanitasi “ untuk seluruh wilayah Kabupaten Bogor. Hanya 22 Desa/Kel yang dimasukan dalam Wilayah Prioritas Pelaksanaan Program, baik Fisik Maupun Non Fisik. Dari 22 Kel/Desa, penyebab utama resiko yang dirasakan oleh penduduk,12 Kel/Desa mengalami permasalahan berupa Sumber Air Bersih yang tersedia dan PHBS yaitu banyaknya masyarakat yang BAB sembarangan, 10 Kel/Desa mengalami permasalahan berupa pembuangan Air Limbah Domestik yang tidak/kurang tersistem dan masalah pesampahan yang tidak terpola pembuangannya maupun pengolahannya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini: ( untuk Area Beresiko 1 dan 2, terlampir ) Pokja AMPL-BM Kabupaten Bogor

5-2

Tabel 5.1 Area Berisiko Sanitasi dan Penyebab Utamanya No 1

Area Berisiko*) Risiko 4

Wilayah Prioritas Kec. Klapanunggal Leuwikaret

Penyebab utama risiko Sumber Air Bersih dan PHBS

Kec. Cigudeg 2

Risiko 4

Sukaraksa

Sumber Air Bersih dan PHBS

3

Risiko 4

Banyuresmi


4

Risiko 4

Warga Jaya


5

Risiko 4

Mekar Jaya


6

Risiko 4

Cintamanik


Kec. Tenjo 7

Risiko 4

Tapos


8

Risiko 4

Batok


9

Risiko 4

Bojong


10

Risiko 4

Tenjo


11

Risiko 4

Cilaku


12

Risiko 3

Tegallega


Kec. Jonggol 1

Risiko 3

Sukanegara

Air Limbah Domestik & Persampahan

2

Risiko 3

Singasari


3

Risiko 3

Balekambang


4

Risiko 3

Weninggalih


5

Risiko 3

Sukagalih


Kec. Klapa Nunggal 6

Risiko 3

Lulut


Kec. Cigudeg 7

Risiko 3

Sukamaju


8

Risiko 3

Cigudeg


9

Risiko 3

Bunar


Kec. Jasinga 10

Risiko 3

Wirajaya


Catatan: *) Hanya untuk wilayah dengan risiko 4 dan 3 (Area Beresiko 1 & 2 terlampir pada Lampiran dokumen ini


5-3

Area beresiko rawan sanitasi untuk Kabupaten Bogor juga dapat dilihat melalui grafik dibawah ini :

Gambar 5.2 Grafik Jumlah Lokasi Area Berisiko Sanitasi GRAFIK JUMLAH LOKASI AREA BERESIKO SANITASI KABUPATEN BOGOR 2012 250

229

JUMLAH DESA

200

177

150 100 50 0 Series1

12

10

resiko 4

resiko 3

resiko 2

resiko 1

12

10

229

177

Gambar 5.3 Grafik Indeks Resiko Sanitasi Kabupaten Bogor

Grafik Indeks Risiko Sanitasi Kabupaten Bogor 2012 300 250 200 150 100 50 -

66

71

74

50 51

58

56

48

57

51

44 13

41 9

40 13

20

CLUSTER 1

CLUSTER 3

CLUSTER 2

CLUSTER 4

57


61 60

PERSAMPAHAN. AIR LIMBAH DOMESTIK. PERILAKU HIDUP BERSIH SEHAT. SUMBER AIR GENANGAN AIR.

5-4

5.2

Posisi Pengelolaan Sanitasi Saat Ini Dalam merumuskan performa spesifik kondisi pengelolaan sanitasi eksisting baik secara internal maupun eksternal , maka yang digunakan sebagai pedoman analisis dalam mengidentifikasi segala kondisi yang merupakan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan (SWOT ) bagi terwujudnya performa bersangkutan dan sekaligus merumuskan alternatif kebijakan yang seharusnya diambil agar performa spesifik bersangkutan dapat terwujud berdasarkan faktor-faktor strategis yang ada pada saat itu. •

Kekuatan yang dimaksud dalam analisis SWOT adalah segala faktor/kondisi yang telah ada atau telah dimiliki yang diperkirakan memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang bersangkutan;

•

Kelemahan dimaksudkan adalah segala faktor/kondisi yang belum ada atau belum dimiliki yang diperkirakan memiliki pengaruh positif secara langsung terhadap pelaksanaan kebijaksanaan yang bersangkutan

•

Peluang adalah segala faktor/kondisi eksternal yang diperkirakan dapat mendukung terwujudnya performa yang diharapkan dan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya agar performa yang diharapkan tersebut benar-benar dapat terwujud; dan

•

Tantangan adalah faktor/kondisi yang diperkirakan dapat menghambat terwujudnya performa yang diharapkan dan perlu diantisipasi dengan sebaik-baiknya agar performa yang diharapkan tersebut tetap dapat diwujudkan.

Dengan menggunakan analisis SWOT , kami selaku pokja sanitasi akan melakukan analisis untuk tiap-tiap sub sektor sanitasi sehingga nantinya dapat diketahui posisi pengelolaan sanitasi di Kabupaten Bogor saat ini seperti yang ada dalam tabel dibawah ini :

.

Analisis SWOT SUB SEKTOR PERSAMPAHAN

NO.

FAKTOR

NILAI SAAT INI (2012)

NILAI TAHUN (2017)

TINGKAT PENGARUH (BOBOT)

JUMLAH 2012

JUMLAH 2017

2

4

40%

0,8

1,6

LINGKUNGAN INTERNAL KEKUATAN (STRENGTH) A

TEKNIS & OPERASIONAL 1. Sampah bisa diolah melalui 3 R 2. Peruntukan TPA memadai, dan hampir setiap wilayah memiliki TPS 3. Adanya bantuan pemerintah berupa sarana dan prasarana. 4. Sampah dapat bernilai ekonomis.

B

KELEMBAGAAN 1. Komitmen Pemda Tinggi dengan dibuktkan pengadaan sarana dan prasarana untuk pengangkutan truk sampah sebanyak 25 unit dan meningkat 50 unit untuk tahun 2012 dan direncanalan menjadi 40 unit untuk tahun 2013. Sehingga menjadi total 165 unit. Pembangunan TPA Nambo Tahun 2013 2. Pengelolaan Sampah ada yang dikelola oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. KEUANGAN

C


5-5

NO.

FAKTOR 1 Adanya swadaya masyarakat untuk penanganan sampah 2. Adanya APBD Kabupaten.

D

E

3. Adanya Retribusi Sampah KOMUNIKASI 1. Ada Lembaga-lembaga pemerintah yang menyampaikan Informasi pada masyarakat. 2. Sudah terjalin komunikasi yang baik antara DKP dengan Lingkungan Permukiman dan Perumahan dalam pengelolaan sampah. 3. DKP bisa menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat. 4. Pemerintah sampai saat ini masih terus menerus mensosialisasikan informasi mengenai pengelolaan sampah terhada masyarakat. SDM 1. Ada pengelola sampah diperumahan yang dikelola sendiri. 2. Pemerintah setiap tahun mengadakan pelatihan untuk masyarakat dalam rangka pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan pola 3 R.


NILAI TAHUN (2017)


JUMLAH 2012

JUMLAH 2017

2

3

40%

0,8

1,2

2

3

10%

0,2

0,3

2

3

10%

0,2

0,3

100%

2

3,4

3. Telah diadakan Pelatihan untuk Pegawai DKP Kab. Bogor dalam rangka Kebersihan Lingkungan. JUMLAH KELEMAHAN (WEAKNESS) A TEKNIS & OPERASIONAL 1. Dalam penerapan teknologi pengelolaan sampah masih terdapat hambatan. 2. Perilaku masyarakat dalam buang sampah sembarangan masih dilakukan. 3. Kurangnya Armada Dump Truk untuk melayani pengangkutan sampah. 4. Kab. Bogor sangat luas menyebabkan banyak desa-desa tidak terlayani oleh angkutan truk sampah. 5. Luas wilayah yang besar 6. Infrastruktur yang terbangun kurang memadai B

C

KELEMBAGAAN 1. Belum ada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. 2. Belum semua Kelompok Masyarakat pengelola sampah "Berbadan Hukum". 3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) masih kurang. KEUANGAN 1. Alokasi APBD Kabupaten untuk Pengelolaan Sampah Masih Kurang. 2.Tidak Seimbangnya Biaya Operasional dengan Penerimaan Retribusi. 3.Kemampuan Dana Masyarakat dalam mengelola sampah masih kurang.

D

KOMUNIKASI 1. Sosialisasi tentang Pengelolaan Sampah terhadap masyarakat masih kurang. 2. Media komunikasi belum memadai 3.Advokasi terhadap masyrakat melalui media elektronik dan cetak masih jarang dilakukan 4.Pemkab (DKP) belum memiliki wadah untuk dapat digunakan/diakses oleh masyarakat.

E

SDM 1. Pemahaman masyarakat tentang Pengelolaan Sampah masih kurang


3

2

40%

1,2

0,8

4

2

10%

0,4

0,2

3

2

10%

0,3

0,2

5-6

NO.

FAKTOR

2.Masih dibutuhkannya Pelatihan/ Pendidikan tentang Pengelolaan Sampah khususnya untuk Aparat Pemerintah. 3.Masih rendahnya pelatihan terhadap masyarakat tentang Pengelolaan Sampah oleh Pemerintah. 4. Masih kurangnya jumlah tenaga pengelola persampahan. JUMLAH


NILAI TAHUN (2017)


JUMLAH 2012

JUMLAH 2017

3

2

40% 100%

1,2 3,1

0,8 2

-1,1

1,4

SELISIH KEKUATAN - KELEMAHAN

LINGKUNGAN EXTERNAL

NILAI TAHUN 2012

NILAI TAHUN 2017

TINGKAT PENGARUH

JUMLAH 2012

JUMLAH 2017

2

4

30%

0,6

1,2

2

4

15%

0,3

0,6

2

4

50%

1

2

2

4

5%

0,01

0,02

100%

1,31

2,62

PELUANG (Opportunity) A

B

C

D

E

TEKNIS & OPERASIONAL 1. Penerapan Teknologi Baru dalam pengelolaan sampah telah banyak digunakan. 2. Adanya Kerja sama antara Pemerintah dan swasta pengelolaan sampah. KELEMBAGAAN 1. Terbentuknya sekretariat bersama dalam pengelolaan sampah regional 2. Terbentunya kerja sama antara Pemerintah dan swasta dalam Pengelolaan Sampah daerah 3. Terbentuknya Perusahaan Daerah dalam Pengelolaan Sampah. KEUANGAN 1. Tersedianya dana dari APBN, APBD Prov, Bantuan LN dan CSR. 2. Adanya Investor, baik dalam maupun luar negeri. KOMUNIKASI 1. Promosi dan Advokasi tenteng Pengeloaan sampah melalui media masa baik elektronik maupun cetak masih terbuka. 2.Kemudahan dalam manyampaikan aspirasi masyarakat ke Pemerintah. (SDM)/Pelibatan Masyarakat, PMJK & SWASTA 1. Adanya program2 Pelatihan dari Pemerintah dan swasta dalam Pengelolaan Sampah. 2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan langsung.

JUMLAH TANTANGAN (TREATH) A

B

C

TEKNIS & OPERASIONAL 1. Adanya Ego Daerah ( Termasuk Teknologi & Keuangan) dalam Pengelolaan Sampah. 2.Masih banyaknya pembuangan sampah ilegal dari daerah lain 3. Keterbatasan lahan untuk Pengadaan TPA. 4. Adanya Penolakan dari masyrakat dalam operasional TPA. KELEMBAGAAN 1. Munculnya Kelompok 2 Pengelola sampah yang tidak mempunyai Badan Hukum. 2.Belum ada Perda tentang Pengelolaan sampah. KEUANGAN 1. Adanya Defisit anggaran APBN dan Luar Negeri.


4

2

40%

1,6

0,8

4

2

10%

0,4

0,2

5-7

NO.

D

FAKTOR 2.Masih banyaknya perusahaan ( Swasta ) yang tidak mau melakukan CSR untuk bidang Pengelolaan Sampah. KOMUNIKASI 1. Masih adanya media elektronik dan cetak yang tidak mau kerja sama dengan pemerintah dalam penyampaian informasi dalam pengelolaan sampah. 2. Tidak terjaminnya keamanan dalam sosialisasi program Pengelolaan sampah( hilangnya papan2 informasi/himbauan) 3. komunikasi dengan masyarakat belum efektif.

SDM (PMJK & SWASTA) 1. Ketidakpedulian dan ketidaktahuan masyarakat (termasuk Gender) dalam mengelola sampah yang baik dan benar. 2. Ketidakpedulian pihak swasta dalam mengelola sampah yang baik dan benar. JUMLAH


NILAI TAHUN (2017)


JUMLAH 2012

JUMLAH 2017

3

2

10%

0,3

0,2

4

2

40%

1,6

0,8

100%

3,9

2

-2,59

0,62

E

SELISIH PELUANG - TANTANGAN Posisi Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor Persampahan saat ini Titik Koordinat X : Titik Koordinat Y :

POSISI KUADRAN PENGELOLAAN SAMPAH

-1,1 -2,59

1,4 0,62

O

(2017) (1,4; 0,62)

W

S

(-1,1; -2,59) (2012)

T


5-8

Analisis SWOT untuk SUB SEKTOR AIR LIMBAH DOMESTIK. NO.

FAKTOR

LINGKUNGAN INTERNAL KEKUATAN (STRENGTH) A TEKNIS & OPERASIONAL 1. Pelayanan Penyedotan Tinja di Kab. Bogor Tesedia 10 Unit Truk 2. Mempunyai Teknologi IPAL ( Biodigeaster dan On Site Komunal) 3. luas wilayah Kab. Bogor yang memungkinkan untuk dibangun sarana IPLT dan IPAL yg memadai. 4. Mempunyai sarana IPAL yg telah diterapkan disetiap desa penerima bantuan SLBM. B KELEMBAGAAN 1. Telah ada Staf Dinas yg berkoordinasi dalam kegiatan Pokja AMPL. 2.Adanya kerjasama yang erat antara LSM dengan Pemkab Bogor. 3. Ada beberapa SKPD yang menangani Air Limbah Domestik ( BLH, DTBP, Dinas Kesehatan) 4. Adanya Kelompok2 Masyarakat yang dibentuk secara Independent untuk penanganan air limbah domestik melalui program SLBM. C KEUANGAN 1. Anggaran cukup memadai untuk pelaksanaan program sanitasi. 2. Mendapatkan bantuan DAK untuk program SLBM. 3. Ada pemasukan pendapatan dari retribusi pelayanan penyedotan tinja. 4. Adanya swadaya masyarakat dalam merawat dan penggunaan sarana sanitasi diwilayah tingkat desa. D KOMUNIKASI 1. Pemerintah telah mengadakan sosialisasi mengenai iklan2 pelayanan penyedotan tinja melalui Stiker yg ditempel ditempat2 strategis. 2. Sosialisasi dilakukan melalui kegiatan rutin Bupati yaitu Boling ( Rebo Keliling ) dan Jumling (Jumat Keliling) dengan pertemuan langsung ke masyarakat. 3. Sudah ada komunikasi yang terjalin antar SKPD dalam pengananan air limbah domestik maupun industri. E SDM 1. Adanya pelatihan yang diberikan kepada petugas/ Aparat (DKP). 2. Adanya pelatihan yang diberikan kepada masyarakat oleh aparat pemerintah. 3. Ada pengelola limbah ditingkat masyarakat.



NILAI TAHUN (2017)

TINGKAT PENGARUH (Bobot )

JUMLAH 2012

JUMLAH 2017

2

4

10%

0,2

0,4

2

4

40%

0,8

1,6

2

4

40%

0,8

1,6

2

4

10%

0,2

0,4

5-9

NO.

FAKTOR

4. Adanya tenaga operasional ditingkat Kecamatan (UPT Kecamatan ) untuk pelayanan penyedotan tinja. JUMLAH KELEMAHAN (WEAKNESS) A TEKNIS & OPERASIONAL 1. Kab. Bogor Belum memiliki IPLT, masih menggunakan IPLT Kota Depok. 2. Usia armada truk tinja sudah tua, sehingga mempengaruhi perawatan & pelayanan dari dinas. 3. Proses pelayanan menggunakan sistem jemput bola, karena kurangnya kesadaran masyarakat. 4. Tidak adanya sanksi atau aturan yang mengatur pengelolaan penyedotan tinja yang dilakukan oleh swasta. B KELEMBAGAAN 1. Koordinasi antar SKPD belum terarah untuk mengatasi permasalahan Air Limbah Domestik. 2. Aparat pemerintah dalam hal ini DKP, sudah melakukan koordinasi dengan Pokja AMPL, namun masih terbentur tupoksi di SKPD masing2. 3. kurangnya pengawasan terhadap kelompok2 kerja sanitasi lingkungan masyarakat ditingkat desa. 4. Belum adanya LSM lokal yang membidangi penanganan air limbah yang bekerjasama dengan Dinas. C KEUANGAN 1. Tidak sebandingnya anggaran bantuan APBD, APBD Prov, Pusat dengan wilayah jangkauan sanitasi air limbah di Kab.Bogor. 2. Tidak adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta dalam bentuk Program2 CSR yang berkaitan dengan air limbah. 3. Ada swadaya masyarakat, namun belum mencukupi untuk pemeliharaan dan perawatan sarana sanitasi air limbah dimasing2 desa. 4. Penerimaan/pendapatan dari retribusi penyedotan tinja terganggu oleh persaingan pelayanan yang dilakukan oleh pihak swasta. D KOMUNIKASI 1. Terbatasnya media komunikasi yg digunakan untuk pelayanan sanitasi air limbah. 2. Kurangnya sosialisasi rutin yang dilakukan oleh SKPD mengenai air limbah ke masyarakat. E SDM 1. Kurangnya tenaga teknis yang menangani pekerjaan sanitasi air limbah, dibandingkan dengan wilayah jangkauan pelayanan Kab. Bogor. 2. Pelahan mengenai sanitasi air limbah untuk aparat ada,



NILAI TAHUN (2017)


JUMLAH 2012

JUMLAH 2017

100%

2

4

4

2

60%

2,4

1,2

4

2

10%

0,4

0,2

3

2

10%

0,3

0,2

5-10

NO.

FAKTOR

namun belum efektif dalam mengembangkan pengetahuan . 3. Pengetahuan tentang pengelolaan air limbah dimasyarakat masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan. JUMLAH SELISIH KEKUATAN - KELEMAHAN LINGKUNGAN EXTERNAL PELUANG (OPORTUNITY) A TEKNIS & OPERASIONAL 1. Adanya teknologi baru untuk pengolahan air limbah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kab. Bogor. 2. Adanya kendaraan oprasional penyedotan tinja untuk menjangkau daerah2 yg sulit dijangkau oleh truk tinja. 3. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap program2 pengolahan air limbah domestik yang berbasis masyarakat. B KELEMBAGAAN 1. Masih terbukanya peluang kerjasama bagi LSM2 yg menangani bidang air limbah dengan SKPD. 2. Banyaknya program2 CSR di perusahaan swasta di bidang sanitasi lngkungan yg dapat sinergikan dengan progrm dinas. 3. Terbentuknya sekretariat bersama untuk IPLT regional. 4. Terbentuknya paguyuban dimasyarakat yang bergerak dibidang pengolahan air limbah. C KEUANGAN 1. Alokasi anggaran APBD, DAK, APBN, Bantuan LN dan Investor untuk kegiatan sanitasi air limbah meningkat setiap tahunnya. 2. Tersedianya dana CSR dari perusahaan2 dalam menangani permasalahan2 air limbah di Kab. Bogor. D KOMUNIKASI 1. Adanya peluang kerjasama dengan media cetak maupun elektronik ditingkat Kab. Bogor dalam pengelolaan air limbah domestik. 2. Terbentuknya Tim Koordinasi di Kabupaten untuk program2 sanitasi air limbah. E (SDM)/Pelibatan Masyarakat, PMJK & SWASTA 1. Masih dibutuhkannya tenaga pendamping masyarakat dalam pengelolaan air limbah. 2. terbuka pelatihan2 untuk masyarakat dalam pengelolaan air limbah oleh pemerintah bekerjasama dengan swasta. JUMLAH



NILAI TAHUN (2017)


JUMLAH 2012

JUMLAH 2017

4

1

20%

0,8

0,2

100%

2,4 -0,4

1,8 2,2

NILAI TAHUN 2012

NILAI TAHUN 2017

TINGKAT PENGARUH Bobot)

JUMLAH 2012

JUMLAH 2017

2

4

30%

0,6

1,2

2

4

10%

0,2

0,4

2

4

50%

1

2

1

3

10%

0,1

0,3

100%

1,9

3,9

5-11

NO.

FAKTOR

TANTANGAN (TREATH) A TEKNIS & OPERASIONAL 1. Pelayanan penyedotan tinja yang bersaing dengan pihak swasta. 2. Tingginya tingkat pencemaran lingkungan oleh air limbah domestik di wil. Kab. Bogor. 3. Terhambatnya proses pembangunan sarana pengolahan air limbah, karena kondisi air bersih yg tidak memadai. 4. Munculnya wabah penyakit didaerah tertentu akibat pencemaran air limbah. B KELEMBAGAAN 1. Masih tingginya tingkat pembuangan air limbah oleh pelaku industri rumah tangga. 2. Pelaku Industri belum menyadari sepenuhnya pengelolaan air limbah yang baik dan benar. 3. tidak adanya yang memberikan sanksi terhadap penanganan air limbah yg dikelola ole swasta. 4. Tidak adanya sinergi antar SKPD dalam penanganan air limbah. C KEUANGAN 1. Kurang optimalnya pengelolaan dana APBD, DAK dan dana2 lainnya dalam penanganan air limbah secara efektif. 2. Defisit anggaran pemerintah dalam penangan air limbah. 3. Bersaing dengan kabupaten/kota seluruh indonesia untuk mendapat bantuan dana. 4. Tidak mendapatkan DAK D KOMUNIKASI 1. Masih adanya media2 baik cetak maupun elektronik yg tidak mau meliput atau mempublikasikan informasi mengenai pengelolaan air limbah. 2. Persepsi masyarakat yang masih awam tentang birokrasi pemerintah dalam menyediakan sarana sanitasi air limbah. E SDM (PMJK & SWASTA) 1. Kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pemeilharaan sarana air limbah. 2. Keterbatasan peran perempuan dalam pengambilan keputusan dan penanganan masalah sanitasi air limbah. JUMLAH SELISIH PELUANG - TANTANGAN Posisi Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor Air Limbah saat ini Titik Koordinat X : Titik Koordinat Y :



NILAI TAHUN (2017)


JUMLAH 2012

JUMLAH 2017

4

2

40%

1,6

0,8

4

1

15%

0,6

0,15

2

1

5%

0,1

0,05

2

4

40%

0,8

1,6

100%

3,1 -1,2

2,6 1,3

-0,4 -1,2

2,2 1,3

5-12

POSISI KUADRAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH O

(2,2; 1,3) (2017)

W

S (0,4; -1,2) (2012)

T


5-13

Analisis SWOT untuk SUB SEKTOR DRAINASE NO.

FAKTOR


NILAI TINGKAT JUMLAH JUMLAH TAHUN PENGARUH 2012 2017 2017 (Bobot)

LINGKUNGAN INTERNAL KEKUATAN (STRENGTH) A

TEKNIS & OPERASIONAL 1. Dukungan Topografi Kabupaten berada di Dataran Tinggi. 2. Adanya Pengaturan peil banjir oleh instansi terkait. 3. Peraturan/ketentuan terkait SDA.

B

2

3

40%

0,8

1,2

2

4

40%

0,8

1,6

1 2

3 3

10% 10%

0,1 0,2

0,3 0,3

100%

1,9

3,4

40%

1,6

0,4

KELEMBAGAAN 1. Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Tata Bangunan dan Permukiman menangani sektor drainase 2. Unit Pelaksana Teknis di Kecamatan

C

KEUANGAN 1. Pembiayaan dari APBN dan Provinsi 2. Pembiayaan dari APBD.

D

KOMUNIKASI 1. Promosi dan Advokasi tentang Pengeloaan sampah melalui media masa baik baik elektronik maupun cetak masih terbuka 2.Kemudahan dalam manyampaikan aspirasi masyarakat ke Pemerintah. 3. Sosialisasi Peraturan

E

SDM - Adanya pelatihan-pelatihan dari pemerintah maupun swasta dalam pengelolaan drainase 2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan langsung.

JUMLAH KELEMAHAN (WEAKNESS) A

TEKNIS & OPERASIONAL 1. Belum ada Masterplan drainase secara menyeluruh (lingkup Kabupaten)


4

1

5-14

NO.

FAKTOR



3. Kondisi lahan/drainase yang masih kurang 4. Drainase yang dibuat tidak sesuai dengan kebutuhan. B

KELEMBAGAAN 1. Belum ada pembagian kewenangan antara Dinas Bina Marga Pengairan dan Dinas Tata Bangunan Pemukiman

C D

KEUANGAN 1. Alokasi APBD Kabupaten untuk Pengelolaan Drainase Masih Kurang. KOMUNIKASI

3

1

40%

1,2

0,4

2

1

5%

0,1

0,05

2

1

15%

0,3

0,15

100%

3,2

1

-1,3

2,4

1. Sosialisasi tentang Pengelolaan drainase terhadap masyarakat masih kurang 2.Advokasi terhadap masyrakat melalui media elektronik dan cetak masih jarang dilakukan E

SDM 1. Perilaku masyarakat yang membuang air limbah ke saluran drainase JUMLAH SELISIH KEKUATAN - KELEMAHAN

LINGKUNGAN EXTERNAL

Nilai tahun 2012

Nilai Tahun 2017

1

4

TINGKAT JUMLAH JUMLAH PENGARUH 2012 2017 ( Bobot)

PELUANG (OPORTUNITY) A

TEKNIS & OPERASIONAL 1. Penerapan Teknologi Baru dalam pengelolaan drainase 2. Adanya Kerja sama antara Pemerintah dan swasta serta masyarakat 3. Penyusunan Master Plan Drainase.

B

40%

0,4

KELEMBAGAAN 1. Terbentunya kerja sama antara Pemerintah dan swasta dalam Pengelolaan drainase 2. Terbentuknya Perusahaan Daerah dalam


5-15

1,6

NO.

FAKTOR



Pengelolaan Drainase 3. Adanya pembagian kewenangan antara Dinas Bina Marga dan Pengairan & Dinas Tata Bangunan dan Permukiman. C

4

40%

0,4

1,6

2

4

10%

0,2

0,4

2

4

10%

0,2

0,4

100%

1,2

4

KEUANGAN 1. Tersedianya dana dari APBN, APBD Prov, Bantuan LN dan CSR. 2. Adanya Investor, baik dalam maupun luar negeri.

D

1

KOMUNIKASI 1. Promosi dan Advokasi tenteng Pengeloaan drainase melalui media masa baik elektronik maupun cetak masih terbuka. 2.Kemudahan dalam manyampaikan aspirasi masyarakat ke Pemerintah.

E

3. Sosialisasi peraturan tentang drainase (SDM)/Pelibatan Masyarakat, PMJK & SWASTA 1. Adanya program2 Pelatihan dari Pemerintah dan swasta dalam Pengelolaan Sampah. drainase 2. Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui penyuluhan langsung.

JUMLAH TANTANGAN (TREATH) A

B

C

TEKNIS & OPERASIONAL 1. Masih banyaknya pembuangan limbah padat cair ke saluran drainase. 2. Keterbatasan lahan untuk drainase KELEMBAGAAN 1. Belum adanya kerjasama antara Pemerintah dan Pihak Swasta.

4

1

10%

0,4

0,1

4

2

40%

1,6

0,8

3

1

10%

0,3

0,1

KEUANGAN 1. Adanya Defisit anggaran APBN dan Luar Negeri. 2.Masih banyaknya perusahaan ( Swasta ) yang tidak mau melakukan CSR untuk bidang


5-16

NO.

FAKTOR



Pengelolaan Sampah. D

E

untuk pengelolaan drainase KOMUNIKASI 1. Masih adanya media elektronik dan cetak yang tidak mau kerja sama dengan pemerintah dalam penyampaian informasi dalam pengelolaan sampah. dengan pemerintah dalam penyampaian informasi dalam pengelolaan drainase 2. Tidak terjaminnya keamanan dalam sosialisasi program Pengelolaan sampah(hilangnya papan2 informasi/himbauan) drainase( hilangnya papan2 informasi/himbauan) SDM (PMJK & SWASTA) 1. Masyarakat tidak mau memelihara drainase yang sudah ada 2. Tidak semua warag perumahan mau kerja bakti membersihkan drainase perumahan 3. Rendahnya Kepedulian masyarakat untuk tidak membuang Limbah pada saluran drainase.

4

1

JUMLAH SELISIH PELUANG - TANTANGAN Posisi Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor Persampahan saat ini Titik Koordinat X : Titik Koordinat Y :


-1,3 -2,7

40%

1,6

0,4

100%

3,9

1,4

-2,7

2,6

2,4 2,6

5-17

POSISI KUADRAN PENGELOLAAN DRAINASE O

(2017)

W

(2,4; 2,6)

S

(-1,3; -2,7) (2012)

T


5-18

Anilisis SWOT untuk SUB SEKTOR PHBS NO.

FAKTOR

LINGKUNGAN INTERNAL KEKUATAN (STRENGTH) A TEKNIS & OPERASIONAL 1. Adanya sarana pendukung berupa Teknologi Informasi dalam penyampaian promosi PHBS. 2. Tersusunnya jadwal promosi PHBS melalui sarana media elektronik. 3. Adanya sarana kendaraan roda dua ditingkat puskesmas yg dapat dipakai sebagai sarana promosi PHBS. 4. Adanya Juknis dan Juklak serta modul kegiatan promosi PHBS. 5. Adanya kebijakan program DINKES untuk promosi PHBS. B KELEMBAGAAN 1. Adanya dukungan dari PKK dalam kegiatan promosi PHBS. 2. Adanya dukungan dari SKPD dalam penerapan promosi PHBS diTatanan Perkantoran. 3. Dukungan dari Kelembagaan ditingkat desa sampai tingkat RT untuk promosi PHBS ditatanan rumah tangga. C KEUANGAN 1. Adanya dukungan anggaran dari Pemda yang dimasukan kedalam DPA untuk kegiatan promosi PHBS setiap tahun. 2. Adanya dukungan keuangan untuk kegiatan promosi PHBS dari pihak swasta. D KOMUNIKASI 1. Kampanya dan promosi PHBS disetiap tatanan (Tatanan Rumah Tangga, Tatanan Perkantoran, Tatanan Tempat2 Umum dan Tatanan Institusi Pendidikan. 2. Adanya sarana penyampaian promosi PHBS melalui media cetak dan elektronik (radio dan TV). E SDM 1. Ada tenaga kesehatan disetiap desa (Bidan Desa) 2. Setiap tenaga profesi kesehatan sudah mampu menyampaikan pesan2 promosi PHBS. JUMLAH KELEMAHAN (WEAKNESS) A TEKNIS & OPERASIONAL 1. Belum semua daerah dapat terjangkau oleh kegiatan promosi PHBS. 2. Kendaraan Operasional roda empat untuk promosi



NILAI TAHUN (2017)


JUMLAH 2012

JUMLAH 2017

3

4

10%

0,3

0,4

2

4

7%

0,14

0,28

2

4

30%

0,6

1,2

2

4

3%

0,06

0,12

3

4

50%

1,5

2

100%

2,6

4

5%

0,2

0,05

4

1

5-19

NO.

FAKTOR

PHBS tidak mendukung ( rusak) B KELEMBAGAAN 1. Kurang nya koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan dilapangan. 2. Tupoksi dari SKPD belum berjalan dengan semestinya. C KEUANGAN 1. Tidak seimbangnya antara anggaran yang ada dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan. 2. Masih kecilnya dukungan anggaran dari pihak swasta. D KOMUNIKASI 1. Masih kurangnya dukungan sarana penyampaian seperti Leaflet, Banner, Baliho, spanduk, poste dll. 2. Belum meratanya sosialisasi promosi PHBS disetiap desa. E SDM 1. Belum meratanya pelatihan promosi PHBS yang diikuti oleh petugas kesehatan ditingkat puskesmas. 2. Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PHBS masih kurang. JUMLAH SELISIH KEKUATAN - KELEMAHAN LINGKUNGAN EXTERNAL PELUANG (OPPORTUNITY) A TEKNIS & OPERASIONAL 1. Adanya sarana pelayanan kesehatan swasta dalam melakukan promosi PHBS. 2. Adanya sarana pelayanan umum ( Terminal, pasar, stasiun dan mall ) dalam melakukan promosi PHBS. B KELEMBAGAAN 1. Masih adanya komitment pihak swasta dalam mendukung promosi PHBS melalui kegiatan CSR. 2. Adanya dukungan dari LSM dalam pelaksanaan kegiatan promosi PHBS. 3. Adanya Forum Kemitraan dalam pelaksanaan promosi PHBS. C KEUANGAN 1. Adanya dukungan dana dari pihak swasta yaitu melalui kegiatan CSR. D KOMUNIKASI 1. Adanya kegiatan promosi PHBS yang dilaksanakan pada sasaran usia dini,(PAUD) dan Sekolah Dasar.



NILAI TAHUN (2017)


JUMLAH 2012

JUMLAH 2017

3

1

10%

0,3

0,1

3

1

20%

0,6

0,2

2

1

5%

0,1

0,05

4

1

60%

2,4

0,6

100%

3,6 -1

1 3


NILAI TAHUN (2017)


JUMLAH 2012

JUMLAH 2017

1

4

5%

0,2

0,2

1

4

15%

0,15

0,6

5-20

NO.

FAKTOR

2. Telah dimasukkannya kegiatan promosi PHBS dalam kurikulum tingkat SD dan SMP. 3. Kemudahan dalam komunikasi ( via Internet) dalam promosi PHBS. 4. Banyaknya sarana media cetak maupun elektronik yang ada tetapi belum dilakukan kerjasama dalam kegiatan promosi PHBS. E (SDM)/Pelibatan Masyarakat, PMJK & SWASTA 1. Adanya kader2 kesehatan sampai dengan tingkat masyarakat sebagai bagian dari petugas promosi PHBS. 2. Adanya petugas kesehatan disarana pelayanan kesehatan swasta sebagai bagian dari petugas promosi PHBS JUMLAH TANTANGAN (TREATH) A TEKNIS & OPERASIONAL 1. Luas wilayah Kab. Bogor sangat luas. 2. Jumlah penduduk yang banyak. B KELEMBAGAAN 1. Lemahnya koordinasi antar program dalam pelaksanaan promosi PHBS. C KEUANGAN 1. --------------D KOMUNIKASI 1. _________ E SDM (PMJK & SWASTA) 1. Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang rendah. 2. Masih tingginya penduduk yang miskin. JUMLAH SELISIH PELUANG - TANTANGAN Posisi Pengelolaan Sanitasi Sub Sektor Persampahan saat ini Titik Koordinat X : Titik Koordinat Y :



NILAI TAHUN (2017)


JUMLAH 2012

JUMLAH 2017

1

4

40%

0,4

1,6

2

4

40%

0,8

1,6

100%

1,55

4

2 2

1 1

5% 5%

0,1 0,1

0,05 0,05

3

1

20%

0,6

0,2

3

1

60%

1,8

0,6

3

1

10% 100%

0,3 2,9 -1,35

0,1 1 3

-1 -1,35

3 3

5-21

POSISI KUADRAN PENGELOLAAN PHBS O

( 2017 )

W

(3 ; 3 )

S ( - 1 ; - 1 , 35 )

( 2012 )

Ceruk

T

Untuk melihat dan mengetahui “ Strategi ” yang akan dilakukan oleh Kabupaten Bogor untuk 5 ( Lima ) Tahun kedepan dalam mengatasi berbagai permasalahan pengelolaan sub sektor sanitasi ( Air Limbah Domestik, Persampahan, Drainase dan PHBS ) saat ini, adalah dengan merumuskan Kekuatan dan Kelemahan yang ada di Internal Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Peluang dan Tantangan yang berada diluar Pemerintah Kabupaten Bogor seperti Sumber Daya Alam dan Lingkungan Yang Mendukung. Metode yang digunakan adalah dengan Mengambil dan Memilah 2 (dua) Faktor yang paling dominan dan mempunyai pengaruh besar dalam permasalahan yang terjadi, lalu merumuskan strategi terhadap masing-masing elemen ( S – O ), ( W – O ), ( S – T ), ( W – T ). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Strategi yang akan dilakukan pada masing-masing sub sektor sanitasi dibawah ini :


5-22

Strategi “Pengelolaan Persampahan “ Kabupaten Bogor ( Hasil Analisis SWOT )

KEKUATAN (STRENGHT)

KELEMAHAN (WEAKNESS)

1. Kurangnya Armada Dump Truk 1. Komitmen Pemda Tinggi untuk melayani pengangkutan dengan dibuktkan pengadaan sampah. sarana dan prasarana untuk pengangkutan truk sampah 2. Masih kurangnya jumlah tenaga sebanyak 25 unit dan pengelola persampahan. meningkat 50 unit untuk tahun 2012 dan direncanalan menjadi 40 unit untuk tahun 2013. Sehingga menjadi total 165 unit. Pembangunan TPA Nambo Tahun 2013

2. Adanya APBD Kabupaten. PELUANG (OPPORTUNITY) 1. Penerapan Teknologi Baru dalam pengelolaan sampah telah banyak digunakan. 2. Tersedianya dana dari APBN, APBD Prov, Bantuan LN dan CSR.

TANTANGAN ( THREAT 1. Masih banyaknya pembuangan sampah illegal. 2. Ketidakpedulian dan ketidaktahuan masyarakat (termasuk Gender) dalam mengelola sampah yang baik dan benar

( Strategi S – O ) 1. Menggunakan berbagai sumber pembiayaan untuk meningkatkan cakupan pelayanan dan pengelolaan sampah dengan memanfaatkan TPA Nambo dan Penerapan Teknologi Baru. ( Strategi S – T ) 1. Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah untuk meminimalisir pembuangan sampah ilegal. 2. Meningkatkan peran serta masyarakat


( Strategi W – O ) 1. Pengalokasian sumber dana yang memprioritaskan pelaksanaan sistem pengelolaan sampah terpadu dan efisien.

( Strategi W – T ) 1. Rasionalisasi pengadaan truk sampah dan tenaga pengelola persampahan dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan persampahan. 2. Penyadaran publik tentang pengelolaan sampah.

5-23

Strategi “Pengelolaan Air Limbah Domestik “ Kabupaten Bogor ( Hasil Analisis SWOT )

KEKUATAN (STRENGHT)


1. Ada beberapa SKPD yang menangani Air Limbah Domestik ( BLH, DTBP, Dinas Kesehatan

1. Kab. Bogor Belum memiliki IPLT,

2. Anggaran cukup memadai untuk pelaksanaan program sanitasi.

PELUANG (OPPORTUNITY) 1. Adanya teknologi baru untuk pengolahan air limbah sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kab. Bogor. 2. Alokasi anggaran APBD, DAK, APBN, Bantuan LN dan Investor untuk kegiatan sanitasi air limbah meningkat setiap tahunnya. TANTANGAN ( THREAT ) 1. Tingginya tingkat pencemaran lingkungan oleh air limbah 24omestic di wil. Kab. Bogor.

2. Kurangnya kepedulian dan

kesadaran masyarakat dalam pengelolaan, pemeilharaan sarana air limbah.

masih menggunakan IPLT Kota Depok.

2. Pengetahuan tentang pengelolaan air limbah dimasyarakat masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan penyuluhan.

( Strategi S – O )

( Strategi W – O )

1. Meningkatkan koordinasi antar SKPD dalam penanganan Air Limbah Domestik melalui penerapan teknologi On-Site dan Off-Site

1. Alokasi anggaran APBN untuk pembangunan IPLT ditiga (3) wilayah.

( Strategi S – T )

( Strategi W – T )

1. Alokasi anggaran untuk penyusunan regulasi mengenai pengelolaan air limbah domestik.

2. Alokasi anggaran untuk

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam PHBS dan pemeliharaan sarana air limbah.

2. Alokasi anggaran untuk

penyadaran masyarakat.

1. Penyusunan Master Plan Air Limbah Domestik. 2. Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah Domestik. 3. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ditingkat masyarakat mengenai pengelolaan air limbah domestik.

Strategi “Pengelolaan Drainase “ Kabupaten Bogor Pokja AMPL-BM Kabupaten Bogor

5-24

( Hasil Analisis SWOT ) KEKUATAN (STRENGHT)

PELUANG (OPPORTUNITY) 1. Penyusunan Master Plan Drainase 2. Adanya pembagian kewenangan antara Dinas Bina Marga dan Pengairan & Dinas Tata Bangunan dan Permukiman. TANTANGAN ( THREAT ) 1. Belum adanya kerjasama antara Pemerintah dan Pihak Swasta. 2. Rendahnya Kepedulian masyarakat untuk tidak membuang Limbah pada saluran drainase


1. Adanya Pengaturan peil banjir oleh instansi terkait

1. Belum ada Masterplan drainase

2. Dinas Bina Marga dan Pengairan serta Dinas Tata Bangunan dan Permukiman

2. Belum ada pembagian

( Strategi S – O ) 1. Peningkatan kinerja SKPD sesuai aturan teknis dan kewenangan pada DBMP dan DTBP dalm pengelolaan drainase

( Strategi S – T ) 1. Penerapan aturan teknis dari DBMP dan DTBP untuk peningkatan kerja sama berbagai pihak dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara drainase.


secara menyeluruh (lingkup Kabupaten)

kewenangan antara Dinas Bina Marga Pengairan dan Dinas Tata Bangunan Pemukiman

( Strategi W – O ) 1. Penyusunan Master Plan Drainase.

2. Penyusunan Perda tentang Pembagian Kewenangan Pengelolaan Drainase

( Strategi W – T ) 1. Menyusun dan

mensosialisasikan rencana tindak pengelolaan dan pemeliharaan drainase

5-25

Strategi “Peningkatan PHBS “ Kabupaten Bogor ( Hasil Analisis SWOT )

KEKUATAN (STRENGHT) 1. Adanya dukungan anggaran dari Pemda yang dimasukan kedalam DPA untuk kegiatan promosi PHBS setiap tahun.

1. Tidak seimbangnya antara anggaran yang ada dengan jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

2. Ada tenaga kesehatan disetiap desa (Bidan Desa)

2.

PELUANG (OPPORTUNITY) 1. Telah dimasukkannya kegiatan

promosi PHBS dalam kurikulum tingkat SD dan SMP

2. Adanya kader2 kesehatan sampai

dengan tingkat masyarakat sebagai bagian dari petugas promosi PHBS TANTANGAN ( THREAT )

1. Lemahnya koordinasi antar

program dalam pelaksanaan promosi PHBS.

2. Tingkat pendidikan dan

pengetahuan masyarakat yang rendah


( Strategi S – O ) 1. Optimalisasi anggaran dan tenaga teknis kesehatan dalam promosi PHBS diseluruh tingkatan pendidikan ( SD s/d Perguruan Tinggi)

Kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kegiatan PHBS masih kurang ( Strategi W – O )

1. Peningkatan promosi dan keberlanjutan PHBS dan kader2nya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ber-PHBS.

( Strategi S – T )

( Strategi W – T )

1. Penyusunan Program PHBS yang koordinatif.

1. Optimalisasi anggaran dan peningkatan sinkronisasi program PHBS dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat.

2. Peningkatan kemampuan

tenaga kesehatan dan masyarakat dalam pengetahuan tentang PHBS.


5-26

Bab 5 Indikasi Permasalahan dan Posisi Pengelolaan Sanitasi

Recommend Documents