BAB V PERANCANGAN KEBIJAKAN DAN ANALISIS PERILAKU MODEL
V.1
Arah Kebijakan Direktorat Industri Alat Transportasi Darat dan Kedirgantaraan (IATDK)
Perancangan kebijakan otomotif nasional diturunkan berdasarkan visi dan misi pembangunan industri yang tercantum dalam tugas pokok dan fungsi direktorat IATDK Ditjen ILMEA Departemen Perindustrian. Berikut ini akan diuraikan karakteritik, visi, misi serta sasaran direktorat IATDK dengan fokus pada industri otomotif.
V.1.1 Karakteristik Direktorat IATDK
IATDK memiliki beberapa karakteristik, yaitu: a. Mempunyai keterkaitan yang luas, baik terhadap industri penghasil bahan baku, industri komponen, dan industri/sektor pemakai. b. IATDK adalah industri yang didukung oleh teknologi yang sudah mapan sehingga lebih bersifat market driven. Usaha-usaha yang umumnya dilakukan adalah modifikasi teknologi. c. Pendapatan per kapita merupakan indikator penting dalam strategi pengembangan IATDK. d. Secara
geografis,
didapatkan
kecenderungan
terjadinya
konsentrasi
perusahaan di sekeliling fasilitas produksi CBU manufacturer.
V.1.2 Visi Direktorat IATDK
Visi ke depan IATDK adalah mewujudkan Indonesia sebagai negara industri yang dapat menghasilkan industri transportasi yang cukup kuat dan berdaya saing tinggi.
V-1
V.1.3 Misi Direktorat IATDK
Misi yang diemban IATDK adalah mewujudkan industri transportasi yang handal dan
dapat
mendukung
pertumbuhan
ekonomi,
pemerataan,
penyebaran
pembangunan dan dapat menembus isolasi dan keterbelakangan.
V.1.4 Sasaran Direktorat IATDK
Sasaran IATDK, yaitu: 1. Tumbuhnya daya saing industri melalui penguatan dan pendalaman struktur industri. 2. Tumbuhnya industri yang belum berkembang yang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan infrastruktur teknologi. 3. Tumbuhnya rancang bangun dan perekayasaan. 4. Semakin meningkatnya penggunaan produk industri alat transportasi darat dan kedirgantaraan di dalam negeri dan ekspor. 5. Meningkatnya keterkaitan antara industri yang mendorong perkembangan industri berskala kecil dan menengah. 6. Memberi perlakuan perpajakan yang sama antara semua jenis usaha/industri sejenis.
V.2
Ukuran Performansi Industri
Berdasarkan visi dan misi yang tertuang dalam Arah Kebijakan Direktorat Industri Alat Transportasi Darat dan Kedirgantaraan yang berdasarkan Kebijakan Pembangunan Industri (Depperin, 2005) dapat dirumuskan hal-hal yang ingin dicapai dalam pembangunan industri, yaitu: Tingkat pertumbuhan yang tinggi Daya saing yang tinggi baik di pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri Perluasan pasar baik di dalam maupun luar negeri Memiliki kontribusi dalam pembentukan neraca perdagangan nasional
V-2
Tingkat pertumbuhan yang tinggi akan diukur dengan indikator nilai output industri yang mampu dilempar ke pasar, baik pasar domestik maupun pasar luar negeri. Nilai output industri yang semakin meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan suatu tingkat pertumbuhan yang tinggi. Daya saing produk dan perluasan pasar akan ditunjukkan oleh permintaan pasar domestik dan pasar luar negeri atas produk nasional. Sedangkan kontribusi industri dalam neraca perdagangan nasional diukur dengan neraca perdagangan komoditi. Dengan demikian pada penelitian ini ukuran performansi industri ditunjukkan oleh variabel-variabel: Nilai output industri Total Permintaan pasar Permintaan domestik Permintaan ekspor Neraca perdagangan komoditi
V.3
Instrumen Kebijakan
Pada bagian ini akan dilakukan berbagai penerapan skenario dengan menggunakan instrumen kebijakan yang mungkin dilakukan oleh Direktorat IATDK. Instrumen kebijakan yang akan digunakan dalam model didasarkan hasil analisa sebab-sebab rendahnya tingkat produktivitas dan efisiensi industri komponen otomotif adalah: Penurunan tarif Skenario penurunan tarif impor digunakan karena sebagaimana diketahui Indonesia menganut sistem ekonomi terbuka dan telah menandatangani perjanjian kerjasama perdagangan dunia. Akibat dari perjanjian kerjasama perdagangan tersebut, proteksi dalam bentuk tarif dan kuota produk terhadap produk nasional harus dihilangkan.
Skenario penurunan impor akan diimplementasikan pada model. Sedangkan tarif impor yang digunakan adalah tarif impor sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 344/KMK.01/1999 tentang
V-3
Perubahan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 440/KMK.05/1996 Tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor. Besarnya bea masuk untuk semua jenis komponen otomotif maksimal sebesar 15%.
Jadwal penurunan tarif yang akan diimplementasikan pada model dapat dilihat pada Tabel V.1. Tabel V.1. Jadwal penurunan tarif (Depperin, 2006) Tahun
Jenis tarif
2000-2009
2010
15%
5%
Tarif impor
Penyediaan bahan baku substitusi impor Meningkatnya
proporsi
penggunaan
bahan
baku
substitusi
impor
mengakibatkan ongkos produksi menjadi naik. Dalam analisis perangkat kebijakan penyediaan bahan baku, akan dilihat pengaruh yang terjadi terhadap performansi industri jika proporsi penggunaan bahan baku impor dapat ditekan. Untuk itu akan dilakukan eksperimen dengan mengurangi proporsi penggunaan bahan baku impor dari 45% menjadi 36% (turun sebesar 20%). Peningkatan efisiensi kegiatan industri Kebutuhan produksi akan mengakibatkan kebutuhan terhadap kapasitas yang diwujudkan dalam pemesanan barang kapital. Kapital dengan tingkat teknologi yang lebih tinggi akan mengurangi ongkos produksi. Untuk melihat pengaruh kebijakan pemerintah dalam hal peningkatan efisiensi kegiatan industri, akan dilakukan perubahan parameter proporsi ongkos variabel terhadap ongkos total dari 0,88 menjadi 0.792 (turun sebesar 10%) Penyediaan tenaga kerja terampil Tenaga kerja di industri berperan untuk mengoperasikan barang kapital yang dimiliki industri sehingga kapasitas terpasang yang ada dapat memberikan hasil sesuai dengan nilai output potensialnya. Tenaga kerja terampil diperoleh dengan proses pelatihan dan output potensial tenaga kerja ditentukan oleh produktivitasnya yang dicerminkan pada variabel kebutuhan tenaga kerja per
V-4
satu unit output kapasitas (KbthnTKperKptl). Pada bagian ini, akan dilakukan eksperimen dengan mengubah waktu pelatihan tenaga kerja dari 1 tahun menjadi 0,25 tahun dan kebutuhan tenaga kerja per satu unit output kapasitas menjadi 1.83e-9 orang/rupiah/tahun (turun 5% dari produktivitas tenaga kerja terendah pada tahun 2000-2005 yaitu 1.94e-9 orang/rupiah/tahun).
V.4
Skenario Perancangan Kebijakan
Pada bagian ini akan dilakukan analisis atas pengaruh yang ditimbulkan oleh instrumen kebijakan. Berdasarkan dari penjelasan di atas maka model pada tesis ini akan diimplementasikan pada tahun 2010, dengan dasar bahwa pada tahun 2009 diasumsikan terjadi perubahan proses politik dimana akan dirumuskan kebijakan-kebijakan yang baru dan dasar diberlakukannya tarif impor sebesar lima persen.
Tabel V.2. Skenario instrumen kebijakan pada industri komponen otomotif Parameter Tarif impor
Skenario Jadwal penurunan Model Dasar
tarif Proporsi bahan 36%
baku impor Proporsi ongkos
79.2%
variabel Produktivitas tenaga kerja
1.83e-9 orang/rupiah/tahun
Waktu 0,25 tahun
pelatihan
V-5
V.5
Hasil dan Analisis Penerapan Instrumen Kebijakan
Berdasarkan skenario instrumen kebijakan pada Tabel V.2, pertama, akan dilakukan simulasi dan analisa dengan membandingkan antara model dasar dengan skenario penurunan harga, skenario penurunan tarif dan gabungan berdasarkan kriteria performansi industri yaitu nilai output industri, total permintaan pasar, permintaan pasar domestik, permintaan pasar ekspor dan neraca perdagangan komoditi. Berikut ini adalah hasil output simulasi dan analisanya.
Nilai Output Industri
OutputInds : nilai output industri [rupiah per tahun] 1. Model dasar 2. Skenario kebijakan penurunan tarif Gambar V.1. Output simulasi model dasar : nilai output industri
Output simulasi penerapan instrumen kebijakan dengan kriteria nilai output industri menunjukkan bahwa nilai output industri mengalami penurunan.
V-6
Permintaan Pasar
TotPrmtn
: total permintaan pasar [rupiah per tahun]
1. Model dasar 2. Skenario kebijakan penurunan tarif Gambar V.2. Output simulasi model dasar : kriteria total permintaan pasar Permintaan Pasar Domestik
PrmtnDom : permintaan pasar domestik [rupiah per tahun] 1. Model dasar 2. Skenario kebijakan penurunan tarif Gambar V.3. Output simulasi model dasar : kriteria permintaan pasar domestik
V-7
Permintaan Pasar Ekspor
PrmtnEksp : permintaan pasar ekspor [rupiah per tahun] 1. Model dasar 2. Skenario kebijakan penurunan tarif Gambar V.4. Output simulasi model dasar : kriteria permintaan pasar ekspor [rupiah per tahun] Neraca Perdagangan
NrcPrdgn : neraca perdagangan [rupiah per tahun] 1. Model dasar 2. Skenario kebijakan penurunan tarif Gambar V.5. Output simulasi model dasar : kriteria neraca perdagangan
V-8
Permintaan pasar hasil penerapan skenario menunjukkan penurunan dibandingkan dengan model dasar. Penurunan ini disebabkan produk domestik baik di dalam negeri maupun di luar negeri tidak mampu bersaing dengan produk buatan negara lain. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa output simulasi hasil penerapan skenario penurunan tarif menghasilkan perilaku tidak lebih baik dari model dasar. Untuk selanjutnya, hasil output simulasi penerapan skenario penurunan tarif ini akan dijadikan model dasar untuk perbandingan perancangan kebijakan selanjutnya.
Berdasarkan skenario instrumen kebijakan pada Tabel V.2. Selanjutnya, akan dilakukan simulasi dan analisa dengan membandingkan antara model dasar skenario penurunan tarif dengan skenario kebijakan penyediaan bahan baku, skenario kebijakan efisiensi kegiatan industri, skenario kebijakan penyediaan tenaga kerja terampil, dan gabungan berdasarkan kriteria performansi industri yaitu nilai output industri, total permintaan pasar, permintaan pasar domestik, permintaan pasar ekspor dan neraca perdagangan komoditi. Berikut ini adalah hasil output simulasi dan analisanya.
V-9
Nilai Output Industri
OutputInds : nilai output industri [rupiah per tahun] 1. 2. 3. 4. 5.
Skenario model dasar Skenario kebijakan penyediaan bahan baku Skenario kebijakan peningkatan efisiensi kegiatan industri Skenario kebijakan penyediaan tenaga kerja terampil Skenario kebijakan gabungan
Gambar V.6. Output simulasi model dasar gabungan : kriteria nilai output industri [rupiah per tahun] Kebijakan penyediaan bahan baku mampu memberikan perilaku nilai output industri lebih baik dibandingkan dengan model dasar dan peningkatan efisiensi kegiatan industri. Dengan dikuranginya proporsi penggunaan bahan baku impor oleh industri, ongkos produksi menjadi berkurang sehingga produk dalam negeri menjadi lebih kompetitif. Dengan kompetitifnya produk dalam negeri, akan meningkatkan permintaan pasar yang akhirnya memacu industri untuk melakukan kegiatan produksi sehingga nilai output industri mengalami peningkatan.
Kebijakan efisiensi kegiatan industri juga memberikan perilaku peningkatan nilai output industri lebih baik dibandingkan perilaku model dasar Efisiensi kegiatan produksi memberikan keuntungan bagi industri, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
V-10
Kebijakan penyediaan tenaga kerja terampil menghasilkan nilai output produksi sedikit lebih baik daripada model skenario dasar. Nilai output industri yang meningkat ini disebabkan oleh meningkatknya output potensial tenaga kerja atas pengaruh kebijakan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan waktu pelatihan.
Sementara itu, kebijakan integrasi memberikan perilaku nilai output industri paling baik diantara lima kebijakan lainnya. Dengan dilakukannya semua kebijakan secara simultan, menunjukkan perilaku nilai output yang paling baik. Peningkatan perilaku nilai output industri juga tidak lepas dari meningkatnya produktivitas tenaga kerja yang terampil.
Permintaan Pasar
TotPrmtn : total permintaan pasar [rupiah per tahun] 1. 2. 3. 4. 5.
Skenario model dasar Skenario kebijakan penyediaan bahan baku Skenario kebijakan peningkatan efisiensi kegiatan industri Skenario kebijakan penyediaan tenaga kerja terampil Skenario kebijakan gabungan
Gambar V.7. Output simulasi model dasar gabungan : kriteria total permintaan pasar
V-11
Permintaan Pasar Domestik
PrmtnDom : permintaan pasar domestik [rupiah per tahun] 1. 2. 3. 4. 5.
Skenario model dasar Skenario kebijakan penyediaan bahan baku Skenario kebijakan peningkatan efisiensi kegiatan industri Skenario kebijakan penyediaan tenaga kerja terampil Skenario kebijakan gabungan
Gambar V.8. Output simulasi model dasar gabungan : kriteria permintaan pasar domestik
V-12
Permintaan Pasar Ekspor
PrmtnEksp : permintaan pasar ekspor [rupiah per tahun] 1. 2. 3. 4. 5.
Skenario model dasar Skenario kebijakan penyediaan bahan baku Skenario kebijakan peningkatan efisiensi kegiatan industri Skenario kebijakan penyediaan tenaga kerja terampil Skenario kebijakan gabungan
Gambar V.9. Output simulasi model dasar gabungan : kriteria permintaan pasar ekspor
Kebijakan penyediaan bahan baku dan peningkatan efisiensi kegiatan industri, mampu meningkatkan total permintaan pasar daripada model dasar. Dengan diterapkannya kebijakan ini, ongkos produksi menjadi lebih murah sehingga produk dalam negeri menjadi lebih kompetitif, yang selanjutnya dapat meningkatkan permintaan pasar.
Kebijakan penyediaan tenaga kerja terampil memberikan perilaku permintaan pasar yang lebih baik daripada model dasar. Hal ini disebabkan oleh tenaga kerja terampil yang dimiliki industri membuat industri mampu memenuhi permintaan pasar sehingga meningkatkan daya tarik produk nasional dalam hal ketersediaan produk di pasaran. Akhirnya peningkatan daya tarik produk di pasar ini akan meningkatkan permintaan pasar terhadap produk nasional.
V-13
Sementara itu, kebijakan integrasi secara keseluruhan memberikan perilaku permintaan domestik paling baik dibandingkan dengan kebijakan lainnya. Fluktuasi yang terjadi pada total permintaan pasar disebabkan berfluktuasinya permintaan ekspor yang disebabkan ketidakmampuan industri dalam memenuhi tuntutan pasar yang terus meningkat. Dampak dari penurunan permintaan ekspor akan menurunkan total permintaan pasar.
Neraca Perdagangan
NrcPrdgn : neraca perdagangan [rupiah per tahun] 1. 2. 3. 4. 5.
Skenario model dasar Skenario kebijakan penyediaan bahan baku Skenario kebijakan peningkatan efisiensi kegiatan industri Skenario kebijakan penyediaan tenaga kerja terampil Skenario kebijakan gabungan
Gambar V.10. Output simulasi model dasar gabungan : kriteria neraca perdagangan Penerapan kebijakan penyediaan bahan baku dan efisiensi kegiatan industri memberikan perilaku yang baik pada neraca perdagangan. Makin efisiennya kegiatan produksi mengakibatkan harga produk nasional menjadi kompetitif karena biaya produksi yang semakin kecil. Kondisi inilah yang menjadikan neraca perdagangan komoditi mengalami peningkatan dibandingkan dengan skenario model dasar.
V-14
V.6
Rekomendasi Kebijakan
Rekomendasi kebijakan di atas, terlihat bahwa dalam menghadapi persaingan global di pasar internasional, kebijakan penyediaan bahan baku, kebijakan peningkatan efisiensi kegiatan industri, kebijakan penyediaan tenaga kerja terampil mampu meningkatkan pertumbuhan industri, permintaan pasar dan neraca perdagangan. Secara keseluruhan, kebijakan gabungan memberikan perilaku yang paling baik daripada kebijakan yang lain. Hal ini dikarenakan adanya kontribusi dari kebijakan penyediaan bahan baku, peningkatan efisiensi kegiatan industri, penyediaan tenaga kerja terampil yang dilakukan secara simultan dimana mampu memberikan peningkatan pertumbuhan industri, total permintaan pasar baik permintaan pasar domestik dan pasar ekspor.
Sehingga pemerintah Indonesia sebaiknya mempertimbangkan peningkatan kebijakan dalam bidang sektor riil dalam mengatasi distorsi ekonomi yang terjadi. Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 pada awalnya disebabkan oleh terjadinya krisis di sektor perbankan. Setelah perbankan mengalami krisis, secara cepat kemudian masalahnya menjalar ke sektor riil dalam perekonomian sehingga terjadi krisis ekonomi (produksi dan perdagangan terganggu dan kemudian lumpuh). Jika dari gejolak pasar uang timbul krisis perbankan karena lemahnya perbankan, maka dari krisis perbankan timbul krisis ekonomi disebabkan oleh lemahnya sektor riil dan perekonomian nasional. Karena itu, sebaiknya pemerintah mulai memperhatikan kebijakan di sektor riil. Hasil simulasi memperlihatkan bahwa penerapan kebijakan dari sisi sektor riil secara simultan memberikan perilaku performansi industri yang baik.
V.7
Implikasi Kebijakan
Dilaksanakannya instrumen-instrumen kebijakan seperti yang telah dibahas di atas membawa berbagai implikasi dalam dunia nyata. Kebijakan penyediaan bahan baku dapat dilakukan untuk memperkuat struktur industri nasional dengan cara pembangunan industri penunjang. Industri-industri penunjang yang mengolah
V-15
bahan mentah menjadi bahan baku untuk keperluan industri, selain dapat memperkuat struktur industri nasional juga akan menjamin ketersediaan bahan baku untuk keperluan industri bagi industri komponen otomotif. Selain itu, pembangunan industri penunjang ini akan mengurangi ketergantungan industri pada bahan baku impor.
Kebijakan mempertinggi efisiensi kegiatan industri oleh industri dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu: Mempelajari teknik produksi yang lebih baik. Hal ini dapat dilakukan dengan usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui sistem pendidikan nasional sehingga pendidikan di Indonesia mampu menghasilkan angkatan kerja dengan kualitas tinggi. Melakukan kerjasama dalam pengembangan produk komponen otomotif misalnya melalui reverse engineering. Menerapkan QMS (Quality Management System). Mengakuisisi barang modal yang lebih tinggi produktivitasnya. Langkah ini perlu memperhitungkan ketersediaan dana bagi investasi kapital. Mengalokasikan dana untuk membuat penelitian dan pengembangan yang dapat memperbaiki mutu barang yang dihasilkan. Dalam hal ini pemerintah perlu melakukan kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan tinggi.
Kebijakan pemerintah dalam hal penyediaan tenaga kerja terampil membutuhkan kerjasama yang erat antara pemerintah dengan lembaga pendidikan. Selain memperbaiki kualitas sistem pendidikan nasional, peningkatan produktivitas tenaga kerja juga dapat dilakukan melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh lembaga pendidikan maupun industri. Proses pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia ini memegang peranan penting dalam produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan performansi industri.
Berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan maka apabila kebijakankebijakan di atas dilakukan secara simultan akan meningkatkan performansi industri. Dengan kuatnya struktur industri melalui pembangunan industri
V-16
penunjang akan menjamin ketersediaan bahan baku untuk keperluan industri dan akan mengurangi ketergantungan industri bahan baku impor. Selain itu dilakukan pula efisiensi kegiatan produksi oleh industri dengan mempelajari teknologi manufaktur dan teknologi produk dengan menerapkan QMS serta kegiatan penelitian dan pengembangan. Kegiatan penelitian dan pengembangan ditujukan untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan produktivitas terhadap sumber daya yang ada. Sehingga diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah (Departemen Perindustrian), prinsipal dan lembaga pendidikan yang pada akhirnya akan menentukan performansi industri.
V-17
