BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Dari
penelitian
penulis
tehadap
rumusan
permasalahan
pada
pembahasan bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Bank Syariah Mandiri belum menerapkan akad kafalah dalam penerbitan letter of credit karena: a. Terdapat dua pilihan akad dalam penerbitan L/C Impor Syariah sesuai dengan Fatwa DSN Nomor: 34/DSN-MUI/IX/2002 yang terbit tahun 2002 tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa DSN Nomor: 57/DSN-MUI/V/2007 yang terbit tahun 2007 tentang Letter of credit (L/C) dengan akad kafalah bil ujrah, kedua fatwa tersebut masih berlaku dan tidak saling menghapuskan, maka hal tersebut menjadikan pilihan bagi BSM untuk mengaplikasikannya, dan BSM sejak mulai melaksanakan transaksi ekspor impor pada tahun 2002 sampai dengan saat ini menggunakan Akad Wakalah bil ujrah dalam penerbitan L/C impor syariah. Ketentuan internal terbaru BSM tentang pembukaan L/C diterbitkan pada tahun 2010 dan dalam ketentuan tersebut tidak diatur mengenai pembukaan L/C menggunakan akad kafalah bil ujrah sebagaimana fatwa DSN yang diterbitkan pada tahun 2007, artinya BSM telah memilih tetap menggunakan akad wakalah bil ujrah dalam transaksi penerbitan
94
L/C dengan pertimbangan utama adalah memudahkan terhadap transaksi yang telah berjalan (tidak perlu merubah akad) karena tidak bertentangan dengan prinsip syariah. b. Selain hal tersebut, akad kafalah penerbitan L/C belum dapat diterapkan, karena dengan akad kafalah harus memenuhi rukun yang diatur dalam fatwa DSN No: 11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafalah, yaitu pihak Orang yang Berpiutang (Makfuul Lahu) harus: 1) Diketahui identitasnya. 2) Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa. 3) Berakal sehat. dimana dalam transaksi L/C tidak dapat di aplikasikan, karena dapat dipastikan bahwa pihak yang berpiutang dalam hal ini beneficiary bertempat kedudukan jauh, dan dasar transaksi L/C adalah belum kenal antara penjual dan pembeli. Sehingga akad kafalah penerbitan L/C ini sebagaimana fatwa DSN belum bisa diaplikasikan. BSM berpendapat, penerapan akad wakalah bil ujrah dan tidak menerapkan akad kafalah bil ujrah tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional, dan mengenai penerapan akad wakalah bil ujrah telah terdapat peraturan internal untuk menjadi prosedur penerbitan L/C di BSM.
95
2. Kelemahan akad wakalah dalam penerbitan L/C Impor Syariah dan konsekuensinya adalah hubungan hukum yang terjadi antara applicant dengan issuing bank sebagaimana perjanjian pemberian kuasa sehingga tindakan hukum yang dilakukan oleh issuing bank akibat hukumnya mutlak menjadi tanggung jawab bukan oleh yang bertindak tetapi oleh pihak yang diwakilinya (memberi kuasa). Dalam ketentuan syariah, transaksi penerbitan L/C, lebih tepat diakomodasi menggunakan akad penjaminan syariah atau kafalah, sehingga dengan akad ini, issuing bank mempunyai peran benar-benar sebagai pemberi jaminan pembayaran, namun jika akad yang diterapkan adalah wakalah, peran issuing bank tidak sesuai fungsinya sebagai penjamin karena issuing bank dengan akad wakalah, maka disisi applicant dia adalah sebagai wakil, sedangkan disisi beneficiary, dengan menerbitkan L/C maka issuing bank adalah sebagai penjamin pembayaran. Oleh karena hal tersebut di atas, terdapat kelemahan akad wakalah dalam
penerbitan
LC
Impor
Syariah,
sehingga
menimbulkan
kosekuensi hukum sebagai berikut: a. Issuing bank dianggap bukan sebagai penjamin pembayaran di sisi applicant, namun di sisi beneficiary tetap sebagai penjamin pembayaran sehingga saling bertentangan fungsi. b. Dalam hal akad yang digunakan adalah wakalah, maka kedudukan applicant sebagai muwakil dan issuing bank sebagai wakil, dimana
96
perwakilan tersebut seperti halnya perjanjian pemberian kuasa dimana resiko hukumnya masih melekat pada pemberi kuasa, sedangkan Issuing bank setelah menerima dokumen yang sesuai, kedudukannya sebagai penjamin dengan resikonya sendiri akan melakukan pembayaran kepada beneficiary sehingga akad wakalah bertentangan dengan nature bisnis L/C itu sendiri dan bertentangan dengan ketentuan internasional, sehingga resiko akad wakalah untuk batal demi hukum sangat besar. c. Dalam hal akad wakalah batal demi hukum, maka L/C yang diterbitkan tetap berlaku, dan kewajiban issuing bank untuk melakukan pembayaran tetap ada, namun dengan tidak adanya akad antara applicant dengan issuing bank maka aspek syariah dalam penerbital L/C tidak terpenuhi, sehingga bertentangan dengan prinsip syariah. d. Dalam posisi lain jika terjadi dispute antara applicant dengan issuing bank, dimana saat issuing bank melakukan pembayaran kepada beneficiary namun ternyata applicant berpendapat bahwa seharusnya tidak dibayar dan mendasarkan kepada akad wakalah, dimana isuuing bank hanya sebagai wakil atau penerima kuasa, maka hal tersebut akan membuat posisi issuing bank lemah di mata hukum dan tidak bisa menagih applicant atas pengembalian uang yang telah dibayarkan kepada beneficiary.
97
B. Saran Berdasarkan penelitian penulis terhadap penerapan akad wakalah dan akad kafalah dalam pembukaan letter of credit di Bank Syariah Mandiri dapat disampaikan saran sebagai berikut: 1. Penerapan akad syariah dalam penerbitan L/C selain harus memenuhi prinsip syariah tetap harus disesuaikan dengan skema transaksi dan segala ketentuan yang berlaku terhadap transaksi tersebut, sehingga akad
syariah
yang
ada
bersinergi
dengan
nature
transaksi.
Sebagaimana diuraikan di atas, dalam hal akad wakalah digunakan untuk penerbitan L/C dan tidak menggunakan akad kafalah, konsekuensi yang timbul adalah akad wakalah itu sendiri bisa dianggap tidak pernah ada. Oleh karena hal tersebut hendaknya Bank Syariah Mandiri menggunakan akad kafalah sebagai akad penerbitan L/C dan merubah prosedur internal mengenai penggunaan akad wakalah penerbitan L/C. 2. Terkait dengan Fatwa DSN mengenai akad kafalah dalam transaksi L/C, rukun akad yang menyatakan bahwa akad harus di hadiri oleh penerima jaminan (makhful anhu) harus di hapuskan, karena tidak sesuai dengan pendapat ulama dan tidak dapat diterapkan dalam transaksi. Bank Syariah Mandiri sebagai bank syariah terbesar dapat mengusulkan kepada MUI terkait dengan permasalahan tersebut.
