125
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan permasalahan terjadi dalam Perjanjian Jaminan Fidusia dalam masyarakat. Kebiasaan yang terjadi dalam perjanjian jaminan fidusia yang kemudian menjadi permasalahan penulis temukan juga melalui wawancara dengan narasumber sebagai ahli hukum yang telah menghadapi dan berperan aktif sebagai pejabat negara dalam badan peradilan di Indonesia. Perlindungan hukum terhadap kreditur yang melakukan perjanjian jaminan fidusia dalam perjanjian leasing perlu kajian lebih lanjut terkait perkembangan perjanjian jaminan fidusia yang sangat cepat tidak diimbangi dengan pembaharuan produk hukum terkait jaminan fidusia. Sangat mudah kepentingan kreditur terkait pelunasan utang akan diciderai dengan perbuatan melawan hukum dari berbagai pihak. Para hakim dalam H.R Belanda menemukan 3 kesimpulan : 1) Perkembangan Masyarakat di bidang perkreditan lebih cepat dibandingkan dengan pengaturan hukum jaminan. 2) Hukum Jaminan dan masyarakat merupakan dua variabel yang saling berkaitan satu sama lain dan bersifat saling pengaruhmempengaruhi 3) Adanya penemuan hakim. Hakim menemukan konstruksi baru
126
dalam memecahkan problem hukum yang memperluas kaidah hukum dari gadai. Perlindungan hukum kepada kreditur apabila terjadi pengalihan dan hilangnya benda jaminan fidusia akibat perbuatan melawan hukum yang sudah terjadi sehingga memberikan kerugian bagi kreditur. Berdasarkan penjelasan tersebut maka tindakan represif berupa ancaman hukuman, dengan menggunakan berbagai dasar sebagai berikut : 1. Melakukan Parate Executie, yaitu pelaksanaan eksekusi benda jaminan fidusia untuk menuntut hak atas piutang yang dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa melalui hakim. Dasar hukum yang dapat digunakan oleh kreditur yakni Pasal 15 UUJF jo Pasal 1131 KUHPerdata. 2. Mengajukan gugatan atas dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak diluar perjanjian maupun oleh debitur kepada Pengadilan Negeri ditempat tergugat tersebut berdomisili. Dasar hukum yang dapat digunakan oleh kreditur ada di dalam ketentuan UUJF Bab VI Ketentuan Pidana Pasal 35 dan 36. 3. Keadilan bagi kreditur harus diusahakan hingga putusan pengadilan tersebut memiliki kekuatan hukum yang tetap ( inkracht van goisen ) apabila gugatan tersebut
bertentangan
dengan
putusan
pengadilan lain yang sudah berkekuatan hukum tetap contoh
127
Putusan Eksekusi seperti dalam contoh yang penulis bahas dalam bab pembahasan yakni Putusan Nomor 2821 K/Pdt/2013. Tindakan yang dapat dilakukan sebagai berikut 1)
Mencari bukti pada Kantor Pendaftaran Fidusia bahwa kreditur telah lebih dahulu mendaftarkan benda jaminannya. Dasar hukum kreditur yaitu Pasal 28 UUJF jo Pasal 27 UUJF dalam Bab IV tentang Hak Mendahului.
2) Bukti tersebut ditunjukkan pada lembaga eksekusi dalam pengadilan negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap, untuk menjual benda eksekusi baik melalui pelelangan maupun penjualan dibawah tangan. Dasar hukum kreditur ada di dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUJF. Upaya kreditur untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum dapat disebut tindakan preventif. Pemerintah mengatur tindakan preventif dalam UUJF Bab II tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Pasal 10 ayat 2 tentang asuransi terkait benda jaminan fidusia. Upaya Preventif dari kreditur dapat berupa : 1. Pendaftaran Akta Otentik Benda Jaminan Fidusia “Benda
yang
dibebani
dengan
Jaminan
Fidusia
wajib
didaftarkan” diatur dalam pasal 11 UUJF. Pendaftaran Benda Jaminan Fidusia dapat
dilakukan secara
elektronik
http://fidusia.ahu.go.id/. Apabila pemohon
melalui
website
128
pendaftaran jaminan fidusia membutuhkan informasi dapat dilihat pada website http://ahu.go.id/. Pemohon harus memahami terlebih dahulu dan mematuhi Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik. 2. Mengasuransikan Benda Jaminan Fidusia UUJF mengatur tentang asuransi terkait benda jaminan fidusia dalam Pasal 10 poin (b), “ Jaminan fidusia meliputi klaim asuransi, dalam hal benda yang menjadi obyek jaminan fidusia diasuransikan.” Suatu
keadaan
yang
meyakinkan
bagi
kreditur
untuk
meminimalisir kerugian apabila benda jaminan fidusia timbul perbuatan melanggar hukum. Berkaitan dengan biaya pendaftaran benda jaminan fidusia telah diatur oleh pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia. B. Saran 1. Berkaitan dengan proses pelaksanaan berkelanjutan etika bisnis di perusahaan, beberapa
tindakan
berikut
dianjurkan
ketertiban dan kedisiplinannya dari pihak Kreditur :
untuk
dijaga
129
a.
Menjaga, memahami dan melaksanakan Prinsip Good Corporate Governance.
b.
Melakukan Pendaftaran benda jaminan fidusia menggunakan jasa asuransi yang merupakan Win Win Solution dalam upaya preferensi apabila timbul wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum.
2. Berdasarkan prinsip dasar etika bisnis, untuk membangun etika perusahaan, para pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sebaiknya diberi sanksi tegas dan didorong untuk mengundurkan diri. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dan membangun budaya beretika di perusahaan. 3. Bagi pelaku usaha yang sudah membuka perusahaan pembiayaan, pemerintah dapat melaksanakan pelatihan, workshop dan seminar tentang UUJF
dan
aturan
pelaksanaannya.
Melaksanakan
UUJF
dengan
pengawasan dari pihak pemerintah melalui sebuah lembaga. Update perkembangan berita terkait UUJF dan pelaksanaannya. Pelaku usaha juga berperan aktif terkait program pemerintah dalam melakukan pengawasan pelaksanaan UUJF dan peraturan pelaksanaanya. 4. Bagi para mahasiswa dan cendekiawan diberi wadah kreatifitas melakukan pengawasan terhadap UUJF melalui suatu program dalam kuliah kerja nyata atau penelitian.
Mahasiswa
peserta
kuliah
kerja
nyata juga dapat mengundang narasumber untuk melakukan dorongan
130
dan himbauan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik.
