BAB IV SEJARAH DAN PEMETAAN KONDISI PANGUYUBAN PEDAGANG JASA TRADISIONAL DAGO (PPJTD) 4.1 Sejarah Berdirinya PPJTD Organisasi PPJTD didirikan atas dasar prakarsa para Pedagang Kaki Lima di sekitar Wilayah Jl. Ir. H. Djuanda Dago dan Jalan Merdeka, untuk memperjuangkan lokasi sebagai tempat jualan barang dagangnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. PPJTD lahir dari ketidakberpihakan pemerintah terhadap pedagang kaki lima dengan didasari Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2005 tentang K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan). Pedagang Kaki Lima di wilayah Kelurahan Citarum dianggap melanggar K3 dan akan ditindak dengan tidak boleh berjualan lagi dengan memberikan surat peringatan. Pada saat itu (Agustus 2006) Pedagang Kaki Lima yang sudah berjualan yang rata-rata lebih dari 2 hingga 4 tahun merasa kaget dan bingung karena mata pencaharian yang selama ini menjadi sandaran ekonomi akan dilarang tanpa ada jalan keluar. Bahkan mereka menjadi bulan-bulanan dikerjar oleh Satpol PP. Mereka merasa tidak nyaman melakukan usaha dagang, maka cetusan ide mendirikan organisasi PPJTD pun muncul oleh Bapak Priston kemudian didukung oleh bapak, Wawan, bapak Ganepo dan kawan-kawanya yang waktu itu sedang berkumpul menyaksikan penggusuran PKL oleh Satpol PP. Asumsi mereka bahwa kalau berjuang sendiri tidak akan ditanggapi oleh pemerintah, jika perjuangan dengan sebuah organsasi yakin akan kuat. Oleh karena itu, ide dari bapak Priston mendapat dukungan seluruh PKL yang ada di JL. Ir. H. Djuanda dan Jl. Merdeka, bahwa untuk memperjuangkan lokasi mereka melalui satu organisasi sangat penting efesien dan efektif dibanding memperjuangkan sendiri-sendiri. Proses pembentukan organisasi ini melalui pertemuan antara PKL. Dalam pertemuan mereka mencari pemimpin yang cocok dan pengalaman serta lamanya menjadi PKL, dianggap tahu seluk beluk penanganan dan berani menghadapi pihak yang berwenang. Hal ini yang menjadi kriteria calon ketua PPJTD. Dengan kriteria demikian maka yang paling lama dan berani adalah bapak Ganepo. Kemudian disepakati oleh seluruh PKL bahwa bapak Ganepolah dianggap memenuhi syarat karena mempunyai kemampuan memimpin tangung jawab terhadap organisasi PKL, yang akhirnya diberikan nama Paguyuban Pedagang
41
Jasa Tradesional Dago (PPJTD), yang Kantornya beralamat di Gedung Gelangan Generasi Muda Bandung Jl. Ir. H. Djuanda Kota Bandung, Kelurahan Citarum Kecamatan Bandung Wetan, Propinsi Jawa Barat. Selama
kepemimpinan
Ganepo telah mengupayakan organisasi ini menjadi organisasi formal, dengan Nomor 09 tertanggal 26 Mei 2007 yang ditetapkan oleh Notaris Riena Sabrina, SH. sebagai organisasi PPJTD. Berdasarkan data profil kependudukan Kelurahan Citarum tahun 2006, Pedagang kaki lima sebanyak 60 unit usaha dengan tenaga kerja yang terserap berjumlah 312 orang atau 19 % dari total penduduk usia produktif di Kelurahan Citarum.
4.2 Nama, Waktu dan Kedudukan PPJTD Wadah PKL ini akhirnya mendapatkan pengakuan dari pemerintah sebagai organisasi yang mana pada, Pasal 1 Akta Nomor 09 tertanggal 26 Mei 2007 yang ditetapkan oleh Notaris Riena Sabrina, SH. menyebutkan bahwa organisasi PPJTD
adalah
Lembaga
Swadaya
Masyarakat
dan
kepanjangan
dari
Panguyuban Pedagang Jasa Tradisional Dago. Menyangkut waktu, pada pasal 2 menyatakan bahwa PPJTD ini didirikan terhitung sejak Tanggal Duapuluh Enam Mei Tahun Dua Ribu Tujuh (26-05-2007) untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. Sedangkan menyangkut kedudukan dari organisasi ini, telah ditetapkan pada pasal 3 bahwa PPJTD berkedudukan di kota Bandung.
4.3 Dasar, Azas dan Sifat PPJTD Dalam organisasi PPJTD mempunyai Anggaran Dasar menjadi dasar pembentukan kelompok berdasarkan teori keseimbangan dikemukan oleh Newcomb (1961) bahwa seseorang tertarik kepada yang lain dan didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan yang relevan satu sama lainnya didasari azas-azasnya Anggara Dasar. Sedangkan
azas dari
pembentukan PPJTD, sesuai pasal 5 Akta Nomor 09 tertanggal 26 Mei 2007 yang ditetapkan oleh Notaris Riena Sabrina, SH. menyebutkan bahwa PPJTD berazaskan gotong royong dan kekeluargaan Sedangkan sifat dari PPJTD sesuai pasal 6 adalah bersifat kegiatan sosial kemasyarakatan.
42
4.4 Tujuan dan Cakupan Kegiatan PPJTD Dalam organisasi PPJTD mempunyai cakupan kegiatan terdapat dalam Anggaran Dasar. Sesuai dengan Anggaran Dasar tersebut pada Pasal 7 Akta Nomor 09 tertanggal 26 Mei 2007 yang ditetapkan oleh Notaris Riena Sabrina, SH. menyebutkan bahwa dengan berdasarkan cita-cita luhur untuk turut mengabdi tanpa pamrih dan secara nirlaba kepada anggota Panguyuban Pedagang Jasa Tradisional Dago mempunyai maksud dan tujuan: 1. Menampung aspirasi Pedagang Kaki Lima dan memberikan solusi terbaik atas dasar kemanusian yang adil dan beradab. 2. Membantu secara aktif dalam setiap penyelesaian masalah dari dan ke sebuah institusi formal maupun non formal. 3. Membina kerjasama antara masyarakat (khususnya PPJTD) dan aparat pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta. 4. Memberikan nilai tambah bagi kemajuan pembangunan kota Bandung. 5. Menciptakan sumberdaya manusia menjadi insan yang beriman, bertaqwa dan berilmu guna mencapai kesejahteraan. Sedangkan
untuk mencapai maksud dan tujuan, Paguyuban Pedagang
Jasa Tradisional Dago melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang : 1. Mengusahakan program pendidikan pelatihan secara intensif dan teratur untuk menambah pengetahuan anggota. Dalam kenyataannya untuk melaksanakan program yang telah direncanakan dalam hal ini adalah pelatihan kuliner bagi anggota PPJTD belum dilaksanakan karena kemampuan keuangan organisasi belum memungkinkan untuk membiayai pelatihan pendidikan tersebut. 2. Memberikan pandangan dan arahan kepada Pedagang Kaki Lima. Dalam prakteknya pimpinan PPJTD dan pengurusnya mengarahkan PKL dengan melaksanakan
hak
dan
kewajibannya
sebagai
anggota
untuk
melaksanakan kebersihan lingkungan, membayar iuran anggota dan berhak untuk mendapatkan berlindungan dari ancaman kekacauan. Selain penyelesaian masalah perebutan tempat jual antara para anggota PPJTD. 3. Melayani atau menerima keluhan Pedagang Kaki Lima setiap kebijakan yang kurang dipahami untuk masyarakat khususnya. Pimpinan PPJTD dan pengurusnya menerima keluhan dari anggota yang kena musibah penyakit kanker, kemudian PPJTD membuat surat keterangan ketidakmampuan dari
43
anggota dan dan organisasi yang ditunjukkan kepemerintah dengan maksud untuk mendapatkan pengobatan di rumah sakit. Selain melayani keluhan dan menyelesaikan pungutan liar yang dilaporkan oleh anggota PPJTD. 4. Membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi kehidupan Pedagang Kaki Lima. Pimpinan PPJTD dan pengurusnya menciptakan situasi yang harmonis melalui kegiatan arisan tenda dengan tujuan untuk membina dan menjalin bersahatan yang lebih erat di antara para anggota PPJTD pada akhir bulan.
4.5 Kepemimpinan Memimpin (leading), memerintah dan mempengaruhi semua anggota, agar kegiatan yang saling terkait dipengurusan PPJTD dapat diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi. Pimpinan PPJTD memerintah dan menggerakan pengurus dan anggota untuk melaksanakan kegiatan yang telah di tetapkan agar tercapai tujuan yang diinginkan tersebut seperti arisan. Ketua bertugas memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan yang berkaitan tujuan organisasi seperti pengadvokasian ke DPRD dan Walikota. Sebagai pemimpin diharapkan dapat membawa perubahan terhadap organisasi yang bemanfaat bagi seluruh anggota. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh pengurus dan anggotanya adalah iuran anggota. Iuran tersebut dapat dimanfaatkan untuk membeli tenda kepada anggota dan operasional PPJTD.
Gaya kepemimpinan keorganisasian PPJTD
menunjukkan keterbukaan dan demokratis, seperti ada ambil keputusan dalam pembelian tenda selalu memberikan semua anggota dan pengurus untuk merumuskan biaya yang dibutuhkan dan diumumkan di depan anggota dan pengurus. Rapat arisan tenda dapat dimanfaatkan oleh ketua menciptakan suana kekeluargaan. Dan juga sebagai alat berkomunikasi antara sesama anggota dan pengurus dengan anggota serta pemimpin dengan anggota, bertujuan untuk menjalin hubungan harmonis antara pimpinan dan bawahan. Pimpinan PPJTD selalu mengajak dan berdiri di depan dalam memimpin kegiatan bhakti sosial kebersihan di wilayah lokasi jualan di jalan Ir. H. Djuanda dan jalan Merdeka serta wilayah lain sekitarnya. Hal ini seperti memimpin rapat anggota, memimpin arisan tenda, melakukan ijin organisasi PPJTD, mengajakan untuk berdilog dengan pemerintah dan sebagai penengah dalam penyelesaian masalah keributan tempa antara anggota PPJTD. Gaya yang lebih penting adalah
44
mengajak seluruh anggota medatangi ke pemerintah dengan tujuan untuk memperjuangkan lokasi jualan bagi anggota PPJTD. Kemampuan telah ditunjukkan dengan semangat kebersamaan yang maksimal untuk memberikan yang terbaik bagi anggota, tapi masih belum berhasil untuk mendapat ijin lokasi. Kepemimpinan keorganisasian dalam PPJTD, mempunyai bagian yang terdiri dari: a) Pendiri; dan b) Pengurus. Dalam hal ini pendiri orang yang bertanggung jawab segala keorganisasian dengan memberikan nasehat dan petunjuk kepada seluruh pengurus yang ada dalam organisasi. Sedangkan pengurus melaksanakan kegiatan-kegiatannya seperti kegiatan-kegiatan setiap seksi dalam melaksanakan pengadaan arisan tenda, pengadaan uang iuran anggota untuk operasional organisasi. Anggota pengurus adalah orang perorangan yang cakap bertindak melaksanakan tugas ketertiban keamanan, kebersihan, membayar iuran wajib, dan arisan tenda. hal ini demi kepentingan bersama untuk menjaga keindahan kota Bandung. Setiap anggota boleh merangkap sebagai anggota yang
lain dalam
PPJTD, apabila salah satu pengurus tidak ada atau ada halangan tertentu sehingga pengurus yang bisa merangkap kegiatan tersebut, seperti saat ini bendahara organisasi saat diambil alih oleh Meuni yang sebenarnya dipegang oleh Roy. Sedangkan hak dan kewajiban pengurus diatur
Paguyuban Pedagang
Jasa Tradisional Dago. Dalam peraturan PPJTD pengurus berkewajiban untuk melaksanakan
kegiatan
terutama
kepentingan
anggota.
Memperhatikan
keinginan-keinginan anggota kemudian dirapatkan untuk mengambil keputusan. Hak pengurus untuk mendapatkan jaminan hidup melalui gaji dari iuran anggota PPJTD, namun hal ini pengurus belum mendapat gaji karena keuangan organisasi tidak mencukupi. Menyangkut pengurus Paguyuban Pedagang Jasa Tradisional Dago dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan peraturan yang berlaku. Kewajiban pengurus terhadap anggota
yaitu mengupayakan arisan
tenda untuk mengembangkan usaha anggota, mengupayakan ijin bagi anggota serta menjaga keamanan dan perlindungan anggota jika ada gangguan terhadap usaha. Dalam hal ini pengurus mengatur seperlunya dalam membuat peraturan yang dianggap perlu dan berguna untuk pengurus paguyuban pedagang Jasa Tradisional Dago dengan persetujuan dari pendiri. Anggaran rumah tangga tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar pengurus Paguyuban Pedagang
45
Jasa Tradisional Dago. Faktanya pengurus melaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Mengadakan iuran sesuai kesepakatan Rp 4.000,00 per hari per anggota. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan seseorang dari lokasi jualan apabila tidak melaksanakan kewajiban membayar iuran anggota. Sebagai pelaksana kegiatan menjalankan kewajiban sehari-hari dari Lembaga swadaya Masyarakat dalam menjalankan pekerjaan secara bertanggung jawab kepada pengurus. Tindakan pengurus yang melampui wewenang mereka sebagai mana diatur dalam Anggaran Dasar ini adalah tidak sah dan karenanya menjadi tanggung jawab mereka secara pribadi, baik bersama-sama. Kondisi saat ini belum ada pengurus yang melakukan tindakan-tindakan yang melampui batas, seperti pengeluaran surat tidak diketahui ketua, pungutan iuran dinaikan, dan lain-lain. Anggota pengurus tidak berwenang mewakili pengurus Paguyuban Pedagang Jasa Tradisional Dago apabila: a) terjadi perkara di depan pengadilan antara PPJTD dengan anggota pengurus yang bersangkutan, atau b) anggota pengurus bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pengurus Paguyuban Pedagang Jasa Tradisional Dago. Meskipun anggota PPJTD mengalami penggusuran oleh pihak pemerintah kota Bandung yang dirasakan sangat merugikan pihak anggota PPJTD, tetapi anggota PPJTD tidak mempunyai wewenang untuk menindaklanjuti ke pengadilan dan hanya diselesaikan secara administrasi di kantor Satpol PP, namun harus berseida menyiapkan uang administrasi tembusan barang oleh anggota PPJTD. Dalam rangka melaksanakan fungsi perencanaan, pengendalian dan pengawasan perkembangan PPJTD secara keseluruhan diawasi oleh pendiri dan penasehat, pendiri wajib mengadakan rapat setiap tahun sekali, selambatlambatnya 6 (enam) bulan berakhir setelah akhir tahun buku, selanjutnya rapat tersebut disebut rapat tahunan pendiri dapat pula mengadakan rapat setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh seseorang anggota pendiri atau atas permintaan dua orang anggota pengurus. Pada kenyataan para pengurus mengadakan rapat, baik secara formal maupun non formal oleh seluruh anggota PPJTD. Rapat formal dilakukan pada akhir tahun untuk mengetahui seluruh kegiatan PPJTD selama satu tahun. Rapat ini dihadiri oleh pengurus dan anggota secara keseluruhan.
46
Dalam rapat tahunan, pendiri mengesahkan laporan tahunan sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai Paguyuban Pedagang Jasa Tradisional Dago untuk tahun yang akan datang. Rapat tahunan dilakukan di kantor PPJTD untuk mempertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan seluruh kegiatan yagn telah dilakukan. Bertujuan untuk mengevaluasi kelemahan-kelemahan yang ada pada organisasi. Ketentuan lain dalam Anggaran Dasar, rapat pendiri sah jikalau lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota pendiri hadir atau diwakilkan dalam rapat. Anggota pendiri dapat diwakili oleh rapat hanya oleh anggota pendiri lainnya dengan suatu surat kuasa. Semua keputusan rapat pendiri diambil berdasarkan musyawarah. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota pendiri, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar. Pada rapat sering kali terjadi
perselihan
pendapat
terhadap
rencana
anggaran
baik
program
pengembangan PPJTD. Beda pendapat hal yang positif dalam demokrasi, jika masing mempertahankan pendapatnya dan sulit diterima orang lain, maka jalan keluarnya adalah mufatkat yang terbaik dalam penyelesaian perselisihan tersebut. Dalam rangka melaksanakan fungsi perencaraan, pengendalian dan pengawasan program kerja PPJTD maka diadakan rapat pengurus dengan ketentuan bahwa, Ketua PPJTD dan pengurus wajib mengadakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun. Kalau dianggap perlu oleh ketua atau apabila diminta anggota paling sedikit 2 (dua) anggota pengurus yang memberitahukan kehendaknya itu dengan tertulis kepada ketua. Ketua dan pengurus melakukan rapat untuk mengetahui kegiatan-kegiatan PPJTD setiap dua bulan sekaligus mengadakan arisan. Pada saat mengadakan arisan ketua mendapatkan laporan dari setiap seksi. Panggilan untuk rapat pengurus harus dilakukan dengan surat tercatat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan hari, waktu, dan tempat rapat serta keterangan singkat tentang hal-hal
yang akan dibicarakan, ketua
pengurus rapat
mengadakan undangan melalui surat dan lisan kepada setiap anggota mengadakan rapat. Dalam rapat ketua didampingi oleh sekretaris dan bendahara dalam menyampaikan segala hal yang berkaitan tujuan organisasi dan membahas administrasi yang dibutuhan oleh organisasi dan anggota PPJTD.
47
Dalam rapat pengurus, jikalau ketua tidak hadir atau berhalangan, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota pengurus yang hadir. Jika ada ketua maka, rapat pengurus dipimpin oleh ketua PPJTD dalam rangka untuk mengetahui
dan memonitoring segala kegiatan yang dilakukan
oleh setiap pengurus masing-masing. Rapat pengurus adalah sah, jikalau dalam rapat hadir atau diwakili paling sedikit lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota pengurus, anggota pengurus dapat diwakili dalam rapat hanya oleh anggota pengurus lainnya dengan surat kuasa, semua keputusan rapat pengurus diambil berdasarkan Musyawarah untuk Mufakat. Dalam hal keputusan diambil dengan pemungutan suara setuju lebih dari ½ (satu perdua) jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat. Setiap anggota pengurus dalam rapat berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap anggota pengurus yang diwakili dalam rapat. Pengurus dapat pula mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa menyelenggarakan rapat. Dengan ketentuan semua anggota pengurus telah diberitahu secara tertulis dengan usul yang bersangkutan dan mereka semua menyetujui dengan menandatangani usul tersebut. Pengurus berkewajiban untuk menyusun secara tertulis laporan tahunan selambat – lambatnya 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku
dan
laporan tahunan tersebut memuat tentang : a) laporan keadaan dari kegiatan pengurus Paguyuban Pedagang Jasa Tradisional Dago selama setahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; b) laporan keuangan yang terdiri atas laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan; dan c) transaksi yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi Lembaga Swadaya Masyarakat.
4.6 Kekayaan dan Keuangan PPJTD Perkembangan keuangan
PPJTD,
kelompok bahwa
sangat
harta
dipengaruhi
kekayaan
oleh
Paguyuban
Kekayaan Pedagang
dan Jasa
Tradisional Dago terdiri dari kekayaan awal yang telah dipisahkan dari kekayaan yakni kekayaan, yang dikelola oleh pengurus dari internal dan eksternal anggota yang menjadi hak organisasi untuk dipergunakan bagi seluruh anggota melalui kesepakatan antara pengurus dan anggota. Kekayaan organisasi PPJTD pada dasarnya adalah kekayaan anggota, kekayaan jenis usaha (anggota); Jagung Bakar, Nasi Goreng, Mie rebus, Soto, Mie Ayam, Indomie, Ketang Goreng, Nasi Wuduk, Bakso, Pisang Goreng, Bubur Ayam, dan Roti Bakar. Kekayaan material (peralatan kantor); kertas, Map, tenda PKL, sedangkan Gedung, Komputer masih
48
memijam dari organisasi lain. Kekayaan keuangan yang dapa dihitung dari iuran angota Rp 1.800.000.00, per bulan sedangkan
dalam satu tahun Rp
21.600.000.00, per tahun. Namun sampai sekarang uang yang ada dalam organisasi Rp 3.500.000.00, ini adalah kas iuran arisan. Sedangkan sebagian tidak membayar dengan alasan bahwa pada saat penagihan arisan banyak yang tidak memberikan disebakan oleh pendapatan kurang sehingga banyak anggota tidak memberikan uang arisan. Kelemahan ini ditutupi oleh uang iuran operasional organisasi. Ini adalah kebijakan dari organisasi memakai uang iuran operasional untuk menutupi kekurangan dana arisan tenda anggota tersebut.
4.7 Sarana Kerja Keorganisasian Sarana kerja, khusus gedung kantor belum dimiliki oleh PPJTD, selama masih menumpang di kantor
Gedung Gelanggang Generasi Muda Bandung
yang beralamat di Jl Merdeka. Bandung. Sarana kerja pendukung lainnya pun masih belum punya kecuali Alat tulis Kantor (ATK), yang dimiliki oleh organisasi PPJTD. Sarana yang dipinjamkan oleh GGM kepada PPJTD antara lain; satu ruangan kerja, lemari arsip satu, meja satu, meja komputer satu, kursi 5 buah, sedangkan ATK lainya seperti, kerta HVS, satu ring, map
lima
buah, map
plastik empat, pengaris satu. Sedangkan sarana yang digunakan oleh anggota PPJTD dalam melakukan aktivitasnya dengan menggunakan lahan publik trotoar dan jalan masuk ke toko, kantor rumah pengusaha dan rumah miliki pribadi.
4.8 Sumberdaya Manusia Setiap
individu
sebagai
manusia
tentu
didalamnya
mempunyai
sumberdaya. Sumbedaya mansuia dalam organisasi PPJTD dapat dilihat dari setiap anggota yang memiliki kemampuan daya saing dalam usaha. Daya merupakan kekuatan yang melekat pada manusia yang mempunyai kemampuan untuk meningkatkan kinerjanya sehingga dapat menunjukkan jati dirinya sebagai pemimpin yang berkualitas, bijaksanaa dan memotivasi semua anggota PPJTD bekerja sesuai dengan kesepakatan antara anggota. Karena sumber daya manusia semakin besar peranannya bagi kesuksesan organisasi PPJTD. Hal ini bisa dilihat dari kemampuan dan kemauan untuk melakukan pekerjaan dalam organisasi untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara-cara mengadakan iuran untuk kebutuhan bagi organisasi dan anggota
49
sebagai bentuk sumberdaya manusia dalam mengambil inisitif untuk kepentingan anggota
organisasi,
percaya
diri
untuk
menghadap
pemerintah
dalam
penyelesaian dan solusi bagi anggota sebagai kemampuan sumberdaya manusia yang dimiliki organisasi. Namun latar belakang pendidkan pengurus sangat minim yakni rata-rata SLTP dan belum berpengalaman dalam manajemen dan pengadvokasian
4.9 Keorganisasian Organisasi sangatlah penting dalam hubungan antara individu dengan individu lain, individu dengan kelompok, individu dengan organisasi lain dan organisasi dengan organisasi
yang ada dalam masyarakat yang sering kita
jumpai. organisasi sebagai wahana kegiatan aktivitas administrasi dan manjemen untuk memberikan pelayanan dalam rangka mencapai tujuan. Organisasi PPJTD memiliki kepengurusan yang lengkap dengan adanya pendiri dan penasehat, dan aktivitas
adiministrasi
dan
manajemen
dan
mempunyai
tujuan
untuk
memperjuangkan lokasi anggota dan pengembangan usaha anggota serta pengurus organisasi. Pendiri dan penasehat memiliki wewenang untuk terus berkoordinasi dengan ketua dalam menyampaikan saran-saran organisasi untuk kemajuan PPJTD. Selanjutnya Ketua bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi yang dibantu secara adminitratif oleh bendahara dan sekretaris. Sedangkan seksi yang bertanggungjawab di lapangan adalah Humas, keamanan dan logistik. Ketua langsung membawahi staf/seksi yang membantu dan anggota PPJTD. Dalam kepengurusan masing-masing melaksanakan tugas dan bertangung jawabnya sesuai fungsi organisasi PPJTD: 1. Ketua atau pimpinan PPJTD bertugas untuk mengkoordinir semua akivitas yang berkaitan dengan kegiatan organisasi yang dilaksanakan oleh pengurus dan mengadakan evaluasi terhadap seluruhn pekerjaan pengurus PPJTD yang berhubungan dengan pengembangan kapasitas anggota PPJTD. 2. Sekretaris bertugas membantu ketua dalam hal ini berkaitan dengan administrasi organisasi, surat menyurat dan lain-lain. Pada saat ini telah melaksanakan sebagaian tugas pembukuan pada administrasi, namun perlu dilengkapi dan perlu penambahan pembenahan administrasi karena masih sangat kurang. 3. Bendahara bertanggung jawab terhadap keuangan yakni simpan uang ke Bank dan mengurus dan mengeluarkan uang dari Bank. Uang iuran dan
50
arisan tenda saat ini, bendahara kegiatan ini dilakukan secara rutin setelah mendapat laporan dari petugas tagihan. 4. Seksi Humas kegiatan humas saat ini di rangkap oleh ketua. 5. Seksi Keamanan bertugas untuk mengamankan situasi apabila ada kerbutan yang ada di wilayah dago dan sekitarnya. Hal ini seperti penanganan geng motor yang terjadi perkelahian jl. Merdeka pada bulan November 2007. 6. Seksi publikasi bertugas dalam rangka mempublikasikan kegiatan PPJTD melalui internet dan media masa. 7. Seksi logistik bertugas dalam perlengkapan PPJTD seperti pengadaan tendatenda arisan anggota PPJTD. Tuntutan penyesuaian diri PPTJD terhadap kebutuhan anggota PPTJD maka dapat dilakukan perubahan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Keputusan untuk mengubah Anggaran Dasar Lembaga Swadaya Masyarakat hanya sah apabila diambil oleh rapat pendiri yang dihadirioleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota pendiri. 2. Keputusan rapat yang dimaksud ayat (1) harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota pendiri yang hadir dan atau diwakili dalam rapat. 3. Dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai maka rapat pendiri kedua dapat dilaksanakan secepat-cepatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama. Rapat pendiri sah apabila dalam rapat hadir atau diwakili lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota pendiri dan keputusan tersebut sah, apabila diambil untuk musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai. Maka keputusan diambil dengan pungutan suara berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota pendiri yang hadir atau diwakili dalam rapat. Jika penyesuaian diri PPTJD terhadap kebutuhan anggota PPTJD melalui perubahan
tidak
kebutuhan
anggota
maka
dapat
dilakukan
dengan
penggabungan, sebagaimana ketentuan sebagai berikut: 1. Penggabungan pengurus Paguyuban Pedagang Jasa Tradisional Dago dapat dilakukan dengan menggabungkan Lembaga Swadaya Masyarakat yang lain yang mengggabungkandiri menjadi bubar dan seluruh aset serta kewajiban
51
Paguyuban
Pedagang
Jasa
Tradisional
Dago
yang
menerima
penggabungan. 2. Penggabungan
Paguyuban
Pedagang
Jasa
Tradisional
Dago
dapat
Tradisional
Dago
dilakukan dengan memperhatikan: a. Ketidak
mampuan
Paguyuban
Pedagang
Jasa
malaksanakan kegiatan tanpa dukungan Lembaga Swadaya Masyarakat lain; b. Dalam hal hasil sisa likuiditas tidak diserahkan kepada Paguyuban Pedagang Jasa Tradisional Dago yang mempunyai maksud dan tujuan bersama, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1). Maka sisa kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Paguyuban Pedagang Jasa Tradisional Dago.
4.10 Ikhtisar Organisasi PPJTD adalah organisasi Pagubang Pedagang Kaki Lima yang karena ketidakberpihakan pemerintah terhadap pedagang kaki lima dengan didasari Peraturan Daerah No. 11 Tahun 2005 tentang K3 (Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan). Pada saat itu (Agustus 2006) Pedagang Kaki Lima yang sudah berjualan yang rata-rata lebih dari 2 hingga 3 tahun merasa kaget dan bingung karena mata pencaharian yang selama ini menjadi sandaran ekonomi akan dilarang, bahkan mereka menjadi bulan-bulanan dikerjar oleh Satpol PP. Mereka merasa tidak nyaman melakukan usaha dagang, maka cetusan ide mendirikan organisasi PPJTD pun muncul oleh Bapak Priston kemudian didukung oleh bapak, Wawan, bapak Ganepo dan kawan-kawanya yang waktu itu sedang berkumpul menyaksikan penggusuran PKL oleh Satpol PP. Asumsi mereka bahwa kalau berjuang sendiri tidak akan dikubris oleh pemerintah, jika perjuangan dengan sebuah organsiasi yakin akan kuat. Oleh karena itu, ide dari bapak Priston mendapat dukungan seluruh PKL, bahwa untuk memperjuangan hak mereka melalui satu organisasi sangat penting efesien dan effektif dibandingkan perjuang sendiri-sendiri. Organisasi ini dipimpin oleh Ganepo yang sudah lama menjadi PKL yang dianggap mampu mengkoordinir dan memenuhi syarat karena mempunyai kemampuan memimpin tangung jawab yang baik terhadap PKL. Dibawah kepemimpinan Ganepo telah mengupayakan organisasi ini menjadi organisasi
52
formal, dengan Nomor 09 tertanggal 26 Mei 2007 yang ditetapkan oleh Notaris Riena Sabrina, SH. sebagai organisasi PPJTD. profil kependudukan Kelurahan Citarum tahun 2006, Pedagang kaki lima sebanyak 60 unit usaha dengan tenaga kerja yang terserap berjumlah 312 orang atau 19 % dari total penduduk usia produktif di Kelurahan Citarum. Tujuan dan Cakupan Kegiatan PPJTD, 1) Menampung aspirasi Pedagang Kaki Lima dan memberikan solusi terbaik atas dasar kemanusian yang adil dan beradab; 2) membantu secara aktif dalam setiap penyelesaian masalah dari dan ke sebuah institusi formal maupun non formal; 3) membina kerjasama antara masyarakat (khususnya PPJTD) dan aparat pemerintah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta; 4) memberikan nilai tambah bagi kemajuan pembangunan kota Bandung; 5) menciptakan sumberdaya manusia menjadi insan yang beriman,
bertaqwa
dan
berilmu
guna
mencapai
kesejahteraan;
6)
memperjuangkan lokasi jualan sebagai kepentingan sesama anggota yang berasal dari PKL yang tergabung di organisasi PPJTD. Sedangkan
untuk mencapai maksud dan tujuan, Paguyuban Pedagang
Jasa Tradisional Dago melaksanakan kegiatan usaha dalam bidang antar lain: 1) mengusahakan program pendidikan pelatihan menambah pengetahuan belum dilaksanakan karena kemampuan keuangan organisasi belum memungkinkan untuk membiayai pelatihan pendidikan tersebut; 2) memberikan pandangan dan arahan kepada Pedagang Kaki Lima; 3) Melayani atau menerima keluhan Pedagang Kaki Lima setiap kebijakan yang kurang dipahami untuk masyarakat khususnya.; 4) Membantu menciptakan suasana yang kondusif bagi kehidupan Pedagang Kaki Lima. Sumberdaya manusia yang ada dalam organisasi PPJTD dapat dilihat dari kemampuan dalam mengambil inisitif seperti mengadakan iuran anggota, mengadakan dialog dengan pemerintah, mengusahakan ijin organisasi, bekerja keras merupakan sumber kemampuan yang dimiliki oleh pengurus organisasi dan anggota PPJTD untuk meningkatkan kemampuan dalam memperjuangkan lokasi. Kekayaan dan Keuangan PPJTD, Perkembangan kepemimpian organisasi sangat dipengaruhi oleh Kekayaan dan keuangan PPJTD, bahwa organisasi PPJTD pada dasarnya adalah kekayaan anggota dan sedangkan Gedung, Komputer masih memijam dari organisasi lain. Kekayaan keuangan
Rp
1.800.000.00, per bulan sedangkan dalam satu tahun Rp 21.600.000.00, per
53
tahun. Namun sampai sekarang uang yang ada dalam kas organisasi Rp 3.500.000,00. uang disiapkan untuk arisan tenda. Dalam keorganisasian mempunyai ketua bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi yang dibantu secara adminitratif oleh bendahara dan sekretaris. Sedangkan seksi yang bertanggung jawab di lapangan adalah Humas, keamanan dan logistik. Ketua langsung membawahi staf/seksi yang membantu dan anggota PPJTD. Dalam kepengurusan masingmasing melaksanakan tugas dan bertangung jawabnya sesuai fungsi organisasi PPJTD. Hak pengurus untuk mendapatkan jaminan hidup melalui gaji dari iuran anggota PPJTD, namun hal ini belum mendapat gaji karena keuangan organisasi tidak mencukupi untuk membayar gaji pengurus. Kewajiban pengurus terhadap anggota yang yaitu mengupayakan arisan tenda untuk mengembangkan usaha anggota, mengupayakan ijin bagi anggota serta menjaga keamanan dan perlindungan anggota jika ada gangguan terhadap usaha. Pada faktanya mereka melaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Mengadakan iuran sesuai kesepakatan Rp 4000,00 per hari per anggota. Sarana Kerja Keorganisasian, sarana kerja, khusus gedung kantor belum dimiliki oleh PPJTD, selama masih menumpang di kantor Gedung Gelanggang Generasi Muda Bandung yang beralamat di Jl Merdeka. Bandung. Sarana kerja pendukung lainnya pun masih belum punya kecuali alat tulis Kantor (ATK), yang dimiliki oleh organisasi PPJTD. Sarana yang dipinjamkan oleh GGM kepada PPJTD antara lain; satu ruangan kerja, lemari arsip satu, meja satu, meja komputer satu, kursi 5 buah, sedangkan ATK lainya seperti, kerta HVS, satu ring, map lima buah, map plastik empat, pengaris satu.
