BAB IV PENUTUP 4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja Dinas Kehutanan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah sebagai SKPD teknis mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan kehutanan untuk memberikan pelayanan dibidang kehutanan pada masyarakat. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efektif dan efisien mungkin. 4.2. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang Gambaran tentang kinerja Dinas Kehutanan selama tahun 2015 telah tergambar pada Bab IV Akuntabiltas Kinerja. Tahun 2015 ini adalah tahun ke-3 (ketiga) dalam melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan Renstra Dinas Kehutanan tahun 2013-2018. Kekurangan yang terjadi selama tahun 2015 telah dicatat dan akan dievaluasi sebagai bahan untuk menyusun kebijakan operasional guna memperbaiki kinerja tahun 2015. Sasaran program yang belum tercapai akan dievaluasi agar kendala yang dihadapi dapat dicari solusinya sedini mungkin, sehingga seluruh sasaran program tahun 2015 dapat dicapai dengan lebih baik dari tahun ke tahun. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap capaian dari pembangunan jangka menengah, agar dapat diketahui kendala yang dihadapi dan risiko kegagalannya sedini mungkin dan dicari solusinya, sehingga visi dan misi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dapat dicapai. Dari hasil Evaluasi terhadap kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap – tiap tujuan yang ditetapkan pada Rencana Strategis Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah di kategorikan rata-rata Sangat Baik. Beberapa Hambatan dan kendala yang masih menjadi perhatian bagi Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:
LKj IP BAB IV
49
1. Proses Perencanaan kegiatan yang terpisah dari penganggaran, Karena ketidakjelasan informasi besaran anggaran, proses Musrenbang kebanyakan masih bersifat menyusun daftar belanja (shopping list) kegiatan. Banyak pihak seringkali membuat usulan sebanyak-banyaknya agar probabilitas usulan yang disetujui juga semakin banyak. Ibarat memasang banyak perangkap, agar banyak sasaran yang terjerat.Banyaknya peraturan perundangan dan seringnya perubahan dalam pengaturannya telah meningkatkan beban bagi penyelenggaraan urusan kehutanan di daerah dan telah menimbulkan potensi kekurangpaduan dan kekurangsinergian dikarenakan banyaknya dokumen perencanaan, dokumen pelaksanaan dan dokumen pelaksanaan dan dokumen pelaporan yang harus dipenuhi; 2. Breakdown
RPJPD
ke RPJMD dan RPJMD ke RKPD seringkali tidak pas
(match). Ada kecenderungan dokumen RPJP ataupun RPJM/Renstra SKPD seringkali tidak dijadikan acuan secara serius dalam menyusun RKPD/Renja SKPD. 3.
Kerusakan hutan yang terjadi disebabkan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat, ketergantungan masyarakat yang tinggal disekitar hutan terhadap kawasan hutan, penebangan (illegal) yang berlebihan dan penebangan illegal, meningkatnya kenaikan jumlah penduduk, kurangnya lahan sebagai tempat tinggal, masyarakat belum mengetahui secara benar tentang fungsi dan manfaat hutan, hutan banyak beralih fungsi menjadi lahan pertanian, kawasan pertambangan, perkebunan serta sebab yang disebabkan oleh bencana alam sehingga menyebabkan fungsi hutan hilang.
4.
Sulitnya memberikan pemahaman kepada obyek (petani) terkait kewajiban mendapatkan SVLK/PHBML bagi hutan rakyat yang akan menjual bahan baku ke industri Primer Hasil Hutan Kayu.
5.
Bagi pengelola hutan rakyat yang sudah mendapatkan SVLK/PHBML masih belum merasakan manfaat langsung, contoh : harga kayu di pasaran masih sama dengan kayu yang belum mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) / PHBML.
LKj IP, BAB IV
50
6. Masih terdapat Gap atau kesenjangan dalam cakupan kehutanan dengan data yang tersedia, sehingga berpengaruh terhadap penghitungan PDRB yang berasal dari aktifitas ekonomi sub sektor kehutanan. 7. Terkait dengan pengelolaan kawasan konservasi aktivitas
manusia
yang
banyak melakukan kegiatan eksploitasi menyebabkan habitat-habitat yang semula luas, kini terbelah-belah menjadi beberapa bagian. Pembangunan jalan raya, rel kereta api, lapangan olah raga, pembangunan permukiman (kota), dan berbagai pembangunan konstruksi yang dilakukan manusia telah menyebabkan habitat terfragmentasi. Efek tepi yang terjadi adalah kepunahan keanekaragaman hayati karena tingginya tekanan terhadap kawasan tersebut. 8.
Beberapa dari kelompok pecinta alam belum memahami makna Ke-Pecinta Alaman, sehingga mereka belum menydari arti penting serta peranannya dalam usaha pengelolaan dan pelestarian alam 9. Petani sekitar hutan kurang berminat untuk mengelola lahan hutan karena terbentur tidak adanya modal dan keterampilan, walaupun sebetulnya ada Kelompok Masyarakat Sekitar Hutan (LMDH; KTH) yang telah membentuk pra koperasi dengan salah satu kegiatannya berupa peminjaman modal kepada anggotanya.
Strategi yang perlu ditempuh untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Provinsi
Jawa
Tengah pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Penyusunan rencana harus lebih kepada Rencana Kerja ( Working Plan) yang telah berpedoman dengan dokumen perencanaan yang ada (RPJMD, RENSTRA dan dukomen perencanaan lainnya), dalam penyusunan Rencana Kerja telah dirancang Input (Dana, Tenaga Kerja, Fasilitas), Ouput yang akan dihasilkan (prosesnya); dan outcome yang ingin dicapai. 2. Perlunya dilakukan review dokumen rencana pembangunan tahunan RKPD (dokumen pelaksanaan atau penjabaran dari RPJMD) Renstra dan Renja SKPD , hasil review tersebut dijadikan acuan dalam proses perencanaan penganggaran
patuh
terhadap
kaidah-kaidah
perencanaan
dan
penganggaran sebagai quality assurance.
LKj IP, BAB IV
51
3. Salah satu upaya untuk mengatasi kerusakan hutan dan lahan yaitu dengan melakukan rehabilitasi khususnya lahan-lahan kritis. Oleh karena itu maka perlu diketahui sebab-sebab lahan tersebut menjadi kritis dan bagaimana melakukan rehabilitasi pada lahan kritis dengan system agroforestry, selain itu untuk menunjang pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan diperlukan pemetaan lahan kritis, agar pelaksanaannya tepat sasaran. 4. Bekerja sama dengan Penyuluh Kehutanan lapangan, Dinas terkait, dan tokoh masyarakat untuk membantu memberikan pemahaman pentingnya SVLK/PHBML bagi pengelola hutan rakyat. 5. Meningkatkan keterampilan bagi pengelola hutan rakyat yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (SLK) maupun PHBML agar bisa menciptakan produk yang berdaya saing, unik, memiliki kekhasan lokal untuk kebutuhan ekspor 6. Memberikan informasi tentang kinerja sehingga data yang tersedia dapat menginformasi untuk dilakuakan analisis penghitungan kontribusi sektor kehutanan dalam perekonomian. 7.
Upaya untuk mengurangi efek tepi dari fragmentasi habitat suatu kawasan konservasi
adalah
dengan
mengembangkan
suatu
desain
untuk
menyatukan kawasan yang dilindungi baik berukuran besar maupun kecil, agar membentuk suatu jaringan kawasan konservasi dengan ukuran lebih besar melalui Rencana Pengelolaan Jangka Panjang. 8. Melakukan pembinaan melalui bina cinta alam, lomba Pelestarian Alam sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan kelestarian lingkungan dan sebagai salah satu wadah dalam penyaluran bakatnya secara positif; 9. Melakukan pembinaan melalui bina cinta alam, lomba Pelestarian Alam sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap keberlangsungan kelestarian lingkungan dan sebagai salah satu wadah dalam penyaluran bakatnya secara positif; 10.
Semarang,
2014 a. KEPALA DINAS KEHUTANAN b. PROVINSI JAWA TENGAH
LKj IP, BAB IV
52
i. Ir. BOWO SURYOKO, MM ii. Pembina Tingkat I c. NIP. 19590805 198503 1 020
LKj IP, BAB IV
53
